Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Turunkan Tarif Tol dan Harga Tiket Pesawat Mudik Lebaran

Oleh: Arya Pradipta )*

 

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi momentum besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menurunkan tarif tol dan harga tiket pesawat guna memastikan kelancaran arus mudik serta kenyamanan dalam beribadah dan merayakan hari raya. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang agar perjalanan mudik lebih terjangkau dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Penurunan harga tiket pesawat berlaku selama dua pekan sebelum Lebaran, sementara diskon tarif tol diterapkan di beberapa ruas jalan utama saat Idul Fitri dan Nyepi. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai kementerian agar kebijakan ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari dukungan fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi ini memungkinkan pemerintah menanggung enam persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi, sehingga meringankan beban pengeluaran masyarakat selama periode mudik. Diskon ini berlaku untuk pembelian tiket pada 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan masa perjalanan 24 Maret hingga 7 April 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi lebih luas dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah peningkatan kebutuhan selama bulan Ramadan.

Selain penurunan harga tiket pesawat, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap infrastruktur transportasi darat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menegaskan bahwa kebijakan ini berkontribusi pada penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 13-14 persen menjelang Lebaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mereka dan memastikan kelancaran mudik.

Pada sektor jalan tol, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan potongan tarif lebih dari 20 persen di beberapa ruas jalan utama. Selain itu, berbagai program mudik gratis disediakan oleh kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan yang menyediakan 300 bus serta angkutan laut bagi pemudik. Untuk memastikan dampak ekonomi yang lebih luas, pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event pariwisata guna meningkatkan konsumsi domestik dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa diskon tiket pesawat dan tarif tol bukan sekadar kebijakan subsidi, melainkan bagian dari stimulus ekonomi yang lebih besar. Insentif ini juga selaras dengan berbagai program lain, seperti diskon belanja dan pengembangan sektor pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

Dampak positif dari kebijakan ini dirasakan tidak hanya oleh masyarakat yang akan mudik, tetapi juga oleh sektor transportasi dan pariwisata yang mendapatkan dorongan signifikan. Dengan meningkatnya jumlah perjalanan, industri penerbangan, transportasi darat, serta bisnis terkait lainnya berpotensi memperoleh peningkatan pendapatan. Selain itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga turut diuntungkan, mengingat tingginya permintaan selama periode libur Lebaran.

Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki efek berganda yang signifikan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat akibat penurunan tarif transportasi, konsumsi domestik diperkirakan akan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas fiskal melalui perhitungan anggaran yang matang dan terencana.

Selain aspek ekonomi, keselamatan dan kenyamanan perjalanan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah telah menginstruksikan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi, termasuk jalan tol, bandara, dan layanan transportasi umum lainnya. Pengawasan ketat dilakukan agar penurunan tarif ini tidak berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat tercermin dalam kebijakan ini. Penurunan tarif transportasi menjelang Lebaran bukan hanya sekadar langkah ekonomi, tetapi juga bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan koordinasi yang solid antara kementerian dan instansi terkait, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ke depan, kebijakan serupa dapat menjadi model dalam perencanaan strategi transportasi nasional, khususnya dalam mengelola arus mudik yang menjadi fenomena tahunan di Indonesia. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar efektivitas kebijakan ini terus meningkat dan cakupan manfaatnya dapat diperluas di tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, langkah pemerintah dalam menurunkan tarif tol dan harga tiket pesawat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat sasaran dan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik, tradisi mudik Lebaran tahun ini diharapkan dapat berjalan lebih lancar, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

)* penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi

Pemerintah Dorong Investasi dan Pemerataan Ekonomi Melalui Danantara dan Bank Emas

Oleh:  Agus Suprianto )*

Indonesia tengah memasuki era transformasi besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan visi membangun Indonesia yang lebih kuat, maju, dan berdaulat, pemerintah kini fokus pada penguatan perekonomian melalui kebijakan yang terarah, efisien, dan berdampak luas bagi seluruh masyarakat.

 

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, pemerintah juga mendorong pendirian Bank Emas guna memperkuat ekosistem logam mulia nasional dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

 

Sebagai negara dengan potensi besar, Indonesia memerlukan kebijakan dan program yang dapat menghadirkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai motor penggerak investasi yang mengedepankan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan aset negara.

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa Danantara akan menjadi katalis dalam pembangunan infrastruktur nasional guna mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan model pengelolaan yang profesional, Danantara berpotensi mengubah wajah perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif dan bernilai tinggi.

 

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surabaya, M. Ali Affandi, juga mengapresiasi kehadiran Danantara sebagai momentum penting bagi penguatan pondasi ekonomi nasional. Menurutnya, Danantara berperan dalam menarik investasi global dan memastikan distribusi modal yang lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia.

 

Selain itu, praktisi pendampingan UMKM dan CEO Layanan UMKM Naik Kelas (LUNAS), Roy Baskoro, menyoroti potensi Danantara dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Dengan dukungan investasi yang tepat sasaran, sektor UMKM dapat berkembang lebih pesat, menghasilkan produk unggulan, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja di berbagai daerah. Ini akan mempercepat proses pemerataan ekonomi di Indonesia.

 

Indonesia memiliki potensi besar dalam industri emas, dengan cadangan yang menempati peringkat keenam terbesar di dunia. Keberadaan Bank Emas menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut guna memperkuat ekosistem logam mulia nasional. Selain itu, bank ini dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi melalui pengelolaan emas yang lebih terstruktur dan produktif.

 

Anggota Komisi IX DPR RI, Fathi, menegaskan bahwa Indonesia sudah selayaknya memiliki Bank Emas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan Bank Emas bukan hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai pendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi nasional.

 

Lebih lanjut, Fathi menjelaskan bahwa Bank Emas dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp245 triliun serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas dan tepat sasaran.

 

Dukungan terhadap pembentukan Bank Emas juga datang dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Selain menambah PDB dan membuka jutaan lapangan kerja, Bank Emas juga akan meningkatkan tabungan emas masyarakat serta memperkuat cadangan emas negara. Dengan adanya Bank Emas, devisa negara dapat dihemat sehingga memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi.

 

Dalam upaya memperkuat ekosistem emas nasional, kolaborasi antara PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan apresiasi luas. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan layanan keuangan berbasis emas yang lebih inklusif. Bank Emas tidak hanya akan melayani penyimpanan emas, tetapi juga memberikan fasilitas peminjaman berbasis emas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

 

Dewan Pembina BPP HIPMI, Ajib Hamdani, menilai bahwa Bank Emas merupakan terobosan strategis yang dapat mengoptimalkan stok emas serta produk turunannya. Dengan regulasi yang tepat, emas dapat menjadi aset produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang krusial. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan, perlu memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dari penyimpanan, peminjaman, serta layanan berbasis emas lainnya.

 

Pengamat perbankan dari Binus University, Doddy Ariefianto, menambahkan bahwa potensi bisnis lain seperti perdagangan emas, simpan-pinjam emas, serta jasa penitipan emas akan semakin meningkat. Nilai tambah yang dihasilkan dari optimalisasi sumber daya emas diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp50 triliun. Oleh karena itu, Bank Emas perlu didukung dengan regulasi yang fleksibel namun tetap mengedepankan aspek keamanan dan stabilitas keuangan.

 

Kehadiran Danantara dan Bank Emas merupakan langkah besar dalam mendorong investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Kedua lembaga ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan optimalisasi aset negara, tetapi juga pada penguatan sektor riil dan inklusi keuangan masyarakat.

 

Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis pada prinsip investasi yang berkelanjutan, Danantara dan Bank Emas diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih merata dan inklusif. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah ini, sehingga Indonesia dapat semakin kuat, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat global.

 

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi

 

Demi Kepentingan Publik, Pemerintah Perintahkan Penghapusan Pagar Laut

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memerintahkan pembongkaran pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat, yang dibangun oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

Keputusan ini diambil setelah verifikasi menunjukkan pelanggaran aturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa PT TRPN telah mengakui pelanggaran dalam reklamasi dan siap menerima sanksi administratif, termasuk pembongkaran dan pemulihan ruang laut.

“Selain itu, PT TRPN diminta segera membongkar sebagian pagar agar akses nelayan melaut tidak terganggu,” jelas Doni.

Pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan ruang laut demi menjaga ekosistem dan hak nelayan. Penertiban ini juga diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan lain agar mematuhi aturan yang berlaku.

Sementara itu, pembongkaran pagar laut di perairan Pantura, Tanjung Pasir dan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, memasuki tahap akhir.

TNI Angkatan Laut (AL) melaporkan bahwa 20,7 kilometer pagar telah dibongkar dari total 30,16 kilometer.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama I Made Wira Hady, menyatakan bahwa kendala cuaca dan bambu berlapis sempat memperlambat pembongkaran, tetapi proses tetap berjalan.

“Ini adalah perintah Presiden RI agar akses nelayan terbuka lebar sehingga mereka bisa kembali melaut dan menghidupi keluarganya,” ujarnya.

Pembongkaran melibatkan 256 personel dari TNI AL, Polairud, dan nelayan setempat. Selain itu, berbagai alat seperti kapal patroli, perahu karet, dan alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses.

TNI AL menargetkan penyelesaian pembongkaran sebagai bentuk komitmen membantu nelayan yang kesulitan mengakses laut. Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut guna mencegah pelanggaran serupa.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyoroti dampak besar pagar laut terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa masalah ini dapat merusak kepercayaan publik jika tidak segera diselesaikan.

“Mari kita selesaikan kasus pagar laut ini dengan cepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah baru,” ujar Johan.

Menurutnya, kepercayaan publik masih tinggi, tetapi isu ini bisa menjadi ancaman serius. Jika tidak ditangani, pagar laut dapat mempermalukan pemerintah.

Ia pun berharap pemerintah memberikan kepastian hukum agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.

Pemerintah Pastikan Penegakan Hukum dalam Kasus Pagar Laut Berjalan Transparan

Oleh: Wira Fauzi )*

Pemerintah terus memastikan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, berjalan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bareskrim Polri telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembangunan pagar laut yang meresahkan masyarakat setempat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kementerian serta didasarkan pada aturan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum ini, melainkan upaya konkret untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan menindak tegas pelanggaran yang dapat merusak lingkungan laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga telah memberikan sanksi administratif kepada dua individu yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dijatuhi denda sebesar Rp 48 miliar berdasarkan luas dan ukuran pagar laut yang mereka bangun. Sanksi ini dijatuhkan setelah dilakukan penyelidikan mendalam yang membuktikan keterlibatan mereka dalam proyek ilegal tersebut. Kedua individu tersebut telah mengakui kesalahan mereka dan menyatakan kesediaan untuk membayar denda yang telah ditetapkan.

Investigasi yang dilakukan KKP mengungkap bahwa pembangunan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer ini telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan di kawasan tersebut. Pagar yang menyerupai labirin ini tidak hanya menghambat akses nelayan ke perairan tempat mereka mencari nafkah, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan penyelesaian kasus ini dengan cara yang adil dan transparan.

Selain tindakan administratif yang dilakukan oleh KKP, Bareskrim Polri juga melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap aspek pidana dari kasus ini. Penyidik menemukan indikasi pemalsuan dokumen dalam proses permohonan hak atas tanah yang terkait dengan pagar laut tersebut. Dalam proses hukum yang berlangsung, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yaitu Kepala Desa Kohod, Arsin; Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta; serta dua individu lain yang berperan dalam pemalsuan dokumen, SP dan CE. Langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan mereka dalam pelanggaran tersebut.

Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa pemalsuan dokumen tersebut merupakan bagian dari skema yang lebih luas dalam proyek pembangunan pagar laut ilegal ini. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam penanganan kasus ini bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua langkah yang diambil oleh KKP dan Bareskrim Polri didasarkan pada fakta hukum yang jelas serta bertujuan untuk menegakkan keadilan tanpa kompromi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga pemerintah menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua aspek pelanggaran dapat ditangani secara menyeluruh.

Dalam penanganan kasus ini, KKP juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah tidak menentang pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi semua proyek harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan ekosistem dan masyarakat akan ditindak dengan tegas.

Di sisi lain, upaya penyelesaian kasus ini juga melibatkan pendekatan sosial untuk memitigasi dampak yang telah terjadi pada masyarakat, khususnya para nelayan yang terdampak. Pemerintah tengah mengkaji solusi yang dapat memastikan bahwa nelayan tetap dapat mengakses perairan yang menjadi sumber penghidupan mereka tanpa hambatan. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas dan ketertiban di wilayah perairan yang terdampak.

Dengan adanya penegakan hukum yang transparan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Kasus pagar laut ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah bertindak cepat dalam menanggapi permasalahan yang mengancam kepentingan publik. Ke depan, regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih intensif akan diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan ekosistem laut. Dengan adanya keterlibatan publik yang lebih besar, diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam menangani pelanggaran hukum terkait kelautan. Hal ini mencakup penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi serta optimalisasi peran aparat di lapangan untuk memastikan setiap potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal. Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih tanggap dan efisien.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selaras dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, kasus pagar laut ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih menghormati aturan dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Pemberantasan Mafia Migas Didukung Berbagai Elemen Masyarakat

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam memberantas mafia migas mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa dan akademisi. Transparansi dan akuntabilitas di sektor energi dinilai sebagai kunci untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang adil dan bebas dari praktik korupsi.

“Pemerintah harus didukung dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi demi menjaga kepercayaan publik,” ujar Charles Gilbert, Koordinator Pusat (Korpus) BEM Kristiani Seluruh Indonesia. Menurutnya, Kejaksaan Agung perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan transparansi dalam pengelolaan BBM. “Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan agar tidak ada celah bagi praktik penyimpangan di sektor energi,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa Kejaksaan Agung harus bertindak tegas dan profesional dalam mengusut kasus ini agar ada efek jera bagi para pelaku. “Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu sangat penting agar masyarakat melihat keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi,” lanjut Charles. BEM Kristiani Seluruh Indonesia siap mendukung upaya menjaga transparansi dan tata kelola energi yang lebih baik demi kepentingan masyarakat luas.

Dukungan serupa datang dari Mulyanto, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI). “Pemerintah memiliki momentum yang tepat untuk memberantas mafia migas hingga ke akar-akarnya demi kepentingan nasional,” ujarnya. Menurutnya, pembenahan tata kelola migas secara menyeluruh diperlukan agar distribusi dan pengadaan energi berjalan transparan serta tidak menguntungkan kelompok tertentu.

“Langkah Kejaksaan Agung yang telah mengungkap kasus ini merupakan kemajuan signifikan dalam upaya membersihkan sektor migas dari praktik korupsi,” kata Mulyanto. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik kasus ini. “Jangan sampai ada lagi praktik yang merugikan negara dan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ia menilai peningkatan produksi kilang domestik perlu didorong agar ketergantungan terhadap impor minyak mentah dapat dikurangi. “Jika hal ini dilakukan, beban APBN akan lebih terkendali,” jelasnya. Menurutnya, penindakan terhadap mafia migas akan berdampak positif pada harga dan kualitas BBM dalam negeri, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat luas.

“Pemerintah diharapkan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar setiap pelaku yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkas Mulyanto. Ia meyakini bahwa langkah tegas dalam pemberantasan mafia migas akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional yang lebih baik dan berkeadilan.

Diskon Tiket Pesawat dan Tarif Tol, Stimulus Ekonomi untuk Masyarakat Selama Libur Lebaran

Jakarta – Pemerintah memastikan adanya penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat selama libur Idulfitri 1446 Hijriah/2025 sebagai bagian dari upaya mendorong perekonomian masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar arus mudik, meningkatkan daya beli, serta mendorong sektor pariwisata dan UMKM selama periode libur panjang.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun wisata. “Penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat akan berlaku selama dua pekan, yakni satu minggu sebelum dan sesudah Idulfitri, serta Hari Raya Nyepi yang waktunya berdekatan,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa skema potongan harga tiket pesawat akan mengikuti pola yang diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, dengan diskon sekitar 10 persen untuk semua rute domestik. “Kami akan menerapkan kebijakan serupa dengan Nataru, yakni diskon tiket pesawat sekitar 10 persen selama dua minggu, guna mendukung mobilitas masyarakat,” ungkap Airlangga dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta.

Selain itu, pemerintah tengah merampungkan regulasi terkait potongan tarif tol yang akan berlaku di sejumlah ruas utama. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga arus lalu lintas tetap lancar selama musim mudik.

Airlangga menambahkan bahwa selain mendukung perjalanan, kebijakan ini juga diharapkan memberi dampak positif pada sektor pariwisata dan konsumsi domestik. “Kami ingin memastikan momentum libur Lebaran bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi sektor transportasi, wisata, dan UMKM,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan diimbangi dengan langkah-langkah pengendalian harga pangan guna menjaga daya beli masyarakat selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, diharapkan libur panjang Lebaran 2025 tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah Terus Upayakan Penyelesaian Persoalan Pagar Laut

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan penyelesaian kasus pagar laut yang membentang di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat.

Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk langkah hukum yang sedang diproses oleh pihak kepolisian.

Bareskrim Polri memastikan akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki calon tersangka dalam kasus ini.

“Untuk (pagar laut) Segarajaya (Bekasi) kami sudah mempunyai calon tersangka,” ujarnya.

Djuhandani belum mengungkap identitas tersangka, apakah dari pihak pemerintah desa atau pihak lain yang terkait. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) menjadi salah satu unsur utama dalam penyelidikan kasus ini.

“Kita tetap memegang asas peraduga tak bersalah, kita tetap akan membuktikan semuanya dengan alat bukti yang benar-benar profesional, secara scientific tetap kita buktikan,” jelasnya.

Saat ini, Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung guna memperkuat penyidikan. Pihak kepolisian juga menggandeng para ahli serta hasil uji laboratorium untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, dua perusahaan yang memiliki sertifikat di wilayah pagar laut, yakni PT Mega Agung Nusantara (MAN) dan PT Cikarang Listrindo (CL), menyatakan akan membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di luar garis pantai. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengonfirmasi rencana tersebut.

“Baik PT MAN maupun PT CL sudah kirim surat kepada kami akan membatalkan semua sertifikatnya, diserahkan ke BPN secara sukarela bagi yang ada di luar garis pantai,” katanya.

Nusron juga menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak dapat secara sepihak mencabut sertifikat yang telah diterbitkan lebih dari lima tahun. Oleh karena itu, kesadaran pemegang sertifikat untuk menyerahkannya menjadi langkah utama dalam penyelesaian kasus ini.

Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan pagar laut ini guna memastikan tata ruang wilayah pesisir tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kejaksaan Agung Terus Kejar Mafia Migas yang Rugikan Negara

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk memeriksa pengusaha Muhammad Riza Chalid terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai potensi pemeriksaan terhadap Riza Chalid, terutama setelah rumahnya digeledah penyidik.

“Sepanjang merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan, pihak-pihak manapun yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu akan dipanggil,” ujar Harli.

Namun, ketika ditanya apakah penyidik sudah memanggil Riza Chalid, ia belum bisa memastikan.

“Nanti kami cek,” tambahnya singkat.

Sebelumnya, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah rumah Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga juga berfungsi sebagai kantor.

“Yang pasti, satu bocoran. Kami menggeledah rumah Muhammad Riza Chalid,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar.

Penggeledahan ini berkaitan dengan status anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. MKAR diduga berperan sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, perusahaan yang terlibat dalam skema korupsi tersebut.

“Semuanya akan dimintai keterangan sebagai saksi apabila terkait dengan perkara ini. Penyidik juga sedang mengumpulkan alat bukti apakah memang ada orang lain yang ikut terlibat, tidak terkecuali Muhammad Riza Chalid,” ujar Qohar.

Riza Chalid dikenal sebagai pengusaha yang mendominasi impor minyak di Indonesia dan memiliki bisnis di berbagai sektor, termasuk migas dan perdagangan internasional. Publik kini menunggu langkah Kejaksaan Agung selanjutnya, apakah Riza Chalid akan resmi diperiksa dalam kasus ini.

Banyak pihak berharap agar proses hukum dilakukan secara transparan dan adil demi mengungkap dugaan korupsi yang diduga merugikan negara triliunan rupiah. Jika terbukti terlibat, langkah hukum terhadap Riza Chalid bisa menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi di sektor energi yang selama ini dinilai rawan praktik penyelewengan.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan semua kemungkinan masih terbuka. Penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk memperkuat dakwaan terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam skandal ini.

Pemerintah Berikan Diskon Transportasi untuk Kelancaran Mudik

Oleh : Ahmad Hermanto )*

Pemerintah mengambil langkah progresif dengan menurunkan tarif tol dan harga tiket pesawat guna memperlancar arus mudik selama Ramadan dan Idul Fitri. Kebijakan ini mendapat apresiasi luas karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga tanpa terbebani biaya transportasi yang tinggi.
Presiden, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan kelancaran mudik serta kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan merayakan hari raya. Penurunan harga tiket pesawat berlaku selama dua pekan, sedangkan tarif tol diturunkan di beberapa ruas utama saat Idul Fitri dan Nyepi. Seluruh kementerian terkait terus memantau dan memastikan fasilitas transportasi serta pelayanan publik berjalan lancar dan aman. Koordinasi intensif dilakukan agar manfaat dari kebijakan ini maksimal.
Dalam upaya memastikan perjalanan mudik lebih nyaman dan terjangkau, pemerintah juga memberikan insentif fiskal. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 yang menanggung enam persen PPN tiket pesawat ekonomi guna membantu masyarakat. Diskon ini berlaku bagi pembelian tiket pada 1 Maret-7 April 2025 untuk perjalanan 24 Maret-7 April 2025. Insentif ini diberikan untuk mengurangi dampak kenaikan harga tiket yang sering terjadi menjelang musim mudik.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden, Prabowo Subianto, dalam meringankan beban masyarakat di tengah tradisi mudik Lebaran. Selain itu, pemerintah juga memastikan harga tiket pesawat turun signifikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyatakan bahwa dengan kebijakan ini, harga tiket pesawat domestik turun 13-14 persen dalam dua minggu sebelum Lebaran. Tujuan utamanya adalah mempermudah masyarakat dalam merencanakan mudik dan bertemu keluarga tanpa terbebani biaya transportasi yang tinggi.
Selain tiket pesawat, pemerintah juga memberikan potongan tarif tol lebih dari 20 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah turut menyediakan mudik gratis melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan yang menyediakan 300 bus dan angkutan laut bagi pemudik. Berbagai program penggerak konsumsi domestik, termasuk event pariwisata, juga didorong untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya program mudik gratis, masyarakat dapat memilih moda transportasi yang lebih ekonomis tanpa kehilangan kenyamanan dan keamanan.
Lebih lanjut, Presiden, Prabowo Subianto, menekankan bahwa diskon tiket pesawat dan tarif tol merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi nasional selama Ramadan dan menjelang Lebaran 2025. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai insentif, termasuk diskon belanja serta program pariwisata dan mudik Lebaran.
Dampak dari kebijakan ini sangat positif. Pertama, penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, masyarakat dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain seperti konsumsi, belanja oleh-oleh, serta kebutuhan hari raya. Kedua, insentif ini mendorong peningkatan mobilitas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata. Ketiga, kebijakan ini membantu mengurangi potensi lonjakan harga tiket akibat permintaan tinggi saat musim mudik.
Pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam menjaga kelancaran arus mudik dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Kementerian Perhubungan dan instansi terkait telah mengoptimalkan infrastruktur transportasi, meningkatkan layanan publik, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakan ini. Kesigapan dalam mengantisipasi lonjakan pemudik menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini.
Dari sisi ekonomi, kebijakan ini memberikan efek berganda. Penurunan tarif transportasi berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Dengan berkurangnya biaya perjalanan, masyarakat memiliki daya beli lebih untuk konsumsi di sektor lain seperti makanan, oleh-oleh, dan penginapan. Hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, terutama di daerah tujuan mudik. Selain itu, kebijakan ini juga menciptakan multiplier effect bagi sektor informal yang bergantung pada pergerakan masyarakat selama musim mudik.
Kebijakan ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan memberikan insentif fiskal pada maskapai penerbangan serta operator jalan tol, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tetap menguntungkan semua pihak. Maskapai dan pengelola jalan tol tetap mendapatkan pendapatan yang optimal tanpa membebani masyarakat. Selain itu, operator transportasi publik juga mendapat manfaat dengan meningkatnya jumlah penumpang yang memilih perjalanan udara dan darat akibat harga yang lebih terjangkau.
Keberhasilan kebijakan ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara tertib dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi transportasi, kepedulian terhadap sesama pengguna jalan, serta pemanfaatan layanan transportasi publik secara optimal akan mendukung kelancaran arus mudik secara keseluruhan.
Kebijakan penurunan tarif transportasi menjelang Lebaran menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan kemudahan dalam mobilitas, kebijakan ini tidak hanya memudahkan perjalanan tetapi juga meningkatkan kebahagiaan masyarakat yang ingin berkumpul dengan keluarga. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bukti nyata bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Transportasi

Presiden Prabowo Instruksikan Diskon Tiket Pesawat dan Tol Mudik Lebaran 2025

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya diskon harga tiket pesawat dan tarif tol untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang bertujuan menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang,” kata Presiden Prabowo.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tarif tol utama juga akan diturunkan, tidak hanya selama libur Idul Fitri, tetapi juga Hari Raya Nyepi, yang kali ini berdekatan dengan Lebaran.

Selain kebijakan diskon transportasi, Prabowo telah memberikan instruksi khusus kepada Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Menteri Pekerjaan Umum untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik.

“Menteri-menteri terkait akan terus memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat,” tambahnya.

Prabowo juga menginstruksikan menteri terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri.

“Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga pangan. Saya sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah lonjakan harga yang spekulatif,” tegas Prabowo.

Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, yang menilai bahwa diskon tiket pesawat dan tol dapat menggerakkan perekonomian di daerah tujuan mudik.

“Dampak yang bisa ditimbulkan dari diskon ini tentu saja bisa menggerakkan permintaan untuk tiket pesawat. Namun, yang lebih penting, uang yang bisa dihemat pemudik dapat dibelanjakan lebih banyak di daerah asal mereka. Sehingga perputaran ekonomi di saat Lebaran bisa lebih cepat, dan pertumbuhan ekonomi di daerah akan melaju,” ujar Nailul Huda.

Selain itu, ia juga menilai bahwa diskon ini penting untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti kereta api, pesawat, dan bus, guna mengurangi kemacetan.

“Agar jalur mudik tidak begitu macet, terutama jalur yang melewati pelabuhan seperti Merak. Setiap tahun, kepadatan di Merak menjadi momok bagi pemudik. Insentif tiket pesawat ke Pulau Sumatera bisa menjadi solusi logis agar pengguna mobil pribadi beralih ke pesawat,” jelasnya.

Nailul Huda juga menyoroti pentingnya pengawasan harga-harga selama peak season libur Lebaran agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar akibat permintaan yang tinggi.

Dengan adanya kebijakan diskon transportasi, pengawasan harga bahan pokok, serta pemantauan pemberian THR, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih nyaman, aman, dan tetap produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.