Monthly Archives: Februari 2025

JAKARTA – Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi langkah konkret dalam memperkuat kepemimpinan serta mendorong sinergi antarwilayah.

Hal tersebut guna mendukung terwujudnya Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut bertujuan memastikan kepala daerah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kepemimpinan nasional, koordinasi lintas sektor, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi seluruh kepala daerah, untuk bergabung dalam program tersebut meskipun telah berjalan sejak Jumat (21/2).

“Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya di Magelang, Minggu (23/2).

Namun, Tito menekankan adanya perbedaan sertifikat antara peserta yang mengikuti sejak awal dan yang bergabung di tengah program.

“Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulus,” imbuhnya.

Retreat tersebut juga menjadi momentum bagi kepala daerah untuk memahami bahwa legitimasi kepemimpinan diperoleh dari rakyat, bukan dari partai politik.

“Saya sudah sampaikan tadi siang, bahwa partai itu hanya kendaraan saja. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika mereka terpilih sebagai kepala daerah, itu bukan karena dipilih oleh partainya, melainkan dipilih oleh rakyatnya,” tegas Tito.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komaruddin, menyatakan bahwa retreat ini tidak hanya memperkuat kepemimpinan, tetapi juga membangun sinergi untuk implementasi kebijakan yang lebih efektif.

“Ini adalah kesempatan bagi kepala daerah untuk membangun sinergi dan langsung melakukan aksi nyata,” katanya,

Ujang menjelaskan bahwa peserta mendapatkan pembekalan tentang nasionalisme, patriotisme, serta strategi kepemimpinan daerah yang lebih efisien dan pro-rakyat.

Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menekankan bahwa kepala daerah perlu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kepemimpinan mereka.

“Lemhannas sebagai kawah candradimuka bagi para pemimpin nasional yang berkarakter kebangsaan (learning and humble society),” katanya.

“Dengan memberikan penguatan kemampuan para peserta untuk menjadi pemimpin global namun tetap berbasis pada karakter nasional,” ujar Ace,

Kepala daerah juga mengikuti diskusi panel mengenai geopolitik, ketahanan nasional, serta strategi pembangunan berkelanjutan.

Retreat Kepala Daerah di Magelang menjadi pijakan awal bagi kepala daerah untuk membangun kolaborasi lebih erat, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, serta memastikan kebijakan daerah selaras dengan program nasional.

Dengan sinergi yang semakin erat, pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. (*)

*) Oleh : Andi Mahesa

Maraknya praktik judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Perkembangan pesat teknologi digital yang memudahkan akses ke platform judi online ini telah mengarah pada dampak yang begitu merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Fenomena ini tidak hanya merusak perekonomian keluarga, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam ranah hukum dan kebijakan pemerintah. Salah satu kendala utama dalam pemberantasan judi online adalah adanya celah hukum yang memungkinkan praktik ilegal ini berkembang dengan pesat.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk mengatasi permasalahan ini dengan berbagai kebijakan dan upaya penegakan hukum. Namun, meskipun langkah-langkah ini sudah cukup signifikan, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam hal penguatan regulasi dan solusi hukum. Celah hukum yang ada, serta keterbatasan dalam penegakan hukum di dunia maya, menjadi faktor utama mengapa judi online terus berkembang di Indonesia.

Pakar Hukum Pidana dan Perdata dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H., mengatakan bahwa regulasi judi online di Indonesia harus diperketat. Pemerintah harus fokus pada pengawasan transaksi keuangan dan teknologi digital yang terlibat dalam praktik judi online. Fickar menambahkan bahwa tanpa pendekatan yang sistemik, praktik judi online akan terus berkembang, bahkan berpotensi merusak sistem negara itu sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa judi online, dengan sistem pembayaran dan transaksinya yang semakin canggih, sangat sulit untuk dikendalikan hanya dengan pendekatan hukum konvensional. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif, termasuk meningkatkan kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir situs perjudian ilegal secara lebih tegas. Selain itu, penguatan sistem regulasi yang mampu mendeteksi transaksi mencurigakan melalui perbankan dan lembaga keuangan juga menjadi langkah krusial untuk mengatasi fenomena ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa judi online semakin canggih dengan berbagai metode baru untuk mengelabui aparat. Oleh karena itu, penguatan regulasi tidak hanya mencakup peraturan yang ada, tetapi juga mencakup penerapan teknologi untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktik-praktik ilegal ini. Misalnya, penggunaan teknologi seperti pemantauan berbasis AI dan big data analytics yang dapat membantu melacak transaksi mencurigakan dan memperkuat upaya penegakan hukum di dunia maya.

Menurut Direktur Eksekutif ISS Foundation, Akbar Azmi Hardjasasmita mengatakan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, judi online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Fenomena ini mempengaruhi lebih dari sekadar sektor ekonomi, tetapi juga menciptakan kerugian psikologis dan moral yang serius, terutama bagi generasi muda.

Upaya pemberantasan judi online, menurut Akbar, tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga harus mencakup pencegahan berbasis kesadaran kolektif. Membangun kesadaran akan dampak negatif dari judi online adalah kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih besar. Untuk itu, kebijakan berbasis riset yang didukung dengan pemahaman mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis judi online harus dikembangkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberantasan judi online.

Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data analytics bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum dan mencegah transaksi judi yang ilegal.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan regulasi baru yang diharapkan dapat mempertegas upaya pemberantasan judi online. Peraturan Pemerintah (PP) yang direncanakan akan diterbitkan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi masalah yang telah menjadi perhatian serius masyarakat.

Meutya mengatakan bahwa regulasi ini sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, yang semakin meresahkan masyarakat, terutama generasi muda. Regulasi yang lebih tegas dan terarah diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk menanggulangi maraknya situs-situs judi ilegal yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan mengurangi eksposur terhadap situs-situs judi yang membahayakan.

Regulasi baru ini diharapkan tidak hanya memperketat pengawasan terhadap praktik judi online, tetapi juga memberikan dasar hukum yang jelas untuk memproses dan menindak pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs perjudian ilegal. Selain itu, regulasi ini akan memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah, penyedia layanan internet, dan sektor keuangan dalam rangka memblokir transaksi judi online yang merugikan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online, sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang telah disiapkan. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online dan dampaknya terhadap perekonomian serta kehidupan sosial sangat diperlukan agar masalah ini dapat teratasi dengan lebih efektif.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mengurangi dampak negatif perjudian online dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum. Kini, saatnya bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam mendukung upaya ini. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap ancaman judi online dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan ini.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh: Agi Rahardian )*

Pemerintah Indonesia semakin optimis bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam kesempatan peluncuran Danantara, Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola badan investasi ini. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 juga ditandatangani untuk menetapkan dewan pengawas dan badan pelaksana Danantara.
Pemerintah telah menetapkan pendanaan awal Danantara sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 326 triliun, yang akan dialokasikan untuk mendanai 15–20 proyek bernilai miliaran dolar di sektor-sektor strategis. Presiden menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah transformatif guna menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dengan adanya badan investasi ini. Danantara akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.710 triliun, yang bersumber dari konsolidasi aset tujuh BUMN besar, termasuk Pertamina, PLN, Telkom, MIND.ID, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
Danantara diarahkan untuk berinvestasi di sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, serta produksi pangan. Pemerintah berharap bahwa dengan pendekatan ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global, memperkuat ketahanan energi dan pangan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih profesional dan transparan. Struktur kepemimpinan Danantara juga telah ditetapkan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas serta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola.
Dukungan terhadap pembentukan Danantara datang dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan regulasi yang diperkuat, Danantara diyakini mampu menciptakan lapangan kerja yang luas serta mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi. Andre juga menegaskan bahwa pengawasan ketat akan memastikan badan investasi ini berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat optimal bagi negara.
Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai kehadiran Danantara sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI). Dengan strategi diversifikasi portofolio yang mencakup investasi greenfield, brownfield, dan akuisisi strategis, Danantara diproyeksikan mampu memperkuat ekspansi ekonomi nasional.
Selain itu, Josua menilai bahwa badan investasi ini juga akan meningkatkan likuiditas pasar modal dan memperkokoh posisi Indonesia dalam ekonomi global. Menurutnya, leverage investasi yang bisa mencapai sepuluh kali lipat dari dividen BUMN akan membuka potensi mobilisasi modal yang signifikan bagi proyek strategis.
Pemerintah juga menegaskan bahwa Danantara akan menjadi instrumen utama dalam memperkuat sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan. Investasi dalam industri hilir dan eksplorasi sumber daya alam, terutama sektor energi, diproyeksikan akan memastikan pasokan energi yang stabil guna mendukung pertumbuhan industri dan infrastruktur nasional. Dengan mengelola investasi dalam proyek energi terbarukan, Danantara juga sejalan dengan target transisi energi yang telah dicanangkan pemerintah.
Disamping itu, Danantara juga akan berperan dalam pengembangan proyek-proyek manufaktur canggih yang dapat meningkatkan nilai tambah sektor industri nasional. Penguatan industri manufaktur akan menjadi salah satu faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor barang jadi. Dengan investasi yang terarah, sektor industri Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar internasional, menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan devisa negara.
Pemerintah menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara akan menjadi prioritas utama. Dengan regulasi yang telah disusun, setiap investasi yang dilakukan akan melalui proses evaluasi ketat guna memastikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menarik lebih banyak investor global untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang dikelola Danantara.
Selain manfaat ekonomi makro, Danantara juga diproyeksikan akan memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan pembukaan lapangan kerja dalam berbagai sektor strategis, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa dampak positif Danantara dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh pelaku industri dan investor.
Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan Danantara mencerminkan visi besar Indonesia untuk mencapai status negara maju pada 2045. Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan strategi investasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa melalui Danantara, potensi ekonomi Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

)* Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Senin (24/2/2025).

Pembentukan Danantara menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, visi besar yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi melalui investasi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran Danantara bukan sekadar lembaga pengelola investasi, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Pembentukan Danantara menandai era baru bagi badan usaha milik negara,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Presiden menambahkan bahwa tujuan utama dari badan ini adalah untuk mengoptimalkan investasi dividen BUMN ke sektor-sektor strategis guna mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Kita ingin mentransformasi BUMN menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Indonesia harus memiliki perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia dalam bekerja sama dengan berbagai pihak demi mendorong proyek-proyek strategis yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Indonesia siap untuk bekerja sama, siap untuk bisnis, siap untuk investasi, dan siap untuk berbagi dalam kemanusiaan. Danantara akan memungkinkan kita untuk memperluas kerja sama internasional, dan saya berharap mitra global kita melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi juga sebagai kekuatan stabilitas regional dan kemajuan bersama,” paparnya.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga memberikan apresiasinya terhadap pembentukan Danantara.

Ia menilai bahwa kehadiran badan ini merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perekonomian global.

“Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo menjadi momentum untuk membangkitkan ekonomi Indonesia di mata dunia,” katanya.

Cucun berharap bahwa Danantara dapat membawa dampak positif yang luas bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Disisi lain, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, turut mendukung penuh peluncuran Danantara.

Menurutnya, kehadiran badan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat investasi dan hilirisasi di Indonesia.

“Danantara akan menjadi institusi konsolidator investasi, mendukung hilirisasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Todotua juga menegaskan bahwa dengan adanya landasan hukum yang kuat setelah pengesahan UU BUMN, Danantara memiliki fondasi yang kokoh untuk segera beroperasi dan menjalankan misinya.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional melalui operasionalisasi Danantara.

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas perjudian ilegal dengan berhasil membongkar sindikat judi online internasional yang beroperasi melalui situs 1XBET. Keberhasilan ini menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan siber yang merugikan masyarakat luas, khususnya generasi muda.

Dalam pengungkapan tersebut, sembilan orang pelaku yang terlibat dalam sindikat perjudian ini berhasil ditangkap. Situs judi online 1XBET yang mereka kelola diketahui memiliki server yang berpusat di Eropa dan menggunakan domain https://1xbetindo.com untuk menjalankan operasional di Indonesia. Berdasarkan penyelidikan, para tersangka berperan sebagai agen regional di Indonesia yang melakukan transaksi keuangan menggunakan orang lain sebagai pihak perantara, serta berkomunikasi dengan jaringan mereka di luar negeri melalui aplikasi Telegram.

Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti yang mencengangkan.

“Kami berhasil mengamankan uang tunai lebih dari Rp11 miliar dalam pecahan berbagai mata uang, kendaraan mewah, serta perangkat elektronik yang digunakan dalam menjalankan situs judi online ini. Semua barang bukti ini menguatkan bukti bahwa sindikat ini bukan hanya melibatkan pihak lokal, tetapi juga jaringan internasional yang sangat terorganisir,” ujarnya.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa situs 1XBET menggunakan berbagai metode untuk mengelabui aparat keamanan dan masyarakat. Para agen di Indonesia bekerja dengan cara yang sangat terstruktur, termasuk menggunakan identitas pihak ketiga untuk melakukan transaksi dan menjaga kerahasiaan operasional mereka. Selain itu, komunikasi antar anggota jaringan judi ini dilakukan dengan sangat hati-hati melalui Telegram untuk menghindari jejak digital yang bisa dilacak oleh aparat.

Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan keteguhan aparat keamanan dalam menindak pelaku kejahatan dunia maya, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik perjudian yang merusak. Melalui pengungkapan sindikat ini, Polri telah menghilangkan salah satu jaringan besar yang sudah merugikan banyak masyarakat Indonesia.

Sebagai langkah selanjutnya, pihak kepolisian berjanji akan terus melakukan pemantauan terhadap situs-situs judi online ilegal lainnya yang masih beroperasi di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan perjudian online yang dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi.

“Kita semua harus bersatu dalam memerangi segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian online. Dukunglah upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat,” tambah Brigjen Djuhandani.

Keberhasilan aparat keamanan ini harus diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerjasama yang solid antara masyarakat dan aparat keamanan, diharapkan kejahatan dunia maya, terutama judi online, dapat diberantas secara tuntas. []

JAKARTA — Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini, seperti gerakan “Indonesia Gelap”, nyatanya tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya, aksi tersebut justru berpotensi menyesatkan opini publik tanpa menawarkan kontribusi konkret terhadap pembangunan bangsa.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, ia mengingatkan agar demonstran lebih teliti dalam memahami isu yang disuarakan, terutama terkait efisiensi anggaran.

“Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir,” katanya.

“Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir,” ujar Prasetyo

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan.

“Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimis.

“Pandangan pesimisme tentu akan melihat gelap dan jalan buntu. Pandangan optimis percaya bahwa selalu akan ada cahaya di ujung terowongan,” ujarnya,

Eddy juga menilai bahwa pemerintah telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan dan masukan.

“Daripada jadi bagian yang mengutuk kegelapan, saya memilih untuk menjadi pihak yang menyalakan lilin,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa mahasiswa yang turun ke jalan seharusnya benar-benar mewakili seluruh rakyat Indonesia.

“Ayo gunakan kesempatan yang ada karena apa yang direncanakan dan dijalankan pemerintah adalah apa yang dimaui bersama,” ungkap Budi.

“Dan tolong, jika memang mahasiswa mewakili rakyat, wakililah seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya dalam Agrinnovation Conference di Jakarta Pusat,

Gerakan demonstrasi yang hanya menyoroti pesimisme tanpa memberikan solusi nyata dikhawatirkan justru memperkeruh situasi dan memengaruhi stabilitas nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan yang diambil terus didasarkan pada kepentingan rakyat dan membuka ruang diskusi bagi semua pihak. (*)

Oleh: Tasya Rahma )*

Retreat bagi kepala daerah yang terpilih hasil Pilkada 2024 menjadi langkah strategis dalam menyatukan visi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini bertujuan memastikan kepala daerah memiliki pemahaman yang selaras dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan adanya kesatuan langkah, program pembangunan di berbagai wilayah diharapkan berjalan secara efektif dan efisien.

Pentingnya retreat ini semakin jelas jika melihat tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi. Kepala daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa potensi ekonomi dan sumber daya manusia di daerah masing-masing berkembang optimal. Tanpa koordinasi yang baik antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan kepala daerah, peluang emas ini bisa terlewatkan. Oleh karena itu, menyamakan persepsi dan kecepatan bertindak menjadi hal fundamental dalam memastikan kebijakan pembangunan nasional dan daerah berjalan seiring sejalan.

Pemerintah pusat menyadari bahwa kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang politik. Namun, setelah kontestasi Pilpres dan Pilkada berakhir, saatnya seluruh pemimpin daerah mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Konsolidasi dalam retreat ini menjadi momentum untuk mengesampingkan kepentingan kelompok demi satu tujuan besar: pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu fokus utama dalam retreat ini adalah memastikan seluruh kepala daerah memahami serta mampu mengimplementasikan kebijakan nasional di daerah masing-masing. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, dengan target mencapai 8 persen. Untuk mewujudkan ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu. Program yang dicanangkan di tingkat nasional harus diterapkan secara konkret di daerah tanpa adanya hambatan koordinasi.

Lebih lanjut, retreat ini juga berfungsi sebagai ajang bagi kepala daerah untuk membangun komunikasi yang lebih erat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa kepala daerah tidak bisa bekerja secara individual. Gubernur membutuhkan dukungan dari bupati dan wali kota, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, koordinasi antarkepala daerah menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang solid dan efektif.

Pentingnya hubungan yang harmonis antara kepala daerah telah dibuktikan di beberapa wilayah yang secara proaktif mengadakan diskusi informal. Langkah ini dinilai dapat mengurangi sekat-sekat birokrasi yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih terbuka, pemerintah daerah dapat bekerja lebih cepat dan lebih efektif dalam menjalankan program yang telah dirancang.

Materi dalam retreat ini dirancang agar kepala daerah mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam forum ini, mereka akan dibekali wawasan mengenai konsep pembangunan jangka panjang, termasuk penyelarasan kebijakan daerah dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) hingga 2045. Selain itu, kepala daerah juga diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan yang disiplin dan berbasis pada hasil.

Budaya disiplin dalam kepemimpinan menjadi salah satu hal yang turut ditekankan dalam retreat ini. Pemerintah mencontohkan bagaimana sistem kedisiplinan yang diterapkan di institusi seperti Akademi Militer dapat diadaptasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ketepatan waktu dalam menjalankan agenda pemerintahan, efisiensi dalam pengambilan keputusan, serta koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Selain itu, retreat ini juga menjadi wadah bagi kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Dengan menghadirkan berbagai narasumber kompeten, kepala daerah mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peran mereka sebagai penggerak birokrasi yang efektif. Dalam forum ini, mereka tidak hanya belajar mengenai strategi pembangunan daerah tetapi juga memahami bagaimana membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah pusat.

Sejumlah tokoh nasional menilai bahwa retreat ini adalah langkah yang sangat strategis. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan bahwa retreat ini berperan penting dalam menyamakan persepsi dan kecepatan antara pemerintah pusat dan daerah. Jika kepala daerah dan pemerintah pusat tidak berada dalam satu garis koordinasi yang sama, Indonesia bisa kehilangan momentum dalam memanfaatkan bonus demografi. Oleh karena itu, konsolidasi yang terjadi dalam retreat ini dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Dukungan terhadap pelaksanaan retreat ini juga datang dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ia melihat kegiatan ini sebagai bentuk nyata dari upaya menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah agar program-program yang dicanangkan bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, retreat ini juga dinilai sebagai ajang untuk menjaga semangat persatuan dan kebersamaan di antara kepala daerah yang berasal dari berbagai latar belakang politik.

Momentum ini juga diharapkan mampu mendorong seluruh kepala daerah untuk lebih aktif dalam mengadakan rapat koordinasi di tingkat daerah. Selama ini, masih banyak daerah yang kurang intensif dalam melakukan pertemuan antara gubernur, bupati, dan wali kota. Padahal, koordinasi yang baik dapat membantu memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan nasional.

Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas pemerintahan dapat tercapai dengan lebih baik.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di Papua sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk di wilayah timur Indonesia, mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang optimal.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang jelas dalam mendorong akses pendidikan berkualitas bagi semua anak Indonesia, termasuk perempuan.

“Pendidikan adalah investasi terbesar kita. Bagaimana putra-putri Indonesia, termasuk perempuan, mendapatkan akses pendidikan terbaik sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Dody dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan sekolah dan pemberian beasiswa, terus dilakukan agar semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas.

“Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa, termasuk perempuan, menjadi prioritas kami. Dengan infrastruktur yang memadai dan dukungan kebijakan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang siap menghadapi tantangan global,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Papua, khususnya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, BPJS Kesehatan telah mengalokasikan pembiayaan besar bagi layanan kesehatan di Papua Barat Daya.

“Tercatat total biaya yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama sebesar Rp213,137 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 331.601,” ungkap Pupung.

Ia menjelaskan bahwa Program JKN memastikan setiap peserta mendapatkan layanan kesehatan yang layak secara berjenjang. Dimulai dari pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) bagi pasien yang membutuhkan tindakan lebih lanjut.

“Pada kondisi darurat, peserta dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis yang telah ditentukan,” kata Pupung.

Selain itu, kemudahan akses layanan kesehatan juga semakin diperluas. Peserta JKN dengan status kepesertaan aktif hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat berobat di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berbagai kanal layanan administrasi JKN juga telah disediakan, seperti Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA), Aplikasi Mobile JKN, Call Center 165, serta website resmi BPJS Kesehatan.

“Capaian implementasi Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan dukungan media yang selalu responsif dalam menyebarkan pemberitaan positif seputar Program JKN,” tambah Pupung.

Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta, Indonesia semakin mendekati target pemerataan kesejahteraan nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.