Monthly Archives: April 2025

Jakarta – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Sejumlah lembaga penyiaran mengusulkan RUU penyiaran memasukkan aturan mengenai artificial intelligence (AI) dan tetap mengedepankan kebebasan pers.

RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas yang diusulkan oleh Komisi I DPR RI. Hal ini menunjukkan komitmen legislatif untuk menghadirkan undang-undang yang relevan dengan tantangan zaman, terutama terkait dengan kemajuan teknologi digital yang memengaruhi industri penyiaran.

“Perlu kami sampaikan terkait dengan AI. Jadi penting di sini untuk dalam RUU ini untuk bisa memasukkan mengenai AI. Bagaimana kita menyikapi bagaimana kita menghadapi fenomena ini. Contoh yang sudah kami lakukan di TVRI jadi kami diminta untuk melakukan presentasi terhadap dialog presiden dengan petani, saya dengan mudah membuatnya dengan AI,” ujar Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Akhmad Munir, menegaskan pentingnya agar revisi Undang-Undang Penyiaran tetap mengedepankan kebebasan pers. Ia juga berharap RUU penyiaran dapat mengatur model bisnis yang adil dalam persaingan di pasar digital dan global.

“Revisi Undang-Undang Penyiaran harus tetap menjamin penyelenggaraan kebebasan pers sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,” kata Akhmad.

Akhmad menambahkan bahwa Revisi UU Penyiaran diyakini mampu mengatur bisnis yang lebih berkeadilan.

“Undang-Undang Penyiaran nanti diharapkan bisa mengatur model bisnis yang berkeadilan dalam persaingan platform digital global untuk memastikan keberlanjutan industri penyiaran nasional.” ungkapnya

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya regulasi terkait penyebaran konten berita produksi asing, terutama yang dapat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Ia mengharapkan undang-undang ini dapat mendorong inovasi jurnalisme berbasis kecerdasan buatan (AI).

[edRW]

Oleh: Simon Edon (*

Di tengah arus deras informasi digital yang serba cepat dan meluas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatur penyiaran yang bertanggung jawab namun tetap menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI, memunculkan diskursus publik yang cukup dinamis, terutama dari kalangan jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil.

Kekhawatiran sebagian pihak muncul karena ada anggapan bahwa regulasi baru ini bisa berpotensi membatasi ruang gerak jurnalisme investigatif, penyiaran konten digital, serta peran media dalam mengkritisi kekuasaan. Namun, penting untuk menelaah lebih dalam bahwa semangat penyusunan RUU ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk merespons kebutuhan zaman, memperkuat perlindungan hukum di dunia penyiaran, dan menjaga kedaulatan informasi nasional.

Salah satu tokoh yang menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan dalam revisi ini adalah Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Akhmad Munir. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers adalah amanat konstitusi dan telah dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, menurut Munir, revisi RUU Penyiaran harus tetap menjamin penyelenggaraan kebebasan pers, hak berekspresi, serta kemerdekaan berpendapat.

Penting dicatat, Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-108 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2023 versi Reporters Without Borders (RSF). Meski lebih baik dibanding beberapa negara tetangga, posisi ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang perbaikan, khususnya dalam aspek regulasi yang mendukung independensi jurnalis dan perlindungan terhadap kerja jurnalistik yang kritis namun bertanggung jawab. Revisi UU Penyiaran diharapkan tidak menjadi langkah mundur, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat peran media di era digital.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan kebebasan pers tetap terjaga. DPR memahami bahwa salah satu kekhawatiran terbesar insan pers adalah potensi kriminalisasi atas karya jurnalistik, atau adanya pasal-pasal multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi ruang gerak media. Oleh karena itu, Dave menyampaikan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dilakukan secara terbuka dan hati-hati, serta mengedepankan konsultasi publik bersama para pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pers.

Dalam RUU Penyiaran yang beredar di ruang publik, memang terdapat sejumlah pasal yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah ketentuan mengenai pelarangan penayangan jurnalisme investigasi, serta pelibatan aparat negara dalam proses perizinan penyiaran. Namun, melalui proses penyempurnaan, pasal-pasal tersebut akan ditinjau kembali secara komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pers dan demokrasi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi terkait kekhawatiran adanya intervensi terhadap kebebasan media asing. Menurutnya, RUU Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kerja jurnalistik, tetapi lebih kepada memberikan perlindungan terhadap warga negara asing (WNA), termasuk jurnalis asing, yang bekerja di wilayah Indonesia, terutama di daerah yang rawan konflik atau bencana. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf a dalam draft RUU, yang menyebutkan tujuan regulasi adalah untuk “mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.”

Pendekatan ini bukanlah bentuk represi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh entitas yang berada di wilayah yurisdiksinya. Dalam praktik internasional, pengawasan dan perlindungan terhadap jurnalis asing juga dilakukan di banyak negara, termasuk negara-negara demokrasi maju. Kuncinya adalah memastikan koordinasi yang baik antara lembaga negara dan tidak menjadikan regulasi sebagai alat pembungkaman.

Di sisi lain, revisi RUU Penyiaran juga mencoba menjawab tantangan baru dari era digital. Lahirnya berbagai platform Over-The-Top (OTT) seperti YouTube, Netflix, dan TikTok telah menggeser pola konsumsi media masyarakat. Di sinilah pentingnya regulasi baru yang tidak hanya mengatur media konvensional, tetapi juga memberi kepastian hukum terhadap konten digital, terutama dalam hal tanggung jawab penyiaran, sensor, perlindungan anak, serta disinformasi.

Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 215 juta orang, atau sekitar 78,19% dari total populasi. Mayoritas dari mereka mengakses informasi dari media sosial dan platform digital. Tanpa regulasi yang adaptif, ruang digital bisa dengan mudah dipenuhi oleh hoaks, ujaran kebencian, hingga konten provokatif yang tidak terverifikasi.

Maka dari itu, kehadiran RUU Penyiaran yang baru seharusnya tidak hanya dipandang dari kacamata kekhawatiran, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat sistem penyiaran nasional yang lebih bertanggung jawab, seimbang, dan inklusif.

Demokrasi tidak akan tumbuh tanpa kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Namun, kebebasan yang tidak diiringi tanggung jawab juga dapat menimbulkan disinformasi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita dukung proses legislasi ini dengan semangat kritis namun konstruktif.

Negara melalui DPR RI dan pemerintah memiliki itikad baik untuk menghadirkan regulasi yang adil dan visioner. RUU Penyiaran bukan untuk membungkam, tetapi untuk melindungi, membimbing, dan memperkuat peran media sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa. Bersama, kita bisa ciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan demokratis.

(* Penulis merupakan pemerhati lingkungan Urban Catalyst Institute

[edRW]

JAKARTA – Pemerintah terus mengambil langkah antisipatif untuk meredam dampak negatif pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan tren menurun. Tekanan terhadap rupiah disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal, di mana dominasi kebijakan perdagangan proteksionis AS menjadi salah satu pemicu utama.

Direktur Laba Forexindo dan pengamat mata uang, Ibrahim Assuabi, mengatakan perang dagang yang kembali digencarkan oleh Amerika Serikat berdampak langsung terhadap nilai tukar rupiah. Menurutnya, pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait kenaikan tarif impor hingga 32 persen terhadap barang-barang asal Indonesia memperkuat tekanan terhadap kurs domestik.

“Ada kemungkinan besar rupiah menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Ini perlu diwaspadai,” ujar Ibrahim

Sebagai bentuk respons, Ibrahim menyarankan pemerintah Indonesia melakukan tindakan seimbang, yakni dengan menerapkan tarif impor serupa terhadap produk dari AS serta memperluas pasar ekspor ke negara-negara anggota BRICS.

“Bank Indonesia (BI) didorong agar terus melakukan intervensi melalui mekanisme Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) guna menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global,” katanya.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pelemahan rupiah sebagian besar dipicu oleh kebijakan ekonomi dan moneter yang ditempuh oleh AS. Meski begitu, pemerintah menilai bahwa fondasi ekonomi nasional masih cukup kuat untuk menahan guncangan eksternal tersebut.

“Pelemahan nilai tukar rupiah juga diiringi oleh penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang sempat menyentuh level terendah sejak pandemi Covid-19. Namun demikian, kondisi ini tidak mencerminkan krisis seperti tahun 1998,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, menekankan bahwa pelemahan saat ini berlangsung secara bertahap dan masih dalam batas yang terkendali.

“Kondisi saat ini masih jauh dari 1998. Cadangan devisa kita per Februari 2025 sebesar 154,5 miliar dolar AS, jauh lebih kuat dibandingkan era krisis yang hanya sekitar 20 miliar dolar AS,” ujar Solikin.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan optimisme pemerintah bahwa nilai tukar rupiah akan kembali stabil. Fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, dengan didukung oleh cadangan devisa yang kuat, peningkatan nilai ekspor, dan surplus neraca perdagangan.

“Rupiah memang berfluktuasi, tetapi kita punya instrumen kebijakan yang bisa memperkuat posisi. Penempatan devisa hasil ekspor 100 persen di dalam negeri juga memperkuat ketahanan ekonomi kita,” tutur Airlangga.

Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta langkah antisipatif terhadap dinamika global, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Jakarta, Pemerintah Indonesia optimis bahwa tren pelemahan nilai tukar rupiah dapat diatasi melalui berbagai langkah strategis dan koordinasi kebijakan yang efektif. Ketua MPR, Ahmad Muzani, yakin nilai tukar rupiah akan semakin menguat setelah libur lebaran.

“mudah mudahan setelah libur lebaran ini nilai tukar rupiah kembali menguat. Harapan ini sejalan dengan berbagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk menarik banyak investasi dan menjaga fundamental ekonomi nasional tetap kuat,” katanya.

Selain itu, Ahmad Muzani menyoroti fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, ditandai dengan neraca perdagangan yang positif dan cadangan devisa yang memadai.

“Fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” tambahnya.

Bank Indonesia (BI) juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing. Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa Bank Indonesia selalu memantau pasar dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mendukung rupiah. Pihaknya juga menyampaikan optimisme terkait penguatan rupiah di tahun 2025, didukung oleh komitmen tinggi BI dan fundamental ekonomi yang baik.

“Kami selalu memantau pasar dan siap untuk mendukung rupiah,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede menambahkan bahwa penguatan rupiah didorong oleh optimisme pasar keuangan Asia terhadap kebijakan pelonggaran ekonomi di Tiongkok.

“Penguatan mata uang Asia tersebut disebabkan oleh optimisme pasar keuangan Asia terhadap pernyataan pemerintah Tiongkok yang mendukung pelonggaran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Dengan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta dukungan dari faktor eksternal yang positif, diharapkan nilai tukar rupiah dapat kembali menguat dan stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menunjukkan optimisme tinggi dalam menghadapi tren pelemahan rupiah dengan mengedepankan berbagai kebijakan strategis. Koordinasi lintas sektor, mulai dari deregulasi ekspor-impor, penguatan cadangan devisa, hingga optimalisasi devisa hasil ekspor menjadi kunci utama dalam menstabilkan nilai tukar.

Di sisi lain, Bank Indonesia turut memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar melalui langkah-langkah intervensi pasar dan kebijakan moneter yang hati-hati.

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah telah menegaskan bahwa kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir masih berada dalam batas yang wajar dan tidak mencerminkan adanya gangguan terhadap fundamental ekonomi nasional. Penegasan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait depresiasi rupiah yang menembus level Rp16.660 per dolar AS pada akhir Maret 2025. Kondisi ini dipandang masih dalam koridor yang wajar mengingat pasar telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada hari-hari berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini hanya merupakan bagian dari dinamika pasar yang terjadi secara harian. Dijelaskan bahwa sentimen global yang kurang menguntungkan menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar dan pasar saham, bukan karena lemahnya kondisi ekonomi domestik.

Dalam penilaian yang diberikan, ditegaskan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan moneter ketat dari Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve), serta ketidakpastian ekonomi global, memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas pasar keuangan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, dari sisi domestik, fundamental perekonomian Indonesia dianggap tetap kuat, dengan indikator-indikator makroekonomi yang masih menunjukkan arah yang stabil dan prospektif.

Pemerintah juga telah menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak sedang menghadapi krisis ekonomi seperti yang pernah dialami pada tahun 1998. Hal ini dikemukakan oleh pengamat ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, yang menyampaikan bahwa meskipun terdapat pelemahan nilai tukar rupiah, situasinya sangat berbeda dengan krisis moneter tahun 1998. Pada masa krisis 1998, pelemahan rupiah terjadi secara drastis dan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga menyebabkan cadangan devisa negara terkuras habis.

Cadangan devisa Indonesia saat ini cukup untuk menutupi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri selama lebih dari enam bulan, jauh melampaui standar minimum yang ditetapkan oleh IMF sebesar tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas eksternal, termasuk untuk melakukan intervensi apabila diperlukan.

Ditegaskan oleh Ronny bahwa pelemahan rupiah yang berlangsung secara bertahap selama beberapa tahun terakhir telah dilakukan secara terkendali sebagai bagian dari strategi ekonomi jangka menengah. Nilai tukar rupiah memang mengalami pelemahan secara gradual, dari sekitar Rp11.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.000 saat ini. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor dan mendorong investasi asing langsung.

Ronny menjelaskan bahwa nilai tukar yang lebih rendah membuat harga barang ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, keuntungan dari ekspor juga meningkat, sehingga berpotensi mendongkrak penerimaan pajak dari sektor ekspor. Pelemahan rupiah inilah yang membuat biaya investasi di Indonesia menjadi lebih murah bagi investor asing, baik dari sisi harga saham maupun biaya tenaga kerja.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, juga telah menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional dan mekanisme pasar. Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah stabilisasi yang diperlukan untuk menjaga nilai tukar agar tetap terkendali, termasuk melalui intervensi di pasar valuta asing dan penyesuaian suku bunga kebijakan. Upaya tersebut dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas sektor perbankan di Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 1998. Tidak adanya tekanan likuiditas yang berarti dan kuatnya pengawasan terhadap sistem keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Berbagai kebijakan fiskal dan moneter telah dilakukan secara terkoordinasi untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal.

Pemerintah, melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan dari Bank Indonesia, terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fokus diarahkan pada penguatan sektor riil, percepatan investasi, serta optimalisasi ekspor sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi tekanan eksternal dibuktikan melalui cadangan devisa yang kuat, kebijakan fiskal yang disiplin, serta koordinasi yang erat antara otoritas moneter dan fiskal.

Melalui kombinasi antara pengelolaan makroekonomi yang disiplin dan dukungan dari berbagai sektor, pemerintah pastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun terjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik terhadap fluktuasi nilai tukar yang bersifat sementara dan lebih mencerminkan dinamika global. Pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi tetap pada jalur yang benar dan ditujukan untuk menjaga kestabilan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Mendasari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelemahan rupiah saat ini tidak menandakan krisis ekonomi. Sebaliknya, kondisi tersebut justru memperlihatkan bagaimana pemerintah dan otoritas moneter telah belajar dari pengalaman masa lalu dan kini memiliki sistem ekonomi yang lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan global. Oleh karena itu, keyakinan terhadap kekuatan fundamental ekonomi nasional perlu terus dipupuk agar tidak mudah terpengaruh oleh gejolak sesaat yang bersifat eksternal.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Dika Arika

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan cukup berat dalam beberapa waktu terakhir. Tekanan ini membuat kekhawatiran muncul di berbagai kalangan, mulai dari pelaku pasar hingga masyarakat umum. Meskipun demikian, pemerintah tetap menunjukkan sikap optimis dalam merespons gejolak tersebut, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh dan mampu menghadapi tantangan global yang ada.

Pelemahan rupiah saat ini banyak dipengaruhi oleh dinamika global, khususnya kebijakan moneter Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga tinggi. Kebijakan tersebut membuat dolar menjadi instrumen investasi yang lebih menarik, sehingga dana asing cenderung mengalir ke negeri Paman Sam. Situasi ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, melainkan juga oleh berbagai negara berkembang lainnya yang mengalami tekanan serupa terhadap mata uang mereka.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa BI akan terus berada di pasar untuk melakukan intervensi guna menstabilkan nilai tukar rupiah. Intervensi ini dilakukan melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Pemerintah bersama Bank Indonesia merespons kondisi ini dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat cadangan devisa negara melalui peningkatan ekspor dan optimalisasi penerimaan dari sektor pariwisata serta investasi asing. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi tekanan eksternal yang tidak menentu.

Selain itu, langkah stabilisasi nilai tukar juga dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen moneter yang dimiliki Bank Indonesia. Intervensi pasar dilakukan secara aktif, baik di pasar spot, instrumen derivatif domestik, maupun melalui pembelian surat berharga negara. Kebijakan suku bunga juga terus disesuaikan dengan kondisi terkini agar tetap kompetitif serta mampu meredam arus keluar modal.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia masih dalam jalur yang sehat. Sektor riil tetap tumbuh, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, dan belanja pemerintah berjalan dengan efisien. Semua ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak globa

Dari sisi fundamental ekonomi, Indonesia masih menunjukkan performa yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional terus terjaga di kisaran lima persen, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang tetap solid. Neraca perdagangan juga masih mencatatkan surplus dalam beberapa bulan terakhir, menandakan bahwa sektor ekspor tetap tumbuh meski ada tekanan dari sisi global.

Cadangan devisa Indonesia juga berada pada level yang aman, cukup untuk membiayai impor serta utang luar negeri selama berbulan-bulan ke depan. Hal ini menjadi bantalan penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Selain itu, inflasi juga masih berada dalam rentang target, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif terjaga meski tekanan nilai tukar terjadi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan  bahwa fundamental ekonomi di Indonesia berada dalam kondisi kuat. Penguatan ini disebabkan karena keyakinan investor muncul kembali setelah melihat capaian positif bank-bank pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Optimisme pemerintah juga didasarkan pada berbagai indikator lain yang menunjukkan ketahanan ekonomi domestik. Sektor industri, pertanian, dan jasa menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri juga terus terjadi, didorong oleh berbagai kebijakan reformasi struktural yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, pemerintah tetap menyadari bahwa pelemahan rupiah dapat menimbulkan dampak terhadap harga-harga barang impor dan potensi kenaikan inflasi. Oleh karena itu, langkah antisipatif dilakukan melalui penguatan program perlindungan sosial, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.

Ke depan, tantangan yang dihadapi bukan hanya berasal dari dinamika ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga dari situasi geopolitik global dan pergerakan harga komoditas. Oleh karena itu, upaya memperkuat ekonomi domestik menjadi sangat penting. Pemerintah menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, serta penguatan sektor digital dan UMKM sebagai fondasi perekonomian masa depan.

Reformasi struktural akan terus dilanjutkan untuk memperbaiki iklim usaha, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja. Semua ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dan membuatnya lebih adaptif terhadap tekanan global yang kerap kali tidak terduga.

Optimisme pemerintah bukan hanya merupakan bentuk keyakinan, tetapi juga didukung oleh kesiapan kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat. Dengan berbagai upaya tersebut, Indonesia diharapkan mampu melalui periode gejolak ini dengan baik, dan bahkan menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan perbaikan yang lebih mendasar dalam sistem ekonomi nasional.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, langkah yang tepat, konsisten, dan terukur menjadi kunci. Pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, dan terus melangkah maju meskipun berada di tengah tekanan yang cukup kompleks.

)* Pengamat Ekonomi Indonesia

[edRW]

Jakarta – Pemerintah bersama sejumlah instansi terkait telah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2025. Dengan berbagai upaya mitigasi dan rekayasa lalu lintas, diharapkan masyarakat dapat kembali ke kota tujuan dengan aman dan nyaman.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi arus balik.

“Kita terus mengantisipasi arus balik yang diperkirakan berpuncak pada 6 dan 7 April. Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas, dan para pemangku kepentingan lainnya, telah berkoordinasi agar arus balik berjalan lancar,” ujar AHY.

“Berbagai kebijakanpun  telah disiapkan, seperti sistem one way, contraflow, serta aturan ganjil-genap di jalur-jalur utama menuju Jakarta dan kota-kota sekitarnya,” tambahnya.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengurai potensi kemacetan yang biasa terjadi setiap tahunnya pada saat arus balik Lebaran. Dengan adanya koordinasi intensif antar lembaga terkait, diharapkan bisa mengurangi kepadatan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalan-jalan utama.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut memberikan dukungannya dalam memfasilitasi kelancaran arus balik.

“Polri telah menyiapkan berbagai strategi guna mengurai kepadatan lalu lintas, salah satunya adalah pemberian diskon tarif tol untuk mempermudah mobilitas pemudik. Kami juga tengah mempertimbangkan pembebasan tarif di beberapa ruas tol tertentu jika terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan,” kata Jenderal Listyo.

“Penerapan sistem satu arah (one way) dan contraflow juga akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan untuk mengatasi kemacetan,” imbuhnya.

Sedangkan, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menambahkan bahwa penerapan one way lokal dan nasional menjadi kunci kelancaran lalu lintas.

“Saat arus balik, para pemudik biasanya dalam kondisi lelah setelah mudik ke kampung halaman. Untuk itu, Polri menyiapkan langkah-langkah strategis seperti rekayasa contraflow dan one way untuk memastikan kelancaran berlalu lintas,” ungkap Agus.

Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan arus lalu lintas dan melakukan evaluasi secara berkala guna mengurangi potensi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan. Tak hanya itu, pemerintah juga memperkenalkan berbagai langkah teknologi untuk memudahkan pemantauan arus lalu lintas.

“Beberapa aplikasi berbasis peta digital akan memberikan informasi real-time kepada pemudik mengenai kondisi jalan, titik-titik kemacetan, serta alternatif rute yang lebih lancar. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung kelancaran mudik,” tutupnya.

Dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang ada, arus balik Lebaran 2025 dapat berlangsung dengan lancar. Sebagai bagian dari upaya ini, masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi terkini mengenai rekayasa lalu lintas dan mendukung langkah-langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah dan kepolisian.

Oleh: Akbar Bramantyo*

Arus mudik dan balik Lebaran selalu menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam sektor transportasi dan infrastruktur. Namun, tahun 2025 mencatatkan sejarah baru dengan kelancaran arus mudik yang terbaik dalam dua dekade terakhir. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja memastikan kesiapan infrastruktur dan efektivitas rekayasa lalu lintas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai bahwa kelancaran arus mudik tahun ini terjadi di berbagai wilayah, bukan hanya di Pelabuhan Merak. Menurutnya, koordinasi solid antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait memastikan lalu lintas terkelola dengan baik. Infrastruktur yang siap dan pelayanan yang semakin baik menjadi faktor utama dalam menciptakan perjalanan yang lebih lancar dan aman.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran signifikan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah melakukan berbagai upaya peningkatan infrastruktur jalan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur jalan dan efektivitas rekayasa lalu lintas, khususnya sistem one way nasional, menjadi kunci utama keberhasilan ini. Dalam inspeksi lapangannya di jalur vital Pantai Utara (Pantura) Jawa, ia mengamati langsung bahwa arus lalu lintas menuju Jakarta berjalan lancar. Perbaikan signifikan pada jalan nasional berkontribusi besar dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemudik.

Salah satu strategi utama dalam pengelolaan arus mudik dan balik adalah penerapan sistem one way dan contra flow di ruas-ruas tol utama. Kebijakan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan kendaraan di jalan tol dan mempercepat pergerakan arus kendaraan. Di beberapa titik strategis, penerapan ganjil-genap juga membantu mengurangi lonjakan kendaraan yang kembali ke ibu kota pada waktu bersamaan.

Selain rekayasa lalu lintas, kebijakan bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) juga berperan penting dalam mengurai kepadatan arus mudik dan balik. Dengan kebijakan ini, kepadatan kendaraan dapat tersebar lebih merata dalam rentang waktu lebih panjang. Pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk mengatur jadwal perjalanan agar tidak terjadi kepadatan pada puncak arus balik.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga telah menyiapkan langkah antisipatif agar arus balik tetap lancar. Berbagai strategi seperti sistem one way, contra flow, dan aturan ganjil-genap diterapkan di jalur utama menuju Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Dengan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6 dan 7 April, koordinasi terus diperkuat guna memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.

Dukungan teknologi dalam pengelolaan lalu lintas juga menjadi faktor penentu dalam suksesnya arus mudik dan balik tahun ini. Pemerintah telah mengoptimalkan penggunaan teknologi pemantauan lalu lintas berbasis CCTV, analisis data real-time, serta integrasi informasi lalu lintas melalui aplikasi digital. Dengan pemantauan arus lalu lintas secara real-time melalui kamera pengawas dan aplikasi digital, masyarakat dapat memperoleh informasi terkini tentang kondisi jalan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih jalur alternatif guna menghindari kepadatan, sehingga distribusi kendaraan lebih merata.

Pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan informasi lalu lintas resmi dari Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan agar perjalanan lebih nyaman dan aman. Dengan koordinasi yang semakin baik dan inovasi yang terus berkembang, sinergi antara kesiapan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas semakin kokoh dalam mendukung mobilitas masyarakat Indonesia.

Selain faktor teknis, kesadaran masyarakat juga menjadi aspek penting dalam kelancaran arus mudik dan balik. Kedisiplinan dalam berkendara, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta kesadaran untuk mengikuti jadwal perjalanan yang dianjurkan pemerintah berkontribusi besar dalam mengurai kepadatan di jalan raya. Pemerintah juga terus meningkatkan kampanye keselamatan berkendara guna meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya menjaga keselamatan selama perjalanan.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini menegaskan efektivitas langkah pemerintah dalam manajemen transportasi nasional. DPR RI bahkan memberikan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras memastikan kelancaran mudik tahun ini. Dengan berbagai langkah strategis yang telah diimplementasikan, diharapkan keberhasilan ini dapat menjadi standar baru dalam manajemen arus mudik dan balik di tahun-tahun mendatang.

Lebih dari sekadar kelancaran lalu lintas, keberhasilan mudik dan arus balik tahun ini juga menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur transportasi telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jalan tol yang semakin terhubung, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta integrasi berbagai moda transportasi menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas nasional.

Ke depan, pemerintah terus mendorong peningkatan infrastruktur transportasi dengan mempercepat pembangunan jalan tol baru, memperluas jalur rel kereta api, serta meningkatkan kapasitas angkutan umum. Dengan demikian, sistem transportasi nasional akan semakin tangguh dan mampu menghadapi tantangan arus mudik dan balik di masa depan.

Pada akhirnya, keberhasilan arus mudik dan balik tahun 2025 merupakan hasil sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur yang andal, kebijakan lalu lintas yang tepat, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, Indonesia dapat terus mengembangkan sistem transportasi yang lebih modern, aman, dan efisien.

)* Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik

Oleh Amalia Yusni Amri )*

Lebaran yang menjadi momen istimewa bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga di kampung halaman telah usai, dan kini masyarakat bersiap untuk kembali beraktivitas. Untuk itu pemerintah berupaya memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik jutaan pemudik menuju tempat tinggal dan tempat kerja mereka.  Arus balik Lebaran 2025 patut diapresiasi karena berlangsung dengan relatif lancar dan aman, berkat kesiapan dan koordinasi optimal lintas sektor.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang telah memastikan pemerintah menyiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan arus balik. Dalam koordinasinya, AHY melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta lembaga-lembaga lain seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa Raharja. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana perjalanan arus balik yang tidak hanya tertib, tetapi juga menjunjung tinggi aspek keselamatan.

AHY memproyeksikan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6 April 2025, dan untuk itu ia meminta seluruh pihak untuk bersiap menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dengan demikian, berbagai potensi kemacetan maupun risiko kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisasi. Pemerintah melalui Kemenko Infrastruktur memastikan bahwa kesiapan infrastruktur jalan, pengaturan lalu lintas, hingga sistem informasi bagi pemudik berjalan sinergis dan terintegrasi.

Sementara itu di lapangan, Korlantas Polri menjadi ujung tombak pengendalian arus balik. Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho memimpin langsung penyusunan skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan dalam dua tahap: lokal dan nasional. Strategi tersebut terbukti efektif, dimulai dari penerapan sistem one way lokal pada 3 April 2025 di jalur KM 188 hingga KM 70, dilanjutkan pada 4–5 April dengan rekayasa serupa di Jawa Tengah jika terjadi kepadatan di KM 414. Kemudian pada puncaknya, 6 April, diberlakukan one way nasional dari Kalikangkung sebagai bentuk respons cepat terhadap peningkatan volume kendaraan dari arah timur.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bagaimana skenario arus balik telah dipersiapkan secara sistematis dan fleksibel sesuai dengan dinamika di lapangan. Penyesuaian terhadap situasi nyata di ruas-ruas jalan utama merupakan bentuk konkret bahwa pemerintah tidak hanya sekadar merencanakan, tetapi juga eksekusi dan evaluasi lapangan berjalan optimal.

Hal ini diperkuat oleh apresiasi dari Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, yang menilai bahwa langkah Korlantas dalam mengelola arus mudik dan balik tahun ini sangat efektif. Salah satu indikator keberhasilan yang bisa dilihat adalah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas selama periode Operasi Ketupat 2025. Bila pada 2024 korban meninggal dunia tercatat 324 orang, hingga 31 Maret 2025 jumlahnya turun menjadi 223 orang. Penurunan signifikan ini merupakan buah dari perencanaan sistem transportasi yang lebih berkeselamatan dan pengawasan ketat di lapangan.

Meski demikian, keberhasilan ini bukan alasan untuk lengah. Semua pihak tetap diimbau untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan, terutama karena banyak pemudik harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Pemudik diingatkan untuk mematuhi semua instruksi petugas di lapangan, mempersiapkan fisik dan kendaraan, serta mengatur waktu perjalanan dengan bijak, agar tak hanya perjalanan mudik yang menyenangkan, tetapi juga arus balik dapat berjalan lancar hingga ke tujuan akhir.

Slogan “Mudik Aman, Keluarga Nyaman” yang selama ini digaungkan, kini juga berlaku bagi arus balik. Kenyamanan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat pun layak memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan kesiapan semua pihak yang telah menjamin kelancaran arus balik ini. Tak hanya aparat kepolisian, tetapi juga para petugas lapangan di rest area, pengatur lalu lintas lokal, petugas jalan tol, tenaga kesehatan, dan para relawan yang turut berjibaku membantu para pemudik.

Momentum positif arus balik 2025 ini juga memberikan pelajaran penting bahwa dengan koordinasi lintas sektor yang baik dan strategi berbasis data serta prediksi, tantangan besar seperti arus balik berjuta-juta pemudik pun dapat dikelola dengan sukses. Ke depan, semangat kolaborasi dan pelayanan publik yang berpihak pada keselamatan warga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pemerintah juga terus mengembangkan teknologi transportasi berbasis digital yang mampu memberi informasi lalu lintas secara real-time kepada masyarakat, sehingga pengambilan keputusan dalam perjalanan bisa lebih bijak dan efisien. Tidak kalah penting, pembangunan infrastruktur jalan tol dan arteri juga terus dilanjutkan agar mampu menampung lonjakan arus tahunan secara berkelanjutan.

Dengan segala keberhasilan yang telah dicapai dalam pengelolaan arus balik Lebaran 2025, publik pantas memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja siang dan malam. Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir melayani rakyat, bahkan dalam situasi tersibuk sekalipun. Semoga tradisi mudik dan balik Lebaran di tahun-tahun mendatang bisa terus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, dan penuh sukacita, sebagaimana yang telah ditunjukkan di tahun ini.

)* penulis merupakan pengamat keselamatan berkendara

JAKARTA – Kelancaran arus mudik Lebaran 2025 menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan perjalanan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melalui Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho, menyampaikan apresiasi kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang diberlakukan selama arus mudik.

“Keberhasilan ini adalah hasil dari sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat. Kami akan terus meningkatkan pelayanan demi kenyamanan bersama,” kata Irjen Agus

Para pemudik pun merasakan dampak positif dari strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Sejumlah kebijakan seperti sistem one way, contraflow, serta penambahan rest area dan pos pengamanan terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan.

Seorang pemudik dari Jakarta ke Yogyakarta, Fandy mengungkapkan rasa puasnya terhadap kelancaran jalur mudik tahun ini.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras Polri dan stakeholder terkait. Jalur mudik tahun ini terasa lebih lancar, dan petugas selalu siap membantu,” ujarnya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan keselamatan perjalanan, terutama di rute penyeberangan Jawa-Bali. BMKG juga telah mengoperasikan radar cuaca maritim guna mendukung sistem peringatan dini di wilayah perairan Ketapang-Gilimanuk.

“BMKG terus memantau kondisi cuaca secara real-time, terutama terkait potensi peningkatan gelombang dan kecepatan angin yang dapat mempengaruhi operasional penyeberangan,” kata Dwikorita.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah telah mempersiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur guna mendukung kelancaran arus balik.

“Kami ingin memastikan semua jalur transportasi, baik darat, laut, maupun udara, siap melayani pemudik dengan aman dan nyaman,” kata Dudy.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, arus mudik dan balik Lebaran 2025 berjalan lancar. Diharapkan tren positif ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang guna memberikan kenyamanan optimal bagi seluruh pemudik.

(/rls)

[edRW]