Monthly Archives: April 2025

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang strategis dan berdampak langsung.

Salah satu program unggulan yang kini menjadi simbol nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa MBG bukan hanya intervensi gizi untuk anak-anak, tetapi juga penggerak utama roda ekonomi nasional yang menjadi andalan dalam menciptakan pasar domestik baru.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus menjadi pembeli utama produk lokal buatan anak bangsa,” ujar Dadan.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan MBG akan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, memperluas ruang tumbuh bagi pelaku usaha makanan dan minuman, serta meningkatkan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Dadan Hindayana menambahkan bahwa MBG meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan lokal, menciptakan efek domino positif di sektor pertanian, logistik, hingga industri pengolahan, dan menjadikan program ini sebagai pengungkit produktivitas wilayah, terutama daerah-daerah penghasil pangan yang kini memiliki pasar yang stabil dan berkelanjutan.

“Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan dan memacu perputaran ekonomi lokal yang sehat, serta menjadi stimulus utama bagi peningkatan daya beli masyarakat,” katanya.

Lebih dari sekadar program sosial, MBG merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masa depan bangsa. Pemenuhan gizi anak-anak melalui MBG akan menghasilkan generasi unggul, yang mampu bersaing di tingkat global, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Pandangan serupa disampaikan oleh Chief Economist BCA, David Samuel, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap dampak luas MBG bagi perekonomian nasional.

“Program MBG berdampak langsung pada sektor industri makanan dan minuman, transportasi, logistik, pengemasan, dan lainnya, karena dilakukan setiap hari dengan jumlah penerima manfaat yang besar,” jelas David.

Ia menilai bahwa MBG menciptakan ekosistem ekonomi baru yang sehat dan berkelanjutan, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.

“Kami melihat sangat besar dampaknya ketika memang ini berjalan semuanya,” pungkas David Samuel.

Dengan segala potensi dan dampak positifnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi solusi kesehatan masyarakat, tetapi juga transformasi besar dalam penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah, melalui program ini, telah menunjukkan langkah konkret dalam membangun Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. [^]

Oleh : Irfan Aditya )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Di tengah tantangan stunting, kurang gizi, dan ketimpangan akses pangan di berbagai daerah, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Namun, kesuksesan pelaksanaan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran atau bahan pangan, melainkan sangat ditentukan oleh infrastruktur yang memadai. Infrastruktur, dalam konteks ini, mencakup berbagai aspek mulai dari sarana fisik, sistem distribusi, hingga teknologi pendukung yang mendukung kelancaran, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Pertama, infrastruktur fisik seperti dapur umum, gudang penyimpanan bahan makanan, fasilitas pengolahan makanan, serta ruang makan yang layak di sekolah-sekolah menjadi fondasi utama. Tanpa fasilitas yang memadai, sulit membayangkan makanan dapat disiapkan dan disajikan secara higienis dan tepat waktu. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan dan rehabilitasi dapur sekolah, penyediaan alat masak industri, serta penyimpanan makanan berbasis standar keamanan pangan perlu diprioritaskan. Di wilayah terpencil atau kepulauan, tantangan infrastruktur lebih kompleks, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif, seperti pengadaan dapur portabel atau kolaborasi dengan komunitas lokal yang telah memiliki fasilitas serupa.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan infrastruktur menjadi kunci sukses pelaksanaan Program MBG untuk pemerataan penerima manfaat. Selain infrastruktur, dua kunci sukses lainnya dalam MBG, yakni anggaran yang telah disiapkan dan sumber daya manusia (SDM) terlatih. Kemudian, dia juga mengatakan ada empat standar dalam pelaksanaan MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, aspek higienis dan keamanan pangan. Diharapkan langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.
Selain itu, sistem distribusi logistik menjadi bagian penting dari infrastruktur pendukung. Bahan pangan segar harus didistribusikan secara efisien dan tepat waktu dari produsen atau pusat logistik ke setiap sekolah penerima program. Untuk itu, dibutuhkan jaringan transportasi yang andal, mulai dari jalan yang layak, kendaraan pengangkut dengan sistem pendingin (cold chain), hingga manajemen logistik berbasis digital. Kolaborasi dengan koperasi petani, BUMDes, atau UMKM lokal bisa menjadi solusi dalam memperpendek rantai distribusi, sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian lokal.
Infrastruktur teknologi juga memainkan peran vital dalam memastikan program berjalan secara transparan dan efisien. Platform digital untuk pencatatan penerima manfaat, manajemen stok bahan pangan, pemantauan kualitas makanan, hingga pelaporan pelaksanaan harian dapat mengurangi potensi penyimpangan dan mempercepat pengambilan keputusan. Teknologi berbasis data juga memungkinkan evaluasi secara real-time, memudahkan pemerintah dalam mengetahui daerah mana yang mengalami kendala, serta memberikan solusi yang cepat dan tepat sasaran. Selain itu, sistem pembayaran digital kepada penyedia jasa katering atau petani lokal akan mempercepat alur keuangan dan meningkatkan kepercayaan para pelaku di lapangan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan pihaknya bersama Badan Gizi Nasional telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program MBG, salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m˛ yang mencakup bangunan dapur 300 m˛ dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Di samping itu, pendidikan gizi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur lunak yang mendukung keberhasilan program. Anak-anak tidak hanya diberi makanan bergizi, tetapi juga dibekali pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat. Guru dan tenaga kesehatan di sekolah dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi kebiasaan baik sejak dini. Dengan demikian, program ini bukan hanya soal makan gratis, tetapi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang sehat secara fisik dan mental.
Kemudian yang tak kalah penting, pelibatan masyarakat dan sektor swasta merupakan strategi penguatan infrastruktur berbasis kolaboratif. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), penyediaan peralatan masak, pelatihan gizi, atau pendampingan teknis bagi pelaksana program. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi menjamin bahwa program benar-benar sampai kepada yang berhak menerima.
Melalui pembangunan infrastruktur yang menyeluruh baik fisik, digital, sosial, maupun kelembagaan, pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan berdampak luas. Program ini bukan sekadar bantuan makanan, melainkan bentuk nyata komitmen negara dalam membangun masa depan yang lebih cerah melalui generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelaksanaan, Program MBG bukan hanya mungkin diwujudkan, tapi juga bisa menjadi teladan global dalam membangun generasi emas melalui pendekatan yang inklusif, sistematis, dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Silvia AP )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif nasional yang digagas untuk mengatasi tantangan gizi buruk dan stunting di Indonesia. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang mendera sebagian besar masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan pelosok, MBG hadir sebagai bentuk nyata perhatian negara terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Lebih dari sekadar memberi makan, program ini diharapkan menjadi motor penggerak perubahan sosial melalui peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia sejak dini. Dalam menjalankan misi besar ini, partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan, termasuk kalangan intelektual muda yang siap terjun langsung mendampingi dan mendistribusikan semangat perubahan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian. Pada batch pertama, SPPI telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

Menurut Dadan, pendidikan SPPI yang kini dikelola di bawah Kementerian Pertahanan akan selesai pada Juli 2025. Setelah lulus, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi akan dipimpin langsung oleh seorang SPPI, memastikan eksekusi program berjalan profesional dan terukur. Sebagai informasi, lulusan SPPI telah mendapatkan Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dari Universitas Pertahanan (Unhan). Program SPPI ini dijalankan melalui kerja sama antara BGN dan Unhan.

Keterlibatan mereka bukan hanya sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membawa perspektif baru dalam upaya perbaikan gizi nasional. Para sarjana ini akan bekerja langsung di tengah masyarakat, mendampingi pelaksanaan program, memastikan distribusi makanan yang bergizi berjalan sesuai standar, serta melakukan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat dan kebersihan. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Dalam konteks sosial, kehadiran para sarjana ini memiliki dampak signifikan. Mereka tidak hanya membawa semangat profesionalisme, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong, empati, dan pelayanan kepada sesama. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lulusan perguruan tinggi yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan atau tidak merasa relevan di tengah tantangan dunia kerja yang berubah cepat.

Program ini memberikan mereka ruang untuk mengaktualisasikan ilmu dan keterampilan, sekaligus menjadi bagian dari solusi nasional terhadap persoalan gizi dan pendidikan dasar. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya memberdayakan sumber daya manusia muda, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan sosial yang berkelanjutan.

Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha mengatakan bahwa setiap unit pelayanan yang tersebar di berbagai daerah diisi oleh tiga lulusan SPPI yang terbagi atas posisi manajer, administrasi dan ahli akuntansi, serta tenaga gizi. Ia memastikan bahwa program MBG mulai efektif pada Januari 2025 meskipun akan dijalankan secara bertahap, menyesuaikan unit pelayanan-unit pelayanan yang telah sepenuhnya siap. Seiring berjalan waktu, unit pelayanan akan terus bertambah dan diharapkan jumlah SPPI meningkat hingga mampu menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Program MBG yang melibatkan 30.000 sarjana ini juga menjadi contoh model integrasi antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan pembangunan nasional. Melalui keterlibatan langsung para lulusan perguruan tinggi dalam program-program strategis seperti MBG, terjadi transformasi cara pandang terhadap peran pendidikan tinggi dalam pembangunan.

Dari perspektif kebijakan publik, keberadaan 30.000 sarjana dalam program MBG mencerminkan pendekatan holistik dan progresif dalam pembangunan. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat melalui kehadiran sumber daya manusia berkualitas. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam hitungan hari, tetapi akan terasa dalam dekade ke depan. Anak-anak yang tumbuh sehat dan terdidik akan menjadi generasi penerus yang membawa Indonesia ke arah kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Disisi lain, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan kembali dukungan penuh BPOM terhadap program MBG. Taruna mengungkapkan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga dalam rangka pengawalan MBG, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah dilaksanakan sejak 2024. Tahun lalu, BPOM bekerja sama dengan Unhan telah menyelenggarakan pembekalan terkait keamanan pangan dan gizi terhadap 2.000 orang SPPI

Akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis dengan dukungan berbagai pihak ini merupakan tonggak penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Ia menyatukan antara semangat kemanusiaan, kepedulian sosial, dan intelektualitas dalam satu gerakan bersama. Di tangan para sarjana muda yang terjun langsung ke masyarakat, MBG bukan lagi sekadar program pemerintah, melainkan gerakan nasional untuk menjamin bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dengan tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang penuh harapan.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Oleh: Caleb Setiawan )*

Polemik mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan wacana Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) berkembang bukan sekadar sebagai perdebatan hukum, tetapi telah memasuki ranah yang lebih luas dan kompleks. Gelombang penolakan yang muncul belakangan ini bukan hanya dibentuk oleh perbedaan pendapat, melainkan tampak diarahkan oleh narasi provokatif yang mengancam stabilitas nasional. Dalam situasi seperti ini, sikap kehati-hatian perlu dikedepankan, terutama mengingat pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari potensi disrupsi internal maupun eksternal.

Revisi UU TNI yang saat ini sedang dibahas sebenarnya memiliki semangat utama untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan profesionalisme prajurit, dan menyempurnakan peran institusi pertahanan dalam konteks zaman yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pandangan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Hariyanto, yang menilai bahwa perubahan tersebut tetap mengedepankan prinsip supremasi sipil serta tidak bertentangan dengan reformasi militer yang telah berlangsung sejak era awal 2000-an. Mekanisme dan kriteria yang diatur dalam rancangan undang-undang pun didesain dengan ketat, memastikan bahwa peran militer di luar struktur pertahanan hanya dilakukan dalam kerangka kebutuhan nasional yang objektif dan mendesak.

Namun demikian, narasi yang berkembang di ruang publik seolah diarahkan untuk menciptakan ketakutan dan kecurigaan. Penolakan terhadap perluasan peran prajurit aktif di kementerian dan lembaga sipil dibingkai sebagai ancaman terhadap demokrasi, padahal regulasi tersebut bertujuan mendukung efektivitas negara dalam menghadapi tantangan multidimensional, termasuk keamanan maritim, penanggulangan narkotika, dan ketahanan siber. Penyesuaian batas usia pensiun pun dianggap sebagai bentuk monopoli kekuasaan, padahal faktanya, hal ini justru bertujuan agar pengalaman dan kapasitas prajurit yang masih prima tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan sistem regenerasi yang sudah berjalan.

Gelombang penolakan yang meluas dan terkoordinasi telah memunculkan kekhawatiran di kalangan pengamat strategis. Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, memandang bahwa fenomena ini menunjukkan adanya pola yang menyerupai perang asimetris, di mana narasi-narasi provokatif digunakan untuk melemahkan institusi pertahanan nasional dari dalam. Ia mencermati korelasi antara peningkatan tensi geopolitik kawasan Asia-Pasifik dan upaya-upaya sistematis untuk mengganggu konsolidasi kekuatan negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis diyakini sedang menjadi sasaran dari agenda asing yang tidak menghendaki tumbuhnya kekuatan regional baru.

Indikasi keterlibatan aktor-aktor transnasional semakin menguat seiring dengan pola serupa yang pernah terjadi di beberapa negara lain. Pengalaman dari Eropa Timur dan Timur Tengah menunjukkan bagaimana isu demokrasi kerap dimanipulasi menjadi alat tekanan politik terhadap negara yang tengah menguatkan institusi pertahanannya. Di Indonesia, narasi penolakan yang dibentuk pun lebih sering dibangun melalui pendekatan emosional dan persepsi sepihak ketimbang pemahaman objektif terhadap isi revisi.

Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, juga melihat bahwa arah polemik ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia yang kini semakin strategis dalam konstelasi global, terlebih sejak masuk ke dalam BRICS. Keberpihakan Indonesia terhadap tatanan dunia multipolar menjadi perhatian bagi kekuatan global tertentu yang selama ini mendominasi arsitektur politik dan ekonomi internasional. Langkah Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanannya dipandang sebagai ancaman terhadap status quo yang selama ini dikendalikan oleh poros Barat.

Penolakan terhadap revisi UU TNI juga dinilai sarat muatan geopolitik karena terjadi di tengah rivalitas kawasan, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik. Dalam situasi ini, berbagai kebijakan strategis Indonesia berpeluang menjadi target manuver kekuatan besar yang ingin mempertahankan pengaruhnya. Maka tidak mengherankan apabila setiap upaya peningkatan kapasitas militer Indonesia langsung dibenturkan dengan wacana anti-demokrasi, meskipun sejatinya tidak ada satu pasal pun yang mengindikasikan kembalinya militer ke politik.

Di sisi lain, wacana revisi UU Polri juga menjadi bahan spekulasi yang dibumbui dengan ketidakakuratan. DPR menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait RUU tersebut, sehingga narasi yang dibangun di luar mekanisme resmi hanya akan memperkeruh situasi. Isu ini perlu diluruskan agar tidak dimanfaatkan sebagai bahan agitasi terhadap lembaga penegak hukum yang justru sedang diharapkan memperkuat profesionalisme dalam merespons tantangan zaman.

Indonesia membutuhkan kekuatan nasional yang kokoh dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, penguatan militer dan kepolisian merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang untuk menjaga keutuhan negara. Ketika ada upaya untuk membingkai langkah strategis ini sebagai bentuk ancaman, maka masyarakat harus cermat memilah informasi dan tidak terjebak pada narasi provokatif.

Ketika opini publik diarahkan oleh provokasi yang tidak berdasar, maka bukan hanya diskursus kebangsaan yang terganggu, melainkan juga legitimasi terhadap lembaga-lembaga strategis negara. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan media menjadi penting agar kebijakan yang dilahirkan demi kedaulatan bangsa tidak digiring ke dalam konflik horizontal yang merugikan semua pihak. Indonesia harus berdiri tegak sebagai bangsa yang tidak mudah diintervensi, baik oleh tekanan dalam negeri yang dimanipulasi maupun oleh kekuatan luar yang berkepentingan. Kewaspadaan kolektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional agar tetap utuh, kuat, dan berdaulat.

)* Analisis Kebijakan Publik

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dimulai sejak 10 Februari 2025.

Menurutnya, program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat melalui layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Ini menjadi wujud kehadiran negara di APBN 2025! Pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus memperkuat kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan program CKG yang memberikan akses luas terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Cucun.

Cucun menyebut, sejak awal dirinya telah mendukung penuh program ini ketika dibahas bersama pemerintah. “Saat itu saya pimpinan Badan Anggaran DPR dan menyambut baik program Pak Prabowo ini. Ini merupakan solusi konkret bagi masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan medis,” tegasnya.

Program CKG dijalankan berdasarkan siklus hidup masyarakat dan terdiri atas tiga skema utama: CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus ibu hamil dan balita.

Skema ulang tahun sudah dimulai sejak 10 Februari dan menyasar anak usia 0–6 tahun serta warga berusia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan dilakukan di Puskesmas dan klinik yang bekerja sama, dalam rentang waktu 30 hari setelah hari ulang tahun.

“Program ini sangat bermanfaat. Masyarakat bisa mengetahui status kesehatannya lebih awal dan segera mengambil langkah medis jika diperlukan,” kata Cucun.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah tersebut. Ia meyakini CKG dapat memperkuat sistem deteksi dini penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kami yakin program ini mampu mencegah berbagai penyakit karena masyarakat jadi tahu lebih awal kondisi kesehatannya,” tuturnya.

Eddy menegaskan bahwa CKG melengkapi komitmen Presiden Prabowo dalam menjamin kesehatan masyarakat. “Setelah MBG berjalan, kini hadir CKG. Aksi nyata ini menunjukkan tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” katanya.

Dukungan juga datang dari dunia internasional. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, memuji program CKG sebagai langkah kebijakan preventif yang penting. Ia menilai, deteksi dini seperti ini sangat efektif untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan mencegah komplikasi penyakit yang lebih serius.

“Apresiasi WHO menggambarkan urgensi program ini secara global. Sekarang tinggal bagaimana implementasinya dijalankan secara optimal,” tutup Eddy.

Oleh : Andi Mahesa )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam membangun masa depan bangsa melalui berbagai program strategis. Salah satu inisiatif paling visioner yang tengah digulirkan adalah program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini bukan sekadar layanan medis semata, tetapi merupakan investasi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera di masa depan.

Selama ini, paradigma layanan kesehatan di Indonesia cenderung bersifat kuratif atau berorientasi pada pengobatan. Padahal, tantangan kesehatan modern membutuhkan pergeseran cara pandang menuju sistem preventif, yakni pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dalam konteks inilah, program cek kesehatan gratis menjadi terobosan penting yang mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis ini dapat menjangkau 100 juta jiwa pada tahun 2025. Tahap awal ditargetkan 60 juta jiwa, kemudian bertambah hingga mencapai target tersebut pada akhir tahun. Menurut Menkes Budi, deteksi dini penyakit menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri.

Banyak penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung sebenarnya bisa dicegah apabila diketahui sejak dini. Dengan cek kesehatan gratis ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi tubuhnya lebih cepat dan dapat mengambil langkah pencegahan sedini mungkin. Hasilnya, bukan hanya kesehatan yang terjaga, tetapi biaya pengobatan juga menjadi jauh lebih efisien, baik bagi individu maupun negara.

Penting disadari bahwa investasi di sektor kesehatan bukan hanya tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan beralih dari pola pengobatan ke pencegahan, beban pembiayaan kesehatan negara dapat ditekan secara signifikan. Bayangkan jika masyarakat lebih sehat, produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Angkatan kerja yang sehat akan mampu bekerja lebih optimal, menciptakan lapangan kerja, dan turut menggerakkan roda ekonomi nasional. Sebaliknya, masyarakat yang rentan terhadap penyakit kronis justru akan menjadi beban ekonomi karena tingginya biaya pengobatan dan rendahnya produktivitas.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan program cek kesehatan gratis ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baginya, masyarakat yang sehat dan kuat merupakan investasi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hasan menegaskan, Indonesia Emas bukan hanya bicara soal bonus demografi atau usia produktif semata, tetapi juga kualitas manusianya. Pendidikan harus berkualitas, kesehatan masyarakat harus prima, dan produktivitas bangsa harus terus meningkat. Tanpa masyarakat yang sehat, semua visi besar itu akan sulit tercapai.

Program cek kesehatan gratis ini juga menjadi bagian integral dari berbagai program prioritas pemerintah lainnya, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diluncurkan secara nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat penting sebagai dasar pembangunan masyarakat.

Menurut Arifatul, program ini menjadi pelengkap yang sangat relevan untuk menciptakan SDM unggul. Dengan asupan gizi yang baik dari program MBG dan dukungan deteksi dini melalui cek kesehatan gratis, Indonesia sedang membangun fondasi kuat untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan tangguh.

Yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa investasi terbesar suatu negara sesungguhnya terletak pada manusianya. Kesehatan bukan hanya hak dasar warga negara, tetapi juga modal penting untuk mencegah penyakit serius di masa depan. Ketika penyakit bisa dicegah, maka kualitas hidup meningkat dan potensi ekonomi masyarakat pun ikut tumbuh.

Dalam hal ini, program cek kesehatan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyejahterakan rakyat dan membangun masa depan Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Melalui layanan pemeriksaan kesehatan preventif ini, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini. Langkah ini tidak hanya berdampak positif bagi kualitas hidup individu, tetapi juga mendukung efisiensi pembiayaan kesehatan nasional, karena penyakit dapat dicegah sebelum berkembang menjadi lebih serius dan mahal untuk ditangani.
Lebih dari itu, program ini menjadi bagian penting dari investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dengan masyarakat yang sehat, produktivitas nasional akan meningkat, daya saing bangsa semakin kuat, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat, sudah sepatutnya mendukung penuh kebijakan ini. Tidak hanya dengan memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara optimal, tetapi juga dengan ikut menyebarkan informasi positif kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas dan layanan terbaik demi menjaga kesehatan masyarakat. Kini saatnya seluruh pihak ikut berkontribusi aktif untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang tercinta. Masyarakat yang sehat bukan hanya menciptakan keluarga yang bahagia, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia yang maju dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemeriksaan kesehatan gratis yang tengah digalakkan oleh pemerintah menjadi salah satu bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya, tidak hanya dalam konteks keamanan dan ekonomi, tetapi juga dalam aspek kesehatan. Program ini kini menjelma menjadi gerakan nasional yang menyentuh jutaan warga di seluruh Indonesia, dari perkotaan hingga pelosok daerah, dari usia produktif hingga lanjut usia.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Prof. Dante Saksono Harbuwono melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta. Kegiatan ini bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi bukti bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas kini telah mengalami peningkatan kualitas signifikan, hingga setara dengan fasilitas layanan lainnya.
Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan pihaknya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa puskesmas yang dekat dengan rumah mereka memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Selain menjalani pemeriksaan kesehatan gratis, ia juga melihat langsung berbagai fasilitas yang tersedia.
Dante menekankan bahwa pemilihan puskesmas yang dekat dari tempat tinggal mencerminkan akses mudah yang juga dirasakan masyarakat sehari-hari. Integrasi layanan primer membuat Puskesmas Kelapa Gading semakin optimal dalam melayani masyarakat. Data harian menunjukkan sekitar 30 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sana, menandakan antusiasme masyarakat yang terus meningkat.
Program cek kesehatan gratis ini telah dilaksanakan secara nasional dan telah menjangkau lebih dari 1,8 juta peserta, dengan 1,5 juta di antaranya telah menerima layanan di 9.001 Puskesmas di 37 provinsi. Capaian ini mencerminkan skala masif program serta komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem kesehatan preventif.
Cek kesehatan gratis bukan hanya sebatas kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi besar deteksi dini penyakit yang bisa menghemat biaya kesehatan negara. Dante mencontohkan bagaimana penyakit ginjal jika terdeteksi sejak awal bisa ditangani tanpa harus melalui prosedur mahal seperti cuci darah. Begitu pula dengan penyakit jantung, yang bisa dicegah sebelum memicu serangan.
Dengan deteksi dini tersebut, pihaknya dapat mengurangi antrean pasien dengan kondisi berat di rumah sakit. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu dalam pengelolaan sumber daya kesehatan secara nasional. Program ini juga dapat mengurangi beban layanan di rumah sakit, terutama untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mempercepat penanganan kasus secara berjenjang.
Wamenkes juga mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatan minimal sekali setahun, tak perlu menunggu ulang tahun. Pemerintah pun tengah memperbaiki aspek teknis layanan, termasuk sistem pendaftaran daring untuk mempercepat proses dan meningkatkan kenyamanan.
Di berbagai wilayah, pemeriksaan kesehatan gratis juga disambut dengan antusias. Di Kelurahan Kebonsari, pada 24 Maret 2025 lalu, pemeriksaan kesehatan gratis menyasar 100 warga dari berbagai kalangan usia. Dengan penataan rapi dan suasana kekeluargaan, masyarakat memeriksakan kondisi mereka secara tertib, mulai dari tekanan darah hingga konsultasi kesehatan umum. Tim medis juga memberikan edukasi mengenai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit menular.
Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsisten mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis khusus lansia setiap bulan. Program ini masuk dalam agenda Quick Wins Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Wawan Harmawan. Setiap bulannya, pemeriksaan serentak dilakukan di 15 kelurahan berbeda. Pada Maret 2025 lalu, program ini berhasil melayani 1.386 lansia.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, kegiatan ini bertujuan mendeteksi dini risiko penyakit. Pemeriksaan mencakup gula darah, kolesterol, dan asam urat, serta tindak lanjut rujukan bila ditemukan kelainan. Dengan total lansia mencapai 66 ribu orang, program ini menjadi bentuk komitmen luar biasa dalam memperhatikan kelompok rentan.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis merupakan bagian dari pesan langsung mantan Presiden Joko Widodo guna menjaga kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Budi mencatat, hingga saat ini hampir 2 juta masyarakat telah memanfaatkan layanan ini, dengan partisipasi harian mencapai 110 ribu orang. Dari data yang dikumpulkan, keluhan terbanyak datang dari masalah kesehatan gigi, tekanan darah tinggi dan kadar gula darah yang tinggi. Fakta ini membuka mata bahwa masih banyak puskesmas yang belum memiliki dokter gigi.
Pihaknya tengah melakukan lobi fakultas kedokteran gigi. Hal tersebut dikarenakan sekolahnya mahal dan untuk dapat masuk ke fakultas tersebut terbilang susah. Jika hal tersebut tidak tercapai, pihaknya akan coba tingkatkan keterampilan tenaga teknis seperti tukang gigi agar bisa membantu pelayanan. Program ini juga membuka peluang untuk memperluas cakupan ke sekolah-sekolah. Kemenkes tengah menyiapkan mekanisme pemeriksaan untuk anak sekolah mulai tahun ajaran baru dengan menggandeng puskesmas.
Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi wajah nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Bukan hanya sebagai respons terhadap keluhan masyarakat, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk membentuk bangsa yang lebih sehat dan produktif.
Melalui program ini, negara bukan hanya menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok rentan, tetapi juga memperkuat pilar pembangunan sumber daya manusia. Dengan kesehatan yang terjaga sejak dini, maka Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar program, tetapi representasi cinta negara kepada rakyatnya.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh: Dita Aida Putri )*

Polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) serta wacana penyusunan ulang Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) kini menjadi sorotan dalam lanskap perdebatan kebangsaan. Dinamika ini memang bagian dari demokrasi, namun narasi yang berkembang menunjukkan kecenderungan mengarah pada provokasi yang membahayakan stabilitas nasional.
Penolakan yang dilandasi sentimen emosional tanpa pemahaman komprehensif terhadap substansi regulasi telah membuka ruang bagi pembentukan opini yang menyesatkan. Bahkan, sebagian kelompok tampak memanfaatkan momentum ini untuk menggiring persepsi publik agar melihat Indonesia dalam kacamata pesimistis, sebagaimana tergambar dalam wacana “Indonesia Gelap” yang akhir-akhir ini terus dikapitalisasi.
Pemerintah tidak menutup ruang partisipasi dalam pembahasan revisi UU TNI. Mekanisme pembentukan kebijakan telah dijalankan melalui proses konstitusional yang dapat diawasi dan diuji secara hukum. Meski demikian, sejumlah pihak tetap mencoba membingkai proses ini seolah bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Padahal tudingan semacam ini tidak berdasar dan lebih merupakan upaya untuk menimbulkan keresahan. Politisasi terhadap agenda strategis ini bahkan berpotensi mengaburkan substansi yang sebenarnya: memperkuat daya tahan negara melalui pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, telah menegaskan bahwa semangat di balik revisi UU TNI adalah penguatan profesionalisme militer yang tetap dalam koridor reformasi. Penyesuaian usia pensiun perwira tinggi misalnya, bukan dimaksudkan untuk memperpanjang kekuasaan personal, melainkan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan strategis di tubuh TNI. Kebijakan ini justru merupakan langkah preventif agar stabilitas komando tidak mudah terganggu oleh faktor administratif. Seluruh proses yang dijalankan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan tidak membuka ruang kembalinya peran militer dalam ranah sipil. Tuduhan tentang kebangkitan dwifungsi militer adalah kekeliruan yang tidak mencerminkan isi dari regulasi yang tengah dibahas.
Dari perspektif legislasi, Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan bahwa hingga saat ini, belum ada surat presiden (surpres) yang diajukan ke DPR terkait RUU Polri. Fakta ini menjadi penegasan bahwa wacana tentang pembahasan paksa revisi UU Kepolisian tidak memiliki dasar yang sah. Narasi yang berkembang lebih merupakan spekulasi yang belum tentu mengarah pada kenyataan, dan justru membuka ruang disinformasi yang kontraproduktif terhadap kerja-kerja kenegaraan. DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proses legislasi yang dilakukan kelak akan bersifat terbuka, melibatkan publik, dan berjalan sesuai asas transparansi.
Lebih jauh, Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, menekankan bahwa isu penolakan revisi UU TNI harus dilihat dalam kerangka geopolitik yang lebih luas. Ia melihat adanya kecenderungan kekuatan eksternal yang mencoba mempengaruhi dinamika politik nasional dengan tujuan melemahkan posisi Indonesia yang kini semakin mandiri dalam menentukan arah strategisnya. Pola seperti ini bukan hal baru dalam sejarah global, di mana upaya modernisasi militer di beberapa negara kerap ditentang oleh narasi domestik yang ternyata dikendalikan oleh kepentingan luar.
Langkah Indonesia untuk bergabung dalam BRICS menjadi indikator bahwa negara ini tengah menegaskan posisinya sebagai kekuatan baru dalam sistem dunia yang semakin multipolar. Implikasi dari langkah tersebut tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memperluas spektrum kerja sama strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam konteks itu, revisi UU TNI dapat dipahami sebagai bagian dari konsolidasi nasional dalam menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks. Peningkatan daya tahan militer menjadi keharusan, bukan ancaman bagi demokrasi.
Arwani menyoroti bahwa narasi penolakan terhadap revisi UU TNI di Indonesia memiliki kesamaan pola dengan beberapa negara lain, di mana modernisasi militer kerap dijegal oleh opini-opini yang disusupi kepentingan luar. Ketakutan terhadap tumbuhnya kemandirian militer nasional sering kali menjadi alasan tidak langsung yang dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal untuk menekan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran geopolitik yang tinggi agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak objektif.
Posisi Indonesia yang berada di jalur strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan negara ini sebagai titik penting dalam rivalitas global. Dalam situasi seperti ini, langkah pemerintah untuk memperkuat lembaga pertahanan negara patut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab nasional, bukan sebagai upaya dominasi. Reaksi negatif dari pihak-pihak tertentu bisa jadi merupakan refleksi dari kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya kemandirian dan kekuatan Indonesia di kawasan.
Melihat seluruh perkembangan ini, upaya politisasi terhadap revisi UU TNI dan wacana RUU Polri bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan bagian dari skenario yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah telah bertindak sesuai konstitusi dan tetap menjunjung prinsip keterbukaan. Namun, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif untuk memahami konteks besar yang melatarbelakangi kebijakan ini. Dengan demikian, narasi provokatif tidak akan menemukan ruang, dan bangsa Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan global dengan kesatuan visi dan semangat kebangsaan yang utuh.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan menghadapi dampak kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menyikapi potensi pelemahan ekonomi akibat kebijakan proteksionisme AS, Indonesia mengedepankan pendekatan diplomasi strategis, penguatan solidaritas regional, serta diversifikasi pasar ekspor sebagai langkah konkret menjaga stabilitas perdagangan nasional.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak bersikap reaktif, namun tetap sigap dan adaptif.

“Presiden Prabowo telah memerintahkan langkah diplomasi aktif, memperkuat peran Indonesia dalam solidaritas ASEAN, serta mempercepat diversifikasi pasar ekspor. Langkah ini merupakan respons strategis dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS,” ujarnya.

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Trump menargetkan negara-negara yang dianggap menghambat akses pasar AS. Indonesia sempat dikenakan tarif hingga 32 persen, sebelum akhirnya diturunkan menjadi 10 persen melalui masa penangguhan 90 hari yang ditawarkan untuk membuka ruang negosiasi.

Roro menjelaskan bahwa masa penangguhan ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC dan memperkuat komunikasi dengan pelaku industri yang menggantungkan pasokan pada produk Indonesia. Fokus utama diplomasi mencakup komoditas strategis seperti tekstil, alas kaki, ban, elektronik, otomotif, serta kelapa sawit dan turunannya.

Tak hanya itu, Indonesia juga mendorong pendekatan multilateral melalui ASEAN. Dalam Retret Menteri Ekonomi ASEAN di Johor, Malaysia, Februari lalu, Indonesia mengusulkan penyusunan non-paper guna mempertegas sentralitas ASEAN dalam merespons tekanan perdagangan global.

“Solidaritas kawasan sangat penting agar posisi tawar ASEAN tetap kuat,” tegas Roro.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi langkah diplomasi Presiden Prabowo.

“Ini adalah wajah diplomasi strategis yang tidak reaktif, tapi juga tidak pasif. Pemerintah memilih bergerak dengan kalkulasi dan arah yang jelas,” ujar AHY.

AHY menambahkan bahwa kebijakan tarif tinggi AS bisa menyeret dunia pada polarisasi blok ekonomi yang berisiko memperuncing konflik global. Ia mengingatkan bahwa fragmentasi ekonomi-politik baru dapat memperburuk instabilitas di kawasan, termasuk Asia Pasifik.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak berpihak dalam perang dagang antara AS dan Cina.

“Kami menghormati kedua negara sebagai sahabat. Indonesia ingin menjadi jembatan damai dalam penyelesaian konflik ini,” kata Prabowo.

Dengan pendekatan diplomasi yang terukur dan kerja sama regional yang diperkuat, Indonesia menunjukkan kesiapannya menghadapi dinamika perdagangan global demi melindungi kepentingan nasional dan kestabilan ekonomi.