Monthly Archives: Februari 2025

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan operasi pasar guna memastikan distribusi gas LPG 3 kilogram (kg) berjalan lancar dan tepat sasaran. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di beberapa wilayah, termasuk Jakarta dan Denpasar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menegaskan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menstabilkan pasokan gas subsidi ini. Ia menyarankan masyarakat untuk tidak menimbun gas LPG secara berlebihan.

“Masalah ini akan diatasi dengan operasi pasar. Sementara agen dan pangkalan untuk lebih aktif memantau stok dan segera melaporkan kondisi pasokan setiap pagi dan sore hari,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg, melainkan perubahan pola distribusi dari pengecer kecil ke pangkalan resmi. Pemerintah juga tengah merancang regulasi untuk mendorong pengecer agar beralih menjadi pangkalan resmi, sehingga harga jual tetap terjangkau.

“Kelangkaan LPG itu sebenarnya tidak ada. Yang terjadi adalah perubahan distribusi agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai,” kata Bahlil.

Di sisi lain, Anggota DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta, mendesak Pertamina untuk segera menggelar operasi pasar guna mengatasi kelangkaan di berbagai daerah, khususnya Denpasar.

“Lakukan operasi pasar agar konsumen mendapatkan gas lebih cepat. Jumlah pangkalan diperbanyak, sehingga pendistribusian bisa menjangkau masyarakat lebih luas,” ucapnya.

Sejak 1 Februari 2025, distribusi gas LPG 3 kg hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi, bukan lagi pengecer kecil seperti warung atau kios. Kebijakan ini diambil sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran, namun sempat menimbulkan kendala bagi masyarakat yang terbiasa membeli dari pengecer.

Pemerintah terus berupaya mengatasi kendala distribusi dan memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak. Operasi pasar diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengendalikan harga dan menormalkan pasokan, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.

Langkah konkret lainnya adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (PPKUKM) guna memastikan distribusi berjalan tanpa hambatan.

Untuk menstabilkan pasokan, masyarakat diimbau agar tidak melakukan pembelian berlebihan. Pada tahun 2025, DKI Jakarta mendapatkan kuota LPG 3 kg sebesar 207.555 metrik ton, meski angka tersebut lebih rendah 15 persen dari usulan awal sebesar 433.934 metrik ton. {}

Oleh: Maskun Masnawi *)

Pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap berjalan dengan baik dengan mengizinkan pengecer berjualan setelah sebelumnya dilarang per 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pengawasan distribusi dengan aksesibilitas bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi.

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer yang sebelumnya tidak diizinkan berjualan. Dasco menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memastikan pengecer bisa beroperasi kembali seperti biasa. Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian ESDM untuk memastikan harga gas LPG 3 kg tetap stabil agar tidak memberatkan masyarakat.

Sejak awal, kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi Pertamina bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, pemerintah juga memahami bahwa kebijakan ini dapat berdampak pada masyarakat kecil, terutama mereka yang mengandalkan pengecer sebagai sumber utama dalam memperoleh gas LPG bersubsidi. Oleh karena itu, instruksi langsung dari Presiden Prabowo untuk mengizinkan pengecer tetap beroperasi dengan status sebagai sub-pangkalan adalah langkah strategis yang menyeimbangkan aspek pengendalian dan aksesibilitas.

Dengan kebijakan ini, distribusi LPG 3 kg tetap dapat dikontrol secara ketat, tetapi masyarakat juga tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkannya. Langkah ini sangat penting dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, mekanisme sub-pangkalan memungkinkan pengecer tetap beroperasi dalam sistem yang lebih terstruktur tanpa harus kehilangan mata pencaharian mereka.

Keputusan ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak segan untuk menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintahannya. Dengan memastikan pengecer dapat beroperasi kembali dalam sistem yang lebih terkontrol, pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil tanpa mengorbankan prinsip subsidi tepat sasaran.

Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pengecer yang ingin tetap berjualan harus mendaftar sebagai sub-pangkalan, pemerintah menciptakan sistem distribusi yang lebih tertata tanpa menimbulkan kesulitan baru bagi para pelaku usaha kecil. Bahkan, status sub-pangkalan ini diberikan tanpa biaya tambahan, sehingga tidak membebani pengecer yang selama ini bergantung pada penjualan LPG bersubsidi.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta, turut serta dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Melalui operasi pasar yang digelar untuk mengatasi potensi kelangkaan LPG 3 kg di beberapa wilayah, pemerintah daerah menunjukkan kesiapan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pasokan LPG adalah contoh konkret bagaimana sistem pemerintahan yang terintegrasi mampu memberikan solusi nyata bagi rakyat.

Dalam menghadapi polemik yang sempat muncul terkait kebijakan ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan tegas menjelaskan bahwa tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Pasokan yang disediakan pada tahun 2025 tetap sama dengan tahun sebelumnya. Masalah utama bukan pada ketersediaan LPG, melainkan pada mekanisme distribusi yang sedang diperbaiki agar lebih efisien dan mencegah penyimpangan harga di tingkat pengecer.

Langkah pemerintah untuk menata distribusi LPG 3 kg ini juga sejalan dengan upaya menghindari praktik kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pengecer. Dengan memastikan bahwa LPG bersubsidi dijual melalui jalur resmi, pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari permainan harga yang merugikan. Hal ini merupakan bentuk nyata dari kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.

Selain itu, keputusan untuk mengubah status pengecer menjadi sub-pangkalan juga membawa manfaat dalam jangka panjang. Dengan sistem ini, distribusi LPG 3 kg menjadi lebih transparan dan mudah diawasi, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran subsidi dapat diminimalkan. Ini merupakan langkah proaktif yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya merespons masalah yang ada, tetapi juga mengantisipasi potensi permasalahan di masa depan.

Instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg merupakan keputusan yang mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat. Pemerintah memahami bahwa dalam setiap kebijakan, keseimbangan antara pengawasan dan aksesibilitas harus tetap terjaga. Dengan memberikan izin kepada pengecer untuk tetap berjualan dalam status yang lebih terkontrol, pemerintah memastikan bahwa masyarakat tetap dapat memperoleh LPG bersubsidi dengan mudah tanpa kehilangan kendali atas distribusinya.

Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas distribusi LPG 3 kg menjadi bukti bahwa kebijakan yang diambil bukan hanya sekadar aturan, tetapi merupakan solusi nyata bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan Pertamina, diharapkan distribusi LPG bersubsidi tetap stabil, harga tidak melonjak, dan masyarakat kecil tetap dapat mengakses bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil. Keputusan untuk tetap mengizinkan pengecer berjualan dalam status sub-pangkalan adalah contoh bagaimana pemerintah menyeimbangkan aspek pengawasan dan aksesibilitas, sehingga semua pihak yang bergantung pada LPG 3 kg tetap mendapatkan manfaatnya. Dengan kebijakan yang pro-rakyat ini, tidak diragukan lagi bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

*) Pengamat Kebijakan Publik dari Pancasila Madani Institute

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari organisasi keagamaan, akademisi, hingga pemerintah daerah dan sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa PBNU telah membentuk tim akselerasi guna mendukung penuh pelaksanaan MBG.

“Kami telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan implementasi program ini berjalan optimal,” ujar Yahya.

PBNU juga mengajak para petani dari kalangan Nahdliyin untuk menanam padi gogo sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program ini. “Sebanyak 8.000 hektar sawah telah ditanami padi gogo melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, dan kami berkomitmen untuk terus memperluas upaya ini bersama para petani Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, PBNU telah menandatangani nota kesepahaman dengan BGN untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Muhammadiyah yang mengembangkan aplikasi berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Koordinator Bidang Tim Koordinasi Nasional MBG Muhammadiyah, Safrudin Anhar, mengungkapkan bahwa aplikasi ini menjadi terobosan besar dalam manajemen program MBG.

“Aplikasi ini dirancang untuk memonitor operasional dapur MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Safrudin.

Pengembangan aplikasi ini melibatkan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan serta Universitas Muhammadiyah guna memastikan kualitas program tetap terukur.

“Fitur utama aplikasi meliputi monitoring bahan baku, pengelolaan distribusi makanan, dan pelacakan perkembangan anak penerima manfaat MBG. Kami juga terbuka jika Badan Gizi Nasional ingin mengadopsi aplikasi ini dalam skala nasional guna memperkuat upaya peningkatan gizi pelajar,” jelasnya.

Dari sisi pemerintahan daerah, Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan MBG. “Kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah dan pengusaha, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini,” ujar Iman.

Ia juga menyoroti keberhasilan pelaksanaan MBG di Kepri, khususnya di Kota Batam.

“Kami melihat bahwa implementasi program ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami berharap gubernur, wali kota, DPRD, dan pengusaha dapat mendukung penuh MBG demi kepentingan bangsa dan negara,” tambahnya.

Iman juga menekankan bahwa pertumbuhan otak dan fisik anak sangat bergantung pada asupan makanan bergizi. “Konsumsi makanan bergizi akan membantu meningkatkan daya ingat anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ungkapnya.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Indonesia memperoleh respons positif dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, program ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Tidak hanya mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi juga komitmen kuat dari pemerintah di semua tingkatan untuk memastikan keberlanjutannya.

Manajer Riset KedaiKOPI, Ashma Nur, mengatakan bahwa program MBG mendapat sambutan baik dari masyarakat. “Program ini mendapatkan respons positif dengan 84 persen masyarakat merasa terbantu secara finansial,” ujar Ashma.

Ia menambahkan bahwa meskipun MBG sudah memberikan manfaat signifikan, mayoritas responden berharap agar standarisasi gizi menjadi prioritas dalam penyempurnaan program ini. Harapan besar juga disampaikan oleh Ashma terkait perluasan cakupan program ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Perluasan cakupan program MBG ke seluruh provinsi akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di berbagai daerah,” lanjutnya.

Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program ini. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyatakan bahwa Pemprov Riau siap mendukung percepatan pelaksanaan MBG. “Pemprov Riau memiliki 15 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah Riau,” ujar Zulkifli.

Ia berharap dengan adanya program ini, anak-anak di Riau dapat tumbuh secara optimal, baik secara fisik maupun kognitif. “Program MBG ini merupakan langkah mendukung Indonesia Emas 2045, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda Riau,” tambahnya.

Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan dan pengoptimalan program MBG juga diperkuat dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa rapat koordinasi membahas arahan Presiden tentang percepatan program MBG pada tahun 2025.

“Rapat ini juga mengevaluasi implementasi program MBG yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di masing-masing daerah,” ujar Tigor.

Selain itu, Tigor menambahkan bahwa program ini tidak hanya menyasar peserta didik dari anak usia dini hingga SMA, tetapi juga mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program MBG ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 tentang BGN, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan gizi nasional yang lebih baik,” ujarnya.

*

Oleh: Fajar Firmansyah )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan memastikan akses makanan bergizi bagi pelajar, program ini tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif generasi muda, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk organisasi keagamaan, akademisi, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat akan semakin mempercepat pencapaian tujuan program ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan komitmen NU dalam mendukung program ini dengan membentuk Tim Akselerasi MBG. PBNU bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan keberlangsungan program. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengajak para petani dari kalangan Nahdliyin untuk menanam padi gogo sebagai suplai bahan pangan MBG.

Hingga saat ini, sebanyak 8.000 hektar sawah telah ditanami padi gogo melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Upaya ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya lokal dapat menjadi solusi dalam mendukung ketahanan pangan bagi keberlanjutan MBG. Ke depan, PBNU berencana memperluas cakupan ini dengan melibatkan lebih banyak petani di berbagai daerah agar penyediaan bahan pangan tetap stabil.

Muhammadiyah, sebagai organisasi yang juga aktif dalam program sosial, turut serta dalam mendukung MBG melalui inovasi berbasis teknologi. Koordinator Bidang Tim Koordinasi Nasional MBG Muhammadiyah, Safrudin Anhar, menyebutkan bahwa aplikasi MBG menjadi solusi digital dalam meningkatkan efektivitas program. Aplikasi ini dikembangkan bersama Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan serta Universitas Muhammadiyah untuk memantau distribusi makanan secara real-time.

Beberapa fitur utama dalam aplikasi ini meliputi monitoring bahan baku, pengelolaan distribusi, serta pelacakan perkembangan anak penerima manfaat. Muhammadiyah bahkan membuka peluang kerja sama dengan BGN agar aplikasi ini dapat diterapkan secara nasional. Pemanfaatan teknologi semacam ini akan membantu memastikan bahwa MBG berjalan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Digitalisasi juga memungkinkan peningkatan akurasi data sehingga pengambilan keputusan dalam program ini lebih berbasis bukti dan terukur.

Di tingkat daerah, program MBG juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk pemerintah dan sektor usaha. Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam mendukung pelaksanaan MBG. Ia menyoroti kesuksesan program ini di Kota Batam sebagai contoh implementasi yang baik. Dalam perspektifnya, dukungan dari gubernur, wali kota, DPRD, serta sektor swasta menjadi kunci keberlanjutan program. Ia juga mengingatkan bahwa asupan makanan bergizi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan otak dan daya ingat anak-anak. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan agar program ini dapat menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai daerah. Partisipasi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi salah satu cara memperkuat implementasi MBG secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain aspek penyediaan makanan bergizi, edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat. Kampanye mengenai pentingnya gizi seimbang harus digencarkan agar orang tua dan guru memiliki pemahaman yang baik dalam mendukung kebiasaan makan sehat anak-anak. Lembaga pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mengintegrasikan kurikulum gizi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan di masyarakat.

Keterlibatan sektor industri pangan juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program MBG. Produsen makanan lokal dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi sosial dalam menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan adanya dukungan dari industri pangan, ketersediaan bahan baku untuk MBG dapat lebih terjamin dan program ini bisa berjalan lebih efisien.

Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur regulasi yang mendukung program ini juga krusial. Pemberian insentif kepada petani yang berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan MBG dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pasokan. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan agar sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program MBG juga memerlukan evaluasi berkala agar efektivitasnya dapat terus ditingkatkan. Lembaga penelitian dan akademisi dapat berperan dalam melakukan studi dampak program ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan adanya evaluasi yang berbasis data, kebijakan terkait MBG dapat terus diperbaiki sehingga manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran.

Dalam jangka panjang, program MBG dapat menjadi model bagi kebijakan pangan nasional yang lebih berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, program ini memiliki potensi untuk menjadi program unggulan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan program MBG yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu mendukung program ini demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Kolaborasi berkelanjutan antara berbagai pihak akan menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang kekurangan asupan gizi. Saatnya bersama-sama mendukung MBG sebagai investasi bagi masa depan bangsa, demi terciptanya generasi unggul yang siap membangun Indonesia lebih maju.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Ganindra Putera*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga awal Februari 2025, program ini telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi dan ditargetkan meluas hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan bulan ini. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo ke dua sekolah di Jakarta Timur menjadi bukti komitmen tinggi pemerintah dalam memastikan program ini berjalan dengan baik. Presiden tidak hanya meninjau langsung pelaksanaan MBG, tetapi juga memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas makanan serta mempercepat distribusinya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini akan terus dievaluasi agar lebih baik ke depannya dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Program MBG menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan malnutrisi yang masih melanda sebagian masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi gizi mikro. Kondisi ini tentu menjadi ancaman bagi masa depan bangsa, mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat ditentukan oleh asupan gizi sejak dini. Oleh karena itu, program MBG harus dipastikan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak sekolah, program ini juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dengan menggandeng berbagai mitra, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), MBG menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa dapur penyedia makanan MBG tersebar di berbagai daerah, memastikan makanan yang disalurkan berkualitas tinggi dan tepat sasaran.

Namun, program ini juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan efisiensi anggaran menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan program. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi makanan bergizi, berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menjadi langkah strategis untuk mempercepat distribusi dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dadan Hindayana menyoroti peran instansi dan organisasi kemasyarakatan dalam mempercepat penyaluran program ini ke daerah yang lebih luas, termasuk wilayah Papua dan Papua Tengah yang menjadi prioritas.

Dalam jangka panjang, program ini harus lebih dari sekadar inisiatif bantuan sosial. Program MBG perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang lebih luas, yang tidak hanya fokus pada pemberian makanan tetapi juga edukasi gizi bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pola makan sehat harus dibangun sejak dini agar generasi mendatang tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang gizi dan kesehatan.

Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran Diah Dwi Utami menegaskan bahwa gizi yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Malnutrisi yang dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja di masa depan, yang pada akhirnya memperlambat laju pembangunan. Oleh karena itu, investasi dalam pemenuhan gizi harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mengatasi ketimpangan sosial semakin kuat dengan hadirnya program yang menjamin akses terhadap makanan bergizi.

Meskipun cakupan program MBG saat ini masih sekitar 0,8 persen dari target nasional, peluang untuk memperluas cakupan sangat besar. Dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini, program ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Percepatan dalam penyaluran serta peningkatan kualitas layanan harus terus menjadi prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan program ini harus dijaga agar terhindar dari penyimpangan yang dapat merusak tujuan awal program. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Masyarakat juga harus diedukasi untuk mendaftar melalui jalur resmi guna menghindari penipuan yang mengatasnamakan program MBG. Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi mitra.bgn.go.id agar terhindar dari pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan resmi program ini.

Dalam beberapa bulan ke depan, keberhasilan program MBG akan sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi di lapangan. Papua dan Papua Tengah menjadi prioritas dalam penyaluran selanjutnya, mengingat daerah ini masih menghadapi tantangan besar dalam akses pangan dan gizi. Jika program ini mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit terakses, maka dampak positifnya akan semakin luas dan signifikan.

Dengan melihat progres yang telah dicapai dan komitmen tinggi dari pemerintah, optimisme terhadap keberlanjutan program MBG semakin besar. Ini bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat diperlukan agar program ini benar-benar menjadi solusi atas permasalahan gizi nasional.

*Penulis merupakan pelaku UMKM

PAPUA – Aparat keamanan memperketat pengamanan di sekolah-sekolah Papua setelah ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap fasilitas pendidikan yang menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat proses pendidikan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, menegaskan bahwa pengamanan terhadap sekolah-sekolah di wilayah rawan menjadi prioritas utama.

“Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI,” ujarnya,

Hariyanto menjelaskan bahwa TNI bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan murid.

Ia menambahkan bahwa patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah rawan serta langkah-langkah preventif terus dilakukan guna mengantisipasi gangguan stabilitas dan proses pendidikan.

“TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa ancaman OPM tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG di Papua.

“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” tegas Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa MBG adalah program kemanusiaan yang tidak terpengaruh oleh isu politik.

“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur itu dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ungkapnya.

Upaya aparat keamanan dalam meningkatkan pengamanan sekolah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

Dengan langkah tegas dan terukur, diharapkan stabilitas di Papua tetap terjaga serta pendidikan bagi generasi muda dapat berlangsung tanpa gangguan. (*)

Jakarta – Pemerintah dengan tegas melakukan upaya pemberantasan terhadap Praktik Judi Online (Judol), termasuk dengan berbagai modus yang meracuni masyarakat secara menyeluruh disetiap kalangan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa judi online merupakan ancaman besar bagi negara. Pihaknya secara tegas memberantas judol guna melindungi masyarakat dari ancaman sosial dan ekonomi.

Dalam 100 hari kepemimpinannya, Kemkomdigi pun telah menurunkan (take-down) 882.352 konten terkait judo dari berbagai platform digital.

“Langkah ini dijalankan dengan bekerja sama dengan berbagai platform digital. Dari seluruh konten yang telah diblokir, sebanyak 807.587 berasal dari situs web dan alamat IP, sementara yang lainnya tersebar di berbagai media sosial,” kata Meutya.

Senada dengan hal tersebut, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pemberantasan judi online dimulai dari institusi hingga Bandar-bandar besar yang terlibat, serta akan menerapkan tindak pidana pencucian (TPPU) terhadap Bandar sehingga bisa melakukan penyitaan aset.

“Oleh karena itu, saya meminta agar penegakan hukum terhadap judi online terus dilakukan dengan berkoordinasi bersama seluruh pihak, sehingga permasalahan ini dapat benar-benar diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menilai perlu ada penetapan judi online sebagai darurat nasional. Dia menilai bahwa jumlah korban akibat judi online terus meningkat.

“Di Tangerang Selatan, sebuah keluarga muda ditemukan meninggal secara bersamaan, diduga akibat terjerat judi online dan pinjaman daring. Ayah, ibu, dan anak mereka yang berusia tiga tahun turut menjadi korban. Dampak dari judi online ini sangat luas dan termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa,” ujar Syamsu Rizal.

Rizal melanjutkan, judol memiliki dampak langsung dan tak langsung dalam kehidupan masyarakat. Dari total 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 40 juta orang telah terkena dampak judi online. Mirisnya, mayoritas dari mereka berada dalam usia produktif.

“Di Indonesia, jumlah pemain judi online diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang. Kenyataan ini menyedihkan. Mereka tidak melakukan kegiatan yang produktif tapi malah terjebak permainan judol yang menyesatkan,” tambahnya.

Sebagai informasi, hingga Februari 2025, Kemkomdigi telah melakukan pemblokiran terhadap 807.587 konten yang berasal dari situs web dan alamat IP. Selain itu juga Kemkomdigi telah mulai memberlakukan sanksi administratif pada 1 Februari 2025, sanksi tersebut ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private User-Generated Content (PSE UGC).

Jakarta – Pemerintah menegaskan akan selektif dalam menentukan penerima manfaat penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diberikan kepada UMKM yang kesulitan membayar pinjaman akibat risiko bisnis yang tidak dapat dihindari.

Sekretaris Usaha Menengah Kementerian UMKM, Fitri Rinaldi, menyatakan bahwa faktor seperti turunnya pendapatan akibat Covid-19 atau bencana alam menjadi pertimbangan utama.

“Harapannya, setelah mereka mendapatkan penghapusan, BI checking bersih dan bisa mengakses pinjaman baru untuk modal usaha,” ujarnya

Langkah ini diharapkan memberikan napas segar bagi pelaku UMKM yang terbelit masalah finansial serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan bagi UMKM agar tidak kembali terjebak kredit macet.

“Pendampingan tersebut dalam hal manajemen usaha, produksi, dan pemasaran,” tambahnya.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Aturan ini mencakup penghapusan kredit UMKM yang tercatat sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan total kredit macet yang dihapuskan mencapai Rp2,5 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut sektor yang disasar meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, serta industri kreatif seperti mode, kuliner, dan lainnya. Pemerintah juga berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses permodalan akibat riwayat kredit yang buruk.

Pemerintah menargetkan setidaknya 1 juta UMKM menerima fasilitas penghapusan piutang. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek teknis.

“Karena banyak UMKM yang berada di daerah terpencil, ada juga yang mungkin sudah pindah alamat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target 1 juta tersebut,” kata Maman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa sebanyak 71 ribu pelaku UMKM telah menerima fasilitas hapus tagih dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Dari pemantauan yang kami lakukan, Bank BRI adalah yang paling banyak melakukan hapus tagih,” ujar Airlangga

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. Kebijakan hapus tagih diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan dalam 100 hari pertama adalah hapus utang dan hapus tagih sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM,” tambahnya.