Monthly Archives: Februari 2025

Oleh : Diaway wakai

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi angka stunting serta meningkatkan kesehatan generasi muda sebagai bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, khususnya di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan gizi buruk.

MBG menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak dan ibu hamil. Ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas hidup dan memastikan generasi mendatang tumbuh dengan sehat dan cerdas. Wakil Kepala Polres Jayawijaya, Komisaris Polisi I Wayan Laba, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tetap berjalan dengan baik di tengah dinamika sosial yang terjadi. Aparat keamanan terus mengawal program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat tanpa gangguan dari pihak-pihak yang memiliki agenda berbeda.

Namun, dalam implementasinya, MBG menghadapi tantangan dari kelompok tertentu yang menolak kehadiran program ini. Beberapa pihak berupaya menggagalkan pelaksanaannya dengan menyebarkan narasi negatif bahwa program ini bukan solusi jangka panjang. Kelompok separatis mencoba memanfaatkan situasi dengan mengarahkan opini publik bahwa program ini hanyalah strategi sementara pemerintah untuk mengontrol Papua. Padahal, MBG dirancang untuk menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.

Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan pangan, tetapi juga menyiapkan berbagai kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Papua. MBG tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan agar pelaksanaan MBG berlangsung aman dan kondusif, mengingat manfaat besar yang diberikan kepada masyarakat Papua. Program ini menjadi bagian dari upaya mencetak Generasi Emas Indonesia yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan pelaksanaan MBG, pemerintah juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Tantangan dalam menjalankan MBG bukan hanya berasal dari kelompok separatis, tetapi juga dari penyebaran informasi yang menyesatkan terkait program ini. Berbagai pihak mencoba menggiring opini bahwa MBG hanya solusi sementara dan tidak menyentuh akar masalah yang lebih besar, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pemerintah menanggapi isu ini dengan mengedepankan komunikasi yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat Papua, agar mereka memahami bahwa MBG adalah bagian dari solusi komprehensif yang dijalankan secara berkelanjutan.

Selain memberikan makanan bergizi, MBG juga disertai dengan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima manfaat jangka pendek tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menekankan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kelancaran pelaksanaan MBG, tetapi juga membangun sistem pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat Papua.

Dampak positif dari MBG mulai terlihat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan pola makan sehat. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi menunjukkan perkembangan yang lebih baik, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya program jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan manfaat maksimal dari program ini. Setiap bentuk gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan MBG harus ditangani dengan pendekatan yang tepat agar tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penyebaran informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa MBG diterima dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kelompok pemuda Papua. Dengan dukungan dari berbagai elemen, program ini dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari perubahan positif di Papua. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program ini dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan nasional.

Pada akhirnya, MBG adalah langkah nyata dalam membangun Papua yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Papua memiliki potensi besar untuk berkembang, dan dengan adanya program-program seperti MBG, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah dalam mendukung Papua akan terus diperkuat agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil dari kemajuan yang dicapai bersama

)* mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Recky Rumbiak )*
Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di Papua merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembangunan manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program telah dirancang serta diimplementasikan guna memastikan bahwa setiap warga Papua mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Dalam sektor pendidikan, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, terutama di daerah pedalaman. Banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik, fasilitas belajar yang memadai, serta keterbatasan infrastruktur yang menyulitkan anak-anak untuk mengenyam pendidikan dengan optimal.
Pemerintah juga telah menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Program-program pelatihan untuk guru, pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi beberapa langkah yang diterapkan guna meningkatkan efektivitas pendidikan di daerah ini. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan anak-anak Papua tidak hanya mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan berkontribusi bagi pembangunan daerahnya.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap kemajuan pendidikan di Papua, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pertamina EP Papua Field (PEP Papua) Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina menyerahkan bantuan kepada dua sekolah di Kabupaten Sorong. Program ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang pendidikan, yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas sarana belajar di wilayah terpencil. Bantuan diberikan kepada SMA Negeri 6 Kabupaten Sorong di Distrik Seget dan SMP Negeri 28 Kabupaten Sorong di Kampung Waliam, Distrik Salawati Tengah.
Kepala SMA Negeri 6 Kabupaten Sorong, Agustina Lek menerima langsung bantuan 10 unit komputer untuk mendukung pengembangan laboratorium komputer. Pihaknya sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi.
Kepala Bidang Pendidikan SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Andreas Taamengatakan sangat mengapresiasi dukungan SKK Migas dan PEP Papua dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil. Dengan adanya komputer dan fasilitas pendukung lainnya, siswa akan semakin siap menghadapi tantangan dunia pendidikan berbasis teknologi. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap sarana belajar yang lebih baik.
Selain itu, pendidikan berbasis kearifan lokal juga mulai diterapkan di berbagai daerah di Papua. Hal ini penting untuk menjaga identitas budaya masyarakat setempat sekaligus meningkatkan relevansi pendidikan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pelajar dapat lebih memahami lingkungan sekitar dan mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.
Di sektor kesehatan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, pendekatan berbasis komunitas juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan. Program kesehatan berbasis komunitas melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Pelatihan bagi kader kesehatan, edukasi tentang pola hidup sehat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
Pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan dalam meningkatkan layanan kesehatan di Papua. Berbagai program bantuan dan hibah dari organisasi kesehatan dunia telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis, menyediakan alat-alat kesehatan yang lebih modern, serta mengembangkan berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak di daerah ini.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jayapura, Dr. Andi Surya mengatakan ahli promosi kesehatan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Mereka juga bertanggung jawab dalam merancang program-program kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di Papua telah menunjukkan hasil yang positif. Angka partisipasi sekolah meningkat, akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan semakin baik, serta berbagai program yang diterapkan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Meski masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, komitmen pemerintah dan berbagai pihak untuk terus membangun Papua tetap menjadi prioritas utama.
Dalam menjalankan tugasnya, ahli promosi kesehatan Dinkes Jayapura bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Mereka juga aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pola makan yang baik, serta pentingnya olahraga secara teratur.
Ke depan, pemerintah diharapkan terus melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta terus berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Papua dapat berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera, di mana setiap warga dapat merasakan manfaat dari peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik.

)* Penulis adalah Media Analyst Muda di Cendrawasih Voice

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan bahwa dana masyarakat di bank-bank milik negara atau bank BUMN tetap aman dan tidak digunakan sebagai modal investasi.

Danantara memastikan operasionalnya diawasi secara berlapis di tingkat pemerintahan, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir.

Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menanggapi maraknya ajakan untuk menarik dana dari bank BUMN yang beredar di media sosial.

Ia menegaskan bahwa bank-bank BUMN tetap beroperasi dengan sistem keuangan yang sehat dan memiliki modal usaha sendiri tanpa mengambil langsung dana dari masyarakat yang tersimpan di bank.

“Tadi kan sudah dapat penjelasan dari Danantara seperti apa. Pengawasan berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai buat modal Danantara. Ini harus diluruskan,” ujar Dony.

Dony juga menekankan bahwa bank-bank BUMN saat ini menjadi yang terbaik di ASEAN dalam hal kinerja perusahaan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional seharusnya tetap kuat.

“Lagipula, bank kita sangat bagus kondisinya dan menjadi yang terbaik di ASEAN dan ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” tambahnya.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, turut menegaskan bahwa kondisi perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dalam keadaan stabil dan terpercaya.

“Bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, tetap solid dan terpercaya. Keuangan mereka dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta diawasi secara ketat oleh regulator, yaitu OJK, BI, dan LPS,” kata Nawardi.

Nawardi juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Kepercayaan terhadap sistem perbankan adalah kunci bagi stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Royke Tumilaar, menyatakan bahwa seruan penarikan dana besar-besaran di bank-bank BUMN merupakan rumor yang tidak berdasar.

“Enggak, itu kan bohong, interpretasi yang salah. DPK-nya kan nggak dipakai, yang dipakai dividen. Jadi salah interpretasi orang-orang berpikir ‘wah duitnya mau dipakai’, enggak ada,” kata Royke di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Royke menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi penarikan dana besar-besaran di BNI, dan ajakan tersebut hanya sekadar isu yang beredar di media sosial.

“BNI enggak ada, enggak ada [penarikan besar-besaran dana nasabah]. Itu hanya orang rumor saja bikin. Menurut saya sih enggak,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang ketat serta fundamental perbankan yang kuat, masyarakat tidak perlu merasa cemas terhadap keamanan dana di bank BUMN.

Danantara berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan bahwa dana masyarakat di bank-bank milik negara atau bank BUMN tetap aman dan tidak digunakan sebagai modal investasi.

Danantara memastikan operasionalnya diawasi secara berlapis di tingkat pemerintahan, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir.

Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menanggapi maraknya ajakan untuk menarik dana dari bank BUMN yang beredar di media sosial.

Ia menegaskan bahwa bank-bank BUMN tetap beroperasi dengan sistem keuangan yang sehat dan memiliki modal usaha sendiri tanpa mengambil langsung dana dari masyarakat yang tersimpan di bank.

“Tadi kan sudah dapat penjelasan dari Danantara seperti apa. Pengawasan berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai buat modal Danantara. Ini harus diluruskan,” ujar Dony.

Dony juga menekankan bahwa bank-bank BUMN saat ini menjadi yang terbaik di ASEAN dalam hal kinerja perusahaan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional seharusnya tetap kuat.

“Lagipula, bank kita sangat bagus kondisinya dan menjadi yang terbaik di ASEAN dan ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” tambahnya.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, turut menegaskan bahwa kondisi perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dalam keadaan stabil dan terpercaya.

“Bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, tetap solid dan terpercaya. Keuangan mereka dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta diawasi secara ketat oleh regulator, yaitu OJK, BI, dan LPS,” kata Nawardi.

Nawardi juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Kepercayaan terhadap sistem perbankan adalah kunci bagi stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Royke Tumilaar, menyatakan bahwa seruan penarikan dana besar-besaran di bank-bank BUMN merupakan rumor yang tidak berdasar.

“Enggak, itu kan bohong, interpretasi yang salah. DPK-nya kan nggak dipakai, yang dipakai dividen. Jadi salah interpretasi orang-orang berpikir ‘wah duitnya mau dipakai’, enggak ada,” kata Royke di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Royke menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi penarikan dana besar-besaran di BNI, dan ajakan tersebut hanya sekadar isu yang beredar di media sosial.

“BNI enggak ada, enggak ada [penarikan besar-besaran dana nasabah]. Itu hanya orang rumor saja bikin. Menurut saya sih enggak,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang ketat serta fundamental perbankan yang kuat, masyarakat tidak perlu merasa cemas terhadap keamanan dana di bank BUMN.

Danantara berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipandang memiliki potensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, yang mengatakan bahwa program MBG dapat dikolaborasikan dengan berbagai agenda strategis pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Indonesia.

“Potensi kolaborasi program MBG dengan agenda pengentasan kemiskinan, beberapa program strategis Pak Prabowo bisa tercapai, seperti hilirisasi, swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor bisa tercapai, mendukung pengembangan SDM, dan mendukung program ketahanan pangan,” tegasnya.

Dengan melibatkan 50.000 desa sebagai penyedia produksi pangan, program ini diharapkan dapat mempercepat swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional.

“Orang miskin harus menjadi penyuplai utama, bukan hanya bergantung pada vendor besar. Kami mengidentifikasi ada 75.000 desa di Indonesia, dan jika minimal 50.000 desa berpartisipasi, kita bisa mencetak 650.000 hektare sawah yang tersebar di seluruh desa,” sambungnya.

Dari sisi ekonomi makro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa MBG diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Program ini juga diprediksi dapat menyerap hingga 185.000 tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,19 persen. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung program ini.

“Karena menyediakan lebih dari 350.000 sekolah, lebih dari 90 juta siswa di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Bukan hanya dari segi besaran anggaran, tetapi juga dari segi penyampaiannya,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengibaratkan implementasi program ini seperti menyelenggarakan pesta pernikahan besar yang dilakukan setiap hari di seluruh Indonesia.

“Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun,” ucapnya.

Pelaksanaan MBG mulai Januari 2025 telah melibatkan 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan masing-masing unit bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi 3.000 penerima manfaat. Hingga akhir bulan tersebut, program ini telah menjangkau hampir 590 ribu penerima manfaat yang terdiri dari pelajar, ibu hamil, dan balita.

Ke depannya, jumlah SPPG akan terus bertambah hingga mencapai 5.000 unit pada Desember 2025, dengan target penerima manfaat yang lebih luas, mencapai 4.000 orang per unit. Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025, MBG diharapkan dapat menjangkau 15,5 juta pelajar serta 2,4 juta ibu hamil dan balita.

“Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman,” tegas Sri Mulyani. //

Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak positif bagi lebih dari 1,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi, telah menunjukkan hasil yang signifikan sejak peluncurannya tahun lalu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat program MBG terus meningkat dan nyaris mencapai 1,5 juta orang per hari ini (Rabu,19 Februari 2025). Angka ini tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
“Per hari ini telah mencapai 1,47 juta penerima manfaat di 570 SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) di 37 provinsi,” ungkapnya.
Pada awalnya pemerintah menargetkan 17,5 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Namun, setelah melihat respons positif masyarakat, Presiden Prabowo Subianto meminta agar target diperbesar.
Program MBG mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti subsidi pangan, bantuan modal usaha kecil, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut data Kementerian Sosial, sebanyak 600 ribu usaha mikro telah mendapatkan modal usaha dari program ini, sementara lebih dari 400 ribu individu telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Fitria Muslih mengatakan program MBG diposisikan sebagai investasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga sosial, untuk memastikan efektivitas program ini.
“Pemerintah perlu memposisikan MBG ini sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas. Ke depan, pemerintah berencana untuk memperluas cakupan MBG agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Medelina K. Hendytio mengatakan MBG tidak menjadi program yang tersentralisasi. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang besar, program-program pemerintah Indonesia akan dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan partisipasi publik.
“Penanganan MBG akan memanfaatkan institusi ataupun lembaga-lembaga yang selama ini ada, baik di pusat maupun di daerah, seperti Puskesmas kemudian sampai tingkat kelurahan, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaannya” ujarnya.
Dengan pencapaian ini, MBG semakin membuktikan perannya sebagai program yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat terus berlanjut dan menjadi model bagi program sosial lainnya di masa depan.

Oleh: Rani Setiawan)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada awal tahun 2025 semakin menunjukkan dampak positif bagi perekonomian di tingkat desa dan kecamatan. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah mempengaruhi aliran uang di tingkat paling dasar, memberikan kesempatan bagi ekonomi lokal untuk berkembang. Ketika banyak pihak menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis desa, program ini menjadi langkah nyata yang diharapkan akan menggerakkan roda perekonomian yang lebih merata di seluruh daerah.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang juga dikenal sebagai seorang ahli ekonomi, mengatakan optimisme terkait potensi besar yang dimiliki oleh MBG dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih terpencil. Ia menilai bahwa dengan beredarnya dana di tingkat desa dan kecamatan, roda perekonomian akan bergerak lebih dinamis. Uang yang mengalir di tingkat lokal tersebut diyakini dapat mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

Doktor ilmu ekonomi ini juga menyebutkan bahwa perputaran uang di desa dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti membeli bahan baku untuk usaha kecil atau memperbaiki fasilitas usaha mereka. Hal ini tentu saja akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang selama ini lebih terbatas oleh akses ekonomi. Diharapkan, dengan program MBG, potensi yang ada di desa-desa akan lebih optimal, dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di akar rumput.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa program MBG merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 yang berfokus pada pembangunan dari desa. Menurutnya, untuk mendukung keberhasilan MBG, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama stakeholder yang ada di tingkat nasional dan daerah. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa yang harus diberdayakan, sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai instansi terkait sangat diperlukan.

Yandri juga menekankan pentingnya penggunaan dana desa yang telah disediakan oleh pemerintah, yang mencapai Rp71 triliun. Penggunaan dana yang tepat sasaran akan mendukung implementasi MBG di lebih banyak desa, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, Kemendes PDT juga mengajak kementerian terkait untuk memastikan agar dana tersebut bisa digunakan dengan efisien dan dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terisolasi.

Program ini juga mendapatkan sambutan positif dari sektor kesehatan, seperti yang terlihat dalam kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, mendukung penuh gerakan menuju Zero Stunting yang sejalan dengan tujuan program MBG untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Fadjry, pengembangan model pengukuran stunting yang berbasis data dan ilmiah akan sangat membantu dalam menurunkan angka stunting di daerah tersebut, yang berimbas pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dalam hal ini, program MBG yang memberikan makan bergizi kepada masyarakat diharapkan dapat berkontribusi mengurangi angka stunting, dengan menyediakan makanan yang bergizi dan terjangkau untuk keluarga-keluarga di daerah. Pendekatan berbasis data dan budaya yang ditawarkan oleh Unhas dalam program ini memberikan dasar yang kuat untuk mengukur keberhasilan program dalam jangka panjang.

MBG menggambarkan kesepahaman yang kuat mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dari perspektif Sutan Adil Hendra, jelas terlihat bahwa ia melihat potensi besar dalam program MBG sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan program ini tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dalam kualitas hidup masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Pernyataan Yandri Susanto juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan dana desa yang cermat untuk memastikan bahwa setiap desa dapat merasakan manfaat dari program MBG. Dalam pandangannya, kemitraan antara berbagai pihak adalah kunci agar dana desa yang tersedia tidak hanya sampai pada angka tetapi juga dapat diterjemahkan dalam bentuk program yang tepat sasaran, seperti MBG. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada bagaimana stakeholder di tingkat pusat dan daerah bekerja sama untuk memastikan distribusi yang merata.

Sementara itu, kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Unhas yang disampaikan oleh Fadjry Djufry memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak program MBG tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga pada masalah sosial yang lebih besar seperti stunting. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa program MBG lebih dari sekadar memberikan makan bergizi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi bagi masalah kesehatan yang sudah menjadi perhatian besar di banyak daerah.

Dengan kesatuan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, jelas bahwa program MBG berpotensi menjadi salah satu program unggulan yang mampu mendorong perputaran ekonomi lokal, mengurangi angka stunting, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa. Program ini merupakan contoh nyata dari bagaimana kebijakan yang tepat sasaran, didukung oleh kolaborasi antar sektor, dapat mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Ekonomi Digital – Lembaga Ekonomi Digital Nusantara

Oleh: Bara Winatha*)

Dalam upaya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran nasional, pemerintah mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan taraf gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak besar pada roda perputaran ekonomi di desa dan daerah terpencil. Tokoh-tokoh nasional turut memberikan pandangan mereka mengenai penghematan anggaran serta efektivitas implementasi program MBG.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih bijak dalam meningkatkan dampak dari program MBG. Menurut Luhut, alokasi dana desa berpotensi meningkat signifikan dari Rp1,1 miliar menjadi Rp6 hingga Rp8 miliar per tahun berkat implementasi program ini. Ia menyatakan bahwa peluang kenaikan dana desa ini dapat memperkuat perputaran ekonomi desa, menciptakan efisiensi dalam aktivitas perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Melalui penghematan anggaran yang terkelola dengan baik akan membantu pemerintah mempercepat pemerataan kesejahteraan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program agar tidak terjadi penyimpangan dana. Dalam hal ini, Luhut juga mendukung kerja sama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran penggunaan dana desa. Ia mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, turut memberikan pandangannya terkait potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan pengelolaan anggaran program MBG yang lebih efektif. Ia menjelaskan bahwa dengan tambahan alokasi anggaran hingga Rp100 triliun pasca efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, perekonomian Indonesia dapat bertumbuh hingga dua persen lebih tinggi dari target awal 5,2 persen. Hashim menyatakan bahwa pengeluaran Rp71 triliun untuk makanan gratis diperkirakan dapat menambah 0,83 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tambahan Rp100 triliun dapat memberikan tambahan pertumbuhan hingga dua persen.

Hashim mengungkapkan bahwa program MBG memiliki potensi besar dalam mendorong perputaran ekonomi lokal. Setiap hari, program ini melibatkan sekitar 82 juta penerima manfaat yang membutuhkan pasokan makanan seperti telur, ayam, sayur, beras, tahu, dan tempe. Kebutuhan besar ini, akan menggerakkan perekonomian skala kecil di daerah-daerah dan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih merata.

Melalui pelibatan lebih banyak produsen lokal dan UMKM dalam penyediaan kebutuhan makanan program MBG, roda ekonomi masyarakat dapat berputar lebih cepat. Hal ini merupakan stimulus besar bagi perekonomian yang akan memberikan efek jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menegaskan bahwa program MBG dan pembangunan tiga juta rumah per tahun adalah dua program utama yang akan memberikan efek ganda terhadap perekonomian nasional. Bambang menyebutkan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa katering. Bambang menyatakan bahwa program ini memiliki dampak pengali output yang baik serta dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan pada saat yang sama.

Bambang optimistis bahwa jika semua pihak yang terlibat bekerja dengan komitmen tinggi, program ini dapat sukses dan memberikan dampak signifikan pada perekonomian. Ia menyebutkan bahwa beberapa masalah teknis dan kesalahan mungkin terjadi di awal pelaksanaan program besar ini, tetapi tanggung jawab kesuksesan program tetap berada di tangan setiap pihak yang mengelola dan melaksanakan program.

Selain itu, Bambang juga menyoroti pentingnya penghematan anggaran dalam program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Program ini melibatkan banyak pihak swasta, termasuk perusahaan properti dan perbankan dalam pembangunan dan pembiayaan rumah rakyat. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, sektor konstruksi dapat menjadi pelecut utama dalam memperkuat laju perekonomian nasional.

Pengelolaan yang efektif tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan kestabilan jangka panjang. Sebagai contoh, penghematan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk program MBG dapat dialihkan ke kebutuhan prioritas lain, seperti peningkatan infrastruktur desa atau pembangunan pusat kesehatan masyarakat.

Selain itu, dengan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan program juga dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang.

Program MBG dan kebijakan lainnya menunjukkan bahwa penghematan anggaran dan pengelolaan yang efektif merupakan kunci dalam mempercepat roda perputaran ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan lebih banyak pihak lokal dan UMKM, program-program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa peningkatan gizi dan perumahan layak, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan peningkatan pendapatan di berbagai sektor. Dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik, harapan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi nasional akan semakin dekat dengan kenyataan.

*)Penulis merupakan Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan