Monthly Archives: April 2025

Oleh: Ranti Swari )*

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor menjadi penanda penting dalam agenda besar reformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar merespons dinamika global, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien. Dalam konteks persaingan global yang makin ketat serta dominasi praktik rente dalam tata niaga selama ini, langkah Presiden memutuskan mengakhiri sistem kuota menjadi cerminan keberanian politik dan keberpihakan nyata pada iklim usaha yang sehat.

Penghapusan kuota impor bukan semata-mata pembukaan kran masuknya barang dari luar negeri. Langkah ini ditujukan untuk membongkar praktik diskriminatif dalam mekanisme distribusi impor yang selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Ketentuan kuota sering kali menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar, karena izin hanya diberikan kepada pihak tertentu yang telah mendapat akses eksklusif. Akibatnya, kompetisi pasar terdistorsi, harga menjadi tidak efisien, dan konsumen pun kehilangan alternatif produk.

Dalam konteks ini, dukungan dari berbagai kalangan terhadap langkah Presiden terlihat cukup solid. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, misalnya, melihat rencana penghapusan kuota sebagai bentuk komitmen Presiden untuk membangun ekosistem perdagangan nasional yang lebih adil dan terbuka. Ia menilai pendekatan ini dapat meminimalisasi praktik rente yang selama ini melekat dalam proses impor dan sekaligus mendorong efisiensi ekonomi secara menyeluruh.

Menurut Rivqy dibutuhkan mitigasi serius terhadap potensi banjir produk asing dan kemungkinan tekanan terhadap pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun skema penyeimbang melalui relaksasi pajak, penyederhanaan regulasi usaha, hingga peninjauan ulang terhadap regulasi seperti Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dinilai justru membebani pelaku usaha di beberapa sektor. Kebijakan ini akan menjadi instrumen konkret dalam menjaga daya saing industri nasional di tengah liberalisasi pasar.

Kementerian Keuangan turut memandang langkah ini sebagai perbaikan struktural yang sangat dibutuhkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa sistem kuota selama ini tidak hanya tidak memberikan kontribusi fiskal kepada negara, tetapi juga memperumit tata kelola perdagangan internasional. Di sisi lain, kebijakan tersebut seringkali memperpanjang rantai distribusi dan membuka ruang ketidakpastian bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi logistik nasional.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya, kini tengah menyiapkan sistem perizinan impor yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi. Digitalisasi proses impor ini ditujukan untuk memangkas birokrasi, mempercepat arus barang, serta memperkecil ruang manipulasi dalam proses pengajuan izin. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang tidak hanya menyasar aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas tata kelola negara.

Dari sisi penguatan semangat kewirausahaan dan keterbukaan pasar, Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga menilai bahwa langkah Presiden membuka peluang impor seluas-luasnya bagi pelaku usaha memiliki dampak positif jangka panjang. Dengan akses yang lebih merata, pengusaha, terutama yang baru memulai, dapat berpartisipasi langsung dalam perdagangan internasional tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Ini akan memperkuat semangat kompetisi sehat, menurunkan harga produk, dan menambah alternatif pilihan bagi konsumen.

Jerry juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak diarahkan kepada produk semata, tetapi kepada pelaku usahanya. Dengan memberikan kesempatan yang setara, pemerintah sedang membentuk struktur pasar yang lebih inklusif. Di saat yang sama, pemerintah tetap menaruh perhatian pada komoditas strategis yang bisa dikembangkan sebagai produk ekspor unggulan, sejalan dengan tren permintaan global yang terus meningkat.

Konteks geopolitik global juga menjadi latar belakang penting bagi pengambilan keputusan ini. Dengan adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat terhadap produk impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah memandang bahwa penghapusan kuota dapat menjadi alat penyeimbang dalam menghadapi tekanan eksternal. Meski kebijakan tarif tersebut akhirnya ditunda, pemerintah tidak ingin berada pada posisi reaktif semata. Strategi jangka panjang tetap difokuskan pada diversifikasi mitra dagang dan penguatan posisi Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional.

Sejauh ini, kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan performa yang positif. Surplus neraca perdagangan selama 56 bulan berturut-turut menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya tangguh menghadapi tantangan global, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar dunia. Penyelesaian lebih dari 30 perjanjian dagang di lima benua juga menjadi fondasi kuat dalam menghadapi transformasi kebijakan perdagangan ke depan.

Salah satu pilar utama yang diperkuat adalah sektor UMKM. Meski kontribusi ekspor UMKM masih rendah, sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto dan menjadi tulang punggung ketenagakerjaan nasional. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan kuota tidak dirancang untuk melemahkan UMKM, melainkan justru untuk memperluas akses mereka terhadap bahan baku, teknologi, dan pasar global.

Keseluruhan arah kebijakan ini menunjukkan keberanian Presiden Prabowo dalam menata ulang fondasi perdagangan nasional. Dengan menempatkan transparansi, efisiensi, dan keterbukaan sebagai prinsip dasar, pemerintah tidak hanya merespons persoalan jangka pendek, tetapi juga tengah membangun ekosistem perdagangan yang berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan global. Dalam visi ini, keberpihakan terhadap pelaku usaha nasional, perlindungan terhadap konsumen, serta penciptaan iklim usaha yang sehat berjalan beriringan dalam satu kerangka besar reformasi ekonomi Indonesia.

)* Pemerhati Masalah Perdagangan & Ekonomi Luar Negeri

Oleh: Riady Putra )*

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor pada sejumlah komoditas strategis menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen membangun sistem ekonomi nasional yang lebih adil dan efisien. Kebijakan ini tak hanya mencerminkan keberanian dalam merombak tata kelola perdagangan yang selama ini sarat kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga menegaskan arah baru pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas.

Selama bertahun-tahun, sistem kuota impor telah menjadi instrumen yang rawan disalahgunakan. Mekanisme penunjukan terbatas terhadap importir tertentu menimbulkan praktik rente dan ketimpangan, karena hanya segelintir pihak yang mendapat akses atas kebutuhan pasar yang besar. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut juga memicu rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien, sehingga beban biaya pada akhirnya harus ditanggung oleh konsumen akhir. Situasi ini menciptakan distorsi harga dan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti daging, gula, atau bahan pangan strategis lainnya.

Dengan mencabut sistem kuota impor, Presiden berupaya menciptakan persaingan yang lebih sehat dan terbuka di sektor perdagangan. Setiap pelaku usaha diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses pasar, tanpa harus tunduk pada prosedur birokratis yang selama ini menjadi celah permainan kekuasaan. Pendekatan ini tentu sejalan dengan semangat deregulasi yang diusung pemerintah, yakni mempermudah iklim usaha nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penghapusan kuota tidak berarti liberalisasi impor secara bebas tanpa kendali. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan produsen dalam negeri seperti petani, peternak, dan pelaku industri kecil harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan perdagangan nasional. Oleh karena itu, penghapusan kuota perlu dibarengi dengan kebijakan pengaman dan penguatan sektor produksi domestik agar tetap mampu bersaing secara sehat.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggarisbawahi bahwa fokus utama pemerintah tetap pada pencapaian swasembada pangan. Ia menjelaskan bahwa sistem kuota justru menciptakan inefisiensi karena rantai distribusi yang terlalu panjang. Dalam banyak kasus, pihak penerima kuota bukanlah pelaku industri akhir, melainkan perantara yang kemudian menjual kembali hak impornya kepada pelaku usaha sesungguhnya. Hal ini menyebabkan harga barang semakin tinggi ketika sampai ke tangan konsumen. Maka dari itu, dengan dihapusnya kuota, pelaku usaha dapat langsung mengajukan izin impor ke instansi terkait tanpa melalui pihak ketiga, sehingga proses menjadi lebih transparan dan efisien.

Sudaryono juga menegaskan bahwa prioritas terhadap produksi dalam negeri tetap menjadi landasan utama kebijakan ini. Pemerintah tetap melindungi industri nasional dan memastikan bahwa kebijakan impor bersifat komplementer, bukan substitutif. Artinya, impor hanya dilakukan untuk memenuhi kekurangan pasokan yang belum bisa dipenuhi secara optimal di dalam negeri, bukan menggantikan produksi lokal.

Pendekatan realistis yang ditempuh pemerintah juga mendapat dukungan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menilai keputusan Presiden sebagai langkah progresif dan strategis dalam mereformasi struktur ekonomi nasional. Baginya, sistem kuota selama ini telah membentuk ekosistem perdagangan yang tertutup dan tidak adil, karena kelompok tertentu dapat menguasai pasar melalui kedekatan politik atau birokrasi. Dengan penghapusan kuota, peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk tumbuh menjadi lebih terbuka, sekaligus mendorong efisiensi harga dan distribusi barang.

Hanif mengingatkan bahwa keterbukaan pasar harus dibarengi dengan perlindungan terhadap produsen domestik. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan dalam kompetisi, agar pelaku usaha lokal tidak tersingkir oleh produk-produk impor yang lebih murah karena didukung subsidi besar dari negara asal. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan kuota perlu dilengkapi dengan penguatan industri substitusi impor, yakni sektor-sektor strategis yang dapat memproduksi barang pengganti secara mandiri di dalam negeri.

Hanif juga menilai kebijakan ini juga memiliki nilai strategis dalam konteks hubungan dagang internasional. Pendekatan pemerintah untuk memperluas akses impor dari negara mitra seperti Amerika Serikat dapat menjadi instrumen diplomatik yang efektif. Namun, langkah tersebut tetap harus diarahkan secara selektif dan timbal balik. Jika Indonesia membuka pasar bagi produk negara lain, maka mitra dagang juga harus memberikan akses ekspor yang adil bagi produk Indonesia. Prinsip keseimbangan ini penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga didorong untuk memastikan bahwa setiap instrumen kebijakan menggantikan kuota harus bersifat transparan, akuntabel, dan adil. Hal ini penting agar tidak tercipta celah baru yang memungkinkan terjadinya praktik monopoli atau kartel yang merugikan konsumen dan produsen secara bersamaan. Pemerintah dituntut untuk memperbaiki sistem perizinan, mempercepat proses distribusi, serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, agar manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan arah kebijakan yang tegas dan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan penghapusan kuota impor bukan hanya merupakan langkah teknis dalam tata niaga, melainkan bagian dari transformasi ekonomi yang lebih besar. Pemerintah menempatkan keadilan dan efisiensi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, dengan memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan.

Langkah Presiden Prabowo Subianto menjadi representasi dari kepemimpinan yang tidak hanya berani, tetapi juga berpihak pada rakyat. Dengan menghapus sistem yang selama ini menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian, pemerintah menegaskan komitmen untuk menciptakan pasar yang sehat, adil, dan inklusif. Ini bukan sekadar soal kuota atau angka impor, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk menciptakan keadilan ekonomi yang sesungguhnya.

)* Pengamat Perdagangan Luar Negeri

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghapus sistem kuota impor, khususnya untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti daging. Arahan ini disampaikannya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4) lalu, dengan penekanan bahwa impor harus dilakukan secara adil dan terbuka, tanpa monopoli perusahaan tertentu.

Menanggapi hal ini, pengamat pertanian Khudori menyatakan bahwa kebijakan Presiden tidak serta-merta membuka keran impor secara luas, tetapi justru memperlihatkan upaya perlindungan terhadap produsen dalam negeri, seperti petani, peternak, dan nelayan, tanpa mengandalkan instrumen kuota yang selama ini dianggap bermasalah.

“Pernyataan Presiden adalah perintah untuk mencari alternatif perlindungan selain kuota, karena sistem kuota tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tapi juga membuka celah korupsi dan kartel,” kata Khudori.

Ia menegaskan bahwa harga pangan global seringkali bersifat distortif akibat subsidi atau kebijakan perdagangan negara lain. Maka, menurutnya, argumen bahwa impor dibutuhkan untuk menurunkan harga dalam negeri harus dikaji lebih hati-hati.

“Di balik wacana impor murah ada jutaan pelaku usaha domestik yang harus dilindungi. Kita tidak bisa membiarkan kehidupan mereka dikorbankan demi harga murah semu,” ujarnya.

Khudori juga mengungkapkan bahwa rezim kuota impor selama ini telah menciptakan praktik favoritisme, seperti dalam kasus bawang putih, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapat izin impor. Praktik ini telah melahirkan banyak kasus korupsi, mulai dari impor daging hingga gula.

Menurut Khudori, penghapusan kuota bukan hanya soal liberalisasi pasar, melainkan bagian dari agenda reformasi tata niaga yang lebih transparan dan berkeadilan. Dengan sistem yang terbuka, pengawasan publik dapat lebih optimal dan intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa penghapusan kuota bertujuan untuk memangkas rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Meski kuota dihapus, dipastikan bahwa tujuan utamanya tetap swasembada.

“Kalau orang dikasih kuota lalu dijual lagi berkali-kali, harga di tingkat konsumen jadi tidak terkendali. Yang bisa kita produksi di dalam negeri, harus tetap diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.

Oleh: Fiky Kurniawan )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Timur Tengah baru-baru ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam dinamika global. Melalui lawatannya yang mencakup lima negara di kawasan tersebut, termasuk Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mempererat hubungan dengan negara-negara besar di dunia dan menjadi bagian dari solusi dalam berbagai tantangan internasional.

Dalam forum Antalya Diplomacy Forum (ADF) yang diselenggarakan di Turki, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya Indonesia sebagai jembatan antara negara-negara besar dunia. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator yang dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internasional. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengedepankan kebijakan “tetangga yang baik,” baik dengan negara-negara tetangga maupun kekuatan besar dunia.

Lebih dari 50 tahun yang lalu, ASEAN lahir dari keinginan negara-negara di Asia Tenggara untuk menghindari perang dan memfokuskan diri pada penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang lebih mendesak. Presiden Prabowo mengingatkan kembali bahwa perbedaan yang ada di kawasan tersebut tetap bisa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, bukan konflik. Hal ini menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang mengutamakan perdamaian dan stabilitas dalam hubungan internasional.

Di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh ketegangan global, seperti yang diungkapkan oleh Teuku Rezasyah, Dosen Universitas Padjadjaran, Presiden Prabowo berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia melalui hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara Timur Tengah. Sebagai contoh, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendalami hubungan ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah yang memiliki ketergantungan tinggi pada investasi di Amerika Serikat. Jika mereka merasa tidak nyaman dengan situasi ekonomi AS, Indonesia siap membuka diri untuk menerima investasi dari kawasan tersebut.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia berupaya memperdalam pemahaman terhadap sikap negara-negara Timur Tengah terhadap dinamika investasi global. Selain itu, Indonesia ingin menjalin kerja sama yang lebih erat di sektor-sektor yang berkembang, termasuk energi dan infrastruktur, yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi kedua belah pihak. Hal ini juga sejalan dengan harapan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kestabilan ekonomi internasional dan menjadi mitra strategis bagi negara-negara besar, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Salah satu fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah dalam sektor ekonomi. Dengan misi ini, Indonesia berharap bisa memanfaatkan potensi besar kawasan tersebut dalam sektor energi, perdagangan, dan investasi. Penguatan hubungan ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang dan membutuhkan kemitraan yang kuat.

Di sisi lain, dalam perjalanan diplomatiknya, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya Indonesia untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah perdamaian global, terutama terkait dengan Palestina. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik Palestina, yang selama ini menjadi isu penting dalam politik Timur Tengah.

Yon Machmudi, pengamat Timur Tengah, menilai bahwa lawatan Presiden Prabowo ini memperlihatkan komitmen Indonesia untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai konflik global. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah bagaimana Indonesia dapat mendalami rasa ketidaknyamanan negara-negara Timur Tengah terhadap ketegangan ekonomi yang berkembang di Amerika Serikat dan menawarkan solusi dengan membuka diri terhadap investasi dari kawasan tersebut. Melalui dialog bilateral yang lebih intensif, Indonesia ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara tersebut dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam rangkaian kunjungan ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan kesiapan untuk terlibat dalam upaya perdamaian dunia, termasuk dalam konflik Palestina yang hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai. Presiden Prabowo berharap Indonesia dapat lebih banyak berperan dalam perundingan dan diplomasi yang dapat mengarah pada solusi damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Keberhasilan lawatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan aktif dalam diplomasi regional, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam membentuk masa depan hubungan internasional. Dengan kebijakan luar negeri yang mengutamakan diplomasi, Indonesia terus berupaya menjaga perdamaian global dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar di dunia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Teuku Rezasyah, Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat stabilitas nasional.

Dengan semangat tersebut, Presiden Prabowo telah berhasil membawa Indonesia ke tengah-tengah percaturan internasional dengan posisi yang lebih kuat dan berpengaruh. Lawatan ini bukan hanya sebuah upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan diplomatik yang lebih besar dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan global.

)* Pengamat Hubungan Internasional

Oleh : Irfan Aditya )*

Lawatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Timur Tengah menandai babak baru dalam hubungan diplomatik dan kerja sama internasional Indonesia. Dalam kunjungan kenegaraan yang berlangsung selama beberapa hari, Presiden Prabowo mengunjungi beberapa negara mitra strategis seperti Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menghasilkan berbagai kesepakatan penting yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, serta posisi Indonesia di kancah global.

Salah satu fokus utama dari lawatan ini adalah penguatan kerja sama di bidang ekonomi, investasi, dan pertahanan. Kunjungan ini membawa semangat membangun solidaritas antarnegara dan membahas isu-isu utama kawasan, termasuk konflik Gaza dan kerja sama ekonomi. Di UEA, Presiden Prabowo berhasil menjalin kesepakatan investasi baru di sektor energi baru terbarukan, infrastruktur, dan teknologi digital. Perusahaan-perusahaan besar dari Timur Tengah menyatakan minat yang tinggi untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional dan mendorong transformasi ekonomi. Investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri nasional, serta memperkuat fondasi ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah kali ini akan berdiskusi mengenai situasi geopolitik terkini, berkonsultasi mengenai situasi di Gaza, dan mengkonsultasikan rencana Indonesia untuk menampung sementara rakyat Palestina korban perang di Gaza. Setelah bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto berlanjut ke Turki. Di Turki, Presiden menyerukan ajakan untuk membangun dunia yang damai, bebas dari penindasan oleh pihak mana pun. Seruan ini dinilai penting untuk membuka peluang baru dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di berbagai negara di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.

Lawatan ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional serta memperkuat solidaritas antarnegara Muslim. Dengan pendekatan yang hangat, produktif, dan visioner, Presiden Prabowo berhasil membangun kepercayaan dan membuka peluang baru bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kunjungan ini juga menjadi simbol transformasi diplomasi Indonesia yang kini lebih dinamis, terbuka terhadap inovasi, dan berorientasi pada hasil nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, hubungan budaya dan keagamaan juga mendapat perhatian khusus dalam lawatan ini. Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat-tempat suci Islam dan berdialog dengan ulama serta tokoh agama terkemuka. Langkah ini mempererat hubungan batiniah antara masyarakat Indonesia dan dunia Islam, serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian. Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan dan perdamaian di Timur Tengah, termasuk mendukung solusi damai atas konflik di Palestina.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengatakan kunjungan Presiden Prabowo ke lima negara tidak hanya bersifat bilateral. Tapi juga untuk melakukan konsultasi mendalam terkait situasi geopolitik dan kondisi kemanusiaan di Palestina. Indonesia menegaskan posisi konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk relokasi paksa terhadap warga Gaza. Pihaknya juga mengatakan, langkah-langkah kemanusiaan yang tengah dipertimbangkan oleh Indonesia bersifat sukarela dan harus berdasarkan persetujuan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kunjungan ke Timur Tengah memperkuat kerja sama strategis di bidang pendidikan dan inovasi. Beberapa negara menyatakan kesiapan untuk menjalin kolaborasi riset dan pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi di Indonesia. Ini menjadi peluang emas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mempercepat transfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Tidak hanya itu, sektor olahraga dan pariwisata juga dijajaki untuk dikembangkan bersama, mengingat negara-negara di Timur Tengah memiliki pengalaman besar dalam penyelenggaraan event internasional seperti Piala Dunia.

Respons masyarakat internasional terhadap lawatan Presiden Prabowo pun sangat positif. Banyak pihak melihat bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang aktif, seimbang, dan penuh dengan semangat kolaboratif. Diplomasi yang dijalankan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Dengan pendekatan yang pragmatis dan terbuka, Presiden Prabowo berhasil menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi mitra strategis yang dapat diandalkan di kawasan Asia dan Timur Tengah.

Lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah merupakan langkah cerdas dan penuh makna strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Kerja sama yang terjalin akan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas nasional, dan penguatan diplomasi global. Ini adalah bukti nyata bahwa diplomasi Indonesia di era baru tidak hanya tentang menjaga hubungan baik, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah konkret bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Indonesia tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memperluas jejaring strategis yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional dan posisi Indonesia sebagai mitra global yang diperhitungkan.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

*) Oleh : Syakur Hamzah

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang sehat, cerdas, dan produktif. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang nyata untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta menciptakan generasi masa depan yang lebih kuat dan berdaya saing.

Komitmen pemerintah dalam menghadirkan MBG sebagai program nasional bukanlah sekadar bantuan pangan biasa. MBG membawa misi besar untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai kelompok paling rentan terhadap masalah gizi. Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah yang tegas terhadap pembangunan manusia Indonesia.

Keberhasilan program MBG jelas tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau cakupan sasarannya, tetapi juga pada pengelolaan yang profesional, transparan, serta pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya melalui berbagai regulasi dan pelibatan banyak pihak dalam pengawasan pelaksanaan MBG.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, program ini perlu didukung secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan SDM unggul generasi masa depan Indonesia.

Lebih lanjut, Netty Prasetiyani menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Keterbukaan informasi kepada publik mengenai penggunaan anggaran, mekanisme distribusi, dan kriteria penerima manfaat akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat integritas program. Dukungan DPR dalam pengawasan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam memastikan keberhasilan program MBG.

Program MBG memberikan dampak positif besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak di daerah dengan akses terbatas terhadap makanan bergizi. Masalah kekurangan gizi yang masih terjadi di beberapa daerah menjadi fokus perhatian pemerintah, dan MBG adalah solusi nyata untuk menjawab tantangan ini. Oleh karena itu, pengawasan berbasis partisipasi publik sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menciptakan kontrol sosial yang kuat, yang akan mendukung pelaksanaan program secara jujur dan bertanggung jawab.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yeni Maria M, menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG. Ia menyebutkan bahwa inisiatif pemerintah pusat ini harus terus dijaga dan diperkuat agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan kelompok rentan.

Yeni Maria M juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi I, siap mengawal pelaksanaan program MBG melalui pengawasan daerah yang jelas dan terukur. Menurutnya, pengawasan ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran dan efektif, dengan alokasi anggaran yang digunakan secara optimal untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai penerima manfaat utama.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dari keberhasilan MBG. Keterlibatan DPRD menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar membangun sistem tata kelola program yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kesejahteraan dari pusat hingga daerah.

Dari aspek lain, pengawasan terhadap keamanan pangan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zullies Ikawati, menyampaikan bahwa peran aktif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting dalam memastikan keamanan makanan dalam program MBG.

Menurut Prof. Zullies Ikawati, BPOM harus secara rutin dilibatkan dalam pengawasan distribusi makanan, termasuk melakukan inspeksi terhadap fasilitas produksi dan distribusi makanan. Tindakan ini penting untuk mencegah risiko keracunan makanan dan memastikan bahwa makanan yang disalurkan sesuai standar keamanan pangan nasional.

Optimalisasi peran BPOM merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap MBG. Inspeksi berkala yang dilakukan oleh BPOM akan memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah bebas dari kontaminasi berbahaya serta sesuai dengan standar mutu yang ketat.

Upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan MBG sangat patut diapresiasi. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari DPR RI, DPRD, hingga BPOM, merupakan bukti nyata bahwa pemerintah membangun sistem pengawasan terpadu yang akuntabel dan profesional.

Transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan tata kelola MBG yang bersih, efektif, dan tepat sasaran. Pemerintah terus membuka ruang seluas-luasnya untuk pengawasan publik, termasuk melalui mekanisme pengaduan, laporan berkala, dan audit independen yang menjadi bagian penting dari prinsip good governance.

Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat turut serta mendukung penuh komitmen pemerintah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan kepercayaan dan sinergi bersama, MBG akan menjadi titik tolak revolusi gizi nasional.

Program MBG adalah langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan mencetak generasi unggul masa depan. Pemerintah telah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata dan terukur. Dukungan masyarakat terhadap program ini menjadi peneguh bahwa pemerintah hadir untuk menjawab tantangan bangsa dengan solusi yang nyata dan berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh : Septi Nur Aini )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan era Presiden Prabowo bukan sekadar kebijakan populis, tetapi dapat menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian nasional dan dunia usaha. Di balik gagasan mulia untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM, tersembunyi potensi besar yang mampu menggerakkan sektor hulu-hilir, menciptakan lapangan kerja, serta membangkitkan dunia usaha – dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

Gagasan ini sederhana namun berdampak luas. Jika dikaji lebih jauh, program ini akan membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan, mulai dari telur, daging ayam, ikan, sayur, beras, buah, hingga produk olahan lainnya. Ini berarti, kebutuhan akan produk pertanian, perikanan, dan peternakan akan meningkat signifikan.
Kondisi ini memberi sinyal positif bagi petani dan nelayan yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan pasar tetap dengan harga yang layak. Ketika program ini dijalankan dengan skema kemitraan yang melibatkan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal, maka terjadi efek domino yang sehat seperti produksi meningkat, distribusi lancar, dan pendapatan masyarakat desa ikut naik. Program ini secara alami akan memutar roda ekonomi dari bawah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan, program MBG membawa dampak positif bagi industri kuliner Indonesia. Selain investasi masa depan melalui pemenuhan gizi anak, juga menyelamatkan bisnis restoran yang bangkrut. Pihaknya menjabarkan, program MBG memerlukan bantuan dari para mitra sebagai suplai makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat. Sehingga sejumlah restoran-restoran dan catering-catering yang di daerah juga ikut terlibat.

Selain itu, dunia usaha di sektor pengolahan juga akan mendapat dorongan. Kebutuhan makanan sehat dan praktis untuk distribusi ke sekolah-sekolah membuka peluang bagi industri pengolahan makanan kecil dan menengah untuk tumbuh. UMKM katering, industri pengemasan, transportasi logistik makanan, hingga startup agritech dan foodtech punya potensi besar untuk masuk dan berperan dalam ekosistem program ini.

Bahkan, industri pendukung seperti produsen pakan ternak, alat pertanian, hingga produsen alat dapur skala industri pun akan ikut terkena imbas positif dari meningkatnya permintaan. Ini yang disebut sebagai multiplier effect. Kebijakan makan bergizi gratis, yang tampak sederhana di permukaan, ternyata bisa menjadi pemantik bagi pertumbuhan sektor-sektor strategis yang selama ini stagnan.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain menjadi program nasional, program ini juga bisa membuka banyak lapangan kerja baru. Setiap rantai pasok makanan dari produksi, distribusi, hingga penyajian membutuhkan tenaga manusia. Pekerja di sektor pertanian dan peternakan akan meningkat, pengemudi logistik makanan akan dibutuhkan lebih banyak, hingga koki dan tenaga dapur skala lokal yang akan menyiapkan makanan bagi ribuan siswa setiap hari.

Jika dikelola dengan tepat, program ini bahkan bisa menghidupkan dapur-dapur umum berbasis komunitas dan koperasi. Ini akan memberdayakan ibu rumah tangga, kelompok perempuan, dan warga desa yang memiliki keterampilan memasak untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Maka idtak heran jika program ini bukan hanya soal makan gratis, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Tentu, ada tantangan dalam pelaksanaan: mulai dari distribusi yang merata, pengawasan mutu makanan, hingga tata kelola anggaran yang transparan. Namun tantangan ini bisa diatasi jika program dikelola secara kolaboratif. Pemerintah pusat bisa menjadi pengarah kebijakan, sementara pelaksanaannya diserahkan ke daerah, koperasi, dan komunitas lokal yang lebih memahami konteks wilayah masing-masing.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan MBG merupakan inisiatif strategis yang relevan untuk mencapai Trisula Pembangunan Nasional 2029, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan SDM berkualitas. Selain itu, langkah ini merupakan komitmen konkret mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Secara global, program ini juga bisa menjadi daya tarik baru dalam diplomasi sosial Indonesia. Ketika banyak negara fokus pada pemberian tunjangan langsung, Indonesia bisa tampil berbeda dengan menekankan intervensi berbasis pangan sehat. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi di negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam gerakan global pemenuhan gizi anak.

Oleh sebab itu, MBG bukan sekadar program sosial, tapi potensi stimulus ekonomi yang luar biasa. Ini adalah bentuk nyata investasi negara pada masa depan generasi muda, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dari desa ke kota. Pemerintah dan dunia usaha perlu memandang program ini sebagai peluang strategis, bukan beban anggaran. Sebab ketika perut kenyang dan tubuh sehat, produktivitas meningkat dan dari sana, ekonomi akan bergerak maju.

)*Penulis merupakan pemerhati ekonomi

Oleh : Melki Douw)*

Kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyingkap wajah asli dari gerakan separatis bersenjata yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi perdamaian dan kemajuan Papua. Aksi-aksi brutal yang terus dilakukan oleh kelompok tersebut tidak hanya mencoreng nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengkhianati semangat persatuan bangsa dan cita-cita kesejahteraan rakyat Papua. Tidak ada satu pun tindakan mereka yang mencerminkan perjuangan yang ada hanyalah kekerasan, teror, dan penghambatan terhadap pembangunan.

banner 336×280
Serangan demi serangan terhadap masyarakat sipil, seperti pembunuhan keji terhadap para pendulang emas di Kali Silet, pembakaran fasilitas umum, dan ancaman terhadap guru serta tenaga kesehatan, menjadi bukti nyata bahwa OPM menjadikan ketakutan (teror) sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi. Mereka bukanlah pejuang, melainkan kelompok teroris bersenjata yang menjadi ancaman langsung terhadap kehidupan damai di Papua.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, secara tegas membantah narasi palsu yang coba dibangun OPM, yang menyebut bahwa korban sebagai anggota TNI. Fakta sesungguhnya, para pendulang emas yang menjadi korban adalah warga sipil yang tengah bekerja mencari nafkah secara damai. Pernyataan ini sekaligus memperkuat bahwa OPM kerap memelintir informasi demi membenarkan aksi kekejaman yang mereka lakukan. Manipulasi dan kebohongan telah menjadi senjata tambahan mereka, selain senjata api.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, juga menjelaskan bahwa gangguan keamanan terus dilakukan OPM di wilayah-wilayah rawan. Serangan terhadap warga sipil, guru, dan tenaga medis menunjukkan bahwa OPM tidak memiliki batas dalam menyebarkan ketakutan. Kekejaman seperti ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok yang sudah kehilangan moralitas dan kompas kemanusiaan. Mereka tidak hanya menyerang fisik warga, tetapi juga merusak mental dan psikologis masyarakat Papua.

Duka mendalam terus menyelimuti keluarga korban dan masyarakat luas. Banyak anak yang menjadi yatim, istri yang kehilangan suami, dan warga yang harus meninggalkan kampung halamannya demi menghindari teror OPM. Penderitaan ini adalah hasil langsung dari tindakan kejam kelompok separatis yang tidak mengenal belas kasih. Negara tidak boleh membiarkan satu pun aksi kekerasan seperti ini luput dari keadilan.

Pemerintah bersama TNI dan Polri akan terus hadir di tengah rakyat Papua untuk melindungi, mengayomi, dan memastikan bahwa rasa aman menjadi hak setiap warga negara.

Dalam menghadapi kekejaman OPM, ketegasan adalah satu-satunya jalan. Tidak ada ruang untuk toleransi terhadap kelompok bersenjata yang merongrong kedaulatan negara dan membahayakan keselamatan rakyat. Aparat TNI dan Polri telah menjalankan tugas konstitusional mereka dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Setiap langkah yang diambil bertujuan mulia: menegakkan hukum, melindungi rakyat, dan memulihkan stabilitas.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa pendekatan humanis dan dialogis tetap menjadi fondasi dalam operasi keamanan. Namun, bila keselamatan masyarakat terancam, maka tindakan tegas dan terukur menjadi keharusan. Pendekatan pembinaan teritorial terus dijalankan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di setiap pelosok Papua, untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan.

Pemerintah pun tidak tinggal diam. Kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat untuk membangun Papua secara menyeluruh. Melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga akses internet di wilayah pedalaman, pemerintah membuktikan bahwa Papua adalah prioritas nasional. Kebijakan afirmatif seperti Otonomi Khusus dan Dana Desa merupakan bentuk perhatian nyata negara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Namun, semua usaha mulia ini tidak akan maksimal jika terus dihadang oleh kelompok separatis bersenjata. OPM adalah penghambat utama dari kemajuan dan kesejahteraan Papua. Mereka tidak membawa solusi, melainkan kehancuran. Aksi kekerasan dan keji yang mereka lakukan terhadap guru, tenaga medis, dan pekerja pembangunan, menunjukkan bahwa mereka tidak pernah berpihak pada rakyat Papua. Mereka bukanlah pembela, melainkan perusak masa depan dan kedamaian.

Masyarakat internasional harus membuka mata dan melihat kebenaran. Tindakan OPM bukanlah perjuangan politik atau hak menentukan nasib sendiri. Ini adalah aksi teror yang terang-terangan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dunia tidak boleh terjebak dalam propaganda yang dibangun oleh kelompok yang jelas-jelas menjadikan kekerasan sebagai jalan utama.

Seluruh komponen bangsa harus bersatu mendukung pemerintah dan aparat keamanan dalam menuntaskan gangguan dari OPM. Penegakan hukum yang tegas harus terus dilanjutkan, bersamaan dengan percepatan pembangunan dan penguatan sosial masyarakat. TNI dan Polri adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, dan dukungan terhadap mereka merupakan kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia.

Mengutuk aksi kekejaman OPM adalah bentuk pembelaan terhadap kemanusiaan. Mendukung ketegasan aparat adalah wujud keberpihakan kepada rakyat Papua yang ingin hidup damai dan sejahtera. Negara hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelayan pembangunan dan penjaga harapan.

Papua adalah bagian utuh dari Indonesia. Rakyat Papua adalah saudara sebangsa yang memiliki hak yang sama untuk merasakan kemajuan dan keadilan. Dengan ketegasan aparat, komitmen pemerintah, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Papua akan terus melangkah maju menuju masa depan yang damai, aman, dan sejahtera.

)* Mahasiswa asal Papua tinggal di Surabaya

Oleh: Dominggus Alam *)

Konflik berkepanjangan di Papua yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat sipil. Kekerasan yang mereka lakukan, seperti penembakan, penyanderaan, dan ancaman terbuka terhadap aparat keamanan serta warga tak berdosa, bukan hanya melanggar prinsip kemanusiaan, tetapi juga menghambat upaya membangun perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua. Salah satu insiden terbaru adalah penembakan terhadap mantan Kapolsek Mulia di Puncak Jaya, sebuah aksi yang kembali menegaskan betapa kejamnya metode yang digunakan oleh OPM. Kekejaman semacam ini bukanlah cerminan aspirasi rakyat Papua yang sesungguhnya, melainkan tindakan segelintir pihak yang justru memperburuk kehidupan masyarakat yang mereka klaim perjuangkan.

banner 336×280
TPNPB-OPM kerap membungkus aksinya dalam narasi perjuangan kemerdekaan, namun realitas di lapangan jauh dari mulia. Korban utama dari kekerasan ini adalah rakyat Papua sendiri—guru yang mengajar anak-anak di pedalaman, tenaga medis yang berjuang menyelamatkan nyawa, hingga warga biasa yang hanya ingin menjalani hari dengan aman. Penembakan terhadap eks Kapolsek Mulia, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media, adalah bukti nyata bahwa target mereka tidak terbatas pada aparat keamanan, tetapi juga siapa saja yang dianggap menghalangi agenda mereka. Tindakan ini bukan sekadar kejahatan terhadap individu, melainkan serangan terhadap stabilitas dan harapan masyarakat luas untuk hidup damai. Pernyataan terbaru Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom yang menyebutkan kesiapan untuk “berperang melawan tentara Indonesia hingga dunia kiamat” semakin memperkeruh situasi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyebut tantangan perang TPNPB-OPM hanyalah propaganda semata yang ditujukan untuk menakut-nakuti masyarakat sipil. Menurut Brigjen Kristomei, sikap militan ini bukanlah strategi perjuangan yang konstruktif, melainkan upaya untuk menciptakan ketakutan dan kekacauan di tengah rakyat Papua. Narasi perang yang mereka gaungkan tidak hanya menunjukkan sikap penolakan terhadap dialog, tetapi juga ketidakpedulian terhadap dampak nyata yang dirasakan oleh warga setempat.

Kita harus tegas menyatakan bahwa kekerasan bukan solusi. Aspirasi politik atau sosial, betapapun sahihnya, dapat disuarakan melalui saluran damai dan demokratis—bukan dengan senjata yang hanya melahirkan penderitaan. Meskipun sering dikritik atas pendekatan keamanannya di Papua, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi di wilayah Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans Papua, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Sayangnya, kelompok seperti OPM justru kerap menargetkan proyek-proyek tersebut. Insiden penyerangan terhadap pekerja proyek Trans Papua di masa lalu adalah bukti kontradiksi antara retorika “pembebasan” yang mereka usung dan realitas kehancuran yang mereka tinggalkan.

Masyarakat Papua berhak hidup dalam damai, bebas dari ancaman dan ketakutan. Kekejaman OPM tidak boleh dibiarkan menjadi narasi dominan yang membayangi kehidupan sehari-hari. Dunia internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, perlu mengambil sikap tegas dengan mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini. Selama ini, sorotan sering kali hanya tertuju pada respons pemerintah atau aparat keamanan, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh OPM cenderung luput dari perhatian media. Padahal, perdamaian sejati di Papua hanya dapat tercapai jika OPM bersedia meletakkan senjata dan memilih jalan dialog serta rekonsiliasi.

Propaganda intimidasi yang disebarkan OPM, sebagaimana disebutkan oleh pihak TNI, juga menunjukkan bahwa tujuan mereka bukan semata-mata kemerdekaan, melainkan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh melalui ketakutan. Ini terlihat dari pola serangan mereka yang sering kali tidak memiliki target strategis yang jelas, tetapi lebih bertujuan untuk menciptakan teror. Dalam konteks ini, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan. Anak-anak kehilangan akses pendidikan karena sekolah ditutup akibat konflik, keluarga tercerabut dari kampung halaman mereka, dan perekonomian lokal terhenti karena ketidakstabilan. Jika OPM benar-benar peduli pada rakyat Papua, mengapa justru rakyat yang mereka jadikan korban.

Sebagai satu bangsa, kita perlu memperkuat solidaritas dengan rakyat Papua. Memastikan keadilan sosial terwujud dan membangun kepercayaan adalah langkah penting untuk meredam konflik. Pemerintah terus mendorong pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan tokoh masyarakat adat, agama, dan pemuda Papua dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sebagai bentuk demokrasi dan pengakuan atas eksistensi masyrakat Papua dalam bingkai NKRI. Namun, lagi-lagi OPM selalu menciptakan teror dengan alibinya menjaga Papua. Padahal OPM sendiri yang menjadi problematik dalam perwujudan Papua damai.

Kekejaman OPM harus dilawan dengan narasi kemanusiaan yang lebih kuat, bahwa setiap nyawa berharga, dan tidak ada ideologi yang dapat membenarkan pengorbanan rakyat tidak bersalah. Mari kita bangun Papua yang damai, bukan dengan darah dan peluru, tetapi dengan tangan terbuka, hati yang penuh harapan, dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik. Kekerasan hanya akan melahirkan luka baru, sementara perdamaian menawarkan jalan keluar bagi semua pihak.

*) Pemuda Papua Peduli Perdamaian – Asosiasi Anak Papua Barat

Oleh: Rikcy Rinaldi

Dinamika ekonomi global kembali diuji setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kini kembali menjabat, memutuskan untuk menaikkan tarif impor terhadap berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan sepihak tersebut sontak memicu kekhawatiran pasar dunia, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Meski Trump menunda implementasi tarif tersebut selama 90 hari, pemerintah Indonesia tetap melakukan berbagai upaya negosiasi untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.

banner 336×280
Namun, pemerintah Indonesia merespons dengan kepala dingin. Alih-alih bersikap reaktif, strategi yang diambil adalah pendekatan terukur, terkoordinasi, dan fokus pada stabilitas jangka panjang.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia berpegang teguh pada prinsip perdagangan internasional yang adil dan saling menguntungkan. Beliau menekankan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam menghadapi kebijakan proteksionis AS, melainkan akan menempuh jalur diplomasi yang aktif dan bermartabat. Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia tidak tertutup terhadap kemungkinan pembukaan kerja sama bilateral baru selama tetap menjaga kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang tetap menjabat dalam Kabinet Prabowo setelah sebelumnya bertugas di era Presiden Joko Widodo, menjadi sosok sentral dalam menjaga arah kebijakan fiskal. Dalam forum ASEAN Finance Ministers di Kuala Lumpur pada awal April 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang cukup dan cadangan devisa yang kuat untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah siap menggunakan insentif fiskal secara selektif untuk meredam dampak tekanan eksternal.

Langkah konkret segera diambil, mulai dari pemberian insentif pajak bagi pelaku ekspor yang terdampak kebijakan tarif, hingga percepatan restitusi PPN dan pelonggaran bea masuk atas bahan baku impor untuk industri padat karya. Pemerintah menilai bahwa ketahanan sektor industri adalah kunci menghadapi ketidakpastian global, karena dampaknya langsung terasa di tingkat lapangan kerja dan produktivitas.

Selain strategi jangka pendek, pemerintah juga merancang kebijakan jangka menengah yang berorientasi pada transformasi pasar ekspor. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa negara-negara di kawasan Afrika Timur, Timur Tengah, dan Asia Selatan menjadi target baru untuk penetrasi pasar Indonesia. Ia menekankan pentingnya diversifikasi pasar agar Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada satu atau dua mitra dagang besar.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut mendukung penuh arah kebijakan ini. Beliau menginstruksikan kementerian terkait untuk menyusun peta jalan ekspor nasional yang lebih lincah dalam merespons tren global. Menurutnya, dunia saat ini berubah terlalu cepat untuk bersandar pada strategi lama. Karena itu, hilirisasi industri dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri juga menjadi prioritas besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sektor moneter pun mendapat perhatian serius. Meskipun Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, tidak banyak muncul dalam sorotan media bulan ini, pemerintah memastikan bahwa koordinasi tetap berjalan erat dengan otoritas moneter. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar dan pengelolaan cadangan devisa, namun tekanan tidak diletakkan pada nilai tukar nominal semata. Fokus utama tetap pada penguatan fundamental ekonomi nasional agar rupiah stabil secara alamiah.

Di tingkat domestik, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara aktif berdialog dengan pelaku usaha, baik melalui forum formal maupun pertemuan langsung dengan asosiasi industri. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memadamkan api sesaat, tapi juga membangun sistem ekonomi yang tahan terhadap gejolak global. Menurutnya, suara pelaku usaha penting untuk menentukan arah insentif dan relaksasi yang benar-benar berdampak.

Langkah-langkah pemerintah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, yang juga dikenal sebagai ekonom senior, menyampaikan bahwa pemerintah perlu terus menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter agar risiko eksternal tidak berdampak luas terhadap pelaku usaha domestik. Ia menekankan pentingnya pengelolaan eksposur risiko secara hati-hati agar stabilitas jangka panjang tetap terjaga.

Di sisi lain, respons publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah tergolong sangat positif. Walaupun terdapat peningkatan pembelian emas sebagai bentuk lindung nilai, kegiatan konsumsi dan belanja masyarakat tetap menunjukkan tren yang stabil. Berdasarkan survei nasional yang dirilis awal April 2025, sebanyak 67 persen responden menyatakan puas terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menjaga perekonomian di tengah gejolak global. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi.

Diplomasi ekonomi juga diperkuat. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri telah mengirim delegasi ke Washington DC untuk membicarakan kemungkinan penyesuaian tarif dan membuka peluang kesepakatan dagang bilateral baru. Pemerintah juga memperkuat posisi tawar melalui kerja sama regional, termasuk mempercepat ratifikasi Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA) dengan negara-negara Eropa dan Asia.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak membuat arah kebijakan nasional kehilangan fokus. Justru sebaliknya, ketegangan global menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional agar lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

*)Pengamat Isu Strategis