Monthly Archives: Juni 2025

Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring memasuki musim kemarau tahun ini.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengatakan pihaknya mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.

“Masyarakat di daerah rawan karhutla juga perlu mewaspadai suhu panas dan cuaca kering yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan,” tutur Abdul.

Ia menegaskan bahwa upaya mitigasi, seperti patroli terpadu dan pemadaman dini terhadap titik-titik api, harus dilakukan secara rutin, khususnya di wilayah rawan.
BNPB juga mengimbau masyarakat untuk tetap siaga, serta aktif mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Bila menemukan titik api atau kondisi darurat, warga diminta segera melapor ke pihak berwenang.

“Dalam penanganan karhutla, BNPB juga mengajak masyarakat agar selalu waspada, mengikuti perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang,” ujar Abdul.

Menurut Abdul, kesiapsiagaan atau upaya mitigasi perlu diperkuat, termasuk pelibatan aktif masyarakat di daerah rawan penting karena karhutla masih berpotensi meningkat dasarian ketiga Juni – sampai dengan puncak kemarau Juli-Agustus.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengatakan luas karhutla nasional terus mengalami penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir, berdasarkan data resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

“Berdasarkan data terkini mengenai tren penurunan karhutla, pada 2015 luas karhutla mencapai 2,6 juta hektare, turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, lalu menurun kembali menjadi 1,1 juta hektare pada 2023,” kata Menhut Raja Juli Antoni.

Penurunan ini dinilai sebagai capaian penting hasil dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, hingga partisipasi masyarakat.

“Namun capaian ini jangan sampai membuat kita lengah. Kita harus tetap siaga, tidak boleh sombong, dan terus memperkuat kesiapan menghadapi ancaman karhutla,” tutur Menhut.

Lanjut Menhut, perlunya sinergitas, disiplin dan kepedulian dari semua pihak agar karhutla tidak terjadi.

“Kita tidak boleh main-main dengan ancaman karhutla. Perlu ada sinergi, disiplin, dan kepedulian semua pihak agar keberhasilan yang kita raih selama ini

Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang makin nyata dengan melonjaknya titik panas di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan dan kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman ini, yang tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara aktif mengingatkan masyarakat dan pemda agar tidak lengah dalam menghadapi kemarau dan potensi karhutla yang menyertainya. Beberapa wilayah, seperti Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh tercatat mengalami suhu tinggi, cuaca kering, dan kemunculan titik panas dalam jumlah signifikan.

Aceh tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat risiko tertinggi, dan pemerintah telah menyiagakan langkah mitigasi dini di wilayah ini. Berdasarkan pantauan satelit, BMKG mencatat 117 titik panas tersebar di 11 kabupaten/kota.

“Provinsi Aceh sudah memasuki musim kemarau dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Juni hingga Juli. Masyarakat perlu mewaspadai potensi kebakaran lahan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” ujar Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Nabila.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem tetap bisa terjadi di musim kemarau akibat pemanasan tinggi di siang hari.

“Kondisi cuaca ini bisa disertai angin kencang, banjir, maupun tanah longsor. Kami imbau masyarakat untuk waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk,” tambahnya.

Sementara itu, BNPB menekankan pentingnya kesiapsiagaan menyeluruh, terutama di daerah rawan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan,

“Masyarakat di daerah rawan karhutla juga perlu mewaspadai suhu panas dan cuaca kering yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.”

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus terus melakukan patroli terpadu, pemadaman dini, dan penyediaan logistik kebencanaan.

“Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, baik yang bersifat basah maupun kering,” tegasnya.

Dalam menghadapi ancaman karhutla, upaya bersama mutlak diperlukan. Kesadaran untuk tidak membakar lahan, melaporkan titik api sesegera mungkin, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BNPB harus menjadi kebiasaan bersama.

Dukungan masyarakat merupakan pondasi utama dalam keberhasilan mitigasi. Karhutla merupakan tanggung jawab bersama, di mana pemerintah telah mengambil langkah tegas, dan masyarakat berperan melengkapinya. Satu tindakan cepat dan tepat hari ini bisa menyelamatkan ribuan hektar hutan dan ribuan jiwa esok hari.

Mari bersatu, waspada terhadap titik panas, dan jadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Pemerintah bekerja, masyarakat bergerak, Indonesia siap hadapi karhutla.

Oleh : Ricky Rinaldi

Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap ketahanan energi, Indonesia menunjukkan arah baru yang optimistis dan progresif. Pemerintah tidak lagi memandang energi sebagai urusan teknis sektoral, melainkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Melalui strategi kolaborasi lintas sektor, kekuatan pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil digerakkan bersama untuk mewujudkan satu tujuan besar: swasembada energi yang berdaulat dan berkelanjutan.

Selama Mei hingga Juni 2025, langkah konkret strategi ini mulai tampak nyata. Dalam forum energi nasional yang diselenggarakan Indonesia Petroleum Association, PLN menjalin lima kerja sama strategis dengan para penyedia gas domestik, termasuk Pertamina EP dan pengelola Blok Masela. Kerja sama ini bertujuan menjamin pasokan gas ke sejumlah pembangkit utama nasional seperti Muara Tawar, Bontang, dan Riau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor LNG. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa transisi energi harus dibangun melalui ekosistem yang tangguh dan mandiri, yang menurutnya hanya dapat dicapai lewat kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan dalam sambutannya bahwa swasembada energi merupakan bagian integral dari strategi besar menjaga kedaulatan bangsa. Ia menekankan bahwa tanpa energi yang cukup dan mandiri, Indonesia akan selalu berada dalam posisi yang rentan terhadap dinamika global, dan hal ini akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional di bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, maupun pertahanan.

Dukungan terhadap upaya ini juga datang dari sektor pertambangan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mempercepat pengembangan teknologi bersih serta Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) untuk pemanfaatan batubara yang lebih ramah lingkungan. Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa pemerintah bersikap realistis terhadap peran batubara yang masih dibutuhkan dalam waktu dekat. Namun, menurutnya, pemanfaatan batubara harus dilakukan dengan pendekatan yang semakin bersih dan efisien, sehingga tetap menjadi pilar energi nasional tanpa menambah beban lingkungan.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia menjalin kerja sama pemanfaatan gas dari Blok Masela untuk produksi blue ammonia, yang dinilai dapat memperkuat sinergi antara sektor energi dan ketahanan pangan. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyebut bahwa integrasi semacam ini menjadi bukti konkret bahwa energi dan pangan merupakan dua sektor strategis yang saling menguatkan, terutama dalam konteks kemandirian nasional.

Langkah kolaboratif juga terlihat dalam upaya pembangunan infrastruktur energi berbasis air. Melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemerintah menggabungkan proyek bendungan, irigasi, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dalam satu rencana terintegrasi. Pejabat Kementerian ESDM menyampaikan bahwa pendekatan ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi anggaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil yang belum terjangkau listrik.

Dari sisi masyarakat sipil dan akademisi, dukungan terhadap upaya pemerintah ini juga menguat. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) melihat bahwa kolaborasi lintas sektor yang tengah dibangun menunjukkan kesiapan Indonesia untuk memasuki era transisi energi secara lebih matang. Ketua Umum METI, Wiluyo Kusdwiharto, menyampaikan bahwa keterbukaan pemerintah dalam melibatkan banyak pihak telah memperkuat posisi energi terbarukan sebagai solusi yang nyata dan bukan sekadar wacana.

Keterlibatan akademisi juga semakin luas. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menggandeng Universitas Pertamina dan University of Auckland untuk mengembangkan program pelatihan panas bumi bagi generasi muda. Program ini tidak hanya bertujuan mencetak tenaga ahli bersertifikasi internasional, tetapi juga untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat unggulan panas bumi di kawasan Asia Pasifik. PGE menilai bahwa transfer teknologi dan pelatihan langsung di lapangan menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan.

Sebagai dasar arah pembangunan energi nasional, PLN telah merilis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dalam sepuluh tahun ke depan. Sebanyak 61 persen dari tambahan tersebut dirancang berasal dari energi terbarukan. Selain fokus pada penyediaan energi, pemerintah juga menargetkan terciptanya 1,7 juta lapangan kerja baru dari sektor energi bersih, menunjukkan bahwa strategi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Pemerintah menyadari bahwa tantangan masih ada. Persoalan regulasi, perizinan, pembiayaan, hingga keterbatasan SDM menjadi catatan penting. Namun, melalui reformasi perizinan, integrasi kebijakan antar-kementerian, serta penguatan pendidikan vokasi di bidang energi, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk menjawab tantangan tersebut secara menyeluruh.

Dengan sinergi yang kian solid dan visi yang makin jelas, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian energi. Kolaborasi lintas sektor yang kini dijalankan bukan hanya simbol atau slogan, tetapi menjadi gerakan nyata pembangunan. Ketika seluruh komponen bangsa bekerja bersama membangun energi negeri, maka impian tentang swasembada energi bukan lagi angan-angan, melainkan masa depan yang sedang diwujudkan hari demi hari.

*) Pengamat Isu Strategis

Oleh : Naura Azkia

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, terbatasnya cadangan energi fosil, serta meningkatnya kebutuhan energi nasional, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan. Langkah ini merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang menuju swasembada energi, yaitu kondisi di mana Indonesia dapat memenuhi seluruh kebutuhan energinya secara mandiri dan berkelanjutan tanpa bergantung pada impor energi dari luar negeri.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Beragam potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, bio energi, dan panas bumi tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Namun, sejauh ini pemanfaatan energi terbarukan masih belum optimal.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 3.600 gigawatt. Sayangnya, dari potensi tersebut, pemanfaatannya baru menyentuh angka di bawah 15 persen. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar yang harus segera dimaksimalkan demi mencapai kemandirian energi.

Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan strategis telah dirumuskan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Salah satu tonggak penting dalam hal ini adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong iklim investasi di sektor energi terbarukan.

Pemerintah juga telah menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menargetkan bauran energi baru dan terbarukan mencapai 23 persen pada tahun 2025, dan terus meningkat hingga 31 persen pada tahun 2050. Target ini memang ambisius, tetapi sangat diperlukan untuk mewujudkan masa depan energi yang berdaulat dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan backbone kemajuan nasional, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam praktiknya, upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan diwujudkan melalui berbagai program nyata. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di berbagai sektor, baik rumah tangga, industri, maupun fasilitas publik. PLTS menjadi pilihan karena biaya teknologinya yang semakin kompetitif dan kemudahan dalam pemasangan. Di sejumlah daerah, pemerintah juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro yang sesuai untuk wilayah dengan potensi aliran air melimpah, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan.

Presiden menambahkan, peresmian Lapangan Minyak Forel dan Terubuk ini menjadi yang pertama dalam sektor lifting minyak dan gas pada masa pemerintahan baru. Ia menilai peresmian ini sebagai langkah nyata menuju swasembada energi nasional.

Namun, pengembangan energi terbarukan bukanlah tugas yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat saja. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendata potensi lokal dan mendorong partisipasi masyarakat. Di sisi lain, sektor swasta menjadi mitra strategis yang tak terpisahkan. Investasi dari pelaku industri energi, baik dalam negeri maupun asing, telah mulai menggeliat seiring dengan berbagai insentif dan kemudahan yang ditawarkan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem energi terbarukan yang sehat dan berkelanjutan.

Penting untuk dipahami bahwa energi terbarukan bukan hanya soal teknologi atau pengurangan emisi karbon semata. Lebih dari itu, pengembangan energi terbarukan adalah tentang ketahanan nasional. Di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, seperti konflik internasional, lonjakan harga minyak global, atau gangguan rantai pasok energi, Indonesia membutuhkan sistem energi yang kokoh dan mandiri. Energi terbarukan memberikan jawaban atas tantangan tersebut. Sumber energinya ada di dalam negeri, dapat diperbarui secara alami, dan tidak tergantung pada pasokan dari luar. Dengan demikian, bangsa ini dapat lebih percaya diri dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan energi.

Energi terbarukan juga berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Masih banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan terluar, yang belum menikmati akses listrik secara merata. Melalui pengembangan pembangkit skala kecil yang terdesentralisasi seperti PLTS off-grid, mikrohidro, atau biogas rumah tangga, masyarakat di pelosok dapat menikmati akses energi yang bersih, murah, dan andal. Program seperti “Indonesia Terang” telah menjadi langkah nyata pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan dari pembangunan infrastruktur energi konvensional. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, desa-desa terpencil tidak lagi harus menunggu pembangunan jaringan listrik PLN yang memakan waktu dan biaya tinggi.

Pada akhirnya, transformasi menuju energi terbarukan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Di tengah tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim, Indonesia memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk menjadi pelopor di kawasan. Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah merupakan fondasi penting menuju masa depan energi yang berkelanjutan, berdaulat, dan adil bagi seluruh rakyat. Melalui komitmen yang terus diperkuat dan kolaborasi yang melibatkan semua pihak, cita-cita swasembada energi berbasis energi terbarukan bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sebuah keniscayaan yang sedang diwujudkan bersama.

*) Penulis merupakan Pemerhati Energi

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah tengah memacu pemanfaatan energi surya secara masif sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju swasembada energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

“Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam. Oleh karena itu, kita pastikan pengembangan EBT dilakukan sesuai potensi lokal dan kebutuhan di setiap wilayah. Dari Sumatra hingga Papua kita dorong agar semua wilayah tumbuh dengan energi bersih,” ujar Bahlil di Jakarta.

Pengembangan PLTS akan difokuskan di wilayah dengan intensitas radiasi matahari tinggi seperti Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), serta kawasan timur Indonesia yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Di wilayah Jamali sendiri, kapasitas pengembangan EBT mencapai 19,6 GW, dengan PLTS menjadi porsi terbesar sebesar 10,9 GW.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara meskipun kontribusinya secara nasional lebih kecil yakni sekitar 2,3 GW. Ia menegaskan bahwa perencanaan kali ini jauh lebih konkret dan akuntabel karena telah mencakup titik lokasi pembangunan hingga timeline implementasi.

“Sekarang lokasi dan jadwal pembangunan sudah jelas. Tidak seperti dulu yang masih umum. Kabupaten mana, tahun berapa mulai dibangun, semuanya terang,” ungkap Bahlil.

Selain PLTS, pengembangan pembangkit EBT juga mencakup PLTA sebesar 11,7 GW, energi angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta tenaga nuklir 0,5 GW. Seluruh pembangkit tersebut akan diperkuat dengan sistem penyimpanan energi (energy storage) sebesar 10,3 GW, yang terdiri dari PLTA pumped storage (6 GW) dan battery energy storage system atau BESS (4,3 GW).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap menjalankan seluruh target dan strategi yang telah dirumuskan dalam RUPTL, termasuk percepatan pembangunan PLTS sebagai ujung tombak transisi energi.

“PLN siap menjalankan seluruh rencana dalam RUPTL ini sebagai langkah nyata transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions demi memperkuat keandalan listrik nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi lokal untuk mewujudkan swasembada energi,” kata Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan menekankan bahwa keberhasilan implementasi RUPTL akan sangat menentukan kemampuan Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta membangun ekosistem ketenagalistrikan yang berkelanjutan.

Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah pun terus mendorong partisipasi sektor swasta, BUMN, serta masyarakat dalam percepatan transisi energi berbasis surya.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar kita benar-benar bisa mewujudkan kemandirian energi nasional,” pungkas Bahlil.

Jakarta – Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) yang luar biasa besar, khususnya panas bumi, yang kini menjadi tulang punggung dalam upaya mewujudkan swasembada energi sekaligus transisi menuju energi hijau. Pemerintah bersama BUMN energi dan berbagai pemangku kepentingan tengah mempercepat langkah konkret untuk memaksimalkan potensi ini sebagai bagian dari strategi besar mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi panas bumi mencapai 23 gigawatt (GW), namun sejauh ini baru dimanfaatkan sekitar 11 persen dari kapasitas tersebut. Ini menunjukkan bahwa masih terbuka ruang sangat besar bagi pengembangan lebih lanjut.

“Demikian pula, meskipun potensi energi surya melebihi 3.000 GW, penerapannya masih menjadi tantangan. Kita juga punya potensi tenaga air, terutama di wilayah Indonesia Timur, dan potensi bioenergi yang sangat besar,” ujar Dadan dalam sebuah forum energi terbarukan di Jakarta.

Potensi panas bumi yang besar ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan geothermal terbesar di dunia, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Upaya pemanfaatan panas bumi kini didorong secara lebih masif oleh berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menyampaikan bahwa PLN Indonesia Power memiliki peran penting dalam mengakselerasi transisi energi, khususnya melalui pengembangan energi panas bumi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan perusahaan adalah menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan global berpengalaman seperti INPEX Geothermal.

“Salah satu kerja sama kami dengan INPEX Geothermal meliputi studi dan pengembangan bersama energi panas bumi. Dengan adanya kolaborasi ini, PLN Indonesia Power bisa lebih agresif dalam mengembangkan energi panas bumi di Tanah Air,” kata Edwin.

Ia menambahkan, pihaknya tengah memantapkan misi untuk menjadi Geothermal Top Global Player, sejalan dengan besarnya potensi panas bumi nasional yang masih belum optimal dimanfaatkan.

Dari sisi masyarakat sipil, Program Officer Climate Imperative Foundation, Adhityani Putri, menekankan bahwa transisi energi di era sekarang sedang dipacu oleh revolusi teknologi yang mengubah pola konsumsi energi secara fundamental. Ia menjelaskan bahwa ke depan, berbagai sektor industri dan transportasi akan semakin terintegrasi dalam sistem kelistrikan yang bersih melalui deep electrification.

“Kalau Indonesia mau menjadi clean energy superpower, maka harus membangun tulang punggungnya, yaitu jaringan transmisi. Ini memang menjadi tantangan karena Indonesia negara kepulauan, tetapi kita sudah memiliki blueprint yang baik dari PLN maupun Kementerian ESDM,” ujar Putri.

Ia memperkirakan bahwa dalam 20 tahun ke depan, kawasan Asia dan negara-negara berkembang lainnya akan mengalami lonjakan permintaan listrik. Karena itu, kesiapan Indonesia dalam membangun infrastruktur energi hijau menjadi sangat krusial agar tidak tertinggal dalam kompetisi global menuju masa depan rendah karbon.

Langkah-langkah pemerintah, BUMN, dan mitra strategis menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya serius dalam komitmen iklim, tetapi juga memanfaatkan peluang besar dari transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengoptimalkan panas bumi dan EBT lainnya, swasembada energi bukan lagi sekadar mimpi, melainkan tujuan yang semakin nyata di depan mata.

Bandung: Film komedi ‘live-action’ bertajuk “Warung Kopi Dono, Kasino, Indro” atau (Warkop DKI) berpindah dimensi menjadi kartun layar lebar. Film itu diproduksi Falcon Pictures yang tayang di bioskop tanah air mulai 26 Juni mendatang.

Indro Warkop menyampaikan, film ini merupakan warisan kelompoknya yang senantiasa berkomitmen melestarikan seni melawak serta hiburan di Indonesia. Film ini juga memperkenalkan humor Warkop DKI melalui dunia kartun.

“Langkah ini bukan sekadar upaya untuk melestarikan warisan Warkop. Melainkan juga untuk memperkenalkan humor khas Dono, Kasino, Indro kepada generasi baru yang akrab dengan dunia kartun,” kata Indro, Minggu (15/6/2025).​

Baca juga : Dua Trailer Film “Warkop DKI Kartun” telah Dirilis​

Sebelumnya, serial “Warkop DKI Kartun the Series” telah lebih dulu hadir di Disney+ pada Mei 2021. Film “Warkop DKI Kartun” adalah cara efektif memperkenalkan Warkop kepada anak-anak, sekaligus menggiatkan industri animasi di Tanah Air.

“Sumber daya manusia di Indonesia memiliki kemampuan untuk itu. Ketika kita mempunyai kemampuan sesuatu, tapi enggak dipergunakan itu sayang banget,” kata Indro.

Ia memimpikan masa depan di mana animasi Indonesia, seperti film animasi “Jumbo”, dapat dinikmati dengan antusias oleh masyarakat. Harapannya bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa di kancah global.

KBRN, Palembang: Indonesia kaya akan jajanan tradisional yang menggoda lidah, salah satu yang paling terkenal adalah onde-onde. Dengan bentuknya yang bulat, onde-onde menjadi simbol kekayaan kuliner yang tak lekang oleh waktu.

Dikutip dari berbagai sumber, onde-onde memiliki sejarah panjang. Jajanan ini dipercaya berasal dari Tiongkok yang dikenal sebagai jian dui, kue wijen isi kacang merah yang digoreng.

Saat masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan akulturasi budaya, onde-onde kemudian mengalami penyesuaian sesuai dengan selera lokal. Di Indonesia, isian kacang merah diganti dengan kacang hijau dan resepnya berkembang menjadi berbagai versi daerah.

Bahan utama onde-onde cukup sederhana, tetapi butuh ketelatenan agar hasilnya empuk, tidak pecah saat digoreng. Rinda, salah satu penjual kue tradisional di Pasar Lemabang Palembang membagikan bahan dan cara untuk membuat onde-onde.

Bahan Kulit :

– 300 grm tepung ketan

– 70 grm gula pasir

– 1/4 sdt garam

– 200 ml air hangat

– 100 grm wijen

Bahan Isi :

– 250 grm kacang hijau kupas

– 100 grm gula pasir

– 2 sdm susu bubuk

– 1/2 sdt garam

– 100 ml air

– 1 sdm mentega

Cara membuat:

– Bahan isi : Siapkan kacang hijau kupas, cuci lalu direndam ± 2 jam

– Lalu panaskan dandang, kukus kacang ino sampai matang dan empuk ± 30 menit

– Setelah itu diuleg sampai halus

– Siapkan wajan masukkan air, gula, garam, susu bubuk dan mentega masak sampai mendidih lalu masukkan kacang ijo aduk aduk sampai rata ± 15 menit, dinginkan

– Lalu kacang ijo dibuat bulatan bulatan ± 15 grm, sisihkan

– Bahan Kulit : Didihkan air lalu campur dengan gula dan garam, aduk sampai rata, dan biarkan air sampai menjadi hangat setelah itu masukkan air kedalam tepung ketan sedikit demi sedikit, aduk aduk sampai adonan kalis.

– Biar lebih mudah adonan kulit dibikin bulatan bulatan terlebih dulu ± 30 grm

– Ambil adonan kulit lubangi tengahnya lalu diisi dengan kacang ijo lalu ditutup rapat bentuk bulatan lagi,

– Balurkan kedalam wijen, begitu seterusnya hingga adonan habis

– Panaskan minyak lalu goreng onde onde dengan api kecil, menggorengnya dibolak balik agar matangnya merata

– Setelah matang merata, angkat onde onde, tiriskan

– Sajikan

Ranai: Mi shirataki adalah alternatif karbohidrat yang rendah kalori. Mi shirataki sering direkomendasikan untuk orang yang sedang menjalani diet, terutama diet penurunan berat badan.

Bagi pecinta olahan mi, mi shirataki bisa menjadi pilihan sebagai makanan sehat. Melansir dari unggahan Instagram gizinusantara, berikut kandungan dan manfaat mi shirataki.

1. Rendah Kalori dan Karbohidrat

Mi shirataki hampir tidak mengandung kalori dan karbohidrat dan terbuat dari tepung konjak yang kaya akan serat glukomanan. Serat ini tidak dicerna oleh tubuh, sehingga tidak menambah kalori atau gula darah.

2. Kaya Akan Serat Glukomanan

Glukomanan adalah serat larut yang dapat menyerap air hingga 50 kali beratnya. Sehingga mi shirataki memiliki tekstur kenyal dan membuat perut terasa kenyang lebih lama.

3. Membantu Mengontrol Gula Darah

Serat glukomanan membantu memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga bisa mendukung kontrol gula darah. Sangat baik untuk orang dengan risiko diabetes atau yang sedang mencoba menjaga kadar gula darah tetap stabil.

4. Mendukung Kesehatan Pencernaan

Serat dalam mi shirataki juga berfungsi sebagai prebiotik, yang memberi makan bakteri baik di usus. Keseimbangan mikrobiota usus yang baik dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dan metabolisme.

5. Bebas Gluten dan Cocok untuk Berbagai Diet

Mi shirataki bebas gluten, sehingga aman untuk orang yang memiliki intoleransi gluten. Makanan ini juga cocok untuk berbagai jenis diet seperti keto, paleo, atau diet rendah kalori.

6. Alternatif Sehat untuk Karbohidrat Tinggi

Mengganti mi atau pasta biasa dengan mi shirataki dapat membantu mengurangi asupan kalori harian. Sehingga mendukung defisit kalori yang dibutuhkan untuk menurunkan berat badan.

Mi shirataki memiliki aroma khas karena kandungan air penyimpanannya. Untuk mengolahnya, cuci mie dengan air mengalir dan rebus sebentar sebelum dimasak untuk menghilangkan aroma tersebut.

Olah dalam berbagai resep seperti tumis, sup, atau salad agar tidak membosankan. Kombinasikan mie shirataki dengan sumber protein seperti ayam, tahu, atau telur, serta sayuran untuk menu yang seimbang.

Bandung: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit vitiligo bukanlah penyakit yang berbahaya. Meski demikian, ia mengingatkan pasien vitiligo rentan depresi.

“Prevalensi global vitiligo yaitu sekitar 0,5 persen sampai dua persen. Ini bukan penyakit berbahaya tapi memberi dampak emosional yang membahayakan,” kata Menkes Budi Gunadi dalam keterangan resminya kepada awak media, Sabtu (14/6/2025).

Menkes-pun menekankan pentingnya masyarakat harus mendukung pasien tersebut agar bisa tetap hidup aktif secara sosial. Kolaborasi multidisiplin mulai dari dokter kulit hingga dukungan keluarga, kata Menkes, bisa mengoptimalkan perawatan pasien vitiligo.

“Kuncinya bagi pasien adalah penerimaan diri. Ingat warna kulit kita tidak menentukan kecantikan kita. jadi beda itu cantik,” ujarnya.

Dikutip dari berbagai sumber, vitiligo merupakan penyakit kelainan kulit. Vitiligo adalah kondisi yang terjadi ketika kulit tidak dapat memproduksi melanin atau senyawa yang menentukan warna kulit.

Terjadinya vitiligo disebabkan oleh matinya sel melanosit yang bertugas memproduksi warna pada kulit. Penyebab matinya sel tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Seperti genetik atau keturunan, penyakit autoimun, dan faktor eksternal seperti terbakar sinar Matahari, atau bahan kimia. Bila gejala awal dapat terdeteksi dan segera mendapatkan penanganan yang tepat, penyakit ini dapat dicegah untuk berkembang.