Monthly Archives: Februari 2025

Jakarta – Maraknya judi online yang menyasar generasi muda mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menunjukkan lebih dari 190.000 anak di Indonesia telah terpapar judi online dengan total transaksi mencapai Rp 293,4 miliar.

“Miris rasanya melihat masyarakat, termasuk anak-anak muda kita, terjerat judi online. Padahal, judi online memiliki dampak yang merusak masa depan bangsa,” ungkap Dito.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Menpora telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 11.7.42 Tahun 2024 yang menginstruksikan pegawai Kemenpora untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif tentang bahaya judi online. Diharapkan kegiatan mampu mencegah generasi muda terjebak dalam aktivitas ilegal tersebut.

“Kemenpora juga memiliki banyak program yang bisa diikuti anak muda, seperti Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) dan berbagai kegiatan kepemudaan yang mendorong keterlibatan positif mereka. Dengan ini, mereka tidak akan tergoda mencoba judi online,” jelas Dito.

Tidak hanya Kemenpora, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menyoroti peran penting keluarga dalam mencegah anak-anak terpapar judi online.

Menurut Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan KemenPPPA, Ciput Eka Purwianti, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sangatlah penting.

“Melalui dialog yang positif dan diskusi dua arah, orang tua dapat menjadi benteng pertama bagi anak-anak mereka agar terhindar dari risiko paparan judi online,” ujar Ciput.

Ia menjelaskan bahwa banyak anak terjebak dalam judi online bermula dari permainan daring kompetitif yang memicu adiksi dan rasa ingin menang. Situasi ini sering membuat anak tergoda untuk melakukan top-up dana atau bahkan mengambil tindakan melanggar aturan.

“Jika anak sudah terjebak dalam adiksi, mereka bisa melakukan hal berisiko, seperti mencuri uang dari orang tua. Ini bisa berkembang menjadi perilaku yang lebih serius bila tidak diawasi dengan bijak,” tegas Ciput.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa akses internet yang semakin mudah membuat anak-anak semakin rentan terhadap judi online. Ia mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan penyedia layanan internet dalam memblokir situs judi online serta mengadakan program edukasi digital yang melibatkan orang tua, remaja, dan anak-anak.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak-anak Indonesia dari bahaya judi online. Edukasi keluarga dan pengawasan yang bijak menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan ini,” pungkas Puan.

Oleh: Satria Putra Haryo )*

Pemerintah terus menggencarkan upaya edukasi dan literasi digital untuk mencegah generasi muda terpapar bahaya judi online yang semakin marak. Langkah ini tidak hanya dilakukan melalui kebijakan administratif, tetapi juga dengan pendekatan edukatif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga komunitas masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi salah satu institusi yang sangat aktif dalam menjalankan program literasi digital guna memerangi praktik perjudian daring. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Marroli J. Indarto, menegaskan bahwa program literasi digital akan terus diperluas agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap konten judi online yang sering kali terselubung dalam bentuk yang menarik, seperti video hiburan atau unggahan artis di media sosial. Bahkan, beberapa akun Instagram dengan ribuan pengikut telah ditutup karena diketahui menyertakan tautan yang mengarah ke situs perjudian daring.

Selain itu, Kemkomdigi juga berperan aktif dalam menyusun berbagai kampanye digital yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian daring. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah kolaborasi dengan influencer dan kreator konten untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai literasi digital. Dengan pendekatan yang kreatif dan menarik, diharapkan pesan tersebut dapat lebih mudah diterima oleh generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial.

Upaya pemerintah tidak berhenti pada edukasi masyarakat umum. Pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan turut dilibatkan dalam penyebaran informasi mengenai bahaya judi online. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat terhindar dari praktik ilegal tersebut yang memiliki dampak destruktif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

Kemkomdigi juga mendorong partisipasi aktif generasi muda sebagai relawan digital. Peran mereka dianggap penting dalam menjaga lingkungan digital yang bersih dan aman dari berbagai konten berbahaya. Generasi muda yang melek teknologi diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan pertama dalam menghadapi ancaman judi online, sekaligus berkontribusi pada upaya menjaga ruang digital yang sehat.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro menekankan bahwa fenomena judi online telah meresahkan dunia pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa. Data menunjukkan bahwa sekitar 960 ribu pelajar dan mahasiswa terlibat dalam praktik ini, dengan dominasi pada kelompok mahasiswa. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat potensi besar mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa.

Kemdiktisaintek telah mengambil langkah strategis dengan menginstruksikan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan. Pimpinan perguruan tinggi diminta meningkatkan kesadaran seluruh komponen kampus, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, mengenai bahaya judi online. Selain itu, kampus juga didorong menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan aktivitas digital yang positif dan produktif.

Dalam menangani mahasiswa yang terdampak judi online, Kemdiktisaintek menyiapkan program rehabilitasi dan pemulihan psikologis. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu mereka pulih dari adiksi dan trauma yang diakibatkan praktik perjudian daring. Dengan dukungan psikolog, mahasiswa yang terjerumus dalam aktivitas ini diharapkan dapat kembali fokus pada pendidikan dan mengembangkan potensi mereka secara positif.

Upaya kolaboratif antar kementerian semakin diperkuat dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam). Menteri Budi Gunawan menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam memberantas judi online. Selain langkah penindakan, pihaknya juga menyoroti pentingnya kampanye edukasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perjudian daring.

Menurutnya, langkah preventif adalah kunci utama dalam menjaga masa depan generasi muda. Kampanye edukatif yang digalakkan oleh pemerintah tidak hanya bertujuan untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang dapat merusak nilai sosial dan moral.

Dalam konteks ini, peran orang tua menjadi sangat penting. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan positif antara orang tua dan anak terkait penggunaan teknologi. Dengan pendekatan yang edukatif dan dialogis, orang tua diharapkan mampu menjadi benteng pertama yang melindungi anak-anak dari risiko judi online.

Kesadaran masyarakat untuk lebih selektif dalam mengakses konten digital juga menjadi perhatian penting. Pemerintah terus mengingatkan bahwa situs perjudian daring sering kali menyamar dalam berbagai bentuk yang menarik, sehingga kewaspadaan menjadi langkah awal yang efektif dalam pencegahan.

Dari berbagai langkah yang telah diambil pemerintah, terlihat jelas komitmen yang tinggi untuk memerangi judi online secara menyeluruh. Edukasi, literasi digital, rehabilitasi, serta kerja sama lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menjaga generasi muda dari ancaman yang dapat merusak masa depan mereka. Pemerintah berharap, dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan mendidik bagi seluruh masyarakat.

)*  Kontributor Forum Indonesia Emas

Oleh: Berliana Ayu )*

Kecanduan judi online kini menjadi salah satu ancaman serius yang bisa merusak kesehatan mental masyarakat. Pemerintah bersama berbagai institusi kesehatan dan psikologi terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya ini serta menawarkan solusi rehabilitatif yang dapat membantu para korban bangkit dari keterpurukan mental dan sosial.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti dampak destruktif judi online yang tidak hanya merusak kondisi ekonomi korban tetapi juga kesehatan mental mereka. Banyak pasien yang dirawat di ruang psikiatri RSCM memiliki riwayat keterlibatan dalam praktik perjudian daring, dengan berbagai dampak psikologis mulai dari depresi hingga gangguan kecemasan yang serius.

Fenomena judi online ini telah menciptakan bencana sosial yang merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, keterlibatan dalam perjudian daring dimulai dengan permainan yang tampaknya tidak berbahaya. Namun, sifat adiktifnya membuat pemain terjebak dalam lingkaran kekalahan dan kemenangan semu, yang pada akhirnya menghancurkan keseimbangan mental mereka. Mereka yang gagal berhenti sering kali berakhir dengan beban finansial yang besar, yang pada gilirannya memicu stres dan rasa putus asa.

Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Nael Sumampouw, mengatakan judi online kini telah menjadi masalah kesehatan global yang setara dengan penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Mudah diakses dan terselubung dalam bentuk aktivitas digital yang terlihat normatif, judi online menjebak banyak anak muda yang mencari pelarian dari stres atau kesulitan hidup. Dengan mekanisme psikologis yang manipulatif, pemain sering kali diyakinkan bahwa kemenangan besar hanya tinggal satu langkah lagi, meskipun kenyataannya justru sebaliknya.

Kepala Divisi Psikiatri RSCM, Dr. Kristiana Siste Kurniasanti, mengungkapkan dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku judi online tetapi juga oleh keluarga. Mereka terpaksa menanggung beban finansial akibat utang pelaku judi, termasuk teror dari pihak yang menagih pinjaman. Situasi ini memicu gangguan mental seperti depresi pada anggota keluarga, yang bahkan bisa lebih parah dibandingkan kondisi mental pelaku judi itu sendiri.

Kristiana menjelaskan bahwa tatalaksana mengobati kecanduan judi online tidak bisa hanya dengan melunasi utang yang ditimbulkan. Hal tersebut tidak akan menghentikan perilaku adiktif sang pelaku. Sebaliknya, pengobatan profesional yang melibatkan terapi psikiatri menjadi langkah penting untuk membantu korban dan keluarganya pulih secara mental. Keluarga juga dianjurkan untuk menjalani perawatan kesehatan mental agar dapat mengatasi tekanan yang mereka alami serta mampu berpikir rasional dalam menghadapi situasi tersebut.

Munculnya kondisi psikologis seperti learned helplessness atau perasaan tidak berdaya juga menjadi salah satu dampak buruk yang diwaspadai. Anak muda yang terjebak dalam perjudian daring kerap kehilangan harapan dan tidak lagi percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil yang positif. Kondisi ini mematikan potensi dan kreativitas mereka, membuat mereka semakin terjebak dalam siklus keputusasaan yang sulit diputus.

Untuk menangani masalah ini, pemerintah melalui berbagai kementerian terus memperkuat edukasi dan kampanye preventif. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) mendukung kolaborasi lintas sektor dalam memberantas judi online dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif yang melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, serta komunitas masyarakat.

Pemerintah juga diharapkan semakin proaktif dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang mudah diakses di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas. Pendekatan yang terpadu antara dukungan keluarga dan langkah preventif dari negara diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk meminimalkan dampak negatif judi online terhadap generasi muda.

Di sisi lain, peran pendidikan sangat vital dalam menanamkan nilai-nilai positif bagi generasi muda. Kurikulum sekolah dan kampus perlu memperhatikan aspek literasi digital yang kritis, di mana siswa dan mahasiswa diajarkan untuk memahami risiko dan konsekuensi dari berbagai konten digital, termasuk judi online. Dengan edukasi yang terarah, generasi muda dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan di era digital ini.

Kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental serta selektif dalam penggunaan internet juga sangat diperlukan. Pemerintah terus mengingatkan bahwa judi online sering kali muncul dalam bentuk yang menarik dan menyamar sebagai konten digital biasa. Kewaspadaan menjadi langkah awal yang efektif dalam mencegah masyarakat terjebak dalam perangkap ini.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga turut berperan dalam kampanye edukasi ini. Dengan pendekatan yang lebih dekat dengan komunitas, LSM dapat menjangkau kelompok-kelompok yang rentan terpapar judi online. Mereka tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga menyediakan pendampingan bagi korban yang ingin keluar dari jerat kecanduan.

Selain itu, media massa memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi yang benar dan mendidik masyarakat mengenai bahaya judi online. Berita-berita yang mengangkat dampak destruktif perjudian daring dapat membuka mata masyarakat akan ancaman yang mereka hadapi. Media juga diharapkan dapat menjadi saluran untuk menyuarakan kisah-kisah inspiratif dari mereka yang berhasil pulih dari kecanduan judi online.

Dengan langkah kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah optimistis bahwa dampak buruk judi online terhadap kesehatan mental dapat diatasi. Sinergi yang kuat antara keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi mendatang. Pemerintah berharap, melalui upaya yang berkelanjutan, masyarakat dapat semakin terlindungi dari ancaman ini, dan para korban dapat mendapatkan kembali kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.

)* Kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Eddy Hartono, menyatakan bahwa upaya untuk menangkal radikalisme di Indonesia memerlukan kerja sama seluruh elemen bangsa.

“Pencegahan dalam undang-undang diatur ada tiga hal, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Berbagai langkah yang dilakukan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah mencegah terorisme,” ujar Eddy.

Ia menambahkan bahwa upaya meliterasi masyarakat agar bersama-sama bergotong royong menangkal sebaran radikalisme menjadi salah satu prioritas BNPT. Langkah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Melalui kesiapsiagaan nasional, BNPT ingin menciptakan Indonesia yang kuat dan tangguh terhadap ancaman radikalisme,” tambah Eddy.

Pendidikan menjadi salah satu cara paling ampuh untuk membangun kesadaran warga dalam memperkuat nilai toleransi, inklusivitas, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan pentingnya perguruan tinggi untuk mencegah radikalisme melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pendidikan berperan fundamental membangun masyarakat tangguh. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi untuk mencegah radikalisme dan terorisme perlu dioptimalkan,” ujarnya.

Satryo juga menekankan bahwa perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa dengan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran akan pentingnya inklusivitas. Langkah ini, menurutnya, dapat diwujudkan melalui kurikulum pendidikan, kegiatan pengabdian masyarakat, dan kebijakan kampus yang memperkuat komitmen melawan radikalisme.

Kolaborasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menangkal radikalisme. Perguruan tinggi, komunitas, dan pemerintah diharapkan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan inklusif. Dalam konteks ini, BNPT juga berencana mendirikan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta Barat pada tahun ini. Kepala Biro Umum BNPT, Fanfan Infansyah, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut akan menjadi pusat strategis untuk meningkatkan kesiapan bangsa menghadapi ancaman teror dan radikalisme.

“Bangunan ini juga akan berdiri sebagai simbol integrasi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees,” ujar Fanfan.

Anggota DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), juga menekankan pentingnya perangkat hukum yang kuat untuk menghambat dan menghentikan penyebaran ideologi ekstrem anti-Pancasila.

“Pemerintah perlu menyusun regulasi yang tegas melarang seluruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, terutama yang berbasis ekstremisme agama,” kata Gus Falah. []

Oleh : Irfan Aditya )*

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi budaya, agama, suku, maupun bahasa. Keberagaman ini adalah salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki bangsa ini, namun di sisi lain, keberagaman juga bisa menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah radikalisme. Radikalisme, yang sering kali berujung pada tindakan terorisme dan ekstremisme, dapat merusak kerukunan sosial dan menghancurkan nilai-nilai persatuan yang telah dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk aktif mencegah radikalisme agar kita bisa mewujudkan Indonesia Emas di masa depan.

Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono mengatakan radikalisme dapat merusak kerukunan dan persatuan, serta mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Penting untuk menyebarkan pemahaman yang benar, dialog yang konstruktif, dan sikap toleransi di tengah perbedaan. Hanya dengan bersatu melawan radikalisme, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih kuat dan berkeadilan, siap menyongsong masa depan yang cerah dan gemilang.

Indonesia Emas adalah impian bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju, sejahtera, dan harmonis pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu syarat utamanya adalah terciptanya stabilitas sosial dan politik yang kokoh. Salah satu faktor yang dapat mengancam stabilitas ini adalah penyebaran paham radikal yang dapat memecah belah masyarakat. Radikalisme seringkali muncul dari ketidakpuasan terhadap keadaan sosial atau politik, dan terkadang diperparah oleh informasi yang salah atau hoaks yang tersebar di media sosial.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan keberagaman. Pendidikan tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kerukunan antar umat beragama, suku, dan ras, masyarakat akan lebih mudah menanggulangi ajakan-ajakan yang berpotensi mengarah pada radikalisme. Di samping itu, media sosial harus digunakan dengan bijak. Masyarakat perlu dilatih untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima, dan tidak mudah terjebak pada berita-berita hoaks yang bisa memperburuk polarisasi.

Selain itu, masyarakat perlu lebih aktif dalam membangun komunikasi antar kelompok. Dialog antar berbagai kelompok masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat memperkuat rasa persatuan dan mengurangi kemungkinan terjadinya polarisasi sosial yang berujung pada radikalisme. Pemerintah, bersama dengan organisasi masyarakat dan tokoh agama, memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertemuan-pertemuan seperti ini untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya kebersamaan dan persatuan.

Di tingkat keluarga, peran orang tua juga sangat vital. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian seorang anak. Orang tua harus mampu menanamkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, kasih sayang, dan kedamaian kepada anak-anaknya sejak usia dini. Selain itu, orang tua juga perlu mengawasi pergaulan anak-anak mereka, terutama di dunia maya, untuk memastikan bahwa mereka tidak terpapar pada konten-konten yang mengandung ajaran radikal.

Sementara itu, Kasatgas II Preemtif Operasi Madago Raya Polda Sulteng, AKBP Moh. Taufik mengatakan pihaknya telah melakukan penguatan moderasi beragama dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Kegiatan ini juga untuk mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pencegahan radikalisme dan intoleransi di wilayah.

Pencegahan radikalisme juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi. Banyak orang yang terjerumus ke dalam radikalisasi karena merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara ekonomi. Oleh karena itu, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi radikalisasi. Ketika masyarakat merasa sejahtera dan memiliki masa depan yang lebih baik, mereka akan lebih cenderung untuk berfokus pada pembangunan diri dan bangsa daripada terlibat dalam aktivitas yang merugikan.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah radikalisme juga harus didukung oleh langkah-langkah tegas dari pemerintah. Pemerintah perlu terus memperkuat sistem hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas radikal. Namun, penegakan hukum semata tidak akan cukup tanpa adanya kolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat yang aktif dan peduli akan mampu mendeteksi potensi radikalisasi sejak dini dan melaporkannya kepada pihak berwenang untuk segera ditangani.

Radikalisme bukan hanya ancaman bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas, kita semua, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, harus bersatu padu untuk mencegah penyebaran paham radikal. Dengan memperkuat rasa persatuan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman, dan menciptakan kesejahteraan yang merata, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman, damai, dan maju. Kita memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan tersebut, asalkan kita semua berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencegah radikalisasi dalam segala bentuknya. Indonesia Emas bukanlah sekadar impian, tetapi sebuah kenyataan yang dapat tercapai jika kita semua bekerja bersama untuk mencapainya.

)* Penulis adalah pengamat sosial

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna memastikan kemandirian pangan Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup berbagai komoditas lainnya. Selain itu, sistem irigasi dan penyuluhan pertanian juga diperkuat guna meningkatkan produktivitas petani.

“Beras, Insya Allah, tahun ini selesai. Jagung dan gula juga selesai. Selanjutnya, kita fokus ke komoditas lain yang masih impor seperti susu, daging, bawang putih, atau kedelai. Sesuai arahan Bapak Presiden, semuanya akan kita selesaikan,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, upaya ini mulai menunjukkan hasil positif dalam kurun waktu tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Produksi pangan nasional mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Dampaknya sudah terasa. Produksi kita naik, dan karena Indonesia tidak lagi mengimpor, harga beras dunia turun drastis. Sebelumnya, kita adalah importir terbesar, tetapi sekarang kita mandiri,” tambahnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Agus Sistyo Widjajati mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Korem 161/Wira Sakti dan Kodim Belu dalam program tanam padi perdana di Kabupaten Belu. Dijelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Sinergi dengan semua pihak, termasuk aparat dan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, mengatakan Polri turut mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Peninjauan ke lahan pertanian jagung di Kabupaten Kampar merupakan bagian dari implementasi program ketahanan pangan nasional.

“Kondisi tanaman jagung di sini sangat bagus. Pohonnya subur dan sebentar lagi siap dipanen. Saya berharap ilmu ini dapat disebarluaskan agar produksi jagung terus meningkat dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan sedang dilakukan, pemerintah optimis bahwa Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi eksportir dan lumbung pangan dunia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, antara lain meningkatkan distribusi pupuk, menyediakan benih gratis, serta menyalurkan alat dan mesin pertanian (alsintan) ke berbagai daerah.{}

Oleh : Angga Alvian )*

Swasembada pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dengan tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan keterbatasan lahan pertanian, pemerintah mengadopsi berbagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan program ini merupakan rencana besar pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian. Salah satu langkah strategis utama adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Kementerian Pertanian telah menyalurkan ribuan unit traktor, alat pemanen, dan pompa air kepada petani di berbagai daerah. Kementan juga fokus pada revitalisasi lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kementan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Hingga akhir 2024, lebih dari 500 ribu hektare lahan tidur berhasil dioptimalkan untuk penanaman padi, jagung, dan kedelai.

Sementara itu, pengelolaan irigasi juga mendapat perhatian khusus. Melalui program rehabilitasi jaringan irigasi, lebih dari 2 juta hektare lahan pertanian kini memiliki akses air yang lebih stabil. Program ini menjadi solusi atas permasalahan kekeringan yang sering mengancam hasil panen di musim kemarau.

Kolaborasi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan. Melalui program Corporate Farming, perusahaan besar diajak untuk bermitra dengan kelompok tani dalam pengelolaan lahan secara terpadu. Program ini memberikan akses teknologi, pendanaan, dan pasar bagi petani kecil.

Pemerintah juga memperluas skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk mendukung pembiayaan petani. Hingga Januari 2025, lebih dari 1 juta petani telah menerima manfaat dari program ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan skema KUR memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi petani kecil sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Program ini tidak hanya membantu sektor pertanian, tetapi juga menggerakkan ekonomi pedesaan secara keseluruhan. Melalui penguatan akses modal ini, petani bisa lebih mandiri dan terlibat dalam sistem agribisnis yang modern.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sistem pendampingan bagi petani untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan program KUR secara optimal. Melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan penyuluh pertanian, petani diberi pelatihan tentang pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi pertanian, dan strategi pemasaran hasil panen. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian.

Pemerintah menyadari bahwa mewujudkan swasembada pangan membutuhkan komitmen jangka panjang. Selain memperkuat infrastruktur pertanian, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan di sektor ini. Penelitian tentang adaptasi tanaman terhadap perubahan iklim menjadi prioritas, mengingat dampak signifikan cuaca ekstrem terhadap hasil panen.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan program swasembada pangan ini juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Program ini juga dapat menghemat devisa negara, yakni dengan mengurangi impor pangan. Lebih dari itu, swasembada pangan menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimis dapat mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan. Tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan global memang tidak dapat dihindari, tetapi melalui sinergi semua pihak, Indonesia berpeluang besar menjadi lumbung pangan dunia.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional sebagai produsen pangan yang andal. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, masa depan ketahanan pangan Indonesia terlihat semakin cerah.

)* Mahasiswa Pascasarjana yang tinggal di Tangerang