Audit Secara Berkala Bentuk Evaluasi Pemerintah Dalam Program MBG

 

Jakarta – Pemerintah akan melakukan audit setiap kuartal terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan dengan optimal dan terus mengalami perbaikan.

Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengaudit program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Luhut, langkah ini diperlukan guna menjamin kelangsungan program, mengingat keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang sejalan dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

“Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel,” kata Luhut.

Luhut menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan audit berkala ini merupakan hasil dari pertemuannya dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, pada Selasa (12/3/2025). Selain itu, pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu pagi turut memperkuat keputusan tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit” kata Luhut

Menurutnya, audit ini akan membantu program MBG untuk terus mengalami peningkatan dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan. Tapi program ini sangat baik,” ungkapnya.

Saat ini, program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan melibatkan 2 juta penerima manfaat. Program ini didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menjaga kualitas makanan serta kelancaran distribusinya. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah SPPG menjadi 32 ribu unit pada akhir tahun 2025 agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat program ini.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG, BGN diminta untuk melakukan audit secara bertahap. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola program agar tetap transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

 

Koperasi Desa Merah Putih Inovasi Percepat Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

 

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk Kementerian Koperasi secara terpisah sebagai upaya mengembalikan peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih.

 

Program ini dirancang untuk membantu desa-desa di seluruh Indonesia agar lebih maju dan sejahtera. Pemerintah menargetkan koperasi ini hadir di 70.000 hingga 80.000 desa, dengan harapan bisa meningkatkan perputaran ekonomi hingga Rp 7 miliar per desa per tahun.

 

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujar Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

 

Koperasi Desa Merah Putih terus berinovasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui berbagai program dan strategi yang diterapkan di berbagai sektor. Dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koperasi ini telah mengimplementasikan langkah-langkah progresif dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, serta digitalisasi layanan keuangan.

Adapun, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), Suroto mengatakan keberhasilan koperasi desa ini tetap bergantung pada beberapa faktor kunci, di antaranya koperasi harus memiliki tata kelola yang profesional dan transparan.

 

”Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap koperasi memiliki sistem manajemen yang baik, didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki akses terhadap pendampingan teknis yang berkelanjutan.” tegas Suroto.

 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menekankan pentingnya peran desa dalam perekonomian nasional. Saat ini, sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa.

 

”Tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi. Oleh karena itu, koperasi ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” ujarnya

 

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta berbagai asosiasi terkait guna memastikan pemahaman yang seragam mengenai program ini. Dengan berbagai program yang mendukung UMKM, sektor pertanian, serta digitalisasi keuangan, koperasi ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

 

Maka, Koperasi Desa Merah Putih, dapat menjadi perantara agar setiap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga ketahanan pangan. Program ini direncanakan akan segera diterapkan di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.

 

***

Mendukung Koperasi Desa Merah Putih Demi Wujudkan Kesejahteraan Desa

 

Jakarta – Pemerintah melalui berbagai kementerian terus berupaya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, salah satunya dengan memperkenalkan konsep Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diyakini akan memperkuat perekonomian desa dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat memperkuat perekonomian desa dan menjadikannya sebagai sentra ekonomi baru. Keberadaannya sangat strategis dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk ketimpangan kesejahteraan sosial.

 

“Koperasi ini berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan ekonomi desa yang lebih sehat dan berkeadilan. Adanya koperasi ini, hasil produksi petani dapat terserap dengan baik, sehingga mereka terlindungi dari praktik kecurangan yang merugikan,” ujar Tito.

 

Tito juga menambahkan bahwa program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa akan lebih mudah diimplementasikan dengan keberadaan koperasi ini.

 

Senada, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

 

“Koperasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menghapus kemiskinan di desa adalah kunci utama bagi kemajuan bangsa. Pembangunan ekonomi nasional tidak akan bermakna jika masih banyak masyarakat desa yang hidup dalam kemiskinan,” ungkap Budi.

 

Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyatakan bahwa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN), hampir 40% masyarakat miskin di Indonesia tinggal di desa.

 

“Dibutuhkan langkah strategis seperti pembentukan koperasi ini untuk meningkatkan harga jual hasil pertanian, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan memperkuat perekonomian di tingkat desa. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Febrian.

 

“Koperasi ini akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat desa, dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperbaiki akses terhadap pasar bagi produk-produk lokal,” tambahnya.

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai solusi bagi persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di banyak daerah. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat desa untuk lebih mandiri dan berdaya saing, serta membuka peluang bagi generasi muda desa untuk berinovasi dalam mengelola potensi lokal.

 

 

Koperasi Desa Merah Putih Pilar Baru Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Oleh: Sukmana Lestari Dhiyara )*

 

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan mengurangi kemiskinan di pedesaan, pemerintah tengah menyiapkan program ambisius: pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, inisiatif ini berpotensi menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan nasional.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik dan optimistis terhadap peluncuran program ini karena Kopdes Merah Putih sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya pada poin nomor dua, tiga, dan enam yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya 70.000 koperasi di desa-desa, akan tercipta kesempatan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Khofifah menegaskan bahwa program ini akan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Puncak Hari Koperasi Nasional. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan koperasi di Indonesia dan memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan koperasi adalah akses terhadap pembiayaan yang memadai. Menyadari hal ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) siap memberikan dukungan penuh bagi kelangsungan Kopdes Merah Putih. Direktur Utama LPDB, Supomo, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait guna memastikan koperasi desa dapat berkembang secara optimal.

Sebagai lembaga pembiayaan koperasi, LPDB melihat inisiatif ini sebagai angin segar bagi penguatan ekonomi desa. Pihaknya siap memberikan akses permodalan bagi koperasi-koperasi desa, sehingga mereka bisa mandiri dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Dengan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau, koperasi desa dapat mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menekankan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah. Menurutnya, koperasi selama ini kurang mendapat perhatian, padahal koperasi adalah model ekonomi paling sesuai dengan karakteristik ekonomi rakyat Indonesia.

Keberhasilan koperasi desa dalam mendongkrak ekonomi lokal sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional dan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan, pelatihan, serta penguatan tata kelola koperasi agar dapat berjalan secara efektif. Model koperasi yang kuat tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan anggota, tetapi juga mampu menciptakan dampak sosial yang lebih luas bagi komunitasnya.

Selain itu, kolaborasi antara koperasi desa dengan sektor swasta, BUMDes, dan pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan sinergi yang baik, koperasi dapat mengembangkan sektor usaha unggulan seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata berbasis desa. Produk-produk desa yang dikelola koperasi pun dapat memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional.

Di sektor pertanian, koperasi dapat membantu petani dalam mendapatkan akses terhadap pupuk bersubsidi, alat pertanian modern, dan jaringan distribusi yang lebih luas. Dengan adanya koperasi, petani tidak lagi harus menjual hasil panennya dengan harga murah kepada tengkulak, tetapi bisa langsung menyalurkannya ke pasar dengan harga yang lebih menguntungkan.

Di sektor perikanan, koperasi dapat membantu nelayan dalam mendapatkan akses terhadap alat tangkap yang lebih baik serta teknologi pengolahan hasil laut. Dengan demikian, produk perikanan dari desa bisa memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.

Sementara itu, sektor kerajinan dan industri kreatif juga berpotensi dikembangkan melalui koperasi desa. Dengan pelatihan dan pendampingan, para perajin dapat meningkatkan kualitas produk mereka serta menjangkau pasar yang lebih luas melalui e-commerce dan jaringan distribusi nasional.

Pariwisata berbasis desa juga menjadi salah satu sektor yang bisa didorong oleh koperasi desa. Dengan mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan kuliner khas daerah, desa-desa bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Koperasi dapat berperan dalam pengelolaan homestay, paket wisata, serta pemasaran destinasi wisata, agar lebih terorganisir dan menguntungkan bagi masyarakat setempat.

Dalam menghadapi era digital, koperasi desa juga harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan keuangan, pemasaran online, serta layanan keanggotaan dapat membantu koperasi menjadi lebih transparan dan modern.

Peluncuran 70.000 Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya program pemerintah, tetapi juga gerakan bersama dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan semangat gotong royong untuk memastikan koperasi desa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dengan potensi yang besar, Kopdes Merah Putih dapat menjadi katalisator perubahan yang menggerakkan ekonomi dari desa ke kota. Ini adalah saatnya kita semua bersatu mendukung koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan memastikan kesejahteraan merata hingga pelosok negeri. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera melalui koperasi desa!

)* Penulis merupakan konsultan publik asal Jawa Barat

 

Koperasi Desa Merah Putih Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Feronika Jasin )*

Koperasi memainkan peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi ini menjadi pilar utama dalam menggerakkan roda perekonomian desa, memberikan berbagai manfaat yang langsung dirasakan oleh warganya.

Sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada prinsip gotong royong, Koperasi berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa untuk kepentingan bersama. Dengan dikelola secara transparan dan profesional, koperasi ini berhasil menciptakan berbagai program yang mendukung kesejahteraan anggotanya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Melalui skema pinjaman dengan bunga ringan, koperasi ini membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka.

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan 70 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia tahun 2025 adalah langkah strategis yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian desa. Dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 350 triliun, proyek ini bisa menjadi lompatan besar dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun, di balik ambisinya, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan kesuksesan inisiatif ini.

Ide mendirikan koperasi desa memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi rakyat, skala besar dari proyek ini bisa menciptakan sejumlah tantangan. Dengan biaya yang besar, yaitu sekitar Rp 5 miliar per koperasi, pencairan dana dan pengelolaannya tentu bukan perkara mudah. Proses pendistribusian dana yang tepat sasaran akan menjadi kunci agar dana tersebut tidak terbuang sia-sia. Tanpa pengelolaan yang transparan dan sistem yang solid, dana yang besar ini bisa jatuh ke tangan yang salah atau tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan manajemen yang baik agar dana tersebut benar-benar sampai ke koperasi yang membutuhkan.

Selain itu, koperasi juga menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan menjalin kerjasama dengan pemasok, koperasi mampu menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, bahan bangunan, hingga peralatan pertanian, dengan harga yang lebih bersaing dibandingkan dengan pasar luar. Hal ini tentu mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang sebelumnya terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi di luar desa.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung Kopdes Merah Putih, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Koperasi desa memiliki potensi besar sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, sinergi yang kuat antara kedua pihak pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan.

Pemerintah memegang peran strategis dalam memberikan dukungan kebijakan, pembiayaan, serta fasilitasi infrastruktur yang diperlukan untuk mendirikan koperasi desa. Dukungan pemerintah dalam bentuk dana dan pelatihan bagi para pengelola koperasi sangat penting untuk memastikan koperasi dapat beroperasi dengan baik dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang memudahkan akses pembiayaan bagi koperasi desa, seperti skema pinjaman dengan bunga rendah atau program bantuan modal, koperasi bisa lebih cepat berkembang tanpa terhambat masalah modal yang sering dihadapi oleh usaha kecil di pedesaan.

Inovasi lain yang dilakukan oleh Kopdes Merah Putih adalah dengan membuka peluang usaha baru di bidang pertanian dan peternakan. Melalui program pelatihan dan penyuluhan, koperasi ini berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani serta peternak desa. Tidak hanya itu, koperasi juga memfasilitasi pemasaran hasil pertanian dan peternakan anggotanya, sehingga produk yang dihasilkan bisa diterima di pasar yang lebih luas. Dengan demikian, pendapatan petani dan peternak meningkat, serta perekonomian desa secara keseluruhan turut berkembang.

Mengembangkan Kopdes Merah Putih bukanlah pekerjaan yang mudah. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie, tahapan peta jalan pengembangan Kopdes Merah Putih memang penuh dengan tantangan. Namun, meskipun perjalanan panjang ini memerlukan banyak upaya dan sumber daya, potensi besar yang dimiliki koperasi desa dalam memberdayakan masyarakat sangatlah signifikan. Oleh karena itu, meski rintangan yang dihadapi tidak sedikit, langkah-langkah yang sistematis dan kolaboratif bisa membuka peluang besar bagi perekonomian pedesaan.

Koperasi ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Setiap tahunnya, koperasi mengadakan kegiatan sosial seperti pemberian beasiswa kepada anak-anak anggota koperasi yang berprestasi, penyuluhan kesehatan, serta bantuan untuk keluarga yang membutuhkan. Ini semua dilakukan untuk menciptakan desa yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan pendidikan.

Dengan berbagai kontribusi positif yang telah dilakukan, Kopdes Merah Putih semakin memperlihatkan bahwa lembaga ekonomi yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Keberhasilannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial membuktikan bahwa koperasi memiliki potensi besar dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Sebagai model, koperasi ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk mengembangkan potensi lokal dan menciptakan kesejahteraan bersama.

)* Analis Pengembangan Koperasi Desa PT Solusi Koperasi Sejahtera

Indonesia Menuju Negara Maju dengan Danantara dan Bank Emas

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan miliarder Amerika Serikat, Raymond Thomas Dalio, untuk membahas pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dalam pertemuan tersebut, Dalio menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju.

 

“Indonesia memiliki tingkat utang yang rendah serta modal yang dapat diinvestasikan untuk menciptakan titik lepas landas bagi ekonominya,” kata Dalio di Istana Kepresidenan Jakarta.

 

Ia menilai BPI Danantara, yang akan mengelola aset BUMN hingga Rp14.000 triliun, bisa menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

“Ketika modal besar ini terbentuk, perekonomian bisa berkembang pesat, seperti yang terjadi di banyak negara lain,” jelas Dalio.

 

Dalio juga mengingatkan adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti birokrasi, kesulitan mendirikan usaha, tingkat kewirausahaan yang rendah, pembentukan permodalan, dan korupsi. Meski begitu, ia yakin Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

 

Selain BPI Danantara, pemerintah juga meluncurkan Bank Emas sebagai bagian dari strategi ekonomi untuk memperkuat daya saing dan stabilitas keuangan nasional.  Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa Danantara dapat menjadi akselerator dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

 

“Danantara bisa menjadi pendorong transformasi ekonomi. Oleh karena itu, harus segera dimulai,” ujarnya.

 

Melalui konsolidasi BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan perbankan nasional, Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Sementara itu, Bank Emas menjadi langkah revolusioner dalam sistem keuangan.

 

Anggota Komisi XI DPR, Anies Biarwati, menilai bank ini sebagai tonggak baru bagi investasi emas di dalam negeri. Selain itu, Bank Emas juga menjadi langkah revolusioner dalam sistem keuangan Indonesia.

 

“Bank Emas akan mengubah cara pandang kita terhadap emas, dari sekadar barang investasi menjadi aset keuangan yang lebih produktif,” ujar Anies dalam wawancara dengan Pro3 RRI.

 

Ia menjelaskan bahwa Bank Emas akan menyediakan layanan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan, serta penitipan emas bagi masyarakat dan industri. Selain itu, keberadaan Bank Emas juga diperkirakan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap emas impor.

 

“Di Amerika dan India, bank sentral mereka telah menjadi pusat penyimpanan emas nasional. Konsep serupa sedang dikaji lebih lanjut untuk diterapkan di Indonesia,” pungkas Anies.

 

Danantara dan Bank Emas Tawarkan Potensi Profit yang Lebih Baik

Jakarta — Langkah strategis Danantara dan hadirnya layanan bank emas dinilai mampu memberikan potensi keuntungan yang lebih baik sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dua entitas ini kini menjadi sorotan berkat pendekatan inovatif dan berbasis nilai dalam pengelolaan aset serta investasi yang berkelanjutan.

 

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menegaskan bahwa pihaknya akan memfokuskan investasi pada proyek-proyek berskala besar yang tidak hanya mendatangkan profit, tetapi juga berdampak positif terhadap ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah akan menjadi prioritas utama.

 

“Dengan demikian proyek Danantara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Pandu.

 

Lebih lanjut, Pandu menegaskan bahwa strategi investasi Danantara akan diarahkan untuk mengelola aset negara yang bernilai triliunan rupiah secara terintegrasi dan inovatif. Namun demikian, pendekatan kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan setiap keputusan investasi.

 

“Kami akan berhati-hati, lambat, dan kemungkinan besar akan membosankan dalam kegiatan investasi kami, karena fokus kami adalah mencari keuntungan yang baik. Kami juga akan sangat memperhatikan manajemen risiko dalam kegiatan investasi,” imbuhnya.

 

Sementara itu, sektor keuangan juga mencatat perkembangan positif melalui kehadiran layanan bank emas atau bullion bank yang kini mulai mendapat respon antusias dari masyarakat. Salah satunya terlihat pada layanan deposito emas Pegadaian pasca peluncuran resmi sebagai Bank Emas pada Februari lalu.

 

Kepala Departemen Bisnis Support Kantor Wilayah (Kanwil) VII Denpasar Pegadaian, I Made Suasmarajaya, menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap deposito emas mengalami peningkatan signifikan.

 

“Total emas deposito di wilayah kerja kami mencapai 67,3 kilogram, meningkat 7% jika dibandingkan Desember 2024. Ini menunjukkan minat masyarakat untuk deposito emas tumbuh setelah launching Pegadaian sebagai Bank Emas,” terang Suasmarajaya.

 

Menurutnya, tren ini menandakan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan emas sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.

 

Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D., menilai bahwa kehadiran bank emas merupakan inovasi penting dalam dunia perbankan syariah di Indonesia.

 

“Hadirnya layanan bank emas di BSI berpotensi meningkatkan daya saing perbankan syariah karena merupakan inovasi produk yang unik dan sejalan dengan prinsip syariah,” jelas Rahmatina.

 

[-red]

 

Presiden Prabowo Percepat Transformasi Ekonomi dengan Danantara dan Bank Emas

Oleh: Syafira Yusmin )*

 

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional dengan meluncurkan berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah utamanya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah dana investasi nasional yang akan mengelola aset BUMN secara lebih optimal dan profesional. Dengan mengonsolidasikan berbagai perusahaan pelat merah di bawah satu entitas, Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam kerangka transformasi ekonomi ini, pemerintah juga meresmikan Bank Emas sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional. Keberadaan bank ini diharapkan dapat mengurangi aliran emas ke luar negeri dan memastikan bahwa aset emas dalam negeri dikelola dengan baik untuk kepentingan nasional.

Ekonom dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai Danantara dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Konsolidasi aset BUMN yang dilakukan melalui Danantara dipandang sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan peran BUMN dalam menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Selain itu, pendekatan pengelolaan yang lebih profesional diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam investasi nasional.

Peran BUMN dalam mendukung Danantara juga mendapat perhatian serius. Pertamina, sebagai salah satu kontributor terbesar dalam pengelolaan aset Danantara, memiliki andil signifikan dalam mendukung transformasi energi nasional. Keberadaan perusahaan ini tidak hanya terbatas pada sektor migas, tetapi juga terlibat dalam pengembangan energi terbarukan seperti biodiesel dan bioetanol.

Pengamat BUMN, Herry Gunawan, menilai bahwa Danantara berpotensi mengatasi permasalahan klasik dalam perekonomian Indonesia, yaitu kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi (saving-investment gap). Dengan konsolidasi kekuatan ekonomi BUMN, Danantara diharapkan dapat memperbesar kapasitas investasi nasional, baik melalui investasi mandiri maupun kerja sama dengan mitra internasional.

Herry juga menegaskan bahwa pengelolaan aset BUMN yang lebih optimal melalui Danantara akan mendorong industrialisasi berbasis nilai tambah. Sumber daya alam Indonesia tidak lagi hanya diekspor dalam bentuk mentah, melainkan akan diolah di dalam negeri untuk meningkatkan manfaat ekonominya bagi masyarakat.

Selain itu, Danantara juga dipandang sebagai instrumen yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing dalam bentuk utang. Jika dikelola dengan baik, Danantara berpotensi mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap dana eksternal dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Sementara itu, Bank Emas juga menjadi bagian penting dalam strategi transformasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Bank ini dirancang untuk memberikan layanan simpanan, pembiayaan, serta perdagangan emas dalam negeri. Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap investasi emas yang lebih aman dan terstruktur.

Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia (BSI), Anton Sukarna, menilai Bank Emas akan menjadi penggerak utama dalam ekonomi syariah nasional. Dengan adanya bank ini, masyarakat dapat menyimpan emas mereka secara lebih aman, memperoleh imbal hasil dalam bentuk gramasi, serta mengoptimalkan potensi emas sebagai instrumen investasi.

Potensi pasar emas di Indonesia sendiri masih sangat besar. Berdasarkan kajian McKinsey, emas yang beredar di masyarakat mencapai 1.800 ton, sementara jumlah emas batangan yang dapat dimonetisasi diperkirakan mencapai 321 ton. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 2.600 ton dan termasuk dalam sepuluh besar produsen emas global.

Ekonom senior Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, menilai bahwa keberadaan Bank Emas akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan industri keuangan. Dengan adanya lembaga ini, pemilik emas dapat menyimpan aset mereka dengan lebih aman sekaligus memperoleh imbal hasil. Selain itu, bank emas juga akan mendorong diversifikasi investasi di sektor keuangan nasional.

Keuntungan lain dari adanya Bank Emas adalah meningkatnya potensi hilirisasi logam mulia di dalam negeri. Hilirisasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bijih emas hingga sepuluh kali lipat dibandingkan dengan sekadar mengekspornya dalam bentuk mentah. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan emas di kawasan Asia Tenggara.

Optimisme terhadap Bank Emas semakin diperkuat dengan keterlibatan BSI sebagai salah satu pengelola bisnis ini. Bank syariah terbesar di Indonesia tersebut telah mencatat lonjakan pertumbuhan signifikan dalam bisnis emas, dengan total emas kelolaan mencapai 17,5 ton pada tahun 2024. Dalam beberapa tahun ke depan, BSI berencana untuk memperluas layanan mereka dengan menghadirkan fitur seperti penitipan emas, perdagangan emas digital, serta mesin ATM emas yang memungkinkan masyarakat mencetak emas mereka secara langsung.

Dengan strategi transformasi ekonomi yang semakin terarah, peluncuran Danantara dan Bank Emas menandai langkah besar dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Konsolidasi aset BUMN melalui Danantara akan menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, sementara Bank Emas akan memastikan bahwa sumber daya emas nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ekonomi domestik.

Keberadaan kedua institusi ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan kebijakan yang tepat, Danantara dan Bank Emas diyakini dapat menjadi pilar utama dalam perjalanan Indonesia menuju negara maju.

)* Pengamat Ekonomi Kerakyatan

Mengapresiasi Pembentukan Danantara dan Bank Emas Era Presiden Prabowo

Oleh: Dhita Karuniawati*

Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyaksikan berbagai kebijakan revolusioner dalam membentuk perekonomian Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan yang lebih baik. Dua inisiatif besar yang mencuri perhatian publik adalah pembentukan Danantara dan Bank Emas, yang masing-masing memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian nasional. Kedua lembaga ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan keberanian dan visi Presiden Prabowo dalam menghadirkan sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan di tengah gejolak ekonomi global.

Danantara, sebuah lembaga pembiayaan infrastruktur yang baru, menjadi salah satu program unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Nama “Danantara” mencerminkan niat untuk menciptakan sistem keuangan yang menjembatani kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan sumber daya keuangan dalam negeri. Dengan demikian, Danantara bertujuan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri atau investor asing dalam pembiayaan proyek infrastruktur nasional.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang sangat besar, sementara anggaran negara terbatas. Oleh karena itu, Danantara hadir sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan infrastruktur dengan model yang lebih mandiri, melalui pengumpulan dana dalam negeri. Dengan cara ini, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang dapat meningkatkan beban utang negara.

Danantara berperan sebagai mediator antara proyek infrastruktur dengan investor domestik, terutama dari sektor swasta dan lembaga keuangan lokal. Keberadaan Danantara diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi domestik, mengurangi kebocoran dana, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak akan menggadaikan saham milik pemerintah. Danantara dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Thomas menjelaskan bahwa Danantara memiliki wewenang untuk mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan dan pengurangan penyertaan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen, serta menjadi wadah investasi dividen BUMN agar dapat dikembangkan lebih lanjut. Modal awal Danantara mencapai Rp 1.000 triliun, bersumber dari penyertaan modal negara berupa saham BUMN dan dana tunai.

Kebijakan lain yang patut diapresiasi adalah pembentukan Bank Emas, yang bertujuan menjadikan emas sebagai instrumen keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat. Sejak lama, emas dikenal sebagai bentuk investasi paling aman, terutama dalam masa ketidakpastian ekonomi. Bank Emas hadir untuk memfasilitasi penyimpanan, pembelian, dan perdagangan emas secara lebih mudah dan transparan.

Pembentukan Bank Emas didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan alternatif investasi yang lebih stabil. Emas memiliki daya tahan luar biasa terhadap inflasi dan fluktuasi pasar global. Dengan semakin populernya investasi berbasis emas, Bank Emas memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melindungi kekayaan mereka dari gejolak ekonomi atau fluktuasi nilai tukar mata uang.

Selain itu, Bank Emas dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mendorong penggunaan emas sebagai cadangan devisa yang lebih stabil. Sebagai negara penghasil emas, Indonesia harus memanfaatkan potensi ini untuk memperkuat ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Dengan pemanfaatan emas yang lebih luas, sistem keuangan Indonesia dapat lebih stabil dan berdaya saing.

Bank Emas juga diharapkan menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Banyak masyarakat di luar kota besar yang masih sulit mengakses produk keuangan konvensional, tetapi dengan adanya Bank Emas, masyarakat di daerah terpencil dapat dengan mudah berinvestasi emas melalui sistem digital. Dengan akses yang lebih luas terhadap emas sebagai aset investasi, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa usaha bullion, termasuk emas dan logam mulia, telah mendapat perlindungan asuransi di Indonesia. Perlindungan ini mencakup berbagai risiko, mulai dari penyimpanan hingga pengiriman emas dan logam mulia. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa produk asuransi untuk usaha bullion tersedia dalam beberapa bentuk, termasuk perlindungan asuransi pada emas yang disimpan (cash in safe) serta emas yang dalam perjalanan (cash in transit). Selain itu, terdapat asuransi kebongkaran yang memberikan perlindungan bagi nasabah dari risiko pembobolan terhadap penyimpanan emas dan logam mulia.

Pembentukan Danantara dan Bank Emas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah besar yang mencerminkan keberanian dan visi jauh ke depan dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak ekonomi global. Kedua lembaga ini menawarkan solusi bagi tantangan besar yang dihadapi negara, seperti ketergantungan pada utang luar negeri dan volatilitas pasar finansial. Dengan pengelolaan yang tepat, kedua lembaga ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan-kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin berkomitmen menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada potensi domestik. Dengan terus mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, Danantara dan Bank Emas dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

)*Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

 

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Badai PHK di Sektor Manufaktur

JAKARTA – Isu yang beredar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri domestik mendapat perhatian serius dari pemerintah.

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dengan tegas menyatakan bahwa informasi mengenai PHK besar-besaran di berbagai perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan.

 

 

“Kami telah mengonfirmasi langsung dengan beberapa perusahaan besar, termasuk PT Mayora Indah Tbk, dan mereka menegaskan bahwa tidak ada PHK besar-besaran yang terjadi,” ujar Yassierli.

 

 

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan memantau secara seksama kondisi pasar tenaga kerja. Meskipun ada sejumlah laporan yang tersebar, Yassierli mengungkapkan bahwa sektor manufaktur justru masih mencatatkan kinerja yang sangat positif.

 

 

“Industri manufaktur justru memberikan peluang lebih besar bagi tenaga kerja baru dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terdampak oleh PHK,” tegasnya.

 

 

Dalam konteks ini, Yassierli mengakui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sedang memverifikasi data terkait jumlah pekerja yang terkena PHK hingga Februari 2025. Proses verifikasi ini penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik. Pemerintah memastikan bahwa segala upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja.

 

 

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita turut memberikan penjelasan terkait sektor industri. Menurut Agus, meskipun terdapat penyesuaian di beberapa perusahaan tertentu, sektor manufaktur secara keseluruhan terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

 

 

“Kami tetap optimis dan berkomitmen untuk mendorong investasi baru serta meningkatkan kinerja sektor industri, yang tentunya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” ujar Agus.

 

 

Sebagai contoh nyata, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan.

 

 

“Rasio penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur pada 2024 mencapai 1:20, yang menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia,” tambah Agus.

 

 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memberikan pandangannya mengenai potensi positif ekonomi Indonesia ke depan. Josua menyatakan bahwa meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh beberapa sektor, program-program prioritas pemerintah tetap memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

 

 

“Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 3 Juta Rumah akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” pungkas Josua.

 

Program-program pemerintah ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya serap tenaga kerja, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah tantangan global dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

 

 

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan peluang baru bagi tenaga kerja Indonesia dan mendukung sektor industri dalam meningkatkan daya saing nasional.

[^]