Monthly Archives: April 2025

Jakarta – Pendidikan inklusif merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat berperan sentral sebagai pelopor pendidikan inklusif yang tidak hanya memberi ruang belajar bagi semua, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keberagaman.

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif berbasis komunitas yang tumbuh dari bawah, menjawab langsung kebutuhan pendidikan masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem formal. Kehadiran Sekolah Rakyat memberi angin segar bagi anak-anak dari keluarga miskin, pekerja informal, anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak dari komunitas adat dan daerah konflik yang seringkali terabaikan dalam sistem pendidikan nasional.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan tengah memastikan kesiapan dua lokasi Sekolah Rakyat (SR) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan untuk mulai beroperasi pada Juli 2025.

Kedua lokasi tersebut mencakup Gedung Laboratorium Anti Doping, sebagai gedung utama pembelajaran dan Gedung Asrama Mahasiswa sebagai hunian siswa SR.

“Ini akan menjadi Sekolah Rakyat Luar Biasa, karena seluruh fasilitas telah didesain ramah bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Ini bentuk nyata inklusivitas dalam pendidikan,” kata Khofifah

Khofifah menyebut keunggulan fasilitas yang dimiliki Unesa seperti klinik kesehatan, sarana olahraga lengkap, serta aksesibilitas difabel menjadikan kampus ini sebagai lokasi strategis untuk SR di Surabaya.

“Unesa adalah kampus berbasis Sport Science Nasional, sangat cocok untuk mendukung pengembangan talenta siswa SR,” jelasnya.

Sementara Rektor Unesa, Nurhasan, menyatakan kesiapan penuh Unesa mendukung program Sekolah Rakyat. Program SR ini diharapkan menjadi solusi pemutusan rantai kemiskinan, melalui pendidikan berkualitas dan inklusif, sekaligus menjadi model bagi daerah lain.

“Fasilitas kami mendukung, terutama untuk pendidikan inklusif. Asrama siap menampung 150 siswa. Jika ditugasi, kami siap mulai Juli nanti,” ujar Nurhasan.

Sekolah Rakyat telah membuktikan bahwa pendidikan inklusif bukan sesuatu yang mustahil. Di tengah keterbatasan, mereka hadir sebagai cahaya harapan bagi anak-anak yang termarjinalkan. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, Sekolah Rakyat menegaskan bahwa pendidikan yang setara dan berkeadilan adalah hak setiap insan.

Maka, sudah sepatutnya peran sentral Sekolah Rakyat dalam membangun sistem pendidikan inklusif terus dihargai, diperkuat, dan dijadikan bagian integral dari agenda besar pembangunan manusia Indonesia.

*

[edRW]

Jakarta — Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam memastikan setiap anak bangsa mendapat akses pendidikan yang layak. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir di tengah masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjawab langsung tantangan kesenjangan pendidikan yang masih ada.

Sekolah Rakyat bukan sekadar ruang belajar alternatif, melainkan langkah strategis dan inklusif yang digagas pemerintah untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Sosial, dan Kemendikbudristek.

“Peluncuran Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025. Ini adalah bukti bahwa negara tidak tinggal diam, tapi aktif hadir dan bertindak untuk anak-anak Indonesia di wilayah yang sulit dijangkau,” tegas Muhaimin Iskandar, Menko PMK.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, juga mengapresiasi inisiatif ini.

“Disparitas pendidikan antara kota dan desa harus segera diatasi. Sekolah Rakyat adalah solusi inovatif yang menempatkan hak pendidikan sebagai hak dasar seluruh anak Indonesia, tanpa kecuali,” ungkapnya.

Mengusung pembelajaran kontekstual yang menyenangkan, program ini tak hanya mengajarkan calistung, tetapi juga membekali siswa dengan nilai karakter, wawasan kebangsaan, dan keterampilan hidup. Sekolah Rakyat juga terhubung dengan jalur pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) untuk menjamin legalitas lulusan.

Program ini telah diuji coba di beberapa wilayah seperti NTT, Maluku, dan Papua, dengan hasil positif: meningkatnya angka partisipasi sekolah dan peran aktif masyarakat lokal. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 1.000 desa dalam lima tahun ke depan.

Untuk mendukung keberlanjutan, pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Muda Mengajar dan Kampus Merdeka Mengajar. Mahasiswa dan lulusan baru diharapkan bisa turun langsung menjadi relawan pengajar, membawa semangat perubahan dan memperkuat ekosistem pendidikan berbasis gotong royong. Sekolah Rakyat adalah wajah nyata gotong royong bangsa. Pendidikan merata bukan lagi mimpi—bersama pemerintah, ini sedang kita wujudkan.

[edRW]

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh anak bangsa melalui peluncuran program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai terobosan untuk menjawab tantangan ketimpangan pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan daerah tertinggal. Sekolah Rakyat didesain sebagai solusi konkret dalam membuka akses pendidikan berkualitas yang sebelumnya sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat miskin ekstrem. Dengan menyediakan pendidikan gratis dan berasrama dari tingkat SD hingga SMA, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hingga Maret 2025, pemerintah telah menyiapkan 45 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026, dengan target total sebanyak 100 sekolah pada akhir tahun. Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai daerah, antara lain Jakarta, Bekasi, Temanggung, Pati, Malang, dan Surabaya. Pemerintah memilih lokasi-lokasi ini berdasarkan kebutuhan, potensi sasaran, serta ketersediaan lahan dan bangunan yang dapat digunakan atau direvitalisasi. Konsep Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama (boarding school), sehingga siswa dapat tinggal dan belajar dalam satu lingkungan yang mendukung pengembangan akademik dan karakter.

Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA dengan kurikulum nasional sebagai dasar, ditambah materi khusus seperti pelatihan soft skill, karakter, dan keterampilan digital masa kini seperti coding, keamanan siber, dan data sains. Model pendidikan yang ditawarkan tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan kepribadian, empati sosial, serta keterampilan praktis untuk menghadapi dunia kerja. Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan sosial dan ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup mereka di masa depan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa, siswa Sekolah Rakyat diambil dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat juga akan menggunakan mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Seleksi peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Proses seleksi meliputi pemeriksaan administratif, tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah, wawancara dengan orang tua atau wali, serta pemeriksaan kesehatan. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berarti mereka berasal dari kelompok dengan kondisi ekonomi paling bawah. Seleksi ini diharapkan dapat memastikan bahwa anak-anak yang benar-benar membutuhkan mendapatkan kesempatan terbaik untuk bersekolah.

Tidak hanya peserta didik, rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian penting. Pemerintah akan merekrut tenaga pendidik dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta memberikan kesempatan bagi guru ASN untuk mengajar di sekolah-sekolah ini. Kriteria pemilihan guru tidak hanya didasarkan pada kompetensi akademik, tetapi juga pada kemampuan membangun empati, adaptabilitas, dan komitmen terhadap pengabdian sosial. Diharapkan, guru-guru yang terlibat dalam Sekolah Rakyat mampu menjadi teladan dan motivator yang baik bagi anak-anak dari latar belakang kurang beruntung.

Pemerintah juga memastikan dukungan infrastruktur yang memadai bagi setiap Sekolah Rakyat. Fasilitas seperti ruang kelas, asrama, tempat ibadah, kantin, laboratorium, dan lapangan olahraga akan disiapkan agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan Universitas Brawijaya telah menyatakan dukungannya dengan menyediakan fasilitas atau lahan untuk operasional Sekolah Rakyat. Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah menyampaikan apresiasi atas keseriusan Unesa dalam mendukung penuh Sekolah Rakyat di Jatim.

Sementara itu, Mahasiswa Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta, Afrisetiyani mengatakan Sekolah Rakyat memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya alternatif pendidikan yang layak. Keunggulan utamanya terletak pada aksesibilitas. Model pendidikan ini mampu menjangkau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau tidak mampu mengakses institusi formal karena berbagai keterbatasan

Dari segi dampak jangka panjang, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sosial. Anak-anak dari keluarga miskin yang mendapatkan akses pendidikan berkualitas dapat memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melalui beasiswa seperti Bidik Misi atau KIP Kuliah. Lulusan Sekolah Rakyat nantinya juga diharapkan mampu kembali ke komunitasnya dan menjadi agen perubahan yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di daerah asalnya. Ini akan menciptakan efek domino positif dalam mengurangi kemiskinan antargenerasi.

Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, program Sekolah Rakyat berpotensi besar menjadi solusi nyata dalam mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, Indonesia bergerak menuju masa depan di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berhasil. Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol harapan dan keadilan sosial yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Doni Laksana )*

Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Dalam menghadapi tantangan saat ini, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi yang mampu menjangkau masyarakat yang kurang mampu dalam hal pendidikan. Sekolah Rakyat adalah bentuk pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui proses belajar yang kontekstual, partisipatif, dan merakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan dan pengembangan Sekolah Rakyat semakin menguat, menunjukkan komitmen nyata dalam pemerataan pendidikan di Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di wilayahnya. Dengan memahami kondisi sosial dan geografis setempat, pemerintah daerah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran. Dukungan terhadap Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk nyata dari pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Di berbagai daerah, pemerintah mulai menggandeng komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh pendidikan untuk mengembangkan sekolah rakyat sebagai pelengkap sistem pendidikan nasional. Hal ini tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini sering terabaikan dalam kurikulum formal.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sebanyak 280 Pemda mendatangi Desk Sekolah Rakyat. Sudah ada 200 titik yang diusulkan menjadi lokasi sekolah rakyat. Sejumlah titik itu merupakan usulan dari kepala daerah. Selain itu, apabila disetujui Presiden Prabowo Subianto, 38 sekolah rakyat akan dibangun di atas titik yang diusulkan itu. Sejauh ini, sudah ada 45 bangunan yang siap menyelesaikan sekolah rakyat. Ia menargetkan 70 sekolah rakyat dibangun pada tahun ini.

Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap Sekolah Rakyat sangat beragam, mulai dari penyediaan fasilitas belajar, bantuan operasional, pelatihan guru relawan, hingga integrasi program Sekolah Rakyat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Di beberapa wilayah, pemerintah menyediakan ruang publik seperti balai desa atau rumah baca sebagai tempat belajar alternatif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata urusan kementerian atau institusi formal.

Selain dukungan infrastruktur, aspek penting lain yang tidak luput dari perhatian adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah mulai mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi para pengelola dan pengajar Sekolah Rakyat. Mereka tidak hanya diajarkan metode pembelajaran yang kreatif dan kontekstual, tetapi juga dibekali pemahaman tentang hak-hak anak, prinsip inklusivitas, dan teknik mengajar yang adaptif. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat dapat terus meningkat dan memberi dampak positif bagi para peserta didik.

Dukungan pemerintah daerah juga terlihat dari upaya legalisasi dan pengakuan terhadap keberadaan Sekolah Rakyat. Banyak daerah yang mengeluarkan surat keputusan atau regulasi lokal yang memberikan payung hukum bagi operasional Sekolah Rakyat. Ini memberikan rasa aman bagi para pengelola dan mendorong keterlibatan lebih banyak pihak dalam mendukung program tersebut. Selain itu, dengan adanya pengakuan resmi, anak-anak lulusan Sekolah Rakyat bisa lebih mudah melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan sertifikasi yang setara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan Pemda diminta untuk memberikan perhatian terhadap pembentukan Sekolah Rakyat guna mendukung pendidikan yang inklusif, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait diminta untuk mendukung langkah pembentukan Sekolah Rakyat. Berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang menjaring siswa-siswa berprestasi untuk melanjutkan ke universitas-universitas terbaik dunia, Sekolah Rakyat ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Mendagri meminta kepala daerah menggelar rapat khusus terkait Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan juga diminta segera merespons peluang dari program ini. Selain itu, Pemda perlu memahami pola pikir pemerintah pusat dalam menyetujui pengajuan pembentukan Sekolah Rakyat di daerah, terutama terkait kejelasan legalitas lahan.

Tak kalah penting, dukungan pemerintah daerah terhadap Sekolah Rakyat juga membawa pesan moral yang kuat, bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, tanpa terkecuali. Di tengah berbagai keterbatasan, pemerintah daerah justru memperkuat nilai solidaritas sosial dan gotong royong melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Ini menjadi inspirasi bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan individu bisa melahirkan perubahan besar bagi masa depan bangsa.

Dukungan pemerintah daerah terhadap Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata dari keberpihakan terhadap pemerataan pendidikan. Ia bukan hanya soal membangun sekolah atau memberikan bantuan, tetapi soal merawat harapan dan membuka jalan bagi setiap anak untuk bermimpi. Di balik kesederhanaan ruang kelas tanpa dinding dan papan tulis seadanya, ada semangat besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata. Sekolah Rakyat, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, telah dan akan terus menjadi titik terang di tengah tantangan pendidikan yang masih harus kita hadapi bersama.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat langkah sinergis dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu agenda strategis nasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat. Program ini dirancang tidak hanya sebagai wadah usaha bersama, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menegaskan penguatan koperasi melalui sinergi antara koperasi tani dan Kopdes Merah Putih akan menciptakan sistem ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kolaborasi antara koperasi tani dengan Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan besar dalam membangun sistem usaha tani desa yang tangguh dan mandiri. Kepala desa dapat memfasilitasi pembentukan koperasi melalui forum musyawarah desa khusus,” ujarnya,

Menurut Sudaryono, dari lebih dari 755 ribu kelompok tani yang tersebar di Indonesia, baru sekitar 5.000 yang berbadan hukum koperasi. Pemerintah bahkan telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi petani.

“Melalui koperasi, petani memperoleh kemudahan akses terhadap input produksi seperti benih, pupuk subsidi, serta saluran distribusi hasil pertanian yang lebih menguntungkan,” imbuh Sudaryono.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry J. Juliantono mengungkapkan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih juga diarahkan untuk memperkuat peran desa dalam rantai ekonomi nasional, terutama di daerah perbatasan.

“Kami siap memberikan pendampingan dan dukungan penuh untuk pendirian Kopdes Merah Putih di Sambas. Lokasi strategis Sambas menjadikannya ujung tombak dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Romi, mengatakan Pemerintah Provinsi Riau secara aktif mempercepat pembentukan koperasi desa melalui rapat strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Koperasi bukan hanya sekadar wadah ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen pemberdayaan yang sangat vital. Pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program,” jelasnya.

Program Kopdes Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih hingga akhir tahun, dengan peluncuran resmi yang direncanakan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, perangkat desa, dan masyarakat, Koperasi Merah Putih diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. {}

[edRW]

Oleh: Eleine Pramesti )*

Kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi bukti konkret upaya pemerintah untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima kebijakan. Koperasi Merah Putih lahir dari semangat kolektif untuk memperkuat basis ekonomi rakyat yang berakar di desa. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang sering kali menggerus identitas lokal dan kemandirian ekonomi desa, koperasi ini menjadi benteng yang menjaga nilai-nilai kebersamaan sekaligus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan solusi ekonomi pedesaan yang tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ferry mengatakan program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di pedesaan yang saling menguntungkan, sekaligus memutus jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat desa.

Salah satu kekuatan utama Koperasi Merah Putih terletak pada kemampuannya membangun ekosistem ekonomi yang sehat di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat diajak untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan pelaku aktif dalam rantai nilai ekonomi. Mulai dari produksi pangan lokal, pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan, hingga pengembangan produk kreatif berbasis budaya lokal, semua diarahkan agar memiliki nilai tambah yang tinggi. Pendekatan ini memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana keuntungan ekonomi tidak hanya terpusat pada satu pihak, tetapi tersebar secara adil ke seluruh anggota masyarakat.

Koperasi Merah Putih juga memainkan peran strategis dalam membuka akses pasar dan permodalan bagi pelaku usaha desa. Banyak pelaku UMKM di desa yang selama ini kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan jaringan dan informasi. Melalui koperasi, mereka difasilitasi untuk masuk ke dalam sistem distribusi yang lebih efisien, termasuk menjangkau pasar digital yang kini menjadi kebutuhan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengatakan Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Budi Arie Setiadi memperkirakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan mencapai sekitar Rp 400 triliun.

Angka tersebut mencakup semua aspek yang diperlukan untuk membangun dan mengelola koperasi di berbagai desa di seluruh Indonesia. Dengan target ambisius ini, setiap Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa memperoleh keuntungan yang signifikan, yakni mencapai hingga Rp 1 miliar per tahun.

Dalam jangka panjang, koperasi juga berpotensi menjadi pilar utama dalam pencapaian ketahanan nasional. Ketika desa-desa mampu mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung sepenuhnya pada kota, maka distribusi pembangunan akan menjadi lebih seimbang. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang selama ini menjadi salah satu persoalan klasik pembangunan Indonesia. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat menjadi kekuatan kolektif yang mampu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi secara merata, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi, dan budaya bangsa.

Koperasi Merah Putih juga memperkuat sinergi antara desa dengan pemerintah pusat dan daerah. Melalui koperasi, program-program pembangunan dari pemerintah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan terukur. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi menjadikannya sebagai mitra yang dapat dipercaya dalam mengelola dana publik maupun program strategis lainnya. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi alat produksi, tetapi juga menjadi agen pelaksana kebijakan yang efektif dan efisien. Di era perubahan iklim dan tantangan lingkungan global, koperasi juga berperan dalam mendorong praktik ekonomi yang ramah lingkungan.

Transformasi digital yang terus berlangsung di tingkat nasional juga menjadi peluang besar bagi koperasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi layanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, koperasi kini mampu mengelola data anggota secara lebih rapi, mengatur keuangan dengan sistem digital, hingga memasarkan produk melalui platform online. Hal ini membuka potensi koperasi untuk bersaing di pasar yang lebih luas, bahkan menembus pasar internasional dengan produk-produk unggulan desa yang berkualitas tinggi.

Selain itu, Pemerintah meluncurkan platform digital resmi kopdesmerahputih.kop.id sebagai pusat pendaftaran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara mandiri. Menteri Koperasi atau Menkop, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa peluncuran platform ini merupakan hasil rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) KDMP yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Budi Arie menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam keseluruhan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) atau Koperasi Merah Putih.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, Koperasi Merah Putih telah membuktikan diri sebagai instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu kesatuan yang harmonis. Desa-desa yang dulunya termarginalkan kini memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kemandirian. Dengan semakin banyaknya koperasi yang tumbuh dan berkembang, masa depan desa di Indonesia bukan lagi narasi tentang keterbelakangan, melainkan cerita tentang kebangkitan dan kedaulatan ekonomi rakyat.

)* Penulis merupakan pengamat isu strategis

Oleh : Rivka Mayangsari *)

Dalam langkah besar membangkitkan ekonomi kerakyatan dan memperkuat fondasi keuangan dari tingkat desa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut bahwa kehadiran koperasi ini merupakan strategi penting dalam membuka akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai penjuru negeri.

Ia menyampaikan bahwa OJK menyambut baik rencana besar ini karena diyakini akan meningkatkan inklusi keuangan dan membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Mahendra, koperasi ini dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekosistem UMKM agar terus bertumbuh secara berkelanjutan.

Selain itu, Mahendra juga menekankan bahwa pihaknya akan memantau pelaksanaan program ini dengan cermat, serta terus mendorong perbankan pelaksana untuk mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola keuangan yang baik, sehingga penyaluran pembiayaan benar-benar dapat menjangkau sasaran utama. OJK juga dikatakan siap memberikan dukungan lebih lanjut untuk aspek-aspek penting lain demi kelancaran dan keberhasilan program ini.

Program pembentukan 80.000 koperasi desa ini merupakan bagian dari visi strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan hal tersebut melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan realisasi koperasi tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kebijakan tersebut, salah satu sumber pendanaan koperasi ditetapkan berasal dari dana desa yang dialokasikan dalam APBN. Selain itu, Presiden juga diketahui telah meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengarahkan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN agar mendukung pendanaan koperasi, khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur dasar seperti gedung, saluran air, listrik, dan jalan.
Prabowo juga meminta agar Bank Himbara turut menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal kerja koperasi serta berperan sebagai pihak yang melakukan penagihan kewajiban pembiayaan. Di samping dukungan finansial, Presiden juga telah menginstruksikan agar Kementerian Keuangan memberi subsidi operasional, dan Kementerian Koperasi menyediakan data-data penting untuk mendukung kelancaran program ini.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengandalkan pinjaman dari bank-bank plat merah yang tergabung dalam Himbara untuk mendanai program koperasi ini. Menurutnya, dana yang dibutuhkan untuk setiap koperasi berkisar antara Rp2 hingga Rp3 miliar, dengan tenor pinjaman yang dirancang agar tidak membebani fiskal negara, yakni selama 10 hingga 15 tahun.

Ia menjelaskan bahwa cicilan pinjaman akan dibayarkan melalui dana desa yang telah diatur dalam APBN. Pemerintah memilih skema jangka panjang tersebut agar beban APBN tetap ringan dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sudaryono, mengungkapkan bahwa pemerintah masih terus mengkaji skema pembiayaan bersama dengan pihak Himbara untuk memastikan efektivitasnya.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, memperkirakan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih ini membutuhkan anggaran total mencapai Rp400 triliun. Ia menjelaskan bahwa setiap desa nantinya akan memperoleh dana sebesar Rp5 miliar untuk koperasi yang dikelola dengan sistem pengawasan lintas kementerian, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Budi juga menambahkan bahwa program ini memiliki potensi luar biasa untuk menggairahkan ekonomi desa. Ia mengungkapkan bahwa potensi perputaran uang dari koperasi desa bisa mencapai Rp2.000 triliun hanya dari sektor konsumsi. Apabila desa turut bergerak di sektor produksi, potensi ini dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat, mencapai Rp1.500 hingga Rp2.000 triliun.

Mahendra Siregar dari OJK juga menyatakan bahwa koperasi desa ini akan membentuk sebuah ekosistem finansial yang kokoh untuk menopang pertumbuhan UMKM. Ia menjelaskan bahwa keberadaan koperasi akan memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke desa-desa terpencil dan menjadi pendorong bagi inklusi keuangan secara nasional. OJK juga berkomitmen untuk terus mendampingi lembaga keuangan dalam pelaksanaan program ini, guna memastikan bahwa pembiayaan benar-benar menjangkau masyarakat bawah yang menjadi target utama.

Koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga keuangan tingkat desa. Ia menjadi simbol dari kebangkitan ekonomi kerakyatan dan semangat gotong royong khas Indonesia. Di tengah tantangan ketimpangan akses keuangan dan dominasi modal besar, koperasi hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata.

Melalui koperasi ini, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berubah menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri. Program ini membuktikan bahwa negara hadir, berdiri bersama rakyat kecil, dan membukakan jalan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Dukungan penuh dari OJK, sinergi antarkementerian, serta kehadiran bank-bank negara menunjukkan bahwa Indonesia tengah menata ulang fondasi ekonominya dengan berorientasi ke bawah. Dengan Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak, program ini diyakini akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan menuntun bangsa menuju visi besar: Indonesia Emas 2045.

*) Pemerhati ekonomi

JAKARTA — Pemerintah terus memperlihatkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan para buruh di Indonesia melalui berbagai macam program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui pendekatan konkret yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pekerja, kesejahteraan buruh nasional kini mengalami peningkatan yang signifikan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan betapa pentingnya perlindungan kepada para pekerja, khususnya dengan mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

“Buruh adalah tulang punggung negara, dan mereka harus mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan yang layak,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di Jakarta.

Tidak hanya itu, namun Kepala negara juga mengkritik adanya sistem kerja kontrak yang dinilai tidak memberikan kepastian secara jangka panjang, sembari terus berkomitmen untuk mendorong terwujudnya perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga buruh melalui program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil dari keluarga berpenghasilan rendah.

“Rata-rata kita ingin memberi indeks per-anak, per-ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih,” jelasnya.

Program tersebut bertujuan untuk semakin memperkuat ketahanan keluarga buruh sekaligus juga mendukung adanya program bantuan sosial lainnya seperti PKH.

Tidak hanya itu, sektor perumahan juga menjadi perhatian serius pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh.

“Saya tidak mengunci dengan groundbreaking. Karena banyak groundbreaking enggak tahu ujungnya kapan. Jadi, kita mulai dengan penyerahan kunci,” tegas Maruarar.

Penyerahan kunci rumah pertama dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh, yakni pada tanggal 1 Mei 2025, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada para pekerja di Tanah Air.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Banyak yang sebelumnya tersisih karena penghasilan tanggung. Dengan revisi ini, mereka kini bisa ikut mengakses pembiayaan perumahan,” ujar Heru.

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam upaya untuk terus membangun fondasi keadilan sosial yang lebih kuat melalui akses hunian yang semakin luas dan merata serta melalui berbagai macam kebijakan strategis yang terus berfokus pada kesejahteraan para buruh. (*)

[edRW]

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan para buruh di seluruh pelosok Tanah Air.

Fokus utama pemerintah diarahkan pada peningkatan upah minimum nasional serta adanya penguatan jaminan sosial bagi para pekerja untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selalu berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

Terlebih, Kepala Negara menilai bahwa sejatinya para buruh merupakan tulang punggung negara, sehingga sudah sepatutnya harus mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak.

Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan kebijakan peningkatan upah minimum demi memperbaiki taraf hidup para pekerja, termasuk juga memperbaiki sistem jaminan sosial bagi mereka.

“Buruh adalah tulang punggung negara, dan mereka harus mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan yang layak,” kata Presiden Prabowo.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan upah minimum, memperbaiki sistem jaminan sosial, serta memberikan perlindungan lebih bagi buruh,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di Jakarta.

Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo mengumumkan adanya kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Ia menyatakan keputusan tersebut diambil setelah diskusi mendalam dengan pimpinan serikat buruh.

Menurut Kepala Negara, adanya kebijakan peningkatan upah minimum tersebut merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan pengaman sosial bagi para buruh di Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program kesejahteraan tambahan berupa pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil dari keluarga buruh berpenghasilan rendah.

“Rata-rata per anak dan ibu hamil akan diberikan Rp10.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi yang cukup bermutu,” jelas Presiden Prabowo.

Di sektor perlindungan sosial, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menekankan bahwa pihaknya memperluas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perluasan kepesertaan tersebut bagi pekerja miskin dan rentan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kurang lebih ada 30 juta pekerja rentan yang menjadi target perlindungan,” kata Pramudya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, turut mendukung langkah tersebut.

“Kami akan terus mendorong agar buruh sawit dan pekerja informal lainnya tidak luput dari perhatian negara,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat diharapkan memperkuat perlindungan buruh demi terciptanya pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. (*)