Monthly Archives: April 2025

Oleh : Dirandra Falguni )*

Komitmen investasi Qatar senilai US$2 miliar ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Qatar. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, usai menghadiri CEO Forum di Doha, Qatar, Minggu, 13 April 2024. Momentum ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas dan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pernyataannya kepada media, Presiden Prabowo menyebut pertemuannya dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, berlangsung sangat produktif dan penuh antusiasme. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui pembentukan dana bersama senilai US$2 miliar yang akan disalurkan melalui Danantara. Presiden Prabowo mengatakan Yang Mulia Emir menyampaikan langsung minatnya untuk berinvestasi di Danantara Indonesia. Angka tersebut sangat signifikan dan menunjukkan keseriusan Qatar dalam menjalin kemitraan jangka panjang dengan Indonesia.

Keberhasilan diplomasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Qatar dimulai dengan upacara resmi di Istana Amiri Diwan yang diiringi penghormatan militer serta pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara. Serangkaian pertemuan bilateral, dialog empat mata, hingga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) strategis menegaskan eratnya hubungan diplomatik dan ekonomi kedua negara. Hadir pula dalam rombongan Indonesia sejumlah menteri penting, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Rosan Roeslani, hingga Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan.

Investasi strategis dari Qatar ini menjadi angin segar bagi ekonomi Indonesia. Dana sebesar US$2 miliar (sekitar Rp32 triliun) akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan strategis nasional. Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa alokasi dana ini akan difokuskan pada sektor-sektor krusial seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi bahan mentah, infrastruktur digital, serta sektor kesehatan dan pariwisata. Investasi ini bukan hanya soal menanam modal, tapi juga transfer pengetahuan dan teknologi. Investasi tersebut harus membawa nilai tambah yang bisa meningkatkan produktivitas dan output nasional.

Selain itu, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia juga akan berinvestasi di Qatar dalam skema kerja sama dua arah. Ini menunjukkan hubungan yang setara dan saling menguntungkan antara dua negara, bukan hubungan yang timpang. Keputusan ini mencerminkan visi besar Presiden Prabowo dalam membangun kemitraan strategis global berbasis kepercayaan, transparansi, dan saling menghormati.

Investasi Qatar melalui Danantara juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama investasi asing di kawasan Asia Tenggara. Danantara, yang dibentuk sebagai badan pengelola investasi strategis nasional, tengah memainkan peran sentral dalam pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Bersama Kementerian PPN/Bappenas, Danantara telah menandatangani MoU untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan dan pembiayaan proyek-proyek besar, termasuk proyek non-APBN yang dinilai berpotensi besar secara ekonomi.

Beberapa proyek PSN yang tengah dibidik untuk dibiayai melalui skema investasi Danantara antara lain pembangunan jalan tol terintegrasi di Sumatera, pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela di Maluku, serta kawasan industri dan logistik yang mendukung swasembada energi. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga ke angka 8 persen sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Komitmen investasi Qatar juga memberikan sinyal kuat kepada komunitas global bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi yang jelas. Iklim investasi yang semakin kondusif, kepastian hukum, serta upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor internasional.

Lebih dari itu, investasi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap bentuk investasi membawa dampak langsung kepada rakyat, baik melalui pembangunan infrastruktur, penguatan industri strategis, maupun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Qatar bukanlah langkah terpisah, melainkan bagian dari rangkaian diplomasi ekonomi ke Timur Tengah yang juga mencakup Yordania dan negara-negara lainnya. Setelah dari Qatar, Presiden Prabowo melanjutkan lawatan kenegaraan ke Amman untuk bertemu dengan Raja Abdullah II guna membahas kerja sama bilateral. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membuka pintu diplomasi yang lebih luas, memperkuat hubungan antarnegara, serta menjaring peluang kerja sama baru di sektor-sektor strategis.

Investasi Qatar di Danantara adalah cerminan dari kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan simbol kepercayaan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan potensi yang luar biasa. Di tangan pemerintahan yang proaktif dan berorientasi pada kerja sama internasional seperti pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa kerja sama global bukan hanya soal keuntungan ekonomi semata, melainkan juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bersama. Dan antara Indonesia dan Qatar, masa depan itu kini dimulai.

)* penulis adalah pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan diplomasi adaptif dalam merespons adanya tekanan tarif dagang akibat kebijakan proteksionisme dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pengamat intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Dr. Stepi Anriani, menilai pendekatan diplomasi adaptif merupakan langkah realistis dalam mencegah fragmentasi ekonomi global yang terjadi.

“Indonesia perlu memperkuat struktur ekonomi domestik, menarik investasi, dan membangun trust global sebagai middle power,” jelasnya.

Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara tersebut juga menekankan pentingnya penguatan intelijen ekonomi dan inisiasi forum Global South Economic Dialogue sebagai solusi strategis dalam menghadapi adanya perang tarif secara kolektif.

Sementara itu, delegasi menteri Kabinet Merah Putih telah diberangkatkan ke Washington DC untuk melakukan negosiasi intensif selama masa penangguhan pengenaan tarif hingga 9 Juni 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapat undangan untuk bernegosiasi di Washington.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ungkapnya

Tim negosiasi terdiri dari enam pejabat tinggi, termasuk diantaranya yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Para delegasi tersebut melakukan perundingan dengan USTR, Department of Treasury, dan Department of Commerce, membahas proposal non-paper yang mencakup relaksasi tarif, NTMs, kerja sama investasi, hingga penguatan sektor keuangan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menekankan bahwa pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya berlaku untuk produk dari sektor teknologi asal AS.

“Relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general,” tegasnya.

Negosiasi juga mencakup penurunan PPN dan PPh impor. Menko Airlangga menyoroti bahwa isu utama AS bukan hanya sekedar tarif semata, namun juga pada hambatan non-tarif.

“Mereka isunya kebanyakan di non-tariff barrier sama di PPN impor,” ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia berencana menambah impor dari AS senilai US$18-19 miliar, terutama pada produk pertanian, teknologi, dan energi.

Langkah ini ditujukan untuk menyeimbangkan neraca dagang.

Sebelum Perang Tarif yang disaksikan seluruh dunia pada tahun 2025 ini, perang dagang 2018-2020 telah terjadi namun tidak secara vulgar terekspos, niscaya demikian hal itu menyebabkan perdagangan dunia turun 3% dan GDP global turun 0,8%.

Tarif 32% yang dikenakan pada impor dari Indonesia bukan angka kecil, sementara Tiongkok menghadapi situasi yang lebih parah dengan adanya balasan perang tarif akibat Transhipment yang digagasnya.

Hal ini telah menciptakan Ancaman Fragmentasi Ekonomi Global,
Fragmentasi ini tidak hanya berdampak pada perubahan rantai pasok global, tata kelola ekonomi global tetapi juga pada pembentukan blok-blok ekonomi baru yang berpotensi mengisolasi negara-negara tertentu.

Pengamat intelejen yang juga Dosen Anslis Inyelijen di STIN Dr. Stepi Anriani mengatakan, bahwa ada 3 sikap yang dapat terjadi dari pembentukan blok- blok ekonomi global.

“Pertama, negara-negara melawan dominasi AS dengan membentuk blok ekonomi baru;
atau Kedua, dunia ikut skenario AS dan semakin tunduk pada hegemoni Amerika Serikat.
Ketiga, sikap Negara-negara yg mencoba bernegosiasi dan netral, lebih lunak dalam memposisikan diri,” jelas Dr. Stepi Anriani di Jakarta, Selasa 15 April 2025.

Dinamika Geopolitik dan Posisi Indonesia di Indo-Pasifik

Persaingan strategis antara negara-negara major power tidak hanya termanifestasi dalam bentuk perang dagang, tetapi juga meningkatnya ketegangan di berbagai flashpoint global.
Konflik yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, eskalasi situasi di Gaza dan Timur Tengah, serta memanasnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan menjadi catatan utama dalam dinamika Lingkungan strategis.
Sejak Peacefull Rise China 3 dekade lalu sukses membuka berbagai alternatif Bargaining position China dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8-10% maka China menjadi penantang hegemoni AS. Tata kelola perekonomian dunia perlahan berubah dan memiliki implikasi terhadap stabilitas regional dan global, apalagi dengan banyaknya kerja sama multilateral, KTT dan pertumbuhan ekonomi BRICS.
Salah satu flashpoint Lingkungan strategis yang cukup rentan adalah Indo-Pasifik. Wilayah yang strategis ini berada di depan langsung Indonesia, dengan kekuatan militer yang sudah tergelar, dunia harus bersiap menghadapi skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan sebagai konsekuensi dari ketegangan ini.

Peran Indonesia Menghadapi Perang Tarif
Indonesia secara geopolitik berada di kawasan Indo Pasifik yang menjadi wilayah strategis. Sebagai kawasan sentral, Indo Pasifik merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan diskursus isu-isu kawasan.
Indonesia perlu mengambil peran strategis dalam mencegah konflik terbuka di kawasan.
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperankan lebih kuat oleh Indonesia adalah :
Prioritas pertama dengan memperkuat struktur ekonomi domestik, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas harga sehingga ketahanan ekonomi nasional terbangun.
 Berupaya menarik investasi untuk pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kolaborasi dengan pengusaha lokal dan luar negeri.
Diversifikasi perdagangan dan Kemitraan strategis dengan berbagai multilateral.
Memperkuat ASEAN Economic Forum dan solidaritas negara ASEAN +
Diplomasi Adaptif dalam menanggapi Perang Tarif Trump
 Meningkatkan Trust Public di dalam negeri, kawasan dan global dengan muncul sebagai “middle power” dan memberikan solusi.
 Penguatan Intelijen Ekonomi untuk Deteksi Dini. Indonesia perlu memperkuat peran intelijen ekonomi dalam memantau dinamika global, mendeteksi dini ancaman dampak perang tarif, dan melindungi sektor strategis. Sinergi antara intelijen, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha akan meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap tekanan ekonomi eksternal.
 Inisiasi Platform Konsultatif Global Selatan.

Indonesia dapat memimpin pembentukan Global South Economic Dialogue Initiative sebagai forum konsultatif negara-negara berkembang untuk berbagi strategi menghadapi perang tarif dan memperkuat posisi tawar bersama di panggung global. Inisiatif ini mencerminkan kepemimpinan Indonesia sebagai middle power yang proaktif, kolaboratif, dan visioner dalam mendorong sistem ekonomi global yang lebih adil dan inklusif.

Tentunya bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan bersahabat, namun negosiasi-diplomasi dan kemitraan harus terus diupayakan.

Momentum krisis harus dapat mendorong transformasi ekonomi, percepatan digitalisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan.

Indonesia perlu aktif mengembangkan perdagangan di kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah sebagai alternatif dari ketergantungan barang-barang yang berasal dari AS.

Strategi Pemerintah Indonesia membangun hubungan baik dengan timur tengah menunjukkan berbagai alternatif diplomasi untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Kunjungan Pemerintah ke berbagai negara juga mencerminkan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang berusaha memainkan peran penyeimbang di tengah persaingan kekuatan besar.

Indonesia perlu memperkuat ketahanan domestiknya sekaligus mengedepankan Solidaritas.
Dalam pergaulan Indonesia diperlukan kolaborasi sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Indonesia, dengan posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, memiliki peluang dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran bersama.
Indonesia harus dapat melihat peluang di situasi krisis dan kondisi genting sekalipun.

Negosiasi dan komunikasi yang disusun pemerintah untuk menyikapi Perang Tarif merupakan hal yang positif dan perlu didukung.
Hal ini perlu diikuti pula dengan pembangunan fundamental baik sisi ketahanan ekonomi dalam negeri dan perbaikan berbagai infrastruktur ketahanan nasional.

Oleh karena itu, dalam menghadapi fragmentasi ekonomi global dan eskalasi ketegangan geopolitik, Indonesia tidak cukup hanya bertahan tetapi harus tampil sebagai middle power yang aktif membangun solusi, serta memperkuat intelijen ekonomi sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

oleh Dr.Stepi Anriani.,M.Si**

Sebelum Perang Tarif yang disaksikan seluruh dunia pada tahun 2025 ini, perang dagang 2018-2020 telah terjadi namun tidak secara vulgar terekspos, niscaya demikian hal itu menyebabkan perdagangan dunia turun 3% dan GDP global turun 0,8%.

Tarif 32% yang dikenakan pada impor dari Indonesia bukan angka kecil, sementara Tiongkok menghadapi situasi yang lebih parah dengan adanya balasan *perang tarif* akibat Transhipment yang digagasnya.

Hal ini telah menciptakan Ancaman Fragmentasi Ekonomi Global,

Fragmentasi ini tidak hanya berdampak pada perubahan rantai pasok global, tata kelola ekonomi global tetapi juga pada pembentukan blok-blok ekonomi baru yang berpotensi mengisolasi negara-negara tertentu.

Terdapat 3 Sikap utama yang mungkin terjadi yaitu :

Pertama, negara-negara melawan dominasi AS dengan membentuk blok ekonomi baru;

atau Kedua, dunia ikut skenario AS dan semakin tunduk pada hegemoni Amerika Serikat.

Ketiga, sikap Negara-negara yg mencoba bernegosiasi dan netral, lebih lunak dalam memposisikan diri.

Dinamika Geopolitik dan Posisi Indonesia di Indo-Pasifik

Persaingan strategis antara negara-negara *major power* tidak hanya termanifestasi dalam bentuk perang dagang, tetapi juga meningkatnya ketegangan di berbagai flashpoint global.

Konflik yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, eskalasi situasi di Gaza dan Timur Tengah, serta memanasnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan menjadi catatan utama dalam dinamika Lingkungan strategis.

Sejak *Peacefull Rise China* 3 dekade lalu sukses membuka berbagai alternatif Bargaining position China dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8-10% maka China menjadi penantang hegemoni AS. Tata kelola perekonomian dunia perlahan berubah dan memiliki implikasi terhadap stabilitas regional dan global, apalagi dengan banyaknya kerja sama multilateral, KTT dan pertumbuhan ekonomi BRICS.

Salah satu flashpoint Lingkungan strategis yang cukup rentan adalah Indo-Pasifik. Wilayah yang strategis ini berada di depan langsung Indonesia, dengan kekuatan militer yang sudah tergelar, dunia harus bersiap menghadapi *skenario terburuk*, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan sebagai konsekuensi dari ketegangan ini.

Peran Indonesia Menghadapi Perang Tarif

Indonesia secara geopolitik berada di kawasan Indo Pasifik yang menjadi wilayah strategis. Sebagai kawasan sentral, Indo Pasifik merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan diskursus isu-isu kawasan.

Indonesia perlu mengambil peran strategis dalam mencegah konflik terbuka di kawasan.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperankan lebih kuat oleh Indonesia adalah :

Prioritas pertama dengan memperkuat struktur ekonomi domestik, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas harga sehingga ketahanan ekonomi nasional terbangun.

 Berupaya menarik investasi untuk pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kolaborasi dengan pengusaha lokal dan luar negeri.

Diversifikasi perdagangan dan Kemitraan strategis dengan berbagai multilateral.

Memperkuat ASEAN Economic Forum dan solidaritas negara ASEAN +

Diplomasi Adaptif dalam menanggapi Perang Tarif Trump

 Meningkatkan Trust Public di dalam negeri, kawasan dan global dengan muncul sebagai “middle power” dan memberikan solusi.

 Penguatan Intelijen Ekonomi untuk Deteksi Dini. Indonesia perlu memperkuat peran intelijen ekonomi dalam memantau dinamika global, mendeteksi dini ancaman dampak perang tarif, dan melindungi sektor strategis. Sinergi antara intelijen, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha akan meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap tekanan ekonomi eksternal.

 Inisiasi Platform Konsultatif Global Selatan.

Indonesia dapat memimpin pembentukan Global South Economic Dialogue Initiative sebagai forum konsultatif negara-negara berkembang untuk berbagi strategi menghadapi perang tarif dan memperkuat posisi tawar bersama di panggung global. Inisiatif ini mencerminkan kepemimpinan Indonesia sebagai middle power yang proaktif, kolaboratif, dan visioner dalam mendorong sistem ekonomi global yang lebih adil dan inklusif.

Tentunya bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan bersahabat, namun negosiasi-diplomasi dan kemitraan harus terus diupayakan.

Momentum krisis harus dapat mendorong transformasi ekonomi, percepatan digitalisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan.

Indonesia perlu aktif mengembangkan perdagangan di kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah sebagai alternatif dari ketergantungan barang-barang yang berasal dari AS.

Strategi Pemerintah Indonesia membangun hubungan baik dengan timur tengah menunjukkan berbagai alternatif diplomasi untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Kunjungan Pemerintah ke berbagai negara juga mencerminkan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang berusaha memainkan peran penyeimbang di tengah persaingan kekuatan besar.

Indonesia perlu memperkuat ketahanan domestiknya sekaligus mengedepankan Solidaritas.

Dalam pergaulan Indonesia diperlukan kolaborasi sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Indonesia, dengan posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, memiliki peluang dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran bersama.

Indonesia harus dapat melihat peluang di situasi krisis dan kondisi genting sekalipun.

Negosiasi dan komunikasi yang disusun pemerintah untuk menyikapi Perang Tarif merupakan hal yang positif dan perlu didukung.

Hal ini perlu diikuti pula dengan pembangunan fundamental baik sisi ketahanan ekonomi dalam negeri dan perbaikan berbagai infrastruktur ketahanan nasional.

Oleh karena itu, dalam menghadapi fragmentasi ekonomi global dan eskalasi ketegangan geopolitik, Indonesia tidak cukup hanya bertahan tetapi harus tampil sebagai middle power yang aktif membangun solusi, serta memperkuat intelijen ekonomi sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

*Dr.Stepi Anriani.,M.Si

Pengamat Intelijen dan Keamanan Nasional,

Dosen Analisis Intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

Oleh : Rafasya Ghani  )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menanggapi gelombang tekanan ekonomi global yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam menghadapi perang tarif yang dikenakan sebesar 32% terhadap produk ekspor asal Indonesia, pemerintah mengedepankan strategi diplomasi adaptif sebagai bentuk respons yang terukur dan strategis.

Delegasi tingkat tinggi dari Indonesia telah diberangkatkan menuju Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan jajaran pejabat utama pemerintah AS. Selama periode tenggat penundaan pengenaan tarif oleh Trump hingga 9 Juni 2025, pemerintah memanfaatkan waktu secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional melalui jalur diplomatik.

Tim negosiator terdiri dari enam tokoh utama yang merepresentasikan kekuatan diplomatik dan ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menjadi garda depan dalam merumuskan kesepakatan yang mampu meredam dampak buruk dari kebijakan tarif Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang ke Washington sebagai mitra dialog strategis. Langkah ini menunjukkan pengakuan atas posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang memiliki kapasitas diplomatik cukup kuat di tengah tekanan ekonomi global.

Negosiasi dilakukan secara intensif dengan U.S. Trade Representative, Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce. Fokus utama dalam upaya negosiasi tersebut yakni mencakup proposal non-paper terkait relaksasi tarif dan hambatan non-tarif, kerja sama investasi, sektor keuangan, serta penyusunan kerangka perdagangan bilateral yang lebih inklusif dan seimbang.

Salah satu isu krusial yang disoroti ialah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah menyepakati relaksasi terbatas hanya untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang berasal dari Amerika Serikat.

Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, keputusan ini bersifat selektif dan tidak akan mengganggu eksistensi perusahaan dari negara lain yang telah taat aturan TKDN sebesar 35%.

Di sisi fiskal, pemerintah menawarkan relaksasi berupa penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Impor untuk produk asal AS. Tarif PPh 22 impor untuk barang dengan API dipangkas dari yang sebelumnya 2,5% kini menjadi 0,5%, khusus untuk produk elektronik, seluler, dan laptop. Sedangkan bea masuk yang semula 5-10% disesuaikan menjadi 0-5%.

Langkah berikutnya berupa peningkatan investasi bilateral. Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan perusahaan teknologi untuk semakin memperluas investasi di Amerika Serikat. Strategi ini menjadi bagian dari kompromi yang dirancang agar perusahaan-perusahaan AS juga memperbesar porsi investasinya di Indonesia.

Selain itu, pemerintah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan volume impor dari AS senilai US$18-19 miliar sebagai upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Komoditas yang direncanakan meliputi produk agrikultur seperti gandum dan kedelai, peralatan teknik, serta energi seperti LPG dan LNG.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan nasional, Dr. Stepi Anriani, menilai bahwa perang tarif akibat adanya kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu ancaman fragmentasi ekonomi global yang lebih dalam.

Fragmentasi tersebut berpotensi untuk mengubah struktur rantai pasok internasional dan semakin mempercepat terbentuknya blok-blok ekonomi baru. Dalam kondisi ini, Indonesia sebenarnya dihadapkan pada tiga opsi, antara lain: melawan hegemoni AS, tunduk pada skenario dominasi AS, atau memainkan peran sebagai penengah yang netral namun strategis.

Dr. Stepi menggarisbawahi pentingnya memperkuat struktur ekonomi domestik sebagai tameng utama. Menurutnya, stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjadi fondasi yang sama sekali tidak boleh tergantikan dalam menghadapi tekanan eksternal. Upaya menarik investasi, memperluas kemitraan multilateral, dan meningkatkan kapasitas intelijen ekonomi menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan ketahanan nasional.

Posisi geografis Indonesia di jantung Indo-Pasifik membuat negara ini tidak bisa hanya menjadi penonton saja dalam dinamika global yang kian memanas. Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, konflik di Timur Tengah, serta perseteruan AS-Tiongkok, memerlukan ketangguhan diplomasi Indonesia yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan visioner.

Diplomasi adaptif yang dijalankan pemerintah bukan hanya sekadar untuk merespons kebijakan sepihak dari AS, tetapi juga sekaligus menandai adanya transformasi peran Indonesia di kancah global.

Sebagai negara dengan posisi strategis dan sejatinya memiliki kekuatan ekonomi menengah, Indonesia juga dapat memimpin inisiatif baru seperti Global South Economic Dialogue Initiative untuk membentuk platform konsultatif bagi negara-negara berkembang lain dalam upaya untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.

Dengan seluruh strategi tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden  RI kedelapan, Prabowo Subianto terus berupaya untuk menjadikan Tanah Air bukan hanya sebagai negara yang mampu bertahan di tengah badai global, melainkan juga sekaligus sebagai bangsa berkekuatan yang mampu membentuk arus.

Dalam menghadapi Perang Tarif akibat kebijakan proteksionisme Donald Trump, diplomasi adaptif bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang akan menentukan posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi internasional ke depan. (*)

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Jakarta – Pemerintah melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Kamboja untuk mengatasi maraknya praktik judi daring atau judi online (judol) dan penipuan daring (online scam) yang kerap menjerat warga negara Indonesia (WNI). Kolaborasi ini ditujukan untuk menyelamatkan WNI dari industri ilegal yang semakin berkembang di kawasan Asia Tenggara.

“Banyak kami dapati WNI yang bekerja pada industri online yang di Indonesia dilarang (gambling online, scamming online, phising, cracking),” ungkap Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko.

Menindaklanjuti hal tersebut, Divhubinter Polri menggelar pertemuan bilateral dengan pihak Cambodia National Police (CNP) yang berlangsung pada 7–13 April 2025 di Phnom Penh, Poipet, Bavet, dan Sihanoukville.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti bersama Deputy Chief of Staff CNP, MajGen Pheanuk Kolkomar. Hadir pula perwakilan KBRI Phnom Penh serta International Cooperation CNP.

Brigjen Untung menegaskan bahwa Polri dan CNP memiliki visi yang sama dalam memberantas kejahatan transnasional di kawasan ASEAN di bawah koordinasi Aseanapol dan Interpol.

“Terkait upaya pencegahan kejahatan transnasional dilakukan kesepakatan untuk saling bertukar informasi dan pencegahan kedatangan para pelaku operator serta upaya penyelamatan WNI yang menjadi korban dari industri scamming,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri), Kombes Imam Riyadi, menyatakan bahwa pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Kamboja harus mengikuti prosedur resmi pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri.

“Kementerian P2MI bersama Kemenlu bisa mengakses atau berkomunikasi dengan KBRI di Kamboja,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya di Kepulauan Riau agar tidak tergiur bekerja di negara yang bukan tujuan resmi penempatan PMI seperti Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

“Jangan tergiur dengan upah yang besar,” ujarnya.

BP3MI Kepri pun aktif menjalankan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Bintan dan Batam sebagai upaya preventif.

Oleh : Aditya Gunawan )*

Pemberantasan judi daring membutuhkan kerja sama lintas negara yang solid dan berkesinambungan. Kolaborasi Polri dan Kepolisian Kamboja menjadi bukti bahwa komitmen itu bukan hanya slogan, tetapi aksi nyata untuk melindungi warga negara dari jerat kejahatan digital.
Fenomena judi daring atau judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Indonesia, yang secara tegas melarang segala bentuk perjudian, menghadapi tantangan besar ketika warganya justru menjadi pelaku atau korban industri ini di luar negeri.
Banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja pada perusahaan digital di negara lain, yang menjalankan aktivitas ilegal seperti perjudian online, penipuan daring (online scam), phising, hingga cracking. Aktivitas ini, selain berbahaya bagi korban, juga mengancam keselamatan para pekerja yang kerap berujung pada eksploitasi.
Dalam konteks inilah Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kepolisian Nasional Kamboja (Cambodia National Police/CNP) dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Pertemuan antara dua lembaga penegak hukum tersebut digelar pada 7–13 April 2025 di Phnom Penh, Poipet, Bavet, dan Sihanoukville.
Delegasi Polri dipimpin langsung oleh Kepala Divhubinter, Irjen Krishna Murti, sedangkan delegasi CNP dipimpin oleh Deputy Chief of Staff, MajGen Pheanuk Kolkomar. Pertemuan itu juga melibatkan pihak KBRI Phnom Penh dan International Cooperation CNP.
Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, mengungkapkan bahwa ada kesamaan pandangan antara Polri dan Kepolisian Kamboja dalam memberantas kejahatan transnasional, khususnya yang berkaitan dengan judi online yang melibatkan WNI.
Salah satu kesepakatan penting yang tercapai dalam pertemuan tersebut adalah pertukaran informasi untuk mencegah masuknya operator industri judi dan scam daring ke negara mitra. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat melakukan langkah-langkah penyelamatan bagi WNI yang telah terjebak dalam praktik ilegal tersebut.
Langkah ini sangat krusial mengingat banyak dari WNI yang bekerja di Kamboja, Vietnam, dan Myanmar berada dalam posisi rentan. Negara-negara tersebut tidak termasuk dalam daftar tujuan resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Terkait dengan hal tersebut, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Kombes Imam Riyadi, menyebut bahwa proses pemulangan PMI dari Kamboja harus dilakukan melalui jalur resmi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri.
Lebih lanjut, Imam Riyadi mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja di negara yang tidak termasuk penempatan resmi, hanya karena iming-iming gaji besar. Ia menekankan bahwa warga yang bekerja secara ilegal sangat rentan menjadi korban eksploitasi.
Untuk mengurangi risiko ini, BP3MI Kepri telah menjalankan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat desa, terutama di wilayah Bintan dan Batam yang menjadi kantong migran tertinggi.
Kolaborasi lintas negara ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kejahatan digital yang bersifat lintas batas, tidak ada negara yang bisa bertindak sendiri. Dibutuhkan koordinasi, kesamaan visi, dan saling percaya antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan perwakilan diplomatik.
Penanganan kasus-kasus WNI yang terjerat judi daring tidak cukup hanya dengan penegakan hukum di dalam negeri. Harus ada strategi pencegahan di hulu, termasuk peningkatan literasi digital, perlindungan pekerja migran, serta pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah asal PMI.
Selain itu, publik juga perlu didorong untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak jelas, terutama melalui media sosial. Banyak modus rekrutmen ilegal yang dilakukan secara daring, menawarkan pekerjaan dengan upah tinggi di negara-negara yang tidak masuk dalam daftar resmi penempatan. Peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap calon pekerja migran.
Indonesia sejatinya memiliki kekuatan besar untuk memutus mata rantai kejahatan digital ini. Dengan pendekatan komprehensif yang mencakup diplomasi internasional, penegakan hukum, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, langkah menuju pemberantasan judi daring bukanlah mimpi kosong. Kejahatan ini tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga merusak masa depan generasi muda yang menjadi sasaran industri gelap tersebut.
Pemberantasan judi daring bukan hanya tentang menutup situs atau menangkap pelaku, tetapi tentang membangun ekosistem masyarakat yang sadar hukum dan berdaya secara ekonomi. Dengan kerja sama erat seperti yang dilakukan Polri dan Kepolisian Kamboja, serta dukungan penuh dari berbagai instansi pemerintah, peluang untuk memberantas praktik ini secara menyeluruh semakin terbuka lebar.
Sudah saatnya seluruh elemen bangsa bersatu melawan judi daring demi menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi semua. Kita perlu mengapresiasi dan mendukung penuh langkah-langkah pemerintah dan kepolisian dalam memberantas judi daring dan melindungi warga negara Indonesia dari ancaman kejahatan lintas batas.
)* Kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Jakarta — Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke kawasan Timur Tengah dan Turkiye merupakan langkah cerdas dan progresif yang mempertegas posisi Indonesia sebagai motor perdamaian dunia dan mitra strategis kawasan.

Langkah Presiden Prabowo ini secara tegas memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memainkan peran global yang aktif dan terhormat, sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat diplomasi bebas aktif yang selama ini dipegang teguh oleh Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki dampak strategis tidak hanya bagi Indonesia, namun juga komunitas internasional.

“Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, saya bangga dan sangat mendukung langkah Presiden Prabowo yang telah memperkuat diplomasi strategis Indonesia di level global,” ujar Didik.

Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan cerminan kuat dari komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas jejaring internasional, terutama di bidang ekonomi dan kemanusiaan yang menjadi perhatian utama dunia saat ini.

“Kunjungan ini jelas memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan global,” tambah Didik.

Lebih lanjut, agenda diplomatik ini juga menjadi simbol kuat keberlanjutan visi geopolitik Indonesia yang berakar pada semangat Konferensi Asia-Afrika. Ketua Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia sekaligus Pengamat Muda Timur Tengah, Nata Sutisna menilai bahwa langkah Presiden Prabowo ini adalah pengejawantahan nyata dari perjuangan Indonesia di kancah internasional.

“Kunjungan ini melanjutkan semangat KTT Asia-Afrika 1955 yang menolak imperialisme dan kolonialisme, dan kini diteruskan oleh Presiden Prabowo dalam konteks kekinian yang lebih relevan,” kata Nata.

Ia memuji komitmen Presiden Prabowo dalam membela Palestina, seraya menyebut bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan saat ini telah menjadi simbol harapan bagi bangsa-bangsa tertindas.

“Presiden Prabowo membawa suara kemanusiaan dan keadilan dalam diplomasi tingkat tinggi ini. Beliau hadir sebagai tokoh dunia yang menjunjung tinggi hak-hak bangsa Palestina,” tegas Nata.

Ia menambahkan bahwa pendekatan diplomasi Presiden Prabowo yang menyelaraskan antara kebijakan politik dan bantuan kemanusiaan adalah solusi ideal dan berani. Pendekatan ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya vokal, tetapi juga aktif memberikan kontribusi konkret.

Melalui kunjungan bersejarah ini, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang progresif, visioner, dan penuh keberanian dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo sangat mencerminkan visi Indonesia Emas 2045, di mana bangsa Indonesia siap menjadi poros maritim dunia, penjaga stabilitas kawasan, serta aktor utama dalam pembangunan global yang adil dan berkelanjutan. [^]

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menjalankan diplomasi aktif yang luar biasa visioner dalam memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keberanian dan ketegasan kepemimpinan, tetapi juga menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam membangun dunia yang damai dan sejahtera.

Kunjungan kenegaraan ini adalah wujud nyata diplomasi progresif yang mencerminkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara besar dan dihormati dunia. Pemerintah secara konsisten menghadirkan kontribusi strategis yang memperkuat stabilitas kawasan dan memperluas kerja sama bilateral yang konkret.

Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa Indonesia siap memainkan peran sentral dalam perdamaian global sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan mitra tepercaya dunia internasional.

“Indonesia siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, jika diminta oleh semua pihak yang terlibat,” tegas Presiden Prabowo.

Diplomasi langsung antar kepala negara (leader to leader diplomacy) yang dijalankan Presiden Prabowo adalah bentuk diplomasi kelas dunia yang efektif, personal, dan strategis, menjadikan Indonesia mitra utama dalam pembicaraan politik, ekonomi, dan budaya di kawasan Timur Tengah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepemimpinan Presiden Prabowo, menyebutnya sebagai langkah strategis yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia.

“Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, saya cukup berbangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya kunjungan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Didik.

Ia menyebut tiga manfaat utama dari kunjungan ini sebagai bukti nyata keberhasilan:
Pertama, diplomasi aktif Presiden membuktikan Indonesia adalah pemain utama dalam dialog strategis Timur Tengah.

Kedua, dampak ekonomi dari penandatanganan berbagai nota kesepahaman memperkuat arus investasi dan perdagangan, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga, keberpihakan Presiden terhadap isu kemanusiaan, khususnya di Gaza, menegaskan konsistensi Indonesia dalam menyuarakan keadilan global yang beradab dan beretika.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo, menyatakan bahwa diplomasi ini semakin memperkuat komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

“Yang dilakukan Presiden Prabowo adalah respons positif yang mencerminkan semangat konstitusional bangsa dan harapan rakyat Indonesia,” pungkas Hidayat Nur Wahid.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo membawa angin segar bagi peran aktif Indonesia di dunia internasional, menempatkan negara sebagai kekuatan moderat, progresif, dan solutif.

Langkah ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia mampu menjadi aktor utama yang menjembatani kepentingan global demi perdamaian dan kemajuan bersama. [^]

Oleh: Farhan Farisan )*
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tengah melakukan lawatan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara Indonesia dengan sejumlah negara mitra di kawasan tersebut. Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintahan Indonesia dalam memperkuat posisi global dan menunjukkan komitmen pada kolaborasi internasional yang saling menguntungkan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan bahwa lawatan Presiden Prabowo dimulai dari Uni Emirat Arab, dilanjutkan ke Turki, Mesir, Qatar, dan akan berakhir di Yordania. Di setiap negara yang dikunjungi, Presiden Prabowo membawa misi strategis yang mencakup penguatan kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, energi, kemanusiaan, dan pendidikan. Setiap pertemuan menandai keinginan Indonesia untuk aktif membangun jejaring global yang solid di tengah dinamika geopolitik dunia.

Salah satu kunjungan penting Presiden Prabowo adalah ke Doha, Qatar. Pihaknya tiba di Doha setelah menyelesaikan agenda diplomatiknya di Kairo, Mesir. Di Qatar, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Agenda ini menjadi simbol dari hubungan hangat antara kedua negara yang telah terjalin erat selama beberapa dekade.

Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani membahas berbagai kerja sama strategis. Salah satu hasil konkret dari pertemuan ini adalah penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara. MoU tersebut mencakup dialog strategis dan rencana investasi yang berfokus pada pengembangan sektor energi dan infrastruktur.

Salah satu poin penting dalam kerja sama ini adalah komitmen Qatar untuk berinvestasi sebesar 2 miliar dolar AS melalui kemitraan dengan Indonesia, termasuk melalui dana investasi Danantara. Langkah ini mencerminkan kepercayaan tinggi Qatar terhadap potensi ekonomi Indonesia serta keseriusan kedua pihak dalam menjalin kemitraan jangka panjang.

Kunjungan di Doha ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang diadakan oleh Emir Qatar sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo. Momen ini juga digunakan untuk memperkuat ikatan personal antar pemimpin negara yang dipercaya mampu mempercepat realisasi kerja sama yang telah disepakati.

Setelah menyelesaikan agendanya di Qatar, Presiden Prabowo dan delegasi lepas landas menuju Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Di sana, Presiden dijadwalkan bertemu Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan dan stabilitas kawasan.

Lawatan ke Yordania menjadi bagian akhir dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Timur Tengah. Selain menjajaki kerja sama bilateral, kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyuarakan sikap politik luar negeri yang konsisten, terutama dalam isu Palestina.

Presiden Prabowo membawa misi kemanusiaan dalam lawatan ini, termasuk rencana evakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina yang menjadi korban konflik. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi dan Pancasila sebagai dasar kebijakan luar negeri yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Anggota Komisi I DPR, Yulius Setiarto, menyatakan bahwa langkah Prabowo untuk membantu evakuasi warga Gaza patut diapresiasi sebagai bentuk nyata kepedulian Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pihaknya menekankan bahwa aksi kemanusiaan tersebut harus tetap selaras dengan sikap Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai dua negara (two-state solution).

Sikap Indonesia yang teguh dalam mendukung kemerdekaan Palestina menjadi komitmen jangka panjang yang tidak bisa ditawar. Dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin negara Timur Tengah, Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan pentingnya solidaritas terhadap rakyat Palestina, serta menolak segala bentuk penjajahan dan aneksasi wilayah.

Lawatan Prabowo tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menghasilkan capaian nyata, seperti pembentukan mekanisme dialog strategis dengan Qatar dan peningkatan intensitas kerja sama pertahanan dengan Turki. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo bertekad untuk menjadi pemain aktif dalam diplomasi global.

Kunjungan ke Mesir, Turki, dan UEA sebelumnya juga menghasilkan kesepakatan yang membuka peluang investasi serta kerja sama pendidikan. Di Mesir, Indonesia menjajaki kerja sama di bidang pertahanan dan pengembangan industri strategis, sementara di Turki, pertemuan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan memperkuat hubungan historis dan diplomatik kedua negara.

Secara keseluruhan, lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah menggambarkan pendekatan diplomasi yang inklusif dan proaktif. Dengan menjalin komunikasi langsung dengan para pemimpin kawasan, Presiden Prabowo memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan global bersama-sama.

Lawatan ini memperlihatkan konsistensi diplomasi Indonesia yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi kerja sama luar negeri. Tidak hanya fokus pada kepentingan nasional, tetapi juga kontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan kawasan.

Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks, kehadiran aktif Indonesia melalui Presiden Prabowo di Timur Tengah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih besar di tingkat internasional. Ini adalah langkah maju dalam memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai kekuatan diplomatik dan ekonomi yang berkembang.

Dengan berakhirnya rangkaian kunjungan kenegaraan di Yordania, Prabowo telah menanamkan fondasi diplomasi baru yang strategis. Ke depan, tantangan utamanya adalah menjaga kesinambungan dan mengawal implementasi seluruh kesepakatan yang telah dicapai demi kemajuan bangsa dan peran aktif Indonesia di dunia.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta