Monthly Archives: Maret 2025

Oleh: Komala Putra Kemal )*

Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dinanti oleh jutaan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada musim mudik tahun 2024, tercatat sekitar 123 juta orang melakukan perjalanan mudik ke berbagai daerah. Angka ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025 seiring dengan pemulihan ekonomi dan bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan berbagai moda transportasi. Sebagai salah satu momen penting bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, perjalanan mudik sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kepadatan lalu lintas, lonjakan harga tiket transportasi, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan strategis, termasuk pemberian diskon tiket transportasi dan tarif tol guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan perjalanan mudik yang aman dan nyaman.

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa sarana dan prasarana transportasi telah dipastikan dalam kondisi prima. Selain itu, Kemenhub juga mengoptimalkan peran Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) serta Posko Pusat Angkutan Lebaran yang beroperasi selama 24 jam untuk memantau pergerakan moda transportasi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pengalaman mudik yang lebih baik. Dengan adanya pemantauan yang ketat, permasalahan yang kerap terjadi di jalur transportasi dapat diantisipasi lebih dini. Hal ini termasuk pengaturan jadwal perjalanan, mitigasi kemacetan, serta peningkatan keamanan bagi para pemudik. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, lonjakan arus mudik terjadi pada H-3 hingga H+3 Lebaran, dengan puncak kepadatan terjadi di jalur tol Trans-Jawa dan jalur kereta api utama. Pemerintah pun telah menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas seperti one-way, contra-flow, dan ganjil-genap untuk mengurangi kemacetan.
Selain memastikan kesiapan sarana transportasi, pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur demi kelancaran perjalanan mudik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah telah bekerja sama dalam memperbaiki jalan dan jembatan yang menjadi jalur utama mudik. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk meminimalkan potensi hambatan di perjalanan, sehingga arus kendaraan dapat lebih lancar. Data dari Kementerian PUPR menyebutkan bahwa sepanjang 2.500 km jalan nasional telah diperbaiki dalam rangka menyambut arus mudik 2025, termasuk ruas-ruas jalan tol yang mengalami peningkatan kapasitas.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif, seperti penambahan layanan transportasi umum, termasuk kereta api, pesawat, dan kapal. Berdasarkan laporan dari PT KAI, telah disiapkan tambahan 50 perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengakomodasi lonjakan pemudik. Sementara itu, maskapai penerbangan nasional menambah sekitar 1.200 penerbangan tambahan, terutama untuk rute-rute favorit seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Medan, dan Jakarta-Makassar.

Insentif lainnya yang sangat dinantikan oleh masyarakat adalah pemberian diskon tarif tiket dan tarif tol. Pemerintah menetapkan potongan tarif tol sebesar 20% pada periode tertentu untuk mengurangi kepadatan kendaraan di hari puncak arus mudik. Selain itu, tarif tiket pesawat dan kereta api juga mendapatkan subsidi pemerintah untuk rute-rute tertentu dengan diskon hingga 30%. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada hari-hari tertentu serta memberikan keringanan finansial bagi masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Kebijakan diskon tiket transportasi dan tarif tol mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras. Menurutnya, langkah ini sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya perjalanan mudik, mengingat banyak pemudik berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, sekitar 67% pemudik mengaku sangat terbantu dengan adanya diskon tarif tol dan tiket transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Andi juga mengingatkan bahwa kebijakan diskon ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan transportasi. Jalur tol yang diberikan diskon perlu tetap terjaga kualitasnya agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Begitu pula dengan moda transportasi udara dan darat lainnya yang mendapatkan potongan harga, perlu dipastikan bahwa layanan yang diberikan tetap optimal tanpa mengorbankan standar keselamatan dan kenyamanan. Pemerintah pun telah meminta operator transportasi untuk tetap menjaga kualitas layanan meskipun tarifnya telah didiskon.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam menyukseskan mudik Lebaran 2025 patut diapresiasi. Dengan kesiapan sarana dan prasarana, perbaikan infrastruktur, serta insentif berupa diskon tarif transportasi dan tol, masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih lancar, aman, dan terjangkau.
Namun, suksesnya penyelenggaraan mudik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung kebijakan ini dengan tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban di fasilitas umum, serta merencanakan perjalanan dengan bijak. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, mudik Lebaran 2025 dapat menjadi momen yang lebih baik bagi semua pihak.
)* Pengamat kebijakan pemerintah dari Urban Catalyst Management

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upayanya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan. Dalam lima bulan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berhasil memblokir enam juta situs judi online, sebuah langkah tegas yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang bertujuan untuk mempercepat penghapusan konten judi daring oleh platform digital.

“Kami telah memblokir hampir enam juta situs judi daring yang melanggar hukum. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem digital yang bebas dari konten negatif,” ungkap Meutya.

Ditambahkannya bahwa dalam lima bulan terakhir, pihaknya bersama jajaran lainnya bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan di ruang digital, terutama terkait dengan perjudian daring.
“Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberantasan judi online, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap konten negatif lainnya seperti pornografi anak dan hoaks,” ujarnya.

Komitmen pemerintah juga tercermin dari langkah-langkah yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan sektor perbankan telah memblokir lebih dari 8.600 rekening yang diduga terkait dengan aktivitas judi daring.

“Kami memperketat pengawasan melalui Enhance Due Diligence (EDD) dan menutup rekening yang memiliki kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk meminimalisir praktik perjudian daring,” jelas Sinar.

Selain pemblokiran rekening, aparat penegak hukum di Kepulauan Riau dan Kota Batam juga terus melakukan operasi penindakan terhadap kasus judi online. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak buruk judi daring.

“Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi daring dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat,” tutupnya.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas praktik perjudian ilegal, tetapi juga untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari konten berbahaya. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci utama dalam menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keamanan dunia digital.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut serta menjaga ruang digital dari konten ilegal. Masyarakat diimbau agar mewaspadai ancaman dari praktik judi daring yang dapat merugikan baik secara finansial maupun sosial. Jika menemukan situs judi daring di platform media sosial, masyarakat diminta untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar tindakan segera dapat diambil.

Papua- Aksi kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Serangan brutal yang menyasar para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut.
Kejadian memilukan ketika OPM menyerang tujuh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Akibat serangan tersebut, seorang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tewas, sementara enam lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, kelompok ini juga membakar sekolah dasar serta rumah para guru, menambah ketakutan di kalangan masyarakat setempat.
Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dengan tegas mengutuk kekejaman ini. Ia menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa pendidikan di Papua tidak boleh terhenti akibat ancaman kelompok kriminal bersenjata.
“Kami mengutuk kekejaman OPM yang telah membunuh guru dan orang-orang yang tidak berdosa,” ujar Mu’ti,
Kekejaman OPM terhadap warga sipil tidak hanya terjadi di Yahukimo. Sebelumnya, kelompok ini juga merilis video eksekusi seorang pria warga sipil di Dogiyai, Papua. Dalam video yang beredar, korban tampak dalam kondisi tangan terikat sebelum akhirnya dieksekusi menggunakan parang. Aksi ini semakin menunjukkan betapa brutalnya tindakan OPM yang kerap warga sipil.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Raja Ampat, Adolof Drimlol, menyatakan keprihatinannya atas insiden ini.
“Penyerangan tersebut sangat tidak manusiawi dan sangat disayangkan. Saya pribadi sangat terpukul melihat kejadian penyerangan warga sipil oleh OPM,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh agama Papua, Pendeta Yones Wenda, yang menegaskan bahwa tindakan OPM bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama.
“OPM jangan melakukan penyerangan hingga pembunuhan karena melanggar ketetapan Tuhan. Jangan membunuh orang karena manusia adalah ciptaan Tuhan,” tegasnya.
Kekerasan yang dilakukan OPM terhadap warga sipil, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menimbulkan kecaman luas. Aksi brutal ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat Papua, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan dan pendidikan di wilayah tersebut.
Pemerintah melalui aparat keamanan terus berupaya menumpas kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat. TNI-Polri juga diharapkan dapat meningkatkan pengamanan di wilayah rawan konflik guna melindungi warga sipil dari ancaman kelompok separatis ini. Keberadaan OPM yang terus menebar teror dan melanggar HAM harus segera dihentikan agar Papua dapat berkembang dan masyarakatnya hidup dengan aman dan damai.

Oleh : Yuliana Sondegau )*

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara. Kekerasan yang terus terjadi ini memperlihatkan bahwa kelompok separatis tersebut tidak hanya mengincar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik dan medis merupakan kejahatan luar biasa yang tidak bisa dibiarkan. Ia menjelaskan bahwa serangan terhadap tenaga pendidik merupakan upaya untuk menghancurkan masa depan generasi Papua, sementara serangan terhadap tenaga medis menunjukkan ketidakpedulian OPM terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, menurutnya, akan bertindak lebih keras terhadap OPM dan tidak memberikan toleransi bagi kelompok separatis yang terus meneror warga sipil serta menghambat pembangunan Papua. Ia menilai bahwa pendekatan keamanan yang lebih tegas harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua agar propaganda separatisme tidak lagi mendapat dukungan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mengecam aksi tersebut dan menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah dari kelompok separatis yang berupaya memecah belah bangsa. Ia menilai bahwa TNI-Polri harus mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap OPM, karena kelompok ini hanya ingin menciptakan teror dan penderitaan bagi rakyat Papua. Menurutnya, kehadiran negara di Papua harus diperkuat dengan strategi yang komprehensif, termasuk pendekatan sosial dan budaya agar masyarakat merasa lebih aman dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi separatis. Puan juga menekankan pentingnya penguatan edukasi bagi generasi muda Papua agar mereka tidak mudah termakan hasutan kelompok separatis yang terus berusaha memecah belah persatuan bangsa.

Aparat keamanan segera bergerak mengevakuasi korban dan mengendalikan situasi. Dansatgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letkol Inf Gustiawan memastikan bahwa operasi penumpasan terhadap OPM akan terus ditingkatkan demi menjaga keamanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pasukan tidak akan mundur dan akan menghadapi gangguan dari kelompok bersenjata dengan kekuatan penuh demi melindungi rakyat Papua dari ancaman separatisme. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa operasi keamanan di Papua tidak hanya bertujuan untuk menumpas kelompok bersenjata, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ancaman separatis. Operasi ini juga dilakukan dengan pendekatan humanis agar masyarakat tetap merasa terlindungi dan tidak tertekan.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah digalakkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Papua tetap terjamin. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas umum terus dikebut agar aksesibilitas dan perekonomian masyarakat Papua semakin maju. Upaya ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga kesejahteraan rakyat Papua secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat Papua untuk mencegah mereka terpengaruh oleh propaganda separatis. Program deradikalisasi dan edukasi mengenai nasionalisme terus diperkuat agar masyarakat menyadari bahwa OPM bukanlah pejuang kemerdekaan, melainkan kelompok teroris yang hanya membawa kehancuran dan penderitaan bagi rakyat Papua. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan masyarakat Papua semakin memahami bahwa kehadiran negara adalah untuk melindungi dan memajukan mereka, bukan untuk menindas seperti yang sering dipropagandakan oleh kelompok separatis.

Pemerintah juga telah menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus). Dengan adanya kebijakan ini, alokasi dana bagi Papua semakin besar, sehingga pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih cepat dan optimal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial bagi masyarakat Papua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Dengan adanya Otsus, rakyat Papua semakin merasakan manfaat dari kehadiran negara dan dapat hidup lebih sejahtera tanpa adanya ancaman dari kelompok separatis.

Keberhasilan program-program pemerintah di Papua semakin membuktikan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan di wilayah tersebut. Namun, upaya ini harus terus dikawal dengan penegakan hukum yang tegas terhadap kelompok separatis agar stabilitas keamanan dapat terjaga. Keberlanjutan pembangunan Papua harus diiringi dengan tindakan represif terhadap kelompok OPM yang terus mencoba menggagalkan upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat Papua, diharapkan wilayah ini dapat segera terbebas dari ancaman OPM. Papua yang damai dan maju hanya bisa terwujud jika kelompok separatis berhasil diberantas dan masyarakat dapat hidup dalam ketenangan tanpa ancaman teror. Oleh karena itu, dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menumpas OPM harus terus diberikan demi menciptakan Papua yang lebih aman, sejahtera, dan berdaulat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis merupakan Mahasiswa Papua yang Kuliah di Surabaya

Oleh: Loa Murib
Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan wajah brutalnya dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan yang tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil tak bersalah. Kejadian terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana kelompok ini menyerang dan membunuh seorang guru serta melukai enam lainnya, adalah bukti nyata bahwa tindakan mereka tidak mencerminkan perjuangan untuk kebebasan, melainkan aksi terorisme yang melanggar hak asasi manusia (HAM) secara nyata.

Guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di Papua. Namun, tindakan biadab OPM justru menunjukkan bahwa mereka tidak peduli terhadap masa depan generasi muda Papua. Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Abdul Mu’ti, dengan tegas mengutuk kekejaman ini dan menyatakan bahwa pendidikan di Papua harus tetap berjalan meskipun ada ancaman dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berlangsung dengan dukungan dari aparat keamanan. Pendidikan merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikorbankan oleh tindakan kelompok separatis yang menghalangi kemajuan masyarakat Papua.

Tidak hanya di Yahukimo, aksi brutal OPM juga terlihat dalam video eksekusi seorang pria yang mereka klaim sebagai anggota TNI-Polri di Dogiyai. Video tersebut menunjukkan kebiadaban kelompok ini yang tanpa rasa kemanusiaan melakukan pembunuhan dengan cara yang mengerikan. Tindakan ini semakin membuktikan bahwa mereka tidak segan-segan melanggar hukum internasional, termasuk konvensi HAM yang melarang perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Video tersebut memicu kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerhati HAM yang menilai aksi ini sebagai bentuk kebrutalan yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Raja Ampat, Adolof Drimlol, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa penyerangan terhadap warga sipil oleh OPM sangat tidak manusiawi dan disayangkan. Pernyataan ini mencerminkan keresahan masyarakat Papua yang tidak menginginkan wilayah mereka menjadi arena kekerasan berkepanjangan akibat ulah kelompok separatis. Keberadaan OPM hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat yang ingin hidup damai dan sejahtera.
Serangan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga memperparah kondisi sosial di Papua. Masyarakat menjadi sulit mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang merupakan hak dasar mereka. Guru yang datang dari berbagai daerah untuk mengabdi di Papua kini merasa terancam, sementara fasilitas pendidikan pun rusak akibat serangan brutal tersebut. Penyerangan ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM serius yang tidak bisa dibiarkan. OPM telah berulang kali melakukan tindakan serupa, membunuh warga sipil, membakar fasilitas umum, serta mengintimidasi mereka yang berusaha membangun Papua. Semua ini semakin mengukuhkan fakta bahwa OPM bukanlah pejuang rakyat Papua, melainkan musuh kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan masyarakat.

Tokoh agama Papua, Pdt. Yones Wenda, turut mengecam tindakan OPM yang menyerang dan membunuh guru. Ia menegaskan bahwa tindakan ini bertentangan dengan ajaran agama yang melarang pembunuhan sesama manusia. Kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya merusak keamanan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang dianut oleh masyarakat Papua. Seruan ini mencerminkan suara hati nurani masyarakat Papua yang menginginkan perdamaian dan kehidupan yang lebih baik, bukan ketakutan yang terus-menerus dihadirkan oleh kelompok separatis bersenjata tersebut.

Pemerintah dan aparat keamanan harus terus mengambil langkah tegas dalam menindak OPM yang semakin merajalela dalam aksi terornya. Penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan terukur untuk memastikan keamanan bagi seluruh warga Papua. Selain itu, penting bagi masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dan terus mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Upaya kontra-terorisme dan penguatan intelijen harus dilakukan untuk mencegah serangan-serangan serupa di masa mendatang.

Keberadaan OPM yang terus melakukan aksi kekerasan menunjukkan bahwa mereka bukanlah pejuang hak-hak rakyat Papua, melainkan ancaman bagi kemanusiaan dan perdamaian. Mereka tidak hanya menghambat pembangunan di Papua, tetapi juga merusak masa depan anak-anak Papua yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada perjuangan yang bisa dibenarkan dengan darah dan kekerasan, terlebih ketika yang menjadi korban adalah rakyat sipil yang tidak bersalah. Justru, tindakan kejam ini semakin menguatkan bahwa OPM tidak memiliki legitimasi di mata masyarakat Papua yang ingin hidup damai.

Papua adalah bagian integral dari Indonesia, dan pemerintah telah berkomitmen untuk terus membangun wilayah ini dengan berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Kehadiran OPM justru menjadi hambatan utama bagi kemajuan Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua perlu bersatu dan menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini. Hanya dengan persatuan dan komitmen untuk menjaga perdamaian, Papua bisa mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Keamanan yang stabil akan membuka jalan bagi investasi, pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Jakarta – Pemerintah melalui PT Jasa Marga (Persero) Tbk. resmi memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20 persen dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1446 H/2025. Kebijakan ini diberlakukan selama delapan hari di ruas tol strategis Trans Jawa dan Trans Sumatera untuk meringankan beban masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman.
Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengungkapkan bahwa potongan tarif tol ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan mudik.
“Kami berkomitmen menghadirkan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran tahun ini,” ujar Lisye.
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras yang menilai bahwa diskon tarif tol merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengurangi beban pemudik, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat dalam menjalani tradisi mudik Lebaran. Namun, selain diskon, perlu juga dipastikan bahwa fasilitas di jalan tol seperti rest area, toilet, serta layanan kesehatan dalam kondisi optimal agar pemudik tetap nyaman selama perjalanan,” katanya.
Dengan kebijakan diskon tarif tol ini, diharapkan perjalanan mudik tahun ini dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik sehingga tradisi tahunan ini tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi pemudik.
Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 (H-3 Lebaran), dengan pergerakan kendaraan keluar Jakarta mencapai 232 ribu unit, meningkat 50 persen dari lalu lintas normal. Sementara itu, puncak arus balik diproyeksikan pada 6 April 2025 (H+5 Lebaran), dengan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta diperkirakan mencapai 264 ribu unit atau naik 55 persen dibanding hari biasa.
Untuk mendukung kelancaran lalu lintas, Jasa Marga juga menyiapkan beberapa ruas tol baru yang akan beroperasi secara fungsional tanpa tarif, termasuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (Prambanan-Taman Martani) sepanjang 6,78 km, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Gending-Paiton) sepanjang 23,47 km, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Sadang-Bojongmangu) sepanjang 31,25 km. Ruas-ruas ini akan beroperasi sesuai diskresi kepolisian guna memperlancar arus kendaraan.

Oleh : Andi Mahesa )*
Praktik judi daring (online) yang merajalela dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Tidak hanya merusak moralitas, namun juga memicu kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam upaya untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas konten ilegal, khususnya perjudian daring. Dengan berbagai kebijakan yang lebih tegas dan penguatan regulasi, pemerintah berhasil memblokir lebih dari enam juta situs judi daring dalam lima bulan terakhir, sebuah capaian yang luar biasa dalam pemberantasan praktik ilegal ini.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) merupakan langkah penting dalam mempercepat penghapusan konten perjudian online oleh platform digital. Pihaknya telah memblokir hampir enam juta situs judi daring, dan ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk menjaga ekosistem digital yang aman, sehat, dan inklusif. Keberhasilan ini tidak hanya sekadar mencerminkan ketegasan pemerintah dalam menghadapi perjudian online, tetapi juga menunjukkan bagaimana kerjasama antara pemerintah, sektor digital, dan masyarakat dapat menghasilkan perubahan positif yang signifikan.

Sistem SAMAN yang diterapkan oleh Kementerian Komdigi menjadi fondasi dalam mengontrol dan mengawasi konten di ruang digital. Dengan adanya sistem ini, platform digital diharapkan dapat lebih aktif dalam memblokir konten yang melanggar hukum, termasuk judi daring, yang sebelumnya sangat sulit untuk dikendalikan. Melalui penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi, pemerintah secara nyata berupaya mengurangi dampak negatif dari perjudian online yang kian berkembang pesat.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan upaya regulasi semata, tetapi juga menggandeng platform digital untuk berperan aktif dalam pemblokiran konten negatif. Meutya Hafid mengatakan bahwa selain perjudian daring, Kementerian Komdigi pun turut mengawasi konten negatif lainnya, seperti pornografi anak dan hoaks, yang sangat merusak ekosistem digital. Upaya ini juga melibatkan reformasi struktur pengawasan digital, sehingga ke depannya lebih responsif terhadap ancaman yang ada di dunia maya.

Lebih dari itu, kebijakan pemerintah ini memperlihatkan keseriusan dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan bahaya dari konten negatif di dunia maya. Peningkatan kesadaran publik menjadi kunci dalam menciptakan perubahan jangka panjang, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen konten digital, tetapi juga aktif dalam menjaga keamanan dunia maya dari praktik-praktik ilegal seperti judi daring.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengambil tindakan tegas terhadap praktik judi daring dengan memblokir 8.618 rekening yang diduga terkait dengan aktivitas perjudian online. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya mengungkapkan bahwa pemblokiran rekening ini dilakukan berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Komdigi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari judi daring terhadap perekonomian dan sektor keuangan. Pihaknya telah memperketat pengawasan melalui Enhance Due Diligence (EDD) dan menutup rekening yang memiliki kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tindakan OJK ini menunjukkan sinergi antara lembaga pemerintah dalam memberantas perjudian daring yang dapat merusak tatanan ekonomi dan keuangan negara. Dengan pemblokiran rekening dan pengawasan yang ketat, pemerintah berusaha memutus mata rantai pendanaan yang mengalir melalui sektor perbankan ke dalam industri perjudian ilegal. Langkah ini juga memberikan pesan yang jelas bahwa pemerintah tidak akan membiarkan judi daring berkembang dan merusak stabilitas ekonomi serta sosial masyarakat.

Tidak hanya itu, aparat penegak hukum di Kepulauan Riau dan Kota Batam juga berperan aktif dalam menindak pelaku judi daring. Beberapa pelaku judi online telah dijatuhi hukuman, sementara kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam memberantas praktik ilegal ini, dan tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Keberhasilan penegakan hukum ini menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan judi daring yang semakin efektif.

Melalui langkah-langkah tegas ini, bisa dilihat betapa besarnya komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat. Keberhasilan pemblokiran enam juta situs judi daring merupakan capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah bukti bahwa pemerintah bekerja keras untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik perjudian ilegal.

Namun, keberhasilan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga ruang digital tetap aman. Salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan melaporkan situs judi daring yang ditemukan di berbagai platform media sosial kepada aparat penegak hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan judi daring sangatlah penting, karena mereka adalah pihak yang langsung terhubung dengan ekosistem digital dan dapat menjadi mata dan telinga bagi pemerintah. Maka, bersama-sama menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi mendatang.
)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) guna memastikan adanya pemisahan yang jelas antara tugas militer dan sipil. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan peran TNI dengan dinamika demokrasi dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil.

“TNI berkomitmen menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” kata Agus.

Dengan menjaga supremasi sipil, TNI berupaya memastikan bahwa perannya dalam sistem pertahanan tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan kebutuhan strategis negara.

Panglima TNI menegaskan bahwa revisi UU TNI sangat penting untuk menyempurnakan aturan yang ada agar lebih sesuai dengan dinamika ancaman saat ini.

Selain itu, dalam menghadapi ancaman nonmiliter, TNI telah menyiapkan konsep penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam menangani berbagai tantangan nasional, mulai dari keamanan siber hingga bencana alam.

“Tugas pokok TNI dan tugas angkatan disesuaikan dengan dinamika ancaman serta menegaskan batasan peran untuk menghindari duplikasi dari lembaga lain,” tegas Panglima TNI.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa DPR dan pemerintah tetap berkomitmen terhadap supremasi sipil dan profesionalisme TNI.

Saan Mustopa menjelaskan bahwa tidak ada keinginan dari DPR maupun pemerintah untuk mengembalikan dwifungsi ABRI.

Ia pun menegaskan bahwa reformasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade harus tetap dijaga, termasuk pemisahan peran TNI dan institusi sipil dalam ranah politik.

“Kami tetap menjaga semangat reformasi. Supremasi sipil itu menjadi komitmen utama kami. Tidak ada sedikit pun keinginan dari DPR untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Kami ingin TNI tetap profesional dan fokus pada tugas pertahanan negara,” ujar Saan Mustopa.

Saan mengingatkan bahwa bagi pihak yang menolak atau tidak puas dengan RUU yang sudah ditetapkan, selalu ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Salah satu mekanisme yang tersedia adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika ada kelompok masyarakat yang keberatan, mereka bisa mengajukan judicial review ke MK. Itu adalah hak konstitusional yang kami hormati. DPR tidak menutup ruang bagi siapa pun yang ingin mengoreksi atau menguji undang-undang ini di ranah hukum,” jelas Saan Mustopa.

Jakarta, – Pemerintah resmi mengumumkan program diskon tiket transportasi umum untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini berlaku untuk moda transportasi darat, laut, dan udara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam perjalanan mudik dan mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya.
“Kami bekerja sama dengan berbagai operator transportasi untuk memberikan tarif khusus bagi pemudik, terutama pengguna transportasi umum seperti kereta api, bus, kapal, dan pesawat terbang” ujarnya.
Sementara itu, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menambahkan bahwa diskon tarif tol menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengatur arus mudik agar lebih lancar dan merata. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada waktu-waktu tertentu serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mengatur jadwal perjalanannya secara lebih fleksibel.
“Diskon tarif tol menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengatur arus mudik agar lebih lancar dan merata. Kebijakan ini diterapkan sebelum puncak maupun setelah arus balik. Tujuannya mengurangi kepadatan kendaraan di jalan tol serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengatur jadwal perjalanan secara lebih fleksibel” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menyambut baik kebijakan ini. Salah satu alasannya adalah keterjangkauan titik mudik dan keterbatasan kepemilikan kendaraan. Sementara, lokasi rumahnya masih cukup jauh dan tidak ada angkutan kota/desa yang tersedia. Kondisi ini memaksa pemudik memilih menggunakan sepeda motor.
“Salah satu alasan utama masyarakat masih banyak yang memilih mudik dengan kendaraan pribadi sepeda motor. Pada umumnya pemudik hanya bisa turun di pusat kota atau terminal besar di pinggiran kota, sementara rumahnya masih cukup jauh. Dengan adanya diskon tiket transportasi umum ini, masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum,” jelasnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Selain itu, diharapkan program ini dapat mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum guna mengurangi kemacetan di jalur mudik utama. [^]

Oleh: Joel Putera Silaban*

Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi undang-undang telah berlangsung dengan lancar dalam rapat Paripurna DPR. Dalam pengesahan ini, hadir 293 anggota dewan beserta pimpinan DPR. Keputusan ini menandai langkah penting dalam memperkuat peran TNI di era modern tanpa menyimpang dari prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah memastikan bahwa TNI tetap berada dalam koridor negara demokrasi. Kejelasan posisi TNI sebagai institusi militer yang profesional dan proporsional dalam sistem pemerintahan sipil menjadi perhatian utama. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Taufiq R Abdullah, menegaskan bahwa pembahasan revisi UU TNI menunjukkan komitmen kuat untuk menolak kembalinya dwifungsi ABRI. Keputusan ini mencerminkan amanat reformasi 1998 yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Terkait dengan jabatan di kementerian dan lembaga negara, revisi UU ini tidak menciptakan kebijakan baru, melainkan melakukan sistematisasi dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat atas praktik yang telah berlangsung. Jabatan di lembaga seperti Badan Keamanan Laut, Badan Pengelolaan Perbatasan, serta bidang penanggulangan terorisme merupakan contoh relevan dari peran TNI dalam mendukung kepentingan nasional.
Kekhawatiran publik mengenai kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI dijawab oleh pemerintah dengan tegas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa revisi UU TNI tidak bertujuan mengembalikan peran militer dalam politik dan pemerintahan seperti pada masa Orde Baru. Substansi revisi ini lebih mengarah pada penguatan institusi TNI agar tetap adaptif terhadap tantangan pertahanan dan keamanan nasional tanpa melampaui batas kewenangannya dalam sistem demokrasi.

Selain itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan terkait revisi ini. Penugasan prajurit TNI dalam berbagai bidang, termasuk dalam operasi militer selain perang (OMSP) seperti penanggulangan bencana, bukanlah indikasi kembalinya dwifungsi, melainkan bentuk optimalisasi peran TNI dalam membantu negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan kedudukan Kementerian Pertahanan, lingkup baru yang mengatur penugasan TNI, serta usia pensiun prajurit. Hal ini menunjukkan bahwa revisi UU TNI tidak bertujuan mengubah secara fundamental peran TNI, tetapi lebih pada menyesuaikan kebijakan dengan dinamika strategis yang ada.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut menegaskan bahwa revisi ini tidak akan membawa Indonesia kembali ke era dwifungsi ABRI. AHY menilai bahwa masyarakat harus memahami dengan baik substansi perubahan yang terjadi dan tidak terjebak dalam narasi yang keliru. Justru, UU TNI yang telah direvisi semakin memperjelas batasan perwira TNI dalam memasuki instansi sipil, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Dukungan terhadap revisi ini juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa proses pembahasan RUU TNI telah melalui prosedur yang sesuai dengan mekanisme demokrasi. Ia menilai bahwa segala keputusan yang diambil telah mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh. Dengan demikian, fokus utama saat ini adalah bagaimana sosialisasi UU ini dapat berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, juga menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Menurutnya, revisi ini bukan langkah mundur, melainkan upaya adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat untuk memastikan bahwa revisi ini tidak mengarah pada penyimpangan dari cita-cita reformasi.

Meski banyak pihak yang sempat meragukan tujuan revisi UU TNI, fakta bahwa pembahasan dilakukan secara transparan dan mendapat dukungan luas menunjukkan bahwa proses demokrasi tetap berjalan dengan baik. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa revisi ini bukan upaya menghidupkan kembali militerisme dalam pemerintahan, melainkan untuk memperkuat posisi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara yang profesional dan proporsional.

Pada akhirnya, pengesahan revisi UU TNI harus dipahami sebagai langkah maju dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan negara dan prinsip demokrasi. Dengan adanya revisi ini, peran TNI semakin jelas dalam sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi sipil, sekaligus memastikan bahwa adaptasi terhadap tantangan strategis dapat dilakukan secara efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai reformasi. Oleh karena itu, dukungan dan pemahaman dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar implementasi UU ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
*Penulis merupakan pengamat pertahanan nasional