Arsip Bulanan: Mei 2025

Oleh: Sigi Maladewa )*

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam nasional demi mewujudkan swasembada energi. Komitmen ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, tetapi juga merupakan manifestasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan energi yang mandiri dan berdaya saing global. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa kekayaan energi Indonesia yang luar biasa, baik dari sumber daya mineral maupun energi terbarukan perlu dikelola dengan teknologi modern dan kolaborasi yang solid di berbagai sektor.

Keyakinan pemerintah terhadap masa depan energi nasional bukanlah semata retorika. Berbagai data dan kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan energi yang sangat besar. Dalam forum industri energi seperti Indonesian Petroleum Association Convention (IPA Convex) 2025, Presiden menegaskan bahwa sumber energi dari geothermal, hydro, angin, dan gelombang laut merupakan aset penting yang perlu diolah secara maksimal. Lebih dari itu, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga kembali menjadi salah satu penyuplai energi global.

Pendekatan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita ini sangat terstruktur. Tidak hanya menekankan pada eksplorasi dan produksi, Presiden mendorong agar seluruh pemangku kepentingan melakukan pembaruan melalui teknologi terkini. Kolaborasi lintas sektor dan integrasi dengan pelaku industri, baik nasional maupun internasional, menjadi bagian dari strategi besar untuk membangun ekosistem energi yang tangguh dan efisien.

Langkah konkret turut diperlihatkan oleh PT PLN (Persero) yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan gas domestik. Dalam gelaran IPA Convex 2025, PLN Group menandatangani lima kesepakatan strategis dengan berbagai pelaku industri minyak dan gas. Inisiatif ini merupakan upaya memperkuat ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor dan meningkatkan efisiensi pembangkit listrik melalui gas alam dari dalam negeri.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut mencerminkan komitmen kuat PLN terhadap pencapaian swasembada energi. Menurutnya, pemanfaatan gas domestik tak hanya menjadi strategi teknis, tetapi juga upaya mendasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Ia menekankan bahwa pembangunan sektor energi tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi antarpemangku kepentingan, termasuk dalam hal investasi, regulasi, dan teknologi.

Di antara kesepakatan yang diteken, terdapat rencana pemanfaatan LNG dari proyek Abadi LNG oleh kontraktor Masela PSC yang terdiri atas INPEX Masela Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Masela, dan Petronas Masela Sdn. Bhd. Selain itu, empat kesepakatan lainnya dilakukan oleh subholding PLN Energi Primer Indonesia dengan para kontraktor hulu migas, termasuk pasokan gas sebesar 12 MMSCFD dari PT Pertamina EP untuk PLTGU Muara Tawar serta pasokan 5 MMSCFD bagi PLTGU Tanjung Batu. Ini menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah serius dalam membangun fondasi energi dari sumber domestik.

Namun, di balik potensi besar itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal keseimbangan antara kebutuhan dan produksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai 580 ribu barel per hari, sementara kebutuhan domestik mencapai 1,6 juta barel per hari. Perbedaan signifikan ini menjadikan Indonesia sebagai pengimpor utama minyak bumi dengan nilai mencapai 35 hingga 40 miliar dolar AS per tahun. Beban ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi menuju energi yang bersumber dari dalam negeri.

Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada aspek efisiensi fiskal negara. Ia menyadari bahwa pengeluaran untuk impor energi secara terus-menerus dapat menghambat pembangunan di sektor lain. Oleh karena itu, penguatan sektor energi domestik bukan hanya isu ketahanan energi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaulat. Pengelolaan potensi energi secara mandiri diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menurunkan ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif dan tidak selalu menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah pun menyadari bahwa transisi energi tidak hanya soal mengganti sumber energi konvensional dengan yang terbarukan. Transisi ini membutuhkan pembentukan ekosistem baru yang mencakup teknologi bersih, kebijakan yang progresif, investasi yang kompetitif, serta sinergi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Dalam konteks inilah, inisiatif-inisiatif yang difasilitasi oleh pemerintah dan dijalankan oleh BUMN seperti PLN menjadi contoh nyata dari semangat kolaboratif menuju kemandirian energi.

Dengan fondasi sumber daya alam yang melimpah dan arah kebijakan yang jelas, Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk mencapai cita-cita swasembada energi. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan potensi nasional, dan sektor industri merespons dengan langkah konkret. Jika sinergi ini terus diperkuat, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia tidak hanya akan mampu mencukupi kebutuhan energinya secara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan energi terkemuka di dunia.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Dina Wahyuni )*
Langkah pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing tenaga kerja menjadi wujud nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan para pekerja. Melalui kebijakan yang dirancang secara bertahap dan penuh kehati-hatian, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya menjawab aspirasi yang telah lama disuarakan oleh berbagai kalangan buruh. Penghapusan sistem outsourcing, terutama yang melibatkan tenaga kerja melalui agen, dianggap sebagai koreksi struktural atas praktik ketenagakerjaan yang selama ini dinilai merugikan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa pemerintah menyadari dampak negatif dari sistem alih daya yang tak terkontrol. Banyak pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun tetap berstatus kontrak, tanpa kejelasan karir, dan hanya menerima upah minimum. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem tersebut menutup ruang bagi pekerja untuk berkembang, memperoleh perlindungan sosial yang memadai, dan menikmati hasil kerja secara adil. Dalam kondisi demikian, negara wajib hadir bukan hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar rakyat pekerja.

Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan responsif dengan menangkap kegelisahan buruh dari berbagai sektor, termasuk yang disuarakan oleh pimpinan serikat pekerja. Arahan kepala negara agar praktik outsourcing yang tidak berpihak pada buruh dihapuskan, kini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih manusiawi. Menteri Yassierli menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dituangkan dalam regulasi resmi, termasuk dalam bentuk peraturan menteri sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi.

Langkah ini tidak diambil secara tergesa. Pemerintah tengah melakukan kajian komprehensif untuk memastikan penghapusan outsourcing dilakukan secara realistis dan bertanggung jawab. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa negara tidak menutup mata terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pelaku usaha, namun tetap menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama.

Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, segala bentuk praktik kerja yang menciptakan ketidakpastian dan diskriminasi harus dihapuskan. Dalam konteks ini, sistem outsourcing melalui agen perekrutan kerap menjadi sumber ketidakpastian tersebut, karena memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditas alih-alih subjek yang memiliki hak.

Pendekatan baru yang diambil pemerintah juga mendapat apresiasi dari kalangan pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai bahwa kebijakan penghapusan outsourcing dapat memberikan kepastian status kerja bagi para tenaga alih daya. Ia menilai bahwa perusahaan akan terdorong untuk mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap, yang berarti adanya kepastian penghasilan, perlindungan jaminan sosial, dan akses terhadap hak-hak normatif lainnya.

Meskipun ada kemungkinan bahwa sejumlah perusahaan akan menghadapi tantangan dalam penyesuaian kebijakan ini, terutama dari sisi beban biaya, pemerintah diyakini akan menciptakan ruang dialog yang konstruktif untuk menyelaraskan kepentingan antara dunia usaha dan pekerja. Komitmen untuk menyediakan jaminan sosial yang layak serta perlindungan hukum yang jelas akan memperkuat posisi pekerja dalam sistem ketenagakerjaan nasional yang berkeadilan.

Kebijakan ini juga menjadi bentuk penegasan bahwa negara tidak tunduk pada kepentingan kapitalis semata, melainkan berpihak kepada masyarakat pekerja sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dukungan luas dari kalangan buruh pun menguatkan legitimasi langkah ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam berbagai forum menyampaikan keyakinan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil, termasuk guru, petani, dan buruh. Keyakinan ini muncul seiring dengan janji Presiden pada Hari Buruh 2025 yang menegaskan komitmennya terhadap penghapusan outsourcing.

Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah pembeda antara praktik alih daya pekerjaan dan alih daya tenaga kerja melalui agen. Pemerintah tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk menyerahkan sebagian proses produksi kepada pihak ketiga, seperti pembuatan komponen atau jasa tertentu. Namun, praktik pengalihan pekerja melalui agen yang kemudian tidak diberikan hak dan perlindungan yang semestinya, harus dihentikan. Pemerintah pun menaruh perhatian terhadap bentuk penyamaran outsourcing dalam wujud program pemagangan atau kemitraan yang seringkali dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan.

Dengan penghapusan outsourcing tenaga kerja melalui agen, para pekerja tidak lagi berada dalam posisi rawan pemutusan hubungan kerja sepihak dan tanpa jaminan. Mereka akan mendapatkan kepastian kerja, jaminan sosial, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, serta hak atas kesejahteraan yang lebih adil. Ini merupakan bentuk nyata dari tekad pemerintah dalam menjadikan pembangunan ekonomi sebagai sarana peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat, bukan segelintir pihak saja.

Kebijakan ini bukan hanya memperbaiki struktur ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun hubungan industrial yang sehat. Pemerintah menyadari bahwa perekonomian yang kuat hanya dapat dicapai apabila dunia usaha dan pekerja berjalan seiring dalam iklim kerja yang saling menghargai dan berkeadilan.

Dengan semangat reformasi ketenagakerjaan yang tengah digulirkan, Indonesia melangkah ke arah sistem kerja yang lebih manusiawi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara kembali menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan, kepentingan rakyat, khususnya kaum pekerja akan selalu menjadi pijakan utama.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya swasembada energi sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan nasional.

Dalam berbagai pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi gejolak global, termasuk ketegangan geopolitik dan kemungkinan krisis energi internasional.

“Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Dalam krisis global, negara-negara lain akan memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, dan sulit bagi kita untuk mengandalkan pasokan energi dari luar,” tegas Prabowo.

Sebagai solusi, Presiden mengusulkan pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri, khususnya air dan tanaman nabati.

Ia menyebut kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, dan jagung sebagai komoditas potensial untuk diolah menjadi bahan bakar alternatif.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti potensi besar energi geothermal dan air sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

“Kita punya kelapa sawit yang bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya energi geothermal yang cukup serta batu bara yang melimpah. Alhamdulillah, kita juga memiliki sumber air yang cukup, dan teknologi untuk menghasilkan air murah yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” ujarnya.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro, menambahkan bahwa swasembada energi merupakan bagian dari Asta Cita.

Ia menegaskan bahwa sektor energi harus berperan besar dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga tahun 2029.

“Ketahanan energi menjadi kata kunci dalam mencapai swasembada energi, dengan meningkatkan pasokan energi, memperluas jangkauan energi, dan memastikan pemanfaatan energi bersih,” jelas Purnomo.

Langkah strategis yang disiapkan pemerintah mencakup peningkatan pasokan dan diversifikasi energi, serta efisiensi penggunaan energi dengan mengalihkan subsidi BBM ke bantuan langsung.

Pemerintah juga mempercepat proyek strategis seperti Masela dan pipa Semarang–Dumai, serta mendorong hilirisasi batu bara menjadi DME guna mengurangi impor LPG.

Selain itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa pohon aren menjadi perhatian khusus Presiden karena potensinya dalam menghasilkan bioetanol.

Dari satu juta hektare lahan, pohon ini dapat menghasilkan cukup bioetanol untuk menggantikan impor BBM.

“Pak Presiden sudah lama menjadikan aren menjadi pohon yang paling beliau senangi, karena ini pohon ajaib dari ujung sampai akar bisa dipakai,” ujar Raja.

Pemerintah telah menargetkan penanaman 300 ribu hektare aren tahun ini sebagai bagian dari rencana swasembada energi nasional.

JAKARTA – Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia menuai apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat. Dalam waktu enam bulan kepemimpinannya, ratusan triliun rupiah uang negara berhasil diselamatkan, menjadi bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo dalam memerangi kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi bangsa ini.

Presiden Prabowo menegaskan tekadnya untuk memerangi korupsi tanpa pandang bulu, Pemerintah tidak main-main dalam melindungi aparat penegak hukum dari intimidasi.

“Saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan laksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menyampaikan keprihatinannya atas ancaman terhadap para penegak hukum yang berani membongkar kasus besar. Namun ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan gentar.

“Saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Tapi saya tidak gentar. Kita akan terus bongkar kasus korupsi, hampir tiap hari,” katanya.

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga kemanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap langkah tegas dan terukur Presiden Prabowo. Tiga gebrakan beliau, yaitu pembentukan Satgas Anti Premanisme, pengamanan bagi Kejaksaan, dan dorongan agar UU Perampasan Aset segera disahkan, adalah langkah monumental menuju Indonesia yang bersih, adil, dan aman,” ujar Silfester.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan bahwa pernyataan Presiden ini merupakan bentuk dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh para penegak hukum.

“Ini adalah pernyataan bagus. Terima kasih kepada Pak Presiden atas semangat dan dukungannya kepada penegakan hukum,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN), Bambang Widjanarko Setio. Ia menilai semangat Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sebagai wujud nyata keberpihakan kepada rakyat.

“Presiden menunjukkan puncak kemarahan terhadap korupsi. Kejagung dan KPK kini bergerak cepat menangkap koruptor kakap,” tegas Bambang.

Sementara itu, Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, menyebut komitmen Presiden Prabowo adalah kelanjutan dari semangat reformasi 1998.

“Pemberantasan korupsi harus terus menjadi agenda prioritas. Presiden Prabowo memberikan contoh nyata dan keberanian dalam menyikapi ancaman terhadap penegak hukum,” ujarnya.

Dengan dukungan luas dari masyarakat dan keberanian menindak tanpa pandang bulu, komitmen antikorupsi Presiden Prabowo diyakini akan menjadi warisan penting bagi Indonesia yang bersih, kuat, dan berkeadilan. (*/rls)

Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapat sambutan positif dari kalangan serikat pekerja.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa mekanisme outsourcing selama ini telah melanggar hak asasi manusia karena menempatkan buruh dalam posisi yang lemah dan tidak pasti.

“Outsourcing awalnya dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan seperti cleaning service dan keamanan, tapi sejak UU Cipta Kerja, praktik ini bisa diterapkan hampir di semua sektor. Ini menimbulkan banyak persoalan bagi pekerja,” ujar Mirah.

Mirah menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pekerja outsourcing kerap mendapat perlakuan tidak adil, seperti gaji di bawah ketentuan, tidak mendapat jaminan sosial, serta kesulitan dalam membentuk serikat pekerja.

Bahkan, ada pekerja yang harus membayar hingga Rp25 juta hanya untuk bisa masuk ke perusahaan outsourcing.

Menurut Mirah, sistem ini juga rentan terhadap penyalahgunaan, karena melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk oknum aparat dan pimpinan serikat yang memiliki perusahaan outsourcing sendiri.

Meski demikian, Mirah mengakui ada sejumlah perusahaan outsourcing yang patuh terhadap peraturan perundangan dan memperhatikan hak-hak pekerja.

“Mereka memberikan upah layak, jaminan sosial, serta kebebasan berserikat. Tapi jumlahnya sangat sedikit,” tegasnya.

Jika penghapusan penuh dirasa sulit, ia mengusulkan agar praktik outsourcing dibatasi hanya untuk tiga jenis pekerjaan, yaitu catering, cleaning service, dan tambang.

Selain itu, ia meminta pemerintah menjamin kepastian status kerja, upah, dan jaminan sosial bagi pekerja outsourcing.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut baik langkah Presiden Prabowo.

Ia menyebut kebijakan ini sebagai kabar baik bagi para pekerja yang selama ini tidak memiliki kepastian kerja akibat sistem outsourcing.

“Ini angin segar buat seluruh anak bangsa, terutama kaum buruh. Kita berharap ada duduk bersama antara pemerintah dan pengusaha agar kebijakan ini berjalan baik,” ujar Cucun.

Ia juga mengapresiasi rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh oleh Presiden sebagai upaya nyata meningkatkan taraf hidup pekerja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengakui bahwa praktik outsourcing menimbulkan banyak persoalan.

“Pak Presiden minta agar hal ini dicermati, dihapus, dan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh,” ujarnya.***

Jakarta – Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN) menyatakan komitmen penuh terhadap visi yang digulirkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dalam upaya berkelanjutan memberantas korupsi di Indonesia. Melalui kajian mendalam dan rekomendasi strategis, PKPEN menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kunci utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN), Bambang Widjanarko Setio mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia meyakini keseriusan Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki spirit dan komitmen besar untuk melawan dan memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Faktanya Presiden Prabowo secara sungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi. Aparat Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat menangkap para koruptor kakap di Indonesia,” kata Bambang

Bambang mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan puncak kemarahannya dengan narasi bahwa tidak akan pernah berhenti untuk menghabisi semua pelaku korupsi, sampai ke akar-akarnya.

“Tentu saja dan dapat dipastikan, masyarakat Indonesia akan berada di belakang Presiden Prabowo dan mendukung penuh upaya memberantas, memberangus dan menghabisi para koruptor di Indonesia. Kami sangat yakin Presiden Prabowo tidak main-main dalam memberantas dan menghabisi segala bentuk korupsi di Indonesia,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang berfokus pada penyusunan kebijakan politik dan ekonomi, PKPEN memiliki peran strategis dalam merumuskan gagasan yang mampu menjawab tantangan korupsi pada berbagai level. Sejak dibentuk, PKPEN secara konsisten melakukan analisis kebijakan, pemetaan risiko korupsi, serta penyusunan road map reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa kasus korupsi di Indonesia harus berhenti sebelum dirinya dipanggil Sang Pencipta.

“Usia saya sudah 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik dan saya akan melaksanakan tugas saya dengan baik, termasuk soal korupsi,” katanya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya akan menegakkan keadilan, dan melawan segala bentuk korupsi di Republik Indonesia tanpa pandang bulu.

“Kita hadapi banyak tantangan, kita hadapi banyak kesulitan, tetapi kekuatan kita besar, asalkan kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kita akan kuat.” ucap Presiden.
.

Melalui dukungan penuh terhadap visi Prabowo Subianto, PKPEN menegaskan optimisme pada upaya pemberantasan korupsi yang lebih terstruktur, integratif, dan berkelanjutan.

***

[edRW]

Oleh : Astrid Widia )*

Danantara telah menetapkan arah investasi strategis sebagai upaya nyata mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan pendekatan yang lebih terarah, akuntabel, dan kolaboratif. Langkah ini tidak hanya menjadi sinyal kuat atas keseriusan pemerintah dalam pengelolaan energi nasional, tetapi juga sebagai ajakan terbuka kepada para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk bergabung dalam proyek-proyek besar yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kemandirian energi dan pembangunan sektor strategis Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto dalam Konvensi dan Pameran Tahunan Ke-49 Indonesian Petroleum Association di Kabupaten Tangerang, menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara telah disiapkan sebagai instrumen penting investasi pemerintah di sektor energi strategis. Menurutnya, Danantara tak hanya akan menjadi investor domestik, tetapi juga mitra kolaboratif bagi investor internasional dalam memajukan proyek-proyek strategis yang berperan vital bagi ketahanan energi nasional.

Prabowo menekankan bahwa keterlibatan pihak luar negeri sangat diperlukan, dan untuk itu Indonesia telah menyiapkan dana besar melalui Danantara. Keikutsertaan badan ini dalam proyek energi bertujuan bukan hanya untuk mendorong suplai energi domestik, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekspor energi ke mancanegara. Ia menggambarkan pendekatan ini sebagai kombinasi antara kolaborasi, kerja sama lintas sektor, serta kebijakan yang mengedepankan akal sehat dan rasionalitas ekonomi.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan keprihatinan terhadap tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak yang mencapai nilai sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Ia menilai dana sebesar itu semestinya bisa dialihkan untuk kebutuhan domestik yang lebih krusial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi yang sangat besar, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan strategi yang tepat.

Potensi sumber daya energi yang berada di kawasan laut dalam Indonesia, menurut Presiden, sudah mulai dipetakan dengan bantuan para pakar dari universitas ternama dunia. Teknologi terbaru kini telah mampu mengakses dan memproses potensi energi yang selama ini tersembunyi di kedalaman laut. Presiden optimistis bahwa dalam waktu dekat Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada energi, namun juga akan kembali menjadi negara penyuplai energi global.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah telah menyiapkan puluhan blok migas yang siap ditawarkan kepada para pelaku usaha baik domestik maupun asing. Presiden menegaskan pentingnya penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memangkas regulasi dan birokrasi yang dinilai selama ini menghambat laju investasi. Ia memerintahkan semua lembaga regulasi untuk menyederhanakan aturan dan mempermudah proses-proses administrasi yang berkaitan dengan investasi, demi mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang sudah direncanakan.

Arahan Presiden tersebut sejalan dengan langkah yang diambil Danantara. Managing Director Finance Danantara, Djamal Attamimi, menyampaikan bahwa lembaganya telah memiliki peta jalan investasi untuk masing-masing sektor strategis. Fokus utama investasi Danantara mencakup critical mineral, energi, kesehatan, infrastruktur digital, jasa keuangan, properti, infrastruktur transportasi, serta sektor pangan dan agrikultur.

Djamal menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan studi kelayakan dan proses due diligence secara menyeluruh terhadap setiap sektor yang dibidik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perusahaan atau proyek mana saja yang memiliki kelayakan investasi secara teknis dan finansial. Namun demikian, ia belum mengungkap secara rinci berapa besar target investasi yang akan dialokasikan ke tiap sektor. Baginya, yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap investasi Danantara didasarkan pada hasil kajian yang valid dan mendalam.

Menurut Djamal, kehadiran Danantara bukan untuk mengambil alih peran sektor swasta ataupun menggeser investor luar negeri, melainkan untuk menginisiasi proyek-proyek berskala besar yang memiliki tingkat kebutuhan modal sangat tinggi. Ia melihat bahwa banyak proyek penting yang tidak bisa dimulai hanya dengan inisiatif swasta, dan dalam konteks inilah Danantara hadir sebagai pemicu investasi yang bersifat strategis dan berdampak jangka panjang.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar semua investasi Danantara mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut bahwa sejumlah proyek strategis yang dikelola Danantara saat ini sudah melalui proses due diligence yang komprehensif dan kini berada dalam tahap finalisasi. Rosan memastikan bahwa proses yang telah dilalui bersifat terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta akan diinformasikan kepada publik secara berkala.

Rosan juga menambahkan bahwa integritas proses investasi menjadi prioritas utama. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana setiap tahapan yang dilakukan oleh Danantara telah berjalan sesuai kaidah tata kelola yang baik, profesional, dan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Ia menjamin keterbukaan informasi serta akuntabilitas setiap proyek yang didanai Danantara sebagai bentuk komitmen kepada publik dan calon mitra usaha.

Dengan komitmen pada transparansi, strategi investasi yang jelas, serta kemauan untuk menyederhanakan birokrasi, Indonesia menunjukkan arah baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara menjadi wujud dari visi tersebut, yang hadir bukan hanya untuk membiayai proyek, tetapi juga untuk menjadi motor penggerak perubahan struktur ekonomi nasional. Ini adalah saat yang tepat bagi pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk menyambut dan ikut serta dalam transformasi besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Nur Hakim)*

Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kini hadir sebagai tulang punggung baru dalam penguatan infrastruktur energi nasional melalui pendanaan terarah yang difokuskan pada proyek-proyek strategis. Kehadirannya bukan sekadar wacana institusional, tetapi menjadi manifestasi nyata dari komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan transisi energi dan mendorong kedaulatan energi Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah besar ini dirancang untuk memastikan bahwa potensi energi Indonesia yang sangat melimpah, baik dari sumber fosil maupun energi baru terbarukan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional serta kontribusi global. Melalui Danantara, investasi tidak lagi bersifat sporadis atau jangka pendek, melainkan diarahkan secara strategis agar mampu mempercepat pertumbuhan sektor energi sekaligus menopang visi besar menuju emisi nol karbon.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan energi yang sangat besar, baik dari sumber fosil maupun energi baru terbarukan. Menurutnya, Danantara sebagai entitas investasi strategis sudah dipersiapkan untuk mengambil bagian dalam proyek-proyek energi berskala nasional. Penyiapan dana besar melalui Danantara disebut sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjawab tantangan sekaligus peluang energi masa depan, yang kini makin dapat dijangkau berkat kemajuan teknologi.

Potensi Indonesia dalam sektor energi baru terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, air, angin hingga gelombang laut dinilai sangat melimpah. Teknologi mutakhir kini memungkinkan pemanfaatan sumber daya tersebut secara lebih optimal. Dengan keyakinan penuh, Prabowo menyebut bahwa dalam waktu dekat Indonesia tidak hanya akan mandiri secara energi, tetapi juga akan mampu menjadi pemasok energi bagi dunia.

Ia pun mendorong kolaborasi lintas pihak dan menyerukan agar para pelaku industri serta investor dari seluruh penjuru dunia memanfaatkan peluang besar di sektor energi nasional. Prabowo meyakini bahwa dengan dukungan investasi strategis seperti yang digalang Danantara, ekosistem energi nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

Pernyataan tersebut mendapatkan dukungan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap menjalankan arahan Presiden terkait transisi energi dan pencapaian kedaulatan energi nasional. Sebagai bagian dari tim ekonomi nasional, Bahlil menegaskan bahwa dirinya akan mengatur sektor mana saja yang perlu menjadi prioritas dalam skema investasi Danantara, agar setiap proyek yang didanai mampu memberi dampak maksimal pada ketahanan energi nasional.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema-skema teknis seperti sistem bagi hasil atau gross split dalam industri hulu migas yang dinilai lebih ekonomis bagi para pelaku usaha. Menurutnya, perdebatan selama ini antara cost recovery dan gross split dapat dijawab dengan formulasi kebijakan baru yang lebih akomodatif, khususnya dalam hal kebutuhan modal ekspansi untuk sumur-sumur tua. Pemerintah menawarkan sweetener atau insentif kebijakan yang dapat meringankan beban investasi sekaligus mendorong peningkatan kapasitas lifting migas tanpa merugikan kontraktor.

Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, menekankan bahwa investasi pada sektor energi bersih kini menjadi prioritas penting dalam kerangka mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Ia menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen terhadap target net zero emissions pada tahun 2060, bahkan berupaya untuk memajukannya menjadi tahun 2050. Langkah ini diyakini dapat berjalan paralel dengan mendorong investasi yang berkelanjutan di sektor energi.

Rosan juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.700 gigawatt, tetapi baru sekitar 14,4 gigawatt yang terpasang. Artinya, peluang untuk pertumbuhan di sektor ini masih sangat besar. Menurutnya, berbagai jenis energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro, bioenergi, angin, dan panas bumi memiliki potensi pengembangan yang signifikan. Khusus untuk panas bumi, Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan cadangan terbesar di dunia, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera.

Sebagai CEO Danantara, Rosan melihat bahwa langkah investasi di sektor energi tidak hanya penting bagi pencapaian target emisi nol karbon, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas. Reformasi kebijakan dan regulasi terus dilakukan agar investasi yang masuk ke Indonesia berjalan dengan baik, transparan, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Ia meyakini bahwa transformasi sektor energi tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menjadikan Indonesia lebih tangguh dan kompetitif secara global.

Seluruh elemen pemerintahan tampak solid dalam menyukseskan agenda besar ini. Peran Danantara menjadi instrumen penting yang menghubungkan arah kebijakan nasional dengan kepentingan strategis jangka panjang dalam penguatan infrastruktur energi. Pendekatan investasi yang terarah dinilai mampu mempercepat proses transisi energi, mengoptimalkan potensi lokal, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam sektor energi global.

Dengan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga serta dukungan dari sektor swasta dan internasional, inisiatif ini bukan sekadar wacana, melainkan agenda transformasi nyata. Melalui kolaborasi multi-sektor, Indonesia diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga komitmen pada keberlanjutan lingkungan dan kemandirian energi.

Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda keterlibatan dalam transformasi energi nasional. Momentum ini adalah ajakan terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian dari perubahan besar menuju Indonesia yang mandiri secara energi, berdaya saing global, dan berkomitmen terhadap keberlanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institutee

Jakata – Danantara Indonesia semakin memantapkan posisinya di kancah investasi global dengan menjalin kemitraan strategis bersama Future Fund Australia.

Kolaborasi ini menjadi pijakan krusial dalam memperluas jangkauan internasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta menciptakan lebih banyak peluang untuk investasi lintas negara.

Future Fund Australia memberikan dukungan penuh terhadap keanggotaan Danantara di International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), sebuah forum global bagi lembaga pengelola dana negara.

Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat integrasi Danantara ke dalam ekosistem investasi internasional serta menciptakan sinergi antar negara dalam mengelola pembiayaan proyek-proyek strategis.

“Kami sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada Danantara Indonesia,” kata Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

Ia menekankan bahwa dukungan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kredibilitas Danantara sebagai mitra investasi yang potensial di mata dunia.

Menurut Rosan, keanggotaan dalam IFSWF menjadi landasan penting untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan berbagai lembaga pengelola dana global, termasuk Future Fund Australia.

“Kami percaya bahwa kerja sama dengan lembaga investasi global seperti Future Fund akan menciptakan peluang baru dalam pendanaan proyek-proyek strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rosan memastikan bahwa Danantara akan terus menjadi katalis pembangunan nasional yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.

“Kami tetap berkomitmen untuk menjalin kolaborasi global demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan,” tegasnya.

Didirikan pada tahun 2006, Future Fund Australia kini berkembang menjadi salah satu institusi pengelola dana terbesar di dunia, dengan total aset yang dikelola melebihi 307 miliar dolar Australia hingga kuartal pertama tahun 2025.

Besarnya kapasitas dan pengalaman Future Fund diyakini akan membawa nilai tambah yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia melalui kemitraan ini.

Dukungan terhadap Danantara juga ditegaskan dalam pertemuan tahunan Indonesia-Australia Annual Leaders’ Meeting di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyepakati bahwa Danantara memiliki peran penting dalam menarik investasi institusional berskala global serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah strategis ini memperkuat komitmen Danantara untuk tampil sebagai pemain global yang aktif, profesional, dan siap bersaing di pasar internasional.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan strategis bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani. Diskusi tersebut difokuskan pada penentuan arah strategis investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta upaya memperkuat tata kelola dalam berbagai proyek nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

Dalam penjelasannya, Rosan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas mengenai pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas investasi yang dijalankan Danantara.

“Fokus utama adalah pada tata kelola, transparansi, keterbukaan, serta akuntabilitas,” ujar Rosan.

Prinsip-prinsip ini dianggap krusial agar pengelolaan dana investasi dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik. Rosan menambahkan, arahan tersebut berlaku untuk seluruh sektor investasi, mulai dari hilirisasi produk hingga pengembangan energi ramah lingkungan yang menjadi fokus pembangunan nasional.

Presiden juga mengingatkan agar BUMN tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha semata, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

“Ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik, dan menjadi penggerak,” tambahnya.

Untuk memastikan investasi berjalan optimal, Danantara akan memperkuat struktur tim internal dan membuka peluang kolaborasi dengan para ahli dari berbagai disiplin ilmu.

“Kami akan membentuk tim yang solid, sekaligus membuka peluang bagi para ahli yang diperlukan,” jelas Rosan.

Upaya ini bertujuan agar pengelolaan dana publik sesuai dengan standar tata kelola yang profesional dan akuntabel.

Selain itu, Rosan menyampaikan bahwa sejumlah proyek strategis Danantara kini sudah melewati tahap evaluasi menyeluruh atau due diligence dari sisi hukum, finansial, administrasi, dan teknologi, dan tengah memasuki proses finalisasi.

“Sejumlah proyek strategis sudah melewati proses due diligence dan saat ini sedang dalam tahap finalisasi,” ujarnya.

Komitmen Danantara juga mencakup keterbukaan informasi kepada publik terkait portofolio investasi.

“Kita juga akan terbuka kepada publik investasinya apa saja yang kita lakukan,” tegas Rosan.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses investasi yang dijalankan telah mengikuti regulasi yang berlaku secara komprehensif.

“Hal yang paling utama adalah bahwa proses ini telah kami lakukan dengan benar, menyeluruh, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Arahan dari Presiden Prabowo ini menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.