Komitmen Penegakan Hukum dan Standardisasi BBM: Upaya Menuju Tata Kelola Energi yang Bersih

Oleh : Keira Salsabila )*

Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi di sektor energi menjadi sinyal kuat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola yang lebih transparan dan berintegritas. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun telah memicu tindakan cepat dari Kejaksaan Agung. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak akan memberikan ruang bagi mafia minyak yang selama ini menghambat efisiensi dan kualitas distribusi energi nasional.

 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Dalam konteks sektor energi, hal ini berarti menutup celah praktik mafia minyak yang telah lama beroperasi dan mengontrol rantai distribusi bahan bakar. Pemberantasan korupsi di sektor ini bukan hanya soal mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memastikan bahwa distribusi dan standar kualitas bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebab, dampak dari pengelolaan energi yang buruk tidak hanya berimbas pada keuangan negara, tetapi juga pada kualitas BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat.

 

Kasus yang menimpa beberapa petinggi anak perusahaan Pertamina menjadi contoh nyata bahwa sistem tata kelola energi di Indonesia masih memiliki banyak celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Dugaan pelanggaran ini terkait dengan berbagai aspek, mulai dari ekspor minyak mentah yang merugikan negara, hingga impor BBM melalui broker yang tidak transparan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas bahan bakar yang beredar di masyarakat, termasuk kemungkinan adanya pencampuran atau distribusi BBM yang tidak memenuhi standar.

 

Oleh karena itu, selain tindakan hukum terhadap pelaku korupsi, pemerintah juga harus memperkuat regulasi dalam standarisasi BBM. Peningkatan kualitas bahan bakar akan berdampak besar pada efisiensi kendaraan, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap kualitas BBM yang dijual di pasaran perlu diperketat, baik melalui pemantauan langsung oleh pemerintah maupun melalui kebijakan yang lebih transparan dari Pertamina sebagai penyedia utama BBM di Indonesia.

 

Sejalan dengan hal tersebut, digitalisasi dalam sistem pengelolaan energi harus semakin diperluas. Presiden Prabowo telah mendorong penggunaan teknologi untuk meminimalkan praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor energi. Sistem e-budgeting, e-procurement, dan e-audit dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan setiap transaksi yang terkait dengan impor, produksi, dan distribusi BBM dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas BBM yang sampai ke masyarakat benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 

Penegakan hukum yang tegas terhadap mafia migas dan penekanan terhadap standar kualitas BBM harus berjalan secara paralel. Keberhasilan dalam menindak kasus-kasus korupsi di sektor energi akan sia-sia jika perbaikan tata kelola dan kualitas BBM tidak dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum, kementerian terkait, serta Pertamina menjadi kunci utama dalam membangun sistem distribusi energi yang lebih baik.

 

Komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan memperbaiki tata kelola energi juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa langkah Kejaksaan Agung dalam menangkap petinggi anak perusahaan Pertamina menunjukkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan bisa bertindak seberani ini tanpa restu dari Presiden. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini memiliki komitmen kuat untuk membersihkan sektor energi dari praktik korupsi yang telah berlangsung bertahun-tahun.

 

Namun, upaya ini tentu tidak bisa berhenti hanya pada penindakan hukum semata. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perbaikan sistem dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperketat pengawasan terhadap impor dan produksi BBM, memastikan bahwa bahan bakar yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung transparansi dalam sektor energi harus terus didorong agar tidak ada lagi celah bagi praktik mafia minyak untuk kembali berkembang.

 

Pemberantasan korupsi yang efektif dan peningkatan kualitas BBM bukan hanya akan menguntungkan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan distribusi BBM yang lebih transparan dan berkualitas, masyarakat dapat merasakan bahan bakar yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar internasional. Selain itu, penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi di sektor energi, sehingga praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan.

 

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan langkah awal yang positif dalam memperbaiki tata kelola energi dan menegakkan hukum. Namun, tantangan ke depan masih sangat besar. Keberlanjutan dari program reformasi sektor energi harus tetap dijaga agar hasil yang dicapai tidak hanya menjadi pencapaian sementara. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun industri energi yang lebih transparan, bersih, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

 

Puasa Tenang, Stok Pangan Aman

Oleh: Khaylila Nafisah )*

 

Ramadan selalu menjadi momen spesial bagi masyarakat Indonesia. Selain menjadi bulan ibadah, Ramadan juga menandai periode meningkatnya konsumsi pangan, sehingga ketahanan pangan menjadi isu utama. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen kuat untuk memastikan ketersediaan pangan selama Ramadan dan mempercepat pencapaian swasembada pangan. Dengan berbagai strategi dan inovasi pertanian, upaya ini diharapkan tidak hanya menjamin kecukupan pangan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

 

Saat.l Ramadan, permintaan terhadap berbagai bahan pangan utama seperti beras, daging, minyak goreng, dan sayuran meningkat drastis. Untuk memastikan pasokan yang cukup dan harga yang stabil, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stok pangan saat ini dalam kondisi aman dan siap menghadapi lonjakan permintaan selama Ramadan. Persiapan menghadapi Ramadan, pemerintah menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, daging, beras dimana kini ada 2 juta ton di Bulog.

 

Pernyataan ini memberikan keyakinan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan pangan selama bulan suci. Namun, lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan musiman, pemerintah juga melihat Ramadan sebagai momentum untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo.

 

Kementerian Pertanian (Kementan) telah meluncurkan berbagai program unggulan guna meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah-langkah tersebut mencakup pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan sarana dan prasarana produksi. Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Presiden sehingga tidak ada alasan pemerintah gagal mengeksekusi program ini.

 

Selain itu, pemerintah juga mendorong inovasi dalam sektor pertanian agar produksi pangan lebih efisien dan berkelanjutan. Teknologi pertanian modern, penggunaan benih unggul, serta digitalisasi distribusi pangan menjadi bagian dari strategi besar untuk mempercepat kemandirian pangan.

 

Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah menyelenggarakan acara #DemiIndonesia Mandiri Pangan di Ngawi, Jawa Timur, yang merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Acara ini tidak hanya menjadi perayaan panen, tetapi juga wadah edukasi bagi petani tentang inovasi pertanian serta penguatan sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat luas.

 

Selain memastikan ketersediaan pangan, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap kualitas bahan makanan yang beredar di pasaran, terutama menjelang Ramadan. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat, Novy C. Palit, menegaskan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memastikan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Pemeriksaan difokuskan pada kandungan kimia berbahaya, seperti residu pestisida pada produk pertanian dan formalin pada produk peternakan.

 

Dari total 78 sampel yang diuji, yang terdiri dari 66 sampel produk pertanian dan 12 sampel produk peternakan, hasil pengujian menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menjaga keamanan pangan. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap distribusi dan kualitas pangan menjadi prioritas guna melindungi kesehatan masyarakat, terutama selama Ramadan, ketika konsumsi pangan meningkat.

 

Ramadan bukan hanya bulan peningkatan konsumsi, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya swasembada pangan. Dengan berbagai kebijakan dan strategi yang telah diterapkan, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

 

Namun, pencapaian swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk petani, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan lokal, dukungan terhadap inovasi pertanian, serta pengawasan bersama terhadap kualitas pangan adalah langkah konkret yang bisa dilakukan oleh setiap individu.

 

Ketahanan pangan menjadi isu krusial setiap Ramadan, dan tahun ini pemerintah memastikan bahwa pasokan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih dari sekadar kesiapan menghadapi bulan suci, pemerintah juga menjadikan momen ini sebagai pendorong percepatan swasembada pangan. Dengan berbagai kebijakan strategis, inovasi pertanian, dan penguatan sinergi antara berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan kemandirian pangan semakin nyata.

 

Di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah, swasembada pangan bukan hanya tentang ekonomi dan produksi, tetapi juga tentang kesejahteraan dan keberlanjutan. Mewujudkan Indonesia yang mandiri pangan adalah tanggung jawab bersama, demi masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

 

*) Penulis merupakan mahasiswa Surabaya

 

 

 

Operasi Pasar Ramadan 2025 Upaya Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok

Oleh: Agus Soepomo

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan 2025 melalui operasi pasar murah. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan serta mencegah lonjakan harga yang berpotensi memberatkan masyarakat.

Menurut Cucun, operasi pasar ini sangat membantu masyarakat, khususnya umat Muslim, dalam menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga bahan pokok. Ia menyoroti adanya tren kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti telur ayam, cabai rawit merah, dan daging sapi menjelang bulan Ramadan. Oleh karena itu, ia berharap Satuan Tugas (Satgas) Pangan dapat bekerja optimal dalam memastikan harga-harga ini tidak mengalami kenaikan yang tidak terkendali.

Legislator asal Jawa Barat II ini juga menyinggung harga minyak goreng subsidi MinyaKita yang masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Ia menilai perlu adanya langkah cepat dan konkret dari pemerintah agar harga minyak goreng tetap stabil, mengingat permintaan yang meningkat signifikan selama Ramadan. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya pengawasan di tingkat distribusi agar minyak goreng subsidi dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam upaya memastikan kestabilan harga, Cucun mendorong Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap stok di pasar guna menghindari praktik penimbunan barang yang bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Ia menyampaikan bahwa berkurangnya pasokan akibat ulah spekulan dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan preventif berupa sidak ke gudang penyimpanan perlu dilakukan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Sebagai Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di DPR, Cucun juga menekankan pentingnya penindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba memainkan harga bahan pokok. Ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga terkait melakukan pengawasan berkala guna memastikan harga tetap dalam batas yang wajar dan tidak ada praktik curang yang merugikan konsumen.

Pemerintah sendiri memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Cucun berharap kebijakan stabilisasi harga yang telah dirancang pemerintah pusat dapat diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus semakin diperkuat agar kebijakan ini berjalan efektif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan pasokan pangan tetap mencukupi dan harga terkendali. Ia menyatakan optimisme bahwa operasi pasar yang digelar akan berjalan sesuai rencana dan membantu menstabilkan harga di pasaran. Pemerintah juga terus berupaya agar harga sembilan bahan pokok (sembako) tetap terjangkau, termasuk beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan ayam, serta telur ayam.

Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan. Ia menekankan bahwa setiap tahun selama Ramadan dan Idulfitri terjadi peningkatan permintaan yang harus diantisipasi dengan baik agar inflasi tetap terkendali. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar hingga ke tingkat daerah.

Dalam mendukung kebijakan ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pangan Ad Interim menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, harga bahan pokok diharapkan tetap stabil, bahkan jika memungkinkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar dengan mempertimbangkan volume distribusi komoditas, penentuan harga, serta lokasi pelaksanaan operasi pasar agar tepat sasaran dan efektif dalam menjaga harga tetap terkendali.

Lebih lanjut, Mentan memastikan bahwa stok bahan pokok utama seperti beras, daging, dan bawang dalam kondisi aman. Ia menyebut bahwa pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap mencukupi serta tidak ada kendala distribusi yang dapat menghambat kestabilan harga di pasar. Menurutnya, peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat sangat krusial dalam menjaga ketersediaan bahan pokok.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk distributor dan pedagang, untuk memastikan pelaksanaan operasi pasar berjalan dengan lancar. Langkah ini bertujuan agar harga yang diterapkan dalam operasi pasar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Beberapa daerah telah mulai menggelar operasi pasar murah sebagai bagian dari program stabilisasi harga yang lebih luas.

Di beberapa kota besar, operasi pasar ini difokuskan pada wilayah dengan tingkat inflasi tinggi agar dampaknya lebih terasa. Beberapa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga menjelang Ramadan. Selain itu, upaya ini juga dirancang untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok bahan pokok tetap tersedia dan dapat diperoleh dengan harga yang wajar.

Melalui berbagai langkah konkret ini, pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali. Operasi pasar diharapkan menjadi solusi efektif dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi selama Ramadan 2025. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak swasta, diharapkan kestabilan harga dapat terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat luas.

 

*) Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat

 

Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan Selama Ramadhan 2025

Jakarta – Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan 1446 Hijriah /2025.

 

Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah lonjakan harga yang bersifat spekulatif.

 

“Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif,” kata Prabowo.

 

Kepala Negara menegaskan bahwa harga bahan pangan tidak boleh mengalami lonjakan yang dapat memberatkan masyarakat. Selain melakukan pemantauan ketat, ia juga meminta jajarannya menyiapkan langkah preventif agar harga tetap stabil.

 

“Kami bekerja keras supaya seluruh rakyat terutama rakyat yang paling memerlukan dapat menjangkau harga bahan-bahan itu,” ujarnya.

 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/3).

 

Dalam sidak ini, Mentan memastikan pasokan pangan aman dan harga tetap terkendali.

 

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa harus khawatir dengan harga pangan. Pasokan cukup, harga terkendali, dan distribusi kita pantau agar tidak ada yang bermain harga,” kata Mentan.

 

Dalam kesempatan ini, Mentan berdialog dengan pedagang untuk mengetahui kondisi stok dan tren harga. Ia menegaskan bahwa ketersediaan bahan pangan masih aman dan tidak ada komoditas yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

 

Sejumlah bahan pokok seperti beras SPHP, bawang putih, gula konsumsi, minyak goreng, dan daging ayam masih dalam batas harga yang ditentukan pemerintah.

 

Meski begitu, Mentan mengakui ada beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan. Namun, ia memastikan pemerintah terus bekerja keras agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa tanpa kekhawatiran terkait lonjakan harga pangan.

 

Pemerintah Pastikan Stabilitas Pangan Selama Ramadan

 

Jakarta – Selama Ramadan, pemerintah terus menguatkan langkah strategis untuk memastikan stabilitas pangan nasional. Melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi, pasokan bahan pokok dijaga agar tetap mencukupi, harga terkendali, dan distribusi berjalan lancar. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

 

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. “Pemerintah telah mengamankan stok beras di Perum Bulog sebanyak dua juta ton serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga harga tetap stabil,” ujarnya.

 

Selain beras, ketersediaan bahan pokok lain seperti daging, minyak goreng, dan gula juga dalam kondisi mencukupi. Pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk menghindari lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Salah satu langkah utama adalah memperkuat produksi dalam negeri melalui peningkatan luas tanam dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Selain itu, penguatan cadangan beras pemerintah dan optimalisasi distribusi pangan juga menjadi prioritas.

 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa stabilitas harga menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan pangan tersedia dan harga tetap terkendali,” jelasnya.

 

Koordinasi ini mencakup kerja sama dengan produsen, distributor, hingga pelaku usaha pangan guna menjamin kelancaran rantai pasok. Langkah ini sangat penting, terutama saat permintaan meningkat tajam selama Ramadan. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mengantisipasi dampak cuaca dan faktor eksternal lain yang berpotensi mengganggu pasokan.

 

Direktur Jenderal Pengawasan dan Ketertiban Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan, menekankan pentingnya pengawasan agar masyarakat mendapatkan produk pangan yang aman. “Pengujian kualitas pangan dilakukan secara berkala guna memastikan produk yang beredar bebas dari bahan berbahaya,” pungkasnya.

 

Selain memastikan ketersediaan dan harga pangan, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan di pasar. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya, seperti pestisida berlebih atau formalin pada produk peternakan. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir akan kualitas makanan yang dikonsumsi.

 

Di sisi lain, berbagai program edukasi dan sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi pangan yang sehat dan berkualitas. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, pemerintah optimis bahwa Ramadan tahun ini dapat dilewati dengan kondisi pangan yang stabil dan terkendali.

 

Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam sektor pangan semakin nyata. {&}

 

Bank Emas dan Danantara Jadi Pilar Baru Penguatan Ekonomi Nasional

Oleh  : Made Prawira )*

 

Keberadaan Bank Emas Pegadaian dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem ekonomi nasional. Kedua lembaga ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi berbasis emas serta mengoptimalkan pengelolaan aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peresmian Bank Emas Pegadaian oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal ini terbukti dari lonjakan saldo Deposito Emas yang meningkat lebih dari 400 kg pasca peresmian. Lonjakan ini menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas sebagai aset lindung nilai yang stabil di tengah dinamika ekonomi global.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengungkapkan bahwa sebelum peresmian, Deposito Emas telah mencapai 300 kg atau senilai Rp500 miliar. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, jumlah ini diprediksi terus bertambah. Produk Deposito Emas menjadi solusi bagi mereka yang ingin berinvestasi tanpa harus menyimpan emas fisik di rumah, karena dilengkapi dengan jaminan keamanan dan perlindungan asuransi.

Keunggulan Deposito Emas tidak hanya terletak pada kenaikan harga emas yang menguntungkan bagi investor, tetapi juga pada fleksibilitas tenor dan imbal hasil menarik. Dengan persyaratan yang mudah, seperti kepemilikan rekening Tabungan Emas Pegadaian dan transaksi minimal 5 gram emas, masyarakat dapat dengan mudah mengakses investasi ini. Ditambah dengan digitalisasi layanan melalui Aplikasi Pegadaian Digital, transaksi menjadi lebih praktis dan efisien.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa Bank Emas Pegadaian memperkuat layanan keuangan berbasis emas di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi ekosistem industri logam mulia secara keseluruhan. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan transparan, Bank Emas diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp245 triliun serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru.

Anggota Komisi IX DPR RI, Fathi, menilai bahwa Indonesia sudah selayaknya memiliki Bank Emas guna mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional, yang merupakan terbesar keenam di dunia. Bank Emas Pegadaian diharapkan mampu memaksimalkan potensi emas sebagai sumber daya strategis, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Sementara itu, pemerintah meluncurkan Danantara untuk memperkuat sektor keuangan nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Lembaga ini bertujuan meningkatkan efisiensi investasi, mengurangi ketergantungan pada APBN, serta mempercepat realisasi target Indonesia Emas 2045.

Dengan mengonsolidasikan aset strategis dari berbagai BUMN, Danantara diharapkan dapat menarik investasi asing langsung (FDI) serta memperkuat sektor-sektor vital seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, dan ekonomi digital. Keberadaan lembaga ini juga akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui model pengelolaan profesional berbasis praktik terbaik global.

Corporate Secretary PT PP (Persero) Tbk, Joko Raharjo, menyebutkan bahwa konsep konsolidasi kekuatan ekonomi yang diterapkan oleh Danantara akan menjadi penggerak utama dalam memanfaatkan aset negara secara optimal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa Danantara akan beroperasi dengan mekanisme transparan dan efisien berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN.

Danantara memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor perbankan nasional melalui konsolidasi bank-bank BUMN. Langkah ini diharapkan menciptakan efisiensi yang lebih besar serta mengurangi beban fiskal negara. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik serta pemanfaatan teknologi digital, sektor perbankan di bawah koordinasi Danantara diyakini mampu menghadapi tantangan ekonomi global.

Keberhasilan model sovereign wealth fund di berbagai negara, seperti Government Pension Fund Global di Norwegia dan Temasek Holdings di Singapura, menjadi contoh bagaimana Danantara dapat berperan sebagai instrumen ekonomi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Danantara menerapkan standar tata kelola yang tinggi guna menghindari intervensi politik dan risiko moral hazard.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai bahwa Danantara berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah menjaga transparansi dan independensi dalam operasionalnya. Tanpa tata kelola yang baik, lembaga ini berisiko menjadi alat monopoli atau rent-seeking yang justru merugikan perekonomian nasional.

Bank Emas Pegadaian dan Danantara memiliki peran saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi nasional. Bank Emas memberikan solusi investasi yang aman bagi masyarakat, sedangkan Danantara bertugas mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Dengan strategi yang tepat, keduanya dapat menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan terus mendukung pengembangan kedua lembaga ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Dengan pendekatan inklusif serta digitalisasi layanan, ekosistem keuangan berbasis emas dan investasi aset negara dapat semakin kuat, sehingga mendukung visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Kesuksesan Bank Emas Pegadaian dan Danantara bergantung pada regulasi yang kuat serta partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Dengan kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, ekonomi nasional dapat tumbuh lebih stabil dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

 

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

 

Komitmen Pemerintah Berantas Judi Online, Pengawasan Digital Diperketat

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang kian marak di Indonesia. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 209 ribu transaksi terkait judi online dengan nilai fantastis mencapai Rp359 triliun. Jumlah pemain judi daring pun mencapai 8,8 juta orang, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun yang diduga terlibat dalam aktivitas ini.

 

Menanggapi kondisi tersebut, pengawasan terhadap aktivitas digital kini semakin diperketat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui inisiatif PT Visionet Internasional (OVO) yang meluncurkan Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GEBUK JUDOL). Program ini memungkinkan masyarakat untuk turut berperan dalam melaporkan akun OVO yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian digital.

 

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman. “Sikap OVO sejalan dan mendukung penuh langkah tegas Pemerintah dalam memerangi judi online dan upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman di Indonesia. Inisiatif ini mengusung konsep gotong royong karena kami percaya bersama kita bisa perangi judi online di Indonesia,” ujarnya

 

 

OVO juga memperkuat kerja sama dengan PPATK dalam memantau serta melaporkan akun maupun situs yang terbukti digunakan untuk judi online. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyambut baik langkah kolaboratif ini sebagai upaya nyata dalam menekan praktik perjudian daring.

 

“Kami sangat mendukung langkah-langkah pencegahan dan pelaporan terhadap judi online. Inisiatif ini selaras dengan Program Asta Cita yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

 

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang turut serta dalam memberantas praktik ini, OVO juga mengadakan program penghargaan bagi pengguna yang aktif melaporkan akun-akun terkait judi online. Tiga pelapor dengan jumlah laporan valid terbanyak akan mendapatkan hadiah total sebesar Rp60 juta. Program pelaporan ini telah dibuka sejak 24 Februari dan akan berakhir pada 24 Maret 2025.

 

Dengan berbagai langkah konkret ini, diharapkan praktik judi online dapat diberantas secara menyeluruh demi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari aktivitas ilegal.{}

 

Pemerintah Pastikan Mudik Nyaman dan Ekonomis bagi Rakyat

Oleh : Evan Pratama)*

 

Pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan tarif tol dan diskon tiket pesawat selama periode mudik Lebaran 2025 untuk mendukung kelancaran arus mudik dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi pemudik dengan mengurangi beban biaya perjalanan serta meningkatkan mobilitas ke daerah tujuan. Penyesuaian tarif tol dan insentif penerbangan domestik menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah momentum Lebaran.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menciptakan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Diskon harga tiket pesawat akan berlaku selama dua pekan sebelum Lebaran, sementara tarif tol akan mengalami penyesuaian di beberapa ruas jalan utama selama periode Idul Fitri dan Nyepi. Pemerintah memastikan koordinasi antarlembaga berjalan optimal untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur penanggungan enam persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif ini berlaku untuk pembelian tiket sejak 1 Maret hingga 7 April 2025 dengan periode perjalanan dari 24 Maret hingga 7 April 2025. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga tiket pesawat dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyatakan bahwa kebijakan ini berdampak pada penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 13-14 persen dalam dua minggu menjelang Lebaran. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah merencanakan perjalanan mudik tanpa terbebani biaya yang tinggi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan potongan tarif tol lebih dari 20 persen. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyediakan program mudik gratis dengan 300 bus dan layanan angkutan laut untuk membantu mobilitas masyarakat. Langkah ini juga selaras dengan upaya mendorong konsumsi domestik dan penguatan sektor pariwisata selama Ramadan dan Idul Fitri.

Pemerintah memahami bahwa tradisi mudik merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Namun, tingginya biaya perjalanan kerap menjadi kendala bagi banyak kalangan. Oleh karena itu, kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan keringanan, tetapi juga untuk memastikan pemerataan akses transportasi bagi semua lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga kesejahteraan ekonomi. Selain insentif transportasi, pemerintah juga meluncurkan berbagai program pariwisata dan stimulus belanja selama Ramadan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga memberikan efek domino positif terhadap sektor lain, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, dan industri jasa.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat ekonomi. Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa langkah ini tidak hanya menguntungkan pemudik, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian daerah tujuan mudik. Dengan berkurangnya biaya perjalanan, masyarakat memiliki lebih banyak dana untuk konsumsi lokal, sehingga meningkatkan perputaran ekonomi di daerah tujuan.

Lebih lanjut, Nailul Huda menyebut bahwa insentif ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum seperti pesawat, kereta api, dan bus dibandingkan kendaraan pribadi. Hal ini berpotensi mengurangi kemacetan di jalur-jalur utama, seperti Pelabuhan Merak yang kerap mengalami kepadatan saat mudik. Dengan insentif yang diberikan, diharapkan terjadi peralihan moda transportasi yang lebih efisien. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap harga tiket selama periode mudik guna mencegah lonjakan harga akibat permintaan tinggi. Pemerintah diharapkan terus memantau implementasi kebijakan ini agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara maksimal tanpa adanya spekulasi harga yang merugikan pemudik. Selain itu, ketersediaan tiket transportasi umum juga harus dipastikan agar semua pemudik dapat menikmati kebijakan ini tanpa mengalami kesulitan dalam mendapatkan tiket perjalanan.

Dari sudut pandang industri penerbangan dan transportasi darat, kebijakan ini juga menjadi sinyal positif. Maskapai penerbangan dan operator jalan tol mendapatkan kepastian kebijakan dari pemerintah, yang memungkinkan mereka melakukan perencanaan yang lebih matang. Dengan adanya insentif ini, diharapkan sektor transportasi tetap dapat menjaga kualitas layanan meskipun terjadi peningkatan jumlah penumpang.

Secara keseluruhan, kebijakan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025 merupakan langkah konkret yang mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dengan kombinasi insentif ekonomi, pengawasan harga, serta program transportasi yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan perjalanan mudik menjadi lebih lancar, aman, dan terjangkau. Kebijakan ini juga mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Melalui langkah-langkah strategis ini, mudik Lebaran tahun ini diharapkan menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan tetap mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

 

)* Penulis merupakan pakar bidang transportasi dan logistik

Diskon Tiket Pesawat dan Tol Dorong Pertumbuhan Ekonomi Saat Lebaran

 

JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengumumkan kebijakan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk mempermudah perjalanan mudik Lebaran 2025. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat serta mengoptimalkan pergerakan ekonomi di daerah tujuan mudik.

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

 

“Diskon tiket pesawat dan tarif tol merupakan bagian dari stimulus ekonomi untuk mendukung daya beli masyarakat saat Lebaran,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

 

Pemerintah menanggung sebagian PPN tiket pesawat kelas ekonomi, sehingga harga tiket mengalami penurunan sebesar 13-14 persen dalam dua minggu menjelang Idul Fitri. Selain itu, tarif tol di beberapa ruas utama juga dipangkas lebih dari 20 persen untuk mengurangi beban biaya perjalanan darat.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa diskon ini berlaku untuk pembelian tiket pada 1 Maret-7 April 2025, dengan periode perjalanan pada 24 Maret-7 April 2025.

 

“Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat mudik dengan biaya lebih terjangkau,” jelas Sri Mulyani.

 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menambahkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

 

“Dengan tarif lebih murah, masyarakat dapat lebih mudah mengakses transportasi udara, sehingga mengurangi beban di jalur darat,” tegas Menko AHY.

 

Kebijakan ini mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pelaku industri transportasi. Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa insentif ini akan meningkatkan konsumsi domestik.

 

“Masyarakat yang menghemat biaya perjalanan bisa membelanjakan lebih banyak uang di kampung halaman, sehingga roda ekonomi daerah bisa bergerak lebih cepat,” ujarnya.

 

Selain itu, ia juga menyoroti dampak positif kebijakan ini terhadap kelancaran arus mudik.

 

“Jika lebih banyak orang beralih ke transportasi umum, kepadatan lalu lintas di jalan tol dan pelabuhan bisa berkurang secara signifikan,” pungkas Nailul Huda.

 

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini akan terus dipantau guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung arus mudik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya dukungan kebijakan ini, diharapkan Lebaran tahun ini menjadi lebih lancar, aman, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

 

 

Pemerintah Turunkan Tarif Tol dan Tiket Pesawat untuk Kelancaran Mudik Lebaran

JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menurunkan tarif tol serta harga tiket pesawat untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang hendak pulang kampung serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

 

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan perjalanan mudik lebih nyaman, aman, dan terjangkau. “Pemerintah ingin memastikan masyarakat bisa mudik dengan lancar tanpa terbebani oleh biaya transportasi yang tinggi,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

 

Penurunan tarif tol akan diberlakukan di beberapa ruas jalan utama selama periode puncak arus mudik dan balik. Sementara itu, harga tiket pesawat akan mendapatkan diskon khusus yang berlaku selama dua pekan sebelum Idul Fitri.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 untuk menanggung enam persen PPN tiket pesawat kelas ekonomi. “Dengan kebijakan ini, masyarakat bisa mendapatkan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau dalam periode mudik Lebaran,” jelas Sri Mulyani.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa selain diskon tiket pesawat, pemerintah juga menurunkan tarif tol lebih dari 20 persen. “Kami juga mengalokasikan anggaran untuk program mudik gratis melalui berbagai kementerian, termasuk penyediaan ratusan bus dan kapal laut bagi pemudik,” tegas Airlangga Hartarto.

 

Kebijakan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk ekonom dan pengamat transportasi. Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat menggerakkan ekonomi daerah. “Penurunan tarif transportasi memungkinkan pemudik mengalokasikan anggaran lebih besar untuk konsumsi di daerah tujuan, yang pada akhirnya mempercepat perputaran ekonomi,” ujarnya.

 

Selain itu, ia menyoroti pentingnya insentif ini dalam mengurangi kemacetan di jalur mudik. “Dengan adanya diskon tiket pesawat, diharapkan lebih banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum seperti pesawat dan kereta api,” pungkas Nailul Huda.

 

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini akan diimplementasikan dengan pengawasan ketat guna menghindari praktik kenaikan harga tidak wajar. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik yang lebih efisien, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.