Monthly Archives: Juni 2025

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah melalui percepatan perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah uji coba awal di sejumlah daerah prioritas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial kini mulai mengakselerasi pelaksanaan program tersebut ke tingkat nasional, menyasar jutaan siswa dari jenjang PAUD hingga SMP di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah rentan gizi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya tengah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap 30.000 satuan layanan gizi yang ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2025. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia di lapangan.

“Kami saat ini sedang melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap lebih dari 30.000 satuan layanan gizi di seluruh Indonesia. Target kami, semua satuan layanan tersebut siap beroperasi penuh mulai Agustus 2025. Proses ini kami jalankan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan secara matang kesiapan logistik serta ketersediaan sumber daya manusia di masing-masing daerah,” kata Dadan.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkecil kesenjangan akses gizi antarwilayah. Kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dari kesuksesan program MBG. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi melibatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Romo R. Muhammad Syafi’i, menjelaskan bahwa pesantren telah memainkan peran aktif dalam program MBG, terutama dalam hal pengelolaan dapur. Menurutnya, banyak dapur pesantren yang telah ditingkatkan menjadi dapur MBG untuk melayani kebutuhan para santri dan masyarakat sekitar.

“Banyak dapur pesantren yang kini telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi dapur MBG, sehingga tidak hanya melayani kebutuhan para santri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya,” ujar Romo.

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pembiayaan program berjalan dengan kontrol ketat agar seluruh dana benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Transparansi menjadi prioritas dengan mewajibkan seluruh SPPG memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan harian.

“Kami pastikan program ini berjalan dengan kontrol yang sangat ketat agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. SPPG wajib memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan setiap hari,” ucapnya.

Di samping manfaat kesehatan, program ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani dan peternak setempat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa MBG tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi mikro yang berkelanjutan.

Dengan perluasan program yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir 2025, pemerintah berharap MBG mampu menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. Transparansi anggaran dan pengawasan publik juga akan diperkuat agar program ini berjalan secara akuntabel dan tepat guna. Pemerintah optimis, MBG bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi langkah strategis membangun masa depan bangsa.

Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dirancang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan pedoman “Isi Piringku” Kementerian Kesehatan. Penegasan ini disampaikan untuk mengedukasi publik bahwa MBG telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan nasional.

Pakar Gizi dari BGN, Ikeu Tanziha, mengatakan bahwa menu MBG disesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan konsumsi anak sekolah berdasarkan jenjang usia, kondisi fisik, dan kebiasaan makan masyarakat di berbagai waktu dan situasi, dengan jutaan porsi telah disesuaikan berdasarkan jenjang usia dan tingkat aktivitas anak sekolah.

“Standar gizi tetap mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, dengan pembagian porsi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan”, Jelasnya.

Sejak peluncurannya pada 6 Januari 2025, Program MBG telah diikuti oleh sekitar 4,89 juta murid hingga 12 Juni 2025, mencakup PAUD hingga SMA. Penyediaan menu disesuaikan dengan kebutuhan gizi per tahun dan potensi bahan lokal di masing masing daerah. Untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas, pemerintah telah mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di hampir semua provinsi, dengan lebih dari 900 titik aktif hingga pertengahan tahun ini.

Dalam aspek panduan gizi, menu MBG diproses berdasarkan pedoman “Isi Piringku” untuk memastikan kombinasi karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral tercukupi. BGN juga aktif membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kini sudah berdiri ribuan unit yang melayani berbagai kelompok sasaran, termasuk anak sekolah, petugas dapur, ibu hamil, menyusui, dan balita

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan pentingnya program MBG dalam pembangunan sumber daya manusia. “Gizi yang baik adalah fondasi dasar untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Badan Gizi Nasional dalam memperkuat koordinasi dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah. Perwakilan BGN, Alwin Supriadi, menjelaskan bahwa program MBG sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak, terutama dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi yang baik.

“Badan Gizi Nasional memastikan bahwa produk makanan yang tersedia memiliki kualitas gizi yang baik, ditakar oleh ahli gizi, dan dievaluasi secara rutin,” katanya.

Program MBG turut memperkuat ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM dan petani daerah sebagai penyedia utama bahan pangan.. Dalam implementasinya, pemerintah mengutamakan bahan pangan dari UMKM dan petani lokal seperti sagu, ikan, susu, dan telur untuk menopang ekonomi daerah dan mengurangi biaya logistik. Diversifikasi menu ini mendorong variasi hidangan bergizi yang mencerminkan kearifan lokal di daerah 3T.

Pemerintah berkomitmen menjadikan MBG tidak sekedar program pemberian makanan gratis, melainkan momentum strategis dalam membentuk SDM unggul. Langkah berikutnya mencakup perluasan SPPG ke wilayah terluar, penguatan sistem mutu pangan, edukasi gizi intensif, serta evaluasi berkala untuk optimalisasi program. Dengan sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat, program ini diharapkan mampu menghasilkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Oleh : Zaki Ramadhan )*

Distribusi bantuan sosial yang digencarkan pemerintah kini tak lagi semata dianggap sebagai pengeluaran, melainkan sebagai strategi investasi yang cerdas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan daya beli pasca momen konsumsi besar seperti Lebaran, kehadiran berbagai bentuk stimulus mulai dari bantuan sosial, subsidi upah, hingga potongan tarif transportasi dapat diyakini mampu menjadi penopang vital dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menegaskan bahwa bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah tidak sepatutnya disalahartikan sebagai beban anggaran semata. Justru, ia bansos merupakan bentuk investasi strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Istilah “biaya” dinilainya kurang tepat dalam konteks ini, karena pemerintah tengah menanam modal sosial yang hasilnya dapat dinikmati dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arief juga menilai bahwa pendekatan pemerintah saat ini telah sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, langkah-langkah pemerintah seperti program makan bergizi gratis (MBG), upaya deregulasi ekonomi, serta peluncuran paket stimulus ekonomi triwulan II adalah bentuk nyata dari komitmen menuju kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini mencerminkan visi yang berfokus pada pembangunan manusia sebagai landasan pertumbuhan. Dengan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan, pekerjaan, dan pelayanan dasar lainnya, pemerintah secara tidak langsung tengah memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Sementara itu, dari perspektif fiskal, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa komitmen pemerintah terhadap perlindungan sosial telah tercermin jelas dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Dari total anggaran sebesar Rp3.621,3 triliun, sekitar Rp503,2 triliun atau 13,9 persen dialokasikan khusus untuk program perlindungan sosial. Ini mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk memberikan jaring pengaman ekonomi kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak kondisi ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan anggaran sebesar Rp218,5 triliun atau enam persen dari APBN untuk mendukung sektor kesehatan. Langkah ini mempertegas kesadaran bahwa pembangunan ekonomi yang sehat harus ditopang pula oleh masyarakat yang sehat secara fisik dan mental. Menurut Febrio, anggaran tersebut bukan hanya untuk program kesehatan reguler, tetapi juga untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang masih terus diuji oleh dinamika global.

Dalam upaya memperkuat konsumsi masyarakat, pemerintah juga telah merilis paket stimulus ekonomi triwulan II dengan total anggaran sebesar Rp24,4 triliun. Dalam rincian paket ini, pemerintah mengalokasikan Rp0,94 triliun untuk diskon transportasi seperti tiket kereta dan kapal laut, Rp0,65 triliun untuk diskon tarif tol, serta Rp0,2 triliun untuk perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Tidak kalah penting, penebalan bansos sebesar Rp11,93 triliun dan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp10,72 triliun diharapkan mampu memberikan dorongan signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Pentingnya mempertahankan momentum konsumsi juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia memastikan bahwa anggaran untuk BSU sudah dialokasikan dalam APBN 2025, dan skema bantuannya telah disesuaikan dengan kondisi fiskal saat ini.

Menurutnya, fleksibilitas dalam penyesuaian ini penting agar bantuan tetap tepat sasaran dan efektif dalam menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Airlangga menekankan bahwa stimulus di pertengahan tahun sangat krusial karena menjadi semacam “penopang tengah” untuk menjaga agar roda konsumsi tidak terhenti setelah fase puncak di awal tahun.

Kebijakan seperti subsidi upah tidak hanya bermanfaat bagi para pekerja penerima upah rendah, tetapi juga berdampak positif bagi dunia usaha, khususnya sektor-sektor padat karya yang menjadi tulang punggung lapangan kerja.

Dengan menjaga daya beli pekerja, permintaan terhadap barang dan jasa tetap terjaga, yang pada akhirnya menjaga kelangsungan bisnis dan lapangan pekerjaan. Dalam konteks inilah, kebijakan fiskal yang proaktif berperan besar sebagai alat stabilisasi yang bekerja dalam jangka pendek maupun panjang.

Langkah-langkah konkret ini juga mencerminkan pemahaman yang semakin matang dari pemerintah terhadap dinamika sosial ekonomi di tingkat akar rumput. Tidak sekadar menjadi kebijakan populis, bansos dan stimulus kini tampil sebagai pilar utama dalam upaya menjaga kestabilan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi serta di tengah tekanan global yang terus berlangsung.

Seluruh pendekatan ini memperlihatkan sinergi antara perencanaan fiskal yang hati-hati dengan misi sosial yang kuat. Pemerintah tidak hanya berpikir dalam kerangka angka dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Kombinasi antara perlindungan sosial, dukungan kesehatan, dan stimulus ekonomi membentuk satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan.

Bagi masyarakat, hadirnya kebijakan ini seharusnya menjadi dorongan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan berbagai bantuan yang diberikan, peluang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi semakin terbuka lebar. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, bansos bukan sekadar wujud kepedulian negara, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam mengakselerasi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Kebijakan ini memerlukan dukungan dan pemahaman bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan tepat dan transparan, distribusi bantuan sosial dan stimulus ekonomi dapat menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan Indonesia yang lebih inklusif dan tangguh.

)* Penulis adalah kontributor LSISI

Oleh : Astrid Widia )*

Menghadapi dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal dengan memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak akan membebani utang negara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa stimulus yang digulirkan tetap berada dalam koridor kehati-hatian, dengan memperhitungkan keberlanjutan fiskal jangka panjang secara cermat.  Program BSU yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun pada kuartal kedua tahun 2025, dirancang untuk menopang daya beli masyarakat, khususnya para pekerja dengan penghasilan rendah hingga menengah. Namun berbeda dari persepsi umum bahwa program bantuan sosial berisiko menambah utang negara, pemerintah menekankan bahwa skema pendanaan BSU kali ini tidak berasal dari pinjaman baru.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa anggaran untuk stimulus tersebut berasal dari pengelolaan belanja negara yang secara total ditetapkan sebesar Rp 3.621 triliun dalam APBN tahun 2025.

Menurut dia, tidak ada rencana pemerintah untuk mengandalkan utang tambahan, karena efisiensi dan realokasi anggaran telah dilakukan jauh hari untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan strategis. Paket stimulus yang diluncurkan bersamaan dengan masa libur sekolah ini mencakup lima kebijakan utama. Beberapa kebijakan yang diusung mencakup potongan harga untuk moda transportasi seperti kereta api, pesawat terbang, dan kapal penyeberangan, dengan total anggaran sebesar Rp 940 miliar.

Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 650 miliar untuk diskon tarif jalan tol, memperkuat bantuan sosial serta program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dananya mencapai Rp 110,72 triliun, dan memperpanjang potongan iuran dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 200 miliar. Keseluruhan kebijakan ini dirancang agar memberikan dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat, sekaligus menjaga kestabilan ekonomi dari sisi permintaan.

Febrio juga memaparkan bahwa dari total Rp 24,44 triliun, sebesar Rp 23,59 triliun berasal dari anggaran pemerintah pusat melalui APBN, dan sisanya sebesar Rp 850 miliar berasal dari sumber non-APBN. Struktur alokasi tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pemberian stimulus tidak dilakukan dengan bergantung sepenuhnya pada penambahan utang baru.

Bahkan dari sisi manajemen utang, Indonesia masih tergolong berada dalam posisi aman, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di angka 39 persen. Ini masih lebih rendah dibandingkan banyak negara lain yang menghadapi tekanan utang lebih tinggi.

Kepercayaan investor asing juga tetap tinggi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dalam periode 23-25 Juni 2025, terdapat aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik senilai Rp 2,83 triliun.

Dari jumlah tersebut, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencatatkan aliran masuk Rp 3,68 triliun, sementara Surat Berharga Negara (SBN) juga mencatatkan tambahan Rp 1,29 triliun. Meski terjadi aliran dana keluar dari pasar saham sebesar Rp 2,14 triliun, Indonesia tetap berada dalam posisi aman dalam hal instrumen Surat Berharga Negara (SBN), bahkan dipandang sebagai salah satu negara berkembang dengan kestabilan dan kredibilitas fiskal terbaik.

Febrio turut menekankan bahwa dominasi investor dalam negeri dalam kepemilikan SBN, yang kini mencapai 85 persen, menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Sisa 15 persen dimiliki oleh investor asing. Komposisi ini menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang semakin kuat karena bergantung pada dukungan dalam negeri.

Menariknya, keterlibatan publik juga semakin tinggi dalam pasar keuangan negara. Bahkan segmen ritel, seperti ibu rumah tangga dan mahasiswa, kini sudah mulai terlibat dalam pembelian SBN melalui sistem identitas tunggal. Dengan nominal pembelian yang terjangkau mulai dari Rp 1 juta, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara semakin luas.

Salah satu komponen utama dari stimulus ini adalah program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Program ini dirancang untuk melindungi daya beli pekerja yang terdampak tekanan ekonomi dengan menyasar 17,3 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa pada tahap pertama, sebanyak 2.450.068 pekerja sudah menerima bantuan dari total 3.697.836 penerima yang ditetapkan. Saat ini, sekitar 4,5 juta calon penerima bantuan untuk tahap kedua masih menjalani tahapan verifikasi data.

Pemerintah juga menargetkan bahwa penyaluran bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran melalui sistem pencairan langsung ke rekening masing-masing penerima. Program BSU tidak terbatas pada pekerja sektor formal saja, tetapi juga menyentuh kelompok rentan seperti guru honorer. Sebanyak 288.000 guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta 277.000 guru di lingkungan Kementerian Agama tercatat sebagai penerima bantuan senilai Rp 600.000 untuk periode dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 10,72 triliun telah disiapkan melalui APBN khusus untuk mendanai pelaksanaan BSU tahun ini. Ia menambahkan bahwa target program ini adalah pekerja dan guru honorer yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum yang berlaku.

Kriteria penerima mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan, dengan syarat utama seperti kepemilikan NIK, status WNI, menjadi peserta aktif hingga April 2025, dan tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, serta bukan ASN, TNI, maupun Polri.

Dengan mekanisme yang terukur, stimulus ekonomi 2025 ini diyakini mampu menjadi bantalan efektif bagi ekonomi nasional tanpa harus menambah beban utang negara. Pemerintah telah menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab tetap bisa berjalan selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat dibutuhkan agar program-program seperti stimulus ekonomi 2025 ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja di sektor padat karya sebagai bentuk stimulus ekonomi jangka pendek. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa kebijakan BSU didesain untuk melindungi para pekerja yang paling terdampak akibat ketidakpastian global, khususnya di sektor padat karya.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, agar daya belinya tetap terjaga di tengah ketidakpastian global,” ujar Febrio.

Menurut Febrio, kebijakan ini tidak lepas dari dampak tarif dagang yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap industri ekspor Indonesia.

“Karena itu, saat kami merancang kebijakannya, prioritas utama yang kami pikirkan adalah sektor padat karya,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa sektor seperti tekstil, alas kaki, dan mesin adalah yang paling rentan terkena imbas, sehingga membutuhkan perlindungan lebih.

Program BSU ini menyasar sebanyak 17,3 juta pekerja dengan kriteria penghasilan di bawah Rp 3.500.000 per bulan. Besaran bantuan yang diberikan ialah Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan sebanyak 3.697.836 pekerja sebagai penerima bantuan.

Upaya ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang lebih luas. Pemerintah juga menggelontorkan beberapa program tambahan seperti diskon tarif transportasi, diskon tol, bantuan sosial, serta perpanjangan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Seluruh kebijakan yang dijalankan pemerintah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa fokus utama dari berbagai program tersebut adalah peningkatan kinerja ekonomi nasional.

“Ini bukan semata soal daya beli. Intinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua,” katanya.

Sebagai mitra strategis pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali ditunjuk menjadi salah satu lembaga penyalur utama BSU. Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beragam akses pencairan.

“Kami berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan proses penyaluran berjalan mudah, aman, dan inklusif,” jelasnya.

Jakarta, –  Pemerintah terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari strategi fiskal yang inklusif. Berbagai program dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2025. Bantuan ini bukan semata-mata pengeluaran, melainkan bentuk investasi jangka panjang demi kemakmuran bersama.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan bahwa pemberian bansos harus dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang.

“Orang sering mengistilahkan bansos itu sebagai biaya, padahal itu adalah investasi. Tujuannya adalah agar kita bisa meraih pertumbuhan di masa depan, atau langsung mendorong pertumbuhan saat ini,” ujar Arief.

Ia menekankan bahwa kebijakan bantuan sosial saat ini sudah sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Di sisi fiskal, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran yang cukup besar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Sebesar Rp503,2 triliun atau 13,9 persen dari total APBN tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial, dan enam persen atau Rp218,5 triliun disiapkan untuk sektor kesehatan,” terangnya.

Febrio menjelaskan detail dari paket stimulus ekonomi yang digulirkan pada triwulan kedua dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp24,4 triliun. Dalam paket tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif langsung kepada masyarakat, termasuk diskon transportasi sebesar Rp0,94 triliun, diskon tarif tol Rp0,65 triliun, penebalan bansos Rp11,93 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) Rp10,72 triliun, serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp0,2 triliun.

“Dengan paket ini, kami berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi kuartal II bisa terdorong,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut bahwa penyaluran BSU tahap pertama telah menjangkau 2.450.068 pekerja dari total sasaran sebanyak 3.697.836 orang. Pemerintah memastikan bantuan ini dapat diterima secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Penyaluran BSU tahap pertama telah dilakukan, dan sisanya masih dalam proses pencairan langsung ke rekening penerima,” ucap Yassierli.

Untuk tahap kedua, sebanyak 4,5 juta calon penerima sedang dalam proses verifikasi data oleh instansi terkait. Program BSU ini tak hanya menyasar pekerja sektor formal, tetapi juga mencakup kelompok rentan seperti guru honorer.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah dalam mengucurkan dana melalui APBN untuk mendukung pelaksanaan BSU tahun ini.

“Bantuan ini menyasar para pekerja termasuk guru honorer dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta atau di bawah standar upah minimum di provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Sri Mulyani.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat landasan ekonomi yang lebih adil dan merata. Bantuan sosial diposisikan bukan hanya sebagai belanja negara, melainkan sebagai investasi jangka panjang demi terciptanya kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh : Rizky Aditya Nugraha )*

Dalam sistem demokrasi konstitusional, legitimasi kekuasaan eksekutif sepenuhnya bersandar pada kehendak rakyat dan proses hukum yang berlaku. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, telah melewati seluruh prosedur konstitusional, mulai dari pencalonan hingga penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta verifikasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, wacana pemakzulan yang kembali disuarakan oleh sebagian kelompok tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga berisiko memperkeruh suasana politik nasional yang seharusnya diarahkan menuju konsolidasi dan kerja nyata.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai bahwa wacana pemakzulan terhadap Gibran tidak memiliki pijakan konstitusional dan hanya dilandasi oleh sentimen politik. Penegasan tersebut penting dalam konteks menjaga etika politik dan menghormati hasil pemilihan umum yang telah berlangsung secara terbuka. Sistem pemilu di Indonesia mengikat presiden dan wakil presiden dalam satu paket yang tak terpisahkan. Maka, mempersoalkan legitimasi hanya pada salah satu pihak—tanpa dasar pelanggaran hukum yang jelas—merupakan bentuk inkonsistensi terhadap hukum dasar negara.

Lebih jauh, Boni Hargens mengingatkan bahwa jika ada pihak yang sejak awal menilai proses pencalonan Gibran bermasalah, maka seharusnya protes diajukan saat tahapan pemilu berjalan, bukan setelah hasil ditetapkan dan diterima oleh institusi resmi. Proses politik tidak bisa dibolak-balik sesuai selera dan kepentingan sesaat. Dalam sebuah negara hukum, keberatan terhadap proses pemilu seharusnya disalurkan melalui jalur yang tersedia, seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan narasi pemakzulan tanpa dasar.

Penting untuk disadari bahwa pemakzulan bukanlah instrumen politik yang dapat digunakan sembarangan. Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindakan tercela lainnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Hingga kini, tidak ada satu pun temuan atau keputusan hukum tetap yang menyatakan Wakil Presiden Gibran melanggar hukum atau konstitusi. Mengusung pemakzulan tanpa dasar hukum sama dengan mengabaikan semangat konstitusi itu sendiri.

Kondisi ini pun dinilai mengancam stabilitas politik dan pemerintahan. Boni Hargens menyatakan bahwa memaksakan wacana pemakzulan tanpa putusan hukum tetap mencederai prinsip keadilan dan membuka ruang anarkisme konstitusional. Dalam konteks ini, stabilitas nasional menjadi taruhan. Pemerintahan yang sedang menyiapkan transisi dan program-program strategis pasca-pemilu membutuhkan dukungan, bukan guncangan politik yang tidak produktif. Menggeser perhatian dari agenda pembangunan ke ranah polemik politis justru akan merugikan masyarakat luas.

Selain aspek hukum dan stabilitas, ada dimensi demokrasi yang patut diperhatikan. Jika narasi pemakzulan terus didorong tanpa alasan objektif, maka hal ini justru membuka jalan bagi praktik demokrasi semu yang sarat manipulasi kepentingan. Boni Hargens juga mengingatkan bahwa belum tentu sosok pengganti wakil presiden mendukung nilai-nilai demokrasi. Ada potensi munculnya figur yang justru memperkuat oligarki atau memperlemah prinsip-prinsip partisipatif dalam pemerintahan.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, yang menyatakan bahwa Gibran terpilih melalui mekanisme yang sah berdasarkan pemilu dan telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Selama tidak ada pelanggaran hukum atau moral yang terbukti secara sah, maka statusnya sebagai wakil presiden tidak bisa diganggu gugat. Penegasan ini sejalan dengan semangat demokrasi substansial, yakni bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dikukuhkan oleh hukum, bukan oleh opini sepihak atau tekanan politik sesaat.

Lebih dari itu, Sarmuji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengalihkan energi politik ke arah yang lebih konstruktif. Indonesia saat ini membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor untuk menjawab tantangan global, meningkatkan daya saing ekonomi, mempercepat transformasi digital, serta mendorong pemerataan pembangunan. Semua itu hanya mungkin tercapai jika stabilitas pemerintahan dijaga dan legitimasi hasil pemilu dihormati. Perpecahan akibat narasi tidak produktif hanya akan memperlambat langkah menuju kemajuan.

Dalam dinamika politik demokratis, perbedaan pandangan tentu hal yang wajar. Namun, setiap perbedaan seharusnya dibingkai dalam ruang diskusi yang menjunjung tinggi hukum dan etika. Tugas utama seluruh komponen bangsa saat ini bukan memperpanjang kontroversi, tetapi mempersiapkan masa depan yang inklusif dan progresif. Legitimasi Gibran sebagai wakil presiden terpilih merupakan hasil pilihan rakyat yang telah dilegalisasi oleh hukum. Menggugatnya tanpa dasar hanya akan menggerus kepercayaan terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan kepemimpinan yang solid, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Dalam konteks ini, menjaga kewibawaan wakil presiden terpilih berarti pula menjaga martabat konstitusi. Agenda pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan sektor pendidikan akan sulit berjalan bila energi nasional terus tersedot oleh isu-isu yang tidak memiliki urgensi substantif.

Wacana pemakzulan terhadap Gibran bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga tidak relevan dalam situasi politik saat ini. Ketika keabsahan konstitusional telah dikukuhkan, maka semua pihak seharusnya menghormati hasil demokrasi. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dengan menghormati pilihan rakyat dan menolak narasi yang merusak tatanan hukum, bangsa ini bisa bergerak maju dengan arah yang lebih pasti.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menegaskan bahwa desakan tersebut tidak hanya menyesatkan secara hukum, tapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.

“Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan konstitusi dan jangan sampai terjadi karena tidak suka, sentimen pribadi atau politik, kemudian berperilaku tidak adil dengan mendorong pemakzulan,” ujar Boni.

Menurutnya, terdapat setidaknya empat alasan utama untuk menolak usulan pemakzulan Gibran. Pertama, langkah tersebut jelas tidak konstitusional.

“Kalau dari awal memang bermasalah, harusnya pemilunya yang diboikot, bukan hasilnya,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam sistem pemilu Indonesia, presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan. Pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

“Jika pemakzulan terjadi tanpa adanya pelanggaran berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik ke depan,” tambahnya.

Kedua, dorongan pemakzulan dapat merusak stabilitas pemerintahan yang tengah bersiap melanjutkan pembangunan nasional.

“Tanpa dasar putusan hukum tetap, kemudian ada sanksi atau hukuman, ini sama artinya dengan tiadanya hukum,” ungkap Boni.

Alasan keempat, lanjut Boni, adalah potensi masuknya aktor politik yang justru memperburuk kondisi demokrasi.

“Bisa saja sosok yang memperkeruh perkembangan demokrasi seperti oligarki dan lain sebagainya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa Gibran telah terpilih secara sah dan konstitusional melalui proses Pilpres dan telah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Wapres Gibran terpilih secara konstitusional melalui pilpres dan Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini Wapres Gibran juga tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengakibatkan pemakzulan,” kata Sarmuji.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam semangat pembangunan dan tidak terjebak dalam narasi provokatif.

“Sebaiknya energi bangsa difokuskan untuk membangun agar Indonesia lebih maju. Bukan hal-hal yang bisa memicu persengketaan yang tidak ada habisnya,” pungkasnya.

JAKARTA – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyayangkan adanya dorongan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sarat sentimen politik.

“Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan konstitusi dan jangan sampai terjadi karena tidak suka, sentimen pribadi atau politik, kemudian berperilaku tidak adil dengan mendorong pemakzulan,” ujar Boni,

Menurut Boni, setidaknya ada empat alasan kuat untuk menolak wacana pemakzulan Gibran. Pertama, wacana tersebut tidak konstitusional.

“Kalau dari awal memang bermasalah, harusnya pemilunya yang diboikot, bukan hasilnya,” tegasnya.

Kedua, ia menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan dalam sistem pemilu Indonesia dan tidak bisa dicopot hanya salah satunya kecuali melanggar pasal 7A UUD 1945.

“Jika pemakzulan terjadi tanpa adanya pelanggaran berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik ke depan,” tambahnya.

Ketiga, ia menilai langkah tersebut bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.

“Tanpa dasar putusan hukum tetap, kemudian ada sanksi atau hukuman, ini sama artinya dengan tiadanya hukum,” ungkap Boni.

Keempat, ia mengingatkan bahwa calon pengganti wakil presiden belum tentu mendukung demokrasi.

“Bisa saja sosok yang memperkeruh perkembangan demokrasi seperti oligarki dan lain sebagainya,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji juga menegaskan bahwa Gibran dipilih secara sah melalui mekanisme Pilpres dan Mahkamah Konstitusi.

“”Wapres Gibran terpilih secara konstitusional melalui pilpres dan Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini Wapres Gibran juga tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengakibatkan pemakzulan,” kata Sarmuji

Dirinya pun mengajak masyarakat untuk bersatu padu untuk memajukan Indonesia dan menolak narasi provokatif yang dapat memecah belah bangsa.

“Sebaiknya energi bangsa difokuskan untuk membangun agar Indonesia lebih maju. Bukan hal-hal yang bisa memicu persengketaan yang tidak ada habisnya,” pungkasnya.

Oleh : Dwi Sulistyorini)*

Judi daring telah menjelma menjadi ancaman serius yang menggerogoti sendi-sendi masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga kesehatan mental dan ketahanan sosial. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada kota besar, melainkan sudah menyebar hingga ke pelosok desa, menembus berbagai lapisan usia, dari remaja hingga lansia.

Dalam laporan terbaru, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya, milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mencatat lonjakan drastis pasien yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan judi daring. Tercatat sebanyak 85 pasien telah dirawat sejak Januari hingga Mei 2025, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 68 pasien.

Direktur Utama RSJ Menur, Vitria Dewi, menyebut fenomena ini sebagai silent epidemic (epidemi diam-diam yang bergerak tanpa disadari), namun memiliki dampak yang destruktif. Menurutnya, pasien yang datang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, menunjukkan bahwa judi daring tidak mengenal batas demografis. Rentang usia para pasien pun sangat beragam, mulai dari 14 tahun hingga 70 tahun, dengan latar belakang ekonomi yang juga beragam. Beberapa pasien dirawat secara rawat jalan, tetapi tidak sedikit pula yang harus menjalani perawatan intensif di ruang rawat inap karena tingkat gangguan kejiwaannya sudah tergolong berat.

Kecanduan judi daring pada tingkat berat dapat menyebabkan pasien mengalami depresi akut hingga kehilangan kendali terhadap dorongan dan penilaian moral. Vitria mengungkapkan bahwa mereka yang sudah berada pada fase kritis ini bahkan bisa terdorong melakukan tindakan kriminal karena sudah tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Hal ini tentu saja menjadi alarm bahaya bagi keluarga dan masyarakat, karena potensi dampak sosial dari kecanduan ini bisa sangat luas.

Peran keluarga menjadi kunci utama dalam menangkal bahaya kecanduan judi daring. Vitria menegaskan bahwa akar masalah ini bukan semata soal kemajuan teknologi, tetapi soal lemahnya ketahanan psikologis dan sosial dalam lingkungan keluarga. Tanpa kontrol dan perhatian orang tua, anak-anak bisa dengan mudah mengakses aplikasi dan platform perjudian daring yang menjanjikan keuntungan instan namun justru menjebak dalam lingkaran kerugian yang merusak.

Peta sebaran kasus pun menunjukkan bahwa kecanduan judi daring bukan hanya persoalan masyarakat perkotaan. RSJ Menur menerima rujukan pasien dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Bahkan Vitria secara humoris menyebut bahwa dirinya tidak bisa membuka data secara rinci karena bisa memicu kegelisahan kepala daerah setempat. Namun lelucon tersebut menyiratkan keseriusan masalah yang tengah dihadapi: fenomena ini telah mengakar dan meluas.

Upaya rehabilitasi terhadap pasien kecanduan judi daring tidak bisa dilakukan secara instan. Vitria menjelaskan bahwa gangguan ini menyangkut perubahan pada fungsi otak dan pola perilaku, sehingga membutuhkan proses panjang, bertahap, dan berlapis. Ini bukan seperti mengobati penyakit fisik biasa. Pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan holistik, melibatkan dokter jiwa, psikolog, lingkungan sosial, serta dukungan keluarga yang konsisten.

Sementara itu, dari dunia akademik, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya sekaligus dosen Fakultas Kesehatan, Mundakir, menilai bahwa fenomena lonjakan pasien di RSJ Menur harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia menyoroti kasus seorang anak berusia 17 tahun yang mengamuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena gangguan kejiwaan akibat kecanduan judi daring. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan betapa cepat dan parahnya dampak dari aktivitas tersebut terhadap perkembangan mental anak muda.

Mundakir menjelaskan bahwa pasien yang mengalami gangguan kejiwaan berat akibat judi daring biasanya menunjukkan gejala kehilangan kendali emosi, gangguan impuls, dan ketidakstabilan mental. Frustrasi, rasa bersalah akibat kerugian finansial, serta isolasi sosial adalah pemicu utama yang seringkali mendorong seseorang hingga pada titik kehancuran psikologis. Kondisi ini juga berdampak pada rusaknya relasi sosial dan keluarga, menjadikan individu tersebut terasing dari lingkungannya.

Mundakir menegaskan bahwa judi daring memiliki karakteristik yang sangat adiktif. Akses yang mudah melalui gawai, janji keuntungan besar dalam waktu cepat, serta suasana anonim yang diberikan oleh platform daring menjadi kombinasi sempurna bagi timbulnya kecanduan. Seseorang bisa berjudi kapan saja, di mana saja, tanpa hambatan sosial. Ini menjadikan aktivitas judi daring sebagai jebakan psikologis yang sangat berbahaya, terutama bagi kelompok usia produktif dan remaja.

Berbagai pemicu seperti tekanan ekonomi, stres pekerjaan, atau bahkan sekadar kebosanan menjadi pintu masuk bagi banyak orang untuk mencoba judi daring. Sayangnya, begitu terjebak, keluar dari jerat kecanduan ini bukan perkara mudah. Dibutuhkan pemahaman, edukasi, serta kebijakan yang tegas untuk mencegah penyebarannya semakin meluas.

Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta media massa juga memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan bahaya judi daring secara masif. Literasi digital dan edukasi finansial harus diperkenalkan sejak dini, tidak hanya untuk mencegah kecanduan, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang lebih kuat menghadapi godaan dunia maya.

Judi daring bukan sekadar isu pelanggaran hukum, tetapi merupakan ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. Jika tidak segera ditangani secara serius, Indonesia bisa menghadapi gelombang krisis sosial dan mental yang lebih besar di masa mendatang. Sudah saatnya kita bersatu, dari keluarga hingga negara, untuk mengatakan tegas: cukup, hentikan judi daring sekarang juga.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis (LSISI)