Monthly Archives: April 2025

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyerapan gabah kering panen (GKP) secara masif dan terencana.

Melalui Perum Bulog, anggaran sebesar Rp39 triliun telah disiapkan untuk menyerap gabah selama musim panen raya Februari hingga April 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Bulog akan menyerap seluruh gabah dan jagung petani dengan patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Kebijakan ini efektif sejak 15 Januari 2025 dan bertujuan melindungi pendapatan petani serta menjamin ketersediaan pangan nasional,” ungkap Zulkifli Hasan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan hal serupa. Ia mendorong Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP agar harga tetap stabil dan petani sejahtera, khususnya pada masa panen raya. Ini membuktikan bahwa sinergi antar kementerian berjalan sangat baik dalam mendukung petani dan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Di Jawa Tengah, misalnya, telah ditargetkan penyerapan 532 ribu ton GKP sepanjang tahun 2025, yang menunjukkan komitmen kolektif pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung petani.

Dukungan kuat juga datang dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengarahkan Perum Bulog agar segera menyerap gabah saat harga turun di bawah HPP. Deputi III KSP, Edy Priyono, menegaskan bahwa penyerapan tepat waktu sangat penting demi menjaga stabilitas harga dan memastikan petani tidak mengalami kerugian.

“Langkah ini mencerminkan kehadiran negara di tengah petani,” jelas Edy Priyono.

Upaya nyata pun terlihat di lapangan. Perum Bulog Sumatera Utara telah berhasil menyerap 8.000 ton gabah hingga awal Maret 2025, dengan target 12.000 ton hingga April 2025.

Penyerapan ini tersebar di berbagai wilayah seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Langkat, Karo, Labuhanbatu, Asahan, Kepulauan Nias, dan Batu Bara, menunjukkan bahwa pemerintah bekerja secara menyeluruh dari pusat hingga daerah.

Dengan berbagai langkah terukur ini, pemerintah menjamin ketersediaan pangan nasional dan kestabilan harga, sekaligus menunjukkan bahwa kesejahteraan petani merupakan prioritas utama.

Kebijakan ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah hadir, berpihak, dan bekerja untuk rakyat. Komitmen ini juga memperlihatkan bahwa negara tidak hanya bicara, tetapi bertindak nyata untuk menjaga ketahanan pangan nasional dari hulu ke hilir.

Oleh: Dewi Kartikasari*)

Upaya pemerintah dalam menyerap gabah hasil panen petani di berbagai wilayah Indonesia mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan petani. Program serapan gabah, yang dilakukan secara masif dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Negara seperti Perum Bulog, menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Kabupaten Majalengka untuk memimpin panen raya padi merupakan langkah strategis yang tidak hanya simbolis, tetapi juga fungsional dalam menggalang kekuatan nasional menghadapi tantangan pangan global. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota ini mencerminkan sinergi yang solid antara berbagai elemen bangsa untuk mencapai swasembada pangan.

Dukungan dari kepala daerah semakin memperkuat keberhasilan program ini. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya tersebut, menegaskan kesiapan provinsinya untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Sebagai provinsi penyumbang utama produksi padi nasional, perhatian Presiden terhadap petani Majalengka dinilai sebagai langkah afirmatif yang sangat diapresiasi. Dialog virtual antara Presiden Prabowo Subianto dan para gubernur dari daerah sentra produksi seperti Jawa Timur dan Sumatra Utara memperlihatkan koordinasi lintas wilayah yang komprehensif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selain melakukan panen, Presiden juga menyaksikan proses serapan gabah oleh Perum Bulog secara langsung di lapangan. Peran Bulog dalam program ini sangat vital, terutama dalam memastikan harga gabah tetap stabil dan menguntungkan bagi petani. Dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, pemerintah memastikan bahwa hasil panen petani dihargai secara layak. Kebijakan ini tidak hanya menjadi stimulus ekonomi bagi petani, tetapi juga menjaga motivasi mereka untuk terus berproduksi.

Perum Bulog sendiri mencatatkan capaian luar biasa dalam menyerap gabah petani. Hingga menjelang puncak panen raya April 2025, Bulog telah berhasil menyerap hingga 300.000 ton setara beras—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Sudaryono, bahkan menyatakan bahwa surplus produksi beras tahun ini diperkirakan akan mencapai 2,8 hingga 3,5 juta ton. Ia mendorong agar petani dapat melakukan tanam dua hingga tiga kali dalam setahun guna menciptakan ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Sinergi antara Bulog, Dinas Pertanian, TNI-POLRI, kelompok tani, dan penggilingan padi menjadi kunci keberhasilan proses serapan. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menegaskan bahwa pembentukan Tim Jemput Gabah dan sosialisasi harga pembelian gabah dilakukan secara intensif agar petani mendapat informasi yang jelas dan mendorong mereka menjual gabahnya ke Bulog. Dengan rata-rata serapan harian mencapai belasan ribu ton, Bulog optimistis dapat mempertahankan momentum hingga puncak panen raya.

Tak hanya di Jawa Barat, gerakan serapan gabah juga berjalan massif di daerah lain seperti Sumatra Utara dan Jawa Timur. Di Kabupaten Serdang Bedagai, Bupati Darma Wijaya menegaskan bahwa panen raya serentak menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa petani adalah kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan, dan pemerintah daerah terus berkomitmen dalam mendukung distribusi yang adil serta harga panen yang melindungi petani.

Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menambahkan bahwa ketahanan pangan adalah hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah provinsi akan terus memperkuat peran petani serta membangun infrastruktur pertanian yang mendukung distribusi hasil panen hingga ke desa-desa terpencil. Komitmen ini juga tampak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana pemerintah daerah bersama Bulog Bojonegoro aktif menyerap gabah petani dengan harga yang sesuai HPP. Wakil Bupati Joko Sarwono menyatakan bahwa harga Rp6.500/kg yang ditetapkan pemerintah sangat penting untuk menjaga semangat produksi petani dan mendukung swasembada pangan.

Produksi padi Kabupaten Tuban sendiri mencapai 523.067 ton gabah kering giling (GKG), dengan Bulog telah menyerap 13.730 ton beras atau sekitar 27.460 ton GKG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat, Eko Julianto, menyatakan pihaknya terus mendorong petani agar menjual gabah ke Bulog demi menjaga stabilitas harga dan pasokan. Di sisi lain, Perwakilan Bulog Gudang Wire, M. Ady Kurniawan, meminta Gapoktan untuk aktif bermitra dengan Bulog dan menyebarluaskan informasi kepada petani agar target serapan nasional 3 juta ton dapat tercapai.

Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar membuat kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di lapangan untuk memastikan kesejahteraan petani terjamin. Dari modernisasi alat panen, penetapan harga yang adil, hingga penyerapan gabah secara masif dan terstruktur, semuanya menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ketika banyak negara menghadapi ancaman krisis pangan, Indonesia justru menunjukkan keteguhan langkah dalam menuju kemandirian dan ketahanan pangan. Komitmen ini patut diapresiasi sebagai tonggak penting menuju Indonesia yang berdaulat pangan dan sejahtera.

*)Penulis merupakan mahasiswi ilmu pertanian

Oleh Arkan Dwiyanto )*

Peningkatan signifikan dalam serapan gabah pada awal 2025 menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan nasional. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen nasional pada April 2025 mencapai 1.595.583 hektare dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 4,97 juta ton beras. Ini menjadikan akumulasi produksi Januari hingga April 2025 berada di angka 13.948.785 ton GKG—angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Prestasi ini tentu tidak lahir begitu saja. Daya dorong utama datang dari kontribusi besar 14 provinsi utama produsen padi yang menyumbang hingga 91,42 persen produksi nasional bulan ini. Wilayah Jawa Timur menjadi kontributor terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah, sementara dari luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Lampung, dan NTB tampil sebagai penghasil utama. Total produksi dari wilayah-wilayah ini mencapai 7,89 juta ton GKG dengan luas panen sekitar 1,43 juta hektare, menjadikannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga atas capaian ini, menyebutnya sebagai hasil nyata dari kerja keras para petani dan sinergi lintas sektor. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Dengan program-program strategis yang dicanangkan, termasuk peningkatan luas tambah tanam (LTT), pemerintah menargetkan peningkatan signifikan produksi padi sepanjang tahun 2025.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target LTT sebesar 1,6 juta hektare harus dipantau harian demi menjamin tercapainya target swasembada. Menurutnya, peningkatan serapan gabah yang dilakukan Perum Bulog hingga 2.000 persen dibandingkan periode sebelumnya merupakan indikator keberhasilan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Amran juga mengungkap bahwa penindakan tegas terhadap mafia pangan telah membuahkan hasil, dengan lebih dari 20 tersangka berhasil diamankan. Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pangan yang bersih dan berkeadilan, bebas dari intervensi para spekulan yang merugikan petani dan masyarakat.
Evaluasi Angka Tetap (ATAP) hasil panen yang menunjukkan kenaikan sebesar 60 persen dari tahun sebelumnya menjadi bukti bahwa strategi tanam yang lebih ketat, pengawasan berlapis, dan sinergi pusat-daerah membuahkan hasil nyata. BPS bahkan mencatat bahwa produksi beras nasional dalam empat bulan pertama tahun ini mencapai 16,5 juta ton—angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan bahwa perhatian Presiden terhadap sektor pertanian sangat besar. Ia dan Menteri Pertanian kerap mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memantau progres produksi dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pangan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar rakyat, melainkan juga elemen strategis dalam membangun kemandirian bangsa.
Sudaryono menekankan pentingnya evaluasi LTT harian secara nasional, karena luas panen sangat ditentukan oleh proses-proses awal seperti pembibitan, ketersediaan pupuk, serta sistem irigasi. Ia menyebut bahwa dalam satu bulan terakhir, tren data harian menunjukkan pergerakan positif, sejalan dengan meningkatnya semangat dan motivasi petani di berbagai wilayah.
Di sisi lain, program Serapan Gabah yang dijalankan Perum Bulog memberikan efek domino yang signifikan terhadap kesejahteraan petani. Seperti di wilayah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), para petani menyambut baik harga pembelian Bulog sebesar Rp6.500 per kilogram yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan tawaran tengkulak. Program ini menjamin harga jual gabah petani tetap stabil dan kompetitif, mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil DIY, Ninik Setyowati, memastikan bahwa seluruh gabah kering panen petani akan diserap tanpa kriteria khusus. Hingga saat ini, dari target 14.000 ton gabah di wilayah DIY, sekitar 9.500 ton telah terserap, dan penyerapan akan terus dilanjutkan walau target telah tercapai. Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani sebagai pahlawan ketahanan pangan nasional.
Tidak hanya menyerap, Bulog juga mempermudah mekanisme penjualan bagi petani. Melalui koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, hingga pengelola gudang, petani dapat langsung didatangi oleh tim pembeli gabah lengkap dengan angkutan. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan petani, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam distribusi hasil panen.
Semua capaian dan inisiatif ini memperkuat optimisme bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada pangan nasional. Peningkatan produksi, penyerapan gabah yang tinggi, perbaikan tata kelola pertanian, serta penegakan hukum terhadap mafia pangan menjadi pilar yang menopang visi besar ketahanan pangan Indonesia.
Momentum ini harus dijaga dan ditingkatkan, dengan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penunjang, dan para petani. Dalam jangka panjang, pencapaian ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan impor beras, tetapi juga menegaskan kedaulatan pangan sebagai bagian integral dari kedaulatan negara.
Dengan kerja keras yang berkelanjutan, didukung oleh kebijakan yang berpihak dan program yang tepat sasaran, swasembada pangan bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang semakin dekat di depan mata.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan

Jakarta, Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur, pemerintah dan pelaku ekonomi nasional menaruh fokus pada pertumbuhan inklusif guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa investasi dalam program prioritas pemerintah akan tetap mampu menyerap tenaga kerja.

“Kita sudah melihat kenyataan di lapangan, sudah terjadi PHK di berbagai industri manufaktur, namun kami tetap optimis bahwa investasi ke depan juga akan bisa menyerap tenaga kerja,” ujar Josua.

Ia juga menyampaikan bahwa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pembangunan 3 Juta Rumah diperkirakan akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.

“Oleh karena itu, pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang menawarkan pendapatan lebih stabil,” ungkapnya.

Josua turut mencatat bahwa insentif pemerintah, seperti diskon listrik pada awal tahun, telah mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan membuka ruang konsumsi lainnya.

“Deflasi dua bulan terakhir juga bisa dilihat sebagai sinyal adanya pengalihan pengeluaran masyarakat ke sektor lain. Dengan datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita harap konsumsi masyarakat akan meningkat,” jelasnya.

Di sisi lain, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan pentingnya efisiensi operasional sebagai langkah pencegahan PHK.

“Lakukan efisiensi semaksimal mungkin, seperti mengurangi biaya iklan atau konsumsi,” katanya.

Ia juga menyarankan agar perusahaan mengutamakan dialog bipartit untuk mencari solusi bersama.

“Jika disepakati, penyesuaian seperti pengurangan shift, pengurangan tunjangan, atau fasilitas kerja bisa dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Sinaga, menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

“Kami akan bantu melalui bursa kerja dan pelatihan bagi masyarakat secara umum,” ujar Sunardi.

Dengan kombinasi kebijakan insentif, investasi produktif, dan jaminan sosial, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu mencegah lonjakan PHK lebih lanjut.

**

Oleh: Adit Pratama )*

Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan proteksionis yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai membawa potensi besar mengganggu kinerja ekspor nasional dan menekan sektor ketenagakerjaan, khususnya di industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyampaikan bahwa langkah prioritas pemerintah seharusnya difokuskan pada perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri. Ia menilai bahwa perusahaan nasional tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan global secara mandiri, karena hal itu berisiko memicu kebangkrutan yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja secara massal. Menurutnya, pemerintah dapat mengaktifkan berbagai instrumen fiskal seperti insentif pajak, subsidi, dan kemudahan pembiayaan sebagai bentuk dukungan konkret untuk menjaga stabilitas sektor usaha.
Harris juga menekankan perlunya strategi perdagangan yang dirancang secara cermat dan berbasis data. Ia berpandangan bahwa tim negosiasi perdagangan Indonesia perlu dibentuk dengan komposisi yang tidak hanya memahami isu hukum dan regulasi internasional, tetapi juga mampu merancang strategi yang adaptif dan menguntungkan secara jangka panjang.
Harris menilai bahwa pengambilan kebijakan saat ini harus lebih mengedepankan data konkret ketimbang sekadar asumsi. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor, di mana kementerian-kementerian terkait perlu menyusun langkah bersama dalam mengatasi dampak kebijakan internasional ini secara komprehensif.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Akhmad Ma’ruf, menyampaikan bahwa dunia usaha menyambut baik reaksi cepat pemerintah terhadap ancaman eksternal, namun tetap diperlukan tindakan lanjutan yang lebih terukur dan spesifik. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan proteksionis AS dikhawatirkan dapat menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama bagi produk industri dalam negeri.
Ma’ruf memberikan perhatian khusus terhadap kondisi di Kepulauan Riau, yang menurutnya mulai mengalami tekanan akibat kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa industri hilirisasi dan manufaktur di wilayah itu menyumbang sekitar 25 persen dari total ekspor ke AS dan mempekerjakan sekitar 40 ribu tenaga kerja. Jika situasi ini tidak segera ditangani, maka risiko kehilangan lapangan kerja dalam skala besar tidak dapat dihindari.
Sebagai bentuk antisipasi, Ma’ruf mengusulkan lima langkah konkret. Pertama, percepatan proses perizinan untuk proyek-proyek industri strategis. Kedua, pemberian insentif fiskal kepada industri terdampak. Ketiga, penyusunan ulang strategi dagang bilateral. Keempat, pembentukan satuan tugas ekspor di wilayah prioritas. Dan kelima, penguatan diplomasi ekonomi ke negara-negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat. Ia juga menekankan perlunya strategi bersaing yang lebih tajam, mengingat negara tetangga seperti Malaysia saat ini mendapatkan keuntungan dari tarif yang lebih rendah berkat perjanjian perdagangan yang lebih baik.
Deputi Politik, Komunikasi, dan Opini Publik (PCO), Noudhy Valdryno, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa Presiden menyadari potensi ancaman dari kebijakan luar negeri negara lain terhadap perekonomian Indonesia, terutama di sektor yang padat karya. Oleh karena itu, pemerintah disebut telah merumuskan tiga strategi utama untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi pekerja.
Strategi pertama adalah penguatan kemitraan dagang global. Pemerintah berupaya memperluas kerja sama dengan negara-negara mitra potensial, termasuk melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas yang baru. Tujuannya adalah agar ketergantungan pada satu pasar dapat dikurangi, sehingga ekspor nasional menjadi lebih tahan terhadap guncangan global.
Langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah menilai bahwa dengan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah, Indonesia dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan ekspor dalam bentuk produk jadi, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Strategi ini juga dinilai mampu memperkuat struktur industri dalam negeri secara berkelanjutan.
Langkah ketiga adalah penguatan konsumsi dalam negeri. Noudhy menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian global, pemerintah melihat pasar domestik sebagai pilar utama ketahanan ekonomi. Berbagai skema stimulus sedang disiapkan, termasuk program bantuan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat agar industri tetap dapat bergerak meskipun ekspor mengalami tekanan.
Selain ketiga strategi tersebut, pemerintah juga sedang mengkaji langkah-langkah jangka menengah seperti relokasi investasi ke wilayah yang memiliki biaya produksi lebih efisien, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Pemerintah menilai bahwa ketahanan tenaga kerja sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan kesiapan menghadapi perubahan.
Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan sektor industri nasional terganggu oleh kebijakan luar negeri yang merugikan. Upaya konkret telah dan akan terus dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi para pekerja dari potensi PHK. Melalui strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, pemerintah berharap Indonesia dapat semakin mandiri secara ekonomi dan tangguh menghadapi tekanan global.
)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Briana Putri )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya di tengah meningkatnya risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dinamika ekonomi global dan regional. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, negara mengambil langkah konkret untuk memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja.
Regulasi baru ini merupakan revisi atas PP Nomor 37 Tahun 2021 dan menghadirkan sejumlah penyempurnaan substansial. Tujuan utama dari perubahan ini adalah memastikan bahwa pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan perlindungan finansial yang layak, serta akses terhadap layanan pasar kerja dan pelatihan untuk kembali masuk ke dunia kerja. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial nasional di tengah tekanan ekonomi.
Salah satu pembaruan yang paling menonjol dari PP ini adalah penyesuaian tingkat iuran JKP. Sebelumnya, pekerja dan pemberi kerja diwajibkan menyetor iuran sebesar 0,46 persen dari total upah, kini diturunkan menjadi 0,36 persen. Penurunan ini dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjamin keberlangsungan manfaat program.
Pemerintah juga memperpanjang batas waktu klaim manfaat JKP dari tiga bulan menjadi enam bulan. Hal ini memungkinkan pekerja yang terdampak PHK untuk memiliki jangka waktu lebih luas dalam mengakses bantuan, yang mencakup uang tunai, layanan penempatan kerja, dan pelatihan vokasi. Fleksibilitas baru ini memberikan peluang yang lebih besar bagi pekerja untuk beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan keahliannya.
Tidak hanya itu, PP Nomor 6 Tahun 2025 juga memberikan kepastian bahwa manfaat JKP tetap akan diberikan meskipun perusahaan tempat pekerja bernaung mengalami kebangkrutan atau menunggak iuran hingga enam bulan. Ketentuan ini penting karena memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja tanpa membebani kondisi perusahaan yang tengah mengalami kesulitan finansial.
Dalam konteks implementasi, Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan diberi batas waktu 15 hari kerja untuk menyesuaikan sistem kepesertaan dan operasional sesuai regulasi yang baru. Ini menunjukkan adanya urgensi dan keseriusan pemerintah dalam memastikan kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar bisa dirasakan dampaknya di lapangan.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, melihat bahwa langkah pemerintah memperkuat jaminan sosial ini sangat penting di tengah tren peningkatan PHK di sektor manufaktur. Meskipun terjadi pengurangan tenaga kerja di sejumlah industri, ia menilai program prioritas pemerintah tetap mampu menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas konsumsi. Penurunan daya beli akibat perlambatan pendapatan dan meningkatnya pekerja informal, menurutnya, dapat diatasi dengan penciptaan lapangan kerja formal yang lebih masif.
Josua menilai bahwa kebijakan perlindungan sosial ini juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk tetap melakukan konsumsi, terutama di masa-masa penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan stimulus seperti diskon listrik untuk meredam beban pengeluaran masyarakat, dan kebijakan itu turut mendorong peningkatan belanja masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mendorong perusahaan agar mengupayakan efisiensi sebagai strategi utama dalam mencegah PHK massal. Langkah efisiensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui pengurangan biaya operasional non-produktif, serta optimalisasi dialog bipartit untuk merancang penyesuaian kerja yang disepakati bersama. Upaya ini memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk menghadapi tekanan ekonomi secara bersama, tanpa harus mengambil langkah ekstrem seperti PHK.
Indah juga menekankan pentingnya penyesuaian kerja seperti pengurangan jam kerja atau penundaan tunjangan dalam kondisi tertentu. Penyesuaian ini bukan hanya menjadi jalan tengah, tapi juga bukti bahwa pemerintah mendorong iklim hubungan industrial yang sehat dan kolaboratif.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Sinaga, menyatakan bahwa pemerintah melalui Kemnaker juga memastikan bahwa seluruh hak pekerja yang terdampak PHK tetap dipenuhi. Selain itu, pemerintah aktif membuka akses pasar kerja baru melalui Bursa Kerja dan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Langkah ini bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan masa depan.
Langkah pemerintah memperkuat JKP juga menjadi respons nyata terhadap berbagai peristiwa PHK besar-besaran pada awal 2025, seperti penutupan beberapa pabrik besar, termasuk Sritex di Sukoharjo dan sejumlah perusahaan di kawasan industri Cikarang dan Bekasi. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan akibat situasi ini, dan pemerintah segera turun tangan dengan pendekatan strategis, termasuk pemetaan peluang kerja alternatif di wilayah terdampak.
Kebijakan jaminan sosial yang diperkuat ini menjadi bagian integral dari visi besar pemerintah dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang tangguh dan adil. Program JKP bukan hanya instrumen perlindungan saat terjadi PHK, tetapi juga sarana pemberdayaan untuk memulihkan produktivitas dan martabat pekerja. Dengan reformasi regulasi ini, pemerintah tidak hanya merespons krisis, tetapi juga menciptakan pondasi yang lebih kokoh untuk pasar tenaga kerja nasional.
Melalui kebijakan yang adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan, pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional. Penguatan jaminan sosial menjadi bukti bahwa negara hadir dan bertanggung jawab dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat pekerja.
)* Pengamat Kebijakan Publik