Monthly Archives: April 2025

Oleh : Deka Prawira )*

Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto memimpin langsung panen raya nasional di Desa Gandawesi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025). Di tengah hamparan padi yang menguning dan siap panen, Prabowo tidak hanya hadir sebagai simbol negara, tetapi juga menunjukkan keterlibatan aktif dengan mengoperasikan combine harvester. Aksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

Dalam agenda panen raya serentak yang berlangsung di 14 provinsi, Kepala Negara menunjukkan optimisme tinggi terhadap masa depan pangan Indonesia. Ia memandang bahwa bangsa ini memiliki semua prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian pangan, mulai dari lahan yang luas, iklim yang mendukung, hingga semangat juang petani yang tidak pernah padam.

Optimisme tersebut berpijak pada keyakinan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab petani, melainkan agenda strategis negara yang harus digerakkan secara menyeluruh dan sistematis.

Setelah turut memanen padi bersama petani, Prabowo meninjau langsung proses penimbangan gabah kering hasil panen. Ia mendengarkan aspirasi petani mengenai tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

Beberapa aspirasi dari para petani yakni mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, fluktuasi harga jual gabah, hingga akses terhadap pasar yang belum merata. Prabowo menegaskan bahwa suara petani akan menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan pangan ke depan. Ia menginginkan agar negara hadir secara konkret, bukan sekadar memberikan janji, tetapi memastikan semua kebutuhan petani terpenuhi secara adil dan merata.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa panen raya tersebut merupakan indikator keberhasilan dari berbagai program pemerintah dalam menjaga stabilitas produksi beras nasional.

Zulhas melihat puncak panen seperti di Majalengka sebagai sinyal positif bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju swasembada. Menurutnya, keberhasilan panen bukan hanya milik sektor pertanian, melainkan juga buah dari sinergi antara berbagai kementerian, lembaga, dan pihak swasta yang terus didorong untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Zulkifli menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak cukup hanya mengandalkan hasil panen, tetapi juga memerlukan intervensi kebijakan yang berpihak kepada petani. Dukungan terhadap harga jual yang stabil, distribusi pupuk yang merata, dan ketersediaan alat mesin pertanian modern menjadi tiga elemen kunci dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ia meyakini bahwa melalui perbaikan sistem distribusi dan logistik pangan, Indonesia akan mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus bergantung pada impor dari negara lain.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo di tengah para petani menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Majalengka. Menurutnya, kehadiran langsung Kepala Negara di tengah kegiatan panen raya menunjukkan perhatian nyata dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah lumbung pangan.

Ia menyebut bahwa Majalengka memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi beras di Jawa Barat, dan kehadiran Prabowo dapat menjadi pemicu semangat baru bagi petani lokal untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Eman juga menilai bahwa agenda panen raya nasional tidak hanya berdampak terhadap produksi pangan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk menata kembali ekosistem pertanian daerah.

Dia berharap agar kebijakan yang lahir dari pusat mampu menembus hingga ke akar rumput, memberikan akses teknologi, pembiayaan, serta jaminan pasar bagi petani. Dalam pandangannya, transformasi pertanian modern adalah kunci agar para petani tidak lagi tertinggal, dan sektor pertanian mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi pelakunya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan tinggi kepada para petani yang disebutnya sebagai garda terdepan penjaga eksistensi negara. Ia menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah urat nadi kedaulatan bangsa.

Tanpa produksi pangan yang kuat dan berkelanjutan, Indonesia akan selalu rentan terhadap tekanan eksternal. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja keras seluruh pihak untuk menjamin ketersediaan pangan dan gizi masyarakat.

Kepala Negara juga menargetkan agar dalam waktu satu tahun ke depan, masyarakat bisa mengakses protein hewani dengan harga terjangkau sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup.

Presiden RI menyampaikan komitmennya untuk mempercepat transformasi pertanian Indonesia melalui teknologi modern, penggunaan alat mesin pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini.

Menurutnya, era pertanian tradisional harus bertransisi menuju pertanian cerdas yang efisien, produktif, dan berorientasi pasar. Ia meyakini bahwa melalui strategi tersebut, Indonesia akan mampu mencetak sejarah baru dalam ketahanan pangan dan keluar dari bayang-bayang ketergantungan impor.

Langkah Presiden Prabowo dalam memimpin panen raya nasional bukan hanya sebatas kegiatan seremonial, melainkan representasi dari visi besar membangun Indonesia yang berdaulat dalam urusan pangan.

Dari sawah di Majalengka hingga ladang-ladang di berbagai pelosok negeri, semangat swasembada terus digelorakan. Dengan kepemimpinan yang berani, kebijakan yang berpihak kepada petani, serta dukungan dari seluruh elemen bangsa, impian menuju Indonesia swasembada pangan bukan lagi sekadar harapan, tetapi cita-cita yang mulai nyata terbentang di depan mata. (*)

)* Penulis adalah Pengamat kebijakan publik

Oleh : Raditya Akbar)*

Puncak panen raya nasional di Majalengka menegaskan semangat baru dalam perjuangan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Momentum ini bukan hanya seremonial panen semata, tetapi menjadi simbol nyata bagaimana kolaborasi antara negara, pemerintah daerah, dan para petani bergerak menuju kemandirian sektor pangan nasional.

Presiden RI kedelapan Prabowo Subianto hadir langsung di Desa Gandawesi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada Senin (7/4/2025), memimpin langsung panen raya serentak di 14 provinsi dari pusat lokasi di Majalengka.

Kehadiran Prabowo Subianto di tengah hamparan sawah Majalengka mengirimkan pesan penting bahwa pemerintah tidak hanya sekadar menargetkan produksi, tetapi juga memberikan perhatian penuh terhadap petani sebagai aktor utama dalam sistem pangan nasional.

Tidak hanya menyapa, namun Kepala Negara juga turut mengoperasikan combine harvester, menyaksikan proses penimbangan gabah kering panen, dan berdialog langsung dengan petani. Dalam percakapan tersebut, para petani menyampaikan harapan serta tantangan yang mereka hadapi, mulai dari harga gabah yang fluktuatif hingga keterbatasan pupuk subsidi yang perlu solusi cepat.

Di tengah tantangan global yang masih menghantui sektor pangan dunia, Indonesia menunjukkan ketegasan untuk membangun ketahanan pangan dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai bahwa puncak panen raya tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat dalam mewujudkan kemandirian pangan.

Menurutnya, keberhasilan panen raya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah selama ini telah memberikan hasil konkret, terutama dalam menjaga stabilitas produksi dan meningkatkan peran aktif petani.

Zulkifli Hasan menekankan bahwa swasembada pangan tidak hanya berkutat pada angka produksi, tetapi juga menyangkut soal keberpihakan terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa hasil panen petani tidak sia-sia, mulai dari kepastian harga, jaminan pasar, hingga bantuan dalam bentuk alat pertanian modern yang mendukung efisiensi produksi.

Dengan puncak panen raya seperti yang terjadi di Majalengka, kepercayaan diri terhadap kedaulatan pangan semakin menguat, dan mimpi swasembada bukan lagi sekadar narasi politik, tetapi sebuah target yang realistis dan bisa dicapai dalam waktu dekat.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyambut baik kehadiran Presiden Prabowo di wilayahnya. Ia menilai bahwa kehadiran pemimpin negara langsung di sawah rakyat adalah bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk mendengarkan suara petani.

Menurutnya, Majalengka memiliki potensi besar sebagai lumbung padi Jawa Barat dan menjadi pilar penting dalam sistem pangan nasional. Dengan dukungan yang tepat, wilayah tersebut dapat tumbuh menjadi pusat produksi beras strategis yang menopang kebutuhan nasional.

Eman menambahkan bahwa panen raya di Majalengka bukan hanya sekadar kegiatan pertanian, tetapi juga sebuah momentum kebangkitan bagi para petani lokal. Ia berharap agar agenda tersebut membuka lebih banyak akses bantuan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.

Harapan tersebut mencakup percepatan distribusi alat mesin pertanian (alsintan), penyediaan pupuk bersubsidi yang merata, stabilitas harga gabah agar petani tidak merugi, serta keterhubungan langsung antara petani dan pasar untuk memotong rantai distribusi yang panjang.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi secara intensif dengan jajaran kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan acara tersebut. Areal persawahan di Desa Gandawesi, yang menjadi pusat kegiatan panen raya, telah ditinjau langsung sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

Presiden Prabowo dalam arahannya menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan urat nadi dari eksistensi sebuah negara. Ia menegaskan bahwa tanpa pangan, tidak ada negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

Kepala Negara memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para petani sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa. Di tengah situasi global yang penuh gejolak, Indonesia tidak boleh tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.

Prabowo menekankan bahwa seluruh elemen bangsa harus bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional. Ia mendorong optimalisasi teknologi pertanian modern agar produktivitas dapat meningkat tanpa memperluas lahan secara masif. Ia juga menargetkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses kebutuhan pokok seperti protein dan beras dengan harga yang terjangkau dalam waktu dekat.

Dengan hadirnya Presiden secara langsung ke lapangan, ditambah dukungan penuh dari jajaran kementerian dan pemerintah daerah, panen raya di Majalengka menjadi tonggak penting dalam membangun optimisme kolektif menuju swasembada pangan.

Momentum tersebut membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, kepemimpinan yang tegas, serta dukungan terhadap petani sebagai pilar utama produksi pangan, Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam mencukupi kebutuhan pangannya.

Upaya bersama ini bukan hanya tentang menanam dan memanen, melainkan tentang merancang masa depan pangan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Swasembada pangan bukan lagi impian yang jauh di awang-awang, tetapi kenyataan yang sedang dibangun dari sawah-sawah rakyat, seperti yang terjadi di Majalengka saat ini. (*)

)* Penulis adalah pengamat pertanian

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesejahteraan kelompok masyarakat produktif melalui kebijakan rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi masing-masing untuk petani, nelayan, dan buruh.

“Dari kuota 220.000 unit rumah subsidi yang kita siapkan tahun ini, masing-masing profesi seperti petani, buruh, dan nelayan kita alokasikan 20.000 unit. Ini bentuk komitmen negara untuk menjamin kehidupan yang lebih layak bagi para pejuang pangan dan tenaga rakyat,” ujar Ara, sapaan akrab Menteri PKP.

Kebijakan ini merupakan bagian dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah. Selain ketiga profesi tersebut, rumah subsidi juga dialokasikan untuk tenaga migran, nakes, hingga wartawan.

Menteri Ara menekankan pentingnya tepat sasaran dalam distribusi bantuan perumahan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk menentukan penerima bantuan berdasarkan tingkat kemampuan belanja individu.

“Kita pastikan tidak ada lagi rumah subsidi yang salah sasaran atau kualitas bangunannya buruk. Kualitas jadi perhatian utama sesuai arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengundang perwakilan organisasi profesi untuk membahas teknis penyaluran, seperti asosiasi nelayan dan serikat buruh.

“Kami ingin memastikan distribusinya transparan, partisipatif, dan menyasar yang benar-benar membutuhkan,” tambah Ara.

Pengamat politik Tatok Sugiarto mengapresiasi langkah ini. Menurutnya, kelompok seperti petani dan nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional.

“Mereka adalah pejuang pangan untuk kelanjutan negeri ini. Pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan, salah satunya melalui tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Rumah-rumah subsidi ini akan dibangun secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan dipantau langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin kualitas dan lokasi yang tepat.

Kebijakan ini juga didukung oleh kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen kini turun menjadi 4 persen, guna mendorong sektor pembiayaan rumah bagi masyarakat.

Langkah ini dinilai menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar berpihak kepada kelompok akar rumput yang selama ini menjadi pilar ekonomi nasional. []

Oleh : Setiawan Widhiyatmoko)*

Pemerintah Indonesia berhasil menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tekanan global yang muncul akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Di saat banyak negara mengalami ketegangan akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia, Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang signifikan melalui berbagai indikator ekonomi yang tetap dalam kondisi sehat dan terkelola dengan baik.

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, menjadi pemicu utama ketidakpastian global. Tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia menimbulkan keresahan di berbagai sektor, terutama perdagangan dan industri ekspor.

Namun demikian, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi yang genting. Kepala Negara menyatakan bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang cukup kuat untuk menghadapi tekanan eksternal, terlebih jika bangsa ini bersatu dan fokus membangun kemandirian ekonomi.

Presiden Prabowo melihat bahwa ketergantungan terhadap kekuatan asing harus dikurangi secara signifikan. Menurutnya, para pendiri bangsa sejak awal telah menekankan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Kepala Negara mengingatkan kembali bahwa Indonesia tidak perlu panik secara berlebihan. Prospek pertanian dan sektor-sektor domestik lainnya masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai fondasi kekuatan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi kebijakan dagang AS, pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah diplomatik dengan membuka ruang negosiasi untuk menyuarakan kepentingan nasional secara adil dan setara.

Lebih jauh, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan perdagangan global tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa meskipun gejolak pasar terjadi akibat kebijakan perdagangan AS, indikator makroekonomi Indonesia tetap dalam kondisi stabil.

Airlangga menjelaskan bahwa probabilitas resesi Indonesia hanya sekitar 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 60 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa ekonomi domestik tidak hanya tangguh, tetapi juga cukup responsif dalam menghadapi dinamika global.

Peringkat daya saing Indonesia di tingkat global juga mencatatkan peningkatan. Berdasarkan laporan IMD, posisi Indonesia melonjak ke peringkat 27 dari 67 negara, sebuah pencapaian signifikan yang mencerminkan efisiensi sektor bisnis dan performa ekonomi yang membaik. Pemerintah terus memperkuat daya saing melalui berbagai program reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi.

Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan dagang Amerika Serikat melalui US Trade Representative (USTR). Dalam proses negosiasi tersebut, Indonesia mengajukan proposal yang mencakup penyesuaian tarif impor, pengenaan PPN atas produk-produk Amerika, serta peningkatan impor terhadap komoditas tertentu seperti gandum, kapas, dan produk minyak dan gas. Strategi ini diambil guna menyeimbangkan neraca perdagangan dan memperkecil defisit yang kini mencapai 18 miliar dolar AS.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa ketergantungan ekspor Indonesia terhadap Amerika Serikat relatif kecil. Hanya sekitar 10 persen dari total ekspor nasional yang mengarah ke AS, sementara kontribusi ekspor terhadap PDB pun hanya mencapai 23,8 persen.

Hal ini menjadi penanda bahwa ekonomi Indonesia masih didominasi oleh kekuatan pasar domestik, sehingga guncangan dari luar negeri tidak secara langsung mengganggu stabilitas secara menyeluruh.

Luhut menekankan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi dan evaluasi yang mendalam terhadap potensi dampak kebijakan tarif dari AS. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi aman selama semua pemangku kepentingan menjaga kekompakan dan bekerja sama secara sinergis.

Ketua DEN tersebut juga mengingatkan bahwa dalam masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19, Indonesia terbukti mampu keluar dari tekanan global dengan lebih cepat dibanding banyak negara lain. Pengalaman tersebut menjadi landasan optimisme dalam menghadapi tantangan yang sedang berlangsung.

Lebih lanjut, Luhut menilai bahwa depresiasi rupiah yang terjadi saat ini belum melampaui ambang batas yang membahayakan. Nilai tukar rupiah yang melemah justru dapat membantu menyeimbangkan beban tarif tinggi karena meningkatkan daya saing ekspor. Pemerintah juga telah merespons dengan cepat melalui serangkaian kebijakan deregulasi dan reformasi struktural, yang dinilai mampu mengimbangi dampak kebijakan Trump.

Ketahanan ekonomi Indonesia bukan semata-mata hasil respons jangka pendek, tetapi juga merupakan buah dari konsistensi reformasi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berfokus pada penguatan fondasi ekonomi melalui industrialisasi berbasis sumber daya nasional, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor pertanian dan energi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meski kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat menimbulkan dampak global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan sinyal positif. Kombinasi strategi diplomatik, kekuatan pasar domestik, dan efektivitas kebijakan fiskal telah menciptakan stabilitas yang memungkinkan Indonesia bertahan dan bahkan berkembang di tengah badai ketidakpastian global.

Pemerintah menunjukkan kesiapannya dalam menjaga momentum pertumbuhan, sekaligus membuktikan bahwa ekonomi nasional memiliki daya tahan menghadapi tekanan eksternal yang terus berkembang. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Instutute

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan keadilan ruang tinggal melalui program rumah subsidi untuk para pahlawan tanpa tanda jasa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, serta ribuan unit lainnya untuk guru.

“Tenaga kesehatan dan guru adalah ujung tombak pembangunan manusia. Presiden Prabowo memberi arahan tegas agar mereka diprioritaskan mendapat rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan bahwa selain 30.000 unit untuk nakes. Kuota tersebut merupakan bagian dari target total 220.000 rumah subsidi nasional dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Dari kuota 220.000 unit rumah subsidi yang kita siapkan tahun ini, masing-masing profesi seperti petani, buruh, dan nelayan kita alokasikan 20.000 unit. Ini bentuk komitmen negara untuk menjamin kehidupan yang lebih layak bagi para pejuang pangan dan tenaga rakyat,” imbuhnya.

Menurut Ara—sapaan akrabnya—pemerintah tak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan ketepatan sasaran. Untuk itu, pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kualitas bangunan, serta menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas, yang belum setahun sudah bocor, retak-retak. Kita pastikan kualitas dan lokasi sesuai, berdasarkan data desil pendapatan yang dimiliki BPS,” tegasnya.

Langkah ini pun mendapat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, yang menurut Ara telah memberikan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen untuk perumahan subsidi dan komersial. Kebijakan tersebut diharapkan mempermudah perbankan dan pengembang untuk menyalurkan KPR subsidi kepada tenaga pendidik dan tenaga medis di seluruh Indonesia.

Maruarar juga menekankan pentingnya dialog dengan masing-masing organisasi profesi, seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan asosiasi guru, untuk merumuskan distribusi program ini secara adil dan transparan.

“Rumah yang layak bukan sekadar tempat tinggal, tapi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat melayani,” pungkasnya.

Pengamat politik Tatok Sugiarto mengapresiasi langkah ini. Menurutnya, kelompok seperti petani dan nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional.

“Mereka adalah pejuang pangan untuk kelanjutan negeri ini. Pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan, salah satunya melalui tempat tinggal yang layak,” ujarnya. []

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut positif komitmen Prancis dalam meningkatkan kerja sama strategis dengan Indonesia di berbagai bidang. Menurut Prabowo, kemitraan erat antara Indonesia dan Prancis akan memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan kemakmuran global.

“Indonesia menyambut baik komitmen Prancis untuk meningkatkan kemitraan bilateral yang kokoh dan visioner,” ungkap Prabowo melalui akun resmi X miliknya, Sabtu (5/4).

Prabowo menjelaskan bahwa kerja sama Indonesia–Prancis tidak hanya berdampak pada kepentingan nasional masing-masing, namun juga memberikan kontribusi penting terhadap stabilitas kawasan dan dunia. Dalam diskusinya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dalam diskusi dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, kami sepakat untuk terus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Ia juga mengajak kedua negara untuk memperkuat sinergi. “Mari kita perkuat sinergi dan membangun masa depan untuk kemajuan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Macron juga menyampaikan hal senada melalui akun X-nya. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral melalui proyek-proyek ambisius dan berwawasan ke depan. “Saya baru saja berbicara dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan,” ujar Macron.

Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada akhir Mei 2025 akan menjadi momentum penting untuk merealisasikan pendekatan strategis ini. “Kita bertekad untuk mempererat kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya, serta mengembangkan pertukaran akademik kita,” ucap Macron.

Lebih lanjut, Macron menjelaskan bahwa Prancis dan Uni Eropa ingin membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia, khususnya dengan memperkuat rantai nilai di sektor logam kritis dan mendukung transisi energi ramah lingkungan. Ia juga menegaskan komitmen bersama Indonesia untuk mendorong perdamaian global, termasuk stabilitas di Timur Tengah dan penyelesaian konflik di Ukraina.

“Kami akan bekerja sama dalam persiapan konferensi tentang Gaza yang akan diadakan pada bulan Juni,” katanya. “Perdamaian dibangun melalui kemitraan yang kuat, perdagangan yang terbuka, dan visi bersama,” tegas Macron.

Kesepakatan antara kedua pemimpin ini mempertegas arah baru hubungan strategis Indonesia–Prancis yang tak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga pada peran aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang damai dan berkelanjutan.

Jakarta – Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis semakin erat dengan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, investasi, pertahanan, dan transisi energi. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun media sosial X pada Jumat (4/4).

Dalam pernyataannya, Macron menyebut bahwa dirinya dan Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, sepakat menjalin kemitraan dalam proyek-proyek yang ambisius dan berorientasi pada masa depan. “Kami berkomitmen mempererat kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, serta memperluas pertukaran akademik,” tulis Macron.

Macron juga mengungkapkan bahwa pendekatan baru dalam hubungan bilateral ini akan ditindaklanjuti melalui kunjungan kenegaraan ke Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei 2025. Kunjungan ini akan menjadi momentum penting untuk memperdalam kerja sama strategis kedua negara.

Salah satu fokus utama dalam kemitraan ini adalah pembangunan rantai pasok yang tangguh di sektor logam kritis serta penguatan transisi energi ramah lingkungan. “Prancis dan Uni Eropa ingin membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi dan teknologi, Macron menekankan pentingnya kerja sama dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global. Ia menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki tekad bersama untuk mendukung penyelesaian konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah dan Ukraina.

“Kami juga akan bekerja sama dalam mempersiapkan konferensi mengenai Gaza yang akan digelar pada Juni mendatang,” tambah Macron.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia dan Prancis tengah membangun kemitraan strategis yang tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab global dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik.

Kesepakatan antara Indonesia dan Prancis ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, yang tidak hanya berfokus pada penguatan perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup kerja sama di bidang pertahanan, pendidikan, energi hijau, dan perdamaian global. Dengan rencana kunjungan kenegaraan Macron ke Indonesia pada Mei 2025, diharapkan kerja sama ini akan semakin konkret dan membawa manfaat strategis bagi kedua belah pihak dalam menghadapi tantangan masa depann

Macron menutup pernyataannya dengan menegaskan arti penting kemitraan kuat dan perdagangan terbuka. “Kemitraan yang kuat, perdagangan yang terbuka, dan visi bersama akan menjadi kunci dalam membangun masa depan,” pungkasnya.

Oleh: Widya Irawan

Indonesia dan Prancis telah sepakat untuk memperkuat kerja sama strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kemakmuran global. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik komitmen Prancis dalam meningkatkan kemitraan bilateral yang kokoh dan visioner. Beliau menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga berperan penting dalam mendukung stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan.

Dalam diskusinya dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat sinergi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi kedua negara.

Presiden Macron menyatakan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo telah sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral melalui sejumlah proyek strategis di berbagai sektor. Beliau menekankan bahwa pendekatan baru ini akan ditindaklanjuti melalui kunjungan kenegaraan ke Indonesia yang dijadwalkan pada akhir Mei 2025. Kerja sama tersebut mencakup bidang pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, serta perluasan pertukaran akademik.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia dengan menciptakan rantai pasok yang tangguh, terutama di sektor logam kritis, serta mendukung transisi energi ramah lingkungan. Selain itu, kedua negara berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian global, termasuk mendukung stabilitas di Timur Tengah dan mendorong diakhirinya agresi Rusia terhadap Ukraina.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama strategis di sektor perdagangan dan investasi dengan Prancis. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah, yang dapat menjadi lokasi strategis bagi investasi Prancis di Indonesia. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan delegasi MEDEF International yang dipimpin oleh Ketua Dewan Bisnis Prancis-Indonesia, Philippe Louis-Dreyfus.

Delegasi tersebut terdiri atas perwakilan perusahaan terkemuka asal Prancis, seperti Eramet, Airbus, Alstom, Ardian, CMA CGM, Veolia, Louis Dreyfus Armateurs, serta RATP Dev. Nilai total perdagangan antara Indonesia dan Prancis pada 2024 mencapai 2,4 miliar dolar AS. Airlangga berharap melalui penguatan perdagangan dan investasi pada berbagai sektor strategis, kerja sama antara kedua negara dapat terus meningkat di masa mendatang.

Selain itu, Airlangga menyampaikan rencana pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dari Indonesia. Kehadiran BPI Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi asing, memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Di bidang pariwisata, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata Indonesia dan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi dan wisata global. Pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) guna meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan industri antara kedua pihak. Dukungan dari sektor swasta Prancis sangat diperlukan untuk mendorong perundingan ini agar segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Philippe Louis-Dreyfus menjelaskan bahwa beberapa delegasi MEDEF International telah bertemu dengan Presiden Prabowo pada Juli 2024 dan terkesan dengan visi serta komitmennya dalam memajukan sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi. Beliau menekankan bahwa visi Presiden Prabowo sangat jelas dan konkret, yakni penguatan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi yang akan terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Selain perusahaan Prancis seperti Eramet dan L’Oreal yang telah beroperasi di Indonesia, Prancis juga memiliki banyak perusahaan menengah yang memiliki keahlian khusus di berbagai sektor strategis, termasuk konstruksi dan infrastruktur, yang ingin melakukan kerja sama dengan mitra di Indonesia. Delegasi MEDEF International juga menyampaikan bahwa sektor mineral kritis dan energi merupakan aspek penting bagi Prancis. Oleh karena itu, terdapat keinginan yang kuat untuk membangun dialog strategis dengan Indonesia mengenai mineral kritis, sejalan dengan upaya serupa Prancis di tingkat global.

Diskusi juga mencakup rencana kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta pada Mei 2025 mendatang. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama bilateral dengan kemungkinan akan diumumkannya sejumlah kesepakatan ekonomi yang strategis bagi kedua negara. Lebih lanjut, delegasi MEDEF International menyoroti rencana kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Hydrogen de France (HDF Energy) dalam pengembangan proyek hidrogen hijau di Pulau Sumba, NTT. Kerja sama itu diharapkan dapat disepakati dalam kunjungan Presiden Macron ke Indonesia mendatang.

Kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis mencerminkan komitmen kedua negara dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran dunia. Dengan memperkuat sinergi dan membangun masa depan bersama, diharapkan hubungan bilateral ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara dan komunitas global secara keseluruhan.

Konsultan Keuangan Publik – Sentra Ekonomi Masyarakat (SEM)

Oleh: Wahyu Gunawan

Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam membangun perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui kerja sama strategis dengan berbagai negara, termasuk Prancis. Dalam upaya memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia secara aktif membuka peluang kemitraan yang tidak hanya menguntungkan secara bilateral, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan dan dunia.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik inisiatif Prancis dalam mempererat kemitraan dengan Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan kedua negara ke depan bukan hanya dilandasi kepentingan masing-masing, tetapi juga menyangkut misi bersama untuk menjaga stabilitas global dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya membangun masa depan bersama dengan semangat sinergi dan kolaborasi yang erat.

Dalam perbincangannya dengan Presiden Emmanuel Macron, kedua kepala negara sepakat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai prioritas utama kerja sama. Menurut Prabowo, visi ini merupakan bagian dari upaya membangun dunia yang lebih sejahtera dan berkeadilan, dengan fokus pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Presiden Macron, melalui pernyataannya, turut menegaskan keseriusan Prancis dalam menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia. Ia menyoroti pentingnya membangun rantai pasok yang tangguh, khususnya di sektor logam kritis dan transisi energi. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Prancis dan Eropa dalam membangun ekonomi masa depan yang lebih hijau dan berdaya saing tinggi. Macron juga menyebut bahwa kerja sama akan semakin diperkuat saat ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada akhir Mei 2025.

Pertemuan mendatang antara kedua kepala negara akan menjadi momen strategis untuk memperluas ruang kerja sama lintas sektor, mulai dari pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, hingga kebudayaan. Tidak hanya membahas hubungan bilateral, keduanya juga menunjukkan kepedulian terhadap isu global seperti perdamaian di Timur Tengah dan penyelesaian konflik di Ukraina melalui rencana penyelenggaraan Konferensi Gaza pada Juni mendatang.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa kunjungan Macron ke Indonesia menjadi bagian penting dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan dengan Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, dibahas sejumlah isu prioritas yang akan menjadi fondasi kerja sama ke depan, termasuk transisi energi, ketahanan pangan, dan transformasi digital.

Sugiono berharap kunjungan Macron nanti tidak hanya menjadi simbol hubungan diplomatik, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang berdampak langsung pada masyarakat kedua negara. Menurutnya, Indonesia dan Prancis memiliki potensi besar untuk menjalin kolaborasi yang lebih dalam di berbagai sektor strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Dukungan terhadap penguatan kerja sama juga datang dari sektor ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia dan Prancis tengah mempererat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Ia menyebut lebih dari 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia siap menjadi tujuan strategis bagi investasi perusahaan Prancis.

Saat menerima delegasi MEDEF International, Airlangga menekankan pentingnya mendorong investasi pada sektor-sektor unggulan Indonesia, seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan manufaktur. Dalam pertemuan tersebut, delegasi yang terdiri dari perusahaan besar seperti Airbus, Alstom, hingga Veolia menyampaikan ketertarikan mereka untuk memperluas bisnis di Indonesia.

Sebagai bagian dari strategi menarik investasi jangka panjang, Airlangga juga memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah sovereign wealth fund baru yang dirancang untuk memperkuat pembiayaan proyek-proyek prioritas nasional. Keberadaan BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator bagi investasi asing, termasuk dari Prancis, dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, Airlangga juga menyinggung rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng, sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Bali sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan wisata kelas dunia. Proyek ini diyakini dapat menarik lebih banyak wisatawan serta meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah.

Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Airlangga menilai bahwa kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa akan jauh lebih kuat jika didukung oleh kesepakatan perdagangan yang komprehensif. Dalam hal ini, peran sektor swasta Prancis sangat dibutuhkan untuk mendorong tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

Sementara itu, Ketua France-Indonesia Business Council, Philippe Louis-Dreyfus, menyampaikan bahwa pelaku usaha Prancis sangat mengapresiasi visi Presiden Prabowo dalam memajukan ekonomi nasional. Menurutnya, arah kebijakan yang tegas dan terukur akan menciptakan iklim investasi yang positif bagi investor asing. Philippe juga menyebut bahwa perusahaan-perusahaan Prancis, baik skala besar maupun menengah, siap menjalin kolaborasi jangka panjang dengan mitra Indonesia.

Sebagai negara dengan sejarah hubungan diplomatik yang panjang, Indonesia dan Prancis kini memasuki babak baru dalam kerja sama ekonomi yang lebih progresif dan berorientasi masa depan. Dengan landasan visi bersama, komitmen kepemimpinan yang kuat, serta keterlibatan aktif sektor swasta, kerja sama ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

*) Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia