Monthly Archives: April 2025

Oleh : Celia Ramadhani )*

Pemerintah terus bergerak merespons gejolak global yang berimbas pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Penyebab utama datang dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara sepihak menaikkan tarif impor terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Langkah proteksionisme tersebut menciptakan tekanan pada pasar global, memaksa negara-negara berkembang untuk segera beradaptasi dan mencari solusi jangka panjang.

Dalam situasi yang penuh tantangan itu, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak memilih langkah reaktif sesaat. Sebaliknya, strategi yang disiapkan justru berorientasi jangka panjang, dengan menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menilai dinamika global saat ini sebagai peluang untuk mengubah pola ketergantungan terhadap pasar internasional, khususnya dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Kepala Negara menilai bahwa strategi ekonomi Indonesia harus segera dialihkan ke arah yang lebih berdikari. Ia menyoroti pentingnya memperkuat sektor pangan dan energi nasional sebagai dua fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Prabowo memandang tekanan tarif dari Amerika Serikat bukan sekadar tantangan, melainkan juga dorongan untuk membuat Indonesia lebih efisien, ramping, dan tidak bergantung pada bantuan luar negeri. Dalam pandangannya, krisis ini menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural, termasuk pembenahan birokrasi yang selama ini menghambat pelaku usaha.

Pendekatan yang lebih realistis juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat tidak sebesar negara-negara lain.

Dengan demikian, diversifikasi pasar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan. Sri Mulyani menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memperluas tujuan ekspor ke kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta memperkuat koneksi dagang dengan negara-negara berkembang yang lebih terbuka terhadap kerja sama strategis.

Menkeu juga melihat fenomena global saat ini telah menciptakan kesadaran kolektif di berbagai negara untuk membangun sistem perdagangan alternatif. Wacana “perdagangan tanpa Amerika” mulai menguat, seiring dengan meningkatnya resistensi terhadap dominasi tarif sepihak yang diberlakukan Washington. Dalam konteks tersebut, Indonesia nyatanya memang memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi bagian dari poros baru perdagangan global yang lebih adil dan inklusif.

Pemerintah Indonesia pun memperkuat jalur diplomasi ekonomi sebagai respons komprehensif terhadap situasi global tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia tengah merevitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) yang telah diteken sejak 1996. Tujuannya adalah memperbarui kerangka hukum perdagangan dengan Amerika Serikat agar tetap relevan dengan tantangan ekonomi masa kini.

Airlangga menambahkan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didirikan oleh negara-negara BRICS, memberi akses alternatif terhadap dukungan finansial dan investasi luar negeri.

Kolaborasi ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi terpaku pada satu kutub ekonomi global, tetapi mampu mengembangkan jejaring yang lebih luas dan beragam. Rencana kedatangan Wakil Perdana Menteri Rusia ke Indonesia pada pertengahan April juga turut disebut sebagai salah satu langkah strategis membuka pasar baru di luar orbit Barat.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mengambil peran aktif dalam memimpin koordinasi sikap bersama di antara negara-negara ASEAN. Pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja untuk merumuskan respons regional yang solid dan terukur. Tujuannya adalah menciptakan konsensus yang mampu menghadirkan kekuatan tawar dalam menghadapi kebijakan proteksionis dari negara besar seperti Amerika Serikat.

Langkah konkret juga terlihat dari rencana pengajuan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Evaluasi terhadap pelarangan dan pembatasan barang ekspor dan impor turut masuk dalam daftar agenda negosiasi. Pemerintah mempertimbangkan peningkatan impor migas dari AS sebagai strategi diplomatik untuk menjaga hubungan dagang tetap terbuka, sekaligus menyeimbangkan surplus perdagangan yang besar.

Surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat tercatat mencapai lebih dari US$14 miliar pada tahun 2024, terutama dari sektor mesin elektronik, pakaian, dan alas kaki. Sementara AS mengalami defisit hingga US$17,9 miliar terhadap Indonesia. Dengan posisi ini, Indonesia memiliki ruang manuver yang cukup kuat untuk bernegosiasi dalam posisi setara.

Diplomasi ekonomi juga dilengkapi dengan insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk penyesuaian tarif impor, penurunan PPh dan PPN impor, serta stimulus lainnya yang mendukung daya saing pelaku ekspor nasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus dalam merespons krisis, tetapi juga membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tahan guncangan.

Dalam menghadapi pelemahan IHSG dan rupiah akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump, pemerintah Indonesia tidak hanya bersandar pada respons jangka pendek. Seluruh strategi diarahkan untuk menciptakan ekonomi nasional yang tangguh, berdaulat, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri sebuah cita-cita lama yang kini menemukan relevansi barunya dalam tatanan ekonomi dunia yang berubah drastis.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Ahmad Baihaqi )*

Pemerintah tengah menunjukkan sikap tegas terhadap maraknya praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Tidak hanya dari sisi hukum, pemerintah juga mulai mengambil pendekatan sosial yang lebih konkret: mencabut bantuan sosial (bansos) bagi mereka yang menyalahgunakannya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, termasuk untuk berjudi secara daring.

Langkah tegas ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bahwa bansos, baik dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tidak boleh digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya, seperti membeli pulsa atau bahkan untuk judi daring. Menurutnya, bantuan pemerintah seharusnya digunakan untuk kebutuhan esensial keluarga, terutama yang berkaitan dengan gizi ibu hamil, bayi, lansia, dan biaya pendidikan anak-anak.

Pernyataan Gus Ipul mengandung pesan moral yang kuat: negara hadir untuk membantu, bukan untuk dimanfaatkan secara salah kaprah. Ia bahkan menekankan bahwa jika terbukti penerima bantuan menyalahgunakan dana tersebut untuk hal-hal semacam judi daring, bansos tersebut akan dicabut. Pemerintah memiliki mekanisme pengawasan melalui para pendamping PKH yang bertugas memantau penggunaan dana oleh keluarga penerima manfaat.

Keberanian pemerintah mengambil sikap seperti ini perlu diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Judi daring, dalam segala bentuknya, bukan hanya merusak sendi ekonomi keluarga, tetapi juga melemahkan karakter dan semangat kerja masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku judi daring kerap terjerat utang, kehilangan pekerjaan, bahkan menciptakan konflik dalam rumah tangga.

Masyarakat perlu disadarkan bahwa bansos bukanlah “uang gratis” yang bisa dipakai sesuka hati. Itu adalah wujud tanggung jawab negara dalam membantu warganya yang berada dalam kondisi miskin atau miskin ekstrem. Namun bantuan itu datang bersama dengan harapan agar masyarakat yang menerimanya bisa berproses menjadi keluarga yang mandiri. Istilah yang digunakan Gus Ipul untuk menggambarkan hal ini adalah “graduasi”, yakni ketika penerima bansos mampu keluar dari ketergantungan bantuan dan menjadi keluarga yang berdaya secara ekonomi dan sosial.

Ketegasan ini menjadi bagian dari narasi besar bahwa pemerintah tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membentuk kultur disiplin dan tanggung jawab di kalangan warga negara. Apalagi dalam era digital seperti sekarang, godaan terhadap judi daring sangat besar. Dengan akses internet yang luas dan iklan yang masif, masyarakat rentan terjerumus dalam praktik ini jika tidak dibarengi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai.

Sikap Mensos ini sekaligus menjadi contoh bagaimana kementerian teknis bisa ikut serta dalam memerangi judi daring, tidak hanya menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Gus Ipul menyatakan bahwa evaluasi terhadap penerima bansos akan diperketat. Data akan diolah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih akurat dan valid. Dengan ini, pemerintah berharap hanya mereka yang benar-benar berhaklah yang akan menerima bantuan, sementara yang menyalahgunakan atau tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari daftar.

Kebijakan ini juga memberi efek jera, bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat luas. Judi daring bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sistemik yang berpotensi merusak ketahanan sosial. Dalam jangka panjang, membiarkan praktik ini tumbuh akan menciptakan generasi yang malas bekerja, tidak produktif, dan bergantung pada keberuntungan semu.

Pendekatan ini tentunya harus dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi yang masif. Pemerintah daerah dan para pendamping sosial perlu diberi pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat bahwa bansos bukanlah uang untuk konsumsi hiburan, apalagi untuk berjudi. Perlu ada penguatan nilai-nilai keluarga, budaya kerja keras, dan pengelolaan keuangan yang bijak di tengah masyarakat penerima bantuan.

Yang tidak kalah penting, sistem pelaporan juga harus dibuat mudah dan aman, agar masyarakat bisa melaporkan jika ada tetangga atau pihak yang menyalahgunakan bansos. Transparansi dan keterlibatan publik akan memperkuat sistem pengawasan yang telah dibangun.

Upaya ini tidak akan berhasil jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus memahami bahwa judi daring adalah penyakit sosial yang harus diperangi bersama. Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media harus menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan bahaya judi daring dan pentingnya menggunakan bantuan sosial dengan benar.

Langkah Gus Ipul mencabut bansos bagi pelaku judi daring juga menjadi sinyal kuat bagi kementerian lain untuk bertindak serupa. Kementerian Kominfo, misalnya, harus terus mengintensifkan pemblokiran situs-situs judi daring yang setiap harinya tumbuh bak jamur di musim hujan. Demikian pula aparat hukum harus menindak tegas penyelenggara judi daring yang kerap menyasar masyarakat miskin dengan iming-iming hadiah besar.

Dengan langkah terintegrasi antar-lembaga dan partisipasi masyarakat, pemerintah optimis bisa menekan laju judi daring yang mengancam masa depan bangsa. Ketegasan dalam kebijakan bansos ini hanyalah satu bagian dari upaya besar membangun bangsa yang sehat secara moral, berdaya secara ekonomi, dan kuat secara sosial.

Sudah saatnya kita mengakhiri toleransi terhadap praktik-praktik merusak seperti judi daring. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan pemerintah yang bertindak, siapa lagi yang akan melindungi rakyat dari jeratan kemiskinan yang diakibatkan oleh gaya hidup yang salah arah?

Dengan langkah tegas ini, pemerintah mengirim pesan jelas: bantuan sosial adalah hak yang harus disertai tanggung jawab. Dan judi daring bukan hanya dilarang, tapi juga akan diberi sanksi setimpal, mulai dari pemutusan bantuan hingga sanksi hukum yang lebih berat. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar yang lebih bermartabat.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk menyadari bahaya laten judi daring yang kini semakin marak dan telah menggerus daya beli serta stabilitas finansial keluarga. Aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap melemahnya ekonomi rumah tangga dan lesunya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren meningkatnya judi daring yang justru menyedot aliran dana masyarakat ke arah yang tidak produktif. Menurutnya, fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan daya beli masyarakat, terutama selama momen penting seperti Lebaran.

“Bayangkan jika seseorang menerima uang Rp 2 juta dari orang tuanya, lalu Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta digunakan untuk judi daring. Daya beli mereka otomatis berkurang,” kata Maman dalam pernyataan resminya. Ia menekankan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok dan perayaan, malah habis untuk aktivitas yang merusak masa depan.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana yang mengalir ke judi daring diperkirakan mencapai Rp 900 triliun per tahun. “Itu angka yang luar biasa besar,” ujar Maman, menggarisbawahi bahwa uang sebanyak itu seharusnya dapat memutar roda ekonomi nasional melalui konsumsi dan investasi yang sehat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mencatat lonjakan drastis dalam transaksi judi daring. Koordinator Humas PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan bahwa perputaran uang di sektor ini naik dari Rp 57 triliun pada 2021 menjadi Rp 327 triliun pada 2023. “Masuk triwulan pertama 2024 saja, jumlahnya sudah menyentuh Rp 600 triliun,” jelas Natsir dalam sebuah diskusi daring bertema “Mati Melarat Karena Judi”.

Maraknya judi daring berdampak serius terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan berkurangnya alokasi belanja masyarakat terhadap produk lokal, pelaku usaha pun mengalami penurunan omzet yang signifikan.

“Ketika uang masyarakat lebih banyak tersedot ke dalam aktivitas yang tidak produktif seperti judi daring, sektor riil akan terdampak. UMKM yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru terhambat”, ungkapnya. []

JAYAPURA – Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih menegaskan tidak akan terpancing oleh provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sikap tegas ini diambil guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua yang menjadi prioritas utama.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, menepis klaim sepihak TPNPB-OPM yang menyatakan telah menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang. Candra menekankan, TNI tidak akan mengikuti logika konflik yang coba dipaksakan oleh kelompok tersebut.

“Kami tidak menerapkan zona perang,” tegas Candra Kurniawan.

Dijelaskannya bahwa pendekatan keamanan di Papua selalu berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap masyarakat. TNI berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“TNI, dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih telah melaksanakan tugas sesuai tugas pokoknya, sehingga terkait zona perang bahwasanya tidak ada,” tambah Candra Kurniawan.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penolakan terhadap upaya TPNPB-OPM untuk menciptakan ketegangan dan mengganggu kehidupan sipil melalui propaganda dan intimidasi. Klaim sepihak yang mendesak warga sipil untuk mengungsi dari wilayah-wilayah yang mereka sebut zona perang dinilai sebagai tindakan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas.

Langkah TNI untuk tidak membalas provokasi dengan kekerasan membuktikan pendekatan profesional dan terukur dalam menjaga situasi tetap kondusif. Keamanan Papua tidak boleh dikorbankan hanya karena ambisi sepihak yang menginginkan kekacauan.

Sebelumnya, TPNPB OPM menebarkan provokasi dengan pernyataan kesiapannya berperang secara terbuka dan meminta Indonesia menarik warganya dari sembilan kabupaten. Namun, TNI memilih menahan diri dan terus memperkuat koordinasi dengan aparat lainnya demi menjaga ketertiban.

Sikap tenang dan tegas yang ditunjukkan TNI menjadi bukti bahwa upaya provokasi tidak akan mengganggu komitmen menjaga Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan berdaulat. Stabilitas keamanan Papua tetap menjadi prioritas demi kesejahteraan seluruh masyarakat. [^]

PAPUA PEGUNUNGAN – Aksi provokatif yang diduga dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menodai stabilitas keamanan di wilayah Papua. Serangkaian serangan brutal terhadap warga sipil dan pendulang emas menambah kekhawatiran masyarakat atas meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok separatis bersenjata. Namun, di tengah kondisi tersebut, berbagai pihak menyerukan agar provokasi semacam ini tidak dibiarkan mengganggu kedamaian Papua.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo mengungkapkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak diduga menyerang para pendulang emas di sekitar Kali Silet, wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Asmat.

“Benar ada informasi terkait pembunuhan terhadap para pendulang pada Minggu (6/4), namun belum dapat dipastikan jumlah korbannya,” ujar Tommy.

Ia menambahkan, medan berat menjadi tantangan utama evakuasi dan pengamanan karena lokasi kejadian hanya bisa dijangkau dengan helikopter atau perahu motor dari Asmat. Proses koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan keselamatan warga di sekitar titik kejadian.

Sementara itu, konflik juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, di mana OPM dituding memanfaatkan momentum politik Pilkada untuk memperkeruh suasana. Lebih dari 600 orang luka-luka dan belasan tewas akibat bentrokan yang ditengarai melibatkan senjata tajam dan api.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi mengindikasikan keterlibatan kelompok separatis.

“OPM sengaja memanfaatkan ketegangan politik untuk menambah kekacauan,” tegas Faizal.

Kerugian yang ditimbulkan pun cukup besar. Sedikitnya 201 bangunan, termasuk sekolah dan fasilitas umum lainnya, dilaporkan hangus terbakar, menciptakan trauma kolektif di tengah masyarakat.

Dukungan terhadap kehadiran aparat pun datang dari masyarakat lokal. Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro, Marianus Maiknapeku menilai bahwa stabilitas harus diutamakan demi masa depan generasi Papua.

“Kami minta saudara-saudara di Puncak Jaya untuk tidak mengorbankan masyarakat sipil, terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan,” tegas Marianus.

Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan bahwa keamanan bukanlah bentuk penjajahan, melainkan perlindungan terhadap hak hidup warga.

“Negara ini adalah NKRI, dan Papua bagian dari NKRI. Pos keamanan harus dibangun dan tidak boleh ada kompromi,” pungkas Marianus.

Seruan ini menegaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa dalam menolak segala bentuk provokasi separatis. Ketegasan yang seimbang dengan perlindungan terhadap warga sipil menjadi kunci untuk menjaga Papua tetap damai dan sejahtera. [^]

Oleh: Dominggus Alam )*

Kekerasan yang terus berulang di Papua telah melampaui batas toleransi nalar kemanusiaan. Aksi pembunuhan terhadap para pendulang emas di wilayah Kali Silet, perbatasan Yahukimo dan Asmat, merupakan contoh mutakhir dari brutalitas yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), khususnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak. Peristiwa ini kembali membuka luka lama, mempertegas bahwa kelompok bersenjata tersebut tidak sedang memperjuangkan aspirasi rakyat Papua, melainkan memupuk ketakutan dan penderitaan.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, mengatakan serangan terhadap para pendulang terjadi pada Minggu, 6 April 2025. Akses menuju lokasi kejadian sangat sulit, harus menggunakan helikopter atau perahu motor. Fakta ini memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah terpencil yang semestinya menjadi titik pembangunan dan kesejahteraan justru dijadikan ladang kekerasan oleh kelompok yang menolak segala bentuk kemajuan. Sementara aparat tengah berupaya melakukan evakuasi dan pengamanan, kelompok bersenjata terus menebar ancaman, memperlihatkan wajah asli dari aksi yang mereka bungkus dengan narasi kemerdekaan.

Dalam pandangan publik, OPM kerap menggambarkan dirinya sebagai representasi dari perjuangan rakyat Papua. Namun, kenyataan di lapangan membantah klaim tersebut. Mereka justru kerap menjadikan masyarakat sipil sebagai korban utama. Mulai dari tenaga kesehatan, guru di pelosok, hingga pekerja proyek infrastruktur yang tengah memperjuangkan akses publik di Papua, semuanya menjadi target kekejaman. Aksi penyanderaan dan pembunuhan tak hanya menciptakan rasa takut, tapi juga menghancurkan harapan atas perubahan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menilai bahwa propaganda perang yang dilontarkan oleh TPNPB-OPM bukanlah strategi perjuangan, melainkan bentuk intimidasi terhadap masyarakat. Seruan “perang sampai kiamat” yang dilontarkan oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, justru menunjukkan bahwa kelompok ini telah kehilangan arah perjuangan. Bukan lagi memperjuangkan hak-hak politik, melainkan membangun teror demi eksistensi.

Kekerasan bukanlah jalan menuju kemerdekaan. Dalam negara demokratis, aspirasi politik disalurkan melalui ruang dialog, musyawarah, dan konstitusi. Pemerintah telah membuka ruang yang luas untuk itu, bahkan melalui skema Otonomi Khusus dan pendekatan pembangunan yang inklusif. Trans Papua, konektivitas logistik, dan layanan kesehatan serta pendidikan yang ditingkatkan adalah upaya nyata membangun Papua dari pinggiran. Ironisnya, proyek-proyek ini sering menjadi sasaran serangan kelompok bersenjata. Korban dari serangan ini bukan hanya fisik infrastruktur, tapi juga semangat warga yang ingin hidup lebih baik.

Realitas ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh OPM telah keluar dari konteks politik yang sah. Alih-alih memperjuangkan nasib rakyat Papua, mereka justru menjerumuskan rakyat ke dalam ketakutan dan keterisolasian. Dalam banyak kasus, kelompok ini bahkan menghalangi distribusi bantuan sosial, pengiriman logistik, dan mobilitas tenaga medis. Situasi ini menjadi paradoks besar bagi cita-cita perjuangan yang mereka gembar-gemborkan.

Lebih dari sekadar aksi bersenjata, tindakan OPM telah menjelma menjadi hambatan serius bagi pembangunan dan rekonsiliasi. Kekerasan sistematis yang mereka lakukan adalah bentuk nyata pelanggaran HAM yang seharusnya dikutuk oleh komunitas internasional. Selama ini, banyak sorotan hanya tertuju pada pendekatan aparat keamanan. Padahal, aksi sepihak dan brutal dari OPM jauh lebih destruktif terhadap kehidupan masyarakat sipil Papua. Ketidakseimbangan narasi ini perlu dikoreksi agar publik global memahami akar sebenarnya dari konflik yang terjadi.

Kekejaman OPM juga telah merusak hubungan sosial di Papua. Ketegangan horizontal antarwarga meningkat karena adanya rasa curiga dan ketidakpercayaan. Di beberapa daerah, warga bahkan terpaksa mengungsi dari kampung halaman demi menyelamatkan nyawa. Anak-anak kehilangan pendidikan, masyarakat kehilangan akses kesehatan, dan ekonomi lokal terpuruk akibat gangguan keamanan yang terus terjadi.

Narasi perjuangan yang disuarakan OPM sudah sepatutnya dipertanyakan kembali. Bila benar mereka peduli terhadap rakyat Papua, mengapa justru rakyat menjadi korban utama? Mengapa para guru dibunuh, sekolah dibakar, dan rumah ibadah dijadikan target? Kekerasan yang tidak pandang bulu ini tidak memiliki tempat dalam tatanan yang beradab. Bahkan mereka yang pernah mengabdi sebagai aparat keamanan, seperti mantan Kapolsek Mulia di Puncak Jaya, turut menjadi sasaran kekejaman. Ini adalah sinyal bahwa OPM tidak menginginkan damai, tapi mempertahankan kekacauan demi kekuasaan lokal yang semu.

Pemerintah telah menunjukkan iktikad baik melalui pendekatan dialog, pelibatan tokoh adat, dan pemuda Papua dalam perumusan kebijakan. Pendekatan ini layak diperkuat agar masyarakat Papua benar-benar merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara utuh. Di sisi lain, tindakan kelompok bersenjata seperti OPM harus mendapatkan kecaman keras dari semua pihak, termasuk media, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan yang menargetkan rakyat sipil.

Kekejaman bukanlah simbol kekuatan. Ia adalah tanda ketakutan dan kebuntuan ideologi. Papua yang damai hanya akan terwujud jika senjata diturunkan dan dialog dibuka. Rakyat Papua membutuhkan ruang aman, bukan medan perang. Membangun harapan dan masa depan Papua tidak bisa dilakukan melalui peluru, tetapi melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teror hanya akan memperdalam luka, sementara perdamaian adalah jembatan menuju keadilan sejati.

)* Pemuda Papua Peduli Perdamaian – Asosiasi Anak Papua Barat

Oleh: Yaya Douw )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen guna mewujudkan Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui berbagai kebijakan strategis dan penguatan infrastruktur keamanan serta sosial, negara hadir secara utuh untuk memastikan seluruh warga Papua dapat hidup dalam ketenangan. Kehadiran TNI-Polri di Bumi Cenderawasih menjadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan stabilitas, melindungi masyarakat sipil, dan membuka ruang pembangunan yang inklusif di seluruh pelosok Papua. Dalam semangat persatuan, seluruh elemen bangsa diajak untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagai bentuk cinta terhadap tanah Papua dan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara tidak tinggal diam dalam menghadapi segala bentuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua. Setiap tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat akan dihadapi dengan tegas, terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi kelompok mana pun yang ingin mengacaukan ketertiban, mengganggu pembangunan, dan menebar ketakutan di tengah warga.

Pemerintah melalui aparat keamanan telah memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah rawan dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil. Penebalan pasukan dan patroli intensif dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjamin rasa aman bagi warga sipil dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langkah ini juga menjadi strategi penting untuk memastikan agar proses pembangunan tetap berjalan lancar dan tidak terganggu oleh aksi-aksi yang merusak.

TNI dan Polri menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme serta mengedepankan pendekatan humanis. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan menegaskan tidak ada zona perang di Papua. Yang ada adalah wilayah Indonesia yang sah, yang dilindungi oleh konstitusi dan harus dijaga bersama. Klaim sepihak dari kelompok separatis yang menyatakan zona perang hanyalah propaganda kosong yang tidak memiliki dasar hukum dan justru memperlihatkan niat mereka untuk memecah belah bangsa.

Negara tidak akan terprovokasi oleh narasi konflik yang sengaja dimainkan untuk menarik perhatian. Sebaliknya, respons pemerintah selalu mengedepankan stabilitas dan keselamatan masyarakat. Pendekatan ini telah berhasil menjaga ketertiban di berbagai wilayah dan membuktikan bahwa keamanan Papua berada dalam kendali negara. Pemerintah tidak hanya hadir melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui berbagai program pembangunan yang menyasar akar permasalahan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen penuh untuk menumpas OPM yang terus meresahkan masyarakat di Papua. Komitmen ini dijalankan melalui operasi terintegrasi, kerja sama lintas instansi, serta peningkatan intensitas penindakan di lapangan yang tetap berlandaskan hukum dan perlindungan terhadap warga sipil. Polri hadir sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan dan menutup ruang gerak bagi kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa.

Situasi ini menuntut negara untuk mengambil langkah tegas dan sistematis. Negara tidak boleh ragu menindak kelompok yang terbukti melakukan kejahatan atas nama perjuangan. Kekerasan tidak bisa dijadikan alat perjuangan apapun dalam negara demokrasi. Tindakan mereka yang menargetkan aparat dan masyarakat sipil merupakan tindakan kriminal dan harus diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara dan rakyat.

Kehadiran negara juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan tokoh adat Papua. Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro, Marianus Maiknapeku, menyatakan bahwa TNI dan Polri merupakan pelindung masyarakat yang bertugas menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Seruan damai dari tokoh-tokoh adat memperkuat posisi pemerintah dalam menghadirkan rasa aman dan mendekatkan aparat dengan warga di daerah rawan.

Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Namun, potensi ini tidak akan dapat dimaksimalkan jika gangguan keamanan terus terjadi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menuntaskan segala bentuk ancaman yang dilakukan oleh OPM agar masyarakat di Papua dapat merasakan manfaat pembangunan secara utuh.

Sebagai bagian dari pendekatan yang menyeluruh, negara juga terus meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Proyek-proyek strategis nasional di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga peningkatan konektivitas, terus dilanjutkan dengan penuh semangat. Semua ini menjadi bukti bahwa Papua adalah prioritas dan dijaga dengan sepenuh hati oleh negara.

Masyarakat Indonesia, termasuk di luar Papua, diajak untuk bersama-sama menjaga semangat persatuan. Mendukung kebijakan pemerintah di Papua berarti menjaga saudara sebangsa dari ancaman kekerasan dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Sudah saatnya kita meninggalkan narasi konflik dan mulai membangun narasi harapan serta kemajuan untuk seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.

Pemerintah hadir, tegas, dan konsisten. Keamanan dan pembangunan Papua berjalan beriringan, dengan menjunjung tinggi hak-hak warga dan menindak tegas setiap upaya separatisme. Negara menjamin bahwa tidak ada satu pun warga Papua yang akan dibiarkan hidup dalam ketakutan. Papua aman, masyarakat tenang, dan pembangunan akan terus berlanjut.

)* Penulis merupakan mahasiswa Orang Asli Papua

Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis yang saat ini tengah dijalankan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah berjalan sejak Februari 2025 di seluruh Puskesmas di Indonesia.

“Jangan lupa lakukan cek kesehatan gratis agar kita selalu hidup sehat. Untuk yang ulang tahunnya sudah lewat di Januari dan Februari, tetap bisa mendaftar hingga akhir April,” ujar Menkes Budi saat meninjau pelaksanaan program ini di Surabaya.

Melalui program ini, pemeriksaan kesehatan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir, balita, usia dewasa, hingga lansia. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong masyarakat agar melakukan deteksi dini terhadap penyakit, sehingga risiko komplikasi dan angka kematian akibat penyakit kronis dapat ditekan secara signifikan.

Langkah ini juga merupakan perubahan besar dalam paradigma layanan kesehatan, dari pendekatan kuratif atau pengobatan setelah sakit, menjadi pendekatan preventif atau pencegahan penyakit. Hal ini sangat penting mengingat data menunjukkan lebih dari 600 ribu kematian setiap tahun di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, seperti stroke, yang dapat dicegah dengan pemeriksaan rutin.

Program cek kesehatan ini bertujuan memberikan dua rekomendasi kepada masyarakat. Bagi yang sehat, diberikan panduan untuk menjaga pola hidup sehat. Sementara bagi yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan, akan diarahkan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini semaksimal mungkin. Dengan dukungan lebih dari 10.200 Puskesmas di seluruh Indonesia, pemeriksaan ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat.

“Sekarang, Indonesia punya 10.200 Puskesmas yang siap melaksanakan cek kesehatan gratis secara serentak. Maka, masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisilinya agar proses cek kesehatan lebih mudah diakses,” ungkap Aji, dikutip dari pernyataan resmi Kemenkes.

Dengan berbagai kemudahan akses dan cakupan yang luas, program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan menjadi fondasi dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, pemerintah ingin mengubah paradigma layanan kesehatan dari pendekatan kuratif (mengobati setelah sakit) menjadi preventif (pencegahan).” pungkasnya. [^]

Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit kronis. Program ini dimulai pada 10 Februari 2025 dan ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya program ini dalam mengubah paradigma layanan kesehatan dari pengobatan menjadi pencegahan.

“Cek kesehatan gratis dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengubah paradigma dari pengobatan ke pencegahan, karena pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan,” ujar Pratikno.

Program CKG mencakup berbagai jenis pemeriksaan, termasuk pengukuran tekanan darah, tes gula darah untuk deteksi dini diabetes, penilaian Indeks Massa Tubuh (IMT), serta pemeriksaan mata, telinga, dan gigi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di Puskesmas pada hari ulang tahun individu, dengan periode layanan tersedia hingga 30 hari setelah tanggal tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Cek Kesehatan Gratis dapat melengkapi program BPJS Kesehatan, dengan mengutamakan pencegahan (preventif) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.

“Contohnya diabetes itu bisa dicegah, caranya bagaimana? Harus diperiksa dari awal, sehingga kita ketahui jika mengidap diabetes maka ada cara-cara untuk mengatasinya karena tahu penyebabnya. Kalau ini berhasil, Insya Allah usianya tambah panjang,” kata Gus Ipul

Selain itu, bagi anak usia 7 hingga 17 tahun, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di sekolah mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025. Ibu hamil dan balita juga dapat memanfaatkan layanan ini setiap bulan di posyandu, serta mendapatkan pemeriksaan lebih detail di Puskesmas saat ulang tahun.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini, sehingga tindakan pencegahan atau pengobatan dapat segera dilakukan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah dan meningkatkan harapan hidup masyarakat Indonesia. [^]

Oleh : Bahtiar Sabda )*

Program cek kesehatan gratis yang mulai dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi angin segar bagi masyarakat luas. Program ini hadir sebagai bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap kesehatan rakyat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan, salah satunya melalui layanan kesehatan gratis yang merata dan mudah dijangkau.

Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kemenkes, Elvieda Sarwati mengatakan cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, juga tersedia layanan konsultasi kesehatan dengan tenaga medis profesional, termasuk dokter umum dan perawat yang siap memberikan saran dan rujukan bila ditemukan gejala penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Tak hanya itu, beberapa daerah juga menyediakan layanan deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, yang selama ini menjadi momok tersembunyi di tengah masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari dinas kesehatan daerah, rumah sakit, hingga puskesmas dan klinik swasta, untuk menyukseskan program ini. Kegiatan ini tidak hanya terfokus di kota-kota besar, tetapi juga menyasar wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan yang seringkali luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menggandeng relawan kesehatan, mahasiswa kedokteran, serta organisasi kemasyarakatan agar cakupan pelayanan bisa lebih luas dan tepat sasaran.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan program cek kesehatan gratis ini juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Banyak masyarakat yang selama ini merasa enggan atau takut memeriksakan kesehatannya karena biaya, kini merasa terbantu dan lebih terbuka untuk menjalani gaya hidup sehat. Melalui interaksi langsung dengan tenaga medis, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pola makan, pentingnya olahraga, serta bahaya rokok dan alkohol terhadap tubuh.

Salah satu keunggulan dari program ini adalah pendekatannya yang humanis dan partisipatif. Warga tidak hanya dilayani, tetapi juga diajak berdiskusi tentang kondisi kesehatan mereka, faktor risiko yang mungkin dihadapi, serta solusi sederhana yang bisa dilakukan dari rumah. Program ini juga dirancang agar tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan, dengan target pelaksanaan rutin di setiap daerah minimal satu kali dalam tiga bulan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat secara berkala dan menurunkan angka kejadian penyakit kronis.

Tak hanya masyarakat umum, program ini juga menyasar kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pemerintah menyediakan fasilitas yang ramah terhadap mereka, termasuk jemput bola bagi warga yang tidak bisa datang ke lokasi pemeriksaan. Ini menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar agenda formalitas, tetapi benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dalam pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi fokus utama pemerintahannya. Kesehatan yang baik adalah fondasi dari produktivitas dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan ini dengan menambah jumlah tenaga medis, meningkatkan sarana prasarana kesehatan, serta menggunakan teknologi digital untuk pencatatan dan pemantauan data kesehatan masyarakat.

Dengan hadirnya program ini, harapan akan Indonesia yang sehat, kuat, dan sejahtera semakin terbuka lebar. Langkah pemerintah ini patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat, agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal dan merata. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan melalui program ini, pemerintah membuktikan bahwa negara hadir dan peduli terhadap rakyatnya.

Program cek kesehatan gratis yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan wujud konkret dari kepedulian negara terhadap kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Dengan cakupan layanan yang luas dan pendekatan yang merata hingga ke pelosok, program ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan tanpa harus terbebani oleh biaya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program ini sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan.

Melalui inisiatif ini, pemerintah tidak hanya memberikan layanan medis semata, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat menuju hidup sehat dan preventif. Dengan menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama, program ini menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Ke depan, dengan komitmen dan keberlanjutan program ini, harapan akan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera dapat terwujud secara nyata.

)* Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana yang tinggal di Jakarta