Arsip Bulanan: Juni 2025

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor pendidikan dasar dengan mempercepat renovasi infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Program percepatan ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional tahun 2025 dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang layak, aman, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa.

Pemerintah telah memetakan lebih dari 2.000 sekolah rakyat yang membutuhkan perbaikan mendesak. Fokus renovasi mencakup perbaikan ruang kelas, toilet, sanitasi, perpustakaan, hingga akses air bersih dan jaringan internet. Selain itu, peningkatan kapasitas ruang belajar juga menjadi target utama untuk mengurangi rasio murid per kelas yang selama ini masih tinggi di banyak daerah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan pihaknya berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan lewat program sekolah rakyat tahap I. Pemanfaatan sistem informasi layanan digital menjadi terobosan penting untuk mengawasi secara ketat perkembangan proyek di 63 lokasi di seluruh Indonesia secara real-time. Teknologi ini mencakup continuous auditing continuous monitoring (CACM), penggunaan building information modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring.

“Kami memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas,” kata Dody

Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan sejumlah sekolah di wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas tahap awal, terutama yang terdampak bencana atau berada di wilayah terisolir. Renovasi ditargetkan rampung bertahap hingga akhir 2025, dengan pelibatan tenaga kerja lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami menargetkan renovasi selesai secara bertahap hingga akhir 2025, dengan melibatkan tenaga kerja lokal agar program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar” ujarnya.

Pemerintah berharap program ini menjadi langkah konkret dalam mempersempit kesenjangan pendidikan. Dengan fasilitas yang layak dan lingkungan belajar yang sehat, kualitas pembelajaran anak-anak akan meningkat, sejalan dengan misi membentuk generasi unggul dan berdaya saing tinggi.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, tahap awal telah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa. Seluruh elemen pendukung, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah direkrut dan siap menjalankan program.

“Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” ungkapnya.

Pemerintah berharap percepatan infrastruktur ini mampu memperbaiki kualitas pendidikan dasar secara struktural. Sekolah yang baik akan menarik guru yang berkualitas, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan menurunkan angka putus sekolah yang masih tinggi di daerah-daerah 3T. Pendidikan yang setara akan menjadi fondasi utama bagi keutuhan dan kemajuan bangsa.

Renovasi infrastruktur Sekolah Rakyat menjadi krusial karena banyak sekolah di pedalaman masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Gedung-gedung yang sudah tua, atap bocor, lantai rusak, hingga ketiadaan fasilitas dasar seperti toilet dan air bersih masih menjadi pemandangan umum. Hal ini berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan siswa dalam proses belajar mengajar.

Melalui inisiatif ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal keberpihakan. Sekolah Rakyat yang selama ini luput dari perhatian kini menjadi prioritas nasional. Dengan semangat “Indonesia Emas 2045”, pembangunan sekolah yang merata menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi unggul dan berdaya saing global.

[edRW]

Oleh : Loa Murib

Terungkapnya keterlibatan Egianus Kogoya dalam bisnis ilegal narkotika jenis ganja menjadi fakta mencengangkan yang menggambarkan bagaimana jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua terus bertransformasi menjadi organisasi kriminal terstruktur dan terorganisir. Tidak hanya melakukan aksi teror bersenjata yang meresahkan masyarakat, pimpinan OPM wilayah Nduga tersebut juga memanfaatkan aktivitas ilegal seperti penanaman dan penjualan ganja sebagai sumber utama pendanaan kelompoknya. Fakta ini memperkuat bahwa motif ekonomi dalam balutan ideologi separatis menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban di Papua.

Pengungkapan kebun ganja milik Egianus Kogoya di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, bukan hanya menandakan keterlibatan pribadi pemimpin OPM dalam bisnis narkotika, tetapi juga membuktikan bahwa kegiatan ilegal ini dikelola secara sistematis oleh kelompoknya. Dalam penggerebekan yang dilakukan aparat keamanan, ditemukan barang bukti berupa ganja seberat dua ons dan dokumentasi video yang memperlihatkan Egianus tengah berada di kebun ganja miliknya. Penemuan ini terjadi setelah baku tembak antara aparat dan OPM yang menewaskan keponakan Egianus, Pionus Gwijangge alias Perampok Gwijangge, yang diketahui sebagai salah satu operator utama jaringan tersebut.

Pihak aparat dalam hal ini Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz-2025 telah memastikan bahwa hasil dari penjualan ganja tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan teror, termasuk pembelian senjata api dan amunisi. Fakta ini membuktikan bahwa kelompok OPM telah beralih dari gerakan separatis menjadi aktor kriminal yang membiayai operasinya dengan cara-cara melawan hukum, tidak hanya merusak tatanan keamanan tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda Papua melalui peredaran narkotika.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan bahwa tindakan kriminal semacam ini menjadi bukti nyata bahwa kelompok OPM tak ubahnya sindikat teror yang memanfaatkan penderitaan masyarakat demi kepentingan kekuasaan segelintir orang. Keterlibatan Egianus Kogoya dalam bisnis ganja telah menyingkap wajah asli dari perjuangan yang selama ini mereka klaim sebagai “perlawanan kemerdekaan”, padahal sejatinya hanyalah topeng untuk melancarkan aksi kriminal.

Pionus Gwijangge sendiri tewas dalam kontak senjata di Distrik Welalegama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, setelah mengalami luka tembak di bagian dada dan terjatuh ke jurang. Dari tubuhnya ditemukan ganja seberat 216,59 gram. Selain itu, dalam pengembangan pasca-baku tembak, aparat kembali menemukan 25 butir amunisi kaliber 9 mm di wilayah Kampung Maima, Distrik Asotipo. Penemuan ini semakin memperjelas bahwa jaringan OPM secara aktif menyimpan dan memperdagangkan senjata yang menjadi ancaman nyata bagi aparat dan warga sipil.

Melalui pengungkapan ini, menjadi penting bagi publik untuk memahami bahwa OPM bukan lagi sekadar gerakan separatis, melainkan telah berkembang menjadi kelompok bersenjata yang bertindak layaknya kartel narkoba. Mereka memanfaatkan lahan-lahan terpencil di pedalaman Papua untuk budidaya ganja, yang hasilnya dipakai untuk melanggengkan aksi-aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Aparat keamanan telah meningkatkan patroli di wilayah rawan dan terus melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa anggota kelompok OPM. Fokus utama saat ini adalah memastikan keamanan masyarakat dan mencegah meluasnya aktivitas ilegal, termasuk peredaran narkotika yang terbukti menjadi tulang punggung ekonomi kelompok bersenjata ini.

Dalam konteks nasional, keberadaan ladang ganja dan bisnis narkotika yang dikendalikan oleh OPM menjadi ancaman terhadap stabilitas negara, terutama di kawasan timur Indonesia. Aktivitas semacam ini tidak hanya merusak citra perjuangan politik, tetapi juga menunjukkan bahwa ada kepentingan ekonomi yang kuat di balik serangkaian aksi teror yang selama ini mereka lakukan. Fakta ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat sipil yang peduli terhadap perdamaian di Papua.

Upaya penegakan hukum harus terus dikedepankan secara tegas dan terukur, mengingat jaringan OPM yang dibiayai oleh hasil bisnis ganja memiliki potensi meluas dan menciptakan instabilitas di berbagai daerah. Pemerintah melalui aparat keamanan juga harus didukung penuh dalam upaya memberantas ladang-ladang ganja ilegal yang menjadi sumber logistik kelompok teroris bersenjata ini.

Pemberantasan ladang ganja yang menjadi sumber dana aksi teror Egianus Kogoya harus pula menjadi pintu masuk untuk menggulung jaringan logistik OPM secara menyeluruh, termasuk pelaku-pelaku yang selama ini menjadi fasilitator keuangan, penyuplai amunisi, hingga distributor narkotika. Pendekatan keamanan yang dilakukan harus sejalan dengan pendekatan sosial dan pembangunan, agar masyarakat sekitar tidak terjerumus dalam lingkaran pengaruh kelompok kriminal tersebut.

Penindakan terhadap jaringan ganja OPM menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di wilayah yang selama ini menjadi basis kekerasan separatis. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat Papua agar tidak menjadi korban berulang dari ketamakan elite bersenjata yang menjual masa depan anak-anak Papua hanya demi melanggengkan kekuasaan dengan cara kekerasan.

Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan partisipasi masyarakat, diharapkan aktivitas ilegal seperti ladang ganja milik Egianus Kogoya dapat dihentikan secara permanen. Papua harus terus dibersihkan dari sisa-sisa kekerasan dan kejahatan bersenjata. Saatnya membuka lembaran baru Papua yang damai, maju, dan terbebas dari cengkeraman kekuatan bersenjata yang menghalalkan segala cara untuk melawan negara.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Yahukimo — Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz mengungkap kepemilikan ladang ganja yang terindikasi kuat milik pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (OPM), Egianus Kogoya, di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ladang tersebut diketahui dikelola secara langsung oleh Egianus dan kelompoknya, serta diduga kuat menjadi salah satu sumber pendanaan aktivitas bersenjata mereka.

Pengungkapan ini bermula dari ditemukannya sebuah ponsel yang diduga milik Egianus Kogoya saat proses evakuasi jasad anggota OPM, Pionus Gwijangge alias Perampok Gwijangge, yang tewas dalam kontak tembak di Kabupaten Jayawijaya. Hasil pemeriksaan digital terhadap perangkat tersebut mengungkap sejumlah dokumentasi yang memperkuat dugaan keterlibatannya dalam aktivitas narkotika. Selain itu, ditemukan pula bukti aktivitas penanaman, pengemasan, dan pendistribusian ganja yang diduga hasil dari kebun tersebut.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kebun tersebut diduga menjadi salah satu sumber utama pembiayaan kelompok OPM, termasuk untuk pembelian senjata. “Telah diketahui bahwa selain sebagai pemimpin kelompok, Egianus juga terlibat langsung dalam penanaman dan penjualan ganja guna mendanai pembelian senjata dan operasional kelompoknya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, aparat juga mengamankan barang bukti berupa dua ons ganja kering, yang terdiri dari daun, biji, dan batang, dengan berat netto 216,59 gram. Barang tersebut ditemukan saat penyisiran di lokasi tempat ditemukannya jasad Pionus Gwijangge. Hasil uji Laboratorium Forensik Polda Papua mengonfirmasi kandungan ganja dalam barang bukti tersebut.

Selain narkotika, tim Satgas juga menemukan 25 butir amunisi kaliber 9 mm di Kampung Maima, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya. Temuan ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan Egianus dan kelompoknya dalam aktivitas ilegal bersenjata dan perdagangan narkoba sebagai bagian dari strategi pendanaan gerakan separatis.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan bahwa aparat terus meningkatkan patroli dan penegakan hukum demi menjamin stabilitas keamanan di wilayah Papua. “Patroli diperkuat untuk menekan pergerakan OPM serta mencegah aktivitas ilegal lainnya, termasuk peredaran narkotika,” tegasnya.

Distrik Kurima, tempat ladang ganja tersebut berada, diketahui dapat diakses melalui jalur darat dari Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Aparat kini terus memperluas penyelidikan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait langsung dengan kelompok Egianus Kogoya dan simpatisannya. Temuan ini menjadi bukti tambahan bahwa OPM tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga merusak generasi bangsa melalui penyalahgunaan narkotika.

Papua – Tokoh intelektual muda Papua Pegunungan, Charles Kossay, menegaskan bahwa pembangunan adalah hak dasar seluruh masyarakat Papua dan tidak boleh dihambat oleh aksi separatisme yang merusak tatanan sosial dan keamanan. Dalam pernyataannya, Charles mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan Papua yang damai, maju, dan sejahtera. Ia menekankan bahwa separatisme bukanlah solusi atas tantangan yang dihadapi masyarakat Papua saat ini.

“Sudah saatnya kita sebagai orang Papua bersatu mendukung aparat keamanan untuk memberantas kelompok bersenjata seperti OPM yang selama ini hanya menebar ketakutan,” ujar Charles.

Ia menilai bahwa tindakan-tindakan OPM tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat Papua secara keseluruhan, melainkan hanya memperparah penderitaan warga sipil. Oleh karena itu, dukungan terhadap aparat keamanan dan pemerintah sangat penting agar stabilitas daerah dapat terjaga.

Lebih lanjut, Charles mengapresiasi pendekatan humanis yang telah diupayakan pemerintah dalam menangani persoalan di Papua. Ia menilai bahwa penegakan hukum terhadap kelompok separatis harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Kita tidak ingin kekerasan dibalas dengan kekerasan. Oleh sebab itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan melaporkan potensi ancaman di lingkungan masing-masing,” tuturnya.

Ia juga mengimbau masyarakat Papua agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang disebarkan oleh kelompok separatis. Menurutnya, propaganda yang dibangun oleh OPM hanya bertujuan untuk menciptakan kegaduhan dan menanamkan rasa takut di tengah masyarakat.

“Mari kita jaga akal sehat dan bersikap kritis. Jangan biarkan informasi palsu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa,” tegas Charles.

Sebagai generasi muda Papua, Charles menekankan pentingnya membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, dan akses terhadap pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa cita-cita tersebut hanya bisa terwujud apabila situasi keamanan kondusif dan masyarakat kompak mendukung pembangunan.

Pemerintah, menurutnya, telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Papua melalui berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, dukungan terhadap langkah-langkah aparat keamanan dalam menegakkan hukum di wilayah rawan konflik menjadi penting demi melindungi masyarakat sipil.

Pemerintah pun terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh pelosok Papua, termasuk melalui pendekatan dialog dan penyelesaian damai terhadap konflik-konflik yang ada.

Papua – Tokoh intelektual muda Papua Pegunungan, Charles Kossay, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM, termasuk penembakan terhadap para pekerja pembangunan gereja GKI di Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak hidup dan hak asasi manusia yang paling mendasar.

“Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kekerasan terhadap warga sipil,” tegas Charles.

Menurut Charles, aksi-aksi OPM selama ini bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menghambat kemajuan dan pembangunan Papua. Warga sipil menjadi korban dan masyarakat menjadi trauma sehingga enggan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bekerja di kebun, pergi ke kantor, hingga menyelenggarakan acara adat maupun keagamaan.

“Kegiatan masyarakat lumpuh total akibat teror dan kekerasan ini. OPM bukan pembela rakyat, tapi perusak masa depan Papua,” tambahnya.

Charles juga menilai bahwa selama ini masyarakat Papua justru mendambakan kedamaian dan kemajuan. Keberadaan pemerintah yang membangun jalan, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah semestinya mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Sayangnya, kelompok bersenjata seperti OPM justru berupaya menggagalkan proses pembangunan yang sedang berjalan.

“Yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesejahteraan dan rasa aman, bukan propaganda separatis yang merugikan banyak orang,” katanya.

Sebagai tokoh muda yang lahir dan besar di wilayah Pegunungan Papua, Charles menegaskan komitmennya terhadap keutuhan NKRI. Ia mengajak seluruh generasi muda Papua untuk tidak terprovokasi oleh narasi kekerasan yang disebarkan kelompok separatis.

“Kita butuh pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan. Itu semua hanya bisa tercapai dalam suasana damai dan bersatu dalam NKRI,” ujar Charles.

Pemerintah, menurutnya, telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Papua melalui berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, dukungan terhadap langkah-langkah aparat keamanan dalam menegakkan hukum di wilayah rawan konflik menjadi penting demi melindungi masyarakat sipil.

“Kita harus dukung aparat negara yang sedang berjuang di medan sulit untuk menjaga Papua tetap aman dan damai,” tegas Charles menutup pernyataannya.

Wamena – Demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua, berbagai tokoh menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kossay mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga kedamaian bagi masyarakat Papua.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk kita tetap mempercayai atau mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP yang ada, supaya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB”, ujar Charles.

Charles juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM merugikan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan yang hidup dalam ketakutan.

“Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB yang ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, ataupun seluruh Tanah Papua dengan ini bisa aman, damai, nyaman, dan masyarakat boleh melakukan aktivitas seperti biasa untuk kelangsungan hidup yang baik”, ujarnya.

Charles juga mengajak masyarakat Papua untuk mendukung program pemerintah dan mengutuk aksi OPM yang menghambat pembangunan.

“Ketika kita mendukung pemerintah maka program-program yang kita harapkan atau kita inginkan tetap aman dan damai sesuai apa yang kita inginkan. Apalagi kita mendengarkan narasi-narasi yang bersifat provokasi itu akan mengganggu konteks pembangunan kita”, lanjutnya.

Dukungan ini diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugas mulianya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB yang ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, ataupun seluruh Tanah Papua, dengan ini bisa aman, damai, nyaman, dan masyarakat boleh melakukan aktivitas seperti biasa untuk kelangsungan hidup yang baik.”, kata Charles.

Wamena – Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kossay mendukung langkah tegas aparat keamanan dalam memberantas keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah meresahkan masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Papua. Tindakan tegas terhadap OPM merupakan langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan perdamaian dan kemajuan di Papua.

“Saya atau kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk kita tetap mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP yang ada, supaya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB”, kata Charles.

Menurut Charles, OPM telah melakukan berbagai aksi kekerasan yang tidak hanya merugikan warga sipil, tetapi juga menghambat pembangunan serta kesejahteraan di Papua, sehingga tindakan tegas perlu dilakukan.

“Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB yang ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, ataupun seluruh Tanah Papua dengan ini bisa aman, damai, nyaman, dan masyarakat boleh melakukan aktivitas seperti biasa untuk kelangsungan hidup yang baik”, ujarnya.

Charles juga mengatakan bahwa kehadiran OPM sangat meresahkan masyarakat Papua yang menginginkan kedamaian dan kesempatan untuk maju. Mereka menyatakan bahwa solidaritas sosial dan kesatuan bangsa harus menjadi prioritas utama demi masa depan yang lebih baik.

“Tindakan-tindakan mereka inilah yang mengakibatkan masyarakat trauma untuk melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan seperti kerja ke kebun, kantor, dan buat acara apapun sudah tidak bisa dan aktivitas lumpuh total”, lanjutnya.

Selain itu, Charles juga mengajak masyarakat Papua untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan tanah Papua.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Papua tetap mendukung program-program pemerintah baik yang dilakukan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam konteks pembangunan”, kata Charles.

Dukungan tersebut menunjukkan komitmen kuat masyarakat Papua dalam mendukung terciptanya kedamaian dan kemajuan di tanah Papua.

Papua – Kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan gereja di Air Garam, Distrik Asotipo, menjadi perhatian serius bagi Charles Kossay, seorang tokoh intelektual muda dari Papua Pegunungan. Ia menyayangkan tindakan kelompok separatis bersenjata yang terus meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Papua.

“Penembakan terhadap pekerja dan ancaman terhadap guru serta tenaga medis adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini tidak hanya melukai korban, tetapi juga merusak ketentraman sosial,” ungkap Charles Kossay.

Ia menilai, aksi-aksi kelompok TPNPB di Papua Pegunungan, Papua Tengah, hingga Intan Jaya telah menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Banyak warga tak berani ke kebun, mengajar, maupun melaksanakan kegiatan ekonomi.

Menurut Kossay, tindakan tersebut tidak membantu perjuangan siapa pun. Justru, masyarakat menjadi korban utama karena kehilangan rasa aman dan kesempatan untuk hidup layak.

“Para guru dan perawat datang untuk membangun SDM Papua. Mereka bukan musuh, melainkan pejuang kemanusiaan,” ujarnya Kossay.

Charles Kossay menekankan pentingnya dukungan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas namun tetap humanis. Ia meminta masyarakat melaporkan segala bentuk provokasi yang mengganggu ketertiban dan pembangunan.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah dan lembaga sosial untuk terus hadir memberi pendampingan kepada masyarakat terdampak. Trauma sosial yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan dan harus ditangani dengan pendekatan psikologis yang menyentuh hati masyarakat Papua.

“Jika masyarakat terus merasa takut, tidak akan ada pertumbuhan. Kita perlu jaminan rasa aman agar pembangunan berjalan dengan lancar,” tambah Kossay.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menyikapi informasi yang tersebar di media sosial atau grup komunitas. Menurutnya, narasi-narasi yang mengandung kebencian harus disaring dan tidak disebarluaskan demi menjaga harmoni sosial.

“Mari kita bersatu menjaga Papua tetap damai. Jangan terpancing oleh provokasi yang hanya merugikan kita sendiri,” ucap Kossay.

Lebih lanjut, Kossay mengajak masyarakat untuk mendukung penuh program pembangunan dari pemerintah di semua tingkatan. Dengan dukungan masyarakat, Papua dapat melangkah maju dan keluar dari ketertinggalan.

“Kita semua ingin Papua yang aman, sejahtera, dan berkembang. Itu hanya bisa dicapai bila kita bersatu dan mendukung pembangunan,” tegas Kossay.

Papua – Seruan tegas disampaikan Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kossay, menanggapi rentetan aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua, khususnya penembakan terhadap pekerja bangunan di gereja GKI, Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, yang dilakukan oleh kelompok bersenjata TPNPB.

“Kekerasan yang terjadi, seperti penembakan terhadap warga sipil, pekerja, guru, bahkan perawat, adalah tindakan tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Ini tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun,” ujar Charles Kossay.

Ia menyampaikan bahwa tindakan kelompok separatis di beberapa wilayah seperti Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak, telah menimbulkan trauma yang mendalam di tengah masyarakat. Akibatnya, banyak warga takut beraktivitas, dari bekerja di kebun, ke kantor, hingga kegiatan sosial masyarakat lumpuh total.

Kossay menyerukan kepada kelompok TPNPB untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa para guru dan tenaga kesehatan adalah pelayan kemanusiaan yang datang ke Papua untuk membantu masyarakat, bukan untuk dijadikan sasaran kekerasan.

“Kami tidak bisa terus kehilangan nyawa hanya karena ambisi segelintir kelompok. Pembunuhan tidak bisa ditoleransi. Ini adalah pelanggaran yang sangat fatal dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Kossay..

Dalam pernyataannya, Charles Kossay juga mengajak masyarakat Papua untuk mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku. Penegakan hukum harus mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat tetap merasa aman.

Kossay juga mendorong agar semua pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda, aktif menyuarakan perdamaian dan menjadi penengah yang mempersatukan. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempercepat terciptanya ketertiban di wilayah rawan konflik.

“Kita harus bergandengan tangan, tidak hanya untuk menolak kekerasan, tetapi juga membangun masa depan Papua yang damai dan maju,” ucap Kossay..

Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang beredar di media sosial atau grup perpesanan yang bertujuan memecah belah dan menimbulkan keresahan.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Tanah Papua untuk terus mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi kunci terwujudnya Papua yang damai, aman, dan sejahtera.

Papua – Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kasuay, menyuarakan dukungan tegas terhadap langkah pemerintah dalam menindak kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan terus mengawal pembangunan yang tengah berlangsung di wilayah Papua. Menurutnya, keamanan adalah prasyarat utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan di Tanah Papua.

Charles menilai bahwa tindakan brutal dan kekerasan yang sering dilakukan oleh OPM telah menghambat roda pembangunan serta menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pegunungan. Ia mendesak aparat keamanan untuk bertindak tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis, agar rakyat sipil tidak menjadi korban.

“Saya atau kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap mempercayai atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh TPNPB atau kelompok-kelompok ingin merugikan pembangunan bisa ditindak tegas oleh para penegak hukum,” kata Charles.

Menurut Charles, tindakan-tindakan yang dilakukan TPNPB tidak dapat dipuji atau tidak dapat dibenarkan oleh siapapun karena mereka melanggar hak hidup orang atau melanggar Hak Asasi Manusia.

“Apalagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB dilakukan di beberapa tempat seperti di Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, dan beberapa daerah lainnya. Tindakan-tindakan TPNPB tersebut mengakibatkan masyarakat trauma untuk melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari seperti bekerja ke kebun, kantor, dan lainnya,” jelas Charles.

Charles mengatakan bahwa keberlanjutan pembangunan sangat penting untuk kemajuan di wilayah Papua. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung program-program yang tengah dilaksanakan pemerintah di Tanah Papua.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Papua tetap mendukung program-program pemerintah baik yang dilakukan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam konteks pembangunan,” ungkap Charles.

Charles juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oknum tertentu yang dapat menimbulkan kegaduhan atau mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua. Jika hal itu terjadi, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat keamanan untuk segera ditindaklanjuti.

“Ketika ada sesuatu atau ada narasi yang memprovokasi dan membuat orang gaduh dalam keluarga, kelompok, atau situasi apapun, kita untuk dapat melakukan laporan terhadap kelompok atau terhadap aparat penegak hukum supaya mereka bisa menangani persoalan dengan baik dan mengedepankan pendekatan humanis, supaya dalam proses penegakan hukum ini bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan harapan masyarakat supaya tidak terjadi tindakan-tindakan kriminal di dalam lingkungan atau di seluruh Tanah Papua,” jelas Charles.

Pernyataan Charles Kasuay menjadi suara penting dari generasi intelektual muda Papua yang mendambakan kemajuan, perdamaian, dan keadilan di bumi Cenderawasih.