Mewaspada Aksi Demonstrasi Mahasiswa Ditunggangi Kepentingan Politik

JAKARTA — Gerakan demonstrasi mahasiswa yang tengah marak di berbagai daerah patut diwaspadai.

Mantan Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Haris Rusly Moti, menilai aksi tersebut berpotensi ditunggangi oleh kepentingan geopolitik yang bertujuan menciptakan instabilitas politik di Indonesia.

Haris menyoroti berbagai kebijakan nasionalistik yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti keanggotaan Indonesia dalam BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas.

Bukan hanya itu, namun terdapat pula regulasi pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang diwajibkan tetap berada di dalam negeri.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia,” kata Haris.

“Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan Indonesia.

Menurutnya, pesimisme hanya akan menciptakan perpecahan, sementara pemerintah terus membuka ruang bagi aspirasi publik.

“Pandangan pesimisme tentu akan melihat gelap dan jalan buntu. Pandangan optimis percaya bahwa selalu akan ada cahaya di ujung terowongan. Saya pilih optimis bahwa Indonesia akan cerah dan maju,” ujar Eddy.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo terus menjalankan berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan utang UMKM dan keberpihakan terhadap pedagang kecil.

“Pak Prabowo berhasil menepis ketakutan mereka yang menganggap beliau anti kritik. Justru Pak Prabowo sangat mendengar dan tidak ada demonstrasi yang direpresi,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, juga menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak demokratis, namun ia mengingatkan agar aksi mahasiswa benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Beberapa hari ini kita melihat banyak rekan-rekan mahasiswa turun untuk demo. Ini adalah hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang, tidak masalah,” ujarnya.

Budi juga mengajak mahasiswa untuk lebih objektif dalam menilai kebijakan pemerintah.

“Tolong, berikan informasi coba kalau memang mahasiswa mewakili rakyat, wakililah seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Gerakan mahasiswa yang seolah-olah murni menyuarakan kepentingan rakyat ternyata tidak lepas dari pengaruh berbagai kepentingan politik.

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya bisa lebih kritis dalam menilai aksi-aksi tersebut dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperkeruh suasana politik di Indonesia. (*)

Demonstrasi Anarkis Mahasiswa Tidak Tunjukkan Kontribusi Nyata

JAKARTA — Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini, seperti gerakan “Indonesia Gelap”, nyatanya tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya, aksi tersebut justru berpotensi menyesatkan opini publik tanpa menawarkan kontribusi konkret terhadap pembangunan bangsa.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, ia mengingatkan agar demonstran lebih teliti dalam memahami isu yang disuarakan, terutama terkait efisiensi anggaran.

“Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir,” katanya.

“Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir,” ujar Prasetyo

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan.

“Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimis.

“Pandangan pesimisme tentu akan melihat gelap dan jalan buntu. Pandangan optimis percaya bahwa selalu akan ada cahaya di ujung terowongan,” ujarnya,

Eddy juga menilai bahwa pemerintah telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan dan masukan.

“Daripada jadi bagian yang mengutuk kegelapan, saya memilih untuk menjadi pihak yang menyalakan lilin,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa mahasiswa yang turun ke jalan seharusnya benar-benar mewakili seluruh rakyat Indonesia.

“Ayo gunakan kesempatan yang ada karena apa yang direncanakan dan dijalankan pemerintah adalah apa yang dimaui bersama,” ungkap Budi.

“Dan tolong, jika memang mahasiswa mewakili rakyat, wakililah seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya dalam Agrinnovation Conference di Jakarta Pusat,

Gerakan demonstrasi yang hanya menyoroti pesimisme tanpa memberikan solusi nyata dikhawatirkan justru memperkeruh situasi dan memengaruhi stabilitas nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan yang diambil terus didasarkan pada kepentingan rakyat dan membuka ruang diskusi bagi semua pihak. (*)

Demonstrasi Mahasiswa Ganggu Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis semakin sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Insiden terbaru yang terjadi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, menunjukkan bagaimana sebagian massa yang terdiri dari mahasiswa melakukan perusakan fasilitas umum dan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat.

Dalam rekaman yang beredar luas, sekelompok mahasiswa terlihat merusak karangan bunga ucapan selamat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di depan Balai Kota pada pada Jumat (21/2/2025). Puluhan papan bunga itu tampak berjatuhan di atas pembatas jalan akibat tindakan brutal tersebut.

Seorang petugas pengamanan Balai Kota yang enggan disebut namanya mengonfirmasi bahwa sekitar 200 mahasiswa yang hendak melakukan unjuk rasa menghancurkan setidaknya 30 karangan bunga sebelum hujan turun pada pukul tiga sore.

Massa aksi datang dari arah Gambir menuju Patung Kuda dengan kawalan aparat, tetapi tetap melakukan tindakan yang merugikan fasilitas umum. Selain merusak properti, demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk “Indonesia Gelap” juga diwarnai dengan tindakan yang lebih ekstrem.

Para mahasiswa dengan sengaja mengikat tali ke pembatas beton yang telah dipasang untuk menjaga ketertiban aksi dan berusaha merobohkannya. Pihak kepolisian berulang kali mengimbau agar aksi berlangsung damai dan tidak menimbulkan kerusakan, tetapi imbauan tersebut diabaikan.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif.

Tindakan anarkis yang terjadi tidak hanya merugikan segelintir pihak, tetapi juga mengancam stabilitas politik dan ekonomi secara luas. Aksi semacam ini, jika terus dibiarkan, dapat menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Nurul juga mengingatkan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi perlu dilakukan dengan tetap menghormati ketertiban umum agar tidak berujung pada kerusuhan yang merugikan semua pihak.

Di sisi lain, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi SH MH, menilai bahwa gerakan bertajuk “Indonesia Gelap” tidak memiliki arah yang jelas dan cenderung berpotensi memecah belah bangsa.

Menurutnya, situasi negara saat ini dalam kondisi baik, dengan roda ekonomi yang berjalan stabil dan terkendali. Beberapa masalah yang muncul dalam perjalanan pemerintahan masih dalam skala kecil dan dapat segera diatasi.

Kritikan yang terlalu berlebihan terhadap pemerintahan yang baru berjalan 100 hari dinilai tidak proporsional. Suhadi menegaskan bahwa kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk efisiensi dan menghilangkan pemborosan, bukan memangkas kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah juga telah menunjukkan keseriusan dalam membangun bangsa dengan mengganti pejabat yang tidak bekerja secara maksimal demi kepentingan rakyat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, turut memberikan pandangannya mengenai demonstrasi yang berujung anarkis. Menurutnya, demonstrasi merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi, tetapi ketika berujung pada kekerasan dan perusakan, dampaknya sangat merugikan.

Stabilitas ekonomi dapat terganggu apabila aksi demonstrasi melampaui batas hukum yang telah ditetapkan. Penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjaga iklim ekonomi tetap stabil. Kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Demonstrasi yang berubah menjadi tindakan anarkis memiliki konsekuensi luas terhadap ekonomi nasional. Ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh aksi semacam ini dapat menurunkan kepercayaan investor, menyebabkan perlambatan investasi, serta menghambat proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Para pelaku usaha cenderung akan menarik diri dari lingkungan yang tidak kondusif, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar.

Pemerintah saat ini sedang berupaya membangun bangsa dengan berbagai kebijakan strategis. Namun, aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis justru menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, demonstrasi yang ingin menyampaikan aspirasi sebaiknya dilakukan secara damai dan konstruktif agar tidak merugikan stabilitas politik dan ekonomi negara. Masyarakat harus lebih kritis dalam memahami tujuan dari sebuah gerakan agar tidak terprovokasi oleh agenda yang tidak jelas dan hanya bertujuan untuk menciptakan kekacauan.

Tindakan represif yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dalam demonstrasi seperti yang terjadi baru-baru ini jelas sangat merugikan berbagai pihak. Demokrasi harus dijalankan dengan cara yang sehat, yaitu dengan berdialog dan menyampaikan pendapat secara damai.

Jika tindakan anarkis terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga akan mengganggu stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dan mencegah aksi-aksi destruktif yang dapat merugikan seluruh masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Demonstrasi Mahasiswa Bukan Solusi bagi Masyarakat, Hanya Timbulkan Dampak Negatif

Oleh : Ratih Safira Utami )*

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kerap dianggap sebagai bentuk perjuangan atas kepentingan rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aksi tersebut justru sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat umum maupun stabilitas sosial. Bukannya menghadirkan solusi yang konstruktif, demonstrasi mahasiswa justru memicu ketegangan, kerusuhan, dan gangguan ketertiban yang merugikan banyak pihak.

Di Jakarta, aksi anarkis terjadi di depan Balai Kota ketika sekelompok massa mahasiswa yang hendak berdemonstrasi di Patung Kuda merusak karangan bunga ucapan selamat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Seorang petugas keamanan Balai Kota mengungkapkan bahwa sekitar 200 mahasiswa yang datang dari arah Gambir menghancurkan setidaknya 30 karangan bunga sebelum aksi dimulai. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa demonstrasi mahasiswa sering kali diwarnai tindakan destruktif tanpa alasan yang jelas.

Demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah juga berujung pada tindakan anarkis yang meresahkan masyarakat. Dalam aksi “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), sekelompok mahasiswa dengan sengaja merobohkan pembatas beton yang telah dipasang oleh aparat keamanan.

Aparat kepolisian telah memberikan imbauan agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Namun, massa aksi tetap bersikeras merobohkan pembatas tersebut dengan alasan ingin mencapai Istana Negara.

Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menunjukkan bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa lebih menekankan aspek provokasi daripada substansi perjuangan.

Di Makassar, demonstrasi mahasiswa bahkan berujung pada bentrokan dengan warga. Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menutup penuh ruas Jalan AP Pettarani, menyebabkan kemacetan parah dan memicu kemarahan pengguna jalan.

Warga yang tidak terima dengan aksi tersebut akhirnya terlibat bentrokan dengan massa aksi. Kepolisian yang turun tangan untuk mengamankan situasi justru menjadi sasaran serangan dari kelompok mahasiswa.

Delapan orang yang diduga sebagai provokator ditangkap setelah melakukan perusakan dan menyerang aparat keamanan. Tindakan seperti ini semakin membuktikan bahwa demonstrasi mahasiswa tidak lagi berfokus pada penyampaian aspirasi, tetapi berubah menjadi ajang perusakan dan konfrontasi yang merugikan masyarakat luas.

Selain menimbulkan kerusuhan, aksi demonstrasi mahasiswa juga sering kali mengganggu aktivitas ekonomi. Penutupan jalan dan tindakan anarkis menyebabkan kemacetan parah yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan sektor usaha.

Pedagang kecil, pekerja harian, dan pengguna jalan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat aksi demonstrasi yang tidak terkendali. Kehidupan masyarakat yang seharusnya berjalan normal justru terganggu akibat ulah sekelompok mahasiswa yang mengklaim membawa aspirasi rakyat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyoroti narasi yang digaungkan oleh kelompok demonstran. Menurutnya, kebebasan berekspresi memang merupakan hak setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Narasi “Indonesia Gelap” yang diusung mahasiswa dianggap sebagai bentuk pembelokan fakta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah yang baru dilantik membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai tantangan, dan seharusnya diberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya. Oleh karena itu, aksi demonstrasi yang berujung pada perusakan dan provokasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Tuntutan mahasiswa dalam berbagai demonstrasi sering kali tidak didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap situasi yang dihadapi negara. Sebaliknya, aksi yang mereka lakukan justru memperkeruh keadaan dan menciptakan ketidakstabilan yang merugikan semua pihak.

Demonstrasi yang berujung pada anarki dan bentrokan bukanlah cara yang tepat untuk menyuarakan aspirasi, melainkan justru memperlemah posisi mahasiswa sebagai agen perubahan.

Jika tujuan utama adalah membawa perubahan yang lebih baik, maka dialog dan kerja sama dengan pihak terkait jauh lebih efektif dibandingkan sekadar turun ke jalan dengan membawa kerusuhan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin menegaskan bahwa hendaknya demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif tanpa ada anarkisme karena justru mengancam stabilitas politik dan ekonomi secara luas.

Di sisi lain, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi menilai bahwa aksi demonstrasi bisa berpotensi memecah belah bangsa. Terlebih situasi Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik dengan roda ekonomi yang berjalan stabil dan terkendali.

Sudah saatnya mahasiswa memahami bahwa demonstrasi bukanlah solusi bagi masyarakat. Sebaliknya, aksi yang dilakukan dengan cara destruktif hanya menambah daftar panjang permasalahan yang dihadapi bangsa.

Jika benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, maka jalur intelektual dan diskusi yang konstruktif seharusnya menjadi pilihan utama. Demonstrasi yang dilakukan tanpa strategi yang jelas hanya akan berakhir sebagai bentuk perlawanan yang sia-sia dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengevaluasi kembali metode perjuangan yang dilakukan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Danantara Resmi Diluncurkan: Pilar Baru Investasi Nasional untuk Masa Depan Indonesia

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai tonggak baru dalam penguatan investasi nasional. Peresmian ini menandai komitmen kuat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, khususnya di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan prinsip transparansi dan keberlanjutan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Danantara bukan hanya badan investasi, tetapi juga instrumen strategis pembangunan nasional yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. “Danantara bertujuan memperkuat investasi BUMN dengan pengelolaan yang transparan, hati-hati, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang,” ujar Prabowo dalam pidato peresmian.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa dana yang dikelola Danantara berasal dari rakyat, sehingga transparansi menjadi prioritas utama dengan adanya keterbukaan audit dan pengawasan publik. “Kepercayaan publik adalah kunci. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap langkah Danantara berada dalam koridor yang akuntabel dan diawasi secara ketat,” tambahnya.

Dari sisi akademisi, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menyambut baik pendirian Danantara yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, badan ini akan memperkuat tata kelola aset negara dari BUMN dengan lebih transparan dan akuntabel. “Konsep holding company dalam Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah. Namun, implementasi Danantara memerlukan langkah lanjutan seperti merger dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar lebih efisien,” jelas Eddy.

Selain itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai bahwa Danantara bisa menjadi akselerator dalam transformasi ekonomi Indonesia, terutama menuju visi Indonesia Emas 2045. “Tentu bisa menjadi akselerator. Makanya memang harus segera dimulai,” kata Tauhid. Ia juga menambahkan bahwa jika investasi Danantara dikelola dengan baik secara finansial dan ekonomi, maka kontribusinya terhadap pengelolaan aset negara akan sangat signifikan.

Dengan peresmian ini, Danantara diharapkan menjadi lokomotif baru dalam mengoptimalkan investasi strategis nasional, membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh efektivitas tata kelola, transparansi, dan inovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.

Dalam jangka panjang, Danantara juga berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia. Dengan manajemen yang profesional dan berorientasi pada pertumbuhan, Danantara diyakini dapat menarik minat investor global untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaya saing.

Danantara Resmi Diluncurkan, Perkuat Investasi Indonesia untuk Masa Depan

Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Peluncuran ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang mengatur pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Danantara dibentuk dengan tujuan utama memperkuat investasi BUMN melalui pengelolaan yang transparan, hati-hati, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa badan ini bukan sekadar instrumen investasi, tetapi juga strategi nasional dalam mengoptimalkan sumber daya alam guna mendorong pembangunan.

“Danantara adalah langkah besar dalam menjaga kedaulatan ekonomi kita dan memastikan bahwa kekayaan negara dikelola secara profesional,” ujar Prabowo.

Dalam menjalankan fungsinya, Danantara menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Presiden Prabowo menekankan bahwa badan ini dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, tidak terbatas pada lembaga penegak hukum, untuk memastikan pengelolaan yang bersih dan bertanggung jawab.

“Rakyat berhak mengetahui bagaimana dana ini dikelola. Oleh karena itu, kami memastikan keterbukaan penuh dalam operasional Danantara,” tambahnya. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Danantara memiliki struktur yang terdiri dari perusahaan induk yang mengawasi operasional BUMN serta unit investasi yang menangani proyek-proyek strategis.

Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa Danantara beroperasi secara terpisah dari Indonesia Investment Authority (INA) dan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS. “Danantara memiliki peran vital dalam memastikan aset-aset negara dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian,” ujar Rosan. Selain itu, kepemilikan saham pemerintah di perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti Bank Mandiri dan Pertamina berada di bawah pengelolaan badan ini, yang akan mengoptimalkan kinerja sektor-sektor strategis.

Investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dolar AS yang dialokasikan ke lebih dari 20 proyek di berbagai sektor, termasuk energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan. Sementara itu, dana investasi sebesar Rp 300 triliun diperoleh dari efisiensi anggaran pemerintah, pengurangan korupsi, serta optimalisasi belanja negara.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menilai bahwa konsep holding company yang diterapkan dalam Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah.

“Dengan adanya Danantara, kita bisa melihat efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan BUMN, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil,” ungkapnya. Ia juga menyarankan langkah lanjutan seperti merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah guna meningkatkan efisiensi operasional.

Keberadaan Danantara diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset negara dan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan jangka panjang. Dengan manajemen yang profesional dan transparan, badan ini menjadi harapan baru dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta memastikan keberlanjutan investasi bagi generasi mendatang.

Prabowo Luncurkan BPI Danantara: BUMN Bersatu, Ekonomi Melaju!

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari strategi penguatan pengelolaan aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peluncuran ini menjadi implementasi dari UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang diperkuat dengan PP No. 10 Tahun 2025 dan Keppres No. 30 Tahun 2025 mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan investasi.

“(Danantara) instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam,” tegasnya.

Pihaknya juga menambahkan bahwa pengelolaan Danantara akan dilakukan dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan keberlanjutan demi kepentingan generasi mendatang.

Prabowo juga menyoroti transparansi Danantara yang dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, termasuk masyarakat, bukan hanya penegak hukum.

“Dana yang dikelola Danantara berasal dari rakyat, sehingga transparansi dijamin dengan keterbukaan audit dan pengawasan publik,” ujarnya.

Investasi awal sebesar $20 miliar telah dialokasikan untuk lebih dari 20 proyek strategis, meliputi sektor energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan. Sumber dana ini berasal dari Rp300 triliun efisiensi anggaran pemerintah, pengurangan korupsi, dan optimalisasi belanja negara.

Menteri Investasi, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara beroperasi secara terpisah dari Indonesia Investment Authority (INA) dan mengelola aset lebih dari $900 miliar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kepemilikan saham pemerintah di perusahaan BUMN besar seperti Bank Mandiri dan Pertamina akan berada di bawah pengelolaan Danantara,” kata Rosan.

COO BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa seluruh aset BUMN akan dipindahkan ke Danantara sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Maret 2025.

“Proses pemindahan aset BUMN ke Danantara harus selesai sebelum RUPS akhir Maret 2025,” tutur Dony.

Saat ini, tujuh BUMN besar, termasuk Pertamina, PLN, dan perbankan BUMN, telah resmi bergabung di bawah pengelolaan Danantara.

Dari sisi akademis, Eddy Junarsin, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai Danantara sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat tata kelola aset negara secara transparan dan akuntabel.

“Konsep holding company dalam Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah,” jelasnya.

Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), menyoroti potensi Danantara sebagai katalis dalam mempercepat hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri.

“Danantara diharapkan tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga pilar utama ekosistem ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan,” katanya.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menambahkan bahwa Danantara memiliki potensi mempercepat pengembangan energi hijau di Indonesia.

“Danantara bisa membangun skema investasi guna mengebut proyek transisi energi seperti perluasan PLTS,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa Danantara akan menjadi pintu gerbang menuju transformasi Indonesia menjadi negara industri, sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo.

“Negara akan melakukan investasi besar-besaran di proyek hilirisasi dengan target membuka jutaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” jelasnya.

Dengan peluncuran ini, pemerintah berharap Danantara dapat membawa Indonesia menuju era pengelolaan investasi yang lebih profesional, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan target jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Pengamat Apresiasi BPI Danantara, Pondasi Baru Penguatan Ekonomi Indonesia

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan menjadi instrumen utama dalam mendorong investasi dan penguatan ekonomi nasional. Dengan mandat langsung dari Presiden, Danantara bertugas mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai 900 miliar USD, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara merupakan badan yang diawasi secara ketat karena melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaannya. “Karena nanti semua terlibat, karena ini kita lapor langsung ke Presiden. Itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggung jawaban ke Bapak Presiden,” ujar Rosan.

Selain itu, Rosan menekankan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan Danantara. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden agar lembaga ini bersifat terbuka terhadap berbagai pihak. “Pesan Bapak Presiden, bahwa kita ini selalu harus bisa terbuka, dan kita sih terbuka gitu ya,” tambahnya.

Dengan aset yang dikelola sebesar 900 miliar USD, Danantara tidak hanya mengundang investasi masuk ke Indonesia, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam investasi bersama dengan mitra asing. “Karena kita tidak hanya minta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga invest bareng dengan mereka. Jadi istilahnya we put skin off the game,” jelas Rosan.

Langkah pembentukan Danantara pun mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menilai Danantara sebagai terobosan strategis dalam memperkuat BUMN. “Danantara menjadi sebuah langkah terobosan dari Presiden Prabowo menjadi pondasi penguatan perusahaan milik negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ajib juga berharap agar Danantara dapat membangun kolaborasi yang saling menguntungkan dengan sektor swasta. “Harapannya, Danantara bisa kolaborasi secara mutualistik dengan private sector,” tambahnya.

Senada dengan Ajib, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, melihat Danantara sebagai akselerator transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. “Tentu bisa menjadi akselerator (Indonesia Emas). Makanya memang harus segera dimulai,” ujarnya.

Tauhid juga menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang berkualitas agar memberikan dampak signifikan terhadap aset negara. “Kalau investasinya bagus secara finansial dan ekonomi, tentu akan memberi kontribusi pada pengelolaan aset negara yang cukup besar,” jelasnya.

Dengan hadirnya Danantara, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain memastikan optimalisasi aset BUMN, Danantara juga berperan dalam menarik investor global dengan skema kemitraan yang kuat dan transparan.

Melalui mekanisme investasi bersama, Danantara berupaya memberikan kepastian dan keamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan pengelolaan yang diawasi secara ketat dan bersifat terbuka, badan ini diyakini dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional serta mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045. [-red]

Presiden: Danantara Fokus Hilirisasi, Bauksit, Nikel Tembaga dan Pusat Data Kecerdasan Buatan

Jakarta – Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (24/2/2025). Presiden menyampaikan gelombang pertama investasi yang dialokasikan ke Danantara sebesar Rp300 triliun atau sekitar 20 milliar dollar Amerika Serikat.

Jumlah tersebut merupakan uang yang berhasil diamankan dalam kinerja 100 hari.

“Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun hampir 20 miliar dollar AS dalam bentuk tabungan. Dana yang sebelumnya terhambat inefisiensi, korupsi dan belanja belanja yang kurang tepat sasaran” jelas Presiden.

Dalam peluncuran Danantara Presiden Prabowo Subianto dana akan dialokasikan kepada kurang lebih sekitar 20 proyek strategis nasional yang berfokus pada hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, diantaranya adalah nikel, bauksit, kilang minyak, tembaga hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan.

“Gelombang pertama investasi senilai 20 milliar dollar AS kurang lebih 20 proyek strategis yang bernilai miliaran dollar akan fokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga pembangunan pusat data kecerdasan buatan” ungkap Prabowo.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan kilang minyak, pabrik petrokimia produksi pangan dan protein serta energi terbarukan. Inilah sektor yang akan menentukan masa depan bangsa, ketahanan dan kemandirian bangsa.

Peluncuran Danantara juga membawa pesan transparansi akuntabilitas dan profesionalisme sebagai landasan utama pengelolaan investasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyampaikan belum ada diera sebelumnya. Harapan besar diberikan agar Danantara berjalan lancar demi kemajuan Indonesia yang lebih inklusif.

“Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani usai menghadiri peluncuran Danantara.

Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Andri Rosadi mengatakan Danantara menjadi harapan baru, bisa membuka jutaan lapangan kerja.

“Mendorong terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, ini menjadi fokus Badan pengelola investasi Danantara dengan kerja keras dan profesional” lanjutnya.
***

Diresmikan Presiden Prabowo, CEO : Danantara Bisa Diaudit KPK dan BPK

Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga investasi tersebut tetap dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menekankan bahwa tidak ada institusi yang kebal hukum di Indonesia.

“Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan.

Selain itu, Rosan menyebut bahwa BPK juga memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO), yang memberikan kewenangan untuk mengaudit Danantara.

“BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan,” katanya.

Rosan juga menekankan bahwa Danantara akan mendapat pengawasan ketat dari berbagai pihak.

“Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Danantara. Ia menyatakan bahwa lembaga ini harus bisa diperiksa kapan saja demi menjaga akuntabilitas.

“Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Danantara sangat penting untuk memastikan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Dukungan terhadap Danantara juga datang dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Ia menilai bahwa Danantara bisa menjadi akselerator transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Tentu bisa menjadi akselerator (Indonesia Emas). Makanya memang harus segera dimulai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tauhid menekankan bahwa investasi yang tepat akan memberikan dampak besar pada pengelolaan aset negara.

“Kalau investasinya bagus secara finansial dan ekonomi, tentu akan memberi kontribusi pada pengelolaan aset negara yang cukup besar,” pungkasnya.