Monthly Archives: April 2025

Jakarta – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 lalu. Fadli menilai langkah Presiden bukan hanya reaktif, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menyikapi ketegangan perdagangan global.

“Kita tak boleh gentar terhadap tekanan, justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global,” ujar Fadli.

Fadli menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengusung tiga strategi utama, yakni memperluas kemitraan dagang strategis, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program kesejahteraan.

Ia menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang di tengah meningkatnya proteksionisme global.

“Diversifikasi mitra dagang menjadi keharusan, apalagi dengan kebijakan tarif Trump ini. Indonesia sudah bergerak dengan memperkuat kerja sama BRICS, ASEAN, dan negara-negara Global South,” tegasnya.

Fadli juga menyebut keseriusan pemerintah melalui aksesi ke RCEP, OECD, dan perjanjian seperti IEU-CEPA dan CP-TPP sebagai bagian dari perluasan pasar produk dalam negeri.

“Ini semua demi penguatan kedaulatan ekonomi,” imbuhnya.

Terkait kebijakan tarif AS, Fadli melihatnya sebagai bentuk unilateralisme baru. Indonesia terkena tarif 32 persen, tertinggi kedua di antara negara ASEAN setelah Kamboja.

“Dengan strategi yang tepat, kita bisa jadikan tantangan ini sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.

Fadli menegaskan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih siap menjalankan strategi Presiden secara lintas sektor dan terintegrasi.

“Tiga gebrakan Presiden Prabowo adalah jalan kemandirian ekonomi. Indonesia tidak hanya bertahan, tapi memimpin,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo telah melakukan telewicara dengan sejumlah pemimpin ASEAN, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, untuk menyusun respons kolektif.

“Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat,” PM Anwar menyampaikan dalam pernyataan resminya.

Anwar menambahkan, pertemuan para menteri ekonomi ASEAN akan digelar pekan depan untuk mencari solusi terbaik atas dampak tarif tersebut.

“Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ujarnya.

[]

Oleh: Faisal Wijaya*

Pemerintah bergerak cepat dan strategis dalam merespons kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui pembentukan Tim Lobi Tingkat Tinggi, Indonesia menunjukkan kesiapan dan ketangguhan diplomatik dalam menghadapi tantangan global yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tim ini akan diberangkatkan segera ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS.

Langkah ini merupakan sinyal tegas bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tekanan eksternal. Hasan menyebutkan bahwa tim lobi menjadi bagian dari strategi menyeluruh pemerintah yang juga mencakup penghitungan cermat atas dampak kebijakan tarif, serta deregulasi dalam negeri agar produk Indonesia semakin kompetitif di pasar global. Ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola risiko sekaligus memanfaatkan peluang dari dinamika perdagangan internasional.

Pernyataan Hasan diperkuat oleh Deputi PCO Noudhy Valdryno, yang menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah mengantisipasi gejolak global jauh sebelum kebijakan tarif Trump diumumkan. Presiden, menurut Noudhy, telah menyiapkan tiga langkah besar: memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat daya tahan konsumsi domestik. Langkah ini bukan sekadar reaktif, tapi bentuk kesiapan jangka panjang yang menunjukkan kepemimpinan visioner di tengah ketidakpastian global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, turut mendukung langkah cepat pemerintah. Ia menilai pengiriman Tim Lobi adalah inisiatif yang tepat sebagai langkah awal diplomatik. Misbakhun mengingatkan bahwa ekspor Indonesia ke AS bernilai strategis, dengan produk padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang kini terancam oleh tarif 32 persen. Ia menekankan pentingnya efisiensi biaya produksi untuk menjaga daya saing, sekaligus mendorong implementasi arahan Presiden dalam deregulasi demi memperkuat struktur industri dalam negeri.

Tak hanya itu, Misbakhun juga menyoroti pentingnya stabilisasi nilai tukar rupiah yang bisa terdampak akibat ketidakpastian global dan potensi penurunan suku bunga oleh The Fed. Di tengah momentum libur Lebaran, ia menilai Bank Indonesia memiliki ruang untuk menyiapkan langkah stabilisasi yang tepat sebelum pasar kembali aktif. Kewaspadaan fiskal dan moneter menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi komprehensif menghadapi tarif Trump.

Dukungan kuat juga datang dari dunia usaha. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Bakrie, menjelaskan bahwa Kadin akan mengirim delegasi ke Amerika Serikat pada awal Mei 2025. Mereka akan bertemu dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri konferensi bisnis guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Anindya melihat bahwa kebijakan Trump masih bersifat awal dan belum final, yang berarti Indonesia punya peluang untuk memperjuangkan kepentingan nasional di meja diplomasi.

Anindya menegaskan bahwa Indonesia memiliki nilai strategis di mata AS, baik sebagai anggota APEC, bagian dari ASEAN, negara Muslim terbesar, maupun pemimpin negara nonblok. Dengan diplomasi cerdas, kombinasi faktor-faktor ini dapat menjadi kekuatan dalam lobi politik dan ekonomi. Ia juga menekankan perlunya Indonesia membuka pasar alternatif di Asia Tengah, Turki, Eropa, Afrika, hingga Amerika Latin sebagai diversifikasi mitra dagang.

Dalam jangka panjang, kebijakan tarif AS bisa memengaruhi arus investasi langsung (FDI) maupun portofolio. Oleh karena itu, menurut Anindya, Indonesia perlu mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investor AS dan sekutunya, sekaligus menangkap peluang relokasi industri dari China. Hal ini akan memperkuat struktur ekspor dan menciptakan basis industri yang lebih solid di dalam negeri.

Di sektor energi dan pertahanan, Indonesia tetap punya ruang untuk memperkuat kerja sama dengan AS. Kebijakan Inflation Reduction Act dari AS membuka peluang ekspor produk energi bersih, termasuk nikel dan mineral strategis Indonesia, selama memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan. Dengan pendekatan selektif dan terukur, sektor-sektor potensial bisa tetap berkembang di tengah tantangan tarif.

Kebijakan tarif Trump memang menimbulkan guncangan, namun dengan langkah cepat pemerintah melalui pembentukan tim lobi dan berbagai strategi pendukung, Indonesia berada pada posisi yang cukup kuat untuk beradaptasi dan menavigasi tekanan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga moneter menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya siap bertahan, tapi juga siap mengambil inisiatif dalam percaturan ekonomi global.

Dalam kondisi ini, tim lobi menjadi simbol ketangguhan diplomasi ekonomi Indonesia. Mereka bukan hanya utusan, tapi garda depan yang membawa kepentingan nasional ke meja negosiasi internasional. Dukungan luas dari legislatif, eksekutif, dan dunia usaha menjadi bukti bahwa bangsa ini bersatu untuk menjaga kepentingan ekonomi rakyat di tengah badai global.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Ekonomi Universitas Dharma Persada

Oleh : Intan Putri Setyaningrum  )*

Kebijakan tarif tinggi yang diumumkan pemerintahan Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia, mengundang respons dari berbagai penjuru dunia. Namun, Indonesia tidak terpancing oleh narasi provokatif atau langkah reaktif. Sebaliknya, respons yang ditunjukkan mencerminkan kedewasaan bernegara dan soliditas internal. Masyarakat internasional pun menyaksikan bagaimana Indonesia menjadikan tantangan ini sebagai pemicu konsolidasi nasional yang lebih kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam menghadapi tekanan eksternal, fondasi persatuan dan kesatuan bangsa terbukti menjadi kekuatan utama yang tidak tergoyahkan. Tarik menarik kepentingan global yang semakin keras tidak membuat Indonesia terpecah atau goyah, justru semakin menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu tekad menjaga kedaulatan, kehormatan, dan martabat nasional. Pemerintah merespons situasi ini dengan langkah-langkah sistematis, rasional, dan elegan yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat.

Noudhy Valdryno, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa dilandaskan pada prinsip non-blok, diplomasi aktif, dan kepentingan nasional. Dalam menyikapi kebijakan tarif Trump, pemerintah tidak hanya bertahan secara ekonomis, tetapi juga menampilkan wajah diplomasi yang seimbang dan bermartabat. Indonesia tidak bersikap defensif, melainkan melakukan pendekatan yang solutif, baik dalam forum bilateral maupun multilateral.

Persatuan nasional dalam menghadapi kebijakan perdagangan global bukan sekadar slogan, tetapi telah menjadi kerja nyata yang diwujudkan melalui koordinasi antar-kementerian, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ketika tantangan global datang, seluruh elemen bangsa justru memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas nasional, memperluas pasar ekspor, serta mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dampak kebijakan Trump terhadap produk ekspor Indonesia memang menimbulkan tekanan pada sejumlah sektor, namun tekanan tersebut justru mendorong reformasi struktural yang lebih cepat dan mendalam. Pemerintah mendorong penguatan pasar domestik, hilirisasi industri, dan akselerasi penggunaan produk lokal. Strategi ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi.

Dr. Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC FIA Universitas Indonesia, mengapresiasi konsistensi pemerintah dalam merespons dinamika global secara proporsional. Menurutnya, respons Indonesia tidak saja tepat secara ekonomi, tetapi juga menunjukkan kematangan politik luar negeri dan kekuatan institusi negara. Ia menilai langkah diversifikasi pasar ekspor dan perluasan hubungan dagang dengan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika merupakan manuver strategis yang memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Indonesia tidak terpancing untuk melawan dengan kebijakan balasan yang emosional. Pemerintah menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi dan kepercayaan diri nasional jauh lebih efektif daripada reaksi yang konfrontatif. Pilihan ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki ketangguhan karakter sebagai negara besar yang tidak mudah diguncang oleh manuver kekuatan global mana pun.

Bank Indonesia (BI) pun menunjukkan kesiapsiagaan tinggi dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau pasar keuangan global dan domestik, serta melakukan intervensi strategis demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah triple intervention yang dilakukan BI menjadi bukti bahwa stabilitas keuangan nasional menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan dalam menghadapi gejolak eksternal.

Tidak kalah penting, kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionis global terletak pada semangat persatuan yang tidak pernah luntur. Semangat ini tidak hanya diwujudkan dalam narasi politik, tetapi juga dalam tindakan kolektif di berbagai lini kehidupan. Dari para pelaku usaha hingga petani dan nelayan di pelosok negeri, semuanya bergerak bersama dalam memperkuat ketahanan nasional.

Kebijakan pembangunan berbasis pemerataan, seperti program makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih, tidak hanya menjawab kebutuhan sosial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap NKRI. Pemerintah menunjukkan bahwa upaya mempertahankan persatuan bangsa tidak hanya dilakukan lewat simbol-simbol formal, melainkan melalui kebijakan konkret yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam situasi dunia yang semakin multipolar, Indonesia tampil sebagai jangkar stabilitas di kawasan. Pendekatan yang konsisten, moderat, dan berbasis kepentingan nasional memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak mudah terprovokasi, namun tegas dalam menjaga kedaulatan. Kerja sama internasional tetap dijaga dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati, tanpa mengorbankan harga diri bangsa.

Ke depan, kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia akan semakin diarahkan pada penguatan kemandirian nasional. Strategi ini sejalan dengan semangat zaman yang menuntut negara-negara berkembang untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global. Indonesia mengambil posisi itu dengan tenang, sistematis, dan penuh perhitungan.

Pada akhirnya, kebijakan Trump tidak melemahkan semangat nasional, tetapi justru memperkuat tekad bersama untuk tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Indonesia telah membuktikan bahwa persatuan bukan sekadar wacana, melainkan fondasi utama yang menopang eksistensi negara di tengah pusaran dinamika global. Inilah saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada sumber daya alam atau posisi geopolitik, tetapi pada kebersamaan dan semangat satu bangsa yang tidak tergoyahkan oleh apa pun.

)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Global

Yahukimo, Papua Pegunungan – Upaya pemulihan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, terus mengalami kemajuan positif pasca serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah melalui Operasi Damai Cartenz membuahkan hasil dalam menciptakan kembali rasa aman di tengah masyarakat.

Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Cartenz, menyampaikan bahwa pendekatan humanis menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas kawasan. “Kami memprioritaskan langkah persuasif dan dialogis agar masyarakat merasa dilindungi dan dihargai,” ujarnya.

Langkah tersebut diperkuat dengan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara intensif di distrik-distrik terdampak. Kombes Pol. Adarma Sinaga, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, menjelaskan pentingnya mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. “Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun harapan dan kepercayaan,” ungkapnya.

Dalam aspek informasi publik, kehadiran komunikasi yang terbuka menjadi bagian penting dari strategi pengamanan. Kombes Pol. Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Damai Cartenz, menggarisbawahi perlunya edukasi kepada warga terkait potensi penyebaran informasi palsu. “Kami terus mengajak masyarakat untuk menyaring informasi yang beredar agar tidak mudah terprovokasi,” katanya.

Brigjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, menambahkan bahwa pihaknya telah mengerahkan pasukan ke wilayah rawan guna memastikan perlindungan terhadap tenaga pengajar dan kesehatan. “TNI akan terus mendampingi dan melindungi mereka yang bertugas di garis terdepan kemanusiaan,” tegasnya.

Langkah penguatan keamanan juga dilanjutkan dengan evakuasi kemanusiaan terhadap puluhan guru dan tenaga medis. TNI dan aparat gabungan secara aktif melakukan penjagaan wilayah dan pengejaran terhadap pelaku.

AKBP Heru Hidayanto, Kapolres Yahukimo, mengungkapkan telah ditemukan sejumlah bukti kuat di lokasi kejadian. “Kami mengimbau para pelaku segera menyerahkan diri. Proses hukum akan ditegakkan secara adil dan tegas,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Didimus Yahuli menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan aktivitas warga berjalan normal. “Kami menjamin keamanan dan terus bekerja sama dengan aparat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang,” tutupnya.

Kolaborasi antara TNI, Polri, dan Pemda membuka jalan bagi Yahukimo untuk kembali menata kehidupan yang damai, aman, dan bermartabat. [^]

Jakarta – PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa kualitas dan takaran bahan bakar minyak (BBM) di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetap terjaga, khususnya pada periode mudik Lebaran 2025. Hal ini didukung oleh serangkaian pengujian yang telah dilakukan di berbagai SPBU oleh Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, mengungkapkan bahwa sekitar 79% dari total 7.800 SPBU telah menjalani pengujian, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kualitas serta takaran BBM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Sekitar 79% dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800 telah kita lakukan tes dan hasilnya cukup baik, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran,” ujar Wiko.

Wiko menjelaskan bahwa pengujian ini merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kualitas BBM yang digunakan selama perjalanan. Ia menambahkan bahwa proses pengecekan dilakukan secara berlapis mulai dari kilang, terminal penerima, kapal pengangkut, hingga nozzle SPBU sebagai titik akhir.

“Checking di SPBU adalah titik akhir yang kita check. Sebetulnya sebelum sampai SPBU, kita telah melakukan pengecekan di tujuh titik, mulai dari terminal penerima, kapal dan terakhir di nozzle SPBU,” jelasnya.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” katanya.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga mengonfirmasi hal yang sama dengan memastikan bahwa produk BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo yang dijual di Samarinda telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas). Hasil ini diperoleh dari uji laboratorium yang dilakukan di PT Kilang Pertamina Internasional Balikpapan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengungkapkan bahwa investigasi dilakukan setelah menerima laporan dari konsumen. Sampel BBM di beberapa SPBU di Samarinda diuji di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kualitas bahan bakar yang diterima oleh konsumen.

“Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa produk Pertamina seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo telah sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas,” jelas Edi.

Proses pengujian tersebut mencakup berbagai parameter fisik dan kimia dari bahan bakar, seperti kandungan oktan, kestabilan, dan tingkat emisi. Edi menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk agar konsumen merasa nyaman dan aman dengan bahan bakar yang digunakan.

Sebagai bentuk transparansi dan layanan kepada masyarakat, Pertamina mengimbau masyarakat yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan masukan terkait produk BBM untuk menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135. //

Jakarta – PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa kualitas dan takaran bahan bakar minyak (BBM) di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetap terjaga, khususnya pada periode mudik Lebaran 2025. Hal ini didukung oleh serangkaian pengujian yang telah dilakukan di berbagai SPBU oleh Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, mengungkapkan bahwa sekitar 79% dari total 7.800 SPBU telah menjalani pengujian, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kualitas serta takaran BBM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Sekitar 79% dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800 telah kita lakukan tes dan hasilnya cukup baik, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran,” ujar Wiko.

Wiko menjelaskan bahwa pengujian ini merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kualitas BBM yang digunakan selama perjalanan. Ia menambahkan bahwa proses pengecekan dilakukan secara berlapis mulai dari kilang, terminal penerima, kapal pengangkut, hingga nozzle SPBU sebagai titik akhir.

“Checking di SPBU adalah titik akhir yang kita check. Sebetulnya sebelum sampai SPBU, kita telah melakukan pengecekan di tujuh titik, mulai dari terminal penerima, kapal dan terakhir di nozzle SPBU,” jelasnya.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” katanya.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga mengonfirmasi hal yang sama dengan memastikan bahwa produk BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo yang dijual di Samarinda telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas). Hasil ini diperoleh dari uji laboratorium yang dilakukan di PT Kilang Pertamina Internasional Balikpapan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengungkapkan bahwa investigasi dilakukan setelah menerima laporan dari konsumen. Sampel BBM di beberapa SPBU di Samarinda diuji di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kualitas bahan bakar yang diterima oleh konsumen.

“Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa produk Pertamina seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo telah sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas,” jelas Edi.

Proses pengujian tersebut mencakup berbagai parameter fisik dan kimia dari bahan bakar, seperti kandungan oktan, kestabilan, dan tingkat emisi. Edi menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk agar konsumen merasa nyaman dan aman dengan bahan bakar yang digunakan.

Sebagai bentuk transparansi dan layanan kepada masyarakat, Pertamina mengimbau masyarakat yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan masukan terkait produk BBM untuk menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135. //

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat tetap terjaga dengan pengawasan yang ketat dan berkala.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan BBM yang berkualitas tinggi, aman untuk kendaraan, dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menegaskan bahwa setiap liter BBM yang didistribusikan telah melalui serangkaian uji mutu yang ketat.

“Kami memiliki sistem pengawasan yang memastikan BBM yang dijual, baik Pertalite maupun Pertamax, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengawasan ini mencakup akurasi takaran di SPBU, agar konsumen menerima jumlah BBM yang sesuai dengan harga yang dibayar. Pengawasan ketat ini juga bertujuan untuk menghindari penyelewengan atau ketidaksesuaian kualitas produk yang bisa merugikan masyarakat,” ujar Yuliot.

Kepala LEMIGAS, Mustafid Gunawan, menjelaskan bahwa pengujian rutin dilakukan di berbagai titik SPBU di seluruh Indonesia.

“Kami secara konsisten menguji sampel BBM yang ada di pasaran, dan memastikan semuanya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini memastikan kualitas BBM yang digunakan kendaraan masyarakat tidak hanya aman, tetapi juga mendukung kinerja mesin yang optimal,” jelas Mustafid.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, juga menambahkan bahwa pengujian kualitas BBM tidak hanya dilakukan pada produk Pertamina, tetapi juga pada produk BBM dari perusahaan lain.

“Kami memastikan seluruh BBM yang beredar memenuhi standar kualitas yang dapat diandalkan. Ini menjadi langkah penting untuk menjamin keadilan bagi semua pihak di pasar BBM,” tegas Bambang.

Dengan pengawasan yang terus diperketat dan transparansi hasil pengujian, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap BBM yang mereka konsumsi semakin meningkat. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi performa kendaraan, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan ketahanan energi Indonesia secara keseluruhan. [^]

Jayapura – Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga pendidik di wilayah rawan kembali diperkuat melalui respons cepat terhadap insiden kekerasan di Distrik Anggruk, Papua Pegunungan. Kunjungan langsung Bupati Yahukimo Didimus Yahuli bersama Dandim 1715 ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Marthen Indey, Jayapura, menjadi bukti nyata kepedulian terhadap guru-guru kontrak yang menjadi korban.

“Tidak ada keraguan saat mengutus mereka ke pedalaman karena mereka adalah guru misionaris yang memiliki keteguhan luar biasa,” ujar Didimus Yahuli.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan kepada para tenaga pendidik, termasuk dalam aspek pengamanan dan kesejahteraan.

Langkah tegas dan cepat pemerintah bersama aparat keamanan juga mendapat apresiasi luas dari masyarakat Nusa Tenggara Timur di Papua. Matheius Mamun Sare, Wakil Ketua II Bidang Hukum dan Advokasi IKF NTT Papua, menilai tindakan pemerintah telah memberikan rasa aman dan keadilan.

“Kami mengutuk keras tindakan keji ini dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan aparat keamanan dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat,” tegas Matheius Mamun Sare.

Dukungan senada disampaikan Stanis Sike Dosinaen, Ketua IKF NTT Papua, yang mengapresiasi kerja sama lintas pihak dalam proses evakuasi dan perlindungan guru.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dari proses evakuasi, perawatan korban, hingga upaya pengamanan tenaga pendidik di Papua Pegunungan,” ungkap Stanis Sike Dosinaen.

Sementara itu, Melky Weruin, Sekretaris IKF NTT Papua, menyoroti dedikasi Rosalia Sogen yang patut dijadikan teladan.
“Rosalia adalah sosok guru yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemajuan pendidikan di daerah terpencil,” tegas Melky Weruin.

“Kami yakin pemerintah dan aparat keamanan akan terus bekerja secara maksimal demi menciptakan rasa aman di seluruh wilayah Papua,” tutup Melky Weruin.
Dari sisi penegakan hukum, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan olah TKP dan mengidentifikasi pelaku.

“Pelaku telah melakukan tindakan brutal, namun kami tidak tinggal diam. Proses pengejaran akan terus dilakukan hingga pelaku tertangkap dan diadili,” ujar Faizal Ramadhani.

Ia memastikan bahwa negara hadir dan tidak akan mentoleransi setiap bentuk kekerasan terhadap tenaga pendidik.

“Ini adalah tanggung jawab bersama, dan kami siap menjaga keamanan demi masa depan pendidikan di Papua,” tutupnya.
komitmen pemerintah dalam melindungi tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia terus ditunjukkan secara nyata. Dukungan penuh terhadap keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan tugas para guru menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui sinergi antarlembaga dan kolaborasi masyarakat, pemerintah memastikan bahwa para pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan penuh semangat. Prinsip kehadiran negara dalam setiap situasi menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri. {^}

Oleh: Yoel Wanimbo

Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik adalah pilar utama dalam pembangunan nasional. Di balik kemajuan sebuah bangsa, terdapat kontribusi nyata dari para tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta aparatur layanan publik yang bekerja dengan dedikasi tinggi, bahkan dalam situasi paling menantang. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka, terutama yang bertugas di wilayah rawan dan terpencil.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga pendidik di seluruh pelosok negeri, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial. Penanganan cepat terhadap berbagai dinamika di lapangan menjadi bukti bahwa keselamatan para pelayan publik adalah prioritas utama dalam agenda nasional. Setiap kebijakan dan langkah nyata yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa para pengabdi bangsa dapat menjalankan tugasnya dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

Kunjungan langsung Bupati Yahukimo Didimus Yahuli bersama jajaran TNI ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Marthen Indey di Jayapura menjadi simbol kuat bahwa negara hadir secara konkret di lapangan. Guru yang menjadi korban, Rosalia Sogen, tidak hanya mendapat perhatian medis maksimal, tetapi juga dukungan moril sebagai wujud penghormatan atas pengabdiannya. Dalam pernyataannya, Bupati Yahuli menegaskan bahwa guru di pedalaman adalah pejuang kemanusiaan yang harus mendapat perlindungan dan penghargaan setinggi-tingginya.

Tindakan cepat dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor telah berjalan efektif. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa keselamatan para pelayan publik bukan hanya urusan satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Kolaborasi ini pun mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Stanis Sike Dosinaen, Ketua IKF NTT Papua, menyampaikan penghargaan atas langkah cepat yang diambil pemerintah. Menurutnya, reaksi yang tanggap dan terukur memberikan rasa aman bagi masyarakat luas, sekaligus menunjukkan bahwa Papua Pegunungan menjadi perhatian utama pemerintah. Ketua IKF NTT Papua, Stanis Sike Dosinaen, juga menekankan pentingnya sinergi semua pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah hingga masyarakat lokal dalam proses evakuasi dan perlindungan guru.

Lebih jauh, keberpihakan pemerintah terhadap tenaga pendidik, kesehatan, dan layanan publik lainnya tercermin dalam langkah-langkah pengamanan yang sistematis. Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur. Pelaku kekerasan telah teridentifikasi dan proses pengejaran terus berlangsung. Komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara profesional menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat.

Apa yang terjadi di Yahukimo menjadi contoh konkret bahwa negara sigap hadir ketika warganya menghadapi tantangan. Namun, kebijakan perlindungan ini tidak berhenti di sektor pendidikan. Pemerintah terus memperluas cakupannya dengan menjamin keamanan tenaga kesehatan dan petugas layanan publik lainnya yang juga menghadapi risiko tinggi, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Tenaga kesehatan yang bekerja di pelosok memiliki peran vital dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata. Sama halnya dengan aparat sipil negara lainnya yang menjaga jalannya layanan publik di daerah-daerah sulit. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan pendekatan perlindungan yang komprehensifguna menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam bertugas.

Kebijakan ini juga selaras dengan visi besar pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Negara hadir bukan hanya untuk membangun infrastruktur fisik, tetapi juga untuk membangun manusia Indonesia yang unggul dan terlindungi. Keamanan pelayan publik menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Komitmen ini semakin diperkuat dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana kualitas sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan bangsa. Setiap individu yang mendedikasikan diri untuk kemajuan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah sulit, adalah aset berharga yang harus dijaga dan diberi perlindungan optimal oleh negara.

Pemerintah, melalui berbagai program lintas kementerian dan lembaga, terus mengembangkan skema pengamanan terpadu. Mulai dari peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan fasilitas pendukung, hingga optimalisasi peran aparat keamanan di lapangan, semuanya diarahkan untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun pelayan publik yang merasa bekerja sendirian tanpa dukungan negara.

Ke depan, semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, serta masyarakat sipil akan terus diperkuat. Perlindungan terhadap pelayan publik tidak hanya penting dalam konteks keamanan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Melalui komitmen ini, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar. Tidak ada pembangunan tanpa rasa aman. Dan tidak ada keadilan tanpa perlindungan yang merata.

Dengan langkah nyata dan keberpihakan penuh terhadap pelayan publik, Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang tidak hanya hadir dalam kata-kata, tetapi bekerja dalam aksi.

Pada akhirnya, komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur layanan publik, dan seluruh masyarakat bukanlah sekadar respons sesaat terhadap insiden, melainkan bagian dari fondasi negara dalam membangun kehidupan berbangsa yang aman, adil, dan berperadaban. Dengan terus mengedepankan perlindungan, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap mereka yang mengabdi di garis terdepan, Indonesia menapaki masa depan dengan keyakinan bahwa setiap jengkal negeri ini dijaga oleh semangat gotong royong dan kehadiran negara yang nyata.
)* Aktivis Pemuda Papua