Monthly Archives: Juni 2025

Oleh : Elias Wanimbo )*

Penetapan 1 Juli oleh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) sebagai hari ulang tahun mereka merupakan sebuah simbol provokasi yang merongrong keutuhan nasional dan merusak masa depan masyarakat Papua. Hal ini juga bertentangan dengan upaya konsisten pemerintah membangun masa depan Papua yang damai dan sejahtera. Dalam konteks ini, penolakan terhadap glorifikasi tanggal tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang dan cita-cita perdamaian.

Sikap tegas ditunjukkan oleh tokoh masyarakat adat Papua, Yanto Eluay, yang menggarisbawahi bahwa 1 Juli bukanlah bagian dari nilai-nilai luhur yang dijunjung masyarakat Papua. Menurutnya, penetapan tersebut tidak mencerminkan jati diri orang asli Papua yang mengedepankan kedamaian dan persaudaraan. Dengan penuh keprihatinan, Yanto Eluay mengingatkan bahwa peringatan 1 Juli kerap dimanfaatkan oleh kelompok separatis bersenjata untuk memicu ketegangan dan merusak rasa aman di tengah masyarakat.

Penolakan terhadap 1 Juli sebagai hari bersejarah versi OPM adalah langkah tegas membedakan aspirasi damai dari provokasi bersenjata yang membahayakan rakyat. Dalam realitas Papua hari ini, masyarakat tidak lagi menginginkan hidup dalam pusaran kekacauan bersenjata. Masyarakat ingin maju, sejahtera, dan setara. Narasi tentang Papua yang terus dibingkai dalam konflik dan perlawanan bersenjata sejatinya hanya menjadi komoditas politik kelompok kecil yang tidak merepresentasikan keinginan luas masyarakat.

Yanto Eluay menyampaikan harapan besar agar tanah Papua dapat dibangun dengan pendekatan damai, berlandaskan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam pandangannya, senjata bukanlah jalan keluar dari ketimpangan. Pemerintah terus menunjukkan bahwa solusi ketimpangan bukan dengan kekerasan, melainkan lewat pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Justru kekerasan dan separatisme memperdalam ketertinggalan dan menambah penderitaan masyarakat yang seharusnya bisa hidup aman dan produktif. Penolakan terhadap 1 Juli bukanlah sekadar penolakan terhadap sebuah tanggal, tetapi penolakan terhadap cara berpikir yang membenarkan konflik demi tujuan politik yang tidak realistis.

Penting dicatat bahwa masyarakat adat Papua memiliki tradisi menyelesaikan masalah secara dialogis, dengan musyawarah dan semangat rekonsiliasi. Budaya Papua bukan budaya perang. Penolakan terhadap narasi 1 Juli sejalan dengan warisan budaya Papua yang menjunjung tinggi musyawarah dan kedamaian. Gerakan separatis yang terus memaksakan tanggal tersebut sebagai hari kebangkitan justru mereduksi makna perjuangan sejati masyarakat adat Papua.

Secara strategis, narasi 1 Juli juga kerap digunakan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan disinformasi di media sosial dan memprovokasi tindakan kekerasan di lapangan. Dalam momentum tersebut, kampanye anti-NKRI sering digencarkan, termasuk pengibaran simbol-simbol separatis yang tidak sesuai dengan semangat persatuan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang mendambakan ketenangan dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah melalui pendekatan pembangunan telah menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua. Berbagai infrastruktur dibangun, akses pendidikan diperluas, layanan kesehatan diperkuat, serta ruang partisipasi masyarakat adat terus diperluas. Namun semua ini sulit berkembang jika masih ada kelompok yang terus mengangkat senjata dan memprovokasi ketidakstabilan. Dalam hal ini, peran tokoh adat seperti Yanto Eluay menjadi penting sebagai jembatan antara masyarakat akar rumput dan kebijakan pembangunan nasional.

Sebagian besar masyarakat Papua, khususnya generasi muda, mulai berpaling dari narasi kekerasan dan memilih jalur yang lebih menjanjikan: pendidikan, kewirausahaan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Bagi mereka, perjuangan kini bukan lagi dalam bentuk pemberontakan, melainkan melalui pencapaian prestasi dan peningkatan kualitas hidup. Karena itulah, pemaknaan ulang terhadap sejarah Papua menjadi langkah penting untuk menutup ruang glorifikasi terhadap kekerasan.

Menerima perbedaan dan keberagaman dalam bingkai NKRI bukan berarti meniadakan identitas lokal. Justru dengan tetap berada dalam Indonesia, masyarakat Papua memiliki ruang untuk memperjuangkan hak dan martabatnya secara konstitusional, damai, dan bermartabat. Separatisme tidak lagi relevan dalam tatanan demokrasi modern yang membuka ruang dialog dan keterlibatan masyarakat dari seluruh pelosok negeri.

Menolak provokasi 1 Juli adalah bagian dari upaya besar menjaga Papua dari jebakan konflik yang tidak produktif. Ini adalah bentuk keberanian moral untuk mengatakan bahwa masa depan Papua lebih penting daripada memelihara luka masa lalu. Dengan pendekatan inklusif dan penghargaan terhadap nilai adat yang damai, Papua bisa berdiri sejajar dan berkontribusi aktif dalam kemajuan bangsa.

Seperti yang ditegaskan oleh Yanto Eluay, saatnya masyarakat Papua menjauhkan diri dari narasi konflik dan membangun tanah ini dengan harapan dan cinta damai. Penolakan terhadap 1 Juli bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi Papua agar tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan penuh peluang. Dalam bingkai kebangsaan yang utuh, Papua akan terus menjadi bagian penting dari Indonesia yang maju dan bersatu.

Kini saatnya semua elemen bangsa, termasuk generasi muda Papua, mengedepankan masa depan yang harmonis dalam bingkai Indonesia. Menolak glorifikasi 1 Juli berarti memutus rantai narasi kekerasan dan memilih jalan kolaborasi menuju kemajuan. Dengan memperkuat nilai budaya damai, memperluas akses pendidikan, dan terus mendukung kebijakan pembangunan pemerintah, Papua akan semakin kokoh sebagai bagian integral dari Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Pegiat Forum Literasi Papua

Oleh: Theresia Mote )*

Setiap bangsa memiliki momen penting yang menjadi tonggak sejarah perjuangan, tetapi tidak semua tanggal layak dirayakan sebagai hari peringatan. Klaim 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan hanya tidak mencerminkan semangat kemajuan dan kemanusiaan, penetapan tanggal ini justru menjadi simbol glorifikasi kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Papua sendiri. Inilah yang ditegaskan oleh sejumlah tokoh adat dan pemimpin daerah di Tanah Papua bahwa Papua memilih damai, bukan konflik, memilih persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan pemecahbelahan.

Yanto Eluay, tokoh adat sentral Papua, menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap peringatan 1 Juli sebagai hari berdirinya OPM. Bagi masyarakat adat Papua, tanggal tersebut tidak punya akar budaya maupun legitimasi moral dalam tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi perdamaian, persaudaraan, dan kesejahteraan. Penolakan ini bukan sekadar retorika, melainkan seruan nurani yang tumbuh dari keinginan mendalam untuk membangun Tanah Papua secara bermartabat, jauh dari senjata dan konflik yang hanya menyisakan luka sosial antargenerasi.

Dalam pandangan Yanto Eluay, masyarakat Papua memiliki tujuan hidup yang jelas—ingin hidup tenteram, mendidik anak cucu dalam damai, membangun ekonomi lokal, memperkuat akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjaga lingkungan dan budaya lokal. Semua itu tak mungkin tercapai jika kekerasan terus menjadi wajah yang diperlihatkan kepada dunia. Justru, separatisme bersenjata yang selama ini diusung oleh kelompok OPM menjadi penghambat utama kemajuan Papua. Maka, menurutnya, menolak peringatan 1 Juli bukan hanya tindakan politik, tetapi juga wujud tanggung jawab moral terhadap masa depan Papua.

Senada dengan itu, suara dari Papua Barat juga menguatkan narasi damai tersebut. Korneles Yenu, Ketua Gerakan Merah Putih Irian Jaya, mengajak masyarakat Manokwari agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu separatis yang sengaja dimainkan menjelang 1 Juli. Ia menekankan pentingnya ketenangan sosial dan stabilitas sebagai fondasi untuk kemajuan bersama. Dalam konteks ini, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan kewajiban moral seluruh elemen masyarakat yang cinta tanah kelahirannya dan tidak ingin menyeret generasi muda ke dalam konflik yang tak berujung.

Tokoh adat Manokwari, Lewi Mandacan, bahkan memperingatkan secara tegas bahwa NKRI telah memberi ruang dan perhatian besar terhadap Papua melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Dalam pernyataannya, ia mendorong agar masyarakat tidak larut dalam retorika konflik yang hanya merusak sendi-sendi kebersamaan. Ia mengajak masyarakat Papua untuk menjadi bagian dari solusi dan turut serta menjaga keutuhan bangsa yang majemuk ini.

Dari sisi pemerintahan, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengingatkan bahwa kedamaian adalah syarat utama percepatan pembangunan, terutama di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua Pegunungan. Ia mengajak warga di delapan kabupaten di bawah kepemimpinannya untuk menjaga stabilitas sosial dan tidak menciptakan kegaduhan yang bisa menghambat pembangunan ekonomi, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin daerah, ia mengemban tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang, dan menyerukan agar seluruh lapisan bersatu membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera.

Narasi damai yang dibangun oleh para tokoh adat dan pemimpin daerah ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh bangsa Indonesia. Upaya separatisme yang ingin memecah belah Indonesia tidak hanya mengancam integritas wilayah, tetapi juga menciderai harapan warga Papua yang mendambakan hidup yang lebih baik. Glorifikasi terhadap kekerasan dan perjuangan bersenjata bukanlah jalan keluar dari masalah—justru memperpanjang derita dan menutup ruang-ruang dialog serta pembangunan.

Papua bukan tanah konflik. Papua adalah rumah besar yang dihuni oleh masyarakat adat yang menjunjung tinggi harmoni dan cinta tanah air. Segala bentuk peringatan yang bertujuan memecah belah bangsa, seperti 1 Juli yang diklaim sebagai hari berdirinya OPM, sejatinya adalah ancaman terhadap cita-cita luhur masyarakat Papua sendiri. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, masyarakat dituntut untuk bijak menyaring informasi dan tidak mudah percaya pada provokasi yang merugikan kepentingan bersama.

Generasi muda Papua perlu diarahkan untuk menjadi agen perubahan yang positif, bukan korban narasi kekerasan. Mereka harus diberi akses pendidikan yang berkualitas, kesempatan ekonomi yang luas, serta ruang partisipasi politik yang sehat dalam sistem demokrasi Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus terus memperkuat pendekatan yang inklusif, merangkul semua pihak untuk mempercepat pembangunan Papua tanpa diskriminasi.

Menolak peringatan 1 Juli sebagai HUT OPM adalah langkah penting dalam memutus mata rantai glorifikasi kekerasan. Ini bukan sekadar penolakan terhadap simbol, melainkan pernyataan tegas bahwa masa depan Papua terletak pada semangat kebersamaan dalam NKRI. Tanah Papua telah, sedang, dan akan terus menjadi bagian integral dari Indonesia, dengan segala keberagaman dan kekayaannya. Kini saatnya seluruh komponen bangsa bersatu menjaga perdamaian, demi Papua yang damai, maju, dan sejahtera.

*)Penulis merupakan Jurnalis dan aktivis literasi dari Papua

Jayapura – Penetapan 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun TPNPB-OPM yang merupakan gerakan separatis dan kekerasan, kembali menuai penolakan luas dari tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat Papua yang menjunjung tinggi kedamaian dan persatuan.

“Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa kami menolak 1 Juli dijadikan sebagai HUT TPNPB-OPM. Tanggal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat yang mencintai damai dan persaudaraan,” tegas Yanto Eluay.

Yanto menekankan bahwa kekerasan dan gerakan separatis tidak selaras dengan adat dan budaya orang Papua yang menghormati kehidupan dan harmoni. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera, serta menolak setiap bentuk provokasi yang memperpanjang konflik.

“Kami tidak ingin anak cucu kami terus hidup dalam bayang-bayang konflik. Kami ingin membangun Tanah Papua melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, bukan dengan senjata dan kekerasan,” ujarnya.

Ia juga mengajak generasi muda Papua untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang memecah belah dan percaya pada komitmen pemerintah dalam membangun Tanah Papua melalui berbagai program strategis yang menyentuh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Baginya, keamanan adalah prasyarat utama agar pembangunan bisa berlangsung secara berkelanjutan di Papua.

“Tanah Papua adalah tanah damai, bukan tanah konflik. Mari kita jaga negeri ini dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Kami tolak 1 Juli sebagai HUT TPNPB-OPM. Kami pilih damai. Papua adalah Indonesia,” tandas Yanto.

Suara serupa juga disampaikan oleh Pendeta Yones Wenda, tokoh agama yang menyuarakan keprihatinannya atas kekerasan yang masih terjadi di beberapa wilayah pegunungan Papua, seperti Intan Jaya, Puncak, Jayawijaya, hingga Nduga. Dalam seruannya, Ia juga menekankan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh masyarakat sipil Papua dari teror dan intimidasi bersenjata.

“Selaku Tokoh Agama di tanah Papua, saya memohon kepada Kelompok Kriminal Bersenjata yang selalu menciptakan konflik untuk menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan,” ujar Yones.

Pendeta Yones juga mengingatkan bahwa tindakan kekerasan bertentangan dengan ajaran agama. Ia menukil salah satu perintah dalam Alkitab, ‘Jangan Membunuh’, sebagai pengingat moral bahwa kehidupan harus dihargai.

“Karena membunuh, merusak salah satu ciptaan Allah, Tuhan tidak senang dan ini juga melanggar sepuluh perintah Allah dalam Alkitab. Tindakan tersebut tidak hanya melawan ajaran agama, tetapi juga menghambat misi pemerintah dalam menciptakan Papua yang aman dan Sejahtera. Oleh karena itu saya mohon kepada OPM agar menghentikan aksi kekerasan,” tambahnya. –

[edRW]

Papua – Penetapan 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM kembali menuai penolakan keras karena dinilai menghidupkan kembali narasi separatis yang merusak persatuan nasional. Salah satu figur sentral masyarakat adat, Yanto Eluay, menyatakan dengan tegas bahwa peringatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur orang asli Papua yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan.

Dalam pernyataan resminya, Yanto Eluay menyampaikan bahwa Gerakan separatis seperti TPN-OPM dinilai tak mewakili aspirasi masyarakat adat yang saat ini justru mendukung kehadiran negara untuk membangun Tanah Papua. Ia menilai glorifikasi terhadap kelompok tersebut justru memperpanjang konflik dan menghambat kemajuan pembangunan di Tanah Papua.

“Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa kami menolak 1 Juli dijadikan sebagai HUT TPN-OPM. Tanggal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat yang mencintai damai dan persaudaraan,” ujar Yanto Eluay

Yanto menambahkan bahwa masyarakat Papua saat ini mendambakan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Menurutnya, cara terbaik untuk membangun masa depan Papua bukanlah melalui kekerasan, melainkan dengan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

“Kami tidak ingin anak cucu kami terus hidup dalam bayang-bayang konflik. Kami ingin membangun Tanah Papua bersama program pendidikan dan kesehatan yang telah difasilitasi pemerintah pusat dan daerah, bukan dengan senjata dan kekerasan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Yanto menekankan bahwa masyarakat adat Papua selaras dengan semangat pemerintah dalam menjaga harmoni dan kedamaian di seluruh nusantara. Ia menolak segala bentuk narasi yang dapat memecah belah bangsa, serta mengajak generasi muda Papua untuk bersikap bijak dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.

“Tanah Papua adalah tanah damai, bukan tanah konflik. Mari kita jaga negeri ini dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Kami tolak 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM. Kami pilih damai. Papua adalah Indonesia,” tegasnya.

Yanto Eluay berharap pemerintah pusat dan daerah terus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Papua, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Stabilitas tersebut, menurutnya, merupakan prasyarat utama untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah yang kaya akan sumber daya dan budaya itu {}

[edRW]

Oleh: Eleine Pramesti *)

Program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Kebijakan ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas dalam negeri, namun juga menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja secara masif.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium, Melati Sarnita mengatakan proyek hilirisasi yang tengah dilakukan Inalum bakal menciptakan lapangan pekerjaan baru. Salah satu bukti nyata keberhasilan dari implementasi hilirisasi adalah serapan tenaga kerja yang mencapai 90.000 orang.

Perlu diketahui, Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kini bekerja sama dan memiliki perusahaan patungan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). PT BAI mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina di Mempawah, Kalimantan Barat.

Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 1 yang memiliki kapasitas produksi alumina hingga sebesar 1 juta ton per tahun ini resmi dilakukan injeksi bauksit perdana oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 24 September 2024 lalu. Sebelumnya, Presiden ke-7 itu mengatakan bahwa hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang mandiri. Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan smelter tersebut sebagai langkah strategis untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mulai mengolah sumber daya alam di dalam negeri.

Disamping itu, Presiden RI, Prabowo Subianto memastikan pemerintahan yang dipimpinnya bakal melanjutkan program hilirisasi yang digencarkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Presiden mengatakan hilirisasi perlu dilanjutkan agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, serapan tenaga kerja dalam program hilirisasi menjadi indikator kuat bahwa transformasi ekonomi melalui industrialisasi memberikan dampak riil terhadap masyarakat. Angka 90.000 tenaga kerja yang terserap tidak muncul begitu saja. Ini merupakan hasil dari perencanaan jangka menengah dan panjang yang matang, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta.

Pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi di berbagai wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan tidak lagi sebatas wacana. Kehadiran kawasan-kawasan ini turut menghidupkan perekonomian lokal, memicu urbanisasi terencana, serta meningkatkan daya beli masyarakat sekitar.

Hilirisasi juga memberikan dampak signifikan terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri hilir, diperlukan tenaga yang terlatih dan kompeten. Hal ini mendorong institusi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Kurikulum disesuaikan, pelatihan dilakukan secara intensif, dan kolaborasi antara dunia usaha dan dunia pendidikan diperkuat. Hasilnya, tenaga kerja yang terserap dalam program hilirisasi bukan hanya banyak, tetapi juga memiliki kualitas yang mampu bersaing secara global.

Lebih jauh, hilirisasi menjadi jawaban atas tantangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Selama bertahun-tahun, ekonomi Indonesia bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Situasi ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan mendorong hilirisasi, Indonesia tidak lagi menjadi eksportir bahan baku, melainkan mulai berperan sebagai produsen barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Perubahan ini tentu berdampak positif terhadap neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kepastian regulasi dan komitmen pemerintah terhadap hilirisasi, investor merasa lebih aman dan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampaknya, lapangan kerja semakin meluas dan ekonomi semakin dinamis.

Tata kelola industri yang baik juga diperlukan agar hilirisasi berjalan secara adil dan transparan. Pemerintah telah memastikan bahwa manfaat hilirisasi menjangkau masyarakat luas melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala. “Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi agar hilirisasi berjalan adil, transparan, dan inklusif.

Kebijakan hilirisasi juga memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Negara-negara maju sudah lama mengandalkan sektor industri manufaktur berbasis teknologi tinggi. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi mulai menunjukkan jati diri sebagai negara industri baru. Serapan tenaga kerja dalam jumlah besar menjadi bukti bahwa hilirisasi mampu menyatukan kepentingan ekonomi makro dan mikro dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah juga terus melakukan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar proses hilirisasi tidak terhambat oleh perbedaan regulasi atau perizinan yang rumit. Penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan perizinan menjadi langkah konkret untuk mempercepat realisasi proyek-proyek hilirisasi. Sinergi antara pelaku usaha, pekerja, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari seluruh program ini.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa, hilirisasi dapat menjadi tonggak utama dalam perjalanan Indonesia menuju negara industri modern. Serapan 90.000 tenaga kerja adalah awal dari sebuah lompatan besar, bukan akhir dari perjalanan. Maka, konsistensi dan keberlanjutan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi menjadi warisan strategis bagi generasi mendatang.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Oleh: Puteri Saraswati*)

Indonesia tengah menapaki jalan emas menuju kejayaan baru dalam peta industri global. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, negeri ini tidak lagi sekadar penonton dalam revolusi energi bersih. Melalui kebijakan hilirisasi nikel yang visioner, bangsa ini meneguhkan posisinya sebagai poros utama ekonomi hijau dunia, sekaligus menapaki tangga menuju status negara industri maju yang mandiri dan berdaulat.

Sejak larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, Indonesia membuktikan bahwa kedaulatan atas sumber daya alam bukanlah slogan kosong. Dalam waktu kurang dari satu dekade, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak lebih dari 30 kali lipat, dari US$ 1 miliar menjadi US$ 33,64 miliar pada 2024. Ini bukan sekadar prestasi ekonomi, tetapi bukti bahwa arah pembangunan nasional kini berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan—dua syarat mutlak menuju masa depan unggul dan kompetitif.

Transformasi ini tidak datang dari tekanan asing, tetapi lahir dari kesadaran kolektif untuk berdikari secara ekonomi. Pemerintah Indonesia, melalui strategi hilirisasi nikel, tengah membangun ekosistem industri kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pembangunan pabrik baterai di Karawang dan Morowali bukan hanya proyek bisnis, tetapi simbol kebangkitan industri nasional dan kebijakan strategis negara yang pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-masa depan.

Di saat negara-negara maju berlomba mengamankan pasokan bahan baku untuk transisi energi mereka, Indonesia justru menunjukkan bahwa negara berkembang mampu berdiri tegak di garis depan perubahan global. Tak heran jika banyak pihak kini memandang Indonesia sebagai “kekuatan baru industri hijau dunia”.

Wakil Ketua Komite Hilirisasi Mineral dan Batubara Kadin Indonesia, Djoko Widayatno, menyatakan bahwa hilirisasi nikel telah menjadi tonggak penting dalam sejarah pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ia juga mengingatkan, keberhasilan ini harus terus dilanjutkan hingga tercipta ekosistem industri EV yang lengkap, dari prekursor hingga kendaraan listrik. Nilai tambah yang dihasilkan dari baterai EV bahkan bisa mencapai ratusan kali lipat dibandingkan ekspor mentah, menjadi bukti konkret bahwa Indonesia tidak boleh kembali menjadi “lumbung mentah” bagi negara industri lain.

Komitmen industri juga semakin kuat. PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) misalnya, telah menjelma menjadi motor penggerak hilirisasi nasional. Dengan lebih dari 30 tenant industri dan tenaga kerja mencapai 85.000 orang, IMIP membuktikan bahwa industrialisasi bisa berjalan serentak dengan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Bassar, bahkan menegaskan bahwa kawasan ini kini berorientasi pada prinsip ESG dan efisiensi energi, termasuk penggunaan dump truck dan wheel loader listrik, serta pembangunan PLTS berkapasitas hingga 200 MW. Sebuah langkah nyata menuju Indonesia Hijau 2060.

Namun prestasi ini tidak datang tanpa tantangan. Fluktuasi harga global dan tekanan dari negara-negara asing yang merasa terancam oleh kemandirian Indonesia menjadi ujian konsistensi. Di sinilah semangat kebangsaan diuji. Kita tidak boleh mundur. Bangsa ini harus terus melangkah maju, memperkuat tata kelola, memperluas pelatihan SDM, dan mendorong alih teknologi agar kedaulatan industri nasional sepenuhnya berada di tangan anak bangsa.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menggarisbawahi pentingnya hilirisasi sebagai jalan keluar dari ketergantungan konsumsi menuju negara manufaktur yang mandiri. Ia percaya bahwa dengan pengembangan produk akhir seperti baterai EV, Indonesia tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membentuk karakter bangsa sebagai produsen unggul, bukan sekadar konsumen global.

Toto Pranoto dari Universitas Indonesia juga menambahkan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diikuti tata kelola yang bersih dan perhatian terhadap lingkungan serta masyarakat lokal. Ini penting untuk memastikan bahwa industrialisasi kita bukan hanya efisien, tapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan prinsip ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pusat produksi, tetapi teladan global dalam mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Bandingkan dengan Tiongkok yang membangun ekosistem EV selama satu dekade terakhir dan kini meraup lebih dari US$ 150 miliar dari industri tersebut. Indonesia pun memiliki potensi serupa, bahkan lebih besar. Tapi kuncinya adalah keberanian politik, kekompakan nasional, dan keberpihakan pada kepentingan jangka panjang bangsa. Hilirisasi adalah langkah politik, ekonomi, dan kultural untuk menyatakan: kita berdaulat atas kekayaan sendiri.

Generasi muda hari ini tidak hanya mewarisi kekayaan sumber daya, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjaganya. Melalui hilirisasi nikel, kita sedang membangun fondasi masa depan. Sebuah masa depan di mana Indonesia bukan lagi sekadar penyuplai bahan mentah, melainkan pencipta teknologi, inovasi, dan solusi global untuk dunia yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Kini, saatnya seluruh elemen bangsa bersatu: pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Mari kawal hilirisasi nikel sebagai misi nasional yang tak bisa ditawar. Inilah momentum kebangkitan industri hijau Indonesia—momentum yang akan dicatat sejarah sebagai tonggak kebangkitan negeri menuju kejayaan baru. Indonesia bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih hijau, adil, dan berdaulat.

*) Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi Hijau dan Energi

JAKARTA, – Pemerintah terus mengakselerasi strategi hilirisasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Hilirisasi nikel menjadi sorotan utama karena dinilai mampu menghasilkan nilai tambah signifikan dan membuka jalan bagi pembangunan industri baterai kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel pada 2014, lonjakan ekspor produk olahan nikel meningkat drastis dari sekitar US$ 1 miliar menjadi lebih dari US$ 33,64 miliar pada 2024. Capaian ini mendorong pertumbuhan industri pengolahan, menciptakan ribuan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir nikel olahan terbesar di dunia. Pemerintah kini melangkah ke fase berikutnya dengan membangun ekosistem baterai EV terintegrasi, mencakup produksi prekursor hingga perakitan kendaraan listrik.

Wakil Ketua Komite Hilirisasi Mineral dan Batubara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Djoko Widayatno menilai hilirisasi telah mencetak capaian strategis bagi perekonomian nasional.

“Ekspor nikel olahan naik dari Rp 17 triliun pada 2014 menjadi Rp 510 triliun pada 2023. Ini capaian luar biasa yang menjadi fondasi transisi ekonomi hijau,” ujar Djoko.

Djoko menekankan pentingnya mendorong hilirisasi ke arah pengembangan produk akhir seperti baterai EV.

“Nilai tambah mixed hydroxide precipitate (MHP) bisa mencapai 120 kali dari bijih mentah, dan sel baterai EV bisa mencapai 642 kali lipat. Karena itu, nikel kelas satu sebaiknya difokuskan untuk baterai EV, bukan hanya stainless steel,” jelasnya.

Ia juga menyarankan penguatan tata kelola lingkungan, pelatihan SDM lokal, dan transfer teknologi agar industri ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

Pada forum Jakarta Geopolitical Forum IX/2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyoroti ketidakpastian global yang mendorong negara-negara untuk lebih protektif terhadap kepentingan nasional. Menurutnya, hilirisasi adalah jawaban atas dinamika geopolitik dan kebutuhan transformasi energi dari fosil ke energi terbarukan.

“Pemerintah merumuskan peta jalan hilirisasi di semua sektor komoditas. Kami sudah bentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Satgas Hilirisasi, serta Danantara sebagai sumber pembiayaan nasional,” kata Bahlil.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi tak hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik dan ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyambut positif kebijakan hilirisasi yang dinilai membawa keadilan ekonomi bagi daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk aktif memberdayakan pelaku usaha lokal dan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pelatihan tenaga kerja dan penguatan UMKM.

“Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil menunjukkan arah baru hilirisasi sebagai strategi pembangunan daerah. Ini peluang untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ucap Abdul.

Dia optimistis, arah pembangunan nasional kini ditopang oleh dua mesin utama: hilirisasi SDA di pedesaan dan industri modern di perkotaan.

“Indonesia bisa terbang dengan dua mesin sekaligus menuju kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran,” tuturnya.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan lintas sektor, hilirisasi kini bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan jalan nyata menuju transformasi ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*/rls)

Ricky Rinaldi )*

Meski tahun ajaran telah usai dan sekolah-sekolah tengah memasuki masa liburan, komitmen pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia tak ikut libur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dipastikan tetap berjalan aktif selama libur sekolah. Ini membuktikan bahwa perhatian negara terhadap masa depan generasi muda tak terhenti hanya karena kalender akademik. Pemerintah memahami bahwa gizi bukan urusan musiman, tapi kebutuhan harian yang tak boleh terputus, terlebih bagi anak-anak dan kelompok rentan. Maka dari itu, berbagai penyesuaian teknis dilakukan agar manfaat program tetap hadir di tengah masyarakat meskipun aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara.

Pihak BGN menegaskan bahwa prinsip utama pelaksanaan MBG selama libur adalah fleksibilitas dengan tetap menjaga sasaran utama. Siswa yang tetap hadir ke sekolah minimal sekali dalam seminggu akan menerima makanan bergizi secara langsung, sementara bagi siswa yang tak hadir, program dialihkan kepada kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita. Dengan pola distribusi yang menyesuaikan situasi lokal, pemerintah memastikan bahwa setiap jatah makanan bergizi tidak mubazir dan tetap jatuh ke tangan yang tepat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa MBG tidak hanya sekadar bantuan pangan, melainkan bagian dari investasi jangka panjang bangsa untuk menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas.

Lebih dari itu, strategi pelaksanaan program saat libur juga dirancang menyentuh sisi edukatif dan sosial. Beberapa sekolah tetap membuka layanan minimal untuk penyaluran makanan, sementara sisanya dilakukan melalui posyandu atau pengiriman ke rumah. Bahkan ada pilihan penyaluran bahan makanan bergizi tahan lama—seperti telur, susu, dan buah—agar siswa tetap mendapat asupan yang cukup meski tidak hadir langsung ke sekolah. Ini bukan hanya solusi teknis, melainkan bukti kecermatan pemerintah merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terus bekerja, mencatat data, mengatur logistik, dan memastikan distribusi berjalan mulus tanpa jeda.

Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, menyampaikan bahwa sejak awal skema liburan sudah dipersiapkan matang agar tidak terjadi kebingungan di lapangan. Ia menilai bahwa hal ini merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara yang tidak hanya berhenti pada tataran slogan. Menurutnya, gotong royong tetap menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program—dengan peran aktif sekolah, kader posyandu, PKK, dan masyarakat lokal dalam memastikan makanan bergizi tetap sampai ke tangan penerima. Dari desa hingga kota, dari pegunungan hingga pesisir, semua bergerak untuk memastikan tak ada anak Indonesia yang kekurangan gizi hanya karena sekolah sedang libur.

Dampak positif MBG bukan hanya terlihat dari sisi kesehatan, tapi juga ekonomi lokal. Pemerintah sengaja menggandeng UMKM makanan dan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan, sehingga roda ekonomi tetap berputar bahkan selama masa liburan. Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengungkapkan bahwa jatah makanan yang dibagikan bukan hanya menyehatkan penerima, tetapi juga menghidupkan dapur para pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa program ini menyentuh banyak sisi secara bersamaan: gizi, pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial.

Langkah adaptif tersebut turut diapresiasi kalangan akademisi. Beberapa pakar kebijakan publik menilai bahwa kebijakan mempertahankan MBG saat libur merupakan inovasi sosial yang membedakan Indonesia dari banyak negara lain. Ketika banyak pemerintahan dunia justru mengurangi layanan publik selama liburan, Indonesia justru memperluasnya. Pemerintah menjadikan liburan sebagai momentum memperkuat relasi sosial, meningkatkan kualitas layanan, dan menanamkan kebiasaan makan sehat sejak dini. Dalam pandangan mereka, MBG selama libur sekolah merupakan refleksi dari visi pembangunan manusia Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Apresiasi publik pun terus mengalir. Banyak orang tua mengaku terbantu dengan kelanjutan program ini, terutama di daerah yang selama ini kesulitan mengakses pangan bergizi. Libur sekolah sering kali menjadi masa rawan karena anak-anak lebih sering di rumah tanpa pola makan teratur. Kini dengan adanya MBG yang tetap hadir, kekhawatiran itu perlahan teratasi. Anak-anak tetap bisa menikmati makanan sehat, dan orang tua tidak merasa terbebani. Lebih dari itu, rasa kehadiran negara di tengah masyarakat terasa nyata, bukan sekadar janji atau wacana.

Dengan pelaksanaan yang semakin baik, pengawasan yang ketat, dan dukungan masyarakat yang besar, Program Makan Bergizi Gratis selama libur sekolah bukan hanya berhasil dipertahankan, tetapi juga berhasil mengembangkan dampak positif yang jauh lebih luas. Pemerintah tidak hanya menjaga keberlangsungan, tetapi juga terus menyempurnakan skema, memperluas manfaat, dan memperkuat sinergi lintas sektor. Ini adalah contoh kebijakan publik yang dijalankan dengan semangat kepemimpinan transformatif dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Dari sisi anggaran, pemerintah memastikan tidak ada pemotongan. Bahkan, penyesuaian siap dilakukan jika terdapat lonjakan jumlah penerima di lapangan. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program pelengkap, melainkan telah menjadi prioritas nasional. Dengan menjaga kontinuitas program selama libur, negara memberikan pesan kuat bahwa anak-anak Indonesia berhak tumbuh dengan sehat setiap hari, tak peduli musim atau jadwal sekolah. Ini bukan soal teknis semata, tetapi soal keberpihakan yang nyata. Di balik sepiring makan siang, tersimpan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Dinda Anya)*

Program Memperkuat Budaya Gizi atau MBG telah dijalankan dengan tujuan utama mendorong peningkatan nilai ekonomi produk pangan lokal. Melalui pendekatan yang strategis dan terstruktur, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sektor pertanian dan pangan.

Dalam pelaksanaannya, produk pangan lokal seperti umbi-umbian, serealia lokal, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah telah didorong penggunaannya sebagai bahan utama dalam berbagai inovasi pangan. Proses ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan konsumsi dalam negeri, tetapi juga diarahkan untuk memperluas akses pasar baik secara nasional maupun internasional. Dengan begitu, produk lokal yang dulunya kurang dikenal kini mulai dimanfaatkan secara lebih luas dalam berbagai sektor industri makanan.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan inti dari tantangan sekaligus solusi dalam program pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan di Indonesia. Ditegaskan olehnya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama percepatan pencapaian target tersebut. Pandangan ini sangat relevan dan perlu mendapat perhatian lebih luas dari seluruh pemangku kepentingan.

Persoalan gizi, khususnya yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan, memang tidak dapat ditangani secara sektoral dan parsial. Tingginya angka stunting, kurangnya asupan gizi seimbang, serta belum meratanya distribusi pangan berkualitas menjadi masalah multidimensi. Oleh sebab itu, upaya penanganannya pun tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga atau satu sektor saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas, hingga media massa.

Berbagai pelatihan dan pendampingan telah difasilitasi agar pelaku usaha pangan lokal mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Proses pengemasan, pengolahan modern, hingga manajemen usaha telah diberikan dukungan melalui kerja sama lintas sektor. Produk yang dulunya hanya dipasarkan secara terbatas di lingkungan lokal kini telah berhasil menembus pasar ritel modern, baik secara offline maupun daring. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana sinergi antara kebijakan pemerintah dan pelaku usaha dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat.

Kampanye edukasi konsumsi pangan lokal juga telah dijalankan di berbagai daerah. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan pendidikan, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pangan lokal sebagai sumber gizi dan ekonomi telah meningkat. Langkah ini dinilai efektif dalam mengubah pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya lebih bergantung pada produk impor.

Ketua Majelis Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan dukungannya terhadap program pemenuhan gizi melalui pendekatan berbasis sekolah, memperlihatkan semakin kuatnya sinergi antara masyarakat sipil dan arah kebijakan nasional. Langkah ini tidak hanya mendukung program Memperkuat Budaya Gizi (MBG) yang dicanangkan pemerintah, tetapi juga mengamplifikasi komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak di sekolah, khususnya yang belum tersentuh langsung oleh program pemerintah.

Ketika sebuah organisasi masyarakat seperti Matahari Pagi Indonesia mengambil bagian dalam penguatan program nasional, hal ini menunjukkan bahwa isu pemenuhan gizi sudah mulai dianggap sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata tugas pemerintah. Apalagi pendekatan yang digunakan bersifat terukur, dengan pengendalian kualitas di beberapa titik selama periode tertentu. Ini mencerminkan keseriusan dan niat baik untuk menjadi mitra aktif dalam pembangunan gizi yang berkelanjutan.

Dukungan terhadap sektor pertanian lokal juga telah diperkuat melalui kemitraan dengan koperasi, kelompok tani, dan UMKM. Hasil panen dari petani lokal telah dijadikan bahan baku utama dalam produk yang dipromosikan oleh Program MBG. Pendekatan ini sekaligus memberikan jaminan pasar bagi para petani, sehingga keberlanjutan produksi dapat dijaga dengan lebih stabil.

Berbagai kebijakan insentif seperti penyederhanaan izin usaha, bantuan teknis, serta akses pembiayaan usaha mikro telah dilibatkan dalam program ini. Semua pihak yang terlibat diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal agar dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan. Fokus pada pangan lokal dipandang bukan hanya sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian budaya bangsa dan identitas kuliner nasional.

Pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo, mengenai penguatan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sebagai dasar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa pendekatan program gizi nasional kini diarahkan lebih holistik dan berkelanjutan. Gagasan ini sangat tepat dan patut didukung penuh karena menjawab kebutuhan gizi anak secara menyeluruh, tidak sekadar memberi makan, tetapi juga mendidik soal pola konsumsi yang benar.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, penerapan prinsip B2SA merupakan langkah krusial. Pasalnya, banyak intervensi gizi yang gagal berdampak jangka panjang karena hanya berorientasi pada kuantitas, bukan kualitas dan keberagaman. Melalui pendekatan B2SA, anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga dikenalkan pada konsep gizi yang benar, seperti pentingnya variasi bahan pangan, asupan protein, karbohidrat kompleks, vitamin, dan mineral, serta keamanan makanan.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan nilai tambah produk pangan lokal. Program MBG menjadi salah satu bukti nyata bahwa strategi yang berpihak pada kekayaan alam dan kearifan lokal mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperluas peluang ekspor produk pangan Indonesia di pasar global dan menjadikan pangan lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

)* Analis Kebijakan Pangan dan Gizi