Monthly Archives: April 2025

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Menyadari pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah resmi diluncurkan secara nasional sejak 10 Februari 2025.

Program ini bukan sekadar inisiatif layanan publik, namun merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, CKG hadir untuk menjawab tantangan nyata dalam sektor kesehatan, khususnya dalam penyediaan layanan screening berdasarkan siklus hidup yang mencakup semua kelompok umur.

Program CKG digagas sebagai solusi konkret atas tingginya angka faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia, seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes, yang berkontribusi besar terhadap kasus penyakit jantung dan stroke. Fakta menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih sangat rendah. Data Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 mencatat hanya 39 persen penduduk yang telah melakukan skrining penyakit tidak menular.

Angka tersebut mencerminkan bahwa masih banyak penduduk dewasa yang tidak memeriksa tekanan darah, lingkar perut, berat badan, kadar kolesterol, maupun kadar gula darah. Padahal, pemeriksaan ini sangat penting untuk menghindari kondisi penyakit kronis yang berujung pada beban pengobatan tinggi serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Di antara kelompok usia produktif, persoalan kesehatan pun tidak bisa diabaikan. Sebanyak 34,9 persen remaja usia 10-17 tahun mengalami gangguan kesehatan mental, dan sekitar 15 persen remaja putri di tingkat SLTP mengalami anemia. Tak hanya itu, kebiasaan merokok pada anak usia sekolah juga turut menjadi ancaman kesehatan jangka panjang.

Sementara itu, kelompok lanjut usia justru menghadapi tantangan kesehatan yang lebih serius, di mana penyakit jantung, stroke, dan kanker menjadi penyebab kematian tertinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat sulit untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia unggul dan sehat.

Menyikapi hal ini, Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan, Elvieda Sariwati, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam program CKG. Pemeriksaan kesehatan sejak dini akan membantu mengidentifikasi faktor risiko dan memungkinkan intervensi medis yang lebih cepat, sehingga penyakit dapat dicegah atau dikelola sebelum menjadi kronis.

Pemerintah daerah juga mengambil peran signifikan dalam menyukseskan program ini. Salah satu contoh keberhasilan datang dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang mencatat angka partisipasi sangat tinggi. Hingga 25 Maret 2025, sebanyak 6.178 orang atau 95,71 persen dari total pendaftar telah mengikuti pemeriksaan dalam program CKG di wilayah tersebut.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mendorong warganya untuk tidak melewatkan kesempatan mendapatkan layanan kesehatan gratis ini. Ia menyebut bahwa deteksi dini sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh, serta menekan risiko berkembangnya penyakit kronis.

Pemerintah Kabupaten Pemalang pun telah menjalin kolaborasi lintas sektor dengan dinas terkait untuk memperluas jangkauan layanan, memastikan ketersediaan alat pemeriksaan, tenaga medis, serta dukungan logistik seperti bahan medis habis pakai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Yulies Nuraya, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam upaya mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan Pemerintah Provinsi NTT akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan seluruh program kesehatan menyentuh masyarakat hingga ke pelosok. Pihaknya sebelumnya mengunjungi Puskesmas Kawangu di Kabupaten Sumba Timur untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Di ujung timur Indonesia, Kabupaten Biak Numfor di Papua juga turut aktif mendorong pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan 297 Posyandu yang tersebar di berbagai kampung. Pemerintah daerah setempat menyadari bahwa posyandu menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan anak balita.

Melalui Posyandu, masyarakat dapat mengakses layanan imunisasi, edukasi gizi, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, hingga pemeriksaan kehamilan secara berkala. Selain itu, pemberian vitamin dan makanan tambahan bergizi turut menjadi bagian dari strategi mencegah stunting, yang hingga akhir 2024 tercatat hanya 7,1 persen di Biak—jauh di bawah angka nasional.

Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam layanan kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat kampung agar terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan.

Pemerintah menaruh harapan besar bahwa dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan menyeluruh, masyarakat Indonesia dapat lebih sadar akan pentingnya kesehatan sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Jika faktor risiko penyakit dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini, maka angka kesakitan dan kematian bisa ditekan, produktivitas masyarakat meningkat, serta biaya pengobatan dapat diminimalkan.

Cek Kesehatan Gratis tidak hanya merupakan upaya penyembuhan, tetapi juga langkah preventif yang menjadi bagian dari paradigma baru pembangunan kesehatan nasional. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, dukungan tenaga kesehatan, serta sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan demi menyukseskan program ini.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global kini semakin menunjukkan hasil nyata. Pemerintah, melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah berhasil menyalurkan makanan bergizi kepada lebih dari 3 juta anak di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari komitmen besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak usia dini. Dalam sebuah acara di Istana Kepresidenan, Presiden menyampaikan bahwa program MBG adalah langkah awal menuju target ambisius pemerintah untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

“Saat ini sudah lebih dari 3 juta anak menerima makan bergizi. Kami ingin lebih cepat, tapi harus dilakukan secara bertahap. Targetnya, akhir tahun ini semua anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia bisa mendapat makanan setiap hari,” ujar Presiden.

Selain untuk menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius, program ini juga bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak di sekolah. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup diharapkan tumbuh sehat dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik.

Program ini juga memberikan dampak besar bagi ekonomi lokal. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Investasi, menegaskan bahwa MBG turut membuka lapangan kerja dan peluang usaha di berbagai daerah.

“Program ini menyentuh banyak pihak—petani, nelayan, UMKM kuliner, hingga penyedia logistik lokal. Jadi, dampaknya bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk ekonomi keluarga,” jelas Luhut.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, program ini menjadi solusi menyeluruh yang tak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi. Melalui MBG, Indonesia sedang menyiapkan fondasi masa depan: generasi sehat, cerdas, dan siap bersaing di panggung dunia. [^]

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak awal tahun ini. Program ini menyasar anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia, serta ibu hamil dan balita, dengan tujuan utama meningkatkan asupan gizi dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

MBG dirancang bukan hanya sebagai upaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, tetapi juga sebagai strategi memperkuat daya beli masyarakat. Dengan adanya penyediaan makanan bergizi secara gratis di sekolah dan posyandu, keluarga tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran tambahan untuk kebutuhan makan anak saat sekolah. Hal ini secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengatakan bahwa MBG adalah salah satu pemerintah dalam upaya memperkuat daya beli masyarakat lewat program kesejahteraan yang menyasar kebutuhan dasar. Pemerintah menyiapkan makan bergizi gratis bagi pelajar dan kelompok rentan, dengan target 82 juta penerima hingga akhir 2025.

“Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” kata Noudhy.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.

Menurut Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.

“Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin.

Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

“Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambah Anin.

Selain manfaat ekonomi, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Dengan gizi yang cukup, siswa diharapkan lebih fokus dalam belajar, memiliki energi lebih baik, dan menurunkan risiko sakit yang berdampak pada absensi di sekolah.

Program MBG juga membuka peluang ekonomi lokal. Bahan makanan yang digunakan dalam program ini sebagian besar dibeli dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM setempat. Hal ini tidak hanya memastikan kesegaran dan keberlanjutan logistik, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi desa dan daerah.

Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan, MBG akan menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi pilar baru dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Program ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga investasi pada kualitas hidup generasi masa depan.

Oleh: Vigit Arifin Ardi *)

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung produk dalam negeri melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang berkualitas. Langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Dalam pelaksanaan program ini, bahan makanan yang digunakan diutamakan berasal dari produksi lokal, seperti beras petani dalam negeri, daging unggas dari peternak lokal, serta sayur dan buah dari kelompok tani daerah. Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya menjamin kualitas pangan bagi penerima manfaat, tetapi juga memberikan pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku UMKM, sehingga ekonomi daerah semakin berkembang.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah strategi tepat untuk menekan ketergantungan pada produk impor serta memperkuat industri pangan dalam negeri. Ia menekankan bahwa langkah ini akan meningkatkan pendapatan petani dan UMKM, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Meskipun beberapa produk masih diproduksi di luar negeri, pemerintah bertekad untuk mendukung industri lokal agar dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

Di berbagai daerah, pemerintah telah mengambil langkah nyata dalam mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan bahan makanan berasal dari petani dan produsen lokal. Salah satu strategi yang diterapkan adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan koperasi pangan guna mempermudah distribusi bahan makanan dari produsen ke penyedia layanan makanan. Dengan sistem ini, pemerintah berharap harga tetap stabil dan kesejahteraan petani serta produsen pangan lokal semakin meningkat.

Prof. Arief Anshory Yusuf (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran – Unpad) sekaligus (Anggota Dewan Ekonomi Nasional – DEN) menyatakan bahwa program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto berpotensi menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kebijakan pendukung yang memastikan kualitas produk dalam negeri tetap terjaga. Ia menekankan bahwa standar keamanan pangan yang tinggi harus diterapkan, sehingga tidak ada perbedaan kualitas antara produk lokal dan impor.

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan berbagai bentuk pendampingan kepada petani dan pelaku usaha lokal, termasuk edukasi mengenai standar gizi serta dukungan teknologi pertanian dan peternakan. Dengan cara ini, petani dapat memproduksi bahan pangan yang memenuhi standar kualitas program MBG, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional.

Pemerintah juga menyadari pentingnya infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi bahan makanan lokal agar dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur pangan menjadi prioritas utama, termasuk peningkatan akses jalan, fasilitas penyimpanan, serta sistem logistik yang efisien. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi bahan pangan akan lebih lancar, dan ketahanan pangan di setiap daerah dapat terjamin.

Selain manfaat ekonomi, kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan mengurangi impor bahan pangan, rantai distribusi menjadi lebih pendek, sehingga emisi karbon dari proses transportasi dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar negeri.

Prof. Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi angin segar bagi petani yang selama ini mengalami kendala pemasaran hasil panen. Dengan adanya kepastian pasar dari program ini, petani dapat lebih bersemangat meningkatkan produksi dan kualitas hasil panennya. Pemerintah juga memberikan insentif bagi petani, seperti subsidi pupuk dan pembinaan teknis, yang semakin memperkuat sektor pertanian dalam negeri.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada dukungan masyarakat dalam mengonsumsi produk lokal. Oleh karena itu, pemerintah terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih dan mendukung produk dalam negeri. Kampanye edukatif secara masif dilakukan agar masyarakat semakin memahami manfaat produk lokal, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi program MBG juga menjadi fokus utama pemerintah. Dengan pemantauan yang transparan dan akuntabel, berbagai tantangan yang muncul dapat segera diatasi, serta kebijakan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sektor pangan dalam negeri.

Program Makan Bergizi Gratis yang mengutamakan produk dalam negeri merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM, serta menekan angka kemiskinan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, kerja sama dengan koperasi pangan, serta edukasi kepada masyarakat, program ini diyakini dapat berjalan dengan efektif dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Pemerintah terus memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan perencanaan yang matang, infrastruktur yang memadai, serta standar kualitas yang tinggi. Dengan semangat gotong royong antara pemerintah, petani, UMKM, dan masyarakat, Indonesia semakin menunjukkan posisinya sebagai negara yang kuat dalam ketahanan pangan serta mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya.

*) Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Bandung.

Oleh: Angga Yurino )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025, program ini menjadi cerminan dari komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pelaksanaan yang masif, tetapi juga pada yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan evaluasi menyeluruh dan inovasi berkelanjutan.

Optimisme Prabowo terhadap capaian MBG bukanlah tanpa dasar. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa lebih dari tiga juta penerima manfaat telah terlayani hingga awal April 2025. Bahkan, ia memproyeksikan bahwa cakupan akan mendekati 100 persen pada Oktober atau November. Ini adalah langkah besar bagi generasi emas 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa dampak positif MBG telah terasa nyata, terutama di lingkungan sekolah. Angka kehadiran siswa meningkat hingga 99 persen di wilayah yang telah menerapkan program ini lebih dari satu tahun. Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat. Ini menunjukkan bahwa intervensi gizi yang tepat sejak dini mampu mengatasi hambatan laten dalam dunia pendidikan seperti ketidakhadiran dan konsentrasi belajar yang rendah akibat kekurangan gizi.

Disisi lain, evaluasi yang terus dilakukan pemerintah dalam pelaksanaannya merupakan kebutuhan mutlak. Seperti disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, program ini memerlukan peninjauan dari segi pelaksanaannya, bukan dari idenya. Beliau menyoroti beban berat yang ditanggung oleh BGN dalam menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan. Menurutnya, pelibatan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama dapat menjadi solusi agar implementasi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pernyataan tersebut sangat relevan. Desentralisasi peran kepada pemerintah daerah akan memperkuat aspek pengawasan, meningkatkan responsivitas terhadap dinamika di lapangan, serta memberi ruang bagi inovasi lokal yang lebih kontekstual. Dengan dukungan dana dan standar nasional yang ketat, pemerintah daerah bisa menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas program MBG.

Lebih dari sekadar intervensi pangan, MBG juga memiliki dimensi pendidikan yang mendalam. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa program ini turut membentuk karakter siswa melalui pembiasaan nilai-nilai seperti doa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta tanggung jawab dan kemandirian. Ini menjadikan MBG sebagai medium pembelajaran yang menyeluruh, tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk akhlak dan perilaku sosial anak-anak.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemendikdasmen telah mengoptimalkan peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan memanfaatkan teknologi digital dalam memperkuat sarana-prasarana gizi di sekolah. Dashboard program MBG yang dikembangkan menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Langkah ini patut ditiru oleh lembaga lain sebagai bentuk modernisasi birokrasi berbasis bukti (evidence-based policy), demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata dan terukur.

Kualitas makanan yang disajikan juga sudah memenuhi standar gizi seimbang yang mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu, seperti ditegaskan oleh Kepala BGN. Pengawasan lapangan juga diperkuat, termasuk melalui pelibatan masyarakat dan satuan pendidikan sebagai pengawas independen.

Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil perlu diperluas. Kemitraan dengan koperasi lokal, petani, dan penyedia logistik di setiap daerah akan mempercepat distribusi, menekan biaya, serta mendorong ekonomi lokal. Di sinilah inovasi harus berjalan seiring dengan evaluasi. Pemerintah pusat perlu menyediakan ruang bagi kolaborasi multipihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi dalam merancang, mengawal, serta mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.

Evaluasi dan inovasi merupakan pilar penguatan agar program ini mampu berjalan jauh dan berkelanjutan. Evaluasi memberikan peta untuk memperbaiki kelemahan, sementara inovasi memberi arah menuju efisiensi dan keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks MBG, kedua hal ini harus menjadi proses yang terus berlangsung, bukan reaksi sesaat terhadap tekanan publik atau sorotan media.

Program MBG adalah warisan kebijakan yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan, terutama dalam mewujudkan cita-cita Generasi Emas 2045. Maka, keberhasilannya tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak nasi dan lauk dibagikan, melainkan dari seberapa dalam dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, kemajuan pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat rentan.

Presiden Prabowo telah memulai langkah besar. Kini, tanggung jawab kita bersama adalah memastikan setiap suap yang diberikan melalui program MBG menjadi pondasi bagi masa depan bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk itu, evaluasi menyeluruh dan inovasi tanpa henti adalah kunci utama menuju keberhasilan program ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

*)Penulis merupakan mahasiswa asal Jakarta

Oleh: Arifah Winarni *)

Pemerintah Indonesia terus mempertegas komitmennya dalam membangun kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu terobosan paling strategis dan berdampak luas adalah pembangunan rumah subsidi bagi kelompok pengabdi bangsa: tenaga kesehatan (nakes), guru, nelayan, dan juga petani. Di tengah tingginya angka backlog perumahan nasional, langkah ini menjadi bukti konkret bahwa negara hadir untuk memperbaiki kualitas hidup yang menjadi fondasi kesejahteraan bangsa.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa sebanyak 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk guru, dan 30.000 unit rumah subsidi telah disiapkan untuk nakes. Program ini tidak berhenti di sana—pemerintah juga mulai merancang alokasi untuk petani, mengingat peran sentral dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Petani pun harus memperoleh hak yang sama untuk memiliki rumah layak huni.

Bagi guru, program ini sudah mulai berjalan, dengan proyek pertama yang diluncurkan di Bogor sejak pekan lalu. Usai Lebaran, giliran nakes, nelayan, dan selanjutnya petani yang akan mendapatkan rumah subsidi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi di lini terdepan kehidupan masyarakat. Ara menegaskan bahwa program ini merupakan perwujudan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh elemen penting bangsa memiliki akses terhadap hunian yang manusiawi.

Dukungan untuk program ini datang dari banyak pihak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan SDM. Ia mengungkap bahwa lebih dari 438.000 guru di Indonesia belum memiliki rumah. Ia berharap, lewat program ini, para guru dapat hidup lebih sejahtera dan mengajar dengan lebih optimal.

Dari sisi pendataan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pihaknya memadukan data administrasi dari kementerian terkait dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar alokasi rumah subsidi ini benar-benar tepat sasaran. Hal ini penting, mengingat transparansi dan akurasi data menjadi kunci keberhasilan program skala besar seperti ini.

Penyaluran pembiayaan untuk program ini dikawal oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga agar rumah subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Heru menyatakan bahwa sistem pengawasan akan diperkuat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menilai program ini sebagai bentuk nyata kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia menyatakan optimisme bahwa pada 2025, BTN dapat menyalurkan pembiayaan program tersebut.

Kelompok seperti nelayan, petani, guru, dan nakes menjadi prioritas karena mereka adalah pengabdi negara dalam bentuk paling nyata. Guru membentuk karakter bangsa, nakes menyelamatkan nyawa, nelayan menjaga dapur rakyat tetap hidup, dan petani adalah tulang punggung kedaulatan pangan. Memberi mereka rumah bukanlah bentuk belas kasih, melainkan penghormatan dan keadilan sosial yang selama ini tertunda.

Dari sisi ekonomi makro, pembangunan puluhan ribu unit rumah ini akan menggerakkan berbagai sektor sekaligus. Sektor konstruksi akan mengalami lonjakan permintaan terhadap material bangunan seperti semen, besi, bata, dan kayu, yang otomatis membuka peluang bagi produsen lokal. Di sisi tenaga kerja, proyek ini diprediksi menciptakan ribuan lapangan kerja baru, mulai dari tukang bangunan, pengangkut material, hingga jasa konstruksi kecil di daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan juga akan meningkat, seperti usaha makanan, warung kelontong, dan transportasi lokal.

Tak kalah penting, program ini turut memperkuat ekonomi rakyat dengan mendorong daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi penerima utama. Kepemilikan rumah yang layak memberikan kepastian hidup dan memungkinkan alokasi pendapatan untuk kebutuhan produktif lainnya. Selain itu, rumah juga dapat menjadi aset jangka panjang dan agunan yang meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan mikro. Tentu saja, tantangan tetap ada. Di antaranya adalah kepastian legalitas lahan, integrasi data lintas sektor, serta pengawasan dalam proses seleksi penerima. Namun, dengan dukungan dan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, serta masyarakat sipil, berbagai tantangan tersebut sangat mungkin untuk diatasi secara bertahap dan terukur.

Rumah bukan sekadar bangunan, tapi simbol stabilitas, martabat, dan masa depan. Melalui program ini, negara tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun kepercayaan dan harapan. Inilah bentuk pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat—bukan dengan retorika, melainkan dengan tindakan nyata. Pemerintah telah memulai langkah besar ini. Kini saatnya kita bersama-sama mengawal agar program rumah untuk nelayan, petani guru, dan nakes, benar-benar sampai ke tangan mereka yang layak. Karena sejatinya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

*) Penulis merupakan pemerhati ekonomi

Oleh : Deka Prawira )*

Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menaikkan tarif impor hingga 32% untuk barang-barang dari Indonesia tentu bukan kabar yang menyenangkan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka mengakui bahwa kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak berat, terutama bagi sektor padat karya seperti industri tekstil, garmen, sepatu, dan furnitur. Namun, alih-alih panik, Presiden Prabowo mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayai kekuatan bangsa sendiri dalam menghadapi badai ekonomi global ini.

Menurut Presiden Prabowo, setiap negara tentu memiliki hak untuk menjaga kepentingan nasionalnya, termasuk Amerika Serikat. Jika kebijakan tarif yang mereka ambil memiliki dasar yang masuk akal, maka Indonesia tidak perlu bereaksi secara emosional. Prabowo menyebutkan bahwa tindakan Trump sejatinya dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika—sebuah tanggung jawab yang memang wajar diemban oleh setiap pemimpin negara. Dalam pandangannya, Indonesia pun harus melakukan hal yang sama: fokus melindungi dan membangun kekuatan rakyat sendiri.

Tidak berhenti pada sikap pasif, Presiden Prabowo menyiapkan sejumlah strategi konkret untuk menyikapi tantangan ini. Ia menyebut perlunya keberanian untuk mencari pasar-pasar baru di luar ketergantungan tradisional terhadap ekonomi Amerika. Ia secara kritis menyinggung bagaimana selama ini Indonesia terlalu patuh pada model ekonomi global yang didikte oleh Barat, termasuk sistem pasar bebas dan globalisasi yang telah lama menjadi panduan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kini saatnya Indonesia menjadi lebih dewasa dan berani mengubah arah, sejalan dengan negara-negara lain seperti Eropa, Asia, dan Australia yang juga mulai menyesuaikan diri dengan perubahan situasi global.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa sejak lama ia telah menyerukan pentingnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Ia menyatakan bahwa tidak ada satu pun negara yang akan menolong kita jika krisis benar-benar datang. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan memperkuat kemampuan sendiri, membangun kemandirian ekonomi nasional, dan mengurangi ketergantungan pada negara asing.

Pernyataan Prabowo ini diamini oleh Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF). Menurutnya, respons pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo tergolong cerdas dan sistematis. Ia menyebut langkah pemerintah di sektor energi yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Kebijakan seperti peningkatan produksi migas, penyederhanaan perizinan, dan percepatan hilirisasi sumber daya mineral dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang terstruktur.

ARF juga menyebut bahwa pemerintah tengah membentuk tim negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat sebagai langkah diplomatik yang tepat. Namun, menurutnya, kekuatan jangka panjang Indonesia akan lebih ditentukan oleh penguatan cadangan devisa dan ketahanan sektor industri nasional. Salah satu kebijakan yang menurut ARF sangat efektif adalah kewajiban menyimpan devisa ekspor minerba di perbankan nasional selama satu tahun. Kebijakan ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi terhadap tekanan eksternal.

Pelemahan rupiah memang menjadi kekhawatiran publik, apalagi di tengah kondisi global yang tidak menentu. Namun, menurut Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, situasi saat ini sangat berbeda dengan krisis tahun 1998. Indonesia, kata Solikin, kini jauh lebih tangguh. Cadangan devisa yang tinggi—mencapai US$154,5 miliar per Februari 2025—dan regulasi yang lebih prudent menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional yang signifikan.

Selain itu, Indonesia kini memiliki sistem deteksi dini terhadap krisis dan koordinasi lintas sektor yang kuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Solikin menyatakan bahwa indikator makroekonomi juga menunjukkan arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,02%, lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Dengan kondisi tersebut, ia meyakini pelemahan rupiah bersifat sementara dan akan pulih seiring membaiknya pasar.

Pemerintah juga terus memperkuat sektor domestik melalui program hilirisasi industri dan diversifikasi pasar ekspor. Strategi ini merupakan jawaban konkret terhadap dampak kebijakan tarif Trump dan potensi gejolak ekonomi global lainnya. Dengan memproduksi barang jadi dari sumber daya alam sendiri, Indonesia bukan hanya menaikkan nilai tambah ekspor tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Menghadapi tantangan global seperti kebijakan proteksionis Trump dan fluktuasi nilai tukar, pemerintah menunjukkan bahwa respons yang dibutuhkan bukanlah kepanikan, melainkan ketenangan, keberanian, dan keteguhan arah kebijakan. Pesan dari Presiden Prabowo agar masyarakat tidak kecewa dan tetap percaya pada kemampuan bangsa sendiri menjadi penegas semangat untuk menghadapi krisis dengan kepala tegak.

Langkah-langkah konkret yang telah dan sedang dijalankan—mulai dari diplomasi perdagangan, penguatan sektor energi, sampai kebijakan moneter yang antisipatif—semua menunjuk pada satu arah: Indonesia yang mandiri dan tangguh. Dengan tekad dan kebijakan yang terstruktur, bangsa ini siap menghadapi tantangan dari manapun datangnya—baik dari tarif Trump maupun gejolak global yang akan datang.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh: Vivid Erika*)

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mengukir tonggak penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat, khususnya dalam sektor perumahan. Melalui program rumah subsidi yang saat ini tengah digulirkan secara masif, negara hadir lebih dekat dan konkret dalam menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan dari akses hunian yang layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan ribuan rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), guru, dan nelayan. Menurutnya, program ini telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah lembaga keuangan strategis, termasuk Bank Indonesia.

Secara rinci, sebanyak 30.000 unit rumah subsidi akan dialokasikan untuk tenaga kesehatan, terdiri atas 20.000 pagi petani, bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah di berbagai daerah pesisir, 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat lainnya. Sebanyak 20.000 rumah juga disiapkan bagi para guru.
Langkah ini bukan semata-mata soal angka, melainkan komitmen sosial-politik yang berpihak pada kelompok yang selama ini menjadi pilar pembangunan, namun justru sering terabaikan. Guru dan tenaga kesehatan adalah tulang punggung pelayanan publik di garis depan, sementara nelayan merupakan penjaga kedaulatan pangan laut kita. Menyediakan tempat tinggal yang layak adalah bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa mereka.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti turut mengapresiasi program ini karena kualitas guru adalah kunci pembangunan SDM Indonesia. Sebanyak 438.816 guru di Indonesia masih belum memiliki rumah. Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan mereka agar dapat mengajar dengan lebih baik.

Menteri PKP Ara juga menyampaikan bahwa pembangunan rumah guru telah dimulai sejak pekan lalu di Bogor, dan pasca-Lebaran nanti giliran rumah untuk nakes dan nelayan yang akan segera dikerjakan. Tidak berhenti di sana, pemerintah bahkan merancang alokasi khusus sebanyak 1.000 rumah subsidi untuk para pekerja media atau wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap peran penting media sebagai pilar keempat demokrasi. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Ara menuturkan bahwa pertemuan dengan komunitas wartawan akan segera dilakukan untuk membahas lebih lanjut realisasi program tersebut.

Yang membedakan program perumahan saat ini dengan yang sebelumnya adalah dukungan lintas sektor yang solid. Bank Indonesia, misalnya, turut ambil bagian melalui kebijakan relaksasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), sehingga pembiayaan perumahan subsidi bisa digulirkan secara lebih fleksibel dan massif. Ara menjelaskan bahwa dukungan dari Gubernur BI, Wakil Ketua DPR RI Dasco, serta Presiden Prabowo sendiri merupakan bagian dari konsolidasi nasional dalam menyukseskan pembangunan perumahan untuk rakyat.

Adapun penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dilakukan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Keduanya telah berpengalaman dan memiliki rekam jejak dalam mendukung akses perumahan rakyat.
Kehadiran program ini tentu saja memiliki dampak yang luas dan strategis. Pertama, dari aspek sosial, program ini dapat memperbaiki kualitas hidup kelompok masyarakat rentan. Tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dari sisi psikologis dan produktivitas. Masyarakat yang tinggal di hunian yang layak cenderung lebih sehat, stabil, dan berdaya.
Kedua, dari sisi ekonomi, pembangunan rumah subsidi secara massal mendorong pertumbuhan sektor properti, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan industri turunan seperti semen, baja ringan, furniture, serta jasa konstruksi, yang menjadi instrumen pemulihan ekonomi nasional yang sangat efektif. Ketiga, secara politik, program ini memperkuat legitimasi pemerintah karena menjawab kebutuhan nyata rakyat. Kepercayaan publik terhadap negara dibangun melalui kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, dan hunian layak adalah salah satu kebutuhan paling mendasar.

Tentu, dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah tetap harus mengantisipasi beberapa tantangan. Salah satunya adalah persoalan pendataan calon penerima yang tepat sasaran. Integritas data dan kolaborasi dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar rumah subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Selain itu, tantangan dalam hal pembiayaan juga harus disikapi dengan kebijakan jangka panjang yang memperhatikan keberlanjutan fiskal. Relaksasi kebijakan BI sudah merupakan langkah awal yang progresif, namun skema pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan tetap perlu dirancang agar program ini dapat diperluas ke sektor-sektor lain seperti petani, buruh pabrik, serta pelaku UMKM.

Di tengah kondisi sosial-ekonomi yang masih penuh ketidakpastian, kebijakan ini menjadi angin segar yang menguatkan optimisme publik. Pemerintah bukan hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjamin hak dasar rakyatnya.

Program ribuan rumah subsidi bagi guru, nakes, dan nelayan adalah perwujudan nyata dari keberpihakan negara kepada rakyat. Dengan dukungan lintas sektor, sinergi antarlembaga, dan kolaborasi dengan masyarakat, program ini diyakini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan masa depan.

Karena sejatinya, membangun rumah untuk rakyat bukan hanya soal dinding dan atap—tapi soal menghadirkan keadilan dan kemanusiaan dalam wujud yang paling konkret. Dan itulah esensi utama dari pemerintahan yang bekerja untuk semua.

*) Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak masyarakat tetap tenang dalam menyikapi kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Kebijakan Trump yang menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dinilai Prabowo sebagai langkah yang wajar dalam rangka melindungi kepentingan nasional masing-masing.

“Kalau memang permintaan mereka masuk akal dan punya dasar, ya kita hormati. Itu prinsip resiprokal,” ujar Prabowo.

Ia mengakui bahwa kenaikan tarif impor AS yang mencapai 32% memberi dampak berat, terutama bagi industri padat karya seperti tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur. Namun, ia menekankan pentingnya mencari jalan keluar bersama, termasuk dengan membuka pasar-pasar baru.

“Kita akan cari jalan keluar, kita harus berani mencari pasar baru. Kita terlalu manja juga, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung pentingnya kematangan dalam melihat perubahan situasi global. “Sekarang kita harus bangun, harus dewasa… situasi berubah.”

Ia pun mengingatkan bahwa sejak lama dirinya telah mendorong kemandirian nasional.

“Itu yang sudah saya ingatkan bertahun-tahun… Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri… suatu saat nobody is going to help us.” Ungkap Kepala Negara.

Di sisi lain, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, menegaskan bahwa situasi ekonomi saat ini sangat berbeda dibanding krisis 1998.

“Ekonomi kita sekarang lebih resisten terhadap guncangan global,” jelasnya.
Ia menjabarkan bahwa Indonesia kini memiliki cadangan devisa kuat senilai US$154,5 miliar per Februari 2025, pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,02%, dan koordinasi lintas sektor yang baik lewat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Pasar akan membaik. Yang terpenting adalah tetap menjaga kepercayaan dan stabilitas,” tegas Solikin.

Pemerintah pun terus mendorong hilirisasi, memperkuat sektor domestik, serta memperluas pasar ekspor untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

MAJALENGKA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri panen raya di Desa Gandawesi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada Senin (7/4/2025).

Kehadiran tersebut menjadi simbol konkret dukungan pemerintah terhadap pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan.

Didampingi jajaran pejabat tinggi, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman,

Bukan hanya itu, pejabat tinggi lain seperti Kepala Bapanas Arief Prasetyo, Presiden Prabowo turun langsung ke sawah, berdialog hangat dengan petani, dan mengoperasikan mesin panen modern combine harvester.

Presiden Prabowo juga meninjau langsung proses penimbangan gabah, memberi ruang kepada petani menyampaikan aspirasi terkait harga jual, ketersediaan pupuk, dan kelanjutan program ketahanan pangan nasional.

Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pangan merupakan penentu utama kekuatan bangsa.

“Saya minta kita bekerja lebih keras lagi, supaya rakyat kita bisa menikmati protein dengan harga yang wajar. Dalam satu tahun, insyaallah kita bisa mencapainya,” ujar Presiden.

Presiden juga memberikan penghormatan kepada para petani sebagai ujung tombak kedaulatan bangsa.

“Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, dan tanpa pangan tidak ada NKRI,” tegasnya.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyebut kedatangan Presiden Prabowo sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

“Kehadiran Pak Presiden di Majalengka menjadi bukti bahwa pemerintah sangat peduli terhadap sektor pertanian, dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia menambahkan, panen raya tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan Majalengka sebagai lumbung padi Jawa Barat.

Ia juga menyebut sejumlah program seperti bantuan bantuan alat dan mesin pertanian, stabilitas harga, dan akses pasar menjadi kunci percepatan transformasi pertanian modern.

Eman berharap, kehadiran Presiden Prabowo tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui program maupun kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan optimisme pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Puncak panen raya ini semakin memperkuat optimisme pemerintah bahwa Indonesia akan swasembada pangan, khususnya beras,” ucapnya.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa panen raya di Majalengka tersebut menandai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Ia menyebut, puncak panen seperti ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia bisa mandiri dalam hal beras.

Pemerintah melalui panen raya ini menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memperkuat peran petani sebagai pilar utama pembangunan negeri. (*)