Pemerintah Melalui BPH Pastikan Evaluasi Kualitas Layanan Haji 2025

Oleh : Sandi Setiawan )*

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH) memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia yang jumlahnya selalu menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Evaluasi ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari layanan di dalam negeri hingga layanan di Arab Saudi, termasuk transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga bimbingan ibadah.

Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa evaluasi ini akan menggunakan pendekatan berbasis data dan masukan dari berbagai elemen, termasuk para petugas haji, jamaah, serta mitra penyelenggara. Pihaknya menegaskan bahwa setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji harus mengalami perbaikan yang berkesinambungan.

Selama ini pengelolaan ibadah haji di Tanah Air seperti event organizer yang hanya fokus pada pengelolaan ritual ibadah haji. Namun, ke depannya, BPH akan melakukan lebih dari itu misalnya fokus pada pengembangan ekonomi haji. Hal ini sejalan dengan tiga Visi BPH yakni Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji dan Sukses Peradaban dan Keadaban Haji. Ketiga aspek ini akan menjadi fokus BPH untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya.

Tidak hanya itu, BPH juga sedang mengkaji kemungkinan penurunan biaya penyelenggara ibadah haji (Bipih) untuk musim haji berikutnya. Sebab, BPH menilai besaran biaya yang dibayarkan calon jamaah haji saat ini masih tergolong tinggi.

Salah satu anggota Timwas, Novita Wijayanti menjelaskan transportasi menjadi bagian penting dari evaluasi. Baik transportasi antar-kloter di dalam negeri maupun transportasi antar-kawasan selama di Arab Saudi akan ditinjau ulang. BPH bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan otoritas transportasi Arab Saudi untuk menyusun skema layanan yang lebih efisien dan nyaman, terutama saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kesiapan armada dan jalur distribusi menjadi fokus karena menyangkut keselamatan dan ketepatan waktu pelaksanaan manasik.

Evaluasi juga melibatkan aspek bimbingan ibadah yang selama ini dianggap belum merata dari sisi kualitas. BPH menilai bahwa meskipun banyak jamaah mengikuti manasik sebelum keberangkatan, pemahaman terhadap tahapan dan makna ibadah haji masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sistem bimbingan akan diperbaiki dengan menambahkan modul-modul praktis dan video interaktif yang bisa diakses oleh jamaah sejak awal pendaftaran. Para pembimbing juga akan mendapatkan pelatihan lanjutan agar mampu menjelaskan secara aplikatif, bukan hanya teoritis.

Staf Ahli Menteri Agama Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Wibowo Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap layanan pihak ketiga atau mitra swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa keluhan muncul terkait keterlambatan layanan atau fasilitas yang tidak sesuai dengan kontrak. BPH berjanji akan melakukan audit kontrak secara ketat dan memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang tidak memenuhi standar pelayanan. Kontrak kerja sama ke depan akan mencantumkan indikator kinerja utama (key performance indicator/KPI) sebagai dasar penilaian dan kelayakan perpanjangan kerja sama.

Menjawab kekhawatiran publik tentang transparansi biaya dan penggunaan dana haji, BPH akan membuka akses publik terhadap laporan keuangan penyelenggaraan haji 2025 secara berkala. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi dampak langsung terhadap kualitas layanan. Menurut BPH, transparansi bukan hanya tentang keuangan, tapi juga menyangkut komunikasi yang terbuka dan akuntabel kepada publik.

Masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi melalui survei daring dan forum diskusi yang akan digelar di berbagai daerah. Jamaah yang sudah berangkat maupun yang sedang menunggu antrean haji dapat memberikan masukan konstruktif melalui sistem pengaduan dan saran yang disiapkan secara digital. BPH menilai keterlibatan publik adalah elemen penting dalam menciptakan penyelenggaraan haji yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan jamaah. Pihaknya mendengar, mencatat, dan merespon pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah berharap agar penyelenggaraan haji 2025 tidak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan, tetapi juga menjadi cermin dari pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak pada kenyamanan jamaah. BPH menekankan bahwa ibadah haji adalah momentum spiritual yang sangat sakral, sehingga pelayanan yang diberikan harus menunjang kekhusyukan jamaah dalam menunaikan rukun Islam kelima ini. Evaluasi yang dilakukan bukan semata menilai kinerja, tetapi memastikan bahwa pengalaman beribadah haji menjadi lebih berkesan, aman, dan bermakna bagi seluruh jamaah Indonesia.

Dengan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh BPH, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan haji secara berkelanjutan. Komitmen terhadap transparansi, perbaikan teknis, serta pelibatan publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Harapannya, penyelenggaraan haji 2025 tidak hanya lancar secara teknis, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual yang mendalam dan berkesan bagi setiap jamaah.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Membangun Kepercayaan Jemaah Haji 2025 melalui Transparansi dan Pengawasan

Oleh : Muhammad Irwan )*

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Kepercayaan publik terhadap tata kelola haji bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan harus dibangun secara konsisten melalui transparansi, pengawasan, dan pelayanan yang berkualitas. Dalam konteks ini, transparansi pengelolaan dana haji dan pengawasan langsung terhadap fasilitas serta layanan jemaah menjadi pilar utama dalam memperkuat kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji.

Salah satu bentuk nyata dari upaya ini dapat terlihat melalui langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang aktif melakukan monitoring dan pengawasan di sejumlah fasilitas layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap detail pelayanan, mulai dari aspek konsumsi hingga kenyamanan tempat tinggal, benar-benar diperhatikan. Hal ini juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga bukan sekadar slogan, tetapi sebuah kerja nyata untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepuasan jemaah.

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menggarisbawahi pentingnya pengawasan langsung sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap jemaah. Ia menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan pada berbagai aspek layanan, termasuk dapur, tenda, air, tempat tidur, hingga fasilitas sanitasi, yang disiapkan oleh sejumlah syarikah di Arab Saudi. Fasilitas-fasilitas tersebut bahkan dirancang dengan pendekatan budaya Nusantara, agar jemaah merasa lebih nyaman dan tidak mengalami gegar budaya. Di tengah cuaca panas Arab Saudi, suasana yang akrab dan bersih dapat menjadi penyejuk secara psikologis bagi jemaah Indonesia.

Muhammad Aqil Irham juga menekankan bahwa pemantauan tidak hanya berhenti pada kenyamanan fisik, melainkan juga memastikan bahwa konsumsi makanan dan minuman yang disediakan memenuhi standar halal dan keamanan pangan. Menurutnya, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik, terutama di Armuzna Arafah, Muzdalifah, dan Mina sangat krusial dalam mendukung kelancaran ibadah pada fase puncak haji. Pengawasan ini menjadi bentuk nyata dari implementasi prinsip kehati-hatian dan integritas dalam setiap lini pelayanan.

Di sisi lain, aspek pengelolaan keuangan haji juga menjadi perhatian utama. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman publik sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang. Salah satu contohnya adalah bagaimana biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh calon jemaah, serta nilai manfaat dari dana kelolaannya, harus dijelaskan secara terbuka.

Fikri menekankan bahwa sosialisasi yang masif dan menyeluruh harus menjadi prioritas BPKH. Transparansi dalam penggunaan dana haji akan mencegah beredarnya informasi simpang siur, termasuk isu-isu negatif yang menyebutkan bahwa dana haji digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah. Melalui komunikasi yang jelas dan berbasis data, masyarakat akan memahami bahwa setiap rupiah dari dana haji dikelola secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

Langkah sosialisasi keuangan haji yang mulai dilakukan oleh BPKH, bekerja sama dengan DPR, patut diapresiasi. Namun, kegiatan tersebut perlu diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang memahami struktur pembiayaan dan arah penggunaan dana haji, maka semakin kuat pula kepercayaan mereka terhadap institusi yang mengelola dana umat tersebut. Sosialisasi yang intensif juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memiliki literasi keuangan haji yang memadai, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 yang telah disepakati sebesar Rp89,4 juta per orang, dengan Bipih yang dibayarkan langsung oleh jemaah sebesar Rp55,4 juta, merupakan informasi yang harus terus disosialisasikan secara terbuka. Adapun nilai manfaat sebesar Rp33 juta, yang berasal dari hasil pengelolaan dana haji, membuktikan bahwa sistem subsidi silang masih tetap berjalan. Transparansi terhadap alokasi dana untuk penerbangan, akomodasi, dan konsumsi menjadi kunci utama dalam menumbuhkan kepercayaan kolektif masyarakat.

Pembangunan kepercayaan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui janji-janji manis, tetapi melalui langkah konkret seperti pengawasan fasilitas oleh BPJPH dan keterbukaan informasi oleh BPKH. Dengan sistem pengawasan dan transparansi yang terus diperkuat, pemerintah Indonesia dapat menjadikan penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai simbol komitmen negara dalam melayani umat.

Lebih dari itu, penyelenggaraan haji yang transparan dan diawasi ketat juga mencerminkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan dana umat, upaya peningkatan kualitas layanan dan keterbukaan informasi akan menjadi parameter utama keberhasilan penyelenggaraan haji. Maka, kolaborasi antara pemerintah, DPR, lembaga pengawas, dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan tata kelola haji yang bersih, transparan, dan dipercaya.

)* Penulis adalah Peneliti Islamic Initia

Pemerintah Cetak Pertumbuhan Eksplorasi 37% demi Swasembada Energi

Jakarta – Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi (PHE), Muharram Jaya Panguriseng menegaskan bahwa perusahaan terus berkomitmen mendorong kemandirian energi nasional melalui peningkatan eksplorasi migas. Sebagai Subholding Upstream Pertamina, PHE mencatat pertumbuhan eksplorasi sebesar 37% per tahun sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada energi.

“Kami tetap berjalan di area eksisting karena masih ada peluang di sana. Peluang ini membuat kami optimis bisa mendapatkan temuan besar seperti tahun 2024, di mana menjadi temuan Pertamina yang terbesar sepanjang lima belas tahun terakhir,” ujar Muharram di Jakarta.

Muharram menjelaskan bahwa PHE mengusung tiga strategi utama dalam mendukung akselerasi eksplorasi migas. Pertama, untuk target jangka pendek lima tahun ke depan, perusahaan fokus mengoptimalkan area eksplorasi yang sudah ada (eksisting).

Kedua, untuk jangka panjang, PHE secara agresif masuk ke wilayah baru (open area) guna mengejar penemuan blok-blok migas dengan potensi produksi signifikan.

Ketiga, PHE membangun kerja sama strategis dengan mitra dalam dan luar negeri, sebagai langkah mitigasi risiko serta membuka peluang transfer teknologi.

“Dalam tiga tahun terakhir, kami telah memperoleh delapan wilayah kerja eksplorasi baru. Ini menunjukkan bahwa upaya kami tidak hanya terencana, tetapi juga membuahkan hasil yang konkret,” tambah Muharram.

Muharram mengungkapkan bahwa dua penemuan besar berhasil diraih, yaitu struktur Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C Recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg), serta struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C Recoverable sebesar 140,6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe).

“Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras tim eksplorasi kami serta kolaborasi erat dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada lifting migas nasional demi mewujudkan visi swasembada energi dan ketahanan energi nasional,” tuturnya.

Selain fokus pada peningkatan produksi, PHE juga berkomitmen menjalankan bisnis hulu migas secara berkelanjutan dan beretika. Perusahaan mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah tersertifikasi ISO 37001:2016, sebagai bentuk nyata komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan transparan.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyebutkan bahwa eksplorasi yang dilakukan PHE merupakan bagian dari strategi Pertamina dalam menavigasi tantangan global sektor energi dan mewujudkan swasembada energi nasional.

“Pengembangan sektor hulu merupakan kunci bagi Pertamina untuk meningkatkan produksi hulu migas dalam mendukung target produksi nasional serta swasembada energi sebagaimana dicanangkan Pemerintah,” ujar Fadjar.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, PHE terus menunjukkan posisi sentralnya sebagai motor utama eksplorasi dan produksi migas nasional yang berkelanjutan, menuju kemandirian energi bangsa.

Pemerintah Targetkan Swasembada Energi dan Hilirisasi dalam Lima Tahun ke Depan

Jakarta — Pemerintah menargetkan capaian besar dalam lima tahun ke depan, dengan fokus utama pada swasembada energi dan akselerasi program hilirisasi. Dua pilar ini dinilai menjadi fondasi strategis dalam membangun kemandirian dan ketahanan nasional di sektor energi dan sumber daya mineral.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa swasembada energi merupakan bagian dari empat program prioritas nasional yang sedang digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Program Makan Bergizi, Swasembada Pangan, Hilirisasi, dan Swasembada Energi.

“Banyak yang menjadi prioritas. Tapi yang selalu dibicarakan itu ada empat. Salah satunya adalah kemandirian energi dan hilirisasi,” ujar Bahlil. Ia optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat antar-lembaga dan dunia usaha, target swasembada energi dan hilirisasi dapat direalisasikan dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan.

Menurutnya, kemandirian energi merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara besar untuk berdiri tegak dan tidak bergantung pada impor energi. “Pak Presiden Prabowo menyatakan bahwa sebuah negara hebat kalau mandiri pangan dan mandiri energi,” tandasnya.

Komitmen pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari pelaku industri energi, salah satunya PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Direktur Eksplorasi PHE, Muharram Jaya Panguriseng, menuturkan bahwa pihaknya telah mencatat pertumbuhan eksplorasi energi sebesar 37 persen per tahun dalam tiga tahun terakhir, sebuah capaian yang menunjukkan dinamika positif di sektor hulu migas nasional.

Strategi eksplorasi PHE, lanjut Muharram, didasarkan pada tiga pendekatan utama. Pertama, optimalisasi area eksisting guna mencapai target jangka pendek selama lima tahun ke depan. Kedua, ekspansi ke wilayah terbuka (open area) yang menjanjikan potensi blok baru. Ketiga, menjalin kemitraan strategis untuk menekan risiko dan mempercepat alih teknologi.

“Kami tetap berjalan di area eksisting, karena masih ada peluang di sana,” jelas Muharram. “Keberhasilan ini adalah bukti nyata dedikasi dan kerja keras tim eksplorasi kami serta kolaborasi erat dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM.”

Dari perspektif strategis, Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita, menyoroti pentingnya pendekatan ekosistem dalam mendukung transformasi energi nasional. Ia mengingatkan bahwa transisi energi tidak hanya berkutat pada pembangunan infrastruktur fisik semata.

“Transformasi energi tidak bisa hanya mengandalkan kabel dan pipa, tetapi juga jejaring pikiran, energi, niat, dan kemauan untuk mendengarkan,” tegas Enggar. Menurutnya, ekosistem kolaboratif yang melibatkan akademisi, praktisi, pengusaha, dan pemerintah adalah kunci dalam mengorkestrasikan agenda besar transformasi energi Indonesia.

Pernyataan senada juga digaungkan oleh para pelaku hilirisasi industri yang melihat peluang besar dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dalam negeri. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, Indonesia diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan memperkuat posisi tawarnya di pasar global.

Dengan dorongan politik yang kuat, strategi eksplorasi yang terarah, serta semangat kolaborasi lintas sektor, program swasembada energi dan hilirisasi bukan hanya wacana ambisius, tetapi merupakan lompatan besar menuju kedaulatan energi nasional.

Pemerintah Buka Peluang Kerja Sama Bilateral Upaya Akselerasi Program Swasembada Energi

Oleh : Andi Mahesa )*

Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia terus meneguhkan langkah menuju kemandirian energi sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan agenda strategis tersebut melalui pendekatan yang progresif dan terbuka, termasuk membuka peluang kerja sama bilateral dengan mitra-mitra strategis seperti Tiongkok.

Pada pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China, Li Qiang, berbagai program unggulan pemerintah menjadi pokok bahasan utama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa di antara program yang dibahas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada energi, dan pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Pulau Jawa. Pertemuan ini menandai dimulainya babak baru dalam relasi ekonomi Indonesia-China yang lebih terarah pada proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional.

Swasembada energi merupakan salah satu dari empat program unggulan pemerintah yang kini diprioritaskan bersama Program Makan Bergizi, Swasembada Pangan, dan Hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mewujudkan swasembada energi dalam empat hingga lima tahun ke depan. Optimisme ini bukan tanpa dasar. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pada masa lalu pernah dinobatkan sebagai salah satu Macan Asia, dengan posisi strategis sebagai negara surplus energi, khususnya dalam komoditas minyak dan gas.

Kini, dengan pengalaman historis dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia berada dalam posisi yang memungkinkan untuk merebut kembali kejayaannya di sektor energi. Namun, tantangan zaman menuntut pendekatan yang berbeda. Jika dahulu kemandirian energi bergantung pada eksplorasi minyak dan gas konvensional, kini pendekatannya harus lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Transisi energi menjadi panggilan zaman, dan Indonesia harus menjawabnya dengan langkah konkret.

Di sinilah pentingnya kerja sama bilateral yang strategis. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menekankan bahwa sektor energi merupakan salah satu dari tiga bidang utama yang paling diminati oleh investor asal Tiongkok, selain hilirisasi dan manufaktur. China bukan hanya unggul dalam teknologi dan pendanaan, tetapi juga telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pengembangan energi hijau dan sistem transportasi ramah lingkungan.

Kolaborasi dengan Tiongkok membuka peluang yang sangat luas untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Dari tenaga surya dan tenaga angin, hingga bioenergi dan efisiensi energi di sektor industri, seluruhnya membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan keahlian yang telah dimiliki oleh mitra-mitra global seperti China. Selain itu, pengalaman Tiongkok dalam membangun infrastruktur energi bersih berskala besar dapat menjadi model yang relevan dan adaptif untuk diterapkan di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah pemerintah dalam menggalang kemitraan dengan negara lain bukan semata-mata untuk mendatangkan investasi, tetapi juga sebagai strategi percepatan dalam pembangunan infrastruktur energi nasional yang efisien dan rendah emisi. Kerja sama ini menjadi katalis bagi tercapainya target emisi nol bersih (net zero emission) yang telah dicanangkan Indonesia pada tahun 2060. Artinya, tidak hanya berdampak pada ketahanan energi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat jangka panjang.

Tentu saja, keberhasilan program swasembada energi tidak hanya bergantung pada kerja sama internasional, tetapi juga membutuhkan konsolidasi kebijakan di dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh lini pemerintahan, dari pusat hingga daerah, memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan kemandirian energi. Regulasi yang mendukung investasi energi bersih, insentif untuk pengembangan teknologi, serta penguatan sumber daya manusia di sektor energi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi besar ini.

Lebih jauh, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen krusial dalam transisi menuju swasembada energi. Kesadaran untuk menggunakan energi secara bijak, mendukung pemanfaatan energi terbarukan, serta mendorong gaya hidup hemat energi harus terus digalakkan. Pemerintah dapat mengambil peran sebagai fasilitator edukasi dan kampanye nasional mengenai pentingnya kemandirian energi bagi masa depan bangsa.

Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak hanya berpandangan jangka pendek, tetapi juga berpikir strategis dan visioner. Melalui kerja sama bilateral yang terarah dan produktif, Indonesia tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, tetapi juga menunjukkan posisinya sebagai negara berkembang yang siap menyongsong masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan.

Dalam konteks global yang semakin kompetitif, kemandirian energi adalah harga mati. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri akan memiliki posisi tawar yang kuat di panggung internasional dan daya tahan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi krisis. Indonesia, dengan segala potensinya, memiliki semua prasyarat untuk mencapai hal tersebut.

Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu padu. Pemerintah telah membuka jalan dan meletakkan fondasi. Dunia internasional pun merespons positif dengan peluang kerja sama yang menjanjikan. Maka, tinggal bagaimana kita semua, sebagai bagian dari bangsa ini, memberikan dukungan dan kontribusi nyata.

)* Penulis adalah pemerhati isu lingkungan hidup dan energi.

Diskon Tarif Listrik Bagian Dari Stimulus Ekonomi

Jakarta, – Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat, pemerintah Indonesia kembali meluncurkan enam paket stimulus ekonomi yang akan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Salah satu program unggulan dalam paket ini adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan hingga 2.200 VA.

Kebijakan diskon ini akan berlangsung selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025, yang bertepatan dengan musim liburan sekolah. Pemerintah berharap stimulus ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan total ada enam paket bantuan stimulus yang disiapkan pemerintah.

Pemberian berbagai stimulus ekonomi tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik. Pemerintah ingin mendorong ekonomi kuartal II-2025 kembali ke 5%.

Diskon ini akan dinikmati oleh lebih dari 80 juta pelanggan PLN yang tergolong rumah tangga kecil. Sesuai data yang dihimpun dari PT PLN (Persero), program ini mencakup sekitar 97% dari total pelanggan rumah tangga, sehingga dipastikan memberikan dampak luas bagi ekonomi nasional. Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi tambahan karena diskon akan diberikan secara otomatis, baik bagi pelanggan pascabayar maupun prabayar.
“Dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi di PLN, kami memastikan diskon ini akan langsung diterapkan di sistem tagihan dan pembelian token. Tidak perlu proses rumit, pelanggan langsung merasakan manfaatnya,” jelas Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Langkah ini merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang juga memberikan diskon serupa pada bulan Januari dan Februari 2025. Efektivitasnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat permintaan domestik membuat pemerintah kembali mengadopsinya sebagai strategi fiskal jangka pendek.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga adalah penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, mencapai lebih dari 50%. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap kelompok konsumen ini.
“Hingga akhir tahun, kita targetkan ekonomi tetap tumbuh stabil di angka 5%. Konsumsi rumah tangga harus terus dijaga agar momentum pertumbuhan tidak terhenti. Maka, intervensi seperti ini sangat krusial, terutama di masa liburan sekolah,” ujar Airlangga.

Diskon tarif listrik ini juga disertai berbagai stimulus lain, seperti diskon tiket pesawat, tarif tol, dan subsidi angkutan umum. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk paket ini, guna menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi dampak perlambatan global dan tekanan inflasi domestik pasca kenaikan PPN.

Langkah ini menuai sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha kecil yang memanfaatkan listrik rumah tangga untuk operasional. Dengan penghematan biaya listrik, mereka dapat mengalokasikan dana untuk keperluan produksi atau pemasaran.

Stimulus ekonomi kali ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional secara inklusif. Dengan kombinasi antara dukungan langsung kepada masyarakat dan penguatan sektor konsumsi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan global sepanjang 2025.

Literasi Digital Jadi Tembok Pertahanan Hadapi Judi Daring

Oleh : Asto Priambodo )*

Praktik judi  daring atau yang juga dikenal sebagai judi online di Indonesia kian mengkhawatirkan. Modus operasinya semakin canggih, jaringannya semakin masif, dan daya rusaknya terhadap masyarakat sangat signifikan. Di tengah kemajuan teknologi digital, para pelaku memanfaatkan celah-celah sistem untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun kembali angkat suara dan memperingatkan publik mengenai bahaya besar yang tersembunyi di balik fenomena ini.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi perilaku pelaku usaha jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen, OJK berada di garis depan dalam perang melawan judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa salah satu faktor utama yang membuat masyarakat rentan terhadap jerat judi online adalah minimnya kesadaran terhadap modus-modus baru yang digunakan oleh pelaku. Meskipun penindakan terus dilakukan, jumlah korban tidak kunjung menurun karena pelaku senantiasa memperbarui cara operasinya agar tidak mudah dideteksi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pelaku kini menyamarkan situs-situs judi seolah-olah sebagai platform edukatif, termasuk dalam bentuk situs dongeng anak-anak. Strategi ini sengaja dirancang untuk mengelabui pengguna internet dari kelompok usia muda dan orang tua yang tidak familiar dengan dunia digital. Melalui pendekatan yang tidak mencurigakan, pelaku berhasil menurunkan kewaspadaan dan menjerat korban secara halus.

Tak hanya itu, metode transaksi juga terus disiasati. Para pelaku memanfaatkan layanan deposit pulsa untuk menyembunyikan aktivitas keuangan dari sistem perbankan formal. Penggunaan rekening dormant (tidak aktif) dan keterlibatan jasa penukaran uang (money changer) juga turut memperumit pelacakan arus dana yang terkait dengan aktivitas judi. Menurut Friderica, hal-hal seperti ini telah ditemukan sebagai pola baru yang menunjukkan betapa seriusnya tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengawas keuangan.

Bahkan, kejahatan ini telah menjelma dalam bentuk yang lebih kompleks, seperti skema ekspor-impor fiktif untuk mencuci uang hasil judi. Melalui mekanisme perdagangan yang terlihat sah secara administratif, pelaku berhasil menyusupkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan nasional. Ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berisiko besar terhadap stabilitas sistem keuangan dan ketahanan ekonomi nasional.

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, OJK tidak tinggal diam. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemblokiran sekitar 14 ribu rekening yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online. Tindakan ini bertujuan memutus aliran dana yang menghidupi ekosistem judi daring, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku di sistem keuangan formal. Di sisi lain, OJK juga memperkuat pengawasan terhadap transaksi mencurigakan melalui sinergi dengan berbagai lembaga, seperti Komite Digital Keuangan Nasional (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan mitra strategis lainnya.

Namun, pendekatan represif saja tidak cukup. OJK menyadari bahwa pencegahan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi agenda penting yang terus didorong. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan yang memadai agar tidak mudah tergoda dengan berbagai bentuk penawaran yang menjanjikan keuntungan instan tanpa risiko. Edukasi publik menjadi benteng utama untuk membangun kesadaran kolektif tentang dampak negatif dari praktik judi online, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Dalam konteks ini, kampanye literasi digital yang dilakukan OJK telah menjangkau berbagai saluran, mulai dari media sosial, institusi pendidikan, hingga komunitas-komunitas lokal. Tujuannya bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk sikap kritis dan kewaspadaan masyarakat terhadap konten digital yang manipulatif. Menurut Friderica, OJK terus mendorong edukasi publik agar warga memiliki ketahanan terhadap bujuk rayu perjudian online, sekaligus menjadi pribadi yang cerdas dalam mengelola keuangan.

Apa yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa perang terhadap judi online tidak bisa dilakukan secara parsial. Butuh kerja sama lintas sektor—antara regulator, lembaga penegak hukum, penyedia layanan keuangan, hingga masyarakat sipil. Penanganan yang bersifat menyeluruh, dari hulu hingga hilir, menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan ini.

Lebih dari itu, perlu ada reformasi kebijakan yang lebih progresif, termasuk dalam aspek regulasi digital, perlindungan konsumen, serta penguatan sistem deteksi dan pelaporan transaksi mencurigakan. Pemerintah juga harus memperkuat kerja sama internasional mengingat banyak platform judi beroperasi lintas negara.

Secara moral, judi online adalah bentuk eksploitasi terhadap harapan palsu. Pelaku merancang sistem yang membuat pengguna merasa bisa mendapatkan keuntungan besar dengan cepat, padahal kenyataannya justru merugikan secara ekonomi dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, memberantas judi online bukan semata-mata upaya penegakan hukum, tetapi juga bagian dari perlindungan moral dan martabat bangsa.

Dengan kombinasi strategi penindakan, pengawasan ketat, dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi digital, OJK telah mengambil langkah penting dalam melawan ancaman ini. Namun, perjuangan belum selesai. Semua pihak, termasuk media, pendidik, tokoh agama, dan pemuda, harus turut ambil bagian dalam membangun kesadaran kolektif dan menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bermanfaat.

) *Penulis adalah kontributor Kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju

Mengecam Kekejaman OPM dan Mewaspadai Hoaks Kelompok Separatis

Papua – Mabes TNI menegaskan kecaman keras terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), menyusul terbunuhnya warga sipil lanjut usia, Mama Hertina Mirip, di Intan Jaya, Papua. Kejadian ini menambah daftar panjang aksi brutal kelompok separatis yang kerap menebar teror terhadap masyarakat sipil.

Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi menyebut hasil klarifikasi dari otoritas lokal dan saksi mata menunjukkan bahwa Mama Hertina tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM, bukan aparat TNI.

“Klarifikasi dari pihak berwenang dan masyarakat lokal menyatakan bahwa Mama Hertina meninggal akibat kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata OPM, bukan oleh aparat TNI,” ujar Kristomei Sianturi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tuduhan terhadap TNI hanyalah bagian dari narasi hoaks yang sengaja digencarkan untuk mendiskreditkan aparat. Penarikan pasukan dari Kampung Sugapa Lama sejak 15 Mei menunjukkan komitmen TNI menjaga keselamatan sipil dan membuktikan tidak adanya keterlibatan aparat dalam insiden tersebut.

“Informasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja dirancang untuk menciptakan opini keliru terhadap TNI,” tegas Kristomei.

Ia menjelaskan bahwa Mama Hertina merupakan warga dengan gangguan jiwa yang terakhir terlihat pada 15 Mei di Kampung Mamba Bawah. Saat kembali ke kampung asalnya, Jaindapa, korban diduga dicegat dan dibunuh oleh kelompok OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata,” pungkas Kristomei.

Sementara itu, gangguan keamanan di Papua terus terjadi. Dua serangan terpisah pada Rabu (27/5) di Wamena dan Yahukimo menyebabkan dua anggota polisi mengalami luka serius akibat serangan dari kelompok bersenjata.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani membenarkan adanya insiden tersebut dan menduga kuat pelakunya berasal dari kelompok kriminal bersenjata.

“Betul ada kejadian di Wamena dan Yahukimo, kedua korban sekarang dalam keadaan sadar,” ujar Faizal.

Situasi ini menguatkan urgensi untuk melawan propaganda OPM, tidak hanya melalui operasi keamanan, tetapi juga edukasi publik agar lebih kritis terhadap informasi provokatif dan menyesatkan. Narasi bohong harus dilawan dengan data dan integritas.

Masyarakat Tolak Provokasi, Pemerintah Tegas Lawan OPM

Jayapura — Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan dan menolak segala bentuk provokasi serta kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM). Seruan ini disampaikan langsung oleh Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, menyusul insiden gangguan keamanan di Wamena.

Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga sipil di Wamena, Bupati Atenius mengimbau masyarakat di 328 kampung dan 40 distrik agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan bersatu menjaga kedamaian.

“Kami bekerja demi kedamaian, bukan ketakutan. Mari bersama-sama melawan segala bentuk teror dan kekerasan demi masa depan yang lebih baik,” tegas Bupati Atenius.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang disebarkan kelompok separatis, dan menyerukan pentingnya menjaga persatuan serta tanggung jawab terhadap kampung halaman.

Pemkab Jayawijaya saat ini tengah merancang langkah-langkah strategis keamanan jangka panjang, termasuk peningkatan patroli di wilayah rawan serta penguatan sistem deteksi dini yang melibatkan masyarakat. Imbauan juga disampaikan agar warga lebih waspada terhadap orang asing yang mencurigakan dan segera melapor kepada aparat setempat.

Bupati menegaskan bahwa Jayawijaya adalah tanah damai, bukan medan konflik. “Ini rumah kita bersama. Jangan biarkan provokasi OPM merusak kehidupan yang sudah berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa wilayah yang menjadi basis OPM di Wamena sejak lama telah berada dalam pengawasan negara. “Wilayah tersebut telah lama dalam pantauan dan pengamanan negara melalui operasi teritorial yang berkelanjutan. Itu bentuk provokasi dan intimidasi kepada masyarakat. Jangan percaya,” tegasnya.

Senada, Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menyampaikan bahwa Polri terus bekerja menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat merasa aman, terlindungi, dan dapat hidup dengan damai di tanah Papua.

Solidaritas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci utama dalam menangkal ancaman separatisme dan memastikan Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masyarakat Papua Tolak Provokasi, Dukung Tindak Tegas terhadap OPM

Oleh: Loa Murib

Gelombang penolakan terhadap aksi provokatif dan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), khususnya kelompok bersenjata di bawah komando Egianus Kogoya, terus menguat di berbagai wilayah Papua. Masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan seperti Wamena dan sekitarnya, dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap segala bentuk ancaman dan intimidasi yang mengganggu kehidupan sipil serta menghambat laju pembangunan di Bumi Cenderawasih. Aspirasi tersebut merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Papua mendambakan kedamaian dan menolak segala bentuk separatisme yang mengatasnamakan perjuangan namun sejatinya menciptakan ketakutan dan penderitaan.

Pernyataan tegas disampaikan Bupati Jayawijaya, Athenius Murib, yang mengecam aksi penembakan oleh kelompok separatis hingga melukai anggota kepolisian di Wamena. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan tegas menyatakan bahwa Wamena bukan tempat untuk perang atau kekerasan bersenjata. Ia menekankan bahwa wilayah tersebut adalah tempat bagi masyarakat yang ingin hidup damai, mendapatkan pendidikan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Pernyataan ini mencerminkan kemarahan dan kekhawatiran yang mendalam atas situasi yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Bupati Murib juga secara langsung meminta kelompok Egianus Kogoya dan seluruh simpatisannya untuk angkat kaki dari wilayah Wamena. Seruan ini bukan sekadar retorika politik, tetapi merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat Papua yang semakin sadar bahwa aksi separatisme dan kekerasan tidak memberikan manfaat, melainkan hanya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ia juga mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, serta tidak ragu melaporkan keberadaan kelompok bersenjata kepada aparat keamanan. Seruan itu mencerminkan pergeseran sikap masyarakat Papua yang kini lebih memilih jalan damai dan pembangunan dibanding konfrontasi bersenjata.

Aksi OPM yang memperingatkan warga sipil untuk menghentikan aktivitas sehari-hari dengan dalih operasi militer adalah bentuk nyata provokasi dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Dalam konteks negara hukum, tindakan semacam ini adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan bentuk teror terhadap warga negara yang sah. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa peringatan tersebut merupakan bagian dari strategi teror kelompok separatis untuk menakut-nakuti warga dan menciptakan instabilitas. Kepolisian bersama TNI tetap menjalankan tugasnya untuk menjamin keamanan masyarakat dan menegaskan bahwa wilayah yang diklaim oleh kelompok separatis telah berada dalam kontrol negara sejak lama.

Keprihatinan terhadap situasi keamanan di Papua juga datang dari kalangan tokoh masyarakat dan akademisi. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Mimika, Luky Mahakena, menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu menjaga stabilitas dan mendukung penegakan hukum. Menurutnya, keamanan merupakan fondasi utama bagi kemajuan pembangunan di Papua. Dalam pandangan Luky, tidak ada ruang bagi kelompok yang mengedepankan kekerasan, karena kekerasan hanya akan merugikan masyarakat dan menjadi penghalang utama bagi terwujudnya kesejahteraan.

Luky juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan pemuka adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh propaganda kelompok separatis. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Papua kini harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dengan menjaga stabilitas dan ketertiban, masyarakat akan menikmati hasil pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai program prioritas. Papua bukan lagi daerah terpinggirkan, melainkan menjadi fokus pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Luky juga mengapresiasi kinerja aparat keamanan, khususnya Operasi Damai Cartenz, yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dalam menindak kelompok kriminal bersenjata tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terukur dan tetap mengedepankan pendekatan sipil, bukan militeristik. Hal ini penting agar masyarakat tetap merasa aman dan tidak terjebak dalam ketakutan yang disebarkan oleh kelompok separatis.

Realitas di Papua menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak lagi tertarik pada agenda separatisme. Mereka lebih peduli pada pendidikan anak-anaknya, ketersediaan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi keluarga. Aspirasi untuk merdeka lewat jalur kekerasan tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, suara-suara seperti yang disampaikan oleh Bupati Jayawijaya dan Ketua FKDM Mimika menjadi sangat penting untuk digaungkan, sebagai penegas bahwa masyarakat Papua tidak lagi ingin terjebak dalam konflik yang tidak berkesudahan.

Dukungan masyarakat terhadap tindakan tegas negara dalam menangani kelompok separatis juga menjadi sinyal kuat bahwa Papua bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, termasuk terorisme dan separatisme. Tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok bersenjata bukanlah bentuk represi, melainkan bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan menjamin hak hidup damai seluruh warga negara, termasuk masyarakat asli Papua.

Dengan semakin masifnya penolakan dari masyarakat terhadap aksi separatis, pemerintah harus menjadikannya momentum untuk memperkuat pendekatan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan lokal. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan aparat keamanan harus terus diperkuat agar Papua benar-benar menjadi daerah yang damai, maju, dan sejahtera.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur