Monthly Archives: April 2025

Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk menyadari bahaya laten judi daring yang kini semakin marak dan telah menggerus daya beli serta stabilitas finansial keluarga. Aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap melemahnya ekonomi rumah tangga dan lesunya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren meningkatnya judi daring yang justru menyedot aliran dana masyarakat ke arah yang tidak produktif. Menurutnya, fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan daya beli masyarakat, terutama selama momen penting seperti Lebaran.

“Bayangkan jika seseorang menerima uang Rp 2 juta dari orang tuanya, lalu Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta digunakan untuk judi daring. Daya beli mereka otomatis berkurang,” kata Maman dalam pernyataan resminya. Ia menekankan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok dan perayaan, malah habis untuk aktivitas yang merusak masa depan.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana yang mengalir ke judi daring diperkirakan mencapai Rp 900 triliun per tahun. “Itu angka yang luar biasa besar,” ujar Maman, menggarisbawahi bahwa uang sebanyak itu seharusnya dapat memutar roda ekonomi nasional melalui konsumsi dan investasi yang sehat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mencatat lonjakan drastis dalam transaksi judi daring. Koordinator Humas PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan bahwa perputaran uang di sektor ini naik dari Rp 57 triliun pada 2021 menjadi Rp 327 triliun pada 2023. “Masuk triwulan pertama 2024 saja, jumlahnya sudah menyentuh Rp 600 triliun,” jelas Natsir dalam sebuah diskusi daring bertema “Mati Melarat Karena Judi”.

Maraknya judi daring berdampak serius terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan berkurangnya alokasi belanja masyarakat terhadap produk lokal, pelaku usaha pun mengalami penurunan omzet yang signifikan.

“Ketika uang masyarakat lebih banyak tersedot ke dalam aktivitas yang tidak produktif seperti judi daring, sektor riil akan terdampak. UMKM yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru terhambat”, ungkapnya. []

JAYAPURA – Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih menegaskan tidak akan terpancing oleh provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sikap tegas ini diambil guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua yang menjadi prioritas utama.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, menepis klaim sepihak TPNPB-OPM yang menyatakan telah menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang. Candra menekankan, TNI tidak akan mengikuti logika konflik yang coba dipaksakan oleh kelompok tersebut.

“Kami tidak menerapkan zona perang,” tegas Candra Kurniawan.

Dijelaskannya bahwa pendekatan keamanan di Papua selalu berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap masyarakat. TNI berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“TNI, dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih telah melaksanakan tugas sesuai tugas pokoknya, sehingga terkait zona perang bahwasanya tidak ada,” tambah Candra Kurniawan.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penolakan terhadap upaya TPNPB-OPM untuk menciptakan ketegangan dan mengganggu kehidupan sipil melalui propaganda dan intimidasi. Klaim sepihak yang mendesak warga sipil untuk mengungsi dari wilayah-wilayah yang mereka sebut zona perang dinilai sebagai tindakan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas.

Langkah TNI untuk tidak membalas provokasi dengan kekerasan membuktikan pendekatan profesional dan terukur dalam menjaga situasi tetap kondusif. Keamanan Papua tidak boleh dikorbankan hanya karena ambisi sepihak yang menginginkan kekacauan.

Sebelumnya, TPNPB OPM menebarkan provokasi dengan pernyataan kesiapannya berperang secara terbuka dan meminta Indonesia menarik warganya dari sembilan kabupaten. Namun, TNI memilih menahan diri dan terus memperkuat koordinasi dengan aparat lainnya demi menjaga ketertiban.

Sikap tenang dan tegas yang ditunjukkan TNI menjadi bukti bahwa upaya provokasi tidak akan mengganggu komitmen menjaga Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan berdaulat. Stabilitas keamanan Papua tetap menjadi prioritas demi kesejahteraan seluruh masyarakat. [^]

PAPUA PEGUNUNGAN – Aksi provokatif yang diduga dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menodai stabilitas keamanan di wilayah Papua. Serangkaian serangan brutal terhadap warga sipil dan pendulang emas menambah kekhawatiran masyarakat atas meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok separatis bersenjata. Namun, di tengah kondisi tersebut, berbagai pihak menyerukan agar provokasi semacam ini tidak dibiarkan mengganggu kedamaian Papua.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo mengungkapkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak diduga menyerang para pendulang emas di sekitar Kali Silet, wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Asmat.

“Benar ada informasi terkait pembunuhan terhadap para pendulang pada Minggu (6/4), namun belum dapat dipastikan jumlah korbannya,” ujar Tommy.

Ia menambahkan, medan berat menjadi tantangan utama evakuasi dan pengamanan karena lokasi kejadian hanya bisa dijangkau dengan helikopter atau perahu motor dari Asmat. Proses koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan keselamatan warga di sekitar titik kejadian.

Sementara itu, konflik juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, di mana OPM dituding memanfaatkan momentum politik Pilkada untuk memperkeruh suasana. Lebih dari 600 orang luka-luka dan belasan tewas akibat bentrokan yang ditengarai melibatkan senjata tajam dan api.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi mengindikasikan keterlibatan kelompok separatis.

“OPM sengaja memanfaatkan ketegangan politik untuk menambah kekacauan,” tegas Faizal.

Kerugian yang ditimbulkan pun cukup besar. Sedikitnya 201 bangunan, termasuk sekolah dan fasilitas umum lainnya, dilaporkan hangus terbakar, menciptakan trauma kolektif di tengah masyarakat.

Dukungan terhadap kehadiran aparat pun datang dari masyarakat lokal. Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro, Marianus Maiknapeku menilai bahwa stabilitas harus diutamakan demi masa depan generasi Papua.

“Kami minta saudara-saudara di Puncak Jaya untuk tidak mengorbankan masyarakat sipil, terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan,” tegas Marianus.

Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan bahwa keamanan bukanlah bentuk penjajahan, melainkan perlindungan terhadap hak hidup warga.

“Negara ini adalah NKRI, dan Papua bagian dari NKRI. Pos keamanan harus dibangun dan tidak boleh ada kompromi,” pungkas Marianus.

Seruan ini menegaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa dalam menolak segala bentuk provokasi separatis. Ketegasan yang seimbang dengan perlindungan terhadap warga sipil menjadi kunci untuk menjaga Papua tetap damai dan sejahtera. [^]

Oleh: Dominggus Alam )*

Kekerasan yang terus berulang di Papua telah melampaui batas toleransi nalar kemanusiaan. Aksi pembunuhan terhadap para pendulang emas di wilayah Kali Silet, perbatasan Yahukimo dan Asmat, merupakan contoh mutakhir dari brutalitas yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), khususnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak. Peristiwa ini kembali membuka luka lama, mempertegas bahwa kelompok bersenjata tersebut tidak sedang memperjuangkan aspirasi rakyat Papua, melainkan memupuk ketakutan dan penderitaan.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, mengatakan serangan terhadap para pendulang terjadi pada Minggu, 6 April 2025. Akses menuju lokasi kejadian sangat sulit, harus menggunakan helikopter atau perahu motor. Fakta ini memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah terpencil yang semestinya menjadi titik pembangunan dan kesejahteraan justru dijadikan ladang kekerasan oleh kelompok yang menolak segala bentuk kemajuan. Sementara aparat tengah berupaya melakukan evakuasi dan pengamanan, kelompok bersenjata terus menebar ancaman, memperlihatkan wajah asli dari aksi yang mereka bungkus dengan narasi kemerdekaan.

Dalam pandangan publik, OPM kerap menggambarkan dirinya sebagai representasi dari perjuangan rakyat Papua. Namun, kenyataan di lapangan membantah klaim tersebut. Mereka justru kerap menjadikan masyarakat sipil sebagai korban utama. Mulai dari tenaga kesehatan, guru di pelosok, hingga pekerja proyek infrastruktur yang tengah memperjuangkan akses publik di Papua, semuanya menjadi target kekejaman. Aksi penyanderaan dan pembunuhan tak hanya menciptakan rasa takut, tapi juga menghancurkan harapan atas perubahan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menilai bahwa propaganda perang yang dilontarkan oleh TPNPB-OPM bukanlah strategi perjuangan, melainkan bentuk intimidasi terhadap masyarakat. Seruan “perang sampai kiamat” yang dilontarkan oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, justru menunjukkan bahwa kelompok ini telah kehilangan arah perjuangan. Bukan lagi memperjuangkan hak-hak politik, melainkan membangun teror demi eksistensi.

Kekerasan bukanlah jalan menuju kemerdekaan. Dalam negara demokratis, aspirasi politik disalurkan melalui ruang dialog, musyawarah, dan konstitusi. Pemerintah telah membuka ruang yang luas untuk itu, bahkan melalui skema Otonomi Khusus dan pendekatan pembangunan yang inklusif. Trans Papua, konektivitas logistik, dan layanan kesehatan serta pendidikan yang ditingkatkan adalah upaya nyata membangun Papua dari pinggiran. Ironisnya, proyek-proyek ini sering menjadi sasaran serangan kelompok bersenjata. Korban dari serangan ini bukan hanya fisik infrastruktur, tapi juga semangat warga yang ingin hidup lebih baik.

Realitas ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh OPM telah keluar dari konteks politik yang sah. Alih-alih memperjuangkan nasib rakyat Papua, mereka justru menjerumuskan rakyat ke dalam ketakutan dan keterisolasian. Dalam banyak kasus, kelompok ini bahkan menghalangi distribusi bantuan sosial, pengiriman logistik, dan mobilitas tenaga medis. Situasi ini menjadi paradoks besar bagi cita-cita perjuangan yang mereka gembar-gemborkan.

Lebih dari sekadar aksi bersenjata, tindakan OPM telah menjelma menjadi hambatan serius bagi pembangunan dan rekonsiliasi. Kekerasan sistematis yang mereka lakukan adalah bentuk nyata pelanggaran HAM yang seharusnya dikutuk oleh komunitas internasional. Selama ini, banyak sorotan hanya tertuju pada pendekatan aparat keamanan. Padahal, aksi sepihak dan brutal dari OPM jauh lebih destruktif terhadap kehidupan masyarakat sipil Papua. Ketidakseimbangan narasi ini perlu dikoreksi agar publik global memahami akar sebenarnya dari konflik yang terjadi.

Kekejaman OPM juga telah merusak hubungan sosial di Papua. Ketegangan horizontal antarwarga meningkat karena adanya rasa curiga dan ketidakpercayaan. Di beberapa daerah, warga bahkan terpaksa mengungsi dari kampung halaman demi menyelamatkan nyawa. Anak-anak kehilangan pendidikan, masyarakat kehilangan akses kesehatan, dan ekonomi lokal terpuruk akibat gangguan keamanan yang terus terjadi.

Narasi perjuangan yang disuarakan OPM sudah sepatutnya dipertanyakan kembali. Bila benar mereka peduli terhadap rakyat Papua, mengapa justru rakyat menjadi korban utama? Mengapa para guru dibunuh, sekolah dibakar, dan rumah ibadah dijadikan target? Kekerasan yang tidak pandang bulu ini tidak memiliki tempat dalam tatanan yang beradab. Bahkan mereka yang pernah mengabdi sebagai aparat keamanan, seperti mantan Kapolsek Mulia di Puncak Jaya, turut menjadi sasaran kekejaman. Ini adalah sinyal bahwa OPM tidak menginginkan damai, tapi mempertahankan kekacauan demi kekuasaan lokal yang semu.

Pemerintah telah menunjukkan iktikad baik melalui pendekatan dialog, pelibatan tokoh adat, dan pemuda Papua dalam perumusan kebijakan. Pendekatan ini layak diperkuat agar masyarakat Papua benar-benar merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara utuh. Di sisi lain, tindakan kelompok bersenjata seperti OPM harus mendapatkan kecaman keras dari semua pihak, termasuk media, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan yang menargetkan rakyat sipil.

Kekejaman bukanlah simbol kekuatan. Ia adalah tanda ketakutan dan kebuntuan ideologi. Papua yang damai hanya akan terwujud jika senjata diturunkan dan dialog dibuka. Rakyat Papua membutuhkan ruang aman, bukan medan perang. Membangun harapan dan masa depan Papua tidak bisa dilakukan melalui peluru, tetapi melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teror hanya akan memperdalam luka, sementara perdamaian adalah jembatan menuju keadilan sejati.

)* Pemuda Papua Peduli Perdamaian – Asosiasi Anak Papua Barat

Oleh: Yaya Douw )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen guna mewujudkan Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui berbagai kebijakan strategis dan penguatan infrastruktur keamanan serta sosial, negara hadir secara utuh untuk memastikan seluruh warga Papua dapat hidup dalam ketenangan. Kehadiran TNI-Polri di Bumi Cenderawasih menjadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan stabilitas, melindungi masyarakat sipil, dan membuka ruang pembangunan yang inklusif di seluruh pelosok Papua. Dalam semangat persatuan, seluruh elemen bangsa diajak untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagai bentuk cinta terhadap tanah Papua dan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara tidak tinggal diam dalam menghadapi segala bentuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua. Setiap tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat akan dihadapi dengan tegas, terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi kelompok mana pun yang ingin mengacaukan ketertiban, mengganggu pembangunan, dan menebar ketakutan di tengah warga.

Pemerintah melalui aparat keamanan telah memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah rawan dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil. Penebalan pasukan dan patroli intensif dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjamin rasa aman bagi warga sipil dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langkah ini juga menjadi strategi penting untuk memastikan agar proses pembangunan tetap berjalan lancar dan tidak terganggu oleh aksi-aksi yang merusak.

TNI dan Polri menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme serta mengedepankan pendekatan humanis. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan menegaskan tidak ada zona perang di Papua. Yang ada adalah wilayah Indonesia yang sah, yang dilindungi oleh konstitusi dan harus dijaga bersama. Klaim sepihak dari kelompok separatis yang menyatakan zona perang hanyalah propaganda kosong yang tidak memiliki dasar hukum dan justru memperlihatkan niat mereka untuk memecah belah bangsa.

Negara tidak akan terprovokasi oleh narasi konflik yang sengaja dimainkan untuk menarik perhatian. Sebaliknya, respons pemerintah selalu mengedepankan stabilitas dan keselamatan masyarakat. Pendekatan ini telah berhasil menjaga ketertiban di berbagai wilayah dan membuktikan bahwa keamanan Papua berada dalam kendali negara. Pemerintah tidak hanya hadir melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui berbagai program pembangunan yang menyasar akar permasalahan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen penuh untuk menumpas OPM yang terus meresahkan masyarakat di Papua. Komitmen ini dijalankan melalui operasi terintegrasi, kerja sama lintas instansi, serta peningkatan intensitas penindakan di lapangan yang tetap berlandaskan hukum dan perlindungan terhadap warga sipil. Polri hadir sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan dan menutup ruang gerak bagi kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa.

Situasi ini menuntut negara untuk mengambil langkah tegas dan sistematis. Negara tidak boleh ragu menindak kelompok yang terbukti melakukan kejahatan atas nama perjuangan. Kekerasan tidak bisa dijadikan alat perjuangan apapun dalam negara demokrasi. Tindakan mereka yang menargetkan aparat dan masyarakat sipil merupakan tindakan kriminal dan harus diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara dan rakyat.

Kehadiran negara juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan tokoh adat Papua. Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro, Marianus Maiknapeku, menyatakan bahwa TNI dan Polri merupakan pelindung masyarakat yang bertugas menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Seruan damai dari tokoh-tokoh adat memperkuat posisi pemerintah dalam menghadirkan rasa aman dan mendekatkan aparat dengan warga di daerah rawan.

Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Namun, potensi ini tidak akan dapat dimaksimalkan jika gangguan keamanan terus terjadi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menuntaskan segala bentuk ancaman yang dilakukan oleh OPM agar masyarakat di Papua dapat merasakan manfaat pembangunan secara utuh.

Sebagai bagian dari pendekatan yang menyeluruh, negara juga terus meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Proyek-proyek strategis nasional di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga peningkatan konektivitas, terus dilanjutkan dengan penuh semangat. Semua ini menjadi bukti bahwa Papua adalah prioritas dan dijaga dengan sepenuh hati oleh negara.

Masyarakat Indonesia, termasuk di luar Papua, diajak untuk bersama-sama menjaga semangat persatuan. Mendukung kebijakan pemerintah di Papua berarti menjaga saudara sebangsa dari ancaman kekerasan dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Sudah saatnya kita meninggalkan narasi konflik dan mulai membangun narasi harapan serta kemajuan untuk seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.

Pemerintah hadir, tegas, dan konsisten. Keamanan dan pembangunan Papua berjalan beriringan, dengan menjunjung tinggi hak-hak warga dan menindak tegas setiap upaya separatisme. Negara menjamin bahwa tidak ada satu pun warga Papua yang akan dibiarkan hidup dalam ketakutan. Papua aman, masyarakat tenang, dan pembangunan akan terus berlanjut.

)* Penulis merupakan mahasiswa Orang Asli Papua

Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis yang saat ini tengah dijalankan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah berjalan sejak Februari 2025 di seluruh Puskesmas di Indonesia.

“Jangan lupa lakukan cek kesehatan gratis agar kita selalu hidup sehat. Untuk yang ulang tahunnya sudah lewat di Januari dan Februari, tetap bisa mendaftar hingga akhir April,” ujar Menkes Budi saat meninjau pelaksanaan program ini di Surabaya.

Melalui program ini, pemeriksaan kesehatan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir, balita, usia dewasa, hingga lansia. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong masyarakat agar melakukan deteksi dini terhadap penyakit, sehingga risiko komplikasi dan angka kematian akibat penyakit kronis dapat ditekan secara signifikan.

Langkah ini juga merupakan perubahan besar dalam paradigma layanan kesehatan, dari pendekatan kuratif atau pengobatan setelah sakit, menjadi pendekatan preventif atau pencegahan penyakit. Hal ini sangat penting mengingat data menunjukkan lebih dari 600 ribu kematian setiap tahun di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, seperti stroke, yang dapat dicegah dengan pemeriksaan rutin.

Program cek kesehatan ini bertujuan memberikan dua rekomendasi kepada masyarakat. Bagi yang sehat, diberikan panduan untuk menjaga pola hidup sehat. Sementara bagi yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan, akan diarahkan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini semaksimal mungkin. Dengan dukungan lebih dari 10.200 Puskesmas di seluruh Indonesia, pemeriksaan ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat.

“Sekarang, Indonesia punya 10.200 Puskesmas yang siap melaksanakan cek kesehatan gratis secara serentak. Maka, masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisilinya agar proses cek kesehatan lebih mudah diakses,” ungkap Aji, dikutip dari pernyataan resmi Kemenkes.

Dengan berbagai kemudahan akses dan cakupan yang luas, program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan menjadi fondasi dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, pemerintah ingin mengubah paradigma layanan kesehatan dari pendekatan kuratif (mengobati setelah sakit) menjadi preventif (pencegahan).” pungkasnya. [^]

Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit kronis. Program ini dimulai pada 10 Februari 2025 dan ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya program ini dalam mengubah paradigma layanan kesehatan dari pengobatan menjadi pencegahan.

“Cek kesehatan gratis dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengubah paradigma dari pengobatan ke pencegahan, karena pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan,” ujar Pratikno.

Program CKG mencakup berbagai jenis pemeriksaan, termasuk pengukuran tekanan darah, tes gula darah untuk deteksi dini diabetes, penilaian Indeks Massa Tubuh (IMT), serta pemeriksaan mata, telinga, dan gigi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di Puskesmas pada hari ulang tahun individu, dengan periode layanan tersedia hingga 30 hari setelah tanggal tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Cek Kesehatan Gratis dapat melengkapi program BPJS Kesehatan, dengan mengutamakan pencegahan (preventif) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.

“Contohnya diabetes itu bisa dicegah, caranya bagaimana? Harus diperiksa dari awal, sehingga kita ketahui jika mengidap diabetes maka ada cara-cara untuk mengatasinya karena tahu penyebabnya. Kalau ini berhasil, Insya Allah usianya tambah panjang,” kata Gus Ipul

Selain itu, bagi anak usia 7 hingga 17 tahun, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di sekolah mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025. Ibu hamil dan balita juga dapat memanfaatkan layanan ini setiap bulan di posyandu, serta mendapatkan pemeriksaan lebih detail di Puskesmas saat ulang tahun.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini, sehingga tindakan pencegahan atau pengobatan dapat segera dilakukan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah dan meningkatkan harapan hidup masyarakat Indonesia. [^]

Oleh : Bahtiar Sabda )*

Program cek kesehatan gratis yang mulai dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi angin segar bagi masyarakat luas. Program ini hadir sebagai bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap kesehatan rakyat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan, salah satunya melalui layanan kesehatan gratis yang merata dan mudah dijangkau.

Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kemenkes, Elvieda Sarwati mengatakan cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, juga tersedia layanan konsultasi kesehatan dengan tenaga medis profesional, termasuk dokter umum dan perawat yang siap memberikan saran dan rujukan bila ditemukan gejala penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Tak hanya itu, beberapa daerah juga menyediakan layanan deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, yang selama ini menjadi momok tersembunyi di tengah masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari dinas kesehatan daerah, rumah sakit, hingga puskesmas dan klinik swasta, untuk menyukseskan program ini. Kegiatan ini tidak hanya terfokus di kota-kota besar, tetapi juga menyasar wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan yang seringkali luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menggandeng relawan kesehatan, mahasiswa kedokteran, serta organisasi kemasyarakatan agar cakupan pelayanan bisa lebih luas dan tepat sasaran.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan program cek kesehatan gratis ini juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Banyak masyarakat yang selama ini merasa enggan atau takut memeriksakan kesehatannya karena biaya, kini merasa terbantu dan lebih terbuka untuk menjalani gaya hidup sehat. Melalui interaksi langsung dengan tenaga medis, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pola makan, pentingnya olahraga, serta bahaya rokok dan alkohol terhadap tubuh.

Salah satu keunggulan dari program ini adalah pendekatannya yang humanis dan partisipatif. Warga tidak hanya dilayani, tetapi juga diajak berdiskusi tentang kondisi kesehatan mereka, faktor risiko yang mungkin dihadapi, serta solusi sederhana yang bisa dilakukan dari rumah. Program ini juga dirancang agar tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan, dengan target pelaksanaan rutin di setiap daerah minimal satu kali dalam tiga bulan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat secara berkala dan menurunkan angka kejadian penyakit kronis.

Tak hanya masyarakat umum, program ini juga menyasar kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pemerintah menyediakan fasilitas yang ramah terhadap mereka, termasuk jemput bola bagi warga yang tidak bisa datang ke lokasi pemeriksaan. Ini menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar agenda formalitas, tetapi benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dalam pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi fokus utama pemerintahannya. Kesehatan yang baik adalah fondasi dari produktivitas dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan ini dengan menambah jumlah tenaga medis, meningkatkan sarana prasarana kesehatan, serta menggunakan teknologi digital untuk pencatatan dan pemantauan data kesehatan masyarakat.

Dengan hadirnya program ini, harapan akan Indonesia yang sehat, kuat, dan sejahtera semakin terbuka lebar. Langkah pemerintah ini patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat, agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal dan merata. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan melalui program ini, pemerintah membuktikan bahwa negara hadir dan peduli terhadap rakyatnya.

Program cek kesehatan gratis yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan wujud konkret dari kepedulian negara terhadap kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Dengan cakupan layanan yang luas dan pendekatan yang merata hingga ke pelosok, program ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan tanpa harus terbebani oleh biaya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program ini sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan.

Melalui inisiatif ini, pemerintah tidak hanya memberikan layanan medis semata, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat menuju hidup sehat dan preventif. Dengan menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama, program ini menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Ke depan, dengan komitmen dan keberlanjutan program ini, harapan akan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera dapat terwujud secara nyata.

)* Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana yang tinggal di Jakarta

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Menyadari pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah resmi diluncurkan secara nasional sejak 10 Februari 2025.

Program ini bukan sekadar inisiatif layanan publik, namun merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, CKG hadir untuk menjawab tantangan nyata dalam sektor kesehatan, khususnya dalam penyediaan layanan screening berdasarkan siklus hidup yang mencakup semua kelompok umur.

Program CKG digagas sebagai solusi konkret atas tingginya angka faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia, seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes, yang berkontribusi besar terhadap kasus penyakit jantung dan stroke. Fakta menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih sangat rendah. Data Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 mencatat hanya 39 persen penduduk yang telah melakukan skrining penyakit tidak menular.

Angka tersebut mencerminkan bahwa masih banyak penduduk dewasa yang tidak memeriksa tekanan darah, lingkar perut, berat badan, kadar kolesterol, maupun kadar gula darah. Padahal, pemeriksaan ini sangat penting untuk menghindari kondisi penyakit kronis yang berujung pada beban pengobatan tinggi serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Di antara kelompok usia produktif, persoalan kesehatan pun tidak bisa diabaikan. Sebanyak 34,9 persen remaja usia 10-17 tahun mengalami gangguan kesehatan mental, dan sekitar 15 persen remaja putri di tingkat SLTP mengalami anemia. Tak hanya itu, kebiasaan merokok pada anak usia sekolah juga turut menjadi ancaman kesehatan jangka panjang.

Sementara itu, kelompok lanjut usia justru menghadapi tantangan kesehatan yang lebih serius, di mana penyakit jantung, stroke, dan kanker menjadi penyebab kematian tertinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat sulit untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia unggul dan sehat.

Menyikapi hal ini, Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan, Elvieda Sariwati, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam program CKG. Pemeriksaan kesehatan sejak dini akan membantu mengidentifikasi faktor risiko dan memungkinkan intervensi medis yang lebih cepat, sehingga penyakit dapat dicegah atau dikelola sebelum menjadi kronis.

Pemerintah daerah juga mengambil peran signifikan dalam menyukseskan program ini. Salah satu contoh keberhasilan datang dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang mencatat angka partisipasi sangat tinggi. Hingga 25 Maret 2025, sebanyak 6.178 orang atau 95,71 persen dari total pendaftar telah mengikuti pemeriksaan dalam program CKG di wilayah tersebut.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mendorong warganya untuk tidak melewatkan kesempatan mendapatkan layanan kesehatan gratis ini. Ia menyebut bahwa deteksi dini sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh, serta menekan risiko berkembangnya penyakit kronis.

Pemerintah Kabupaten Pemalang pun telah menjalin kolaborasi lintas sektor dengan dinas terkait untuk memperluas jangkauan layanan, memastikan ketersediaan alat pemeriksaan, tenaga medis, serta dukungan logistik seperti bahan medis habis pakai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Yulies Nuraya, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam upaya mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan Pemerintah Provinsi NTT akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan seluruh program kesehatan menyentuh masyarakat hingga ke pelosok. Pihaknya sebelumnya mengunjungi Puskesmas Kawangu di Kabupaten Sumba Timur untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Di ujung timur Indonesia, Kabupaten Biak Numfor di Papua juga turut aktif mendorong pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan 297 Posyandu yang tersebar di berbagai kampung. Pemerintah daerah setempat menyadari bahwa posyandu menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan anak balita.

Melalui Posyandu, masyarakat dapat mengakses layanan imunisasi, edukasi gizi, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, hingga pemeriksaan kehamilan secara berkala. Selain itu, pemberian vitamin dan makanan tambahan bergizi turut menjadi bagian dari strategi mencegah stunting, yang hingga akhir 2024 tercatat hanya 7,1 persen di Biak—jauh di bawah angka nasional.

Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam layanan kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat kampung agar terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan.

Pemerintah menaruh harapan besar bahwa dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan menyeluruh, masyarakat Indonesia dapat lebih sadar akan pentingnya kesehatan sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Jika faktor risiko penyakit dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini, maka angka kesakitan dan kematian bisa ditekan, produktivitas masyarakat meningkat, serta biaya pengobatan dapat diminimalkan.

Cek Kesehatan Gratis tidak hanya merupakan upaya penyembuhan, tetapi juga langkah preventif yang menjadi bagian dari paradigma baru pembangunan kesehatan nasional. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, dukungan tenaga kesehatan, serta sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan demi menyukseskan program ini.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global kini semakin menunjukkan hasil nyata. Pemerintah, melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah berhasil menyalurkan makanan bergizi kepada lebih dari 3 juta anak di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari komitmen besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak usia dini. Dalam sebuah acara di Istana Kepresidenan, Presiden menyampaikan bahwa program MBG adalah langkah awal menuju target ambisius pemerintah untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

“Saat ini sudah lebih dari 3 juta anak menerima makan bergizi. Kami ingin lebih cepat, tapi harus dilakukan secara bertahap. Targetnya, akhir tahun ini semua anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia bisa mendapat makanan setiap hari,” ujar Presiden.

Selain untuk menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius, program ini juga bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak di sekolah. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup diharapkan tumbuh sehat dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik.

Program ini juga memberikan dampak besar bagi ekonomi lokal. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Investasi, menegaskan bahwa MBG turut membuka lapangan kerja dan peluang usaha di berbagai daerah.

“Program ini menyentuh banyak pihak—petani, nelayan, UMKM kuliner, hingga penyedia logistik lokal. Jadi, dampaknya bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk ekonomi keluarga,” jelas Luhut.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, program ini menjadi solusi menyeluruh yang tak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi. Melalui MBG, Indonesia sedang menyiapkan fondasi masa depan: generasi sehat, cerdas, dan siap bersaing di panggung dunia. [^]