Arsip Bulanan: Mei 2025

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui serangkaian kebijakan strategis dan program unggulan. Data terbaru dari Kementerian Pertanian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam produksi pangan utama, seperti beras. Hal ini menunjukkan bahwa program swasembada pangan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus fokus meningkatkan produksi beras sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan. Salah satu upaya utamanya adalah pembentukan Brigade Pangan (BP), yang difokuskan pada optimalisasi lahan pertanian secara modern dan profesional.

ŇBrigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,Ó kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Amran mengatakan melalui Brigade Pangan, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.

ŇBrigade Pangan mengelola lahan pertanian secara terstruktur, dengan skala pengelolaan mencapai sekitar 200 hektar per brigade. Program ini juga mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal dan pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih,Ó kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Brigade Pangan diberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pelatihan, serta akses ke benih unggul, pupuk, dan pestisida. ŇProgram ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda,Ó katanya.

Salah satu kunci sukses peningkatan produksi pangan menurut Amran adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan pemanfaatan alsintan, dapat membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

ŇDalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar. Dengan penggunaan alsintan pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat,Ó ujar Menteri Amran.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan bahwa penyerapan beras nasional telah mencapai 1,5 juta ton hingga akhir April 2025. Angka ini menunjukkan keberhasilan strategi swasembada pangan yang dijalankan pemerintah.

Zulhas optimistis target penyerapan 2 juta ton beras hingga akhir tahun akan tercapai.

ŇHal ini didukung oleh percepatan distribusi pupuk dan pemangkasan rantai birokrasi yang mempercepat proses produksi dan distribusi pangan,Ó tutur Zulhas.

Zulhas juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi desa yang menyeluruh, mencakup peningkatan pendapatan, perbaikan gizi, dan jaminan kesehatan masyarakat. Di bawah arahan Presiden Prabowo, seluruh langkah strategis ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Adanya peningkatan produksi beras dan kebijakan strategis yang dijalankan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan tren positif yang terus berkembang, program swasembada pangan diharapkan tidak hanya menjamin ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing sektor pertanian Indonesia di pasar global. []

[edRW]

Jakarta Đ Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan apresiasi terhadap langkah strategis pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia secara khusus menyoroti peran aktif Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri yang telah berhasil meningkatkan hasil panen jagung selama triwulan I tahun 2025.

ŇIni sungguh inisiatif bagus dari Polri untuk membantu negara mencapai swasembada pangan. Karena untuk mewujudkan swasembada, kita tidak bisa hanya mengandalkan petani saja. Harus ada kerja sama lintas sektor, mulai dari ilmuwan, petani, pelaku bisnis, pemuda, polisi, dan stakeholder lainnya,Ó ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Sahroni, keberhasilan ini merupakan contoh nyata bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks. Ia menyebut, keterlibatan Polri sebagai institusi penegak hukum dalam bidang pertanian merupakan inovasi yang layak diapresiasi.

Adapun anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas pembangunan demi terciptanya kemandirian pangan Indonesia. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani merupakan kunci keberhasilan penyerapan gabah dan jagung di lapangan.

ŇMenetapkan swasembada atau kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan adalah keharusan. Bersama pemerintah dan DPR, khususnya Komisi IV, kami berkomitmen mengawal setiap kebijakan dari hulu hingga hilir. Kebijakan itu harus tepat dan benar demi terwujudnya kemandirian pangan Indonesia,Ó katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun memberikan apresiasi kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang sudah menjadi ujung tombak dalam pencapaian kedaulatan pangan nasional.

ŇTanpa PPL, tidak mungkin kita mencapai lompatan seperti yang terjadi hari ini,Ó ujar Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widya Arsanti menilai peran PPL sangat vital dalam swasembada pangan. Oleh sebab itu perlu penguatan komitmen agar satu irama dan satu komando.

ŇPPL harus fokus pada tujuan, yaitu pengawalan percepatan Luas Tambah Tanam (LTT), peningkatan indeks pertanaman, dan peningkatan produktivitas. Tujuan
Tersebut harus menjadi acuan dalam pergerakan di lapangan, terutama dalam mendampingi petani untuk mewujudkan swasembad pangan dan menjadi semakin sejahtera,Ó kata Idha.

Oleh : Doni Laksana )*

Swasembada pangan merupakan salah satu tonggak utama dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa. Di Indonesia dengan kekayaan alam melimpah dan potensi pertanian yang besar, swasembada pangan bukan hanya sebuah harapan, melainkan sebuah keniscayaan yang harus terus diupayakan. Keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan mencerminkan kemampuan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri, memenuhi kebutuhan pokok rakyat tanpa tergantung pada impor dari negara lain. Ini adalah wujud nyata dari kedaulatan dalam bidang pangan, sekaligus bukti kuat bahwa bangsa ini mampu mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
Swasembada pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat dan harga diri bangsa. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri adalah negara yang memiliki daya tawar tinggi di dunia internasional. Indonesia, sebagai negara agraris yang memiliki lahan subur luas, iklim tropis yang mendukung pertanian sepanjang tahun, serta keragaman hayati yang kaya, memiliki semua modal dasar untuk menjadi negara yang mandiri dalam hal pangan.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan komitmennya untuk membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi besar membangun kedaulatan nasional. Dengan kemandirian pangan sebagai prioritas utama, pemerintahan Presiden Prabowo optimistis Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor serta menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi seluruh rakyat.
Kemandirian bangsa tidak lepas dari kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyatnya. Pangan adalah kebutuhan paling mendasar. Jika suatu negara masih menggantungkan kebutuhan pangannya pada impor, maka negara tersebut rentan terhadap tekanan global, fluktuasi harga internasional, bahkan krisis geopolitik. Swasembada pangan menghindarkan Indonesia dari ketergantungan tersebut. Ketika dunia menghadapi tantangan besar seperti pandemi, perubahan iklim, atau konflik global, negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri akan lebih stabil dan tangguh. Oleh karena itu, kebijakan pangan nasional harus berpijak pada prinsip kedaulatan dan kemandirian, bukan hanya soal efisiensi ekonomi semata.
Lebih dari itu, swasembada pangan juga membuka lapangan pekerjaan yang luas, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Jutaan petani dan nelayan di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Dengan dukungan pemerintah melalui program-program seperti subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, pelatihan petani milenial, serta pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani, produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan hanya menciptakan ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
Dalam era modern saat ini, swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Peran teknologi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Penggunaan teknologi pertanian presisi, digitalisasi data pertanian, serta riset dan pengembangan bibit unggul menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi untuk menghadirkan inovasi yang relevan dan mudah diakses oleh petani. Selain itu, peran generasi muda juga sangat penting dalam mewujudkan swasembada pangan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan untuk mendukung Asta Cita Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025, Kementerian PU telah menjalankan berbagai program strategis. Di antaranya, pelaksanaan komitmen bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam intensifikasi penambahan luas tanam seluas 2.087.602 hektar (ha). Selain itu, pihaknya juga mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional melalui penguatan infrastruktur irigasi dan pembangunan bendungan.
Disisi lain, masyarakat juga memegang peranan penting dalam mendukung swasembada pangan. Kesadaran akan pentingnya konsumsi produk lokal, dukungan terhadap petani lokal, serta gaya hidup ramah lingkungan akan membantu memperkuat ekosistem pangan nasional. Ketika masyarakat lebih memilih beras lokal, sayur dan buah dari petani Indonesia, serta produk hasil laut dalam negeri, maka roda ekonomi pangan akan terus berputar di dalam negeri. Ini adalah bentuk nyata dari nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari yang turut memperkuat kemandirian bangsa.
Tidak kalah pentingnya adalah keberpihakan pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung petani dan produsen pangan lokal. Kebijakan harga yang adil, perlindungan terhadap hasil pertanian dari serbuan produk impor murah, serta insentif bagi petani dan pelaku usaha pangan adalah langkah-langkah strategis yang perlu terus diperkuat. Swasembada pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab petani, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat umum.
Dengan segala potensi dan semangat gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia, swasembada pangan bukanlah impian yang mustahil. Justru ini adalah target realistis yang bisa dicapai dengan kesungguhan dan komitmen bersama. Keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan adalah bukti konkret bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri, kuat, dan berdaulat. Ini bukan hanya tentang mencukupi kebutuhan hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Swasembada pangan adalah cermin kekuatan bangsa, dan Indonesia telah, sedang, dan akan terus membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat dalam urusan pangan.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Feronika Jasin)*
Upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat bukan sekadar target ekonomi, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat. Dalam mewujudkan hal ini, sinergi antara berbagai elemen bangsa dipandang semakin penting dan mendesak.
Berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, ketergantungan terhadap impor, serta peningkatan jumlah penduduk, mendorong perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Tidak cukup jika hanya satu sektor atau lembaga yang bekerja sendiri-sendiri. Keberhasilan program ketahanan dan kemandirian pangan sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari seluruh komponen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, sektor swasta, hingga masyarakat secara umum.
Pembukaan Koordinasi Nasional (Kornas) Penyuluh Pertanian oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 26 April 2025 merupakan momentum penting yang menegaskan kembali posisi strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam sistem ketahanan pangan nasional. Dengan kehadiran lebih dari 37 ribu peserta, baik secara luring maupun daring, acara ini bukan hanya sekadar forum koordinasi, tetapi juga bentuk pengakuan dan penguatan terhadap kontribusi nyata para penyuluh di lapangan.
Pernyataan Mentan yang menyebut bahwa tanpa PPL tidak mungkin terjadi lompatan besar dalam sektor pangan bukanlah retorika. Justru, itu cerminan dari kenyataan bahwa keberhasilan program-program pertanian mulai dari peningkatan produktivitas hingga adopsi teknologi sangat bertumpu pada kemampuan penyuluh dalam menjembatani kebijakan dan praktik di lapangan. Mereka bukan hanya agen informasi, melainkan penggerak transformasi yang bekerja langsung dengan petani, kelompok tani, dan masyarakat desa.
Dalam praktiknya, pendekatan lintas sektor menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola kerja sektoral. Misalnya, ketika sektor pertanian, perhubungan, keuangan, dan teknologi bersinergi, maka distribusi logistik hasil panen, akses ke permodalan, serta penggunaan teknologi tepat guna menjadi lebih optimal. Hal ini memperkuat rantai pasok pangan nasional dan mengurangi kerugian pascapanen yang selama ini masih tinggi.
Lebih dari itu, kolaborasi antarwilayah dalam bentuk pertukaran informasi, teknologi, dan sumber daya juga mulai menunjukkan dampak positif terhadap produktivitas lahan dan efisiensi produksi. Pendekatan ini menciptakan ekosistem pertanian yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar maupun perubahan cuaca ekstrem.
Apresiasi yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni terhadap kinerja Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri patut mendapatkan perhatian lebih luas. Dalam konteks meningkatnya hasil panen jagung pada triwulan I 2025, keterlibatan institusi seperti Polri menjadi contoh nyata bahwa swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian semata, melainkan proyek bersama seluruh elemen bangsa.

Peningkatan hasil panen jagung bukan sekadar soal teknis budidaya. Ia adalah hasil dari penguatan koordinasi lintas sektor, pendampingan yang konsisten, serta pengawasan terhadap rantai distribusi. Dengan adanya Gugus Tugas Ketahanan Pangan di tubuh Polri, sinyal kuat diberikan bahwa keamanan dan ketahanan pangan adalah isu nasional yang membutuhkan pendekatan kolaboratif.
Peran masyarakat sebagai pelaku utama di sektor pangan pun tidak bisa diabaikan. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap inovasi pertanian menjadi penopang utama dalam meningkatkan produksi. Sementara itu, peran generasi muda juga semakin krusial, terutama dalam menghadirkan ide-ide segar dan teknologi digital ke dalam aktivitas pertanian yang selama ini kerap dipandang konvensional.
Swasembada pangan bukanlah sekadar persoalan teknis produksi. Ia merupakan refleksi dari ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor tidak hanya mempercepat pencapaian target produksi, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan di bidang pangan.
Langkah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi dan bendungan di Jawa Timur patut diapresiasi sebagai strategi jangka panjang yang esensial untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dalam forum Musrenbang RPJMD Jatim 2025Đ2030, penegasan Menteri PU Dody Hanggodo mengenai komitmen tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga soal kesiapan infrastruktur dasar yang menopang sistem pertanian secara menyeluruh.
Pembangunan pertanian modern mustahil dicapai tanpa jaminan ketersediaan air yang stabil dan berkelanjutan. Irigasi yang terkelola dengan baik bukan hanya meningkatkan intensitas tanam, tetapi juga mengurangi risiko gagal panen akibat ketergantungan pada hujan. Maka, komitmen untuk memperluas cakupan tanam hingga lebih dari dua juta hektare bukanlah sekadar target kuantitatif, tetapi mencerminkan arah kebijakan yang berbasis perencanaan teknis dan logistik yang matang.
Langkah-langkah strategis, seperti penguatan kelembagaan petani, reformasi sistem distribusi, dan pembangunan infrastruktur pertanian yang merata, menjadi semakin efektif ketika seluruh pihak berjalan dalam arah yang sama. Harmonisasi kebijakan antarinstansi dan keberpihakan terhadap petani kecil menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program swasembada pangan tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya secara luas.
Dengan kerja sama yang terarah dan terintegrasi, swasembada pangan bukanlah cita-cita yang mustahil. Justru, melalui sinergi seluruh elemen bangsa, ketahanan pangan dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan inklusif, menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
)*Penulis merupakan Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

Jakarta Đ Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia secara transparan dan profesional sebagai kunci mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Dalam Town Hall Meeting Danantara Indonesia 2025 bertajuk ŇMemperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMNÓ yang digelar di Jakarta Convention Center. Saat menyampaikan arahannya di hadapan 1.500 pimpinan BUMN, Prabowo menekankan bahwa Danantara adalah aset strategis yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

ŇDanantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dijaga dan dirawat dengan sistem yang sangat ketat dan transparan. Ini kekayaan luar biasa yang bisa mendorong kebangkitan kita,Ó tegas Prabowo.

Sebagai super holding BUMN, Danantara memiliki mandat besar dalam mengelola tujuh perusahaan pelat merah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Telkom Indonesia, Pertamina, dan MIND ID. Prabowo optimistis bahwa melalui manajemen yang bersih dan terarah, Danantara dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Presiden juga menekankan pentingnya reformasi manajemen di tubuh BUMN. Ia meminta agar seluruh jajaran direksi dievaluasi secara objektif berdasarkan integritas, kinerja, dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perusahaan. Diingatkannya bahwa pergantian direksi bukan semata-mata soal mengganti orang, melainkan mencari yang terbaik dari putra-putri bangsa tanpa diskriminasi

ŇTinggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien. Kalau ada yang menyimpang, tidak berprestasi, harus diganti. Jangan pilih berdasarkan suku, agama, ras, atau partai politik. Yang penting profesional, dan mau bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat,Ó ujarnya.

Dalam tahap awal, Danantara akan mengelola investasi senilai 20 miliar dolar AS untuk sektor-sektor strategis seperti hilirisasi nikel, tembaga, dan bauksit, pembangunan pusat data dan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, serta proyek energi terbarukan dan produksi pangan. Agenda ambisius ini menunjukkan potensi Danantara untuk menjadi katalis utama transformasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian industri dan ketahanan energi.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan penuh dari para profesional BUMN, serta arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, Danantara Indonesia diharapkan mampu mengubah wajah ekonomi nasional secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.*

Jakarta Đ Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi angin segar dalam menjaga stabilitas pertumbuhan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Sebagai pemegang saham pengendali (PSP) atas bank-bank Himbara, Danantara berperan penting dalam memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi investasi, dan menciptakan sinergi antar-BUMN untuk memperluas kontribusi terhadap sektor-sektor strategis nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa koordinasi erat antara OJK dan Danantara akan terus dilakukan guna mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

ŇFundamental kinerja keuangan bank-bank Himbara relatif tumbuh stabil berkat dukungan strategi bisnis yang sustain dan pangsa pasar yang kuat, serta peran signifikan Danantara sebagai pemegang saham pengendali,Ó ujar Dian.

Ia menambahkan, sebagai perusahaan terbuka, Himbara memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip prudential banking secara konsisten demi menjaga kinerja dan membangun persepsi positif dari para investor.

Senada dengan itu, pengamat perbankan sekaligus praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menyatakan bahwa kehadiran Danantara akan membawa sejumlah manfaat positif.

ŇKita melihat dampak nyata dalam bentuk stabilitas permodalan bagi bank-bank Himbara, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi ekspansi investasi dan penguatan sinergi antar-BUMN. Ini akan menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan industri perbankan nasional,Ó jelas Arianto.

Sementara itu, Ketua Umum Himbara, Sunarso, menyoroti dampak makro dari masuknya investasi melalui Danantara terhadap sistem keuangan nasional. Menurutnya, aliran investasi domestik dan asing yang signifikan akan meningkatkan likuiditas pasar, menurunkan biaya pendanaan, serta mendorong ekspansi kredit yang sehat.

ŇJika diarahkan secara tepat ke sektor-sektor strategis, hal ini akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tak hanya itu, kita akan melihat peningkatan lapangan kerja dan daya saing industri nasional dalam jangka panjang,Ó ujar Sunarso.

Kehadiran Danantara menjadi bukti nyata bahwa reformasi kelembagaan dalam pengelolaan BUMN dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih solid, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dukungan semua pihak, termasuk masyarakat luas, sangat dibutuhkan agar program Danantara dapat berjalan optimal. [^]

Oleh : Jodi Mahendra )*

Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga investasi strategis yang bertujuan mengelola aset negara secara efisien dan transparan. Dengan potensi pengelolaan aset mencapai lebih dari USD 900 miliar atau sekitar Rp14.670 triliun, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Langkah ini sebagai bagian dari transformasi besar dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi global serta menarik investasi jangka panjang yang sehat dan akuntabel.

Pembentukan Danantara merupakan jawaban atas kebutuhan reformasi struktural dalam pengelolaan BUMN. Pemerintah Indonesia telah menyusutkan jumlah BUMN dari 112 menjadi 47 perusahaan, dengan tujuh di antaranya ditetapkan sebagai perusahaan strategis yang akan dikelola secara khusus di bawah naungan Danantara. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Fathi mengingatkan pemerintah agar mengelola aset secara transparan dan operasional, termasuk aset yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Danantara didirikan dengan struktur yang memungkinkan pengawasan dan pelaksanaan fungsi investasi dilakukan secara terpisah namun sinergis. Terdapat dua entitas utama dalam lembaga ini, yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Menteri BUMN menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus anggota, bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan serta tokoh profesional yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Badan Pelaksana sendiri dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Presiden dan bertugas mengimplementasikan kebijakan investasi dengan dukungan direktur eksekutif serta berbagai komite, termasuk Komite Audit dan Komite Etik. Struktur ini dirancang untuk memastikan pengambilan keputusan berbasis data, bebas intervensi politik, serta akuntabel di mata publik.

Menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf menyebut Danantara sebagai entitas baru dalam peradaban ekonomi Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia, karena fokus investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak strategis terhadap pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Di antara sektor yang menjadi prioritas adalah energi terbarukan, industri manufaktur dan hilirisasi, serta produksi pangan. Pemerintah melihat energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan ketergantungan pada energi fosil. Investasi dalam sektor manufaktur dan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, mengurangi impor, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sementara itu, sektor produksi pangan menjadi perhatian utama dalam memastikan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi gejolak pasokan global akibat konflik dan perubahan iklim.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan Danantara harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa aset yang dikelola Danantara adalah milik rakyat, sehingga pengelolaannya pun harus dapat diaudit kapan saja oleh siapa saja. Komitmen ini tercermin dalam pembentukan komite-komite independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses investasi dan pengelolaan aset.

Komite Audit, misalnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan investasi didasarkan pada kajian risiko yang matang dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Komite Etik bertugas menjaga integritas organisasi dan mencegah potensi konflik kepentingan.

Keberhasilan Danantara dalam membuktikan transparansi, menghasilkan imbal hasil yang kompetitif, dan menjaga keberlanjutan portofolio investasinya akan sangat menentukan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi jangka panjang.

Peluncuran Danantara juga menjadi sinyal kuat kepada pasar internasional bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki tata kelola aset negara dan membuka peluang investasi yang lebih aman dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang semakin menuntut akuntabilitas dan ESG (environmental, social, and governance), kehadiran Danantara berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam investasi berwawasan lingkungan dan sosial di kawasan Asia Tenggara.

Optimisme terhadap Danantara bukanlah sekadar euforia politik, melainkan harapan konkret untuk menciptakan sistem pengelolaan aset negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan pengelolaan aset yang transparan dan berbasis tata kelola yang baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju target 8% per tahun yang dicanangkan pemerintah.

Keberhasilan Danantara tentu membutuhkan dukungan dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, serta pelaku usaha. Sinergi antara pemerintah dan publik menjadi kunci agar lembaga ini benar-benar menjadi representasi kepentingan nasional dan tidak menjadi alat kekuasaan semata. Dengan langkah awal yang menjanjikan dan desain kelembagaan yang solid, Danantara memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk sukses mengelola aset negara secara transparan dan profesional.
.
.
.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Eleine Pramesti *)

Transformasi tata kelola perusahaan milik negara telah memasuki babak baru dengan kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang kini resmi mengelola ratusan perusahaan BUMN secara profesional dan transparan. Langkah ini menjadi simbol konkret dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan BUMN agar lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kepentingan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, pendekatan baru dalam pengelolaan aset negara ini menjadi tonggak penting menuju reformasi yang lebih menyeluruh.

Selama bertahun-tahun, BUMN di Indonesia telah memainkan peran vital dalam menopang pembangunan ekonomi, menyediakan layanan publik, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan di berbagai sektor. Namun, tantangan yang tak kunjung selesai, mulai dari tumpang tindih kewenangan, lemahnya manajemen, hingga persoalan transparansi dan akuntabilitas, telah menghambat optimalisasi peran BUMN sebagai agen pembangunan.

Danantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Entitas ini dirancang untuk bertindak sebagai manajer strategis aset negara yang mampu mengelola ratusan perusahaan BUMN secara terpusat. Dengan struktur organisasi modern dan didukung sumber daya manusia profesional yang direkrut melalui proses terbuka dan kompetitif, Danantara memberikan harapan baru bahwa pengelolaan BUMN kini tidak lagi dikendalikan berdasarkan kepentingan politik atau kelompok tertentu, melainkan berdasarkan logika bisnis dan visi jangka panjang pembangunan nasional.

Profesionalisme menjadi kunci dari seluruh sistem kerja Danantara. Tidak hanya dalam aspek pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga dalam proses penilaian kinerja, penempatan SDM, serta pengelolaan risiko dan modal. Setiap langkah yang diambil diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi negara sekaligus meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional maupun internasional.

Transparansi merupakan fondasi kedua yang menopang keberhasilan transformasi ini. Seluruh proses pengelolaan, mulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan operasional, hingga evaluasi kinerja, dibuka secara luas untuk pengawasan publik. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang dikelola Danantara akan mengikuti standar internasional, dan hasil audit dilakukan oleh lembaga independen guna menjamin kredibilitas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap BUMN dapat dipulihkan, bahkan diperkuat, karena masyarakat dapat melihat dan menilai secara langsung bagaimana aset negara dikelola.

Keberadaan Danantara juga membuka ruang lebih luas bagi inovasi dan kolaborasi antarperusahaan BUMN. Dengan pengelolaan yang lebih terkoordinasi, potensi sinergi yang sebelumnya terabaikan kini dapat dimaksimalkan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dapat bersinergi dengan BUMN energi dan keuangan untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional. Pendekatan portofolio yang dilakukan oleh Danantara memungkinkan penempatan investasi dan sumber daya dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi.

Langkah ini juga membawa angin segar bagi iklim investasi di Indonesia. Pengelolaan BUMN yang profesional dan transparan menjadi indikator penting bagi investor, baik domestik maupun asing, dalam menilai tingkat kepastian dan keamanan berusaha di suatu negara. Ketika perusahaan-perusahaan milik negara dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis modern, maka potensi kolaborasi dengan sektor swasta akan semakin besar. Hal ini turut mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri nasional, dan penguatan perekonomian secara keseluruhan.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan Townhall Meeting. Dalam kesempatan tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa sebanyak 844 entitas usaha yang terdiri dari BUMN beserta anak dan cucu perusahaannya telah tergabung dalam sovereign wealth fund (SWF) tersebut. Ia mengatakan bahwa kehadiran Danantara sangat tepat waktu, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, yang semakin menyadarkan berbagai negara akan pentingnya mengandalkan kekuatan ekonomi nasional.

Adapun Presiden RI, Prabowo Subianto hadir langsung di acara Townhall Meeting tersebut. Presiden RI tersebut mengatakan bahwa dirinya secara pribadi mengambil inisiatif untuk menyampaikan pesan secara tertutup kepada para direksi BUMN. Dalam pertemuan tersebut, seluruh direksi dari 844 perusahaan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaannya, turut hadir.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya bagi seluruh pejabat BUMN dan entitas terkait untuk bekerja secara optimal dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak efisien. Selain itu, ia meminta agar manajemen Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para direksi, mencakup aspek kinerja, karakter, integritas, dan capaian, serta menekankan pentingnya perusahaan BUMN memprioritaskan promosi dari dalam dan menerapkan proses seleksi kepemimpinan yang profesional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan BUMN sebagai perusahaan negara akan tetap dikelola dengan baik. Menurutnya, Danantara dipastikan akan mengelola BUMN secara profesional dan transparan. Dari sisi sumber daya manusia, Danantara juga menjadi katalisator dalam pembentukan ekosistem talenta profesional di lingkungan BUMN.

Dalam jangka panjang, reformasi yang dilakukan melalui Danantara diharapkan dapat menjadi model pengelolaan aset negara yang bisa direplikasi di sektor lain. Pengalaman Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan BUMN yang modern dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lain yang menghadapi persoalan serupa. Lebih dari itu, hal ini akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang serius dalam melakukan reformasi struktural demi mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenplace Resources Institute

Jakarta – Dukungan terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah konkret yang disorot adalah dukungan Presiden terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut secara terbuka dalam pidatonya saat memperingati Hari Buruh Internasional di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi para koruptor, terutama mereka yang tidak bersedia mengembalikan hasil kejahatannya.

“Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan ribuan massa yang hadir.

Menurut Presiden Prabowo, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi krusial untuk mendukung efektivitas penegakan hukum, serta memastikan bahwa para pelaku korupsi tidak hanya dihukum secara pidana, namun juga harus kehilangan seluruh aset hasil kejahatannya.

Langkah Presiden ini mendapat respons positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menyatakan bahwa KPK mendukung penuh langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan pemiskinan terhadap koruptor.

“Bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya kita juga perlu pembahasan bersama para penegak hukum, baik dari sisi yudikatif, eksekutif, maupun legislatif,” ujar Tessa.

Menurut Tessa, konsep pemiskinan terhadap koruptor merupakan salah satu strategi efektif dalam mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera. Ia juga menyebut bahwa langkah ini sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan tatanan pemerintahan bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Tidak hanya lembaga negara, dukungan terhadap langkah Presiden juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Presiden Prabowo.

“Saya mengapresiasi peran Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah bentuk keseriusan negara dalam menangani kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menekankan bahwa pidato Presiden harus diikuti dengan aksi nyata melalui kebijakan yang sistematis dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan agar semangat pemberantasan korupsi tidak berhenti pada tataran wacana.

RUU Perampasan Aset sendiri telah lama dinanti publik sebagai salah satu solusi hukum dalam menyita dan mengembalikan aset negara yang digelapkan. Dengan adanya dukungan dari Presiden, diharapkan proses legislasi dapat berjalan lebih cepat dan menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya pemiskinan koruptor.

[-red]

Oleh : Rizky Ramadhan )*

Peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam reformasi pendidikan nasional yang progresif dan strategis. Diluncurkan tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, program ini mencerminkan kepemimpinan yang tanggap terhadap ketimpangan pendidikan di berbagai daerah dan berani mengambil langkah terobosan demi pemerataan kualitas pembelajaran. Indonesia kini tidak hanya bergerak, tetapi melompat menuju sistem pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan berbasis masa depan.

PHTC menawarkan pendekatan baru dalam menyelesaikan problem klasik pendidikan, terutama terkait keterbatasan tenaga pengajar dan akses terhadap materi pembelajaran berkualitas. Salah satu inovasi paling signifikan adalah pemasangan layar televisi digital di seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari kota-kota besar hingga pelosok daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Teknologi ini bukan sekadar perangkat tambahan, melainkan jembatan pengetahuan yang menyatukan kualitas pembelajaran antara sekolah pusat dan sekolah pinggiran.

Dengan keberadaan layar digital, siswa di daerah terpencil dapat mengakses pembelajaran yang sama dengan siswa di perkotaan. Materi yang disampaikan oleh para guru ahli dari berbagai bidang akan disalurkan secara langsung, efisien, dan interaktif. Ini adalah bentuk nyata dari konsep keadilan pendidikan: memberikan peluang yang setara bagi semua anak bangsa, tanpa membedakan latar belakang geografis dan sosial-ekonomi.

Target ambisius yang ditetapkan pemerintah—yakni memastikan seluruh sekolah telah memiliki perangkat digital ini pada pertengahan 2026—menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perubahan struktural di dunia pendidikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah ini dirancang untuk membantu sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik, sekaligus mendorong guru-guru yang ada agar lebih fokus pada pendampingan dan pembentukan karakter siswa.

Lebih dari sekadar memperkuat sarana belajar, PHTC juga didukung oleh intervensi terhadap infrastruktur fisik pendidikan. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria, mengungkapkan bahwa banyak ruang kelas di Indonesia dalam kondisi rusak berat, terutama di daerah dengan akses pembangunan yang minim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,1 triliun guna memperbaiki 10.440 ruang kelas pada tahun 2025.

Langkah ini bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi memperkuat fondasi pendidikan secara menyeluruh. Sekolah yang aman dan nyaman akan meningkatkan motivasi belajar siswa, memperlancar kegiatan belajar mengajar, dan pada akhirnya turut berkontribusi pada peningkatan capaian akademik. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan teknologi, tetapi juga tentang ekosistem yang mendukung tumbuh kembang siswa secara utuh.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan tinggi kepada para guru yang telah bekerja tanpa pamrih demi mencerdaskan anak bangsa. Ia menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang layak mendapatkan apresiasi dan dukungan lebih. Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting bahwa reformasi pendidikan yang dicanangkan juga menyasar peningkatan kesejahteraan dan kapasitas para pendidik sebagai aktor utama dalam sistem pembelajaran.

PHTC juga menjadi refleksi atas pendekatan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi visioner. Alih-alih menunggu distribusi merata tenaga pendidik atau menunggu hasil jangka panjang dari pelatihan guru, negara mengambil langkah taktis dengan menghadirkan materi berkualitas secara serentak. Inilah bentuk keberanian pemerintah dalam menerapkan solusi hybrid: menggabungkan teknologi, sumber daya manusia, dan sistem evaluasi berbasis hasil.

Lebih jauh, visi jangka panjang Presiden Prabowo terkait pendidikan sangat berorientasi pada hasil dan keberlanjutan. Ia berharap dalam dua dekade ke depan, anak-anak Indonesia mampu bersaing secara global, memiliki penghasilan tinggi, pekerjaan yang layak, dan kualitas hidup yang sehat dan cerdas. Dalam pandangan ini, pendidikan bukan hanya tanggung jawab kementerian, tetapi investasi jangka panjang negara terhadap kualitas sumber daya manusianya.

Sejalan dengan itu, Hariqo Satria menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan seluruh anak bangsa memiliki daya saing global dan tidak tertinggal oleh kemajuan negara lain. Visi ini sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda saat ini akan menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang kompetitif dan berkarakter kuat.

Transformasi pendidikan melalui PHTC tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari pendekatan holistik terhadap pembangunan manusia. Reformasi ini membuka ruang partisipasi berbagai pihak: dari lembaga pendidikan, pemerintah daerah, komunitas guru, hingga dunia industri. Setiap pihak memiliki peran dalam menguatkan ekosistem pendidikan yang dinamis dan inklusif.

Yang juga perlu disorot adalah dimensi persatuan dalam narasi kebijakan ini. Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Semangat ini penting, sebab keberhasilan reformasi pendidikan hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan sinergi yang kuat lintas sektor.

Melalui Program Hasil Terbaik Cepat, Indonesia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa lompatan besar dalam pendidikan dapat dilakukan dengan keberanian, visi, dan strategi yang tepat. Bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang keadilan, efisiensi, dan keberpihakan pada masa depan bangsa.

Dari Kota Bogor, titik awal perubahan telah digerakkan. Dan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, transformasi ini akan terus bergulir, menjangkau setiap pelosok, dan membentuk generasi unggul yang akan membawa Indonesia menjadi negara besar, maju, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik