Arsip Bulanan: Juni 2025

Papua – Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kasuay, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan keamanan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.

Dalam pernyataannya, Charles Kasuay menegaskan bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak terpuji dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kasuay mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini di Tanah Papua khususnya di Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB terhadap para pekerja bangunan di salah satu geraja GKI di Air Garam.

“Tindakan-tindakan yang dilakukan TPNPB tidak dapat dipuji atau tidak dapat dibenarkan oleh siapapun karena mereka melanggar hak hidup orang atau melanggar Hak Asasi Manusia. Apalagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB dilakukan di beberapa tempat seperti di Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, dan beberapa daerah lainnya,” ujar Charles.

Menurut Charles, tindakan-tindakan TPNPB tersebut mengakibatkan masyarakat trauma untuk melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari seperti bekerja ke kebun, kantor, dan lainnya.

Charles mengajak masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan, untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi separatisme yang sering dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu melalui media sosial.

“Apalagi kita mendengarkan narasi-narasi yang bersifat provosi itu akan mengganggu konteks pembangunan kita.
Oleh sebab itu, narasi-narasi yang memojokkan kita atau narasi-narasi yang memprovokasi dalam WhatsApp Group, komunitas, keluarga, atau dimana pun kita berkumpul ada sesuatu atau ada oknum-oknum tertentu yang memprovokasi kita tidak perlu mendengarkan tapi kita mencerna informasi itu dengan baik dan benar supaya kita tidak terjebak atau kita merasa panik dalam kehidupan,” jelas Charles.

Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan tersebut mengimbau kepada kelompok TPNPB untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu aktivitas masyarakat luas. Apalagi tindakan-tindakan ini tidak hanya menyasar pekerja bangunan tetapi dalam aktivitas proses mengajar yang dilakukan oleh guru dan perawat atau tenaga kesehatan.
“Mereka adalah pelayan kemanusiaan yang datang ke Tanah Papua untuk membantu Sumber Daya Manusia, pelayanan kesehatan, dan pembangunan di seluruh Tanah Papua. Menghilangkan nyawa orang adalah perbuatan yang sangat tidak dapat dibenarkan atau fatal serta tidak manusiawi,” kata Charles.

Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kasuay menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap mempercayai atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh TPNPB atau kelompok-kelompok ingin merugikan pembangunan bisa ditindak tegas oleh para penegak hukum.

Selain itu, Charles Kasuay menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Papua tetap mendukung program-program pemerintah baik yang dilakukan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam konteks pembangunan.

Dukungan dari tokoh-tokoh muda seperti Charles Kasuay dinilai penting dalam membangun semangat baru Papua yang damai, aman, dan sejahtera. Suara-suara dari kalangan intelektual lokal menjadi jembatan penting dalam memperkuat sinergi antara masyarakat Papua dan pemerintah demi masa depan yang lebih cerah.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki potensi luar biasa dalam aspek sumber daya alam dan kekayaan budaya. Namun, potensi tersebut kerap kali terhambat oleh persoalan keamanan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas kelompok separatis bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam beberapa dekade terakhir, OPM telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas, keselamatan masyarakat, dan upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Penegakan keamanan terhadap OPM bukan hanya merupakan langkah pertahanan negara, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga Papua untuk hidup damai dan menikmati kemajuan. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayah serta memastikan bahwa pembangunan di Papua berlangsung dengan lancar, adil, dan berkelanjutan.

OPM, sebagai gerakan separatis, telah berulang kali melakukan tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat sipil maupun aparat keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan tentang pembakaran fasilitas umum, penyanderaan warga, hingga penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru menjadi potret tragis dari situasi keamanan yang genting.

Kelompok ini memanfaatkan isu ketidakpuasan sosial dan ekonomi sebagai landasan perlawanan bersenjata, padahal cara-cara kekerasan justru merugikan masyarakat Papua sendiri. Ketakutan akibat teror yang dilakukan OPM membuat akses pendidikan terganggu, pelayanan kesehatan terhambat, dan investasi pembangunan menjadi lambat. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan justru menjadi korban dari konflik yang tidak berkesudahan.

Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kasuay mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini di Tanah Papua khususnya di Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB terhadap para pekerja bangunan di salah satu geraja GKI di Air Garam.

Menurut Charles, tindakan-tindakan yang dilakukan TPNPB tidak dapat dipuji atau tidak dapat dibenarkan oleh siapapun karena mereka melanggar hak hidup orang atau melanggar Hak Asasi Manusia. Apalagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB dilakukan di beberapa tempat seperti di Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, dan beberapa daerah lainnya.

Tindakan-tindakan TPNPB tersebut mengakibatkan masyarakat trauma untuk melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari seperti bekerja ke kebun, kantor, dan lainnya.

Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan tersebut mengimbau kepada kelompok TPNPB untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu aktivitas masyarakat luas. Apalagi tindakan tindakan ini tidak hanya menyasar pekerja bangunan tetapi dalam aktivitas proses mengajar yang dilakukan oleh guru dan perawat atau tenaga kesehatan. Sebab, mereka adalah pelayan kemanusiaan yang datang ke Tanah Papua untuk membantu Sumber Daya Manusia, pelayanan kesehatan, dan pembangunan di seluruh Tanah Papua.

Charles Kasuay mengatakan menghilangkan nyawa orang adalah perbuatan yang sangat tidak dapat dibenarkan atau fatal serta tidak manusiawi.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat pendekatan keamanan dalam menghadapi kelompok separatis OPM. Langkah-langkah ini dilakukan melalui operasi terpadu TNI dan Polri yang ditujukan untuk melindungi masyarakat sipil serta menekan aktivitas kelompok bersenjata. Dalam setiap operasi, pemerintah menekankan pendekatan yang profesional, proporsional, dan mengedepankan prinsip hak asasi manusia.

Selain pendekatan militer, pemerintah juga mendorong strategi deradikalisasi dan komunikasi strategis untuk memutus mata rantai rekrutmen dan dukungan terhadap kelompok separatis. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya menumpas kekuatan bersenjata, tetapi juga memulihkan kesadaran kolektif bahwa Papua adalah bagian sah dan tak terpisahkan dari Indonesia.

Penegakan hukum terhadap aktor-aktor kekerasan juga menjadi bagian dari strategi ini. Pemerintah tak ragu menindak pelaku yang terbukti melakukan kejahatan terhadap masyarakat, dengan tetap membuka ruang dialog bagi warga yang ingin kembali ke pangkuan NKRI.
Penanganan konflik Papua tidak bisa semata-mata dilakukan lewat pendekatan keamanan. Solusi jangka panjang justru terletak pada keberhasilan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional, termasuk melalui program Otonomi Khusus (Otsus) yang telah direvisi untuk memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat Papua.

Berbagai proyek infrastruktur terus digencarkan, mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, jembatan, bandara, hingga rumah sakit. Infrastruktur ini tidak hanya membuka akses wilayah yang sebelumnya terisolasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tidak hanya fisik, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi fokus. Program pendidikan, beasiswa afirmatif, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan layanan kesehatan terus ditingkatkan. Tujuannya adalah menciptakan generasi Papua yang berdaya saing dan mampu memimpin daerahnya sendiri secara mandiri.

Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kasuay menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap mempercayai atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh TPNPB atau kelompok-kelompok ingin merugikan pembangunan bisa ditindak tegas oleh para penegak hukum.

Selain itu, Charles Kasuay menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Papua tetap mendukung program-program pemerintah baik yang dilakukan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam konteks pembangunan.

Penegakan keamanan dan pembangunan tidak akan optimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Rakyat Papua perlu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kedamaian dan menolak kekerasan. Tokoh adat, pemuka agama, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian konflik.

Masyarakat juga harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tanpa perlu terjebak dalam narasi separatis yang sering kali dimanipulasi oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau luar negeri. Demokrasi menjamin hak berpendapat, namun harus tetap dalam bingkai konstitusi dan hukum yang berlaku.

Solidaritas nasional terhadap Papua harus terus dibangun. Masyarakat Indonesia di berbagai wilayah perlu melihat isu Papua bukan hanya dari sisi konflik, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Dukungan terhadap keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bentuk kecintaan pada tanah air dan rasa keadilan sosial.

Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Papua dirasakan oleh rakyatnya. Papua bukan objek, melainkan subjek yang punya hak dan potensi besar untuk berkembang.

Menjaga keamanan dari ancaman OPM sekaligus mendorong percepatan pembangunan Papua adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan keamanan pun tidak akan langgeng tanpa keadilan sosial yang hadir melalui pembangunan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menghadapi kelompok separatis seperti OPM harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.

Langkah ini bukan hanya demi menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga demi memastikan bahwa rakyat Papua bisa hidup dalam damai, aman, dan sejahtera seperti warga negara Indonesia lainnya. Papua adalah Indonesia. Maka, sudah seharusnya setiap warga negara mendukung penuh penegakan keamanan dan percepatan pembangunan demi masa depan Papua yang cerah dan berdaulat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta: Saat memasuki usia lanjut, banyak orang mengalami pikun atau demensia. Kondisi ini disebabkan menurunnya fungsi sel-sel otak yang berdampak pada daya ingat.

Namun, kepikunan sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Pencegahan dapat dilakukan melalui perawatan kesehatan yang baik dan teratur.

Menurut Klik Dokter, minyak ikan mengandung asam lemak omega-3 yang penting untuk otak. Kandungan DHA di dalamnya bermanfaat meningkatkan daya ingat seseorang.

Minyak ikan juga membantu memperbaiki memori dan mencegah penurunan kognitif. Hal ini penting untuk mencegah demensia pada usia lanjut.

Kadar DHA yang rendah sering dikaitkan dengan gangguan seperti depresi dan autisme. Bahkan bisa meningkatkan risiko terkena penyakit Alzheimer.

Alzheimer adalah penyakit degeneratif otak yang menyebabkan penurunan fungsi secara bertahap. Penurunan ini meliputi ingatan, kemampuan berpikir, berbicara, dan perilaku.

Banyak penelitian telah membuktikan manfaat minyak ikan untuk kesehatan otak. Meski begitu, efektivitasnya dalam mencegah pikun masih perlu diteliti lebih lanjut.

Selain dari minyak ikan, omega-3 juga bisa didapat dari berbagai makanan. Contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, telur, dan susu.

Susu sapi dan susu kedelai juga bisa menjadi sumber omega-3 yang baik. Begitu juga dengan pemilihan jenis minyak untuk memasak sehari-hari.

Minyak zaitun, minyak kanola, dan minyak kedelai mengandung asam lemak omega-3. Minyak tersebut bisa dipilih sebagai bagian dari pola makan sehat. (Afriani Respati)

Jakarta: Sebanyak tujuh program studi di Universitas Yarsi memperoleh akreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Hal ini disampaikan Wakil Rektor IV Universitas Yarsi Universitas Yarsi Prof Dr Nurul Huda.

“Ketujuh prodi tersebut adalah Ilmu Hukum, Perpustakaan dan Sains Informasi, Psikologi, Manajemen, Akuntansi, Magister Kenotariatan, dan Magister Manajemen. Insya Allah di tahun 2025 ini, bulan Juni ini kita akan masuk di tahapan yang keempat dalam pengembangan untuk Universitas Yarsi,” kata Nurul Huda kepada wartawan di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Nurul menyampaikan bahwa hal tersebut menggambarkan upaya Universitas Yarsi untuk menjadi kampus kelas dunia. Khususnya, dalam rangka mencetak generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

“Jadi namanya kita sebut dengan pemantapan internasional. Kami tersebut berusaha menjadi kampus yang mendunia dalam rangka mencetak generasi emas,” ucap Nurul.

Diketahui, Universitas Yarsi menggelar kegiatan Fun Walk di Pintu 7 Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (22/6). Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-58 tahun.

Agenda rutin yang sudah digelar ketiga kali ini diikuti 750 orang peserta yang berasal dari internal kampus. Mulai dari para alumni dan keluarganya, serta masyarakat umum.

“Iya, kegiatan ini selalu diadakan, sudah tiga kali digelar di komplek GBK. Saya terharu ya bahwa di tengah kesibukan keluarga masing-masing, mereka masih mau ikut,” ujar Rektor Universitas Yarsi, Prof. Fasli Jalal.

Jakarta: Perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini terasa lebih hangat di atas kereta api. Ini karena KAI Services menyajikan menu khas Betawi untuk menyambut HUT Jakarta ke-498.

Menurut Vice President Corporate Secretary KAI Services Rachman Firhan, sajian ini bagian dari memeriahkan ulang tahun ibu kota. Makanan khas ini disajikan di dalam rangkaian kereta api untuk menemani perjalanan para penumpang.

“KAI Services menghadirkan beragam sajian khas Betawi saat perayaan HUT Jakarta ke 498 tahun. Para pelanggan bisa menikmati perjalanan naik kereta sambil makan Nasi Uduk Kebon Kacang atau roti buaya,“ ujar Firhan dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (22/6/2025).

“Buat yang di Jakarta, bisa ke Loko Café untuk menikmati sajian promo Semarak Jakarta yang menghadirkan sajian khas Soto Betawi.”

Suasana khas Betawi juga dihadirkan melalui prama dan prami yang memakai pakaian adat Jakarta. Sentuhan budaya ini membuat perjalanan terasa berbeda dari biasanya.

Menu spesial ini tersedia di kereta seperti KA Batavia, Jayakarta, Kertajaya, dan Argo Dwipangga. Penumpang juga bisa menikmatinya di kereta Gaya Baru Malam Selatan, Sawunggalih, dan Taksaka.

Kuliner Kereta juga menyajikan roti buaya yang identik dengan tradisi pernikahan warga Betawi. Sajian khas Jakarta ini tersedia sejak 20 Juni hingga 2 Juli 2025 mendatang.

Kehadiran menu ini diharapkan memberi pengalaman baru bagi para penumpang. Bagi yang tidak bepergian naik kereta, Loko Café juga ikut merayakan HUT Jakarta.

Lokasi berburu kuliner Betawi ada di Loko Café Stasiun Pasar Senen, Gambir, dan KCIC Halim. Promo bertajuk Semarak Jakarta menawarkan dua pilihan menu khas ibu kota.

Paket pertama berisi nasi, soto Betawi, dan ice lemon tea seharga Rp49.800. Paket kedua menyajikan nasi goreng dengan telur ceplok dan minuman yang sama.

Penawaran promo ini berlaku dari 22 hingga 26 Juni 2025.

Jakarta: Istilah ‘Dame Un Grrr Un Que’ kini ramai dan bertebaran di media sosial TikTok. Pasalnya, istilah tersebut kerap dijadikan latar belakang suara para pengguna Tiktok.

Meskipun banyak yang menggunakan suara ini, sayangnya tidak banyak yang tahu maksud atau arti dari lagunya. Dame Un Grrr Un Que sendiri diketahui merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Spanyol.

Lantas seperti apa asal usul istilah ‘Dame Un Grrr Un Que’ yang viral di TikTok. Berikut adalah penjelasannya.

Tren ini awal mulanya diunggah oleh salah satu akun TikTok bernama @ciambellaglitterata yang memperlihatkan seorang anak remaja bermain kuda bisik. Permainan ini menyebutkan ‘Dame Un Grrr Un Que’ tanpa penyebutan yang salah.

Kalimat ‘Dame Un Grrr Un Que’ berasal dari lagu yang berjudul serupa yang dinyanyikan Fantomel, Kate Linn. Menurut Kate Linn, Dame Un Grr memiliki arti “Berikan Aku Pesonamu.”

Sebetulnya, istilah tersebut merupakan suara yang memiliki makna yang artinya beragam, bisa positif dan sebaliknya. Meskipun demikian, suara ini hanya bertujuan untuk seru-seruan dan tak berfokus pada lirik lagunya.

Jakarta: Grup legendaris Indonesia, Peterpan, dikabarkan akan comeback usai munculnya akun Instagram baru bernama @peterpanband.id. Kabar ini tentunya langsung mencuri perhatian warganet media sosial.

Dalam akun tersebut, diunggah sebuah video singkat menampilkan ruangan bergaya vintage dengan radio klasik. Adapun poster-poster Peterpan lengkap dengan para personelnya.

“Dulu pernah menemani, kini hadir kembali,” tulis akun Instagram @peterpanband.id, Minggu (22/6/2025). Tak hanya itu, video tersebut juga memutar potongan lagu-lagu ikonik Peterpan dari era 2000-an, salah satunya “Aku dan Bintang”.

Tidak hanya itu, mereka juga memutarkan lagu “Mimpi yang Sempurna”. Dan sejumlah hits lainnya yang masih membekas di hati penggemar.

Banyak yang menduga akun ini adalah sinyal kembalinya Peterpan ke industri musik. Spekulasi makin kuat setelah Andika, turut mencantumkan akun @peterpanband.id di bio Instagram pribadinya @andika.naliputra.

Namun, belum dipastikan apakah Ariel akan terlibat dalam reuni Peterpan atau tidak. Hal ini dikarenakan salah satu pihak Promotor, Aloka menyebutkan bahwa Ariel Noah akan diganti menjadi voice over (VO).

“Rencananya gua mau tambahin VO nya Ariel, biar kesannya kita ini komplit lah.” katanya. Terkait dengan keterlibatan Ariel saat reuni Peterpan, masih belum ada jawaban hingga sekarang.

Namun jika tidak dilibatkan, sepertinya sangat disayangkan dan berpotensi mengecewakan penggemar. Padahal, keterlibatan Ariel sebagai ikon Peterpan dinilai sangat krusial pada reuni Peterpan.

Jakarta – Mabes TNI menegaskan bahwa kehadiran pos-pos militer di wilayah Yuguru, Papua, merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan masyarakat dan menjaga stabilitas kawasan dari ancaman kelompok bersenjata.

Penegasan ini merespons propaganda sepihak dari TPNPB-OPM yang kerap memutarbalikkan fakta untuk menuduh TNI secara tidak berdasar.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, secara tegas membantah kabar yang menyebut adanya prajurit TNI yang gugur dalam peristiwa di Yuguru. Ia menyebut informasi tersebut tidak benar dan merupakan bagian dari pola propaganda yang kerap digunakan oleh kelompok separatis.

“Itu informasi hoaks, tidak ada informasi tentang prajurit TNI yang gugur,” ujar Kristomei.

Kristomei menjelaskan bahwa tuduhan mengenai pembangunan pos militer di pemukiman sipil bukan hal baru. Narasi tersebut dinilai sebagai strategi OPM untuk menggiring opini publik agar memandang kehadiran aparat sebagai ancaman, padahal justru sebaliknya, keberadaan TNI sangat dibutuhkan untuk menjaga masyarakat dari aksi kekerasan dan pemerasan oleh kelompok bersenjata.

“Adanya Pos TNI ruang gerak dan logistik (OPM) menjadi terbatas,” jelasnya.

Menurut Kristomei, selama ini masyarakat sipil di wilayah pedalaman kerap menjadi korban aksi intimidasi dan pemaksaan oleh OPM yang memanfaatkan lemahnya kontrol keamanan. Dengan kehadiran pos militer, ruang gerak kelompok tersebut semakin terbatas sehingga tidak lagi leluasa melakukan tekanan terhadap warga.

“OPM tidak bisa memeras, mengintimidasi masyarakat untuk minta makan di kampung dengan adanya Pos TNI,” tambahnya.

Sebelumnya, TPNPB-OPM melalui juru bicaranya kembali menyebarkan klaim tak berdasar yang menyebut adanya penyerangan terhadap pos TNI yang dibangun sejak Januari 2025 namun tudingan tersebut tak disertai bukti valid dan merupakan bagian dari kampanye hitam terhadap negara. Mereka bahkan menyebarkan informasi tidak berdasar soal korban sipil yang hingga kini tidak diverifikasi kebenarannya.

Namun, hingga kini tidak ada bukti valid yang mendukung tuduhan tersebut. TNI menilai klaim-klaim semacam itu sebagai upaya membingkai narasi yang menyesatkan dan memperkeruh situasi keamanan di Papua.

TNI menegaskan komitmennya untuk bertugas secara profesional, mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil, serta memastikan Papua tetap menjadi bagian utuh dari NKRI.

Oleh : Yulianus Dwijanggee )*

Kekerasan kembali mewarnai wilayah Papua, tepatnya di Kampung Lambera, Distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Insiden ini mencuatkan kembali kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan kelompok bersenjata yang tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga merusak harmoni sosial. Serangan terbaru menunjukkan bahwa OPM kini semakin terpecah dan tidak lagi beroperasi berdasarkan tujuan yang jelas, melainkan dilandasi konflik internal yang mengancam keselamatan warga. Alih-alih diselesaikan secara damai, konflik tersebut dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata untuk melampiaskan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah.

Serangan tersebut mengakibatkan tiga orang warga meninggal dunia, empat lainnya mengalami luka-luka, dan 11 honai hangus terbakar. Berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, motif serangan diduga kuat berakar pada persoalan pribadi di antara pimpinan kelompok dan salah satu anggotanya. Disebutkan bahwa konflik bermula dari perselisihan personal antara pimpinan kelompok bersenjata Kalenak Murib dan anggotanya, yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat. Konflik internal yang seharusnya menjadi urusan pribadi tersebut, berubah menjadi pemicu amukan yang menewaskan warga sipil dan merusak fasilitas pemukiman masyarakat.

Tragedi ini membuktikan bahwa OPM telah menjadikan kelompok tersebut sebagai ancaman serius bagi ketentraman dan keselamatan rakyat Papua. Aksi kekerasan yang dilandasi konflik pribadi ini menegaskan bahwa OPM telah kehilangan kendali, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi untuk berbicara atas nama rakyat Papua.

Warga Kampung Lambera yang menjadi korban tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut. Mereka hanya berada di tempat dan waktu yang salah, menjadi sasaran kemarahan kelompok yang tidak dapat menyelesaikan konflik secara dewasa. Akibatnya, sebagian besar masyarakat terpaksa mengungsi ke distrik terdekat demi menyelamatkan diri. Pemerintah memprioritaskan pemulihan trauma warga, karena dampak psikologis dari kekerasan kelompok bersenjata telah menyebar luas di masyarakat.

Dalam merespons insiden ini, aparat keamanan bertindak cepat. Kombes Pol Yusuf Sutejo menyampaikan bahwa aparat gabungan dari Polsek Sinak dan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama TNI telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi, patroli keamanan, dan memastikan tidak ada aksi susulan yang membahayakan masyarakat. Kehadiran aparat menjadi bukti konkret bahwa negara tidak tinggal diam terhadap kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata, apalagi jika korban dari kekacauan tersebut adalah rakyat sipil.

Aksi kekerasan yang berakar dari konflik internal ini memperkuat sinyal bahwa struktur kepemimpinan dan kendali dalam tubuh OPM mulai rapuh. Fragmentasi di kalangan anggotanya terlihat jelas dari banyaknya konflik internal yang tidak terselesaikan dan akhirnya berujung pada kekerasan. Perilaku brutal dan tidak terkontrol dari OPM membuktikan bahwa mereka bukanlah wakil aspirasi rakyat Papua, melainkan sumber ketidakamanan dan penderitaan. Justru, mereka menjadi bagian dari masalah yang memperburuk kondisi sosial dan keamanan di wilayah tersebut.

Gangguan keamanan semacam ini menimbulkan dampak berantai bagi kehidupan masyarakat Papua. Akses terhadap pendidikan terganggu karena anak-anak takut untuk pergi ke sekolah. Aktivitas ekonomi lumpuh karena warga enggan beraktivitas di luar rumah. Bantuan logistik pun tersendat karena khawatir menjadi target serangan. Dalam kondisi seperti ini, pembangunan menjadi sangat sulit diwujudkan. Pemerintah secara konsisten membangun Papua melalui pendekatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kehadiran aparat sebagai pelindung rakyat dari kekerasan.

Penting untuk dipahami bahwa konflik di Papua tidak selalu bermuatan politik atau separatisme. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi kali ini, penyebabnya justru sangat personal dan internal. Namun, kekerasan yang ditimbulkan tetap berdampak luas bagi masyarakat. Narasi publik perlu diarahkan untuk mendukung upaya stabilisasi dan tidak terjebak dalam generalisasi yang menyulitkan pemulihan keamanan di Papua. Pemahaman yang keliru justru akan merugikan masyarakat Papua yang selama ini menjadi pihak paling terdampak.

Ke depan, pemerintah perlu terus memperkuat kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk mendorong rekonsiliasi sosial serta mencegah radikalisasi lebih lanjut. Peran lembaga adat dan keagamaan di Papua sangat penting untuk menjaga harmoni sosial, terutama dalam situasi ketika struktur formal kelompok telah gagal menjaga kedisiplinan internal. Pendekatan berbasis budaya lokal dapat menjadi alternatif strategis untuk menciptakan ruang damai dan mencegah kekerasan.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan secara tegas namun adil. Negara wajib menindak tegas kelompok bersenjata yang menjadikan masyarakat sebagai korban, dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara sebagai pelindung utama.

Papua merupakan bagian penting dari Indonesia yang memiliki potensi luar biasa jika dikelola dengan pendekatan yang tepat. Untuk itu, seluruh elemen bangsa perlu bersatu memastikan tidak ada lagi kelompok yang memanfaatkan konflik internalnya untuk merusak kehidupan masyarakat.

Papua membutuhkan damai yang lahir dari keadilan dan perlindungan. Bukan dari senjata yang diarahkan ke warga tak berdosa. Negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa tidak satu pun warga Papua harus kehilangan nyawa, rumah, atau masa depannya akibat konflik internal yang tidak bertanggung jawab.

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Surabaya

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk pemberantasan judi daring saat ini sedang dalam proses harmonisasi di kementeriannya. Ia memastikan aturan tersebut akan segera rampung.

“Sekarang sudah lagi diharmonisasi, dalam waktu dekat akan segera selesai ya. Dan kebetulan memang di Kementerian Hukum yang diberi tugas untuk melakukan harmonisasi,” ujar Supratman saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan judi daring menjadi perhatian utama pemerintah karena dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar. Presiden Prabowo Subianto, lanjut Supratman, juga telah memberi arahan agar dilakukan langkah-langkah tegas dalam mencegah aktivitas tersebut.

“Presiden Prabowo juga sudah menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap judi daring karena dampaknya begitu besar,” tambahnya. Saat ini, Supratman masih menunggu laporan final dari Direktorat Jenderal Perundang-undangan terkait substansi materi yang sedang dimatangkan lintas kementerian.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan segera menerbitkan PP yang mengatur lebih tegas upaya penindakan terhadap judi daring. Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menghapus konten-konten yang berkaitan dengan praktik tersebut.

“Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi daring, dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan peraturan yang bentuknya kemungkinan adalah PP untuk mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya melawan judi daring,” ungkap Meutya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan.

Meutya menambahkan, pemerintah telah menyepakati bahwa setiap platform digital harus mematuhi aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa konten judi daring dan pornografi harus segera diblokir tanpa kompromi.

“Penanganan judi daring ini tidak akan berhenti, tetapi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tugas ini juga bukan hanya tanggung jawab kami, tetapi juga melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya,” tegas Meutya.

Langkah cepat pemerintah ini mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan yang menilai bahwa PP tersebut akan menjadi payung hukum penting dalam upaya sistematis memberantas judi daring yang makin canggih dan tersembunyi.