Mengutuk Kekejaman OPM yang Hambat Masa Depan Generasi Muda Papua

Oleh : Zakarias Korwa )*

 

Tragedi pembunuhan guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, adalah tindakan brutal yang melampaui batas kemanusiaan. Kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus melakukan aksi kekerasan yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan masa depan masyarakat Papua. Serangan terhadap fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik menunjukkan bahwa kekejaman ini bertujuan menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan di daerah tersebut.

Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa aparat keamanan telah dikerahkan untuk menjamin keselamatan warga dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Keberadaan negara di Papua bertujuan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan sebagai ancaman seperti yang sering digembar-gemborkan oleh kelompok separatis. Pembunuhan para guru yang bertugas mengajar anak-anak Papua menunjukkan bahwa OPM sama sekali tidak berjuang untuk kesejahteraan rakyat, melainkan hanya menyebarkan teror.

Pola yang terus digunakan OPM dalam membenarkan aksi kekerasan mereka adalah tuduhan bahwa korban adalah agen intelijen. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan menegaskan bahwa semua korban adalah tenaga pendidik dan kesehatan, bukan bagian dari aparat militer. Ini adalah kebohongan yang terus diulang untuk menutupi kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil. Publik sudah semakin menyadari bahwa OPM hanya mencari-cari alasan untuk melakukan aksi biadabnya.

Masyarakat Papua berhak mendapatkan rasa aman dan layanan publik yang layak. Namun, kelompok bersenjata ini justru menjadikan tenaga pendidik dan kesehatan sebagai target serangan. Pembunuhan para guru di Yahukimo tidak hanya menghilangkan nyawa individu, tetapi juga memutus akses anak-anak Papua terhadap pendidikan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka generasi mendatang akan terus terperangkap dalam lingkaran ketidakpastian. Tanpa pendidikan yang memadai, masa depan anak-anak Papua akan semakin suram, dan kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup menjadi sangat terbatas.

Negara tidak boleh lengah dalam menghadapi ancaman ini. Upaya TNI-Polri dalam mengamankan wilayah harus semakin diperkuat, dengan tetap menjaga pendekatan yang terukur dan profesional. Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan menegaskan bahwa operasi pengamanan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata. Aparat keamanan telah berulang kali menunjukkan dedikasinya dalam melindungi warga sipil dari ancaman kelompok separatis ini. Keberadaan pasukan keamanan bukan untuk menekan rakyat Papua, melainkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan tenang dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Sudah saatnya masyarakat internasional melihat realitas di Papua secara lebih objektif. OPM sering kali berusaha menciptakan narasi bahwa mereka adalah pejuang kemerdekaan yang tertindas, padahal kenyataannya mereka adalah kelompok teroris yang menghambat pembangunan dan membahayakan nyawa masyarakat sipil. Narasi ini harus dilawan dengan fakta bahwa negara telah berupaya keras membangun Papua dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, membuktikan bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia yang harus terus diperjuangkan.

Kekerasan yang dilakukan OPM juga berdampak negatif terhadap perekonomian Papua. Banyak investor enggan menanamkan modalnya di wilayah ini karena faktor keamanan yang tidak stabil. Akibatnya, peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua semakin sulit tercapai. Jika Papua terus menjadi medan konflik, maka harapan untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur akan semakin sulit terwujud. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya keras mengembalikan stabilitas keamanan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar.

Kejadian di Yahukimo menjadi pengingat bahwa kekerasan OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat Papua. Aparat keamanan harus bertindak tegas dalam menindak kelompok ini agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Negara harus hadir dengan lebih kuat dan lebih tegas, memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan hak mereka untuk hidup dalam kedamaian dan kemajuan. Keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua akan menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen negara dalam melindungi setiap warga negaranya.

Masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Mereka ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, ingin layanan kesehatan yang memadai, serta ingin merasakan pembangunan yang merata. Keinginan ini hanya dapat terwujud jika teror yang dilakukan oleh OPM dihentikan sepenuhnya. Negara harus terus berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Papua agar mereka dapat hidup dengan tenang tanpa ketakutan akan ancaman kelompok bersenjata.

Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Papua dapat menjadi wilayah yang maju dan berkembang seperti daerah lain di Indonesia. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa Papua tidak lagi menjadi ladang kekerasan, tetapi menjadi tanah yang subur bagi kesejahteraan dan kemajuan. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi OPM dan segala bentuk terorisme di Bumi Cenderawasih. Negara harus hadir sepenuhnya, memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang damai dan sejahtera.

 

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Jakarta

Pemerintah Komitmen Dukung Pengembangan Bisnis dan Ekonomi Kreatif

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bisnis dan ekonomi kreatif di Indonesia. Melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, berbagai langkah strategis telah ditempuh guna memperkuat ekosistem industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) lokal.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendorong bisnis IP lokal agar mampu bersaing di tingkat global.

“IP lokal Indonesia perlu business matching agar dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi kreatif yang kuat dan membuka peluang bisnis lebih luas,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Ekonomi Kreatif mengadakan pertemuan dengan perwakilan INFIA Corp, perusahaan yang telah mengembangkan lebih dari 30 IP, termasuk Mindblowon Universe. INFIA Corp juga telah merambah bidang Web3 dan placemarking dengan proyek seperti Toko Tahilalats.

“Kami berharap INFIA Corp dapat membantu para pengembang IP lokal dalam meningkatkan daya saingnya di pasar global dengan membangun komunitas yang kuat serta menjadi penghubung yang efektif bagi kreator lokal,” lanjut Irene.

Pemerintah juga telah menjalankan Program Emak-Emak Matic yang kini berkembang menjadi wadah yang menghubungkan pemilik IP dengan para ahli pemasaran lisensi. Selain itu, INFIA Corp berencana membentuk IP Club, sebuah ekosistem yang mencakup berbagai aspek industri IP, mulai dari IP Market, IP Academy, hingga IP Investment dan IP Legal Clinic.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf), Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi dari Asosiasi Industri Cyber Content Indonesia (ASICI). Pertemuan ini membahas rencana kolaborasi strategis untuk membangun ekonomi kreatif berkelanjutan.

Menekraf menegaskan bahwa kolaborasi ini penting untuk meningkatkan Hak Kekayaan Intelektual Nasional serta akselerasi pengembangan SDM kreatif unggul dan bersertifikat. “Kolaborasi ini akan menciptakan SDM kreatif yang lebih unggul dan mendukung ekspor non-fisik, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Refky.

Di tingkat daerah, upaya sosialisasi ekonomi kreatif juga terus digencarkan. Anggota DPRD Jawa Barat, Mamat Rachmat, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ekonomi Kreatif di Cimahi Selatan. Pentingnya literasi ekonomi kreatif bagi masyarakat agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, pemerintah optimis ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” tutupnya.

Tolak Provokasi Indonesia Gelap; Bersama Jaga Stabilitas Nasional

JAKARTA-Stabilitas nasional menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan ketertiban umum. Dalam negara demokratis, aspirasi masyarakat dihormati, namun harus disampaikan tanpa mengganggu stabilitas nasional. Aksi “Indonesia Gelap” menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menghambat jalannya pemerintahan yang tengah fokus pada berbagai program pembangunan.

Sebagai negara yang menjunjung kebebasan berpendapat, Indonesia telah menyediakan berbagai platform bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif. Pemerintah memastikan bahwa segala aspirasi dapat dibahas tanpa harus mengorbankan keamanan nasional. Dialog yang produktif menjadi sarana utama dalam menyampaikan tuntutan secara damai dan efektif.

Rektor IPB, Arif Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merespons berbagai dinamika dengan terbuka dan mengajak masyarakat tetap optimis terhadap masa depan bangsa. “Pemerintah memberi ruang bagi dialog yang membangun sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan lebih baik,” ujar Arif Satria.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang bersifat membangun lebih diutamakan dibandingkan gerakan yang dapat memicu instabilitas. “Pemerintah telah bekerja keras merespons berbagai tuntutan masyarakat. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat sangat penting dalam menyelesaikan perbedaan pendapat,” tegas Cucun Ahmad Syamsurijal.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tuntutan massa aksi “Indonesia Gelap” telah didengar dan akan dipelajari lebih lanjut. “Pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kami menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan pihak Istana,” pungkas Prasetyo Hadi.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia selalu memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Namun, tanggung jawab bersama dalam menjaga harmoni dan stabilitas tetap menjadi prioritas. Dengan mengedepankan dialog dan sikap konstruktif, demokrasi yang sehat dapat terus berkembang tanpa mengorbankan ketertiban publik. Pemerintah, akademisi, dan legislatif berkomitmen untuk mendengar dan berdialog, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan lebih produktif dan solutif.

Pemerintah Miliki Grand Design Pembangunan Ekonomi Kreatif

Oleh: Septa Maharani *)

Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf), sebuah grand design pembangunan ekonomi kreatif telah disusun untuk memastikan sektor ini berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Grand design ini dipaparkan dalam rapat kerja antara Kemenekraf dan Komisi VII DPR yang berlangsung di Gedung Nusantara I. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah membahas berbagai aspek pengembangan ekonomi kreatif, termasuk efisiensi anggaran dan strategi implementasi kebijakan. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menekankan bahwa ekonomi kreatif bukan sekadar sektor tambahan, tetapi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional.

Sebagai bagian dari rencana besar tersebut, framework utama Grand Design Ekonomi Kreatif atau Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) terdiri dari tiga lapisan utama. Lapisan pertama berfokus pada core business yang mencakup 17 subsektor ekonomi kreatif yang telah diakui, seperti film, musik, seni rupa, kuliner, dan lainnya. Lapisan kedua mencakup extended enterprises yang terdiri dari industri terkait dan industri pendukung, sedangkan lapisan ketiga adalah business ecosystem yang melibatkan unsur pentahelix atau hexahelix, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, lembaga keuangan, dan media.

Sejumlah asosiasi industri kreatif turut memberikan masukan mengenai kemungkinan penambahan subsektor baru yang masih dalam kajian. Selain itu, usulan penguatan kolaborasi antara sektor kreatif dengan dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah juga menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan ini. Hal ini selaras dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang menekankan pentingnya pelibatan komunitas dan generasi muda dalam penyusunan grand design ini. Menurut DPR, kebijakan yang disusun harus mencakup aspek sasaran, strategi, program, serta tahapan implementasi yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif, Kemenekraf juga menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga keuangan, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku industri kreatif. DPR turut mendorong pengadaan Dana Abadi sebagai skema pembiayaan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih kuat, sekaligus meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia di pasar domestik maupun global.

Salah satu inisiatif utama yang diusung dalam grand design ini adalah 8 Asta Ekraf, yang merupakan pilar utama pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pilar-pilar tersebut mencakup penguatan ekosistem kekayaan intelektual, penguatan data ekonomi kreatif, peningkatan pangsa pasar, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kapabilitas pelaku industri kreatif, pengembangan infrastruktur, perluasan akses pendanaan, serta penyempurnaan regulasi dan kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan sektor ekonomi kreatif dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Kemenekraf menargetkan penciptaan 27 juta lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. Langkah ini sejalan dengan visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan berbasis kreativitas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya menjadi sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pentingnya eksekusi yang efektif dalam implementasi grand design ini juga menjadi perhatian utama. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menghadapi kesenjangan kapasitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, dukungan infrastruktur dan ekosistem industri kreatif lebih mudah diakses, sementara di daerah pedesaan, masih terdapat keterbatasan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa pelaku industri kreatif di daerah juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi.

Pendataan yang akurat terhadap potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Data yang valid akan menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya pemetaan yang jelas mengenai desa-desa atau wilayah yang memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif, maka intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga perlu dioptimalkan agar seluruh pelaku industri kreatif, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat terintegrasi dalam ekosistem yang lebih luas.

Keterlibatan generasi muda dalam ekonomi kreatif juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi grand design ini. Dengan daya inovasi yang tinggi serta pemahaman yang lebih baik terhadap tren digitalisasi, anak muda memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan sektor ini. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun harus memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk berkontribusi secara aktif, baik sebagai kreator, inovator, maupun wirausahawan di sektor ekonomi kreatif.

*) Pegiat Literasi/Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Aksi Demo Indonesia Gelap Tidak Relevan, UU TNI Jaga Profesionalitas Prajurit dan Supremasi Sipil

Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertema “Indonesia Gelap” dalam beberapa waktu terakhir menuai kritik dari berbagai pihak. Aksi ini dinilai tidak relevan karena mengusung isu penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang sudah disahkan sebagai produk hukum yang menjaga profesionalitas TNI dan supremasi sipil.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyayangkan munculnya isu “adili Jokowi” dalam demonstrasi tersebut. Ia menilai opini yang memojokkan Presiden Jokowi merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan cenderung menggiring opini negatif tanpa dasar yang jelas.

“Aksi demo mahasiswa kemarin sungguh sangat disayangkan, karena aksi telah ditunggangi kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu yang memframing isu negatif soal adili Jokowi. Ini pasti dilakukan oleh mereka yang gagal move on,” tegas Mardiansyah Semar.

Sementara itu, Eks Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Haris Rusly Moti, turut menyuarakan keprihatinan terkait potensi adanya kepentingan geopolitik yang menunggangi aksi mahasiswa. Menurutnya, ada indikasi pihak luar berusaha menciptakan keretakan sosial dan eskalasi politik melalui provokasi yang tersebar di media sosial.

“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” jelas Haris Rusly Moti.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, mengimbau masyarakat agar tetap kritis dalam menerima informasi terkait aksi demonstrasi yang berlangsung. Ia mengingatkan pentingnya verifikasi sebelum mengambil kesimpulan atau ikut serta dalam aksi massa.

“Masyarakat harus lebih kritis dalam menyikapi informasi mengenai aksi yang berlangsung. Oleh karena itu, verifikasi dari berbagai sumber sangat penting sebelum mengambil kesimpulan atau ikut serta dalam aksi massa,” ujarnya.

Undang-Undang TNI sendiri telah disahkan sebagai produk hukum yang bertujuan menjaga profesionalitas militer dan memperkuat supremasi sipil dalam pemerintahan. Penolakan terhadap undang-undang ini dianggap tidak relevan mengingat regulasi tersebut justru mendukung terwujudnya stabilitas nasional dan kedaulatan negara.

Demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi, namun tetap diperlukan kewaspadaan agar gerakan tersebut tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Aparat keamanan pun telah melakukan pengawasan ketat guna mencegah potensi provokasi yang dapat merugikan stabilitas nasional.

Mendorong Ekonomi Kreatif Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Global

Oleh: Qolbi Nur Hidayah )*

Ekonomi kreatif semakin menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi. Sektor ini bukan sekadar tren, tetapi juga elemen strategis dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menegaskan bahwa pemberdayaan generasi muda dalam sektor ekonomi kreatif adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurutnya, ekonomi kreatif bukan hanya tentang inovasi, tetapi juga tentang memperkuat identitas nasional melalui produk-produk unggulan berbasis budaya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara ekonomi kreatif dan empat pilar kebangsaan, yang akan memastikan bahwa generasi muda tidak hanya berperan sebagai inovator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), generasi muda harus menguatkan rasa cinta tanah air dengan membawa ekonomi kreatif Indonesia ke panggung dunia. Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan modal besar untuk berinovasi dan menciptakan produk kreatif yang memiliki daya tarik internasional. Dengan dukungan pemerintah, ekonomi kreatif bukan hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia di kancah global.

Keberlanjutan telah menjadi faktor utama dalam peningkatan nilai tambah produk ekonomi kreatif dan ekspansi ke pasar global. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi industri kreatif yang ingin berkembang secara global. Dengan menerapkan prinsip ini, pelaku usaha ekonomi kreatif dapat meningkatkan daya saing sekaligus berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekonomi kreatif melalui berbagai kebijakan strategis. Fasilitasi ekspor, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha kreatif menjadi langkah nyata yang telah dijalankan. Selain itu, ajang internasional seperti World Conference on Creative Economy (WCCE) yang diinisiasi oleh Indonesia membuktikan keseriusan pemerintah dalam memperkenalkan potensi ekonomi kreatif nasional kepada dunia. Kebijakan ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif global.

Dukungan terhadap layanan keberlanjutan, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan praktik bisnis berkelanjutan, akan membuka peluang lebih luas bagi produk kreatif Indonesia untuk diterima di pasar internasional. Konsumen global kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam produk yang mereka beli. Oleh karena itu, adopsi prinsip keberlanjutan akan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi produk ekonomi kreatif Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam upaya memperkuat industri kreatif, keterlibatan perempuan dan generasi muda menjadi faktor krusial. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA, Veronica Tan menekankan pentingnya inisiatif yang membuka akses lebih luas bagi perempuan dan anak muda untuk berkontribusi dalam ekonomi berbasis inovasi. Perempuan memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, baik sebagai pelaku usaha, desainer, seniman, maupun inovator. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kewirausahaan perempuan, akses terhadap pendanaan, serta pelatihan keterampilan digital harus terus diperluas.

Selain itu, penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif akan memberikan ruang bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitasnya menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, perempuan dan generasi muda dapat lebih aktif dalam menciptakan inovasi yang mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah terus berupaya menciptakan regulasi yang kondusif agar mereka dapat berkembang dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Pemerintah telah menggulirkan berbagai insentif untuk mendorong pelaku usaha kreatif agar terus berkembang dan memperluas pasar mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Program-program seperti pendampingan bisnis, fasilitasi pemasaran digital, dan bantuan permodalan telah memberikan dampak positif bagi industri kreatif nasional.

Ke depan, sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi dari para pelaku industri kreatif harus terus diperkuat. Pemerintah akan terus mendorong regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis keberlanjutan, memastikan bahwa inovasi yang lahir dari sektor ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Dengan strategi yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional.

Sebagai masyarakat, kita semua memiliki peran dalam mendukung ekonomi kreatif. Baik sebagai konsumen yang menghargai produk lokal, sebagai kreator yang terus berinovasi, maupun sebagai pemangku kebijakan yang menciptakan regulasi yang kondusif. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya akan tumbuh, tetapi juga mampu bersaing di pasar global dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi di Forum Literasi Keuangan Jakarta Barat

Sekolah Rakyat Rekrut Guru ASN untuk Pendidikan Berkualitas

Oleh: Angi Puteri*

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai tenaga pengajar. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa calon guru ASN yang akan mengajar di Sekolah Rakyat tetap harus melalui serangkaian tes sebelum ditempatkan sesuai domisili mereka. Seleksi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pengajar memiliki kompetensi yang memadai dalam mendidik siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pendidikan khusus sebelum mulai mengajar, sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di lingkungan Sekolah Rakyat.

Perekrutan tenaga pengajar ini akan dipimpin oleh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dukungan juga akan diberikan oleh tim ahli dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti), serta pakar pendidikan lainnya. Dengan kolaborasi berbagai pihak ini, diharapkan kualitas pengajaran di Sekolah Rakyat dapat mencapai standar yang diharapkan.

Selain memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas, pemerintah juga menerapkan seleksi ketat bagi calon siswa. Hanya anak-anak yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak mendaftar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar ditujukan bagi mereka yang membutuhkan. Orang tua siswa juga diwajibkan menandatangani perjanjian yang menjamin bahwa anak mereka akan menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Ini merupakan kebijakan penting untuk mencegah anak putus sekolah di tengah jalan.

Pemerintah juga mempertimbangkan aspek sosial dan emosional siswa dalam program Sekolah Rakyat. Meskipun berbasis asrama, sekolah ini tetap memberikan kemudahan bagi orang tua untuk menjenguk anak-anak mereka kapan saja. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam belajar. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga rumah kedua bagi mereka.

Dalam hal infrastruktur, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang sangat proaktif dalam mengajukan lokasi sekolah ini. Gus Ipul menyatakan bahwa hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur telah mengajukan permohonan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah berharap provinsi lain dapat segera menyusul sehingga akses pendidikan bagi anak-anak miskin dapat semakin luas.

Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat telah dimasukkan dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap memperhatikan alokasi 20% untuk sektor pendidikan. Pemerintah juga telah merancang berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk dengan mengalokasikan dana untuk renovasi dan revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, serta penyediaan makan bergizi bagi siswa.

Dukungan terhadap Sekolah Rakyat juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menteri Abdul Mu’ti menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penyediaan kurikulum dan kebutuhan tenaga pengajar. Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada sistem pendidikan yang diterapkan. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah ini dirancang agar tidak hanya berfokus pada mata pelajaran akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan yang dapat membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan sekolah yang berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Target peserta didik meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, seleksi siswa tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga aspek akademik guna memastikan bahwa mereka siap mengikuti proses pembelajaran.

Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia. Program ini bukan sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga tenaga pengajar profesional, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu terobosan terbaik dalam dunia pendidikan Indonesia.

Sebagai langkah inovatif, Sekolah Rakyat juga dapat menjadi model pendidikan inklusif yang mengutamakan keadilan sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak miskin, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemerataan pendidikan. Ini bukan hanya soal memberikan kesempatan belajar, tetapi juga memberdayakan generasi muda agar memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Dengan strategi yang matang, pengawasan yang ketat, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini tidak hanya berperan dalam mencetak individu yang berpendidikan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih berdaya dan berkeadilan.

*Penulis merupakan guru asal Yogyakarta

Sekolah Rakyat Dorong Kebangkitan Masyarakat Menuju Indonesia Emas

Oleh Halimah Damayana )*

Pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari satu prasyarat utama: kualitas sumber daya manusia. Di tengah cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju seratus tahun setelah kemerdekaan, tantangan terbesar masih bertumpu pada kesenjangan sosial dan keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dalam konteks inilah, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret sekaligus harapan baru yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial.

Program Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan. Ia merupakan instrumen strategis untuk membangun peradaban dari akar rumput. Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memuliakan keluarga miskin dan menjadi pijakan awal bagi kebangkitan wong cilik dalam menghadapi masa depan Indonesia. Program ini didesain dengan pendekatan holistik, menjawab keterbatasan biaya, akses, dan lingkungan belajar yang selama ini menjadi kendala utama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Salah satu keunggulan Sekolah Rakyat adalah formatnya sebagai boarding school, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Konsep ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang kondusif dan terarah, bebas dari tekanan ekonomi keluarga yang seringkali memaksa anak untuk bekerja sejak usia dini. Dengan sistem asrama, para siswa dapat didampingi secara intensif dalam aspek akademik, karakter, dan kedisiplinan, sehingga membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Langkah progresif ini menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini memprioritaskan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah simbol keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil. Program ini menjangkau mereka yang selama ini berada di pinggiran sistem, yang hidup dalam keterbatasan dan nyaris tak tersentuh oleh fasilitas pendidikan berkualitas.

Pemerintah telah menetapkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat akan dipilih secara selektif berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendekatan berbasis data ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan program tepat sasaran dan tidak salah arah. DTKS yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial merupakan hasil penyelarasan data lintas kementerian dan lembaga, sehingga menjadi pijakan kuat dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan secara sistematis dan terintegrasi.

Lebih dari sekadar angka statistik, program ini memberi ruang baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk bermimpi besar. Bahkan anak-anak jalanan pun mendapat kesempatan yang sama, asalkan memenuhi kriteria dan mampu menunjukkan semangat belajar serta kedisiplinan yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan, tetapi juga jalan keluar dari siklus kemiskinan yang telah mengakar selama generasi.

Pemerintah daerah pun menyambut program ini dengan antusias. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan dukungan penuh terhadap Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program ini akan selaras dengan arah kebijakan pusat, termasuk pembangunan fisik dan penempatan tenaga pengajar. Fokus utama diarahkan pada wilayah dengan kategori miskin ekstrem, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pembangunan pendidikan nasional. Bahkan, Jawa Barat telah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat yang akan tersebar di wilayah pelosok. Program ini akan menjadi tonggak penting dalam membuka akses pendidikan yang selama ini sulit dijangkau oleh anak-anak dari latar belakang keluarga miskin ekstrem.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga patut diapresiasi sebagai wujud konkret semangat keadilan sosial yang menjadi salah satu sila utama dalam Pancasila. Ketika negara hadir memberikan solusi pendidikan bagi mereka yang termarjinalkan, maka itu berarti negara sedang menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya. Pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang. Pendidikan harus menjadi jembatan yang mampu membawa siapa pun, dari mana pun, menuju kehidupan yang lebih baik.

Di tengah dunia yang terus berubah dan menuntut kompetensi tinggi, Sekolah Rakyat dapat menjadi motor penggerak yang efektif dalam mencetak generasi unggul dari kalangan bawah. Program ini bukan sekadar proyek lima tahunan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh dan belajar dalam sistem ini diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, menjadi pemimpin masa depan yang lahir dari pelataran kesederhanaan namun dibekali integritas dan daya juang yang tinggi.

Mimpi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika rakyat kecil terus tertinggal. Sekolah Rakyat menjadi titik tolak kebangkitan masyarakat menuju kesetaraan dan keadilan sosial. Ia adalah wujud nyata dari pembangunan yang berpihak pada yang lemah, dan menjadi simbol bahwa kemajuan bangsa dimulai dari ruang kelas sederhana yang terbuka untuk semua.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan dukungan nyata dari pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi mercusuar perubahan sosial yang menyinari seluruh pelosok negeri. Melalui program ini, negara kembali hadir sebagai pengayom rakyat kecil, membuka peluang baru, dan membangun masa depan yang inklusif bagi semua anak bangsa.

)* Penulis merupakan Pemerhati Masalah Pendidikan

Pemerintah Manfaatkan Aset negara dalam Pembangunan Sekolah Rakyat

Jakarta- Pemerintah Indonesia telah mengumumkan langkah strategis dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Salah satu upaya tersebut adalah pemanfaatan aset negara untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang berkembang.

Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia mengambil langkah signifikan dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat dengan memanfaatkan aset tanah dan bangunan milik pemerintah untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 200 usulan lokasi yang berasal dari berbagai daerah, yang terdiri dari revitalisasi aset maupun lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah.

“Sekarang sudah ada beberapa lokasi dan akan terus berkembang, terdapat usulan dari kabupaten/kota, baik berupa aset tanah maupun gedung yang bisa direvitalisasi,” ujar Gus Ipul

Sebagai langkah awal, Kemensos telah memetakan sekitar 43 hingga 45 lokasi aset yang siap digunakan untuk Sekolah Rakyat. Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa sekitar 35 aset milik daerah sedang dalam proses kajian kelayakan untuk dijadikan sebagai lokasi sekolah.

“Selain itu, ada sekitar 35 gedung milik daerah yang sedang kami survei untuk memastikan kelayakannya sebagai tempat belajar,” jelas Gus Ipul.

Selain bangunan yang siap pakai, lebih dari 100 usulan lokasi berupa tanah kosong dengan luas lebih dari 5 hektare juga telah diterima. Usulan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyediakan lahan yang lebih luas bagi fasilitas pendidikan.

“Ada juga usulan berupa tanah yang luasnya di atas 5 hektare, sesuai dengan arahan Presiden. Itu masih kami kaji lebih lanjut,” tambahnya.

Sekolah Rakyat direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2025, sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.

Kementerian Sosial Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program, salah satunya dengan memperhatikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia. []

Program Sekolah Rakyat Serap Tenaga Pengajar Bersertifikat

Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan persiapan peluncuran Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Salah satu aspek utama yang tengah difokuskan adalah penyediaan tenaga pengajar bersertifikasi, guna menjamin kualitas pendidikan yang akan diterima para peserta didik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, setidaknya dibutuhkan sekitar 700 tenaga pengajar bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di seluruh Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kapasitas siswa yang akan diterima pada tahap awal.

“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700-an,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

Guna menjaring tenaga pengajar yang sesuai, Kemensos bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat menggandeng Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen. Proses seleksi akan difokuskan pada para guru lulusan PPG Prajabatan, dengan mempertimbangkan kedekatan domisili dengan lokasi Sekolah Rakyat.

“Yang tinggal di dekat situ diprioritaskan bila mendaftar. Misalnya Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, ya kita prioritaskan guru yang tinggal atau berada di sekitar Jakarta Selatan. Kalau nggak ada baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur, tentunya dicari yang paling dekat,” jelas Mensos.

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme seleksi yang menyasar sekitar 50 ribu lulusan PPG Prajabatan yang hingga kini belum mendapatkan penempatan.

“Gurunya nanti kami yang menyediakan dari para guru lulusan PPG Prajabatan. Jadi mereka belum berstatus ASN sehingga nanti akan di-ASN-kan,” ungkap Nunuk.

Ia menambahkan bahwa belum ada syarat khusus dalam proses rekrutmen selain kepemilikan sertifikasi PPG. Para guru yang terpilih akan disiapkan secara khusus untuk menghadapi tantangan mengajar di Sekolah Rakyat.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menekankan bahwa kompetensi akademik saja tidak cukup. Para calon guru juga harus memiliki empati sosial yang tinggi sebagai bekal penting untuk mendidik siswa dari berbagai latar belakang.

“Meskipun mereka sudah lulus PPG, kami tetap lakukan tes ingin tahu para guru itu punya empati sosial nggak, sehingga tidak hanya mempunyai kompetensi akademik yang bagus, tapi juga punya empati sosial,” jelas Nuh.

Rekrutmen guru dijadwalkan mulai awal April 2025, bersamaan dengan proses seleksi murid. Guru terpilih nantinya akan mengikuti pelatihan intensif selama sebulan, disusul masa orientasi hingga siap mengajar pada Juli 2025.

“Sehingga April direkrut, bulan Mei pelatihan dan selanjutnya orientasi, maka nanti awal Juli mereka sudah ready,” pungkas Nuh.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan dan memperluas akses pendidikan berkualitas di berbagai pelosok tanah air. [-red]