Arsip Bulanan: Juni 2025

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan status kepemilikan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025), pemerintah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut sah secara administratif milik Pemerintah Provinsi Aceh.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh,” kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menelaah dokumen dan data pendukung dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil verifikasi, keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.

“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh,” ujarnya,” ujar Prasetyo.

Langkah tegas Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub. Ia menyambut positif keputusan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang adil dan berpihak pada data.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil sikap tegas dan adil. Empat pulau tersebut memang milik Aceh, dan kini secara resmi telah diakui sebagai bagian dari wilayah kami,” kata Muslim.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut berdasarkan bukti autentik dari Pemerintah Aceh, sementara Sumatera Utara tidak memiliki dokumen pendukung klaim kepemilikan mereka. “Sumut tidak punya bukti kuat,” tegasnya.****

[edRW]

Oleh: Rizki Wicaksono )*

Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 merupakan sebuah penegasan akan posisi strategis Indonesia di panggung global. Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke Rusia, yang berlangsung pada 19–20 Juni 2025, bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, tetapi merupakan refleksi nyata dari diplomasi aktif yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam merespons dinamika internasional yang kian kompleks dan menantang.

SPIEF merupakan salah satu forum ekonomi paling bergengsi di dunia, mempertemukan para pemimpin negara, pelaku bisnis, dan pakar ekonomi dari berbagai penjuru dunia. Data SPIEF 2024 menunjukkan bahwa forum ini dihadiri lebih dari 21.000 delegasi dari 139 negara dan menghasilkan lebih dari seribu perjanjian kerja sama dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, partisipasi Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam forum tersebut menjadi pencapaian penting yang menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia.

Agenda Presiden Prabowo di Rusia pun sarat makna strategis. Selain dijadwalkan menyampaikan pidato utama di SPIEF, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kehadiran Presiden Prabowo diundang langsung oleh pemimpin negara adidaya tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra penting dalam percaturan geopolitik dan ekonomi global.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF merupakan indikasi nyata bahwa Indonesia semakin diakui sebagai kekuatan penting dalam tatanan global. Hal ini bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, melainkan juga peluang emas untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di berbagai sektor strategis, mulai dari investasi, perdagangan, hingga diplomasi multilateral.

Farah menekankan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum SPIEF membuka peluang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui partisipasi aktif dalam forum internasional semacam ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan nasional, menarik investasi asing langsung, serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai negara peserta forum. Bahkan lebih jauh, forum ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan stabilitas politik yang kuat dan prospek ekonomi yang menjanjikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia dalam menjawab tantangan global dan memperkuat posisi strategis di kancah internasional. Dalam konteks tersebut, kehadiran Prabowo di SPIEF bukan hanya mewakili Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi besar, melainkan juga sebagai negara besar yang mulai memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan global.

Teddy juga menggarisbawahi bahwa kunjungan ini tidak berdiri sendiri. Sebelum ke Rusia, Presiden Prabowo lebih dahulu menghadiri Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat, menjadikan rangkaian perjalanan luar negeri ini sebagai upaya komprehensif untuk memperluas jejaring kerja sama bilateral dan multilateral yang menguntungkan bagi Indonesia. Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk tidak menjadi penonton dalam dinamika global, melainkan sebagai aktor aktif yang menawarkan solusi, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara sahabat.

Secara lebih luas, keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti SPIEF juga menjadi ajang untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Ketika dunia tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat perang, inflasi global, hingga disrupsi rantai pasok, partisipasi aktif Indonesia dalam dialog global menjadi sangat krusial. Kehadiran Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam forum SPIEF memberikan sinyal positif bahwa Indonesia memiliki peran dan solusi dalam menavigasi tantangan-tantangan tersebut.

Lawatan ke Rusia juga dapat menjadi pijakan bagi penguatan hubungan bilateral yang lebih komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Potensi kerja sama di bidang energi, pertahanan, teknologi, hingga pertanian sangat terbuka lebar. Dengan latar belakang militer dan pengalaman panjang dalam hubungan internasional, Presiden Prabowo memiliki kapasitas dan strategi yang mumpuni untuk memastikan bahwa kerja sama yang dijalin bersifat mutualistik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Kunjungan ini juga mencerminkan keberlanjutan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam prinsip tersebut, Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan besar dunia, tetapi justru memainkan peran sebagai penyeimbang yang menjalin kerja sama dengan berbagai negara tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Dalam forum seperti SPIEF, Indonesia bisa menunjukkan bahwa dalam keterbukaan dan kolaborasi internasional, Indonesia tetap teguh dalam prinsip-prinsipnya.

Pada akhirnya, kehadiran Presiden Prabowo dalam SPIEF 2025 bukan hanya menyampaikan visi ekonomi Indonesia kepada dunia, tetapi juga menampilkan wajah Indonesia sebagai negara besar yang siap memimpin, berdialog, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Di tengah arus perubahan global yang begitu dinamis, Indonesia tidak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia hadir, didengar, dan diperhitungkan. Itulah bukti bahwa kepemimpinan Indonesia di panggung dunia bukan sekadar simbol, melainkan realitas yang semakin menguat hari demi hari.
)* Penulis merupakan Jurnalis dan Editor Politik Internasional

Oleh: Diandra Yuli Pasaribu)*

Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan negara tetangga tersebut. Dalam lawatan resmi perdananya sebagai kepala negara, Presiden Prabowo menunjukkan gaya diplomasi yang aktif, bersahabat, dan penuh makna simbolik. Pemerintah Singapura pun memberikan apresiasi tinggi terhadap pendekatan tersebut, dengan menyambut Prabowo secara istimewa dan mengabadikan momen bersejarah dalam tradisi diplomatik mereka.

Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam menerima kehadiran Presiden Prabowo di Parliament House. Sambutan hangat yang diberikan menjadi sinyal kuat atas kedekatan personal sekaligus kepercayaan diplomatik antara kedua pemimpin. Tidak hanya disambut secara formal, Prabowo juga mendapat penghormatan istimewa berupa penamaan salah satu varietas bunga anggrek khas Singapura dengan nama “Paraphalante Dora Sigar Soemitro”, yang merupakan nama ibunda Presiden Prabowo. Dalam tradisi Singapura, pemberian nama bunga kepada tamu negara merupakan bentuk penghormatan yang tinggi dan simbol pertemanan yang mendalam.

Penamaan anggrek tersebut tidak semata sebagai gestur seremonial. Ini menjadi representasi kuat dari hubungan Indonesia-Singapura yang terus tumbuh dan berkembang. Tradisi “diplomasi bunga” tersebut menggarisbawahi pentingnya elemen budaya dan nilai-nilai persahabatan dalam diplomasi antarbangsa. Dalam kesempatan itu, CEO Singapore National Parks, Hwang Yu-ning, turut menjelaskan karakteristik anggrek tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo, serta menyerahkan buku “Singapore’s Orchid Diplomacy” sebagai simbol warisan kerja sama yang berakar panjang.

Menunjukkan semangat timbal balik, Presiden Prabowo juga menyerahkan guci putih-biru serta keris kuning emas sebagai cendera mata kepada Presiden Tharman. Guci sebagai simbol keindahan dan nilai seni, serta keris sebagai lambang kekuatan dan kehormatan, mencerminkan nilai luhur budaya Indonesia yang turut dibawa dalam bingkai diplomasi.

Tidak hanya gestur simbolik, kunjungan Presiden Prabowo ke Singapura juga diisi dengan agenda substansial yang menghasilkan berbagai capaian konkret. Dalam Retret Pemimpin Indonesia–Singapura 2025, kedua negara menyepakati 19 bentuk kerja sama strategis lintas sektor. Hal ini mencerminkan keseriusan kedua negara dalam memperkuat kemitraan dan memperluas cakupan kerja sama bilateral, termasuk dalam sektor pertahanan, ekonomi hijau, dan penegakan hukum.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, berlangsung sangat produktif dan penuh semangat kolaboratif. Retret tersebut menghasilkan banyak terobosan yang bukan hanya mencerminkan hubungan bilateral yang solid, tetapi juga memberikan landasan baru bagi pembangunan bersama di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan adalah komitmen untuk mempercepat implementasi perjanjian kerja sama pertahanan dan penyelesaian teknis atas pelatihan militer lintas negara. Ini menunjukkan kesiapan kedua negara untuk memperkuat keamanan kawasan dan meningkatkan interoperabilitas dalam menghadapi tantangan geopolitik. Tidak kalah penting, adanya kemajuan dalam mekanisme perjanjian ekstradisi turut menegaskan niat bersama untuk menegakkan supremasi hukum secara efektif dan transnasional.

Dalam aspek pembangunan berkelanjutan, Presiden Prabowo dan PM Wong menyoroti urgensi kolaborasi di bidang ekonomi hijau. Singapura dan Indonesia sepakat bahwa isu perubahan iklim menjadi tantangan besar, terutama bagi negara-negara kepulauan dan pulau kecil di Asia Tenggara. Untuk itu, kerja sama konkret dibangun melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman yang mencakup perdagangan listrik lintas batas, penangkapan dan penyimpanan karbon, serta pengembangan kawasan industri berkelanjutan. Ketiga sektor ini membuka peluang besar bagi transformasi energi bersih dan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.

Kedekatan kedua pemimpin juga tergambar dari jamuan makan malam pribadi yang diadakan oleh Perdana Menteri Lawrence Wong. Dalam suasana informal namun penuh makna, Prabowo dan Wong berdialog di meja bundar dengan pemandangan malam Singapura sebagai latar. Momen ini menggambarkan relasi pribadi yang akrab, yang menjadi fondasi penting dalam diplomasi antar negara.

Kehadiran Presiden Prabowo yang penuh semangat, terbuka, dan membawa identitas budaya Indonesia dalam setiap agenda kenegaraan, menampilkan model diplomasi baru yang inklusif, hangat, namun tetap strategis. Tidak hanya mempererat relasi politik antarnegara, diplomasi aktif yang ditunjukkan juga memberi ruang untuk kolaborasi lintas sektor yang lebih luas, seperti pendidikan, lingkungan, hingga teknologi.

Apresiasi tinggi dari pemerintah Singapura terhadap Presiden Prabowo bukanlah sekadar penghargaan atas kunjungan kenegaraan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinannya dalam menjalin hubungan internasional yang konstruktif. Gaya diplomasi yang ditunjukkan Presiden Prabowo pada kunjungan ini seolah mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya akan hadir aktif di panggung global, membawa pesan perdamaian, kerja sama, dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan mengedepankan nilai budaya, simbol persahabatan, dan kerja sama strategis, Presiden Prabowo tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Singapura, tetapi juga mengukuhkan diplomasi sebagai alat penting dalam mewujudkan kemakmuran dan stabilitas kawasan. Diplomasi aktif seperti ini akan menjadi aset penting dalam menghadapi tantangan global sekaligus membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan regional yang dihormati dan diperhitungkan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan politik luar negeri

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sukses melaksanakan kunjungan kenegaraan perdananya ke Singapura. Dalam lawatan ini, Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam sebuah upacara kenegaraan di Parliament House, yang mencerminkan eratnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Negeri Singa ini sekaligus menjadi yang pertama oleh kepala negara asing sejak pelantikan kabinet baru Singapura di bawah Perdana Menteri Lawrence Wong. Dalam rangkaian kunjungan, Presiden Prabowo juga mengikuti pertemuan penting Leaders’ Retreat bersama PM Wong yang menghasilkan sejumlah capaian konkret dan mempertegas arah baru kemitraan strategis bilateral Indonesia–Singapura.

“Leaders’ Retreat kali ini menurut saya sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan empat mata yang sangat substantif, dan kami menghasilkan 19 kesepakatan di banyak sektor kerja sama,” ujar Presiden Prabowo.

Berbagai nota kesepahaman (MoU) ditandatangani dan dipertukarkan di hadapan Presiden Prabowo dan PM Wong, antara lain Joint Report to Leaders dari enam kelompok kerja sama ekonomi bilateral (6WG), MoU kerja sama ketahanan pangan dan teknologi pertanian, kerja sama pembangunan kawasan industri berkelanjutan, perdagangan listrik lintas batas, serta kerja sama penangkapan dan penyimpanan karbon. Proyek Renewable Energy Interconnectors pun turut diresmikan sebagai bagian dari kelanjutan kerja sama energi hijau kedua negara.

“Kedua negara memiliki persahabatan yang telah terjalin lama hingga berkolaborasi dalam berbagai sektor, seperti pertahanan, ekonomi hijau, dan konektivitas,” demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kerja sama melalui 6WG meliputi sektor Batam, Bintan, Karimun (BBK), investasi, ketenagakerjaan, transportasi, agribisnis, dan pariwisata, merupakan bentuk konsistensi kedua negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kawasan dan integrasi ekonomi.

“Joint Report to Leaders The Six Bilateral Working Group (JRTL) merupakan rangkuman capaian dan rencana penting kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Ini adalah wujud komitmen kita untuk terus memperkuat kerja sama regional, termasuk dengan ASEAN,” ucap Menko Airlangga.

Tidak hanya sektor ekonomi, kesepakatan juga meluas ke bidang hukum, pendidikan, pertahanan, hingga budaya. Beberapa MoU penting lainnya mencakup pengakuan timbal balik sertifikasi halal, kerja sama ekstradisi, pembaruan kerja sama pertahanan, pertukaran pemuda, pengembangan petani muda, serta peluncuran rute penerbangan baru dari Singapura ke Bandara Kertajati dan Padang oleh maskapai Scoot.
(*/rls)

Singapura – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sukses melaksanakan kunjungan kenegaraan perdananya ke Singapura sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu, yang ditandai dengan pelaksanaan Leaders’ Retreat tahunan bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara di tengah dinamika geopolitik kawasan.

Dalam sambutannya, Perdana Menteri Lawrence Wong menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden Prabowo dan menyebut Leaders’ Retreat kali ini sebagai tonggak sejarah baru hubungan bilateral kedua negara.

“Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian di Singapura, dan ucapan selamat datang khusus kepada Pak Presiden atas kunjungan kenegaraan perdana Anda ke Singapura. Kita sudah sering bertemu sebelumnya, tetapi kunjungan ini istimewa karena ini adalah kunjungan kenegaraan pertama kita, dan saya senang kita menggabungkannya dengan Leaders’ Retreat tahunan kita, yang juga merupakan tradisi khusus antara kedua negara kita,” kata PM Wong.

PM Wong juga menyinggung hubungan erat yang telah terjalin sejak era kepemimpinan sebelumnya. Kedua pemimpin pun sepakat untuk menjadikan pertemuan ini sebagai pijakan awal dalam memperkuat kemitraan strategis yang adaptif terhadap tantangan dan peluang di era baru kawasan.

“Jadi Leaders’ Retreat tahun ini merupakan yang pertama bagi kita berdua dalam kapasitas kita saat ini, dan saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda, Pak Presiden, dan delegasi Anda, serta para menteri dan pejabat Anda untuk memetakan jalan baru ke depan di era baru hubungan bilateral antara kedua negara kita,” ucap PM Wong.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat pemerintah Singapura. Ia menekankan bahwa kehormatan yang diberikan, termasuk penyambutan langsung oleh PM Wong di bandara, mencerminkan eratnya hubungan dan rasa saling menghormati antara kedua negara.

“Saya rasa hal ini menandakan tingginya nilai yang kami berikan pada hubungan dan persahabatan antara Singapura dan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan bilateral yang berlangsung hangat dan produktif ini sukses dilakasanakan dan telah menghasilkan 19 kesepakatan kerja sama strategis lintas sektor, mulai dari pertahanan, ekonomi digital, pendidikan, hingga transisi energi.

“Leaders’ Retreat kali ini menurut saya sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif, empat mata, dan kami menghasilkan 19 hasil di banyak sektor kerja sama dalam retret tahun ini,” pungkas Presiden Prabowo.***

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Guna menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mencanangkan berbagai strategi pembangunan nasional, salah satunya adalah penguatan sektor pendidikan. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat kini diadopsi dan diperkuat pemerintah sebagai alternatif inovatif dan inklusif yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terpinggirkan. Sekolah Rakyat, yang digagas oleh komunitas atau lembaga swadaya masyarakat, bukan sekadar sarana pendidikan informal, melainkan gerakan sosial yang memiliki tujuan besar: menciptakan generasi unggul, kritis, dan berkarakter untuk menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia.

Sekolah Rakyat adalah bentuk pendidikan non-formal yang digerakkan oleh masyarakat, komunitas, atau organisasi sosial. Kini diperkuat melalui dukungan pemerintah, meskipun awalnya berbasis sukarela, Sekolah Rakyat membuka ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau masyarakat marginal. Pembelajaran dilakukan dalam bentuk yang lebih fleksibel, partisipatif, dan kontekstual.

Materi pelajaran yang diajarkan tidak hanya seputar pelajaran akademis seperti matematika, bahasa, atau IPA, melainkan juga mencakup pendidikan karakter, kewirausahaan, ekologi, dan keterampilan hidup lainnya. Pendekatan ini bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara sosial dan emosional.

Pemerintah melalui Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan empat pilar utama: pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Dalam pilar pertama, peran pendidikan sangat krusial. Sekolah Rakyat, dengan semangat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, berperan sebagai laboratorium sosial untuk mencetak SDM berkualitas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Sekolah Rakyat hadir untuk mengakomodasi mereka yang selama ini tertinggal. Mereka yang tidak terbawa dalam proses pendidikan reguler. Pendekatannya khusus dengan kebijakan khusus. Mereka akan diperlakukan sesuai kebutuhannya, bukan diperlakukan sama.

Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah melalui program Sekolah Rakyat untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Inisiatif ini berasal dari Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa negara harus hadir untuk memuliakan orang miskin. Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan bermutu.

Program Sekolah Rakyat ini diatur dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang penuntasan kemiskinan ekstrem, yang menempatkan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab utama, dan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan khusus yang mengedepankan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk memastikan sasaran yang tepat.

Program ini juga dilengkapi dengan sistem pendampingan dan pemetaan kemampuan siswa tanpa tes akademik sehingga pendidikan dapat diakses oleh semua anak tanpa terkecuali. Adapun fasilitas sekolah akan berupa sekolah unggulan berasrama dengan teknologi pendidikan mutakhir, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga yang memadai. Salah satu aspek penting dari Sekolah Rakyat adalah pemberdayaan orang tua siswa. Pemerintah menginisiasi serangkaian program untuk para orang tua yang menurut Gus Ipul berada di bawah kemiskinan ekstrem.

Dalam upaya meningkatkan mutu Sekolah Rakyat pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menggelar retreat bagi 53 Kepala Sekolah Rakyat secara bertahap. Pada tahap awal retreat akan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Margaguna, Jakarta Selatan, dari tanggal 16 s.d 20 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan menyatukan pemahaman serta menyelaraskan standar kerja dalam mengelola Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Peserta retreat berasal dari 53 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Kegiatan ini juga menjadi ajang memperkuat semangat kebersamaan di antara para Kepala Sekolah. Selama lima hari, para peserta menerima materi pembekalan mulai dari Kebijakan Sekolah Rakyat, Pendidikan Inklusif Ramah Anak & HAM, Pengelolaan Sekolah Asrama, Kurikulum, hingga Bela Negara dan Manajemen Administrasi Sekolah. Pemateri berasal dari berbagai lembaga, antara lain Kemendikdasmen, Kementerian PPPA, Kemenkumham, Kemenag, KPAI, serta TNI.

Kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini telah melalui proses seleksi ketat. Bahkan, seleksi dilakukan oleh Kemendikdasmen dan Kemensos dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah. Setiap daerah mengajukan sedikitnya tiga nama calon kepala sekolah, dan dari 159 peserta, terpilih 53 orang yang mengikuti tahap pertama retreat.

Domisili menjadi salah satu syarat utama, di samping sertifikasi kepala sekolah dan keterdaftaran di Kemendikdasmen. Para peserta juga menjalani tes psikologi serta penilaian atas enam kompetensi utama, seperti kemampuan memimpin dan menginisiasi perubahan, membangun jejaring, hingga menerjemahkan visi menjadi aksi nyata. Kemensos juga memastikan kesiapan mental para kepala sekolah untuk mengemban tugas di lapangan.

Kemensos menargetkan total 100 Kepala Sekolah untuk gelombang pertama Sekolah Rakyat. Sebanyak 47 nama tambahan akan diumumkan pada akhir Juni bersamaan dengan hasil seleksi 1.554 guru yang akan mendampingi sekitar 9.780 siswa di 100 titik Sekolah Rakyat. Proses pemanggilan siswa ke asrama dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025.

Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi atau kekuatan militer, tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, dan kompeten. Sekolah Rakyat adalah manifestasi dari semangat perubahan yang tumbuh dari akar rumput. Sekolah Rakyat membuktikan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang lahir di lingkungan beruntung.

Dengan memperluas dukungan dan pengakuan terhadap Sekolah Rakyat, Indonesia sedang membangun pondasi kuat untuk mewujudkan cita-cita besar di tahun 2045. Karena pada akhirnya, keberhasilan bangsa tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari sejauh mana setiap anak bisa bermimpi dan mewujudkan mimpinya melalui pendidikan yang bermakna.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Doni Wicaksono )*

Di tengah era transformasi global dan tuntutan zaman yang semakin kompleks, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Indonesia, dengan bonus demografi yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang emas untuk melompat jauh ke depan. Namun, semua potensi ini hanya dapat diraih jika SDM Indonesia memiliki kualitas, karakter, dan kapasitas yang mumpuni. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah kini menargetkan pembentukan ratusan Sekolah Rakyat setiap tahun, yang merupakan sebuah langkah visioner dan berani yang pantas mendapat apresiasi luas.

Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang selama ini berada di pinggiran akses pendidikan formal baik secara geografis, sosial, maupun ekonomi. Di tengah berbagai tantangan pemerataan pendidikan, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret yang menjanjikan. Pemerintah memahami bahwa tak cukup hanya membangun gedung sekolah; yang dibutuhkan adalah sistem pendidikan yang hidup, relevan, dan merangkul keberagaman kondisi anak bangsa.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan, saat ini proses pembangunan Sekolah Rakyat tengah berlangsung di atas lahan yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Proyek ini merupakan bagian dari upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Setiap pemerintah daerah memiliki peluang dan tanggung jawab yang sama untuk mengusulkan lahan yang layak sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan baru. Usulan tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Target pemerintah untuk membentuk ratusan Sekolah Rakyat setiap tahun mencerminkan komitmen kuat terhadap pengembangan SDM unggul. Ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang alternatif yang mampu mencetak generasi pembelajar seumur hidup, kritis, kreatif, dan berkarakter. Melalui pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal, para peserta didik tidak hanya diajarkan kurikulum standar, tetapi juga dibekali dengan keterampilan hidup, pengetahuan budaya, literasi digital, dan nilai-nilai kebangsaan. Ini merupakan bentuk nyata dari pendidikan transformatif berbasis nilai Pancasila yang memberdayakan.

Salah satu kekuatan utama dari Sekolah Rakyat adalah fleksibilitasnya. Fleksibilitas ini memungkinkan pendidikan hadir di mana pun dan kapan pun dibutuhkan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dari pendidik lokal, tokoh adat, hingga relawan penggerak literasi, Sekolah Rakyat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas pendidikan generasi muda.

Lebih jauh lagi, inisiatif ini juga merupakan refleksi dari semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Pemerintah tidak bekerja sendiri. Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung lahirnya dan berkembangnya Sekolah Rakyat. Dengan model kolaboratif ini, pendidikan tetap menjadi tanggung jawab utama negara, namun didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. Ini juga menjadi jalan untuk memperkuat modal sosial dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan sumber daya manusia (SDM) guna menunjang operasional Sekolah Rakyat yang segera diluncurkan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Americo, mengatakan saat ini pihaknya telah mengajukan delapan calon kepala sekolah untuk mengikuti seleksi dan uji kompetensi di tingkat kementerian. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil atau kurang terlayani.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi penting bagi transformasi sosial. Pendidikan yang bermutu dan merata akan melahirkan warga negara yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Generasi inilah yang kelak akan mengisi berbagai sektor strategis dari pertanian hingga teknologi, dari pelayanan publik hingga kewirausahaan dengan pendekatan yang inovatif dan beretika. Sekolah Rakyat, dengan segala kesederhanaannya, menyimpan potensi luar biasa sebagai inkubator SDM unggul yang siap menghadapi tantangan lokal dan global.

Tentu, realisasi target ini tidak bebas dari tantangan. Dari sisi anggaran, manajemen, hingga kualitas pengajar, semuanya memerlukan perhatian dan kerja keras. Namun semangat perubahan sudah terlihat jelas. Pemerintah menunjukkan keseriusan melalui kebijakan afirmatif, pelatihan pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan, Sekolah Rakyat berpeluang tumbuh menjadi model pendidikan alternatif yang tidak kalah berkualitas dibandingkan sekolah formal.

Di masa depan, Sekolah Rakyat dapat menjadi simbol kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih merata, adil, dan manusiawi. Sebuah gerakan pendidikan yang menjangkau semua lapisan masyarakat dan mengangkat harkat setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang. Pemerintah telah menyalakan obor perubahan. Tugas kita bersama untuk menjaga nyalanya tetap hidup dan membesar, menerangi jalan menuju Indonesia Emas 2045 yang diisi oleh SDM yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan spiritual.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah menggelar kegiatan retreat khusus bagi seluruh Kepala Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menyamakan persepsi, meningkatkan sinergi, serta memperkuat komitmen para pemimpin institusi pendidikan informal yang berada di garis depan program penguatan pendidikan masyarakat.

Dalam situasi sosial yang terus berubah dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang adaptif kian meningkat, retreat ini menjadi momentum penting untuk memperteguh arah dan semangat kolektif program Sekolah Rakyat di seluruh penjuru negeri.

Menteri Sosial (Kemensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan 53 Kepala Sekolah Rakyat akan menjalani retreat tahap pertama selama lima hari. Retreat tahap pertama dimulai pada 16-20 Juni 2025.

“Kegiatan retret selama 5 hari ini dilakukan untuk menyelaraskan pemahaman para kepala sekolah. Pemerintah menyadari pentingnya memberikan pemahaman yang utuh tentang Sekolah Rakyat kepada kepala sekolah yang telah terpilih melalui mekanisme yang terukur,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, menjadi Kepala Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar jabatan, tetapi pengabdian besar untuk menjalankan amanah negara. Adapun, retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua akan diikuti oleh 47 peserta yang akan digelar pada 30 Juni 2025.

Kegiatan ini bukan hanya berfokus pada penguatan administratif dan kelembagaan, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, kepemimpinan, dan pengabdian terhadap masyarakat. Dengan semakin banyaknya sekolah rakyat yang berdiri di berbagai daerah, kebutuhan akan harmonisasi visi dan pemahaman di antara para kepala sekolah menjadi semakin mendesak.

Sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya pendidikan untuk semua. Presiden ingin membangun Sekolah Rakyat yang unggulan dan memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok daerah.

”Kabinet Merah Putih ingin memotong rantai kemiskinan dengan menyekolahkan orang tidak mampu di sekolah terbaik.” tegas Presiden Prabowo

Maka dari itu, Retreat ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk memperkuat jejaring antar-kepala sekolah, memperluas komunikasi lintas wilayah, serta mendorong pertukaran praktik baik yang telah terbukti berhasil di satu daerah untuk dapat diadaptasi di daerah lain.

Dengan digelarnya retreat ini, pemerintah menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa, dan bahwa upaya untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan bermakna harus dilakukan dengan semangat gotong royong.

[edRW]

Jakarta – Pemerintah menetapkan Juli 2025 sebagai waktu resmi dimulainya operasional Sekolah Rakyat, program pendidikan nasional baru yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebanyak 100 titik lokasi telah disiapkan untuk tahap awal pelaksanaan, dengan target mencakup hampir 10.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi langsung negara dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi prioritas lintas kementerian dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Kami memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal, termasuk rekrutmen guru, pembangunan infrastruktur, dan seleksi peserta didik,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa proses pendaftaran calon tenaga pendidik sudah dimulai sejak pertengahan Juni dan akan disusul dengan pelatihan intensif pada awal Juli. Pemerintah juga memastikan seluruh sarana belajar, termasuk asrama dan perlengkapan teknologi pendukung, tersedia sebelum tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan Juli.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan, sebanyak 396 rombongan belajar telah dibentuk pada tahap awal.

“Setiap sekolah akan menjadi pusat pembinaan karakter dan kepemimpinan berbasis asrama dengan pendekatan digital. Siswa akan mendapatkan fasilitas lengkap, termasuk iPad, seragam, makan, dan tempat tinggal secara gratis,” jelasnya.

Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Papua Barat, pembangunan gedung serta penyiapan lahan telah memasuki tahap akhir. Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas minimal 8 hektare dan dilengkapi laboratorium, sarana olahraga, serta fasilitas pendukung lainnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian dalam menyukseskan program ini.

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB, PUPR, dan juga didukung oleh BUMN digital untuk memastikan Sekolah Rakyat menjadi model pendidikan unggulan bagi kelompok termiskin di Indonesia,” katanya.

Sekolah Rakyat ditargetkan menjangkau anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seleksi siswa dilakukan secara terverifikasi melalui sistem digital dan didampingi oleh petugas program keluarga harapan (PKH).

Program ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, mendapat akses pendidikan bermutu dan berkelanjutan.

[edRW]

Oleh: Bara Winatha*)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang tengah diperbincangkan pada pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. RUU ini digadang-gadang sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Namun, urgensi pengesahan RUU ini harus diiringi dengan pembahasan yang cermat agar tidak menimbulkan celah baru dalam penyalahgunaan kewenangan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, mengatakan bahwa substansi utama dalam pembahasan RUU ini seharusnya bukan pada percepatan pengesahan, melainkan pada penataan norma hukum yang akan menjadi fondasi penerapannya. Ia menilai, penyusunan aturan perampasan aset perlu ketelitian demi menghindari potensi penyimpangan, terutama jika kewenangan penyitaan dan perampasan aset diberikan tanpa batasan yang tegas.

Dalam draf RUU yang beredar, terdapat ketentuan bahwa aset yang bukan berasal dari tindak pidana juga bisa disita. Mudzakkir menilai bahwa hal ini sangat problematik karena dapat melanggar asas legalitas dan kepastian hukum. Ia menekankan pentingnya membatasi kewenangan aparat secara tegas agar tidak terjadi praktik penyitaan yang semena-mena, di mana aset seseorang dapat diambil negara tanpa dasar kejahatan yang sah. Ia mencontohkan, kata “sita” dalam konteks hukum pidana memiliki arti bahwa aset tersebut diambil alih negara melalui mekanisme pengadilan.

Dewan Pakar Pusat Studi Kejahatan Ekonomi ini juga menyoroti pentingnya pemisahan konseptual antara penyitaan dan perampasan aset. Ia menegaskan bahwa penyitaan merupakan tindakan sementara berdasarkan putusan pengadilan dan dapat berujung pada pengembalian atau perampasan aset, sementara perampasan berarti aset tersebut langsung diambil negara dan dihapus dari hak kepemilikan pemiliknya. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam praktik penegakan hukum yang bisa mengakibatkan pelanggaran hak sipil.

Sementara itu, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendorong pembahasan RUU ini secara strategis. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membahas RUU Perampasan Aset dengan para ketua umum partai politik sebagai bentuk dukungan terhadap pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, Presiden menganggap RUU ini sebagai bagian penting dari reformasi sistem hukum nasional, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi yang semakin kompleks.

Penyusunan RUU ini tidak hanya memerlukan landasan hukum yang kuat, tetapi juga dukungan politik yang solid agar proses legislasi dapat berjalan lancar. Direktur Jenderal Perundang-Undangan beserta jajaran Kementerian Hukum lainnya terus berkomunikasi dengan Badan Legislasi DPR dan DPD dalam rangka menyusun kembali Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar RUU ini bisa masuk dalam prioritas pembahasan.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset belum masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025, hal itu tidak mengurangi keseriusan pemerintah untuk memperjuangkannya. Ia menyebut bahwa yang terpenting adalah undang-undang tersebut dapat dirumuskan secara komprehensif dan sah secara hukum. Kejelasan norma dan keselarasan dengan hukum acara pidana menjadi kunci agar penerapannya tidak menimbulkan polemik atau bahkan melahirkan ketidakadilan baru.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset belum masuk dalam prioritas tahunan, mekanisme di DPR memungkinkan untuk memasukkannya kembali ke dalam daftar prioritas apabila ada kesepakatan fraksi dan keputusan dalam rapat paripurna. Ia menegaskan bahwa RUU ini tidak diabaikan, tetapi perlu diintegrasikan dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas oleh DPR.

KUHAP merupakan landasan utama dalam penegakan hukum, sehingga pembaruan terhadap KUHAP akan memberi kejelasan prosedural terhadap penerapan RUU Perampasan Aset. Penyelarasan antara KUHAP dan RUU ini perlu dilakukan untuk menghindari hal hal yang dapat mengganggu stabilitas hukum dan keadilan. Pembahasan RUU ini juga akan diiringi dengan peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim.

Nasir juga menyoroti ketakutan masyarakat terhadap sistem hukum saat ini. Ia menyebut bahwa banyak warga yang enggan terlibat sebagai saksi dalam perkara hukum, bahkan dalam kecelakaan lalu lintas sekalipun, karena khawatir terhadap perlakuan aparat. Menurutnya, hal ini menjadi refleksi bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum masih belum solid dan akan terus dibenahi secara menyeluruh.

Meskipun secara prinsip RUU Perampasan Aset ini dibutuhkan untuk menutup celah hukum dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, harus dirancang dengan kehati-hatian tinggi. Pembahasan yang terburu-buru, tanpa penataan norma yang cermat, justru akan membuka risiko baru dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Karena itu, baik dari sisi akademik, eksekutif, maupun legislatif, pembahasan regulasi ini harus menitikberatkan pada perlindungan hak asasi warga, keselarasan dengan sistem hukum nasional, dan penguatan integritas kelembagaan.

Dengan demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya menjadi bagian dari reformasi hukum, tetapi juga menjadi tolok ukur apakah Indonesia benar-benar menjadikan hukum sebagai pelindung keadilan bagi seluruh rakyatnya. Strategi hukum yang cermat, berbasis norma yang jelas, dan dilaksanakan oleh aparat yang berintegritas akan menjadi benteng utama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan