Harmoni Hari Buruh, Aparat Imbau Ketertiban Sosial Kunci Stabilitas Nasional

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025, aparat kepolisian di berbagai wilayah mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat, khususnya kepada para buruh, untuk menjadikan momen ini sebagai perayaan yang damai, tertib, dan bermartabat. Seruan ini tidak hanya untuk menjaga keamanan, namun juga sebagai bagian dari upaya nasional menciptakan stabilitas sosial demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, dalam keterangannya menegaskan pentingnya menjaga momentum May Day tahun ini sebagai ajang penyampaian aspirasi yang sehat dan konstruktif. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Buruh merupakan hak demokratis setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.

“Kita harus menjaga momentum May Day ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini. Kami mendorong para buruh agar menyampaikan aspirasi dengan semangat dan kecerdasan, termasuk dalam aksi unjuk rasa di depan Monas pada 1 Mei 2025,” ujar Irjen Pol Karyoto.

Menurutnya, keramaian bukan berarti kebisingan yang merusak tatanan sosial. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Buruh sebagai sarana memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan.

“Mari jaga ketertiban, jaga kondusivitas. Bangsa ini besar bukan karena gaduhnya, tetapi karena bersatunya,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, juga mengajak para buruh di wilayahnya untuk menciptakan suasana aksi yang damai dan tertib. Ia menyampaikan bahwa peringatan May Day sebaiknya dimaknai sebagai wujud solidaritas yang mendukung kesejahteraan, bukan sebagai ajang provokasi atau pemecah belah.

“Kami mengimbau agar masyarakat, khususnya para buruh, senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyusupan oleh pihak-pihak lain yang memiliki agenda berbeda. Kita ingin menjaga agar aksi penyampaian aspirasi tetap murni dan tidak ditunggangi,” jelas Irjen Pol Ribut.

Ia juga menekankan bahwa Polri tetap berkomitmen mengawal seluruh kegiatan unjuk rasa dengan pendekatan humanis dan professional.

“Kami akan terus mengawal aspirasi secara humanis sehingga kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara kondusif,” ujarnya.

Peringatan Hari Buruh tahun ini memang memiliki dimensi yang strategis. Di tengah transisi pemerintahan menuju masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, semangat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi elemen krusial dalam menciptakan arah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan taraf hidup buruh melalui berbagai program strategis, termasuk pelatihan keterampilan kerja, peningkatan perlindungan sosial, hingga reformasi regulasi ketenagakerjaan.

Dalam konteks tersebut, stabilitas sosial menjadi prasyarat utama. Aksi buruh yang damai dan terorganisir dengan baik bukan hanya mencerminkan kedewasaan demokrasi, tetapi juga memperkuat posisi tawar buruh itu sendiri dalam dialog sosial bersama pemerintah dan dunia usaha.

Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketertiban selama May Day merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi menciptakan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Aparat keamanan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Hari Buruh 2025 sebagai momentum persatuan dan pembuktian bahwa Indonesia mampu menyuarakan keadilan sosial tanpa harus mengorbankan ketertiban umum.

“Marilah kita jadikan peringatan Hari Buruh sebagai panggung untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Aksi damai dan bertanggung jawab adalah cerminan dari buruh yang sadar akan perannya sebagai kekuatan pembangunan bangsa,” tutupnya.

Sambut Hari Buruh, GNK Serukan Perayaan May Day Damai dan Riang Gembira

Jakarta — Menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2025 mendatang, Ketua Umum Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali, menyerukan agar seluruh buruh di Indonesia merayakannya dengan semangat positif, damai, dan penuh suka cita.

Ia menegaskan bahwa May Day adalah momen penting untuk menyuarakan hak-hak buruh, namun harus dilakukan dengan cara yang santun dan bermartabat.

“May Day adalah momen penting bagi buruh untuk menyuarakan hak-haknya, tetapi harus dirayakan dengan cara yang positif, riang gembira, dan tetap menjaga persatuan,” ujar Habib Syakur.

Ia mengingatkan agar buruh tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya menunggangi perayaan ini dengan agenda anarkis.

“Kita harus hati-hati terhadap oknum-oknum yang ingin menciderai esensi perjuangan buruh dengan aksi anarkis atau kekerasan. Jangan sampai May Day yang mulia justru dinodai oleh kepentingan kelompok tertentu,” imbuhnya.

Menurut Habib Syakur Ali, buruh harus menjadi pelopor perubahan yang cerdas dan bermartabat.

“Buruh Indonesia harus tampil sebagai pelopor perubahan yang cerdas dan bermartabat. Jangan biarkan provokasi merusak solidaritas kita,” tegasnya

Senada dengan itu, Pengamat Politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Nurmadi Harsa Sumarta, juga mengimbau agar para buruh bersikap bijak dalam merespon momentum May Day .

Ia menilai bahwa demonstrasi yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak luas, mulai dari kerugian ekonomi hingga kerusakan citra industri nasional.

“Demonstrasi yang tidak terkendali bisa menimbulkan efek domino. Tak hanya kerugian ekonomi, tetapi juga bisa menghancurkan reputasi industri,” jelas Nurmadi.

Ia menambahkan, situasi yang tidak kondusif bisa menyebabkan investor menarik diri dan memindahkan usaha ke negara lain.

Oleh karena itu, seluruh elemen buruh diharapkan dapat menjaga stabilitas nasional dan menjadikan May Day sebagai ajang yang damai, menyenangkan, serta memperkuat persatuan bangsa.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal turut mengapresiasi rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam Peringatan Hari Buruh.

“Di lapangan monas langsung dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sejarah yang kedua terulang kembali, seorang Presiden RI hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional. Yang pertama melakukan itu adalah pesen pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno atau Ir Soekarno pada tanggal 1 Mei 1965,” ucapnya.

AJI Ajak Masyarakat Rajut Persatuan dan Waspada Provokasi untuk May Day yang Bermartabat

Jakarta – Momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2025, menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas dan membangkitkan semangat positif pekerja. Momen ini merupakan kesempatan untuk mempererat persatuan bangsa ditengah berbagai tantangan ekonomi global yang membutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat.

Sejumlah tokoh, baik dari kalangan buruh maupun jurnalis mengajak agar rangkaian kegiatan Mayday dijalankan dengan tertib dan kondusif.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida mengimbau agar semua rentetan kegiatan peringatan Hari Buruh atau May Day pada tanggal 1 Mei dilangsungkan secara tertib dan waspada terhadap segala bentuk provokasi.

“May Day adalah momen penting untuk menyuarakan kepentingan kelompok buruh, termasuk para jurnalis, namun tetap harus dijalankan secara tertib dan kondusif,” kata Nany.

Disisi lain, Habib Syakur Ali Mahdi selaku Ketua Umum Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) mengungkapkan harapannya kepada seluruh komunitas buruh di Indonesia. Dirinya mendorong para buruh dari berbagai sektor untuk merayakan May Day dengan nuansa kegembiraan dan optimisme.

“May Day adalah momen penting bagi buruh untuk menyuarakan hak-haknya, tetapi harus dirayakan dengan cara yang positif, riang gembira, dan tetap menjaga persatuan,” tutur Habib Syakur.

Dirinya menyampaikan bahwa aksi May Day berfokus pada penyampaian aspirasi secara kreatif, seperti melalui dialog dengan pemerintah atau kegiatan positif lainnya yang mencerminkan semangat perjuangan buruh yang beradab.

“Jangan sampai May Day yang mulia justru dinodai oleh kepentingan kelompok tertentu,” tambahnya.

Sementara itu, di wilayah Banten, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD-SPN) Provinsi Banten, berkomitmen untuk mendukung peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang aman, damai, dan penuh tanggung jawab.

Ketua DPD SPN Provinsi Banten, Intan Indria Dewi, mengatakan bahwa pentingnya momentum 1 Mei yang bermartabat dan bermakna, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh berbagai pihak.

“Seluruh elemen buruh merayakan May Day tahun ini dengan cara-cara yang damai dan cerdas,” tuturnya.

Persatuan Bangsa Lebih Penting daripada Kegaduhan di May Day 2025. Pentingnya membangun suasana yang kondusif. Sangat diharapkan agar semua elemen Masyarakat, termasuk elemen buruh dapat menunjukkan kedewasaan bersikap dengan memanfaatkan momen ini untuk mempererat persatuan dan kerukunan di antara sesama pekerja, sekaligus menyuarakan aspirasi secara bermartabat.[-RWA]

Buruh Aksi Damai, Presiden Akan Hadir: May Day Jadi Panggung Aspirasi Konstruktif

Jakarta – Ratusan ribu buruh akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan dilaksanakan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2025.

Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal menghadiri perayaan May Day di Lapangan Monas tersebut.

“Ini adalah sejarah yang kedua. Terulang kembali seorang Presiden Republik Indonesia hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day,” ungkap Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, saat ditemui awak media.

“Yang pertama melakukan itu adalah Presiden Pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno, pada tanggal 1 Mei 1965,” tambahnya.

Said Iqbal menuturkan bahwa peringatan 1 Mei itu juga menandai bentuk dukungan buruh terhadap Presiden Prabowo. Selain itu, lanjut Iqbal, May Day 2025 juga sebagai bentuk kebersamaan dan harapan buruh dengan Presiden Prabowo.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir pada May Day itu adalah sebuah bentuk bahwa beliau mau mendengar aspirasi,” tuturnya.

Menyikapi perayaan May Day di Lapangan Monas, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, mengajak para buruh untuk menjaga momentum May Day secara positif.

“Kita harus menjaga momentum May Day ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” ajak Kapolda Metro Jaya.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida turut berharap seluruh rangkaian aksi berlangsung damai dan tidak terprovokasi.

Ia menegaskan, May Day adalah momen penting untuk menyuarakan kepentingan kelompok buruh, termasuk para jurnalis, namun tetap harus dijalankan secara tertib dan kondusif.

“Kita bersama kelompok buruh lainnya akan turun ke jalan seperti biasa, merayakan May Day dengan damai, aman, dan kondusif. Itu sudah menjadi tradisi. Harapan kita semua berjalan lancar, karena itu menjadi simbol bahwa suara buruh didengar, bukan hanya sekadar diakomodir secara simbolik saja,” ujar Nany.

Sementara itu, Dedi Hardianto, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), memastikan aksi peringatan Hari Buruh Internasional bakal berjalan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kendati, aksi tersebut akan menyuarakan berbagai persoalan buruh, seperti upah yang belum layak, waktu kerja yang bermasalah, hingga pelanggaran hak-hak pekerja.

“Kami aksi damai, tetap kita harus damai, enggak boleh enggak. Kita ini kan perayaan, walaupun menyuarakan jam kerja bermasalah, upah bermasalah, hak-hak buruh bermasalah, kita tetap damai,” kata Dedi.

Dedi menegaskan, KSBSI tetap mendukung kebijakan pemerintah Prabowo Subianto. Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog kaum pekerja dalam pembuatan undang-undang. (*)

Kebijakan Pemerintah Pro Buruh Bukti Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keberpihakannya kepada buruh melalui peluncuran program rumah subsidi. Kebijakan ini dicanangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat produktif, khususnya para pekerja.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tersebut.

“Ini bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan, khususnya tempat tinggal yang layak bagi buruh,” ujarnya usai menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan BPS di Kantor Kementerian PKP.

Program ini menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyerahan simbolis 100 unit pertama akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.

“Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi berkualitas untuk buruh Indonesia,” jelas Menteri PKP Maruarar Sirait. Menurutnya, program rumah subsidi ini merupakan bagian dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah skema pembiayaan perumahan terjangkau yang telah dicanangkan pemerintah.

Selain buruh, rumah subsidi ini juga dialokasikan untuk tenaga migran, tenaga kesehatan, hingga wartawan. Pemerintah berencana melibatkan berbagai organisasi profesi seperti asosiasi nelayan dan serikat pekerja untuk membahas teknis penyaluran secara lebih efektif.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut menyampaikan apresiasinya. Ia menilai, inisiatif ini merupakan jawaban konkret atas kebutuhan utama buruh.

“Permasalahan terbesar buruh adalah akses terhadap hunian. Dengan kebijakan ini, kita punya solusi nyata,” ujar Yassierli.

Kebijakan ini menjadi bukti kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan sebagai pilar penting bangsa Indonesia.

Lebih dari sekadar penyediaan rumah, program ini juga diharapkan mendorong peningkatan produktivitas buruh dengan memberikan rasa aman melalui kepemilikan hunian yang layak. Pemerintah meyakini bahwa dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi, buruh dapat bekerja lebih optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan program serupa, memperbaiki skema pembiayaan, serta mempercepat realisasi pembangunan perumahan rakyat, demi mewujudkan visi Indonesia Maju yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pemerintah Jamin Hak Setiap Buruh Terpenuhi Demi Optimalkan Kesejahteraan

Aceh – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjamin hak-hak buruh di Indonesia terpenuhi secara adil dan merata. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menciptakan iklim kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Beberapa langkah konkret telah dilakukan pemerintah, antara lain dengan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan program pelatihan vokasi, serta memperluas cakupan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip kerja layak yang selaras dengan standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Pemerintah telah menetapkan hak-hak pekerja atau buruh dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua undang-undang ini telah mengalami revisi yang mencakup beberapa aspek penting, mulai dari ketentuan jam kerja, pengupahan, hingga aturan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Indonesia memperingati Hari Buruh Nasional setiap 1 Mei, sebuah momen penting yang tidak hanya menjadi perayaan bagi para pekerja, tetapi juga sebuah refleksi atas kondisi sosial dan ekonomi mereka.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Naisabur SKom, mengajak para buruh untuk menjadikan momentum Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada 1 Mei sebagai sarana memperjuangkan kesejahteraan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Naisabur menegaskan pentingnya meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan para pekerja di seluruh sektor. Menurutnya, pekerja merupakan elemen utama dalam menggerakkan roda pembangunan dan perekonomian negara.

“Momentum Hari Buruh Internasional harus kita jadikan untuk mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat. Pekerja berhak mendapatkan upah layak sebagai bagian dari kesejahteraan mereka, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua,” ujar Naisabur.

Naisabur juga mengimbau para pekerja untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Ia menekankan, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, menjaga stabilitas keamanan menjadi sangat penting.

“Saat menyampaikan aspirasi dalam peringatan Hari Buruh, saya berharap para pekerja tetap menjaga ketertiban dan keamanan bersama, serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kerusuhan,” imbau Naisabur.

Naisabur berharap peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi momentum positif, bukan hanya untuk menuntut hak, tetapi juga untuk memperkuat peran pekerja sebagai bagian dari kekuatan pembangunan nasional.

Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan buruh berbanding lurus dengan produktivitas nasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup buruh menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Di tengah tantangan global dan perubahan dunia kerja akibat digitalisasi dan otomasi, pemerintah juga terus menyiapkan berbagai regulasi adaptif agar hak-hak buruh tetap terlindungi. Transformasi ini diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja baru, sekaligus mengangkat standar kesejahteraan pekerja di semua sektor.

Dengan komitmen penuh dan kerja sama semua pihak, pemerintah optimistis bahwa masa depan buruh Indonesia akan semakin cerah, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Berbagai Elemen Buruh Dukung Kebijakan Strategis Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja

Oleh: Bahrul Anam *)

Di tengah tantangan perekonomian global, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai kebijakan strategis yang mendapat sambutan positif dari berbagai elemen buruh. Momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 menjadi ajang penting untuk menegaskan dukungan luas terhadap upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan pekerja yang lebih berkeadilan.

Salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah adalah menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kenaikan ini dipandang sebagai bentuk nyata keberpihakan negara kepada pekerja dalam menjaga daya beli di tengah tekanan inflasi. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya melindungi dan mensejahterakan buruh sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dukungan terhadap langkah ini datang dari berbagai serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia (FSP ASPEK Indonesia), yang menilai kenaikan upah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap rakyat pekerja.

Lebih jauh, pemerintah juga meluncurkan program penyediaan rumah subsidi yang diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik. Heru Pudyo Nugroho dari BP Tapera mengungkapkan bahwa program ini memperluas akses pekerja terhadap perumahan layak, sebuah langkah penting mengingat banyak pekerja berpenghasilan menengah ke bawah sebelumnya sulit menjangkau kepemilikan rumah. Melalui penyediaan tiga juta unit rumah subsidi, pemerintah berupaya menjadikan hak atas hunian layak bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang terjangkau bagi buruh.

Pemerintah juga menunjukkan sensitivitas terhadap ancaman ketidakpastian global dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini bekerja secara kolaboratif dengan serikat buruh, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai strategis, mengingat dinamika global seperti kebijakan tarif dagang dari negara lain berpotensi menimbulkan gelombang PHK. Serikat pekerja seperti KSPI dan FSP ASPEK menyambut baik pembentukan Satgas tersebut, menganggapnya sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada pekerja di tengah ketidakpastian.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak berhenti di situ. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan untuk 16 juta penerima selama dua bulan pertama tahun ini, serta memberikan diskon biaya listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga kecil. Selain itu, optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan tambahan berupa manfaat tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja bagi pekerja terdampak PHK. Seluruh inisiatif ini memperkuat fondasi perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan oleh pekerja.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa sebagian besar buruh Indonesia, sekitar 95 persen, memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Dalam konferensi pers menjelang peringatan Hari Buruh, ia menilai bahwa kebijakan-kebijakan seperti kenaikan upah, pembentukan Satgas PHK, dan program rumah subsidi menunjukkan keberpihakan Presiden kepada nasib buruh. Rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam perayaan May Day 2025 di Monas juga dimaknai sebagai bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat pekerja secara langsung.

Sikap serupa juga disuarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), yang tetap menyoroti berbagai tantangan ketenagakerjaan, namun pada saat yang sama menegaskan komitmen untuk mendukung langkah-langkah positif pemerintah. Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog dalam penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih melindungi buruh. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif pekerja dalam proses legislasi, dengan harapan kebijakan ke depan semakin menguatkan posisi pekerja.

Memang, sejumlah isu masih menjadi perhatian serius, seperti perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi upah minimum dan hak normatif pekerja, termasuk pekerja sektor informal. Namun demikian, elemen buruh pada prinsipnya mendukung pendekatan pemerintah yang inklusif dan berbasis keadilan sosial. Mereka berharap agar keberpihakan yang telah ditunjukkan terus dipertahankan melalui penguatan mekanisme pengawasan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Langkah pemerintah dalam memperkuat program pelatihan vokasi dan digitalisasi ekonomi juga mendapat apresiasi, karena dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Buruh mengakui pentingnya peningkatan kompetensi di era transformasi digital dan menyambut baik program-program yang dirancang untuk memperluas keterampilan mereka di berbagai sektor strategis.

Keseluruhan dukungan dari berbagai elemen buruh ini menjadi indikasi kuat bahwa arah kebijakan strategis pemerintah telah berada pada jalur yang tepat. Keberanian Presiden Prabowo untuk hadir langsung dalam perayaan May Day, keberpihakan dalam kebijakan upah, penyediaan rumah subsidi, pembentukan Satgas PHK, serta peluncuran berbagai program perlindungan sosial dan pengembangan kompetensi menunjukkan keseriusan dalam membangun kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan. Dengan kerja sama erat antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, Indonesia semakin mendekati cita-cita mewujudkan kesejahteraan buruh sebagai pilar utama pembangunan nasional yang adil dan merata.

*) Penggiat LSM/Forum Komunikasi Buruh Pinggiran

Komitmen Kuat Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh dan Tekan Angka Kemiskinan

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan menekan angka kemiskinan di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan langkah nyata dan kebijakan pro-rakyat, pemerintahan ini terus membuktikan bahwa kesejahteraan buruh adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa para buruh merupakan tulang punggung negara dan tanpa kehadiran mereka, roda perekonomian tidak akan berputar. Oleh karena itu, Presiden menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja. Dalam pidatonya di Jakarta, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan upah minimum, memperbaiki sistem jaminan sosial, serta memberikan perlindungan yang lebih besar kepada buruh.

Sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa rata-rata upah minimum nasional akan meningkat sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi mendalam dengan pimpinan serikat buruh, menunjukkan pendekatan pemerintah yang dialogis dan inklusif. Presiden juga menekankan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum ini merupakan bagian dari jaringan pengaman sosial yang sangat penting untuk melindungi kesejahteraan para buruh Indonesia.

Tak hanya di tingkat nasional, di daerah-daerah pun semangat ini bergelora. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di wilayahnya. Komitmen tersebut dibuktikan melalui penandatanganan Surat Keputusan pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja diawasi dan dilindungi secara maksimal. Satgas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serikat pekerja, akademisi, Polri, dan unsur terkait lainnya, membentuk kekuatan kolektif dalam membela hak-hak buruh.

Dalam audiensi bersama serikat buruh, Gubernur Rudy menekankan pentingnya kolaborasi antar serikat pekerja untuk memperkuat daya tawar mereka. Ia juga meminta agar serikat pekerja dan buruh melakukan pendataan anggota secara baik, agar pemerintah provinsi dapat memberikan layanan seperti program Gratispol, yakni BPJS Kesehatan gratis untuk pekerja berupah di bawah Usecara lebih efektif. Dengan upaya tersebut, Provinsi Kaltim diharapkan tidak hanya berfokus pada kesejahteraan buruh, tetapi juga membangun iklim investasi yang kondusif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah konkret dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat juga tampak di Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal menyelenggarakan Kendal Job Fair 2025 sebagai bentuk nyata untuk membuka peluang kerja seluas-luasnya. Dalam sambutannya, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan informasi dan peluang kerja, menekan angka pengangguran terbuka, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Dyah juga menandaskan bahwa Job Fair ini merupakan bentuk sinergitas dan kerja sama mutualisme antara dunia industri, pekerja, dan pemerintah daerah. Melalui berbagai inisiatif seperti ini, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan.

Tak hanya berhenti di situ, Kabupaten Tangerang menunjukkan inovasi luar biasa dalam menangani kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan Program Unggulan bertajuk Prospek (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah) melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Dalam penjelasannya, perwakilan Pemkab Tangerang, Soma, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, serta belum meratanya jaminan sosial menjadi penyebab utama kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah. Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah konkret, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi.

Selain itu, Pemkab juga fokus pada penguatan sistem perdagangan dan jasa serta pelatihan kolaboratif guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab Tangerang tengah mendorong sinergi antarlembaga guna menekan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Salah satu inisiatif unggulan adalah pemanfaatan buah kemiri menjadi minyak dan pengolahan tempe semangit, hasil riset tim Swiss German University yang didukung oleh PT TSN sebagai mitra produksi.

Melalui berbagai upaya tersebut, terlihat bahwa pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan adil. Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah daerah membuktikan bahwa memperjuangkan hak-hak buruh serta menurunkan angka kemiskinan bukan sekadar janji, melainkan prioritas utama.

Dengan komitmen kuat, kerja sama lintas sektor, dan program-program inovatif, masa depan Indonesia tampak semakin cerah. Buruh sebagai tulang punggung bangsa kini mendapatkan perhatian penuh, dan masyarakat yang selama ini termarjinalkan mulai merasakan harapan baru. Semua langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Lebih jauh lagi, langkah progresif pemerintah ini mencerminkan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berlandaskan keadilan sosial dan ekonomi inklusif. Dengan terus memperkuat perlindungan buruh, memperluas lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan, bangsa ini diyakini mampu menciptakan generasi yang lebih sejahtera, berdaya saing global, serta memiliki masa depan yang penuh dengan optimisme dan kesejahteraan berkelanjutan.

*) Pemerhati Ekonomi

Pelaksanaan PSU di Berbagai Wilayah Berjalan Kondusif

JAKARTA – Beberapa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah di Indonesia berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Fakta ini mencerminkan kematangan demokrasi serta sinergi kuat antar-lembaga penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Taufik Hidayat, SH., MH., mengapresiasi jalannya PSU yang berlangsung tanpa hambatan. Kabupaten Tasikmalaya tercatat dalam perkara nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, dengan 2.847 TPS dan 1.418.928 DPT.

“Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya berjalan aman, lancar, dan kondusif. Saat ini proses penghitungan suara di TPS sedang berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma mengintensifkan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pelaksanaan PSU yang tertib dan damai.

“Kami mendukung penuh Bawaslu agar PSU berjalan aman dan demokratis,” katanya dalam kunjungan ke kantor Bawaslu Palopo. Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor guna mencegah potensi konflik.

Di Kalimantan Timur, PSU di wilayah Muara Badak dan Marangkayu, Kutai Kartanegara, juga berlangsung sukses. Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Seluruh rangkaian kegiatan mulai pemungutan suara hingga distribusi logistik berjalan aman dan lancar,” ungkapnya. Keberhasilan ini diperkuat dengan pengawalan ketat logistik pemilu dan apel pengembalian BKO Brimob sebagai simbol rampungnya tahapan pengamanan.

Di sisi lain, pasca-PSU, suasana rekonsiliasi mulai mengemuka. Salah satu tokoh, Awang Yacoub Luthman, menyerukan semua pihak untuk mengakhiri persaingan dan mengedepankan sinergi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Kukar.

“Akhiri kompetisi, bangun sinergi, buat rekonsiliasi,” serunya.

Di Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi, Muhammad Amin mengonfirmasi bahwa pelaksanaan Pilgub 2024, termasuk PSU di Kabupaten Pemalang dan Karanganyar, berjalan dengan baik meskipun tetap ditemukan beberapa pelanggaran.

“Sebanyak 118 dugaan pelanggaran berhasil ditangani berkat pengawasan partisipatif dari masyarakat,” ucapnya. Langkah pengembangan desa pengawasan dan desa anti-politik uang pun terus didorong untuk memperkuat integritas pemilu ke depan.

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan, partisipasi aktif masyarakat menunjukkan semangat demokrasi yang semakin kuat. Proses rekapitulasi suara di Gorontalo Utara bahkan telah selesai hingga tingkat kabupaten/kota melalui aplikasi Sirekap.

“Capaian positif di Gorontalo Utara, yang menjadi daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam PSU kali ini, yakni 80,11 persen,” katanya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PSU di berbagai wilayah membuktikan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang. Keberhasilan ini menjadi modal berharga untuk menyongsong gelaran pemilu mendatang dengan semangat partisipasi, integritas, dan persatuan yang lebih kuat.

Tokoh Masyarakat dan Pemuda Ajak Masyarakat Terima Hasil PSU

Jakarta – Dalam semangat menjaga demokrasi yang sehat dan damai, sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia mengajak masyarakat untuk menerima hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan bijak dan penuh kedewasaan. Ajakan ini disampaikan menyusul pelaksanaan PSU di beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akibat pelanggaran dalam proses pemilihan sebelumnya.

Ketua Milenial SASUAI, Ulul Azmi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas terselenggaranya PSU di Kabupaten Pasaman yang berjalan aman, tertib dan lancar. Pihaknya menekankan pentingnya kehadiran warga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bentuk tanggung jawab dalam menentukan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan daerah.

“Saya mengapresiasi masyarakat yang telah hadir ke TPS. Karena ini adalah pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pasaman,” kata Ulul.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Empat Lawang, Defi Albusyairi mengimbau masyarakat diharapkan dapat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap proses PSU yang lancar. Masyarakat juga diminta untuk menghargai dan menerima hasil PSU sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun demokrasi yang bermartabat.

“Masyarakat diharapkan dapat memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap proses PSU, karena kelancaran pelaksanaannya. Masyarakat hendaknya menghargai dan menerima hasil PSU sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun demokrasi yang bermartabat,” ucapnya.

Di Jawa Timur, pelaksanaan PSU berjalan tertib dan aman. Ketua KPU Magetan, Aang Kunaifi mengatakan dalam rangka memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan, pelaksanaan PSU telah berjalan dengan lancar serta patut diapresiasi, mengingat tantangan yang dihadapi serta kompleksitas logistik yang terlibat dalam penyelenggaraannya.

“Kami melakukan pantauan dan pendampingan total terhadap penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemungutan suara ulang. Jaga kewenangan sebagai bagian dari penyelenggara serta laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Yuliyanto.

Ajakan dari para tokoh masyarakat ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam proses demokrasi. Mereka berharap masyarakat dapat menerima hasil PSU dengan lapang dada, menjauhi konflik, dan bersama-sama membangun daerah masing-masing demi kesejahteraan bersama.

Terselenggaranya PSU secara aman dan damai merupakan sebuah pencapaian penting yang patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat. Di tengah dinamika politik dan berbagai tantangan teknis, seluruh pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga masyarakat pemilih, telah menunjukkan kedewasaan berdemokrasi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang, dengan seluruh peserta pemilu mampu menahan diri dan menghormati setiap tahapan yang ditetapkan secara konstitusional.