Monthly Archives: Maret 2025

Oleh : Raditya Akbar )*

Judi daring kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, menyeret banyak individu ke dalam jurang kehancuran finansial dan sosial. Anggota DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang (JFK) tanpa lelah mengingatkan masyarakat untuk menjauhi perjudian daring karena dampaknya yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang terjerat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang membuat judi online semakin mudah diakses. Dengan hanya sekali klik pada tautan iklan yang muncul di ponsel, seseorang bisa terjebak dalam siklus permainan yang tidak menguntungkan. JFK menegaskan bahwa perjudian daring tidak pernah memberikan keuntungan nyata bagi pemainnya. Awalnya, para pemain memang sering diberi kemenangan kecil untuk membangun ketergantungan, tetapi pada akhirnya mereka tetap kalah. Ini adalah strategi yang telah diatur sedemikian rupa oleh penyedia situs untuk memastikan keuntungan sepenuhnya berada di tangan mereka.

Salah satu modus operandi yang paling umum dalam judi daring adalah sistem deposit pulsa. Dengan nominal yang kecil, banyak orang tergoda untuk mencoba, tetapi jika terus dilakukan, jumlah kerugian akan semakin besar. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah berupaya menertibkan ribuan situs judi daring serta menangkap beberapa pelaku yang terlibat dalam operasionalnya. Namun, permasalahan utama terletak pada penggunaan kartu SIM prabayar yang sering kali disalahgunakan. JFK mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi terkait pendaftaran kartu SIM, termasuk penerapan e-SIM yang mewajibkan aktivasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

JFK menegaskan bahwa pihaknya bersama DPR RI akan segera membahas regulasi terkait dalam rapat dengan Kementerian Komdigi. Jika pemerintah benar-benar serius dalam memberantas judi daring, maka sistem verifikasi pengguna harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan identitas. Upaya ini akan membantu memutus mata rantai perjudian daring yang semakin merajalela.

Praktisi komunikasi, Dr. Niken Widyastuti, turut menyoroti bahwa judi online telah menjadi fenomena global yang didukung oleh perkembangan teknologi. Ia menjelaskan bahwa para pemain sering kali terjebak dalam ilusi keberuntungan. Kemenangan kecil di awal permainan mendorong mereka untuk bertaruh lebih besar dengan harapan memperoleh keuntungan lebih banyak. Namun, pada akhirnya, mereka justru mengalami kerugian besar. Inilah yang menyebabkan ketergantungan terhadap judi daring semakin meningkat.

Dampak negatif dari judi daring sangat luas, mulai dari perubahan perilaku, tindakan kriminal seperti pencurian, hingga keretakan dalam keluarga. Banyak kasus di mana seseorang yang awalnya memiliki kepribadian baik berubah drastis menjadi agresif dan tidak jujur. Secara psikologis, judi daring juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental, menyebabkan kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosional. Lebih jauh, aktivitas ini juga berkontribusi pada kerugian ekonomi negara, karena aliran dana ke platform ilegal tidak bisa dikontrol.

Sementara itu, AKP Joko Aprianto Saputro, sebagai praktisi hukum, mengingatkan bahwa judi daring bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang berat. Para pelaku bisa dikenai ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran bahwa tidak ada keuntungan dalam judi daring. Semua hanya ilusi yang berujung pada kehancuran hidup.

Judi online sejatinya bukan sekadar permainan keberuntungan, melainkan sebuah bentuk penipuan yang terstruktur dan sistematis. Banyak platform judi daring didesain untuk membuat pemain merasa memiliki peluang menang, padahal semuanya telah diatur oleh sistem algoritma yang menguntungkan pihak penyelenggara. Pemain mungkin akan mengalami kemenangan kecil di awal sebagai umpan, tetapi dalam jangka panjang, mereka akan terus mengalami kekalahan hingga kehilangan seluruh uangnya. Ini adalah taktik manipulatif yang membuat para korban semakin kecanduan dan sulit berhenti.

Selain itu, banyak situs judi online beroperasi secara ilegal dan tidak memiliki regulasi yang jelas. Para pemain yang mengalami kerugian besar sering kali tidak memiliki jalur hukum untuk mendapatkan kembali uang mereka. Bahkan, beberapa situs secara terang-terangan menipu dengan tidak membayar kemenangan yang seharusnya didapatkan pemain. Celah ini semakin diperparah dengan penggunaan identitas palsu, rekening fiktif, dan transaksi yang sulit dilacak.

Judi daring juga sering dikaitkan dengan pencucian uang, di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk membiayai operasional situs-situs tersebut. Dengan kata lain, setiap kali seseorang bermain judi online, mereka secara tidak langsung berkontribusi terhadap aktivitas ilegal yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa judi online bukan sekadar permainan, melainkan perangkap yang telah dirancang untuk menipu dan merugikan para pemainnya.

Untuk mencegah dampak buruk judi daring, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan menghindari aktivitas tersebut. Komunikasi dalam keluarga harus diperkuat agar anak-anak dan remaja tidak mudah terjerumus. Kegiatan positif seperti olahraga dan aktivitas sosial harus lebih banyak digalakkan sebagai alternatif. Dengan demikian, judi daring tidak lagi memiliki ruang untuk berkembang, dan generasi masa depan bisa terbebas dari dampak buruknya.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Imanuel Wanggai*

Konflik yang terus berulang di Papua kembali menunjukkan wajah kejamnya dengan insiden penyerangan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Kejadian tragis ini bukan hanya merenggut nyawa seorang guru, tetapi juga mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Organisasi Papua Merdeka (OPM), semakin menunjukkan tindakan yang bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, kondisi keamanan di Yahukimo saat ini telah terkendali setelah aparat bertindak cepat menangani situasi. Pemerintah pun telah menyalurkan santunan kepada keluarga korban dan memastikan layanan pendidikan serta kesehatan segera kembali beroperasi. Namun, kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat. Bagaimana mungkin masyarakat bisa merasa aman jika tenaga pendidik yang datang dengan niat mulia justru menjadi sasaran kekerasan.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan OPM terhadap tenaga pendidik adalah bentuk pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Kekerasan ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghambat akses pendidikan bagi anak-anak Papua. Dengan membunuh seorang guru, OPM secara langsung menghilangkan kesempatan bagi generasi muda Papua untuk mendapatkan ilmu dan membangun masa depan yang lebih baik. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan serius yang dapat berdampak luas bagi masyarakat Papua.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Rahmadani, mengutuk keras aksi keji ini sebagai upaya menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan. Menurutnya, tenaga medis dan guru adalah pejuang kemanusiaan yang tidak seharusnya menjadi korban dalam konflik bersenjata. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pendeta Yones Wenda, tokoh agama Papua, yang menegaskan bahwa tindakan OPM bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif keagamaan, membunuh manusia adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, sebagaimana tercantum dalam kitab suci.
Pendeta Yones Wenda mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menghargai para tenaga kesehatan dan pendidik yang telah berkorban demi kemajuan daerah mereka. Jika masyarakat terus terpecah dan tidak melindungi mereka yang berusaha membantu, Papua akan terus terjebak dalam siklus kekerasan yang tidak berkesudahan. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kekerasan harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Upaya pemerintah untuk memulihkan layanan pendidikan dan kesehatan di Yahukimo patut diapresiasi. Langkah cepat yang diambil oleh Kemendikdasmen dan Kementerian Kesehatan, bersama dengan aparat keamanan, menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa hak dasar masyarakat Papua tetap terpenuhi meskipun berada dalam kondisi sulit. Diperlukan strategi jangka panjang untuk memastikan stabilitas, mulai dari pendekatan dialogis hingga penguatan ekonomi dan pendidikan.

Peran tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam meredam konflik sangat penting. Mereka harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat lokal agar solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendekatan militeristik saja tidak cukup; pendekatan sosial dan budaya juga harus menjadi bagian dari strategi penanganan konflik di Papua.
Masyarakat Papua perlu disadarkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hak mereka yang tidak boleh dirampas oleh kelompok bersenjata. Guru dan tenaga medis adalah aset berharga yang harus dijaga, bukan dijadikan sasaran kekerasan. Jika Papua ingin maju, maka anak-anaknya harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan itu hanya bisa terwujud jika tenaga pendidik dan kesehatan merasa aman dalam menjalankan tugasnya.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, juga mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh propaganda yang disebarkan oleh OPM. Masyarakat harus bersatu dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerahnya. Sikap proaktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah hingga warga sipil, sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kekerasan yang terus berulang di Papua.
Tragedi di Yahukimo seharusnya menjadi momentum untuk refleksi bersama bahwa konflik bersenjata tidak membawa keuntungan bagi siapa pun. Masa depan Papua hanya bisa dibangun dengan kerja sama, bukan dengan peluru dan kekerasan. Semua pihak—pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Papua sendiri—harus berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan.

Dengan pendekatan yang tepat, Papua dapat keluar dari bayang-bayang konflik dan berdiri sejajar dengan daerah lain sebagai wilayah yang damai, sejahtera, dan penuh harapan.

*Penulis merupakan mahasiswa orang asli Papua

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 dalam kondisi aman dan terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi serta stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat selama bulan Ramadan dan Lebaran.Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi cukup Lebaran.“Pangan pada tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, enam hari menjelang Lebaran tersedia dengan cukup stok barang,” ujar Zulhas.Ia juga memastikan bahwa harga pangan tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang stabil.Sementara itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa harga barang kebutuhan pokok secara nasional jelang Idulfitri relatif stabil, meskipun beberapa komoditas masih berada di atas harga acuan. Untuk meningkatkan konsumsi nasional selama Ramadan dan Lebaran 2025, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan berbagai program, seperti “Friday Mubarak” yang berlangsung pada 28 Februari hingga 28 Maret, “Belanja Online Produk Lokal” dari 25 Februari hingga 3 April 2025, serta “Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran” pada 14 hingga 30 Maret 2025.Di sektor energi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI turut berperan dalam kelancaran arus mudik dengan memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan tepat waktu. Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menegaskan bahwa selain fokus pada angkutan penumpang selama periode mudik, KAI juga memiliki peran penting dalam distribusi BBM ke berbagai daerah di Indonesia.“Selain fokus pada angkutan mudik dengan kereta api, KAI juga berperan aktif dalam memastikan kelancaran arus mudik secara keseluruhan dengan menjamin distribusi BBM yang aman dan tepat waktu,” ujar Anne.Untuk mendukung distribusi BBM, KAI bekerja sama dengan Pertamina dalam mengoperasikan 16 perjalanan kereta api setiap harinya yang menghubungkan berbagai depo BBM. Beberapa rute di Sumatera meliputi Labuan-Kisaran dan Siantar di Sumatera Utara, serta Kertapati-Lubuk Linggau dan Lahat-Baturaja di Sumatera Selatan. Sementara itu, di Pulau Jawa, rute distribusi BBM meliputi Stasiun Benteng Surabaya ke Madiun dan Malang, Stasiun Cilacap ke Stasiun Rewulu Bantul hingga Madiun, serta Stasiun Maos di Cilacap ke Stasiun Tegal.Anne menambahkan bahwa KAI terus meningkatkan koordinasi dengan Pertamina dan pihak-pihak terkait guna memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan Lebaran.Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak terkait, masyarakat diharapkan dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang tanpa khawatir terhadap ketersediaan pangan dan BBM. Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga serta distribusi logistik untuk memastikan kondisi tetap kondusif hingga pasca-Lebaran 2025. [-red]

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan tegas memastikan bahwa tidak ada nama titipan dalam struktur kepengurusan lembaga tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, dalam pengumuman resmi terkait jajaran lengkap pengurus.
“Kami pastikan tidak ada satu pun dari nama-nama tersebut yang merupakan nama titipan,” tegas Rosan dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa proses seleksi tim pengurus Danantara telah melalui tahapan yang sangat panjang dan ketat. Bahkan, sejumlah calon pengurus masih terikat dengan tempat kerja lama, dan beberapa di antaranya merupakan warga negara asing.
“Proses ini mungkin tidak berjalan dengan mudah. Tapi, yang membuat kami lega, tidak ada entertain,” jelas Rosan.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan dengan mematuhi arahan dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menegaskan agar tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari partai politik.
“Arahan Pak Prabowo, tidak ada titipan, tidak ada orang presiden. Jadi itu memang mengikuti undang-undang yang ada. Tidak ada, mohon maaf, tidak ada nama dari parpol,” tambah Rosan.
Dukungan atas transparansi dan profesionalisme Danantara juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahlil menekankan bahwa tidak ada satu pun nama titipan dari Presiden Prabowo Subianto dalam struktur kepemimpinan Danantara. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa Danantara berkomitmen untuk dikelola secara profesional dan kredibel.
“Badan pengelola investasi yang harus dilakukan secara profesional dan kredibel. Saking profesional kredibelnya, Pak Prabowo aja tidak menitipkan orang satu pun. Itu dilakukan betul-betul secara profesional,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti integritas dan reputasi tokoh-tokoh yang mengisi kepengurusan Danantara. Menurutnya, mereka adalah individu-individu yang memiliki pengalaman dan kemampuan mumpuni dalam pengelolaan dana investasi.
“Bahwa ada tokoh-tokoh yang menjadi bagian daripada kepengurusan, saya pikir itu tokoh-tokoh yang berintegritas, orang-orang yang profesional, yang sudah barang tentu punya reputasi, punya integritas, dan punya kemampuan,” tambah Bahlil.
Dengan adanya penegasan dari kedua tokoh penting tersebut, publik diharapkan semakin yakin terhadap kredibilitas dan profesionalisme BPI Danantara dalam mengelola investasi nasional. Transparansi yang dikedepankan diharapkan mampu menciptakan kepercayaan yang kuat terhadap lembaga ini, sekaligus membuktikan bahwa Danantara benar-benar bebas dari intervensi politik dan kepentingan tertentu.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi yang lebih profesional dan strategis. Salah satu bukti konkret dari upaya ini adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang kini semakin mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa Danantara memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas ekonomi nasional.
“Dengan kepemimpinan yang solid serta didukung oleh para profesional terbaik di bidangnya, Danantara berpotensi besar menjadi instrumen utama dalam pengelolaan aset negara dan investasi strategis. Ini merupakan langkah maju bagi Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyoroti strategi pemerintah dalam memastikan investasi Danantara berdampak luas.
“Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada pemilihan proyek yang tepat. Dengan fokus pada infrastruktur, energi hijau, dan industri strategis, kita bisa melihat dampak positifnya dalam beberapa tahun ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, Danantara telah aktif dalam proyek pembangunan jalan tol, pengembangan energi terbarukan, serta pengelolaan kawasan industri hijau.
“Dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan, Danantara tidak hanya meningkatkan nilai aset negara tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Tauhid.
Selain itu, Danantara juga memiliki peran dalam menarik investasi asing yang berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional.
“Kita melihat tren positif dalam masuknya investor asing yang percaya pada stabilitas ekonomi Indonesia. Danantara berperan dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan,” kata Tauhid.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, Danantara siap menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi nasional, memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. [edRW]

Oleh : Gavin Asadit )*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menjadi sorotan publik sejak pembentukannya pada 24 Februari 2025. Sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengelola aset negara secara optimal, Danantara menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu koncoisme dan penempatan individu titipan dalam struktur organisasinya. Namun, berbagai langkah telah diambil untuk memastikan bahwa pengurus Danantara berasal dari kalangan profesional dan independen.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pembentukan tim Danantara. Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Danantara pada awal Maret 2025, Presiden menekankan agar pemilihan anggota tim didasarkan pada kompetensi dan integritas, tanpa adanya intervensi atau titipan dari pihak manapun. Prabowo menegaskan bahwa tim harus diisi oleh individu-individu yang memiliki kredibilitas tinggi, bukan sekadar orang-orang dekat yang mengandalkan koneksi.

Sementara itu, menurut Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Badan Pelaksana Danantara, Presiden memberikan arahan yang sangat jelas bahwa seleksi harus dilakukan dengan ketat dan tidak boleh ada titipan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam memastikan bahwa Danantara dikelola oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya.

Danantara dipimpin oleh individu-individu dengan rekam jejak yang solid di bidangnya. Rosan Perkasa Roeslani, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi serta memiliki pengalaman luas di sektor investasi, dipercaya sebagai CEO Danantara. Pandu Sjahrir, Managing Partner di Indies Capital dan pendiri AC Ventures, ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana Bidang Investasi (CIO). Sementara itu, Dony Oskaria, dengan latar belakang di sektor operasional, menjabat sebagai Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO). Keputusan untuk menempatkan mereka dalam posisi strategis menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mengedepankan profesionalisme dibandingkan dengan faktor kedekatan politik.

Untuk memperkuat kredibilitas dan jaringan internasional, Danantara juga melibatkan sejumlah tokoh global sebagai penasihat. Di antaranya adalah investor miliarder Ray Dalio, ekonom Jeffrey Sachs, dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif global dan meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Danantara. Langkah ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada sumber daya lokal, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan tokoh-tokoh dunia untuk memastikan pengelolaan investasi yang lebih profesional dan optimal.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus diisi oleh orang-orang profesional karena pembentukan Danantara sebagai suatu langkah yang sangat strategis. Aset yang dikelola oleh Danantara diyakini bisa ditingkatkan hingga 5-6 kali lipat, mengingat dana akan diinvestasikan kepada proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira juga berharap kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang mengelola aset negara secara profesional dan transparan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di isi oleh pengurus Danantara yang harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

Sebagai langkah nyata untuk memastikan transparansi dalam rekrutmen, Danantara menggandeng perusahaan perekrutan profesional (headhunter) serta melibatkan penasihat dari dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu yang bergabung memiliki reputasi baik, rekam jejak profesional yang terbukti, dan keahlian di bidangnya. Rosan menambahkan bahwa daftar nama kandidat beserta curriculum vitae mereka telah diserahkan kepada Presiden untuk ditinjau. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan dengan sangat ketat dan transparan, sehingga tidak ada ruang bagi praktik nepotisme atau kepentingan tertentu dalam rekrutmen pengurus Danantara.

Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk memastikan profesionalisme dalam tubuh Danantara, tantangan tetap ada. Kekhawatiran mengenai potensi intervensi politik dan transparansi pengelolaan aset masih menjadi perhatian. Namun, dengan komitmen dari pimpinan Danantara dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan lembaga ini dapat beroperasi secara independen dan profesional, sesuai dengan tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara demi kesejahteraan rakyat. Publik juga diharapkan terus mengawasi kinerja Danantara agar tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.

Secara keseluruhan, upaya Danantara dalam membangun struktur organisasi yang transparan dan profesional menunjukkan keseriusan dalam menepis isu koncoisme dan penempatan individu titipan. Dengan melibatkan para profesional berpengalaman dan tokoh internasional, Danantara diharapkan mampu menjadi lembaga investasi yang kredibel dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Dengan struktur organisasi yang diisi oleh individu-individu yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi, Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi pengelola investasi yang sukses dan membawa manfaat bagi negara serta masyarakat luas. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan untuk tidak mudah mempercayai informasi atau isu-isu yang tidak benar atau hoaks mengenai komposisi pengurus Danantara.

)* Penulis adalah Pemerhati ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengumumkan susunan pengurus lengkapnya pada 24 Maret 2025 lalu. Peluncuran susunan pengurus tersebut dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan. Struktur lengkap pengurus BPI Danantara tidak hanya diisi oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi ada juga sejumlah Warga Negara Asing (WNA). Pemilihan berbagai pengurus Danantara ini telah berdasarkan rekam jejak profesionalitas dan bebas dari muatan politis.

Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan besar seperti Danantara menghadapi tantangan besar dalam mengelola aset mereka secara efisien. Aset yang dimiliki oleh perusahaan besar tidak hanya bernilai tinggi tetapi juga sangat beragam, mulai dari properti, mesin, kendaraan, hingga aset tidak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan, penurunan nilai aset, atau bahkan kerugian finansial yang signifikan.

Untuk menghindari risiko tersebut, Danantara mempercayakan pengelolaan asetnya kepada tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam manajemen aset, strategi investasi, serta pemeliharaan aset jangka panjang.

BPI Danantara telah resmi menjadi dana investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) dengan dana kelolaan hingga Rp 15.000 triliun. Pengelolaan aset besar oleh BPI Danantara merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan profesionalisme tinggi. Dengan strategi yang tepat dalam pencatatan, pemeliharaan, investasi, serta pemanfaatan teknologi, badan pengelola investasi ini dapat memastikan bahwa asetnya terus berkembang dan memberikan manfaat optimal.

BPI Danantara berkomitmen mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, akuntabilitas, serta transparansi dalam menjalankan bisnisnya. Di tengah dinamika gejolak pasar, pengumuman pengurus Danantara itu diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan pelaku pasar.

Dari susunan yang diumumkan, Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, didampingi Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO). Dewan Pengawas diisi oleh nama-nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Muliaman Hadad, dan Sri Mulyani Indrawati. Untuk posisi Pengarah Danantara diduduki oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sementara itu, Dewan Penasihat mencakup tokoh internasional seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, hingga Thaksin Shinawatra.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan jajaran Danantara diisi oleh orang-orang yang profesional dan kredibel. Presiden Prabowo Subianto pun tidak menitipkan orang-orang untuk dimasukkan dalam jajaran Danantara. Sebagai lembaga investasi, Danantara harus dikelola secara profesional.

Bahlil mengatakan, Danantara diisi orang yang profesional dan kredibel agar menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bahlil tidak masalah jajaran Danantara diisi banyak tokoh-tokoh asing. Karena tokoh asing yang menjabat jajaran Danantara adalah orang-orang profesional.

Struktur kepengurusan yang diisi oleh para tenaga profesional berpengalaman dari dalam dan luar negeri ini mendapat apresiasi positif dari kalangan pelaku pasar dan pengamat ekonomi. Hal tersebut diyakini mampu menjaga kepercayaan pasar.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengatakan komposisi pengurus Danantara mampu memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar. Keberadaan Danantara dapat meningkatkan kapitalisasi pasar modal Indonesia melalui penggalangan dana investasi yang dilakukan secara profesional.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Hardjuno Wiwoho, turut memberikan pandangan optimistis, namun dengan catatan. Ia menyebut bahwa kepercayaan pasar terhadap Danantara akan bergantung pada tiga syarat utama. Korupsi harus diberantas, indeks persepsi korupsi Indonesia harus naik hingga setara dengan negara-negara maju dan modern. Hanya dengan itu rakyat bisa percaya bahwa Danantara benar-benar akan dikelola secara profesional.

Hardjuno menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset senilai lebih dari Rp15.000 triliun tersebut.

Sementara itu, Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan bahwa individu yang terpilih memiliki rekam jejak panjang serta keahlian di bidangnya.

Menurut Rully, penunjukan ini merupakan langkah yang tepat untuk membawa pengelolaan investasi nasional ke arah yang lebih profesional dan global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan aturan baru terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan, pada 24 Februari 2025. Peresmian badan ini dilakukan untuk mengelola investasi dan aset negara.

Dengan berdirinya Danantara, untuk pertama kalinya pengelolaan BUMN di Indonesia akan berada dalam satu holding besar. Dividen dari perusahaan-perusahaan negara akan dikelola secara terpusat oleh Danantara.

Peresmian Danantara menjadi tonggak baru pengelolaan investasi di Indonesia. Badan ini juga sebagai bagian dari Asta Cita, visi ekonomi Presiden Prabowo untuk mendorong investasi berkelanjutan dan inklusif demi pertumbuhan ekonomi.

Dengan mandat mengelola aset BUMN dan mendanai 20 proyek strategis nasional, Danantara diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, sekaligus menjaga kepercayaan pasar melalui tata kelola yang baik.

Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi internasional, BPI Danantara diharapkan dapat menjadi model baru bagi dana kekayaan negara yang tidak hanya berinvestasi pada aset, tetapi juga membangun masa depan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah memastikan pasokan energi nasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemantauan intensif guna memastikan ketersediaan energi selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.
“Saya sebagai Menteri ESDM telah melakukan peninjauan langsung selama hampir 10 hari terhadap kesiapan pasokan energi. Alhamdulillah, secara keseluruhan, stok BBM, listrik, elpiji, serta infrastruktur energi lainnya dalam kondisi baik dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa stok BBM yang tersedia saat ini cukup untuk 21 hari ke depan, sementara pasokan elpiji dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu bulan. Adapun stok energi untuk pembangkit listrik, termasuk batu bara, gas, dan BBM, diperkirakan mampu bertahan hingga 25 hari.
Di sektor kelistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memastikan sistem kelistrikan nasional tetap andal selama periode Lebaran 2025. Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan listrik, termasuk memastikan ketahanan stok bahan bakar pembangkit. Saat ini, pasokan batu bara berada pada level lebih dari 22 hari operasi pembangkit (HOP), gas mencapai 30 HOP, dan BBM tersedia untuk 20 HOP.
“PLN telah menyiagakan 69.000 personel yang akan bekerja selama 24 jam dalam tiga shift untuk memastikan sistem kelistrikan tetap beroperasi tanpa kendala. PLN juga menyiapkan 1.839 genset, 636 Uninterruptible Power Supply (UPS), serta sejumlah moda pendukung seperti mobil gardu bergerak, truk crane, dan ribuan kendaraan operasional guna mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi,” ujarnya.
Pemerintah juga meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna mendukung pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Bahlil menyebutkan bahwa jumlah SPKLU di beberapa wilayah strategis meningkat signifikan, seperti di Jawa Timur yang kini memiliki SPKLU setiap 26 kilometer di jalur tol, sementara di Jawa Tengah dan Yogyakarta tersedia setiap 20 kilometer.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pemerintah optimistis bahwa pasokan energi selama Lebaran 2025 akan berjalan lancar dan aman. Masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam penggunaan energi dan memastikan keamanan instalasi listrik di rumah masing-masing sebelum melakukan perjalanan mudik.

Jakarta – Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kini telah dapat diakses oleh publik melalui laman resmi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa naskah tersebut sebelumnya mengalami kendala teknis dalam proses publikasi, namun kini telah tersedia untuk dibaca masyarakat secara luas.
“Sudah, memang sempat ada masalah, tapi sekarang sudah bisa diakses. Coba tolong dibaca,” ujar Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan menekankan pentingnya transparansi dalam proses legislasi serta mengajak masyarakat untuk mencermati isi dari UU TNI yang telah disahkan. Menurutnya, kritik terhadap perubahan undang-undang seharusnya didasarkan pada pemahaman mendalam atas substansi yang terkandung di dalamnya.
“Apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya mencurigakan, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, ini harus kita telaah bersama. Jadi, mari kita sama-sama menahan diri dan membaca dokumen yang sudah tersedia di situs DPR,” tambahnya.
Keputusan untuk mengunggah dokumen UU TNI ke laman resmi DPR mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Publik kini memiliki kesempatan untuk melihat secara langsung perubahan yang dilakukan dalam revisi undang-undang tersebut. Hal ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut memastikan bahwa dokumen tersebut kini telah tersedia dalam menu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Dalam laman resmi DPR, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah berstatus “selesai,” dengan dokumen UU TNI yang dapat diunduh oleh masyarakat.
“Sebelumnya saya sudah meminta kesekretariatan untuk segera mengunggah draf final UU TNI. Saya juga telah mengirimkan draf tersebut kepada berbagai non-government organization (NGO) agar mereka bisa turut mengkaji dan memberikan masukan,” ujar Dasco.
Dengan kebijakan ini, DPR RI menegaskan komitmennya dalam membuka akses informasi bagi masyarakat. Publik kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mempelajari dan memahami perubahan regulasi yang berdampak pada sektor pertahanan nasional. Hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah dan DPR RI mengedepankan prinsip keterbukaan dalam perumusan kebijakan strategis.
Sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislasi, DPR RI berharap agar publik tidak hanya memberikan kritik berdasarkan asumsi, melainkan juga berdasarkan pemahaman terhadap isi dokumen yang telah dipublikasikan. Dengan demikian, diskusi yang berkembang di tengah masyarakat dapat lebih konstruktif dan berbasis pada fakta yang ada.
Kebijakan transparansi dalam revisi UU TNI ini sejalan dengan semangat reformasi dan demokrasi di Indonesia. Keterbukaan akses terhadap dokumen legislasi memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan nasional. Pemerintah dan DPR RI pun berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan dalam setiap tahapan legislasi guna memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
Dari sisi akademisi dan pakar hukum, transparansi dalam revisi UU TNI ini juga dinilai sebagai langkah maju dalam tata kelola negara yang baik. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rudi Santoso, menilai bahwa keterbukaan ini merupakan bentuk akuntabilitas legislatif yang seharusnya terus diterapkan pada pembahasan undang-undang lainnya.
“Dalam negara demokrasi, setiap regulasi yang dibuat harus terbuka untuk dikaji oleh publik. Keterbukaan ini bukan hanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional,” kata Dr. Rudi.
Selain itu, berbagai NGO dan kelompok masyarakat sipil turut memberikan apresiasi atas keterbukaan DPR dalam menyediakan dokumen UU TNI. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Pertahanan (LKSP), Andi Wijaya, menyatakan bahwa langkah ini merupakan contoh positif bagaimana keterbukaan informasi bisa menjadi standar dalam perumusan kebijakan strategis.
“Kami melihat ini sebagai upaya yang baik. Dengan dokumen yang terbuka, masyarakat dan pemangku kepentingan bisa melakukan kajian serta memberikan masukan yang objektif terhadap regulasi yang telah disahkan,” ujar Andi.
Lebih lanjut, DPR dan pemerintah diharapkan bisa menerapkan kebijakan transparansi ini dalam pembahasan undang-undang lainnya. Dengan demikian, partisipasi publik dapat terus meningkat dan demokrasi di Indonesia semakin matang.
Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawal kebijakan negara, termasuk dalam sektor pertahanan. Pemerintah, DPR, serta berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat terus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat agar segala regulasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara. [edRW]