Monthly Archives: Maret 2025

Jakarta – Masyarakat Indonesia diminta untuk tetap waspada dan menolak segala bentuk aksi yang dapat mengganggu stabilitas nasional, termasuk gerakan yang belakangan dikenal dengan sebutan ‘Indonesia Gelap’. Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan nasional, sekaligus tetap menghormati demokrasi yang sehat dan konstruktif.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, mengungkapkan bahwa Presiden RI memahami keberadaan gerakan tersebut, tetapi tetap menekankan perlunya menjaga stabilitas dan demokrasi yang positif.

“Presiden memahami adanya gerakan tersebut, namun tetap menekankan pentingnya menjaga ketertiban serta demokrasi yang konstruktif,” ujar Arif.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka terhadap kritik dan masukan, terutama dari kalangan akademisi. Menurutnya, pertemuan yang dilakukan Presiden dengan para rektor bukanlah bentuk intervensi terhadap dunia akademik, melainkan sebagai upaya untuk mempererat komunikasi dan memahami visi serta kebijakan pemerintah secara langsung.

“Pertemuan ini lebih kepada peluang untuk berdialog dan memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah,” lanjutnya.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam menanggapi berbagai aspirasi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat sebagai kunci dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat.

“Pemerintah terus bekerja keras untuk menanggapi berbagai tuntutan masyarakat. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat adalah kunci dalam menyelesaikan perbedaan pendapat,” ujar Cucun.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat. Bahkan, ia mengusulkan adanya perwakilan mahasiswa yang dapat berdialog langsung dengan pihak Istana agar setiap keluhan dan tuntutan dapat dibahas secara konkret.

“Pemerintah terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat, sehingga kami siap menyediakan perwakilan mahasiswa guna berdialog langsung dengan pihak Istana,” tambahnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga turut menegaskan sikap pemerintah dalam menghadapi situasi ini. Menurutnya, pemerintah siap berdiskusi dengan mahasiswa secara konstruktif demi mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

“Kami siap berdiskusi dengan mahasiswa secara konstruktif demi mencapai solusi terbaik,” ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan agar aparat kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ia menegaskan bahwa para demonstran adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang harus dirangkul dengan pendekatan yang lebih bijak.

“Aparat kepolisian diminta untuk mengedepankan pendekatan persuasif, mengingat para demonstran adalah bagian dari generasi penerus bangsa,” katanya.

Pemerintah menilai bahwa aksi yang bertujuan mengganggu stabilitas nasional seperti ‘Indonesia Gelap’ justru dapat merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Demokrasi di Indonesia harus tetap dijaga dalam koridor yang sehat, dengan tetap mengutamakan dialog sebagai solusi utama.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini, peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan nasional sangat diperlukan. Dengan komunikasi yang terbuka dan kebijakan yang transparan, pemerintah yakin bahwa setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui jalur yang demokratis dan damai.

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) dan pangan menjelang Lebaran tetap terjaga dengan baik. Kesiapan ini diungkapkan oleh berbagai pihak, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, yang telah melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif. Pemerintah juga memastikan bahwa distribusi BBM akan dilaksanakan secara merata, dengan fokus utama pada daerah-daerah yang rawan mengalami kekurangan pasokan selama libur panjang Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan, terutama di sektor pangan olahan.

“Pengawasan ini sangat penting untuk menjamin pangan olahan aman dikonsumsi oleh masyarakat,” ujar Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli menjelaskan bahwa revisi peraturan yang sedang disusun bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan pangan di Indonesia.

Sementara itu, di tingkat daerah, Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, juga memberikan kepastian mengenai stok pangan menjelang Lebaran. Ia memastikan bahwa stok pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan bawang tetap aman.

“Kita harapkan pedagang tidak boleh mengambil untung terlalu besar, ambil untung tapi jangan berlebihan atau sewajarnya,” kata Nanang setelah meninjau sejumlah pasar di ibu kota kabupaten.

Meskipun ada beberapa kenaikan harga, seperti telur dan bawang putih, harga pangan di pasar masih relatif stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi pasar untuk mencegah terjadinya penimbunan barang atau spekulasi harga yang merugikan konsumen.

Pemerintah daerah juga terus mengimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan pasar dan tidak mencari keuntungan berlebihan di tengah lonjakan permintaan selama periode Lebaran.

Nanang Adriani juga memastikan bahwa meskipun ada sedikit fluktuasi harga, daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga potensi terjadinya kelangkaan pangan atau BBM dipastikan tidak akan mengganggu jalannya perayaan Idul Fitri.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa pasokan pangan tetap lancar dan harga tetap terkendali hingga Lebaran nanti,” tambahnya.

Secara keseluruhan, baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengadakan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan, serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar selama periode libur Lebaran ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar. Diharapkan, seluruh elemen masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman, nyaman, dan tanpa kekhawatiran akan ketersediaan pangan dan BBM.

JAKARTA – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik dan medis adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa dibiarkan.

“Pemerintah akan bertindak lebih keras terhadap OPM. Tidak ada toleransi bagi kelompok separatis yang terus meneror warga sipil dan menghambat pembangunan Papua,” tegas Natalius Pigai.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengecam aksi biadab ini dan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari kelompok separatis yang ingin memecah belah bangsa.

“TNI-Polri harus mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap OPM. Kelompok ini telah menunjukkan bahwa mereka hanya ingin menciptakan teror dan penderitaan bagi rakyat Papua,” ujar Puan Maharani.

Aparat keamanan segera bergerak mengevakuasi korban dan mengendalikan situasi. Dansatgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letkol Inf Gustiawan memastikan bahwa operasi penumpasan terhadap OPM akan terus ditingkatkan demi menjaga keamanan masyarakat.

“Kami tidak akan mundur. Gangguan dari kelompok bersenjata akan dihadapi dengan kekuatan penuh demi melindungi rakyat Papua dari ancaman separatisme,” tegas Letkol Inf Gustiawan.

Serangan brutal ini menegaskan bahwa OPM bukan pejuang kemerdekaan, melainkan kelompok teroris yang harus diberantas. Pemerintah diharapkan semakin meningkatkan operasi militer untuk menumpas kelompok ini agar Papua terbebas dari ancaman kekejaman mereka.

Jakarta – Pemerintah semakin memperkuat upaya pemberantasan judi daring dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat serta mendorong platform digital untuk berperan aktif dalam memblokir konten perjudian. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pihaknya telah menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) guna memastikan platform digital bergerak cepat dalam menghapus konten yang mengandung unsur judi daring.

“Kami telah menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang mengharuskan platform digital bertindak cepat dalam menghapus konten judi daring tanpa kompromi,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, Meutya menyebutkan bahwa Kemkomdigi telah memblokir hampir satu juta situs judi daring sebagai bagian dari upaya memberantas praktik ilegal tersebut. Meski demikian, ia mengakui bahwa pemblokiran situs saja tidak cukup untuk menghentikan maraknya perjudian daring.

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa judi daring harus ditangani dengan serius. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur secara menyeluruh dan mendetail,” tambah Meutya.

Langkah konkret juga diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan meminta perbankan untuk memblokir sebanyak 8.618 rekening yang terindikasi terkait dengan aktivitas perjudian daring. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, menjelaskan bahwa pemblokiran ini merupakan tindak lanjut dari data yang diberikan oleh Kemkomdigi guna menekan dampak negatif judi daring terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

“Di Provinsi Kepri, kami sangat fokus pada pemberantasan judi daring karena dampaknya yang sangat merugikan sistem keuangan,” kata Sinar. Ia menambahkan bahwa selain memblokir rekening, OJK juga menerapkan pengawasan lebih ketat melalui Enhance Due Diligence (EDD) serta menutup rekening dengan kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Di tingkat penegakan hukum, aparat di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam terus melakukan operasi penindakan terhadap kasus-kasus judi daring. Beberapa pelaku telah dijatuhi hukuman, sementara kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat dari ancaman judi daring.

Oleh : Melisa Fadila

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas Judi Daring yang semakin marak di Indonesia. Langkah tegas telah diambil melalui pemblokiran enam juta konten judi daring oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam lima bulan pertama kepemimpinan Menteri Meutya Hafid. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar dalam menata ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.

Pemblokiran ini tidak hanya sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan langkah konkret dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif Judi Daring. Judi daring telah menjadi ancaman serius, tidak hanya terhadap stabilitas ekonomi, tetapi juga bagi individu yang terjerumus dalam lingkaran kecanduan dan utang akibat praktik ilegal ini. Dengan ekosistem digital yang terus berkembang, keberadaan platform perjudian daring semakin sulit dikendalikan, sehingga diperlukan intervensi yang lebih agresif dari pemerintah.

Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh jajaran Komdigi terus berusaha menyelesaikan berbagai tantangan di ruang digital, termasuk pemberantasan Judi Daring. Selain pemblokiran, Kementerian Komdigi juga memperkuat pengawasan terhadap konten negatif lainnya seperti pornografi anak dan hoaks. Struktur pengawasan digital pun direformasi secara besar-besaran guna memastikan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat.

Sejalan dengan upaya ini, pemerintah juga menggandeng berbagai platform digital untuk ikut berperan aktif dalam menangani Judi Daring. Salah satu platform yang dinilai responsif adalah TikTok. Pemerintah menilai bahwa platform ini cepat dalam menanggapi permintaan pemblokiran konten perjudian daring. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan platform digital dalam menjaga ekosistem daring yang sehat.

Selain tindakan pemblokiran, pemerintah juga aktif melakukan kampanye pencegahan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli Indarto, menyoroti bahwa Judi Daring tidak hanya berdampak pada ekonomi nasional, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang serius. Banyak individu yang terjerat dalam pinjaman online akibat kekalahan berjudi, sehingga menciptakan siklus utang yang semakin membebani mereka.

Pemerintah telah mengambil langkah preventif dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memberantas perjudian daring. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 menjadi dasar hukum pembentukan Satgas ini, yang bertugas menangani maraknya praktik perjudian yang menyebabkan capital outflow besar dari Indonesia. Sebelum intervensi Satgas, transaksi Judi Daring di Indonesia diperkirakan mencapai Rp900 triliun. Namun, dengan adanya penindakan yang lebih intensif, jumlah ini berhasil ditekan menjadi sekitar Rp400 triliun pada akhir tahun 2024.

Langkah lain yang dilakukan adalah mengirimkan SMS peringatan kepada lebih dari empat juta nomor yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas Judi Daring. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian daring dan mendorong mereka untuk berhenti terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Marroli Indarto juga menekankan bahwa mayoritas pemain Judi Daring berasal dari kalangan usia produktif, yakni 20-40 tahun, dengan proporsi terbesar berada di kelompok usia 20-30 tahun. Oleh karena itu, edukasi digital menjadi salah satu elemen kunci dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam perjudian daring.

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Judi Daring. Kampanye #LawanJudi yang digagas di platform TikTok merupakan salah satu langkah strategis dalam memerangi judi daring. Dengan memanfaatkan popularitas media sosial, kampanye ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang rentan menjadi target Judi Daring.

Tim Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah TikTok Indonesia, Marshiella Pandji, menjelaskan bahwa keamanan pengguna merupakan prioritas utama bagi TikTok. Sepanjang tahun 2024, TikTok berhasil menghapus lebih dari 900 ribu video pendek, 2,2 juta komentar, serta 35 ribu iklan yang terkait dengan perjudian.

Selain itu, TikTok juga telah mengembangkan berbagai fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk lebih proaktif dalam melindungi diri mereka dari konten berbahaya. Beberapa di antaranya adalah fitur blokir akun, filter komentar, tombol “tidak tertarik”, serta laporan konten berbahaya yang memungkinkan pengguna untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan platform.

Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman judi daring. Namun, tantangan masih ada, dan perang melawan Judi Daring harus terus diperkuat dengan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, serta masyarakat. Kesadaran kolektif menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa ruang digital Indonesia tetap bersih dari praktik perjudian yang merugikan.

Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani permasalahan ini. Selain tindakan pemblokiran dan kampanye pencegahan, pemerintah juga perlu memperketat regulasi serta menegakkan sanksi hukum bagi pelaku dan penyedia layanan Judi Daring. Dengan langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan, ekosistem digital Indonesia dapat terbebas dari ancaman judi daring, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat

*Penulis adalah Pegiat Anti Judi Daring

Magetan – Dalam rangka memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah berjalan dengan lancar di beberapa daerah.

Kesuksesan pelaksanaan PSU ini patut diapresiasi, mengingat tantangan yang dihadapi serta kompleksitas logistik yang terlibat dalam penyelenggaraannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memantau langsung pelaksanaan PSU Pilkada Magetan 2024. Anggota KPU RI, Yuliyanto Sudrajat, turut memberikan dukungan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat mengunjungi empat TPS yang menyelenggarakan PSU, yaitu TPS 001 dan TPS 004 di Desa Kinandang, Kecamatan Bendo; TPS 001 di Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan; serta TPS 009 di Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo.

“Kami melakukan pantauan dan pendampingan total terhadap penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemungutan suara ulang. Jaga kewenangan sebagai bagian dari penyelenggara serta laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Yuliyanto.

Proses PSU berjalan lancar, aman, dan nyaman di keempat TPS, dimulai dari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Pemilih wajib membawa Surat Pemberitahuan (C Pemberitahuan), KTP elektronik, atau dokumen lainnya untuk berpartisipasi. PSU ini diikuti oleh 2.117 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih pindahan (DPPH), dan daftar pemilih tambahan (DPTb).

“Sesuai harapan, pelaksanaan PSU Magetan berjalan tertib dan aman. Pengawasan juga dilakukan oleh Bawaslu daerah guna memastikan pemungutan berjalan sesuai peraturan yang berlaku” ujar Ketua KPU Magetan, Aang Kunaifi.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, juga mengunjungi lokasi PSU dan mengapresiasi pelaksanaan yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Semoga hasil PSU dapat diterima oleh semua pihak,” harapnya.

Setelah pemungutan suara, pemungutan suara akan dilakukan pada hari yang sama dan hasilnya segera dikirimkan ke KPU untuk rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten.

Oleh : Aditya Akbar )*

Kesuksesan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 menunjukkan efektivitas sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Keberhasilan dalam memastikan PSU berjalan lancar tidak terlepas dari koordinasi intensif antara berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Kesungguhan dalam menyelaraskan kebijakan serta kesiapan teknis menjadi faktor utama yang memastikan PSU dapat berlangsung dengan aman, transparan, dan berintegritas.

Berkat arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menjadikan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperkuat koordinasi dan mempersiapkan segala aspek teknis maupun administratif dengan matang.

Pemda telah mampu bekerja sama erat dengan KPU dan Bawaslu guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, stabilitas politik dan keamanan menjadi perhatian utama, sehingga aparat keamanan memiliki peran strategis dalam mengantisipasi potensi gangguan selama PSU berlangsung.

Dengan adanya pemantauan serta evaluasi berkelanjutan dari Kemendagri, pelaksanaan PSU terbukti dapat mencapai tingkat kesuksesan maksimal. Monitoring secara ketat juga dilakukan untuk memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran dapat dicegah sedini mungkin, sehingga PSU nyatanya bisa berjalan tanpa kendala berarti.

Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga transparansi dan kredibilitas PSU. Upaya intensif dilakukan dengan menggandeng aparat keamanan untuk memastikan seluruh proses berjalan adil dan bersih.

Kolaborasi yang erat antara Bawaslu dan Kodim 0408 Gamas Bengkulu Selatan menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara lembaga pengawas dan institusi keamanan berkontribusi signifikan dalam menegakkan integritas demokrasi.

Evaluasi terhadap potensi pelanggaran serta strategi pencegahan telah dilakukan guna memastikan setiap tahapan PSU terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran PSU saat ini, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas di masa mendatang.

Peningkatan koordinasi juga menjadi agenda utama dalam mendukung suksesnya PSU. Dandim 0408 Bengkulu Selatan, Letkol CZI Bambang Santoso, SH, menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan aparat keamanan guna menjamin kelancaran pelaksanaan PSU.

Diskusi intensif telah dilakukan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menanggulangi potensi gangguan yang dapat menghambat proses demokrasi.

Kunjungan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu ke Kodim 0408 tidak hanya bertujuan sebagai forum evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam membangun sistem pemilu yang semakin baik dan terpercaya. Melalui kerja sama yang semakin erat ini, stabilitas dalam penyelenggaraan PSU dapat dipertahankan, menciptakan atmosfer pemilu yang kondusif dan demokratis.

Aspek pendanaan turut menjadi perhatian utama dalam memastikan keberhasilan PSU. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa Pemda yang melaksanakan PSU harus melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan di daerah masing-masing.

Kepastian mengenai sumber pendanaan, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan maupun pos-pos lain seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), menjadi hal yang mampu dipastikan sehingga proses PSU berjalan tanpa kendala finansial.

Dengan adanya koordinasi yang erat, penggunaan dana terbukti telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan dalam perencanaan anggaran menjadi aspek yang sangat krusial, karena tanpa pendanaan yang memadai, keberhasilan PSU akan sulit diwujudkan.

Kesiapan anggaran menjadi fokus utama dalam berbagai pertemuan yang digelar oleh Kemendagri. Pemerintah pusat secara aktif mendorong Pemda untuk mengalokasikan dana secara rasional dan efisien.

Peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU juga telah dilakukan guna memastikan bahwa kebutuhan anggaran benar-benar terpenuhi dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan teknis.

Melalui langkah ini, Kemendagri menegaskan bahwa dukungan finansial yang memadai merupakan kunci utama dalam menjamin keberhasilan PSU. Keberlanjutan anggaran yang dialokasikan untuk pemilu juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, mengingat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu sering kali membutuhkan fleksibilitas anggaran agar setiap kendala dapat diatasi dengan cepat.

Keberhasilan pelaksanaan PSU dalam Pilkada 2024 merupakan cerminan dari kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan aktif berbagai elemen dalam memastikan kelancaran proses, mulai dari aspek teknis, pengawasan, keamanan, hingga pendanaan, membuktikan bahwa sinergitas menjadi faktor utama dalam menyukseskan setiap tahapan demokrasi.

Dengan koordinasi yang semakin diperkuat, harapan besar muncul agar proses demokrasi di Indonesia semakin berkualitas dan kredibel di masa mendatang. Keberhasilan PSU tahun ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga integritas demokrasi di Tanah Air. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Nurul Janida )*

Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian penting dalam menjamin demokrasi yang bersih dan adil. Keputusan untuk menggelar PSU di beberapa daerah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai adanya pelanggaran prosedural dalam pemungutan suara sebelumnya. Meski demikian, PSU berhasil dilaksanakan dengan lancar dan aman di berbagai wilayah, menandakan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menghadapi tantangan demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus mengawasi jalannya PSU untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Anggota KPU RI, Yuliyanto Sudrajat, mengatakan bahwa dukungan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjaga integritas serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab agar PSU dapat berlangsung sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Secara umum, PSU berjalan dengan aman dan kondusif. Tidak ditemukan kendala signifikan yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem pemilu di Indonesia terus mengalami perbaikan dan adaptasi dalam memastikan hak suara masyarakat tetap terjamin. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu dan kepolisian, juga berperan besar dalam menjaga kelancaran pelaksanaan PSU.

Selain itu di Riau, Gubernur Riau, Abdul Wahid mengatakan bahwa seluruh proses berlangsung tertib dan aman, tanpa adanya intimidasi terhadap pemilih. Menurutnya, hal ini menjadi indikator bahwa demokrasi di daerahnya semakin matang dan transparan.

Gubernur Wahid juga mengimbau seluruh pasangan calon untuk menjaga kondusifitas serta menempuh jalur hukum yang tersedia jika merasa keberatan dengan hasil PSU. Pihaknya menegaskan bahwa setiap ketidakpuasan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh MK. Dengan demikian, stabilitas politik dan sosial di daerah tetap terjaga.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengapresiasi situasi keamanan selama PSU. Pihaknya memastikan bahwa tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara ulang. Keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antara aparat keamanan dan penyelenggara pemilu.

Kesiapan aparat kepolisian dalam mengawal PSU juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah preventif yang dilakukan, seperti patroli rutin dan pemantauan ketat di TPS, mampu mencegah potensi gangguan yang dapat mencederai proses demokrasi. Dengan situasi yang tetap kondusif, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan tanpa tekanan.

Selain di Riau, PSU juga berlangsung sukses di berbagai daerah lainnya. Di sejumlah wilayah, tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi meskipun harus memberikan suara ulang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu semakin meningkat, seiring dengan upaya edukasi yang terus dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Keberhasilan PSU tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban serta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Antusiasme warga dalam memberikan hak suaranya kembali membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik.

Pengawasan dari berbagai elemen, seperti organisasi pemantau pemilu, media, dan masyarakat sipil, turut berperan dalam memastikan PSU berjalan dengan transparan. Pelaporan yang cepat terhadap potensi pelanggaran menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga integritas pemilu.

Dari aspek teknis, KPU dan jajarannya telah melakukan persiapan matang dalam menggelar PSU. Penyediaan logistik pemilu, pelatihan petugas KPPS, hingga penguatan koordinasi dengan aparat keamanan menjadi bagian dari strategi sukses dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Penyelenggara pemilu juga memastikan bahwa setiap pemilih mendapatkan akses yang mudah dalam memberikan suaranya kembali. Kelengkapan administrasi dan kesiapan petugas di lapangan menjadi kunci dalam menciptakan proses pemungutan suara yang efisien dan akurat.

Ke depan, keberhasilan PSU ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan pemilu yang lebih baik di masa mendatang. Evaluasi terhadap setiap aspek dalam proses pemilu harus terus dilakukan guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pemerintah daerah, sebagai pemangku kepentingan utama, juga memiliki peran dalam menciptakan atmosfer politik yang damai pasca-PSU. Dengan memastikan bahwa setiap warga menerima hasil pemilu dengan lapang dada, stabilitas politik dan sosial dapat terus terjaga.

Pendidikan politik bagi masyarakat harus terus ditegakkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses demokrasi dan pentingnya pemilu yang bersih. Upaya ini akan memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem pemilu yang ada.

Dukungan dari berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun organisasi independen, juga diperlukan dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat. Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta masyarakat sipil akan menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang berkualitas.

Momentum PSU ini membuktikan bahwa mekanisme demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan terus mengalami perbaikan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, dan adil akan terus terwujud.

Sebagai bagian dari sistem demokrasi yang dinamis, PSU merupakan mekanisme yang harus diterima sebagai upaya menjaga keabsahan pemilu. Keberhasilan PSU di berbagai wilayah menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri demi kepentingan demokrasi.

Pada akhirnya, harapan terbesar dari keberhasilan PSU adalah terciptanya pemerintahan yang legitimate dan diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, stabilitas politik dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, seiring dengan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang semakin meningkat.

)* Penulis adalah mahasiswa Riau tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar di beberapa daerah mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Seperti halnya di Bangka Barat, meski berlangsung di tengah hujan, tingkat partisipasi pemilih justru meningkat dibandingkan sebelumnya. Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, menegaskan bahwa antusiasme warga dalam PSU kali ini sangat tinggi.

“Kami melihat dari sisi partisipasi pemilih justru meningkat dari 27 November. Masyarakat justru lebih antusias meski dalam kondisi hujan,” ujar Herwyn.

Herwyn yang mengawasi pelaksanaan PSU di empat TPS Pemilihan Bupati Bangka Barat memantau langsung jalannya pemungutan suara di TPS 02 Kelurahan Sinar Manik. Hingga pukul 10.00 waktu setempat, sekitar 320 warga telah menunaikan hak pilihnya. Secara berturut-turut, ia juga meninjau TPS 03, 04, dan 01 yang turut melaksanakan PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari laporan yang diterima, pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 1.583 orang atau sekitar 76 persen dari total pemilih terdaftar. Meski berjalan lancar, beberapa kendala sempat terjadi, seperti hujan yang menyebabkan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pasangan calon tidak terlihat dengan jelas. Selain itu, ditemukan seorang pemilih yang mendapatkan dua surat suara, namun masalah ini segera diantisipasi dan surat suara yang berlebih dinyatakan rusak.

Dalam kesempatan itu, Herwyn juga mengingatkan para pengawas TPS untuk terus melakukan patroli pengawasan guna mencegah potensi pelanggaran, seperti politik uang.

“Patroli dilakukan untuk melihat apakah ada orang yang sengaja dikumpulkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan misal bisa saja melakukan tindakan pengumpulan untuk politik uang,” ungkapnya.

Sementara itu, PSU di empat TPS di Magetan juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaifi, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSU ini.

“PSU memiliki batas waktu 30 hari sejak putusan ditetapkan, sehingga harus dilaksanakan dengan cermat dan sesuai regulasi,” katanya.

Meskipun sempat terjadi antrean panjang akibat proses verifikasi dokumen yang ketat, pencocokan data pemilih tetap berjalan baik dan selesai tanpa kendala berarti.

Selanjutnya, hasil PSU akan direkapitulasi secara berjenjang oleh KPU Magetan. Ketua KPU Jatim berharap agar hasil PSU dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga pasangan calon terpilih dapat segera ditetapkan tanpa adanya sengketa tambahan.

“Kami telah melakukan evaluasi terhadap KPPS sebelumnya. KPPS yang bertugas kali ini telah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek), simulasi, dan pembekalan dengan baik sebelum pelaksanaan PSU,” ujar Komisioner KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana. //

JAKARTA -Pemerintahan Prabowo-Gibran semakin memperkuat komitmennya dalam memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah menggandeng sektor swasta, termasuk PT ASTRA Infra, untuk mempersiapkan infrastruktur jalan tol dan fasilitas penunjang lainnya. Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi jutaan pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah-langkah strategis agar jalan tol dapat beroperasi optimal selama periode mudik. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan penyediaan fasilitas tambahan di sejumlah ruas utama. “Kami terus bekerja keras agar infrastruktur jalan tol berada dalam kondisi terbaik. Kolaborasi dengan PT ASTRA Infra merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan pelayanan maksimal bagi pemudik,” ujar Dody dalam Media Gathering Lebaran ASTRA Infra Group di Subang, Jawa Barat.

Dody juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan pada masa mudik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengatur diskon tarif tol di sejumlah ruas strategis, seperti Tangerang-Merak dan Cikampek-Palimanan. Selain itu, beberapa ruas tol fungsional akan dibuka guna memperlancar arus kendaraan. “Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan membuat perjalanan lebih nyaman bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, PT ASTRA Infra sebagai mitra strategis pemerintah turut memaksimalkan kesiapan infrastruktur. Group CEO ASTRA Infra, Firman Yosafat Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan jalan, optimalisasi layanan darurat, dan penerapan teknologi modern guna mendukung kelancaran lalu lintas. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan jalan tol, terutama pada masa mudik yang merupakan periode krusial bagi masyarakat,” kata Firman.

Lebih lanjut, ASTRA Infra juga telah melakukan simulasi arus kendaraan dan uji coba sistem manajemen lalu lintas berbasis digital guna meminimalisir risiko kemacetan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan infrastruktur yang tangguh dan responsif dalam menghadapi tantangan mobilitas masyarakat.

Dengan persiapan yang matang serta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, mudik Lebaran 2025 diharapkan berlangsung lebih aman, lancar, dan nyaman. Pemerintah berkomitmen penuh menghadirkan fasilitas berkualitas agar masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik tanpa hambatan berarti. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan mitra seperti ASTRA Infra, menjadi kunci dalam mewujudkan mudik yang sukses dan tertib pada tahun ini.