Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pemasang Pagar Laut

Oleh: Nurul Janida )*

Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pemasangan pagar laut secara ilegal. Tindakan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya kasus pemasangan pagar laut yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari langkah penegakan hukum, pemerintah telah mengerahkan tim khusus untuk melakukan investigasi dan menindak para pelaku. Sanksi tegas disiapkan bagi siapa saja yang terbukti melanggar aturan, termasuk denda serta ancaman pencabutan izin usaha bagi pihak yang terlibat.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas terhadap pelaku pemasangan pagar laut yang diduga melanggar hukum. Langkah ini diambil menyusul temuan adanya manipulasi data sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut di Kabupaten Bekasi dan indikasi penyalahgunaan ruang laut di perairan Tangerang, Banten.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan dalam peta bidang tanah yang tercatat di sistem BPN. Sejumlah bidang tanah yang sebelumnya tercatat sebagai lahan daratan ternyata telah dipindahkan ke area laut dengan cara yang tidak sah. Pemerintah pun segera mengambil tindakan dengan membatalkan sertifikat yang terindikasi diterbitkan secara ilegal.

Kasus ini melibatkan 89 peta bidang tanah di Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, dengan total luas lahan yang dimanipulasi mencapai 581 hektare. Tindakan pemindahan peta dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang merugikan negara serta masyarakat yang bergantung pada akses laut untuk mata pencaharian mereka.

Selain menindak kasus di Bekasi, pemerintah mulai menyelidiki pemasangan pagar laut di perairan Tangerang. Pagar sepanjang 30,16 kilometer itu diduga dipasang oleh pihak swasta tanpa izin yang sah, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap laut. Dugaan kuat menyebut bahwa pagar ini merupakan bagian dari persiapan reklamasi untuk kepentingan pengembangan properti.
Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR PTR), Ahmad Khozinudin, mengatakan bahwa keterlibatan perusahaan pengembang besar dalam pemasangan pagar laut ini. Ia menyebut beberapa nama yang diduga menjadi dalang di balik proyek ini, termasuk pihak yang memberikan perintah untuk pemasangan pagar tersebut.

Selain itu, Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto Darwin, mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Fokus utama KKP adalah memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut telah memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Jika ditemukan pelanggaran hukum, pemerintah tidak akan segan-segan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Sementara itu, tidak hanya berhenti pada pembatalan sertifikat ilegal, tetapi juga akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pendaftaran tanah dan pengawasan ruang laut.

Koordinasi antara ATR/BPN, KKP, dan aparat penegak hukum akan terus ditingkatkan guna memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Jika ditemukan adanya unsur pidana, pelaku akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat di sekitar wilayah yang terdampak pemasangan pagar laut berharap agar pemerintah bertindak cepat untuk membongkar pagar tersebut dan mengembalikan akses mereka terhadap laut.

Kasus ini menjadi lebih ketat dalam mengawasi pemanfaatan ruang laut dan pendaftaran tanah. Keberadaan pihak swasta yang mencoba menguasai lahan secara ilegal harus ditindak dengan tegas agar tidak menciptakan preseden buruk di masa depan.

Pemerintah juga berencana untuk memperkuat regulasi mengenai pemanfaatan ruang laut dan meninjau ulang izin-izin yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan dan laut tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat setempat, akademisi, dan aktivis lingkungan untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan ini. Dialog terbuka diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah meminta agar masyarakat lebih aktif dalam melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan lahan dan laut serta Pemerintah akan menyediakan kanal pengaduan yang lebih mudah diakses agar laporan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan demikian, ATR/BPN dan KKP akan mengembangkan sistem pengawasan digital yang lebih canggih untuk memastikan tidak ada lagi pemalsuan dokumen atau perubahan data lahan secara ilegal. Teknologi seperti pemetaan berbasis satelit akan digunakan untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan secara real-time.

Kasus pemasangan pagar laut ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat regulasi tata ruang dan kelautan. Dengan langkah-langkah yang lebih tegas dan transparan, diharapkan tidak ada lagi kasus serupa yang merugikan masyarakat dan lingkungan di masa depan.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini akan menjadi tolok ukur dalam menegakkan keadilan di sektor pertanahan dan kelautan, di mana keberhasilan dalam menangani kasus ini akan membuktikan bahwa hukum ditegakkan tanpa kompromi demi kepentingan rakyat dan kelestarian alam. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperketat pengawasan di wilayah perairan guna mencegah kasus serupa terulang, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.
)* Penulis adalah mahasiswa Depok tinggal di Tangerang

Berpihak Kepada Masyarkat, Presiden Prabowo Gulirkan Diskon Harga Tiket dan Tarif Tol

Oleh : Angling Kusworo)*

Presiden Prabowo Subianto memberikan angin segar bagi masyarakat yang berencana mudik Lebaran 2025. Pemerintah di bawah kepemimpinannya tengah menyiapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol guna memastikan kelancaran perjalanan selama mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi yang berdekatan pada tahun ini.

Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang harus menempuh perjalanan jauh untuk merayakan hari besar bersama keluarga. Tarif tol dan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau akan meringankan beban ekonomi pemudik, mengingat biaya perjalanan sering kali menjadi kendala utama dalam tradisi tahunan ini. Selain itu, langkah ini juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, memungkinkan mereka mengalokasikan dana lebih untuk kebutuhan lain selama perayaan Lebaran dan Nyepi.

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, diskon tarif ini menjadi solusi konkret dalam menghadapi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang musim mudik. Pengeluaran selama bulan Ramadan dan Idul Fitri umumnya meningkat, baik untuk keperluan konsumsi maupun perjalanan. Dengan adanya diskon ini, mereka dapat lebih leluasa mengatur anggaran tanpa harus mengorbankan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga.

Selain membantu masyarakat, kebijakan ini juga berpotensi mengoptimalkan distribusi arus lalu lintas selama periode mudik. Dengan adanya potongan harga tiket pesawat dan tarif tol, pemudik akan lebih terbantu dalam memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bisa mengurangi kepadatan di jalur darat dan mendorong pemanfaatan moda transportasi udara secara lebih merata, sehingga perjalanan mudik lebih terkendali dan nyaman.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pekerjaan Umum, akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa seluruh fasilitas transportasi dan layanan publik berjalan optimal demi kenyamanan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kendala teknis di lapangan.

Dalam implementasinya, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan antisipasi terhadap lonjakan jumlah pemudik. Seperti yang disampaikan oleh pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, jumlah pemudik Lebaran bisa mencapai tiga kali lipat dari pergerakan pada periode Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur dan sistem transportasi menjadi faktor krusial agar kebijakan diskon ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan kemacetan ekstrem atau kepadatan yang berlebihan di bandara dan jalan tol.

Pemerintah sebelumnya telah sukses mengadakan program mudik gratis bagi ribuan penumpang dan kendaraan bermotor. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa kebijakan transportasi yang pro-rakyat bukan sekadar wacana, melainkan implementasi nyata yang memberikan dampak positif. Program-program serupa, jika dikombinasikan dengan diskon tarif tol dan tiket pesawat, akan semakin meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan mudik bagi masyarakat luas.

Tidak dapat dipungkiri, kebijakan ini juga memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan berkurangnya beban transportasi, masyarakat akan memiliki daya beli lebih besar untuk sektor lain, seperti konsumsi barang dan jasa selama libur Lebaran. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah tujuan mudik yang biasanya mengalami peningkatan aktivitas ekonomi selama periode ini.

Selain itu, kebijakan ini mencerminkan strategi pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan kemudahan bagi pemudik, pemerintah tidak hanya mendorong mobilitas sosial, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat. Tradisi mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, tetapi juga momentum mempererat hubungan keluarga dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Langkah ini juga menjadi sinyal positif bagi investor dan pelaku industri transportasi. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, industri penerbangan dan jalan tol dapat mengoptimalkan layanan mereka tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis. Kebijakan ini bisa menjadi model bagi program-program serupa di masa mendatang yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tentu memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kesiapan operator transportasi dalam menyesuaikan layanan mereka agar tetap optimal meski diberlakukan tarif diskon. Manajemen lalu lintas di jalan tol serta pengaturan jadwal penerbangan juga harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penumpukan yang dapat menghambat kelancaran perjalanan pemudik.

Keputusan Presiden Prabowo dalam memberikan diskon tarif tol dan tiket pesawat untuk musim mudik 2025 patut diapresiasi. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran arus mudik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Masyarakat diharapkan dapat menyambut kebijakan ini dengan baik serta memanfaatkannya secara bijak agar perjalanan mudik tahun ini dapat berjalan lancar, nyaman, dan penuh kebahagiaan.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Mengapresiasi Keseriusan Pemerintah Berantas Korupsi Demi Perbaiki Tata Kelola Minyak

Oleh : Keira Salsabila )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen luar biasa dalam memberantas korupsi di sektor energi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan cepat dan tegas mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah serta produk kilang yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun. Langkah ini merupakan salah satu gebrakan besar dalam menertibkan industri minyak yang selama bertahun-tahun menjadi sarang praktik mafia.

Muhammad Kerry Adrianto Riza menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Riza memiliki latar belakang bisnis yang kuat di sektor energi.

Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berhasil mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menjerat tujuh tersangka dalam skandal ini. Sejumlah saksi, ahli, dokumen, serta barang bukti elektronik turut memperkuat dugaan keterlibatan para tersangka dalam praktik korupsi yang merugikan negara dalam jumlah fantastis.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menegaskan bahwa penyidikan telah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum yang signifikan. Dengan adanya lebih dari 96 saksi yang diperiksa serta penyitaan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik, Kejagung memastikan kasus ini ditangani dengan transparan dan profesional. Keputusan untuk menetapkan tujuh tersangka bukanlah langkah sembarangan, melainkan didasarkan pada temuan yang sahih dan mendalam.

Langkah progresif yang dilakukan Kejaksaan Agung ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari Mahfud MD. Menurutnya, tanpa restu dari Presiden Prabowo Subianto, Kejagung tidak mungkin bertindak dengan begitu berani.

Ia menilai bahwa keberanian lembaga penegak hukum dalam mengungkap skandal besar seperti ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan. Mahfud MD juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus terus berjalan tanpa pandang bulu, karena keberhasilan dalam kasus ini dapat menjadi pijakan penting bagi upaya pemberantasan korupsi di sektor lain.

Lebih lanjut, Mahfud MD mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sinergis, bukan menjadi ajang persaingan antar-lembaga. Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian diharapkan dapat bekerja sama dalam membongkar praktik korupsi yang telah mengakar.

Mahfud juga menilai bahwa langkah Kejagung dalam membongkar mafia minyak di Pertamina merupakan gebrakan luar biasa, mengingat kompleksitas dan kekuatan jaringan yang selama ini beroperasi di sektor tersebut.

Dukungan terhadap upaya bersih-bersih ini juga datang dari Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto. Ia menekankan bahwa pemberantasan mafia migas merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola energi yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurutnya, reformasi di sektor energi harus dilakukan secara menyeluruh agar perusahaan negara seperti Pertamina dapat beroperasi secara profesional tanpa intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Penegakan hukum dalam kasus ini juga menjadi momentum penting untuk menata ulang kebijakan energi nasional. Rasminto menilai bahwa meskipun tindakan hukum harus dilakukan secara tegas, hal tersebut tidak boleh melemahkan peran strategis Pertamina dalam menyediakan energi bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas pasokan bahan bakar nasional. Dengan jaringan distribusi yang luas, Pertamina berperan dalam memastikan BBM tersedia hingga pelosok negeri, termasuk melalui program BBM Satu Harga yang memberikan akses energi setara bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, Rasminto juga mengingatkan bahwa upaya reformasi di tubuh Pertamina harus berjalan seimbang dengan penguatan kelembagaan. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam praktik korupsi tidak boleh menghancurkan institusi yang telah banyak berkontribusi bagi negara.

Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas operasional Pertamina, terutama dalam menghadapi kebutuhan energi yang meningkat selama bulan puasa dan Idul Fitri. Kelancaran distribusi BBM dan LPG harus tetap menjadi prioritas agar masyarakat tidak terdampak oleh dinamika hukum yang sedang berlangsung.

Lebih jauh, peran Pertamina dalam pengembangan energi hijau juga tidak boleh terhambat oleh kasus ini. Rasminto menegaskan bahwa Pertamina, melalui anak perusahaannya, Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), telah melakukan berbagai inisiatif dalam pengembangan energi terbarukan.

Mulai dari biofuel, tenaga surya, hingga hidrogen, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Dengan demikian, reformasi dalam tata kelola minyak tidak hanya berfokus pada pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan bahwa transisi energi berjalan sesuai dengan rencana strategis nasional.

Keseriusan pemerintah dalam mengungkap skandal ini membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi mafia migas untuk terus beroperasi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh menjadi fondasi penting dalam membangun industri energi yang lebih bersih dan transparan.

Keberhasilan dalam mengusut kasus ini diharapkan menjadi langkah awal bagi reformasi besar di sektor energi, demi terciptanya tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Bank Emas Perkuat Rupiah dan Kurangi Ketergantungan pada Dolar

Oleh: Arifin Julian )*

Pemerintah terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat ekonomi nasional, salah satunya dengan mendirikan Bank Emas. Kehadiran Bank Emas ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan cadangan emas nasional yang besar, Bank Emas menjadi solusi konkret dalam mengoptimalkan sumber daya yang selama ini kurang terkelola secara maksimal. Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya untuk membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan mandiri, dengan memanfaatkan kekayaan alamnya secara lebih produktif.

Pengamat perbankan dari Binus University, Doddy Ariefianto, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri emas, mengingat negara ini merupakan salah satu produsen emas terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 2.600 ton. Namun, selama ini sebagian besar produksi emas Indonesia diekspor tanpa adanya pengolahan lebih lanjut di dalam negeri. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat ekonomi dari emas yang dimilikinya.

Dengan hadirnya Bank Emas, pengelolaan emas domestik diharapkan menjadi lebih optimal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor emas dan meningkatkan cadangan nasional. Pemanfaatan emas yang lebih terarah juga akan membantu dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dari tekanan eksternal.

Doddy juga menyoroti potensi bisnis lain yang bisa berkembang melalui adanya Bank Emas. Menurutnya, perdagangan emas, simpan-pinjam emas, serta layanan penitipan emas akan membuka peluang besar bagi industri keuangan nasional. Bahkan, berdasarkan perkiraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai tambah yang dihasilkan dari industri emas ini dapat mencapai Rp30 triliun hingga Rp50 triliun.

Selain sebagai alat investasi, emas juga digunakan dalam berbagai sektor industri seperti elektronik, instrumen kesehatan, dan perhiasan, sehingga pemanfaatan yang lebih luas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan potensi ini, Bank Emas tidak hanya akan menjadi institusi penyimpanan, tetapi juga dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi sektor riil.

Senada dengan pendapat Doddy, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai bahwa prospek Bank Emas sangat besar di masa depan. Hal ini karena emas telah lama menjadi salah satu alternatif investasi yang diminati masyarakat. Dalam jangka panjang, nilai emas cenderung meningkat, menjadikannya sebagai instrumen keuangan yang lebih stabil dibandingkan mata uang yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Oleh karena itu, Bank Emas dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional dan menambah kepercayaan masyarakat dalam menyimpan kekayaannya di dalam negeri. Keberadaan Bank Emas juga diyakini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam investasi berbasis emas, sehingga memperkuat struktur perekonomian berbasis aset riil.

Trioksa juga menekankan bahwa perbankan atau lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai bullion bank harus memperhatikan sistem keamanan dalam penyimpanan emas. Kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keaslian emas yang mereka simpan akan menjadi faktor utama dalam kesuksesan Bank Emas. Oleh sebab itu, penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah serta OJK diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional Bank Emas berjalan dengan baik dan aman. l dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan OJK, Agusman, menegaskan bahwa usaha bulion akan memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional jika dikelola dengan baik. Salah satu keuntungan utama dari sistem ini adalah pengumpulan emas dalam bentuk dana pihak ketiga, yang kemudian dapat diintermediasikan ke sektor riil sebagai instrumen kredit dengan skema bunga dalam bentuk emas. Dengan demikian, emas tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi juga berperan sebagai alat penggerak ekonomi. Sistem ini memungkinkan emas yang tersimpan di bank untuk memberikan manfaat langsung kepada dunia usaha, sekaligus meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selama ini, aktivitas ekonomi di sektor emas lebih banyak berkutat pada gadai, jual beli, dan penitipan emas yang belum memberikan dampak luas terhadap sektor lain. Namun, dengan intermediasi yang dilakukan oleh Bank Emas, emas dapat digunakan sebagai jaminan bagi kredit produktif yang akan mendorong pertumbuhan sektor riil. Efek berganda dari kebijakan ini diperkirakan akan semakin meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Jika dikelola dengan optimal, Bank Emas dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang selama ini dihadapi, termasuk defisit transaksi berjalan dan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Ke depan, Bank Emas diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama dalam memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, regulasi yang jelas dari OJK, serta kepercayaan masyarakat, Bank Emas akan membawa dampak positif yang signifikan dalam memperkuat nilai rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Langkah ini tidak hanya menjadi pencapaian penting dalam sektor keuangan, tetapi juga sebagai bukti bahwa Indonesia mampu mandiri dalam mengelola kekayaan sumber daya alamnya secara optimal. Dengan strategi yang tepat, Bank Emas dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.

)* Pengamat Ilmu Ekonomi

Meningkatkan Cadangan Nasional, Bank Emas Perkuat Keuangan Indonesia

Oleh: Fila Saputri )*

Sejak diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada 26 Februari lalu, Bank Emas Pegadaian semakin menarik perhatian masyarakat, terutama dalam layanan Deposito Emas. Dalam satu hari, saldo Deposito Emas Pegadaian melonjak drastis dari 300 kg menjadi lebih dari 400 kg. Hal ini menunjukkan antusiasme publik dalam memanfaatkan instrumen investasi berbasis emas yang aman dan menguntungkan.

Menurut data PT Pegadaian menyebut bahwa hanya dalam dua minggu sejak diluncurkan, Deposito Emas telah mencapai 300 kg atau setara dengan Rp500 miliar. Dengan peresmian oleh Presiden, diperkirakan minat masyarakat akan terus meningkat. Masyarakat tidak hanya memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai emas, tetapi juga mendapatkan imbal hasil dari deposito yang mereka simpan di Bank Emas Pegadaian.

Bank Emas Pegadaian menawarkan berbagai keunggulan dalam layanan Deposito Emas. Keamanan menjadi prioritas utama karena setiap emas yang disimpan diasuransikan. Selain itu, tenor deposito yang fleksibel dan imbal hasil yang menarik menjadikannya pilihan investasi yang menjanjikan. Untuk dapat menikmati layanan ini, nasabah hanya perlu memiliki rekening Tabungan Emas Pegadaian, meningkatkan akun menjadi premium melalui aplikasi Pegadaian Digital versi terbaru, serta bertransaksi dengan minimal 5 gram emas.

Sebagai bagian dari induk usaha Pegadaian, Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan keyakinannya bahwa kehadiran Bank Emas Pegadaian akan semakin mendekatkan masyarakat pada solusi finansial berbasis emas yang aman dan menguntungkan. Bank Emas ini memungkinkan masyarakat untuk menyimpan emas dengan jaminan keamanan serta mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Pemerintah menempatkan pendirian Bank Emas sebagai salah satu prioritas dalam visi Asta Cita. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tonggak penting dalam sejarah ekonomi nasional, mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia. Dengan adanya Bank Emas, negara tidak hanya mampu mengelola cadangan emas secara lebih optimal, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem industri emas dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada penyimpanan emas di luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah emas dalam negeri, memperkuat sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia memiliki cadangan emas sebesar 2.600 ton, sementara sekitar 1.800 ton emas beredar di masyarakat. Dengan sistem perbankan emas yang terstruktur, potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan stabilitas keuangan negara. Selain sebagai simpanan, emas juga dapat dijadikan jaminan maupun sumber pembiayaan bagi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam, Kegiatan Usaha Bulion yang dikelola melalui Bank Emas diharapkan dapat mengoptimalkan produksi emas dalam negeri. Produksi emas dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik yang dikelola oleh Freeport diproyeksikan meningkat hingga 50-60 ton per tahun. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor emas serta meningkatkan cadangan emas nasional secara signifikan.

Dampak ekonomi dari inisiatif ini sangat besar. Implementasi Kegiatan Usaha Bulion diprediksi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga Rp245 triliun, menarik investasi senilai Rp47,4 triliun, serta meningkatkan peredaran uang sebesar Rp156 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, peran Bank Emas tidak hanya terbatas pada penyimpanan emas, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa emas yang beredar di masyarakat masih sangat besar, mencapai 1.800 ton. Banyak masyarakat yang masih menyimpan emas secara konvensional, seperti di rumah atau tempat tersembunyi lainnya. Dengan adanya Bank Emas, masyarakat kini memiliki alternatif penyimpanan yang lebih aman dan menguntungkan. Erick menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat agar mereka mau memasukkan emasnya ke dalam sistem keuangan formal yang terjamin keamanannya.

Peluncuran Bank Emas juga bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi yang stabil. Melalui layanan seperti tabungan emas, gadai emas, deposito emas, hingga perdagangan emas, Bank Emas membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan emas yang lebih profesional.

Selain Pegadaian, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga turut serta dalam implementasi layanan bank emas ini. Keikutsertaan berbagai lembaga keuangan dalam pengelolaan emas diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih solid bagi industri emas nasional. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan emas global, dan langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam yang dimiliki.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa visi Asta Cita yang dicanangkan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga untuk memastikan inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan kebijakan yang mendukung industri emas nasional, pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan Bank Emas menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi negara serta menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk mengelola kekayaannya secara lebih optimal.

)* Pengamat Bidang Ekonomi

Pemerataan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Bank Emas

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pemerataan ekonomi melalui pembentukan bank emas atau bullion bank. Dalam acara peresmian tersebut Presiden Prabowo mengaku mengatakan membentuk Bank Emas agar mengantisipasi aliran emas Indonesia ke luar negeri.

“Peresmian layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah republik yang kita cintai,” ujar Prabowo saat meresmikan Bank Emas.

Prabowo menambahkan, Indonesia yang memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia, untuk pertama kalinya memiliki bank emas.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa bank emas ini dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.

“Dari sisi ekonomi, bank emas berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp245 triliun serta menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja,” ujar Erick dalam keterangannya baru-baru ini.

Selain itu, Erick menekankan bahwa bank emas akan memperkuat hilirisasi ekosistem emas nasional.

Masyarakat nantinya dapat melakukan berbagai transaksi seperti penitipan emas, perdagangan, simpanan, dan pembiayaan berbasis emas.

Dengan kebijakan ini, Erick optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen. “Hilirisasi emas di Indonesia memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat,” tambahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melihat bahwa pembentukan bank emas dapat meningkatkan likuiditas keuangan, menjaga stabilitas ekonomi, serta menjembatani keseimbangan antara pasokan dan permintaan emas di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan, “Potensi emas dalam negeri ini dapat dimobilisasi ke dalam sistem keuangan dan dimonetisasi melalui usaha bulion.”

Menurut data U.S. Geological Survey, Indonesia merupakan negara penghasil emas terbesar kedelapan dengan produksi tahunan mencapai 110 ton pada 2023. Cadangan emas Indonesia juga berada di peringkat keenam dunia dengan total 2.600 ton.

Sementara itu, pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menilai bahwa keberadaan bank emas akan membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, bullion bank dapat mendorong diversifikasi produk keuangan, seperti kredit berbasis emas dan obligasi emas, serta meningkatkan inovasi di sektor keuangan berbasis komoditas.

“Hal ini akan memperkuat stabilitas pasar domestik, terutama di tengah gejolak ekonomi global,” ujar Arianto dalam wawancara dengan Antara.

Arianto juga menambahkan bahwa bank emas berpotensi meningkatkan diversifikasi cadangan devisa Indonesia, memperkuat daya saing industri tambang lokal, serta memberdayakan sektor pertambangan nasional. Dengan keterhubungan ke pasar internasional, bank emas dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku industri Indonesia dalam perdagangan emas global.

“Selain itu, bullion bank dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan emas dunia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sumber daya alam lokal,” katanya.

Peluncuran Bank Emas Sebagai Langkah Besar Menuju Kedaulatan Finansial Indonesia

JAKARTA – Indonesia kini resmi memiliki layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Hari ini, menjelang 80 tahun kemerdekaan kita, dengan bangga saya sampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia yang memiliki cadangan emas keenam terbesar di dunia kini memiliki bank emas,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Layanan bank emas ini diharapkan dapat mempercepat tabungan emas masyarakat, meningkatkan cadangan emas negara, serta memperkuat stabilitas moneter.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa inisiatif ini berpotensi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp245 triliun, menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru, serta menghemat devisa negara dengan memastikan emas diproses dan disimpan di dalam negeri.

“Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita,” tambahnya.

Ekonom dari Bina Nusantara University (Binus), Moch. Doddy Ariefianto, menyatakan bahwa dengan cadangan emas yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan ekosistem emas melalui bank emas ini.

Menurutnya, meskipun transaksi emas telah meluas, peran intermediasi emas secara wholesale masih sangat terbatas, dan Bank Syariah Indonesia dapat memainkan peran besar dalam sektor ini.

“Emas sering digunakan sebagai instrumen lindung nilai, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dengan adanya bank emas, BSI dapat memobilisasi emas yang dimiliki masyarakat sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Investor PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), Thendra Chrisnanda, menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam bisnis emas, mengingat negara ini merupakan produsen emas terbesar ketujuh di dunia.

Namun, Indonesia masih berada di rantai nilai bawah, dengan ekspor emas dore sekitar USD5 miliar dan impor emas batangan sekitar USD2 miliar per tahun.

Dengan adanya bank emas, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi tersebut dan berperan lebih besar dalam ekosistem bisnis emas global.

Kehadiran bank emas diprediksi akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar Rp245 triliun, investasi sebesar Rp47,4 triliun, dan peredaran uang sekitar Rp156 triliun. Bank emas juga diharapkan dapat meningkatkan investasi emas di kalangan masyarakat maupun institusi.

Thendra Chrisnanda, menjelaskan bahwa peluang utama bisnis emas terletak pada tingginya permintaan emas batangan fisik serta kenaikan harga emas di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

“Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, emas tetap menjadi safe haven yang diminati banyak pihak,” pungkasnya.

Korupsi Minyak Terbongkar, Pemerintah Buktikan Komitmen Bersihkan Mafia Energi

Oleh : Nara Cahyani )*

Korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun akhirnya berhasil terbongkar. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusan dalam membersihkan mafia energi yang selama ini menggerogoti keuangan negara.

Pengungkapan kasus ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di sektor energi, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan kebocoran anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit.

Muhammad Kerry Adrianto Riza, seorang pengusaha yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam industri minyak, ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Riza terlibat dalam skema korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah fantastis.

Ia juga diketahui menduduki berbagai jabatan strategis, termasuk Komisaris Utama GAP Capital dan Presiden Direktur beberapa perusahaan besar lainnya. Kasus ini semakin mempertegas bagaimana kekuatan oligarki di sektor energi bisa merugikan negara jika tidak dikendalikan dengan tegas. Selain itu, skandal ini mengungkap bagaimana permainan licik yang dilakukan oleh jaringan mafia energi untuk memanipulasi tata kelola minyak demi kepentingan pribadi.

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara yang berlangsung pada periode 2018 hingga 2023 ini.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menyatakan bahwa tim telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menjerat para pelaku. Sebanyak 96 saksi, dua ahli, serta 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik telah diperiksa untuk mengungkap skema korupsi yang berlangsung bertahun-tahun tersebut. Dengan fakta-fakta yang semakin terungkap, pemerintah membuktikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik kejahatan keuangan yang merugikan negara.

Penindakan terhadap para pelaku korupsi di sektor energi ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam memberantas praktik kotor di berbagai sektor. Sebelumnya, kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan gratifikasi puluhan miliar oleh pejabat pajak menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan membiarkan praktik korupsi terus berlangsung.

Langkah ini sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa tidak ada lagi ruang bagi mafia energi untuk beroperasi di Indonesia. Upaya pembersihan yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem industri energi yang lebih sehat dan bebas dari korupsi.

Pengamat politik Iwan Setiawan menilai bahwa keberhasilan pemerintah dalam membongkar berbagai kasus besar menandakan tekad kuat dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas.

Sejak awal pemerintahan, berbagai kasus korupsi bernilai triliunan rupiah berhasil diungkap, termasuk skandal izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan PT Asset Pacific serta kasus impor gula yang mencuat ke publik.

Upaya bersih-bersih ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak hanya memberikan janji, tetapi juga bertindak nyata untuk menegakkan hukum. Dengan komitmen seperti ini, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan sistem tata kelola energi yang lebih efisien dan bebas dari intervensi pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

Menurut Iwan, langkah tegas yang diambil pemerintah merupakan peringatan bagi para pejabat dan pemangku kepentingan agar tidak bermain-main dengan uang rakyat. Keberhasilan dalam mengungkap skema korupsi ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung kebijakan antikorupsi yang diterapkan pemerintah demi menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan bersih dari kepentingan pribadi. Lebih dari sekadar penindakan, menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa sistem pengawasan diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak akan pernah surut. Dengan dukungan koalisi yang solid, ia bertekad menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sektor strategis seperti energi, pertanian, dan teknologi menjadi fokus utama dalam memastikan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih bijaksana dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Prabowo juga menegaskan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi, tanpa memandang status atau jabatan, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Langkah tegas yang dilakukan pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi di sektor energi ini membuktikan bahwa era impunitas bagi mafia minyak telah berakhir. Ke depan, tantangan yang lebih besar menanti, yakni memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi berulang serta membangun sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional.

Dengan semakin ketatnya pengawasan dan ketegasan dalam penegakan hukum, harapan akan sektor energi yang bersih dan bebas dari mafia semakin nyata di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Melalui tindakan konkret dan sistematis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan sektor energi yang lebih profesional, efisien, serta berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas. (*)

)* Penulis adalah pengamat hukum