Monthly Archives: April 2025

Surabaya — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini menjadi momen penting bagi berbagai elemen bangsa untuk kembali mempertegas komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Semangat kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan iklim kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa Hari Buruh adalah saat yang tepat untuk merenungkan kembali peran penting para pekerja dalam kemajuan industri nasional.

“Kami menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja. Peningkatan kesejahteraan buruh merupakan bagian yang sangat penting dalam memperkuat daya saing industri nasional,” ujarnya.

Menurut Didik, para pekerja bukan sekadar roda penggerak, tetapi merupakan elemen vital dalam ekosistem industri.

“Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja harus terus diupayakan secara berkesinambungan seiring dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, dari Kalimantan Selatan, peringatan May Day juga diwarnai dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan para pekerja. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, menghadiri acara pasar murah yang digelar di Lapangan Mapolresta Banjarmasin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk perayaan, tetapi juga aksi nyata dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pekerja.

“Peranan dan kedudukan para pekerja sangat menentukan pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka adalah tonggak utama dalam mempercepat pembangunan,” ungkap Supian HK.

Pasar murah tersebut menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan keluarga buruh.

Momentum May Day 2025 menjadi bukti bahwa kolaborasi antar ppihk dari pelaku industri hingga pejabat publik dapat melahirkan langkah nyata demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kelompok pekerja. Dengan menjunjung tinggi semangat solidaritas, penghargaan atas hak-hak buruh, serta upaya menciptakan kesejahteraan bersama, Indonesia bergerak menuju ekosistem kerja yang lebih manusiawi, adil, dan produktif.

Hari Buruh bukan sekadar seremoni, tetapi simbol dari harapan besar menuju keadilan sosial dan kemajuan ekonomi yang merata. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa bergandengan tangan memastikan setiap tetes keringat pekerja berbuah pada kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.

JAKARTA — Upaya keras Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas praktik judi daring mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pencapaian Polri dalam pengungkapan kasus judi daring sepanjang tahun 2024 layak diacungi jempol.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, memuji langkah tegas dan progresif Polri yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja luar biasa dalam menangani kasus-kasus perjudian digital yang kian meresahkan masyarakat.

“Polri sudah on the track dalam penegakan hukumnya. Agar pemberantasan judi daring lebih maksimal, kesuksesan Polri harus kita imbangi dengan langkah pencegahan yang masif pula,” katanya.

Haidar juga mengingatkan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum belum cukup jika tidak dibarengi dengan upaya pencegahan yang menyeluruh. Menurutnya, perjudian daring akan terus berkembang bila hanya dibebankan pada aparat penegak hukum saja.

“Kesuksesan Polri menegakkan hukum dalam kasus judi daring patut diapresiasi. Saya sependapat dengan PPATK, tingginya sentimen negatif terhadap Polri dijawab dengan prestasi,” ujarnya.

Berdasarkan data PPATK, perputaran uang dari aktivitas perjudian daring pada 2025 diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun, meningkat tajam dibandingkan Rp981 triliun pada 2024. Jumlah pemain pun diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, mayoritas dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Akibatnya, perjudian daring semakin gila-gilaan. Buktinya jumlah perputaran uang dari praktik ini mengalami kenaikan,” ungkap Haidar.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, turut mengakui efektivitas kinerja Polri dalam menindak kejahatan digital ini. Polri bahkan menyita berbagai barang bukti senilai lebih dari Rp61 miliar, termasuk tanah, bangunan, kendaraan mewah, perhiasan, perangkat elektronik, dan sejumlah rekening maupun emas batangan.

“Pemberantasan judi daring bukan hanya tugas Polri, melainkan tanggung jawab bersama demi menyelamatkan generasi bangsa. Seluruh elemen bangsa diharapkan bersinergi dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat sistem pencegahan,” tuturnya.

Data menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Polri berhasil mengungkap 1.611 kasus judi daring dengan jumlah tersangka mencapai 1.918 orang. Dari kasus-kasus tersebut, 343 berhasil diselesaikan, sementara sisanya masih dalam tahap penyidikan. Lebih dari itu, Polri juga telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap 126.448 situs perjudian daring yang dinilai merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.

Fakfak – Komandan Kodim (Dandim) 1803/Fakfak, Papua Barat, Letkol Inf Lukman Permana menggelar rapat koordinasi bersama puluhan pemuda dari organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) di Teras Kodim 1803/Fakfak. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan peringatan Hari Integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipusatkan pada 1 Mei 2025.

Dalam rapat tersebut, Letkol Inf Lukman memaparkan sejarah kembalinya Papua ke NKRI dengan menayangkan video dokumenter peristiwa 1 Mei 1963. Ia menegaskan pentingnya generasi muda memahami sejarah tersebut sebagai bagian dari identitas nasional.

“Pada kesempatan rapat koordinasi ini saya paparkan sejarah dan menampilkan video 1 Mei 1963 di Teras Kodim 1803/Fakfak,” ujar Lukman.

Hadir dalam rapat, Danrem 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Irwan Budiana, menegaskan bahwa peristiwa 1 Mei 1963 adalah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Sejak hari itu, Papua adalah bagian sah dari NKRI, dan sejak itu pula awal mula pembangunan di Bumi Papua dimulai,” lanjut Lukman.

Kolonel Irwan mengajak seluruh pihak untuk mendukung pembangunan yang saat ini sedang berjalan di Papua. Ia menekankan pentingnya berpikir ke depan demi kemajuan Papua.

“Mari saat ini kita harus berpikir bagaimana Papua harus lebih maju,” tegas Lukman.

Selain itu, Irwan Budiana menyampaikan apresiasi terhadap implementasi nilai Bhineka Tunggal Ika di Fakfak, yang menurutnya tercermin dari semangat persatuan masyarakat.

“Semua kita sepakat bahwa tidak ada negara di dalam NKRI,” pungkas Lukman.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih (DPD-BMP) Provinsi Papua Barat Daya menggelar bakti sosial berupa sosialisasi kesehatan gratis dan pembagian sembako kepada warga dalam rangka memperingati Hari Integrasi Papua ke NKRI.

Ketua DPD-BMP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi peran BMP dalam mengawal kepentingan negara serta memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sesuai amanat UU Otsus.

Salah satu aksi nyata BMP pada kesempatan ini adalah pembagian paket sembako kepada 100 kepala keluarga sebagai bentuk kehadiran organisasi di tengah masyarakat.

Koordinator DPD-BMP Papua Barat Daya, Frengky Umpain menyoroti kemajuan generasi muda Papua sebagai bukti nyata keberhasilan integrasi Papua ke NKRI.

“Sejak integrasi, banyak anak-anak kita yang sukses menjadi pilot, dokter, anggota TNI-Polri, kepala daerah, bahkan menteri. Ini menandakan bahwa kita sudah merdeka,” kata Frengky.

Ia juga memperkenalkan inovasi anak Papua di bidang teknologi, seperti alat filter air sehat buatan putra Sorong, sebagai wujud kemerdekaan dalam berkarya dan berdaya saing di berbagai sektor.

Peringatan Hari Integrasi 1 Mei 2025 diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan dan mempertegas komitmen seluruh elemen masyarakat dalam membangun Papua dalam bingkai NKRI.

Papua — Setiap 1 Mei, Indonesia memperingati momen bersejarah yang menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggal ini merujuk pada integrasi Papua yang sah melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, yang diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan rakyat Papua yang memilih untuk tetap bersama Indonesia merupakan keputusan yang sah secara hukum internasional dan telah diakui dunia.

1 Mei bukanlah sekadar peringatan; tanggal ini adalah simbol kebersamaan dan tekad rakyat Papua untuk menjadi bagian dari Indonesia. Dalam peringatan 1 Mei 2025, semangat nasionalisme kembali bergema di seluruh penjuru Papua.

Danrem 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Irwan Budiana, menegaskan bahwa proses integrasi Papua adalah final dan sah.

“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, dan sejak 1 Mei 1963, pembangunan di Papua telah dimulai. Semua pihak harus mendukung proses pembangunan ini tanpa ada hambatan,’’ tegas Irwan.

Semangat persatuan yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika di Papua, salah satunya terlihat di Fakfak, adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Generasi muda Papua, menurutnya, harus memahami sejarah dan perjuangan bangsa agar semakin mencintai dan memperkuat Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan, menegaskan bahwa narasi separatis yang digaungkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah bentuk propaganda yang tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyat Papua.

“Pernyataan kemerdekaan yang terus dihembuskan oleh kelompok separatis bertentangan dengan fakta sejarah dan pengakuan dunia terhadap kedaulatan Indonesia di Papua,” ujar Brigjen Frega.

Bukti nyata keterlibatan Papua dalam pemerintahan Indonesia semakin memperkuat posisi Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Banyak tokoh Papua yang kini aktif berpartisipasi dalam pemerintahan, menunjukkan bahwa Papua adalah bagian dari perjalanan bangsa ini.

Tindakan kekerasan oleh kelompok separatis yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil mendapat kecaman keras. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, mengingatkan bahwa aksi kekerasan hanya akan memperburuk situasi dan menghambat pembangunan di Papua.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di Papua tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak semangat pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

1 Mei bukan hanya memperingati integrasi Papua, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang mendapatkan hak yang sama untuk berkembang dan maju bersama seluruh bangsa. Sebagai bagian dari NKRI, Papua terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat saat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai mengguncang sektor industri dan menciptakan kecemasan di kalangan pekerja akibat fluktuasi perekonomian global.

Peluncuran Satuan Tugas PHK (Satgas PHK) pada 1 Mei 2025 menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak buruh di tengah badai efisiensi perusahaan dan tekanan ekonomi global.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Satgas PHK akan menjadi garda depan dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Satgas ini dirancang tidak hanya untuk menangani dampak PHK, tetapi juga untuk menjadi jembatan yang menghubungkan pekerja terdampak dengan peluang kerja baru.

“Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,” kata Presiden Prabowo.

Satgas ini akan menjalankan fungsi strategis, mulai dari mendata dan memantau perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, memastikan pemenuhan hak pekerja seperti pesangon dan jaminan sosial, hingga terlibat dalam mediasi, pelatihan ulang (reskilling), dan penyaluran tenaga kerja ke sektor-sektor potensial yang masih berkembang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa Satgas PHK dirancang sebagai upaya lintas sektor yang proaktif dalam menghadapi ancaman PHK.

“Kita, satgas, sama-sama secara lintas kementerian/lembaga dan stakeholder, berupaya memitigasi PHK dan memperluas kesempatan kerja,” ujar Indah.

Langkah ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai konfederasi serikat buruh seperti KSPI dan KSBSI, yang sejak awal mendorong pembentukan Satgas sebagai bentuk perlindungan konkret terhadap buruh. Mereka berharap Satgas tak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mengantisipasi lebih awal potensi krisis ketenagakerjaan.

Dukungan serupa datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, yang menyebut pembentukan Satgas PHK sebagai langkah positif.

“Menurut saya, Satgas PHK yang diwacanakan Presiden setidaknya diharapkan punya enam tugas utama,” tutur Bhima.

Dengan peluncuran Satgas PHK bertepatan pada Hari Buruh Internasional, diharapkan inisiatif ini menjadi titik balik penting dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dan mencegah efek domino dari krisis PHK di masa mendatang. [^]

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada pekerja Indonesia melalui pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Inisiatif ini merupakan langkah nyata negara dalam menghadirkan perlindungan bagi pekerja terdampak PHK, sekaligus memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional.

Satgas PHK dibentuk sebagai respons cepat dan strategis terhadap meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja akibat tekanan global dan transformasi industri. Dengan mengedepankan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, pelaku usaha, dan serikat buruh, pemerintah ingin memastikan setiap pekerja yang terdampak tidak ditinggalkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menegaskan bahwa pembentukan Satgas PHK bukan hanya upaya reaktif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah.

“Satgas PHK ini dibentuk bukan hanya untuk memberikan respons cepat terhadap kasus PHK, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan,” ujar Anwar.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan bahwa keberadaan Satgas ini akan diperkuat oleh pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebuah program unggulan pemerintah yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

“Satgas PHK bukan hanya hadir untuk menangani persoalan pemutusan hubungan kerja, tetapi juga dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang melalui peningkatan kompetensi kerja,” ungkap Anggoro.

Melalui program JKP, pekerja yang mengalami PHK akan mendapatkan tiga manfaat utama: bantuan uang tunai, layanan informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan. Ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada pekerja dalam situasi sulit.

“Pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Satgas PHK dan program JKP, kita ingin memastikan pekerja tetap terlindungi dan memiliki harapan baru,” tambah Anggoro.

Pembentukan Satgas PHK juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya hadir saat krisis, tetapi juga aktif menyiapkan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan perlindungan sosial, negara ingin memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal.

Untuk diketahui, Satgas ini akan fokus pada penyelesaian kasus PHK secara adil dan terarah, sekaligus memfasilitasi peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan dan pemagangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa buruh Indonesia tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga secara ekonomi dan sosial.

Langkah ini mempertegas komitmen Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja, menjaga stabilitas hubungan industrial, dan membangun SDM unggul demi Indonesia Maju. [^]

Oleh : Andi Mahesa )*

Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional atau yang lazim disebut May Day. Di Indonesia, momentum ini bukan sekadar simbol perjuangan kelas pekerja, melainkan juga menjadi ruang reflektif untuk memperkuat sinergi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2025 menjadi titik penting dalam dinamika hubungan industrial di Tanah Air. Dengan kepemimpinan nasional yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, semangat untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja semakin digaungkan melalui program-program yang dirancang dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pembangunan nasional. Salah satu fokus utama Asta Cita adalah peningkatan kesejahteraan pekerja dan rakyat secara umum, yang mendapat sambutan positif dari berbagai elemen buruh di Indonesia.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menekankan bahwa peringatan May Day bukan hanya seremoni tahunan, tetapi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan ruang aspirasi dan pelayanan kepada para buruh. Menurutnya, buruh bukanlah objek kebijakan semata, melainkan mitra strategis dalam pembangunan kawasan dan masyarakat. Dalam refleksi kegiatan May Day nantinya akan banyak evaluasi yang harus dilakukan terkait sinergitas yang telah terjalin. Tentunya, bagaimana kegiatan ini bisa menjadi refleksi, baik bagi buruh maupun pemerintah yang nantinya harus disatukan persepsi.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya dialog sosial yang konstruktif dalam hubungan industrial. Peringatan May Day idealnya bukan sekadar momen menyuarakan tuntutan, melainkan juga menjadi ruang membangun kesepahaman. Pemerintah daerah seperti Deli Serdang menunjukkan komitmen nyata dalam membina hubungan harmonis dengan pekerja demi pembangunan daerah yang inklusif.

Senada dengan itu, Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono, menyatakan bahwa May Day 2025 menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen seluruh pihak terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, pekerja adalah elemen vital dalam ekosistem industri nasional, karena menurutnya peningkatan kesejahteraan buruh merupakan bagian yang sangat penting dalam memperkuat daya saing industri nasional.

Ia juga menambahkan bahwa di tengah tantangan global seperti perang dagang, fluktuasi ekonomi, dan ketidakpastian geopolitik, stabilitas iklim investasi menjadi kunci utama. Dalam konteks ini, kesadaran kolektif untuk menjaga harmoni antara kepentingan buruh dan kepentingan industri menjadi sangat relevan. Penciptaan iklim investasi yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengusaha semata, melainkan merupakan kesadaran kolektif.

Pernyataan yang disampaikan oleh Didik Prasetiyono mencerminkan pendekatan hubungan industrial yang modern, kolaboratif, partisipatif, dan saling menguatkan. Keberhasilan industri tidak bisa dilepaskan dari produktivitas dan kesejahteraan pekerja, sementara keberlanjutan kesejahteraan pekerja juga sangat tergantung pada stabilitas dan kemajuan industri itu sendiri.

Sementara itu, dari Kalimantan Selatan, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto, menyampaikan dukungannya terhadap Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya mengatakan bahwa program-program dalam Asta Cita sangat berpihak pada buruh dan pekerja, serta berharap bahwa peringatan May Day tahun ini dapat membangkitkan semangat dan kinerja pekerja/buruh dalam berperan aktif dalam perekonomian dan pembangunan nasional di Kalimantan Selatan.

Dukungan yang disampaikan oleh elemen buruh terhadap program pemerintah menunjukkan bahwa May Day tidak lagi semata menjadi hari perlawanan, tetapi juga menjadi hari kolaborasi. Perubahan pendekatan ini menunjukkan kedewasaan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia yang semakin demokratis dan terbuka terhadap dialog.

Buruh Indonesia kini tidak hanya menuntut hak, tetapi juga siap terlibat aktif dalam menyukseskan program-program strategis pemerintah. Salah satunya adalah keterlibatan aktif dalam pembangunan infrastruktur, transformasi industri berbasis digital, dan penguatan daya saing tenaga kerja nasional di kancah global.

Dalam kerangka pembangunan nasional, peran buruh sangat krusial. Mereka adalah ujung tombak di lapangan yang memastikan setiap kebijakan berjalan, setiap produksi tercapai, dan setiap roda ekonomi berputar. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan, keamanan kerja, pelatihan keterampilan, dan kepastian hukum ketenagakerjaan harus terus menjadi prioritas pemerintah.

Pemerintah sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja melalui berbagai kebijakan seperti peningkatan upah minimum, perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan penertiban outsourcing yang tidak manusiawi. Dalam kepemimpinan baru ke depan, tantangan seperti produktivitas, digitalisasi tenaga kerja, dan ketenagakerjaan hijau (green jobs) akan menjadi agenda penting yang membutuhkan sinergi semua pihak.

Momentum May Day 2025 ini harus dimanfaatkan sebagai titik tolok baru untuk memperkuat kepercayaan antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha. Dialog sosial yang sehat dan berkelanjutan harus menjadi budaya, bukan hanya aktivitas musiman. Dengan membangun saling pengertian dan kepercayaan, maka masyarakat bisa mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif.

Kondusivitas juga menjadi kunci penting dalam menjaga iklim investasi. Penyampaian aspirasi yang damai dan terukur akan jauh lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik dibandingkan aksi-aksi destruktif yang merugikan semua pihak. Dalam hal ini, tanggung jawab menjaga kedamaian bukan hanya berada di pundak buruh, tetapi juga pemerintah dan pengusaha untuk senantiasa membuka ruang dialog dan merespons secara adil.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh sebagai bagian dari agenda besar menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 dimaknai sebagai titik balik penguatan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja di seluruh sektor.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer menyampaikan bahwa negara hadir dan tidak akan abai terhadap nasib buruh, terutama yang bekerja di sektor informal seperti perkebunan dan buruh harian lepas.

“Kami akan terus mendorong agar buruh sawit dan pekerja informal lainnya tidak luput dari perhatian negara. Ini adalah bagian dari agenda besar untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” tegas Wamenaker dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan, Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan hak dasar mereka, mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi literasi ketenagakerjaan dan manfaat jaminan sosial, sebagai upaya memperluas perlindungan tenaga kerja di tingkat akar rumput.

Bupati Pelalawan, H. Zukri, turut menyampaikan aspirasi daerah dalam mendukung agenda tersebut. Ia menegaskan perlunya pendampingan pemerintah pusat agar buruh di daerah, khususnya buruh sawit, tidak terus hidup dalam ketidakpastian.

“Kesejahteraan buruh adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan. Jika buruh sejahtera, daerah pun akan kuat,” ujarnya.

Sementara itu, dari sektor industri, Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono, menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh bukan hanya isu kemanusiaan, tetapi juga fondasi daya saing industri nasional.

“Kami menghormati aspirasi para pekerja. Pekerja adalah elemen vital, dan peningkatan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas bersama,” ucap Didik.

Didik menekankan pentingnya iklim investasi yang sehat dan harmonis, di mana kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan perlindungan tenaga kerja berjalan beriringan. Ia juga mengapresiasi peran aktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga hubungan industrial yang produktif dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat dari semua pihak pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan serikat buruh May Day 2025 diharapkan menjadi tonggak perubahan menuju ekosistem ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berdaya saing.

Semarang – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025, berbagai kebijakan pro-buruh diluncurkan pemerintah pusat dan daerah sebagai komitmen nyata dalam membangun kesejahteraan pekerja dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumumkan sejumlah program keberpihakan terhadap pekerja di wilayahnya. Dalam agenda silaturahmi dan halalbihalal bersama serikat pekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Luthfi menekankan pentingnya aspek keamanan, keselamatan, dan ekonomi bagi buruh.

Salah satu terobosan yang diumumkan yakni kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) gratis.

“Bagi bapak ibu yang kerja, lha terus sing ngopeni anake sopo? Maka seluruh perusahaan harus punya daycare, dan tidak boleh dipungut biaya,” tegas Luthfi.

Selain itu, pemerintah provinsi juga akan memperkuat koperasi buruh agar mampu menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau melalui sistem distribusi langsung dari produsen.

“Contohnya, ambil beras harus dari simpulnya beras, cabai harus ambil dari petaninya. Sehingga harga itu terjangkau,” ujar mantan Kapolda Jawa Tengah itu.

Di bidang transportasi, Luthfi mengumumkan rencana subsidi ongkos angkutan umum untuk buruh, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

“Transportasi umum untuk buruh, pelajar disabilitas, orang tua hanya Rp 1 ribu,” ucapnya.

Langkah ini akan diperkuat dengan penerbitan Surat Edaran dan perluasan trayek Bus Rapid Transit (BRT) ke kawasan industri.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menunjukkan perhatiannya terhadap kesejahteraan buruh dengan menaikkan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025.

“Buruh adalah tulang punggung negara, dan mereka harus mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Sementara itu, regulasi terbaru pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 juga mendapat apresiasi dari kalangan serikat buruh. Aturan tersebut memperkuat perlindungan melalui peningkatan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), termasuk kompensasi dan pelatihan senilai Rp 2,4 juta bagi korban PHK.

Wakil Ketua DPC FSP Kahutindo Kota Tarakan menilai kebijakan ini sangat membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

“Kami menyambut baik justru karena dengan kehilangan pekerjaan itu kan tidak mungkin saat kita di PHK tiba-tiba dapat pekerjaan tentu ada waktu beberapa bulan untuk bisa mendapat pekerjaan lagi. Jadi terus terang itu memang sangat membantu bagi kami,” ujarnya.

Rangkaian kebijakan ini menjadi komitmen pemerintah dalam membangun keadilan sosial berbasis perlindungan pekerja. Dengan pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah, program pro-buruh diyakini tidak hanya memperkuat kesejahteraan, tetapi juga menopang fondasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 dimaknai sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menjaga kesinambungan pertumbuhan industri nasional. Sejumlah pihak, mulai dari pelaku industri hingga serikat pekerja dan pemerintah daerah, menekankan pentingnya sinergi dalam mewujudkan keseimbangan antara produktivitas industri dan hak-hak pekerja.

Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono, menyatakan bahwa May Day tidak semata menjadi ajang unjuk rasa, melainkan juga sebagai panggung refleksi dan komitmen bersama untuk membangun ekosistem kerja yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja. Peningkatan kesejahteraan buruh merupakan bagian yang sangat penting dalam memperkuat daya saing industri nasional,” ujarnya.

Menurut Didik, pekerja merupakan elemen vital dalam ekosistem industri. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tidak boleh berhenti, dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut juga harus diiringi dengan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar industri nasional terus tumbuh.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Ali Haswandy, menyambut baik peringatan Hari Buruh tahun ini yang diwarnai dengan kegiatan positif dan jauh dari gesekan.

“Momentum ini harus menjadi perekat kebersamaan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Oleh karena itu, peringatan Hari Buruh sebaiknya digelar secara suka cita melalui kegiatan bakti sosial, jalan sehat, donor darah, hingga forum diskusi yang membangun,” ungkap Ali.

Ia menambahkan bahwa Distransnaker Sultra turut mendukung berbagai inisiatif yang menjadikan May Day sebagai ajang memperkuat dialog antara stakeholder ketenagakerjaan.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Sulawesi, Alvian Pradana Liambo, mengatakan bahwa pihaknya mengajak seluruh serikat pekerja untuk menjadikan Hari Buruh sebagai ajang membangun dialog, bukan hanya unjuk rasa.

“Untuk memastikan perayaan Hari Buruh berjalan baik dan lancar, LKS Tripartit Sultra juga akan membentuk tim monitoring yang bertugas pada 1 Mei 2025, dengan harapan pelaksanaan May Day berjalan lancar dan dipenuhi dengan kegiatan yang positif,” ujarnya.

Alvian juga menekankan pentingnya ruang dialog yang konstruktif agar aspirasi pekerja dapat tersampaikan secara elegan dan produktif, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

Peringatan May Day 2025 ini pun mendapat apresiasi karena berlangsung damai dan penuh semangat kolaboratif. Semangat baru yang ditunjukkan oleh pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi sinyal positif bagi iklim ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin matang dan seimbang.

Dengan semangat gotong royong dan keterbukaan, peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi pijakan kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan industri nasional ke depan. [-red]