Monthly Archives: April 2025

Oleh: Sahrul Mubarak A. *)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merespons kebijakan tarif impor 32% dari Presiden AS, Donald Trump, dengan langkah terukur. Kebijakan ini memengaruhi perdagangan global, termasuk ekspor Indonesia. Fokus pemerintah adalah memperkuat ekonomi nasional melalui strategi yang terkoordinasi, menjaga stabilitas tanpa reaksi berlebihan.

Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa Indonesia memiliki kekuatan struktural untuk mengatasi gejolak ekonomi global. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa bangsa ini telah menunjukkan ketangguhan pada berbagai krisis besar di masa lalu, termasuk krisis 1998, krisis finansial global 2008, serta pandemi Covid-19. Keyakinan tersebut menjadi dasar bagi arah kebijakan pemerintah dalam menanggapi dinamika baru ini; yakni dengan memperkuat fondasi ekonomi, mempererat kohesi sosial, dan menghindari respons yang emosional.

Langkah cepat diambil melalui koordinasi lintas kementerian. Pemerintah mengajukan proposal konkret kepada United States Trade Representative (USTR), sebagai upaya menjembatani perbedaan kepentingan dan mempertahankan kemitraan ekonomi yang selama ini telah dibangun. Pada saat yang sama, pembaruan terhadap Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) tengah diupayakan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menanggapi situasi secara jangka pendek, tetapi juga mengarahkan kebijakan pada kesinambungan hubungan dagang yang sehat di masa mendatang.

Salah satu strategi adaptif yang tengah dipertimbangkan adalah relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk teknologi informasi dan komunikasi asal Amerika Serikat. Produk dari perusahaan besar seperti Apple dan Microsoft merupakan bagian penting dalam ekosistem industri digital di Indonesia. Pemerintah menilai bahwa fleksibilitas dalam TKDN dapat menjadi instrumen sementara untuk menjaga kelangsungan dan daya saing industri nasional. Langkah ini tetap mempertimbangkan keberlangsungan penggunaan komponen lokal, sehingga produktivitas tidak dikorbankan.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menggarisbawahi bahwa relaksasi TKDN bukan bentuk kompromi terhadap kemandirian industri, melainkan penyesuaian taktis yang berbasis kebutuhan sektor. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, strategi semacam ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan yang realistis, tanpa mengabaikan agenda jangka panjang.

Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang diskusi terhadap pandangan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan ekonom. Beberapa pihak mendorong agar Indonesia lebih aktif membangun aliansi regional, terutama melalui ASEAN. Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan diplomasi langsung dengan AS sebagai prioritas, seraya memperluas peluang kerja sama dengan kawasan lain.

Upaya pemerintah tidak berhenti pada aspek perdagangan bilateral. Di dalam negeri, penguatan ekonomi nasional menjadi fokus utama. Hilirisasi industri, terutama di sektor mineral dan energi, terus didorong sebagai salah satu pengungkit daya saing ekspor. Dengan meningkatkan nilai tambah dari produk-produk dalam negeri, pemerintah berharap ekspor tidak hanya bergantung pada komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Diversifikasi pasar ekspor juga menjadi bagian dari strategi menghadapi kebijakan tarif AS. Pemerintah mendorong penetrasi ke kawasan seperti Asia Timur, India, Amerika Latin, dan tentu saja memperkuat basis pasar di dalam ASEAN. Dengan memperluas jangkauan, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar, tetapi juga membuka peluang baru untuk produk lokal.

Stabilitas nilai tukar rupiah dijaga dengan langkah aktif dari Bank Indonesia. Melalui intervensi di pasar valas dan instrumen DNDF, otoritas moneter menunjukkan kesiapan dalam merespons tekanan eksternal. Dengan cadangan devisa yang solid dan sistem deteksi dini yang semakin canggih, Indonesia berada pada posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis sebelumnya.

Di sisi lain, penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari oleh pemerintah AS dimanfaatkan dengan bijak oleh Indonesia. Pemerintah memandang jeda ini sebagai ruang untuk mempercepat reformasi struktural, terutama dalam memangkas biaya ekonomi tinggi dan menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi. Pemerintah menyadari bahwa daya saing bukan hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga efisiensi sistem domestik.

Pemerintah juga menekankan pentingnya memberikan insentif kepada industri yang konsisten menggunakan komponen lokal. Insentif ini tidak hanya akan memperkuat TKDN sebagai prinsip jangka panjang, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Indonesia tetap pada komitmennya terhadap penguatan industri dalam negeri.

Keseluruhan kebijakan yang ditempuh mencerminkan konsistensi pendekatan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara diplomasi internasional dan ketahanan domestik. Pemerintah tidak melihat kebijakan tarif Trump sebagai ancaman permanen, tetapi sebagai tantangan yang harus dijawab dengan strategi cerdas dan kolaboratif.

Presiden Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap percaya pada kemampuan bangsa dalam menghadapi situasi ini. Penekanan pada gotong royong, ketenangan dalam bersikap, dan kerja keras lintas sektor menjadi fondasi dari pendekatan pemerintah yang menyeluruh. Keteguhan sikap ini bukan sekadar respons politis, tetapi cerminan dari keyakinan terhadap kekuatan nasional yang telah teruji waktu.

Dengan kombinasi langkah diplomatik, reformasi ekonomi, dan penguatan sektor strategis, bangsa Indonesia tidak hanya akan mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan global, tetapi juga dapat menjadikan krisis sebagai momentum untuk melangkah lebih maju.

*) Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Di tengah gejolak perdagangan global yang semakin proteksionis, terutama akibat kebijakan tarif yang agresif dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Negara ini dengan sigap dan penuh strategi telah merumuskan berbagai langkah antisipatif demi melindungi perekonomian nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebagai lembaga strategis yang selalu berada di garis depan dalam memberikan masukan kebijakan, telah menyampaikan serangkaian rekomendasi konkret kepada pemerintah untuk menghadapi potensi penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor unggulan Indonesia. Rekomendasi ini bukanlah reaksi spontan, melainkan respons proaktif atas dinamika global yang semakin menantang dan kecenderungan proteksionisme yang menguat dari Negeri Paman Sam.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa kesiapan Indonesia menghadapi kebijakan resiprokal dari AS harus dilakukan secara rinci, terukur, dan penuh kehati-hatian. Pemerintah didorong untuk segera mengidentifikasi sektor-sektor ekspor yang paling rentan terkena dampak, serta menyiapkan kebijakan penyesuaian untuk memastikan kesetaraan dalam hubungan dagang bilateral.
Selain itu, DEN juga memberikan perhatian khusus pada hambatan non-tarif yang selama ini masih membatasi masuknya produk-produk asal Amerika Serikat ke Indonesia. Langkah-langkah pengurangan hambatan seperti pelonggaran larangan terbatas dan penyederhanaan aturan teknis menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di meja perundingan.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam merespons kebijakan tarif Trump ini. DEN dengan tegas menyarankan agar pemerintah membentuk tim lintas sektor yang bertugas menganalisis rincian tarif yang diterapkan AS, menelaah dasar pertimbangannya, serta merumuskan strategi balasan yang tidak gegabah, melainkan sesuai dengan kepentingan nasional.
Sejalan dengan rekomendasi DEN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun bergerak cepat. Pemerintah telah mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap berbagai sektor di Indonesia. Tujuan utamanya adalah melindungi stabilitas ekonomi nasional dan memberikan ruang aman bagi pelaku usaha agar tetap mampu bertahan di tengah badai proteksionisme global.
Bersama Bank Indonesia (BI), pemerintah juga memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga dan ketersediaan likuiditas valas cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspor-impor. Kolaborasi erat ini menjadi tameng utama dalam menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Langkah antisipatif ini tidak muncul secara mendadak. Sejak awal tahun 2025, pemerintah telah menyusun berbagai strategi dan skenario menghadapi potensi kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Melalui koordinasi intensif antara tim lintas kementerian, perwakilan Indonesia di Washington DC, serta pelaku usaha nasional, Indonesia menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi setiap dinamika global.
Presiden Prabowo sendiri telah memberi instruksi tegas kepada Kabinet Merah Putih untuk mempercepat reformasi kebijakan, baik dari sisi peraturan maupun praktik di lapangan. Reformasi ini difokuskan pada penyederhanaan regulasi serta penghapusan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTMs) yang selama ini dinilai menghambat arus perdagangan dan investasi.
Tak hanya di tingkat bilateral, Indonesia juga menunjukkan kepemimpinannya di kawasan. Pemerintah secara aktif mendorong solidaritas ASEAN dalam menghadapi tekanan perdagangan global yang dipicu kebijakan tarif AS. Indonesia telah menjalin komunikasi intensif dengan Malaysia, yang saat ini memegang posisi Ketua ASEAN, agar sepuluh negara di Asia Tenggara dapat bersikap kompak dan berbicara dengan satu suara. Pendekatan kolektif ini diyakini akan memperkuat posisi tawar ASEAN sekaligus menciptakan kestabilan regional.
Dari sisi swasta dan analis pasar, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memandang langkah pemerintah yang menghindari konfrontasi langsung sebagai keputusan yang bijaksana. Menurutnya, dibanding membalas dengan kebijakan tarif serupa, Indonesia lebih baik memanfaatkan peluang untuk memperluas pasar ekspor, terutama ke negara-negara nontradisional yang menawarkan preferensi tarif lebih rendah.
Josua menilai bahwa sektor padat karya seperti pakaian jadi dan alas kaki adalah contoh nyata di mana Indonesia bisa lebih agresif menembus pasar baru, mengingat daya saing produk nasional yang tinggi dan preferensi tarifnya.
Selain itu, Josua juga menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah jangka panjang yang harus diambil oleh pemerintah. Mulai dari pemberian insentif fiskal untuk industri padat karya, kemudahan akses bahan baku, hingga pembiayaan yang mendukung produktivitas nasional. Pemerintah juga didorong untuk mempercepat implementasi berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti CPTPP, RCEP, EU-CEPA, dan BRICS+ demi memperluas akses pasar global sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.
Dalam menghadapi tantangan global ini, diplomasi ekonomi menjadi salah satu senjata utama Indonesia. Dengan terus mengupayakan dialog dalam kerangka kerja multilateral seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), Indonesia membuktikan komitmennya dalam membangun sistem perdagangan global yang adil, stabil, dan saling menguntungkan.
Dengan semangat gotong royong, strategi yang terukur, dan kepemimpinan yang visioner, Indonesia siap menghadapi tantangan kebijakan tarif Trump. Pemerintah tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia terus melangkah maju sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh dan disegani di kancah global.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Aksi demonstrasi yang menentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan RUU Polri terus menuai kecaman. Sejumlah elemen masyarakat menilai demonstrasi tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional dan berpotensi menambah ketegangan di tengah masyarakat.

Aksi ini, yang terjadi di berbagai daerah, berisiko menciptakan ketidaknyamanan bagi banyak pihak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut bahwa demonstrasi yang menolak revisi UU TNI disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap substansi perubahan yang ada.

Menurutnya, tafsir yang berkembang di masyarakat mengenai UU tersebut seringkali salah, dan ia menegaskan bahwa revisi ini justru membatasi TNI dalam mengisi jabatan sipil.

“Ini saya melihatnya ada hambatan komunikasi, isinya gimana, draf akhirnya belum diterima,” ujar Dave.

Dave juga menjelaskan bahwa revisi UU TNI memungkinkan TNI mengisi 14 jabatan sipil, namun di luar itu, TNI yang aktif harus mundur atau pensiun. Ia menambahkan bahwa draf UU yang baru seharusnya sudah bisa diakses di laman resmi DPR untuk mencegah kekhawatiran yang tak berdasar.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai bahwa revisi UU TNI yang baru justru tidak akan mengembalikan era dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru.

“Tidak benar kalau kemudian ini akan mengembalikan ke masa orde baru dwifungsi ABRI,” kata AHY.

Menurutnya, revisi tersebut justru membatasi ruang bagi perwira TNI untuk memasuki jabatan sipil, yang seharusnya memperjelas peran TNI sesuai dengan UU yang ada.

Di sisi lain, pembahasan revisi UU Polri juga tengah menjadi sorotan.

Pada 29 Mei 2024, revisi UU Polri disetujui oleh DPR RI, namun pembahasan lebih lanjut baru akan dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun demikian, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa hingga kini, pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait revisi tersebut.

“Belum ada surpres, kami akan lihat lagi,” ujar Puan.

Perdebatan terkait revisi UU TNI dan UU Polri menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah, DPR, dan masyarakat.

Jika tidak dikelola dengan baik, ketegangan ini berpotensi mengganggu stabilitas nasional yang telah dibangun selama ini.

Kairo, Mesir – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Republik Arab Mesir merupakan langkah strategis yang membuktikan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas diplomasi internasional yang berdampak nyata.

Dalam kunjungan kenegaraan awal pekan ini, Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiya, Kairo. Penyambutan ini mencerminkan penghormatan tinggi Mesir terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, serta menegaskan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai kekuatan besar yang diperhitungkan dalam konstelasi global.

Dalam pertemuan bilateral, kedua kepala negara menandatangani Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis, sebuah pencapaian monumental yang meningkatkan status hubungan kedua negara dari sekadar hubungan diplomatik biasa menjadi kemitraan strategis lintas sektor.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Yusuf Permana menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil nyata dari kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner dan aktif dalam memperluas jejaring internasional.

“Ini merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia karena kemitraan strategis Indonesia dengan Mesir dilakukan dan ditandatangani langsung oleh kedua kepala negara. Tentu ini adalah hasil yang positif dari kunjungan Bapak Presiden ke Republik Arab Mesir,” ujar Yusuf.

Pernyataan tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperluas pengaruh global Indonesia melalui kerja sama di bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, budaya, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada urusan dalam negeri, tetapi juga mengangkat peran Indonesia di panggung dunia.

“Pernyataan kemitraan strategis ini menandai hubungan perjalanan panjang diplomatik antara Indonesia dan Mesir untuk menuju kemitraan bersama yang lebih tinggi lagi,” tambah Yusuf.

Sikap proaktif pemerintah juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Pengajar Hubungan Internasional President University, Virdika Rizky Utama menilai bahwa langkah ini menunjukkan peningkatan level diplomasi Indonesia ke arah yang jauh lebih progresif dan strategis.

“Presiden Prabowo berhasil menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas sebagai aktor penting dalam percaturan global. Kemitraan strategis ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di Timur Tengah dalam kerangka kerja sama multilateral dan solidaritas antarnegara berkembang,” ujar Virdika.

Menurutnya, lawatan ini merupakan wujud dari keberhasilan pemerintah dalam menerjemahkan visi politik luar negeri bebas aktif menjadi aksi nyata yang berdampak global.

Kunjungan ini tidak hanya mempererat kerja sama yang telah ada, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra strategis terpercaya yang membawa prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan berlandaskan stabilitas.

Respons positif dari berbagai kalangan, baik di Indonesia maupun Mesir, membuktikan bahwa lawatan ini adalah langkah jitu pemerintah dalam menjawab tantangan global, seperti ketahanan pangan, energi, dan stabilitas kawasan.

Dengan demikian, kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir bukan sekadar simbolik, melainkan wujud konkret dari diplomasi progresif pemerintah yang berpihak pada kepentingan nasional dan memperluas pengaruh global Indonesia. [^]

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir pada akhir pekan ini sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk memperkuat hubungan bilateral serta membahas isu-isu penting kawasan, termasuk konflik berkepanjangan di Gaza.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir, pada Jumat malam, 11 April 2025, sekitar pukul 19.25 waktu setempat, setelah menyelesaikan kunjungan kerja (Kunker) di Turki. Setibanya di Bandara Internasional Kairo, Presiden disambut oleh sejumlah pejabat dari Mesir dan Indonesia beserta para diaspora Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir. Di antara para pejabat tersebut adalah Menteri Sektor Bisnis Republik Arab Mesir Mohamed Ibrahim Ahmad Shimi, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, serta Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin.
Kunjungan ke Mesir merupakan bagian penting dari upaya diplomatik Prabowo untuk mendapatkan restu dari negara-negara kawasan Timur Tengah, terutama Mesir yang memiliki akses langsung ke Gaza melalui Rafah. Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza, terutama mereka yang terluka, trauma, atau yatim piatu.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa evakuasi ini merupakan tindak lanjut dari dorongan komunitas internasional yang menilai Indonesia memiliki posisi netral dan strategis untuk membantu rakyat Palestina tanpa berpihak dalam konflik.
“Komitmen kita kepada rakyat Palestina mendorong Indonesia untuk berperan lebih aktif,” tegas Prabowo.
Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Republik Arab Mesir menghasilkan capaian penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuannya dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiya, kedua kepala negara telah menandatangani Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa penandatanganan ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Mesir.
“Ini merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia karena kemitraan strategis Indonesia dengan Mesir dilakukan dan ditandatangani langsung oleh kedua kepala negara. Tentu ini adalah hasil yang positif dari kunjungan Bapak Presiden ke Republik Arab Mesir,” ujar Yusuf
Selain itu, pernyataan kemitraan strategis ini juga menjadi tonggak penting yang menegaskan keseriusan kedua negara dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Penguatan pada bidang prioritas ini mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, hubungan budaya dan pendidikan, hingga hubungan antar masyarakat.
“Pernyataan kemitraan strategis ini menandai hubungan perjalanan panjang diplomatik antara Indonesia dan Mesir untuk menuju kemitraan bersama yang lebih tinggi lagi,” tambah Yusuf.
Kunjungan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia di tingkat global, yang bertujuan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memosisikan Indonesia sebagai negara yang berperan dalam menjaga perdamaian dunia, sesuai dengan amanat konstitusi.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Timur Tengah khususnya Mesir pada April 2025 bukan sekadar lawatan diplomatik biasa. Di tengah dinamika geopolitik global yang terus bergerak, Indonesia menunjukkan posisinya sebagai negara yang tidak hanya tangguh di dalam negeri, tetapi juga aktif menjalin kemitraan strategis di tingkat internasional. Kunjungan ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Mesir yang telah terjalin sejak lama, dan kini dibawa ke tingkat kemitraan strategis.

Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiyah, Kairo. Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama untuk membentuk Kemitraan Strategis Indonesia-Mesir, yang menjadi wujud komitmen politik tingkat tinggi dari kedua negara. Bukan hanya simbolik, kemitraan ini dirancang sebagai platform untuk memperkuat kerja sama konkret di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga kebudayaan.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Mesir memiliki arti khusus bagi Indonesia karena merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia melihat bahwa sejarah ini harus dijadikan fondasi untuk memperluas kerja sama yang menguntungkan di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan hubungan ekonomi dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki kawasan Zona Ekonomi Terusan Suez, yang menurutnya dapat menjadi pintu masuk strategis produk-produk Indonesia ke pasar Afrika dan Eropa.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin mempererat kemitraan di sektor logistik dan infrastruktur dengan Mesir, karena hal itu akan memperluas konektivitas internasional Indonesia. Dalam pertemuan bilateral, Prabowo menekankan bahwa hubungan dagang tidak boleh stagnan, melainkan harus dikembangkan dengan pendekatan saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan dan pertahanan juga mendapat perhatian khusus. Saat mengunjungi Akademi Militer Mesir, Prabowo menyatakan bahwa kolaborasi antar institusi militer bukan hanya soal pengadaan alat utama sistem senjata, melainkan juga pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Ia menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia di sektor pertahanan merupakan kunci kemandirian dan profesionalisme militer Indonesia di masa depan.

Tak kalah penting, kedua negara sepakat untuk memperkuat nilai-nilai Islam moderat dan bekerja sama dalam mencegah ekstremisme. Bagi Prabowo, ini adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang menjunjung toleransi dan kedamaian.

Langkah Presiden Prabowo mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa penandatanganan Kemitraan Strategis ini merupakan tonggak penting dalam diplomasi Indonesia. Ia menyebut bahwa keputusan untuk menandatangani perjanjian tersebut secara langsung oleh kedua kepala negara mencerminkan tingkat keseriusan yang tinggi dalam mempererat hubungan bilateral.

Menurut Yusuf, kunjungan ini bukan hanya memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi, tapi juga membuka jalan bagi pertukaran pelajar, kolaborasi pendidikan tinggi, serta diplomasi budaya. Ia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperluas jejaring kerja sama global dengan pendekatan yang pragmatis dan progresif.

Yusuf juga menekankan bahwa keberadaan Indonesia di forum-forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara-negara berkembang. Ia menyampaikan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam D-8 pada periode 2026–2027 mencerminkan kepercayaan global terhadap arah diplomasi luar negeri Indonesia yang semakin inklusif dan konstruktif.

Presiden Prabowo mendorong kerja sama teknologi dan pengelolaan sumber daya antaranggota. Ia menilai bahwa negara-negara berkembang memiliki potensi besar untuk tumbuh bersama jika membangun kolaborasi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pesan itu diterima dengan baik oleh para pemimpin negara lainnya yang hadir di KTT tersebut.

Prabowo tidak hanya bicara tentang strategi luar negeri, tetapi juga mempraktikkannya dengan langkah konkret. Ia menunjukkan bahwa negara seperti Indonesia dapat memainkan peran penting dalam percaturan global, bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai inisiator kerja sama lintas kawasan.

Pendekatan Presiden yang lugas, berani, dan menghormati nilai-nilai diplomasi menjadi ciri khas dari arah baru politik luar negeri Indonesia. Kunjungan ke Mesir ini memperkuat citra Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Timur Tengah dan Afrika. Hal ini menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan menengah baru di kancah global.

Di tengah perubahan dunia yang serba cepat, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo membuktikan bahwa diplomasi tidak hanya tentang menjaga hubungan baik, tetapi juga tentang menciptakan peluang baru. Lawatan ke Mesir menjadi cerminan bahwa Prabowo siap membawa Indonesia menjadi negara yang aktif menentukan arah sejarah, bukan sekadar mengikutinya.

Dengan membangun kemitraan strategis yang berakar pada sejarah, tapi berorientasi pada masa depan, Prabowo sedang menegaskan satu hal: Indonesia siap menjadi jembatan antara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Dan dalam dunia yang semakin terhubung ini, siapa yang mampu menjalin kerja sama sejak awal, akan menjadi pemimpin masa depan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Aristika Utami

Sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan global. Salah satu langkah strategis yang menonjol adalah serangkaian kunjungan luar negeri yang dilakukannya dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya. Kunjungan-kunjungan ini bukan hanya simbolis, melainkan merupakan wujud dari diplomasi aktif dan terukur guna memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan mitra kerja strategis di berbagai kawasan dunia.

Presiden Prabowo memahami bahwa tantangan global pasca-pandemi, ketegangan geopolitik, serta dinamika ekonomi dunia menuntut kepemimpinan yang proaktif. Oleh karena itu, ia menjadikan diplomasi sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia.

Dalam kunjungannya ke luar negeri, Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan kerja sama yang setara, saling menghormati, dan berorientasi pada hasil nyata. Setiap kunjungan dirancang dengan matang, menyasar sektor-sektor strategis seperti pertahanan, energi, ketahanan pangan, pendidikan, serta teknologi.

Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri RI, mengatakan pihaknya turut mengamati perkembangan ini. Gaya diplomasi Prabowo membawa semangat baru, yang berimbang antara ideologi dan kepentingan nasional. Ini penting untuk menjaga netralitas Indonesia.

Salah satu sorotan utama dalam diplomasi luar negeri Prabowo adalah penguatan kerja sama pertahanan yang modern dan profesional. Indonesia berusaha membangun kemitraan pertahanan bukan hanya dari sisi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), melainkan juga pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui transfer teknologi dan kerja sama riset bersama.

Dalam pertemuannya dengan para pemimpin negara maju, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi mitra setara dalam pengembangan teknologi pertahanan. Kesepakatan kerja sama joint production, pelatihan militer bersama, dan pertukaran akademi militer menjadi bukti dari arah baru yang diusung pemerintahannya.

Selain pertahanan, sektor pangan dan energi menjadi agenda penting dalam lawatan luar negeri Presiden Prabowo. Ia menggarisbawahi bahwa ketahanan pangan dan energi adalah dua fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di era globalisasi. Dalam kunjungannya ke Brasil dan Argentina, misalnya, Prabowo menjajaki peluang kerja sama dalam hal impor jagung, gandum, dan kedelai sekaligus pengembangan pertanian modern berbasis teknologi.

Sementara itu, di kawasan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, Presiden Prabowo membuka peluang investasi di bidang energi terbarukan, pengolahan minyak, serta pengembangan proyek strategis hijau berbasis ekonomi berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mempercepat transisi energi serta memperkuat posisi sebagai pemimpin di kawasan dalam isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui kunjungan-kunjungan strategis ini, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas regional maupun global. Dalam pertemuan ASEAN, G20, dan forum-forum multilateral lainnya, ia kerap menegaskan pentingnya kerja sama internasional berbasis prinsip non-blok, kemandirian, dan keadilan global.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Republik Arab Mesir menghasilkan capaian penting dalam hubungan bilateral kedua negara, ini menjadi tonggak penting yang menegaskan keseriusan kedua negara dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Penguatan pada bidang prioritas ini mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, hubungan budaya dan pendidikan, hingga hubungan antar masyarakat.

Diplomasi Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dunia. Indonesia, di bawah kepemimpinannya, terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai, dialog, dan diplomasi. Ia juga aktif mengusulkan inisiatif baru, termasuk pembentukan forum dialog strategis Asia-Afrika untuk memperkuat solidaritas antara negara-negara berkembang.

Satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kunjungan luar negeri Presiden Prabowo adalah kepentingan ekonomi nasional. Setiap pertemuan diplomatik selalu diarahkan untuk membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor Indonesia, serta mendorong masuknya teknologi yang bisa memperkuat industri dalam negeri.

Dalam pertemuan dengan para investor global, Prabowo secara konsisten menampilkan Indonesia sebagai negara dengan stabilitas politik yang kuat, sumber daya manusia yang kompetitif, serta komitmen pada reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha. Tak heran, sejumlah MoU bernilai miliaran dolar berhasil ditandatangani di sektor manufaktur, infrastruktur, pertanian, hingga digital.

Pengamat politik global dari GREAT Institute, Teguh Santosa mengatakan, kemandirian dalam menjalin hubungan internasional menjadi syarat utama agar Indonesia tetap dapat menjalankan politik bebas aktif, sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa. Teguh juga berharap rangkaian kunjungan ini dapat menjadi solusi atas hambatan ekonomi dan investasi yang muncul akibat kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sebagai rutinitas seremonial, melainkan bagian dari strategi besar dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Dengan pendekatan diplomasi aktif, realistis, dan berorientasi pada kepentingan nasional, Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun terbuka terhadap kolaborasi.

Di era yang penuh ketidakpastian ini, langkah Prabowo untuk membangun jaringan kerja sama strategis yang luas merupakan pondasi penting bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 — sebuah negara maju, mandiri, dan berdaulat di tengah dunia yang terus berubah.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI dan RUU Polri semakin menguat, dan hal ini memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Revisi kedua undang-undang tersebut dianggap membawa klausul yang memunculkan potensi ketidakstabilan dalam sistem keamanan negara.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa revisi UU TNI yang telah disetujui oleh DPR menegaskan berakhirnya peran dwifungsi TNI.

“Tidak ada dwifungsi lagi di Indonesia. Jangankan jasad, arwahnya pun sudah nggak ada,” tegasnya.

Menhan menambahkan bahwa beberapa tokoh yang menjabat di posisi sipil saat ini adalah purnawirawan TNI, bukan prajurit aktif.

Ia ingin meluruskan kekhawatiran publik mengenai keterlibatan prajurit aktif di lembaga-lembaga sipil, seperti yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Nggak ada, pensiun semua itu sudah lama itu,” ujarnya.

Meskipun terdapat penolakan, Sjafrie mengapresiasi kritik yang muncul terkait revisi UU TNI tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan bahkan menolak revisi ini. Namun, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya.

Menhan menegaskan pentingnya menjaga kerukunan bangsa Indonesia, mengingat tantangan yang semakin kompleks di tingkat global.

“Kita adalah keluarga bangsa Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman, baik secara konvensional maupun tidak konvensional,” lanjutnya.

Sementara itu, Markas Besar TNI merespons kekhawatiran yang muncul dari masyarakat mengenai penempatan prajurit aktif TNI di kementerian dan lembaga sipil.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, memastikan bahwa prajurit TNI tidak akan mengambil alih posisi yang semestinya dipegang oleh pegawai sipil.

“Ini adalah bentuk kerja sama antara TNI dan instansi sipil. Kami tidak akan mengambil alih posisi yang seharusnya dikerjakan oleh pegawai sipil,” kata Kristomei.

Di sisi lain, pembahasan revisi RUU Polri juga mendapat perhatian serius. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi RUU Polri akan dilakukan dengan keterbukaan.

Ia mengonfirmasi bahwa Komisi III DPR belum memulai pembahasan RUU Polri dan lebih memfokuskan perhatian pada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Namun, kami akan melakukannya secara terbuka. Percayalah, kalau RUU Polri itu juga masuk di kami, kami akan lakukan hal yang sama seperti pembahasan KUHAP,” tambah Hinca, menegaskan komitmennya untuk transparansi dalam setiap pembahasan yang melibatkan publik.

*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari ancaman ekonomi digital ilegal yang meresahkan, salah satunya praktik judi online. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengambil langkah tegas dengan memblokir sebanyak 10.016 rekening bank yang teridentifikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat signifikan dari sebelumnya sebanyak 8.618 rekening. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan ekonomi berbasis digital yang kian marak. Praktik judi online bukan hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengancam ketahanan ekonomi keluarga, mendorong praktik kriminalitas, serta menciptakan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan langkah-langkah pengawasan dan pencegahan terhadap praktik judi online. OJK telah meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta menjalankan mekanisme enhance due diligence (EDD) untuk memastikan bahwa setiap rekening yang terafiliasi judi online dapat segera ditindaklanjuti.

Tidak hanya itu, Dian juga menyampaikan bahwa ke depan, OJK bersama Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) akan melakukan pemblokiran penuh bagi individu yang terafiliasi dengan judi online, meski memiliki lebih dari satu rekening di berbagai bank. OJK telah meminta perbankan untuk menutup semua rekening yang memiliki Customer Information File (CIF) yang sama, sehingga pelaku tidak dapat lagi memanfaatkan celah administrasi perbankan untuk melanjutkan praktik ilegalnya.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan nasional yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Judi daring bukan hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan.

Selain praktik judi online, OJK juga terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sejak awal 2025, Satgas PASTI telah berhasil menutup sebanyak 1.123 entitas pinjol ilegal. Tidak hanya itu, Satgas PASTI juga telah mengajukan pemblokiran terhadap lebih dari 1.600 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membersihkan ekosistem digital dari praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Menurut Friderica, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah menerima sebanyak 79.969 laporan hingga 31 Maret 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.336 rekening telah dilaporkan terafiliasi aktivitas ilegal, dan OJK telah berhasil memblokir 35.394 rekening. Berdasarkan data tersebut, mencerminkan bahwa betapa besarnya ancaman kejahatan ekonomi digital terhadap masyarakat Indonesia.

Yang lebih memprihatinkan, total kerugian masyarakat yang telah dilaporkan mencapai Rp1,7 triliun. Namun, langkah cepat pemerintah telah berhasil memblokir dana korban sebesar Rp134,7 miliar. Ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan bekerja keras untuk melindungi rakyatnya dari jerat kejahatan ekonomi digital.

Tindakan OJK ini menunjukkan sinergi antara lembaga pemerintah dalam memberantas perjudian daring yang dapat merusak tatanan ekonomi dan keuangan negara. Dengan pemblokiran rekening dan pengawasan yang ketat, pemerintah berusaha memutus mata rantai pendanaan yang mengalir melalui sektor perbankan ke dalam industri perjudian ilegal. Langkah ini juga memberikan pesan yang jelas bahwa pemerintah tidak akan membiarkan judi daring berkembang dan merusak stabilitas ekonomi serta sosial masyarakat.

Perkembangan teknologi digital memang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan keuangan. Namun, di sisi lain, celah kejahatan juga semakin terbuka lebar. Judi online, pinjol ilegal, dan berbagai praktik keuangan ilegal lainnya terus mengintai masyarakat, terutama mereka yang kurang literasi keuangan digital.

Karena itu, upaya pemberantasan kejahatan digital ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan OJK semata. Masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga diri dan lingkungannya dari ancaman ini. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik judi online atau kejahatan ekonomi digital lainnya kepada pihak berwenang menjadi sangat penting.

Selain itu, masyarakat juga perlu terus meningkatkan literasi keuangan dan mewaspadai modus-modus penipuan berbasis digital. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online atau tawaran pinjaman online yang tidak resmi. Pastikan selalu menggunakan layanan keuangan yang diawasi oleh OJK dan lembaga resmi lainnya.

Melalui langkah-langkah tegas ini, bisa dilihat betapa besarnya komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat. Keberhasilan pemblokiran enam juta situs judi daring merupakan capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah bukti bahwa pemerintah bekerja keras untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik perjudian ilegal.

Namun, keberhasilan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga ruang digital tetap aman. Salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan melaporkan situs judi daring yang ditemukan di berbagai platform media sosial kepada aparat penegak hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan judi daring sangatlah penting, karena mereka adalah pihak yang langsung terhubung dengan ekosistem digital dan dapat menjadi mata dan telinga bagi pemerintah. Maka, bersama-sama menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.