Arsip Bulanan: Mei 2025

Jakarta – Pelaksanaan Konferensi The 19th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. Aparat keamanan menunjukkan kesiapan maksimal dengan menerapkan strategi pengamanan yang persuasif dan humanis, tanpa membawa senjata api.

Sebanyak 1.146 personel gabungan dari unsur aparat kemanan terkait dikerahkan untuk mengamankan jalannya konferensi yang dihadiri delegasi dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia sebagai tuan rumah untuk menjamin keamanan tanpa menimbulkan rasa khawatir di kalangan peserta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa seluruh personel telah mendapat instruksi tegas untuk tidak membawa senjata api selama bertugas. Hal ini dilakukan guna menciptakan atmosfer yang nyaman, bersahabat, dan tidak mengintimidasi.

“Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api. Ini bentuk komitmen kami menjaga suasana tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh tamu dari negara sahabat,” ujar Susatyo.

Pengamanan dilakukan menyeluruh di berbagai titik strategis. Fokus pengamanan meliputi lokasi utama sidang, jalur kedatangan dan keberangkatan tamu negara, area penginapan delegasi, serta sejumlah titik rawan di kawasan Senayan. Potensi gangguan, baik yang bersifat fisik seperti kemacetan lalu lintas dan aksi unjuk rasa, maupun nonfisik seperti ancaman siber, telah dipetakan dan diantisipasi secara menyeluruh melalui koordinasi antarinstansi.

“Ini bukan sekadar tugas pengamanan. Ini tentang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, tertib, dan bisa dipercaya sebagai tuan rumah acara internasional. Karena itu, kami instruksikan seluruh jajaran untuk bekerja dengan hati, menjaga etika, dan mengedepankan sikap profesional,” lanjut Susatyo.

Polda Metro Jaya juga mengerahkan personel dari Satuan Brimob untuk memperkuat sistem pengamanan. Sebanyak 8 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari unsur Pengendalian Huru-Hara (PHH) diturunkan, dilengkapi dengan kendaraan roda dua, tim Penjinak Bom (Jibom), dan kendaraan taktis seperti Barracuda, Armoured Water Cannon (AWC), serta security barrier.

Dansatbrimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, menyatakan bahwa kehadiran aparat dengan pengamanan lengkap bukan pilihan utama dalam pengamanan kali ini. Yang dikedepankan adalah sikap tanggap, kesiagaan, dan kemampuan personel dalam menjaga situasi tetap damai namun siap menghadapi segala kemungkinan.

“Satuan Brimob Polda Metro Jaya berkomitmen penuh menjaga stabilitas dan keamanan nasional, terutama dalam konteks pengamanan forum internasional seperti Sidang PUIC ke-19 ini. Kami ingin memberikan rasa aman, bukan menciptakan ketegangan,” ujar Henik.

Henik turut mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan mendukung kelancaran kegiatan ini. Partisipasi publik dinilai penting sebagai bagian dari wajah Indonesia di mata internasional.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menjaga ketertiban dan mendukung upaya pengamanan yang tengah dilakukan demi kelancaran kegiatan berskala internasional ini,” ucap Henik.

Dengan pendekatan yang mengedepankan profesionalisme, humanisme, dan koordinasi lintas sektoral, aparat keamanan membuktikan kesiapan dan kematangan dalam menangani pengamanan acara berskala internasional.

(*)

Jakarta – Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam diplomasi lingkungan hidup melalui pelaksanaan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 12–15 Mei 2025. Di tengah agenda diplomatik antarnegara Islam, Parlemen Indonesia menghadirkan terobosan penting dengan menerapkan kebijakan bebas plastik selama konferensi berlangsung.

Langkah ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DPR RI terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus menunjukkan bahwa isu green environment tidak terpisah dari tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat. Tema utama konferensi tahun ini: “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.”

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah konferensi PUIC ke-19 dan menyambut para delegasi dengan penuh kehangatan. Ia menekankan pentingnya peran Indonesia dalam mendorong kolaborasi internasional, termasuk dalam hal keberlanjutan.

“Indonesia, melalui DPR RI, siap menjadi penghubung dalam mendorong dialog, kerja sama, dan perubahan di antara parlemen negara-negara Islam,” ujar Puan saat membuka konferensi.

Komitmen ini, lanjutnya, tercermin dalam pelaksanaan forum yang tidak hanya substantif, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan global.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menambahkan bahwa kebijakan bebas plastik ini bukan sekadar simbolik, melainkan pernyataan sikap tegas Indonesia. Selama konferensi, tidak digunakan gelas maupun botol plastik sekali pakai. Semua delegasi dibekali tumbler isi ulang, dengan titik-titik air minum tersedia di berbagai sudut lokasi acara.

“Ini adalah komitmen nyata yang kami tunjukkan langsung kepada semua parlemen Islam dunia yang hadir di Jakarta,” kata Indra.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari para delegasi, yang mengapresiasi langkah konkret Indonesia dalam mengurangi limbah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Inisiatif ini pun menempatkan Indonesia sebagai contoh dalam praktik keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh negara lain dalam penyelenggaraan forum-forum internasional.

Dengan pendekatan ini, Konferensi PUIC ke-19 tidak hanya menjadi ruang diplomasi, tetapi juga cerminan kepemimpinan global Indonesia yang berorientasi pada masa depan bumi. **

Jakarta – Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) resmi dibuka di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Gelaran internasional yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam mengukuhkan peran strategis sebagai fasilitator dialog parlemen antarnegara Islam.

Rangkaian kegiatan konferensi dimulai dengan Sidang ke-53 Komite Eksekutif PUIC yang dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera. Dalam pembukaan, lantunan ayat suci Al-Qur’an dari qori nasional Muzammil Hasballah memberi nuansa spiritual dan kekhusyukan yang memperkuat semangat kebersamaan.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC. Kita ingin memastikan pelaksanaan ini berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” ujar Mardani Ali Sera.

Mardani Ali Sera mengatakan, di hari pertama sejumlah wakil negara parlemen OKI telah menetapkan agenda bertema ‘Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan atau ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’ melalui rapat standing committee.

“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” ujar Mardani.

Selain itu, rapat standing committee PUIC ke-19 juga membahas soal penguatan peran Parlemen melalui transparansi dan akuntabilitas. Sidang PUIC, kata Mardani, menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota PUIC untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan dunia modern.

Dalam rangkaian agenda bilateral, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menggelar pertemuan dengan Sekjen Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al Sisi Al Buainain. Pertemuan ini menjadi ruang awal bagi pengembangan kerja sama konkret antarlembaga legislatif kedua negara.

“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” ujar Indra Iskandar.

Pertemuan tersebut juga membahas pertukaran kajian kebijakan, terutama terkait isu perempuan dan anak. Indra Iskandar menekankan bahwa kajian Parlemen Bahrain dapat dikolaborasikan dengan basis riset dari Badan Keahlian DPR RI.

“Mereka punya kajian tentang isu ibu dan anak, dan kita bisa merespons dengan situasi di Indonesia. Ini menjadi potensi kolaborasi kajian yang sangat penting,” jelas Indra Iskandar.

Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat program peningkatan kapasitas parlemen. Meskipun Parlemen Bahrain bersifat bikameral dan memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit, hal tersebut justru memberikan efisiensi dalam konsolidasi ide dan keputusan.

“Sekretariat Jenderal DPR akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada GKSB Indonesia–Bahrain. Kami berharap kolaborasi ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata,” tutup Indra Iskandar.

Dengan pelaksanaan konferensi PUIC ke-19, Indonesia tidak hanya menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai inisiator penguatan institusi demokrasi di negara-negara Islam melalui dialog yang inklusif dan kolaboratif. [^]

Jakarta – Pengamat hubungan internasional Anton Aliabbas menilai pelaksanaan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta bukan sekadar ajang seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di level global.

Ia menyebut kepercayaan yang diberikan kepada DPR RI sebagai tuan rumah menjadi bukti peran penting Indonesia dalam dunia Islam.

“Dengan DPR menjadi tuan rumah PUIC, tentu saja selain dapat mempertegas komitmen untuk mendorong partisipasi aktif parlemen dalam diplomasi, perhelatan ini juga memberikan kesempatan Indonesia untuk terus berupaya meyakinkan dan memperkuat solidaritas global untuk Palestina,” ujar Anton.

Konferensi PUIC ke-19 digelar di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 dan bertepatan dengan 25 tahun berdirinya PUIC.

Forum ini dihadiri 500 peserta dari parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk para Sekretaris Jenderal.

Anton menyebut, target Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mendorong solusi konkret dalam menyikapi krisis global dan perjuangan kemerdekaan Palestina dapat tercapai jika semangat kolektif antaranggota PUIC benar-benar dikonsolidasikan.

“Target Ketua DPR Puan Maharani yang ingin PUIC mencari solusi konkret termasuk dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina agar bisa tercapai,” katanya.

Ia juga mengapresiasi perhatian DPR terhadap isu kesetaraan gender dalam forum tersebut. “Semangat DPR yang ingin memanfaatkan PUIC memberi atensi pada partisipasi perempuan di negara muslim juga patut mendapat apresiasi,” tambahnya.

Senada, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan peran Indonesia dalam mendorong penguatan tata kelola parlemen OKI.

“Kita berharap pertemuan PUIC di Indonesia ini akan melahirkan keputusan-keputusan strategis untuk memperkuat parlemen-parlemen negara Islam dalam membangun peradaban dunia dan perdamaian,” ujarnya.

Konferensi PUIC tahun ini mengangkat tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience dan diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dalam menghadapi tantangan global ***

JAKARTA – Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) telah berlangsung sejak Senin, 12 Mei 2025, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kali ini, Indonesia sebagai tuan rumah dengan mengangkat tema besar “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan anggota Parlemen OKI menetapkan agenda bertema ‘Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan atau ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’ melalui rapat standing committee.

“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” kata

Negara anggota OKI hadir dalam rapat standing committee, juga membahas transparansi, akuntabilitas parlemen, serta tantangan global seperti konflik di Palestina, perubahan iklim, hingga krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Sidang PUIC menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas,” ujar Mardani.

Salah satu penekanan penting datang dari sikap DPR RI terhadap konflik Palestina.

“Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel,” tegas Mardani.

Selain agenda forum, pertemuan bilateral antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Sekjen Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al Sisi Al Buainain turut mencuri perhatian. Dalam pertemuan tersebut, Bahrain menyatakan komitmen menjalin kerja sama konkret dengan Indonesia.

“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” kata Indra.

Isu pertukaran kajian kebijakan mengenai ibu dan anak hingga peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Indra menyebut, Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia–Bahrain akan menjadi penghubung utama dalam pengembangan kolaborasi strategis tersebut.

Konferensi PUIC dijadwalkan berlangsung hingga 15 Mei 2025. ****

Jakarta – Sidang hari pertama Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/5/2025), langsung diwarnai sejumlah pertemuan bilateral antardelegasi.

Salah satu pertemuan penting terjadi antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Sekjen Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al Sisi Al Buainain.

Dalam pertemuan itu, Bahrain menyatakan keinginannya untuk mempererat hubungan kelembagaan dengan Parlemen Indonesia secara berkelanjutan.

“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan.

Indra menjelaskan bahwa kerja sama yang dijajaki mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran kajian kebijakan hingga peningkatan kapasitas kelembagaan. Salah satu bidang yang disoroti adalah isu ibu dan anak, di mana Bahrain memiliki kajian mendalam yang bisa dikolaborasikan dengan Badan Keahlian DPR RI.

“Ini menjadi potensi kolaborasi kajian yang sangat penting, terutama dalam membangun kebijakan berbasis data dan pengalaman lintas negara,” ujarnya.

Kedua belah pihak juga menyoroti pentingnya digitalisasi komunikasi antarlembaga serta penguatan program peningkatan kapasitas (capacity building) bagi anggota dan staf parlemen.

Meski Parlemen Bahrain bersifat bikameral dan memiliki jumlah anggota relatif kecil, menurut Indra, struktur ini justru mempermudah konsolidasi dan efisiensi pengambilan keputusan.

DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Bahrain akan menindaklanjuti hasil pembicaraan teknis dalam waktu dekat.

“Kami berharap kolaborasi ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata,” pungkas Indra.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa PUIC ke-19 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas parlemen negara Islam melalui kerja sama konkret.

“Fokus utama dalam forum PUIC kali ini adalah mendorong perdamaian dan harmoni antarnegara anggota OKI, memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Mardani.

Mardani menyebut sejumlah isu strategis juga dibahas, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga partisipasi perempuan dan pemuda dalam politik.

“DPR juga akan membawa isu woman and youth participation, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup antarnegara OKI,” ujarnya.***

Jakarta – Rangkaian PUIC ke-19 dimulai dengan 53rd Meeting of the Executive Committee sebagai sesi pembuka konferensi. Pertemuan perdana ini dipimpin secara langsung oleh Mardani Ali Sera yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Mardani mengatakan konferensi PUIC mendorong terciptanya perdamaian dan harmoni antar negara Islam, memperkuat kerja sama konkret di bidang ekonomi, sosial, dan budaya,

Sebelumnya, dalam pertemuan Komite Eksekutif PUIC, Mardani mengungkapkan bahwa dari total 15 anggota komite eksekutif, 11 hadir dalam pertemuan tersebut dan telah memenuhi kuorum untuk membahas sejumlah agenda strategis.

“Alhamdulillah, keseluruhan eksekutif komite dari 15, 11 yang hadir sudah memenuhi kuorum dan langsung kita bahas agenda untuk seluruh program di PUIC termasuk empat standing committee,” ujar Mardani.

Empat komite tetap yaitu urusan politik, kebudayaan, ekonomi, dan hukum. Mardani juga kembali menyampaikan komitmen seluruh anggota PUIC untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Mardani menggarisbawahi kondisi bahwa mayoritas negara anggota OKI masih tergolong sebagai negara berkembang.

“Reformasi institusional adalah langkah penting agar negara-negara tersebut dapat berkembang menjadi negara maju dan memiliki kapasitas untuk bertindak secara kolektif di tingkat global,” tutur Mardani.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merasa bangga menjadi tuan rumah Sidang ke-19 Konferensi PUIC, yang menghimpun para perwakilan terhormat dari negara-negara Muslim

“Konferensi PUIC penting diadakan untuk membangun kerja sama dan kolaborasi antarbangsa. DPR memiliki tanggung jawab besar membantu membentuk arah masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi segala tantangan yang ada,” tutur Puan. [-RWA]

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi membuka Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/5). Agenda internasional yang berlangsung hingga 15 Mei 2025 ini dihadiri oleh perwakilan parlemen dan sekretariat jenderal dari berbagai negara Islam, sebagai forum strategis untuk memperkuat kerja sama dan pertukaran pemikiran antarparlemen negara OKI.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan momentum penting bagi negara-negara peserta untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dalam mendukung sistem tata kelola parlemen yang lebih modern dan responsif.

“Forum ini diharapkan mampu menginspirasi masing-masing negara anggota Parlemen OKI. Pertukaran gagasan ini akan memberi dorongan bagi kita semua untuk terus memperbaiki tata kelola dalam memberikan dukungan kepada parlemen,” ujar Indra usai memimpin 6th Meeting of the Association of Secretaries General of Member Parliament, salah satu rangkaian agenda PUIC di Gedung Nusantara II, Senayan.

Dalam pertemuan tersebut, para sekretaris jenderal parlemen negara anggota bertukar pandangan mengenai praktik terbaik dalam memberikan dukungan administratif dan teknis kepada lembaga legislatif masing-masing. Indra menyebut bahwa fokus Sekretariat Jenderal DPR RI terletak pada penguatan sistem pendukung parlemen yang mencakup transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia, hingga peningkatan keahlian kelembagaan.

“Kalau di Setjen ini, fokus kami adalah bagaimana memberikan sistem dukungan terbaik kepada parlemen. Soal isu-isu substansi, nanti akan dibahas dalam sidang-sidang komisi yang akan dimulai besok,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menyampaikan bahwa substansi pembahasan dalam forum PUIC akan difokuskan pada sidang komisi yang bertugas mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu krusial di kawasan negara-negara Islam. Ia menegaskan bahwa keputusan strategis akan diambil melalui proses musyawarah dalam forum resmi tersebut.

Sebagai tuan rumah, Indonesia mendapat kehormatan memimpin salah satu sesi penting dalam konferensi. Indra pun memimpin dan membuka 6th Meeting of the Association of Secretaries General of Member Parliament, dengan membawa pandangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI tentang penguatan peran dukungan administratif terhadap parlemen.

“Sebagai tuan rumah saya menjadi chairing, memimpin dan membuka persidangan tersebut. Saya juga menyampaikan pandangan bagaimana langkah-langkah strategis kita dalam memberikan dukungan terbaik kepada dewan di Indonesia,” ucapnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini merupakan ajang yang mempertemukan tidak hanya para legislator, tetapi juga para profesional di balik layar parlemen, guna membangun sinergi dan kerja sama lintas negara Islam.

Indra berharap agar konferensi yang berlangsung di Jakarta ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan penting bagi penguatan parlemen negara-negara OKI.

“Kita berharap pertemuan PUIC di Indonesia ini akan melahirkan keputusan strategis untuk memperkuat parlemen negara Islam dalam membangun peradaban dunia dan mewujudkan perdamaian global,” pungkasnya. [-red]

Oleh : Nina Herlina )*

Penurunan signifikan transaksi judi daring di Indonesia menjadi kabar menggembirakan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan era digital. Pada kuartal pertama tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat transaksi judi daring menurun drastis dari Rp 90 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 47 triliun. Penurunan lebih dari separuh ini menandai capaian strategis dari langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam melindungi ruang digital nasional dari praktik-praktik ilegal yang merusak sendi sosial dan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan ini patut diapresiasi sebagai cerminan dari kolaborasi lintas sektor yang terus dikonsolidasikan. Salah satu tokoh kunci yang menyoroti hal ini adalah Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, yang menyampaikan bahwa terjadi penurunan lebih dari 80 persen dalam volume transaksi dibandingkan tahun lalu. Fakta ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menunjukkan bahwa pengawasan dan kebijakan yang diterapkan mampu membatasi perputaran uang ilegal di sektor digital.

Kemenkomdigi telah mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif, termasuk penguatan infrastruktur digital, penerapan sistem deteksi konten otomatis berbasis kecerdasan buatan, serta peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti PPATK. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan pemblokiran konten, tetapi juga mendalami jejak digital dan transaksi keuangan pelaku judi daring, sehingga memungkinkan penindakan yang lebih presisi dan berkelanjutan.

Penting juga dicatat bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah tidak berhenti pada aspek teknis semata. Ada upaya sistematis untuk membangun tata kelola digital yang lebih adaptif terhadap ancaman yang terus berkembang. Hal ini tercermin dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang menegaskan bahwa selain penindakan dan pemblokiran, reformasi regulasi menjadi fokus utama ke depan. Dengan regulasi yang lebih sistematis, penanganan praktik judi daring tidak akan bersifat reaktif, melainkan proaktif dan antisipatif.

Keberhasilan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kontribusi masyarakat luas. Kesadaran publik terhadap bahaya judi daring perlahan tumbuh, seiring dengan kampanye literasi digital dan pelibatan aktif komunitas digital dalam pelaporan konten-konten mencurigakan. Kesadaran ini menjadi pilar penting dalam memperkuat pertahanan sosial terhadap eksploitasi ruang digital oleh pelaku kejahatan siber.

Meski begitu, keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Penurunan transaksi hingga Rp 47 triliun tetap mencerminkan besarnya skala masalah yang masih harus ditangani. Apalagi, berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik judi daring telah menyasar kelompok rentan, termasuk pelajar dan bahkan aparatur negara. Ini menandakan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks karena menyentuh ranah moral, sosial, dan institusional secara bersamaan.

Oleh karena itu, strategi jangka panjang harus tetap dikedepankan. Pemerintah perlu terus membangun sistem pengawasan digital yang tangguh dan dinamis. Pendidikan digital sejak dini juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional guna membentuk generasi yang kritis dan tahan terhadap godaan judi daring. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan memastikan bahwa para pelaku, termasuk yang berada di balik platform dan jaringan pembayaran ilegal, mendapatkan sanksi yang tegas dan transparan.

Koordinasi lintas lembaga yang selama ini berjalan baik harus terus dijaga dan ditingkatkan. PPATK, misalnya, memiliki peran strategis dalam menelusuri arus uang dan mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi mencurigakan. Sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, serta perbankan nasional dan penyedia layanan pembayaran digital juga menjadi kunci agar penindakan dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Lebih jauh, Indonesia juga harus memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan digital lintas batas, termasuk judi daring. Banyak situs dan aplikasi judi beroperasi dari luar negeri, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama dengan negara lain, baik dalam hal intelijen siber, pertukaran data, maupun penegakan hukum lintas yurisdiksi. Diplomasi digital harus mulai menjadi bagian dari strategi keamanan nasional untuk memastikan kedaulatan ruang digital Indonesia tetap terjaga.

Capaian penurunan transaksi judi daring hingga 47 triliun rupiah pada awal tahun ini adalah momentum penting. Ini membuktikan bahwa dengan komitmen, koordinasi, dan pendekatan strategis yang menyeluruh, tantangan besar dalam dunia digital bisa diatasi. Pemerintah telah menunjukkan itikad dan kapasitasnya dalam memitigasi ancaman judi daring. Kini, saatnya memperkuat capaian tersebut dengan kebijakan berkelanjutan, edukasi publik yang intensif, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Masyarakat pun diharapkan terus menjadi bagian aktif dalam perjuangan ini. Dengan menjaga kesadaran digital, melaporkan konten mencurigakan, serta membentengi lingkungan sosial dari pengaruh negatif judi daring, maka cita-cita untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bukanlah hal yang mustahil.

Pemerintah telah mengambil langkah maju dalam upaya pemberantasan judi daring, dan apresiasi sepantasnya diberikan. Namun, langkah selanjutnya harus lebih dari sekadar reaktif—harus transformasional. Karena di era digital ini, keamanan ruang maya adalah bagian tak terpisahkan dari stabilitas nasional.

*Penulis adalah Pegiat anti Judi Daring

JAKARTA – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan PSU guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Ia menyebut bahwa tata kelola pemilu harus diperbaiki sejak awal agar tidak menimbulkan celah hukum yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

“PSU ini harus dievaluasi secara mendasar, agar jangan sampai ada potensi gugatan yang timbul di kemudian hari. Kuncinya adalah komitmen politik tanpa intervensi,” ujar Bima.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan PSU juga dipengaruhi oleh atmosfer politik yang kuat.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menjaga netralitas untuk memastikan integritas proses demokrasi.

Bersama Wamendagri Ribka Haluk, Bima juga terlibat langsung memantau PSU di daerah dengan dukungan dari Ditjen Otda dan Ditjen Keuda untuk efisiensi anggaran.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk menekankan bahwa PSU adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan jalannya demokrasi secara adil, terbuka, dan akuntabel.

Ia meminta semua pihak memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan PSU dan mengapresiasi pihak-pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan pemilihan ulang.

“PSU harus berjalan lancar dan tidak diwarnai dengan temuan yang tidak esensial. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk perbaikan ke depan,” kata Ribka.

Di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, PSU menjadi ujian penting dalam konsolidasi demokrasi di wilayah perbatasan.

Bawaslu Mahakam Ulu menyatakan kesiapannya mengawal seluruh tahapan PSU guna mencegah pelanggaran terulang.

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, mengapresiasi kesiapan jajaran Bawaslu daerah dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi aturan.

“Pengawasan menyeluruh mutlak dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas,” tegas Totok.

Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama erat dengan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Menurutnya, PSU kali ini merupakan proses pendewasaan demokrasi yang harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan dalam pemilu sebelumnya.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemantauan ketat lembaga pengawas, serta dukungan penuh pemerintah, PSU diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas di masa depan.