Monthly Archives: Juni 2025

Oleh : Dwi Cahya Alfarizi )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam membangun swasembada energi nasional melalui strategi yang menyasar hingga sampai kepada seluruh pelosok desa dan pulau terpencil di Indonesia. Saat meresmikan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di 15 provinsi, Kepala Negara menegaskan bahwa kemandirian energi sama sekali tidak boleh berhenti di kota-kota besar atau kawasan industri saja.

Desa-desa, kecamatan, bahkan pulau-pulau kecil di seluruh pelosok Tanah Air tentu harus ikut merasakan adanya akses energi yang setara, andal, dan berkelanjutan seperti layaknya di perkotaan. Langkah ini tidak hanya sekadar mampu menghadirkan keadilan energi semata, tetapi juga dapat sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya transformasi sosial-ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal di seluruh Indonesia.

Melalui proyek EBT skala nasional yang mencakup pembangunan hingga sebanyak delapan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan puluhan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong terwujudnya akselerasi distribusi listrik ke titik-titik yang sebelumnya sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional.

Kepala Negara meyakini bahwa dengan adanya optimalisasi energi surya, maka desa-desa dapat terus berdiri mandiri secara energi. Pemanfaatan sumber daya lokal tentunya menjadi salah satu kunci utama dalam memangkas adanya ketergantungan terhadap logistik bahan bakar fosil, yang selama ini semakin menambah beban biaya dan kian memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah desa.

Melalui strategi desentralisasi energi berbasis terbarukan, maka proyek tersebut akan mampu mengantarkan Indonesia untuk bisa jauh lebih dekat kepada transisi menuju energi bersih dan terwujudnya pengurangan emisi karbon secara bertahap.

Peresmian proyek EBT dipusatkan secara simbolis di PLTP Blawan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pembangkit yang dikelola PT Medco Cahaya Geothermal ini telah bisa mengoperasikan tahap pertama dengan kapasitas hingga sebesar 34,9 megawatt, dan ditargetkan mampi mencapai hingga total kapasitas sebesar 110 megawatt. Energi dari PLTP tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan listrik hingga sebanyak 85 ribu rumah tangga di wilayah Jawa-Bali.

Presiden Prabowo juga mengumumkan peletakan batu pertama sebanyak lima PLTP baru, sebagai salah satu bagian dari peta jalan menuju pada swasembada energi nasional. Total investasi dari proyek-proyek ini mencapai hingga sebesar Rp 25 triliun, dan menciptakan 9.500 lapangan kerja. Tak hanya itu, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40% menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri energi lokal, memperkuat kemandirian teknologi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendukung penuh visi energi Presiden Prabowo dengan menyebut bahwa proyek-proyek EBT tersebut memiliki kapasitas total sebesar 379,7 megawatt. Selain menyediakan pasokan listrik, proyek itu menyumbang lebih dari Rp 426 miliar per tahun dalam bentuk penerimaan negara. Menteri ESDM juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja lokal sebagai bagian dari manfaat langsung bagi masyarakat desa dan wilayah terluar.

Pembangunan proyek energi bukan hanya berbicara tentang daya pasok, melainkan menyangkut kedaulatan dan kemajuan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Bahlil menekankan bahwa penambahan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari di Blok Cepu, Bojonegoro, juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh menuju swasembada energi.

Program tersebut, yang mulai dikerjakan sejak awal 2024, berhasil dipercepat 10 bulan lebih awal dari jadwal berkat sinergi antara SKK Migas, ExxonMobil, dan Pertamina. Pengeboran tujuh sumur selesai pada semester pertama 2025, dengan tambahan produksi yang kini meningkatkan output Lapangan Banyu Urip menjadi 180 ribu barel per hari, atau mencakup seperempat dari total produksi minyak nasional.

Inisiatif peningkatan produksi di Blok Cepu turut menunjukkan keberhasilan kolaborasi publik-swasta dalam menjawab kebutuhan energi nasional. Proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC), yang menggunakan rig buatan dalam negeri oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia, menjadi contoh nyata penguatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dalam negeri.

Total investasi di Blok Cepu mencapai 4 miliar dolar AS dan telah menyumbang 30 miliar dolar AS kepada penerimaan negara, serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro. Mayoritas tenaga kerja proyek tersebut, sebanyak 99 persen, berasal dari sumber daya lokal, menunjukkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sektor energi.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menilai percepatan proyek produksi minyak ini mencerminkan kemampuan hulu migas Indonesia yang terus berkembang. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai cerminan dari komitmen kolektif pemerintah dan pelaku industri dalam memperkuat ketahanan energi nasional untuk jangka panjang.

Dari PLTP di pegunungan Jawa Timur hingga pengeboran minyak di jantung Bojonegoro, kebijakan energi Presiden Prabowo Subianto menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap keputusan strategis. Energi dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, melainkan sebagai instrumen kedaulatan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan mengarahkan pembangunan energi hingga ke desa terpencil, Presiden membuktikan bahwa transformasi sektor energi harus menyentuh lapisan paling bawah masyarakat. Swasembada energi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi nyata menuju bangsa yang berdiri di atas kekuatannya sendiri, dari kota besar hingga titik terjauh nusantara.

)* Penulis adalah Kontributor Persada Institute

Oleh : Bimo Ariyan Beeran )*

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi di Indonesia serta melakukan peningkatan produksi minyak hingga sebesar 30 ribu barel per hari.

Langkah besar tersebut menjadi tonggak yang strategis dalam perjalanan bangsa menuju swasembada energi nasional. Dalam konteks terjadinya krisis energi global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat seperti sekarang ini, keberanian Kepala Negara dalam mengambil sebuah kebijakan yang berakar pada kemandirian negeri tentunya menjadi suatu keputusan yang visioner.

Proyek EBT yang diresmikan oleh Presiden Prabowo melibatkan pembangunan hingga sebanyak 55 pembangkit, termasuk lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai wilayah di Tanah Air.

Peresmian ini memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen pemerintah untuk bisa berdiri di atas sumber daya dalam negeri demi mencapai suatu tujuan, yakni melakukan efisiensi energi secara jangka panjang. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa swasembada energi bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak bagi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Presiden juga menekankan bahwa peran energi tidak dapat dilepaskan dari keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam era global yang penuh tantangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas, negara yang mampu menjamin pasokan energi sendiri akan memiliki posisi strategis lebih kuat dalam percaturan ekonomi dan politik internasional.

Langkah konkret tersebut diperkuat dengan peletakan batu pertama lima PLTP di sejumlah provinsi dan peresmian proyek-proyek PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tersebar dari Jawa Timur, Papua, Kalimantan hingga Nusa Tenggara Timur. Dalam totalitasnya, proyek-proyek EBT yang diresmikan hari itu mencapai kapasitas 379,7 Mega Watt dengan nilai investasi sekitar Rp 25 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang mendukung realisasi proyek ini, termasuk Kementerian ESDM, SKK Migas, dan mitra strategis seperti Medco Energi dan ExxonMobil. Dukungan sektor swasta dan kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam mempercepat transformasi energi nasional.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa dari total tersebut, 351,9 MW berasal dari proyek panas bumi dan sisanya dari pembangkit tenaga surya. Bahlil juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi ini tidak sekadar urusan investasi dan angka, tetapi menjadi penegasan posisi Indonesia dalam jalur transisi energi global.

Pengelolaan proyek dilakukan oleh perusahaan nasional seperti PT Medco Cahaya Geothermal, PT Star Energy Geothermal, dan PT Supreme Energy Muara Laboh, yang masing-masing membangun dan mengoperasikan pembangkit PLTP di berbagai daerah strategis.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yustisiana, menilai bahwa langkah Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam meletakkan energi sebagai fondasi kedaulatan negara. Menurutnya ketahanan energi sebagai unsur esensial dalam pembangunan nasional, terlebih dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045. Ketergantungan terhadap impor energi dipandang sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi dan politik bangsa.

Dewi juga menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan ideologis Menteri ESDM dalam menyusun kebijakan sektor energi yang berpijak pada konstitusi dan keadilan sosial. Pandangan tersebut menempatkan energi bukan sekadar komoditas pasar, melainkan hak dasar rakyat yang harus dijamin negara. Energi perlu dikelola sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan, bukan sekadar sumber keuntungan fiskal.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah strategis seperti pembangunan PLTMH di Gayo Lues, Aceh, menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada daerah dan memperkuat desentralisasi energi. Skema ini menjadi solusi konkret terhadap ketimpangan akses energi antarwilayah yang selama ini menghambat pemerataan pembangunan.

Pembangunan proyek EBT juga melibatkan peran aktif perusahaan nasional yang telah lama berpengalaman dalam sektor energi. Keterlibatan PT Medco Energi dan perusahaan mitra lainnya mencerminkan kesiapan industri dalam negeri dalam mendukung ambisi besar pemerintah menuju bauran energi bersih.

Keberhasilan pembangunan 55 pembangkit dalam waktu bersamaan menunjukkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kapasitas industri yang terus berkembang.

Dengan total kapasitas energi terbarukan yang terus meningkat, peluang Indonesia untuk keluar dari ketergantungan terhadap impor energi fosil semakin besar. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan, menurunkan emisi karbon, serta membuka lapangan kerja di sektor energi bersih.

Peresmian proyek EBT di 15 provinsi bukan hanya simbol seremonial pembangunan, tetapi menjadi penanda penting bahwa Indonesia sedang bergerak menuju tatanan energi baru yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkeadilan.

Keberanian mengambil arah ini menegaskan bahwa masa depan energi Indonesia tidak lagi berada di tangan asing, tetapi ditentukan oleh kebijakan nasional yang kuat, kolaboratif, dan berpijak pada kemandirian.
Langkah ini bukan akhir dari perjalanan panjang transisi energi, melainkan titik awal dari transformasi besar menuju Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan energinya secara berkelanjutan.

Dengan mengelola potensi panas bumi dan tenaga surya secara maksimal, Indonesia dapat menurunkan ketergantungan pada energi fosil serta memperluas akses energi bersih hingga ke pelosok daerah.

Jika dijalankan konsisten, proyek-proyek tersebut akan menjadi warisan monumental bagi generasi mendatang dan bukti bahwa negara ini mampu berdiri dengan kakinya sendiri di bidang energi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh: Darmawan Hutagalung*)

Pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam meluncurkan Sekolah Rakyat sebagai strategi mengatasi kemiskinan melalui pendidikan. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru Juli 2025.

Fokus utama program ini bukan hanya pemberian akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga tidak mampu, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang saling menguatkan antara pendidikan, pemberdayaan, dan perbaikan kesejahteraan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada kolaborasi antar-sektor. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal perlu terlibat aktif dalam menyumbangkan tenaga, ide, maupun sumber daya. Ia menekankan bahwa sekecil apapun kontribusi sektor swasta, jika dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi, akan memberikan dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan.

Agus juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan. Program ini berdiri di atas basis data terverifikasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anak-anak yang menjadi sasaran merupakan bagian keluarga rentan ekonomi.

Oleh karena itu, program ini tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua mereka dan memperbaiki kondisi tempat tinggal. Pendekatan multidimensi tersebut dirancang untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural dari generasi ke generasi.

Pemerintah menetapkan 100 titik awal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Seluruh siswa tahap pertama akan tinggal di asrama yang dilengkapi fasilitas pendukung. Target awal program mencakup 9.755 siswa, dan akan terus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan lebih dari 20 ribu siswa dapat belajar di Sekolah Rakyat hingga akhir tahun ini, didampingi ribuan tenaga pengajar dan pendukung profesional.

Konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, tetapi juga menciptakan ruang belajar yang terintegrasi antara pendidikan formal, penguatan karakter, keterampilan vokasional, hingga literasi digital. Pendekatan ini menyiapkan siswa tidak hanya untuk berhasil di dunia akademik, tetapi juga mampu bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan sosial di masa mendatang.

Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut positif ajakan pemerintah untuk bergotong royong menyukseskan Sekolah Rakyat. Ia menilai bahwa program ini merupakan wujud nyata dari intervensi negara terhadap ketimpangan sosial.

Mahir menekankan bahwa Forum CSR siap menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui diskusi publik, kampanye, serta penyediaan sarana partisipatif, Forum CSR ingin memastikan bahwa pelaku usaha memahami esensi dari program tersebut dan dapat menyumbangkan kontribusi yang konkret.

Mahir percaya bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukan hanya tentang citra atau kewajiban formal, melainkan instrumen penting dalam memperluas pemerataan akses. Mahir juga menilai bahwa keterlibatan sektor swasta dalam Sekolah Rakyat dapat mempercepat proses transformasi sosial di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.

Zuraida Hamdie dari Yayasan Amanah Bangun Negeri juga mengutarakan komitmen yang sama. Yayasan tersebut menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam pelaksanaan program, terutama di wilayah operasional mereka seperti Kalimantan Selatan.

Zuraida meyakini bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mampu memberikan efek domino pada keluarga dan lingkungan sekitar. Ia menegaskan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak serta pemberdayaan orang tua adalah kunci dari pengurangan angka kemiskinan secara jangka panjang.

Lebih jauh, Zuraida menyebut bahwa Sekolah Rakyat mampu menjadi katalisator pembentukan generasi mandiri yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi dibekali dengan pendidikan dan keterampilan untuk mengubah nasibnya sendiri.

Menurutnya, dukungan yayasan dan komunitas lokal menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan program, terutama ketika pemerintah mulai memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang lebih terpencil.

Upaya lintas sektor dalam menyukseskan Sekolah Rakyat mencerminkan paradigma pembangunan yang tidak lagi bersifat top-down semata. Program ini menuntut sinergi sejajar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput. Pemerintah tidak memposisikan diri sebagai satu-satunya aktor utama, melainkan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi yang luas.

Inisiatif besar ini juga menjawab tantangan serius yang selama ini dihadapi dunia pendidikan, terutama tingginya angka anak tidak sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 3,4 juta anak usia SMA, hampir 500 ribu anak usia SMP, dan sekitar 227 ribu anak usia SD tercatat tidak mengenyam pendidikan formal. Tantangan tersebut bukan semata karena biaya operasional sekolah, tetapi juga terkait biaya pendukung seperti transportasi, perlengkapan, dan logistik keluarga.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk negara yang hadir langsung menjawab persoalan mendasar rakyatnya. Namun, agar program ini tidak menjadi sekadar proyek jangka pendek, partisipasi semua pihak menjadi penentu utama. Perlu ada komitmen jangka panjang dari lintas sektor untuk terus mendukung dan memperkuat ekosistem Sekolah Rakyat.

Melalui sinergi yang utuh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar menjadi tonggak kebangkitan pendidikan berbasis keadilan sosial. Keberhasilannya bukan hanya akan mencetak lulusan, tetapi juga memperkuat fondasi peradaban yang lebih inklusif, berdaya, dan berdaulat. (*)

*)Konsultan Pemberdayaan Sosial – Sentra Kesejahteraan Nasional

SURABAYA — Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya mencatat lonjakan signifikan pasien dengan gangguan kecanduan judi daring sepanjang Januari hingga Mei 2025. Tercatat 85 pasien dirawat akibat kecanduan tersebut, meningkat dari 68 pasien pada tahun 2024.

Para pasien datang dari berbagai daerah di Jawa Timur dengan latar belakang usia dan sosial ekonomi yang beragam, mulai dari usia 14 hingga 70 tahun. Beberapa di antaranya menjalani rawat jalan, sementara lainnya dirawat inap karena kondisi yang cukup parah.

“Fenomena ini sebagai silent epidemic yang mulai menyerang lintas usia dan wilayah, bahkan hingga pelosok desa,” kata Direktur Utama RSJ Menur, Vitria Dewi.

“Bahkan pasien yang kategori berat bisa dikatakan masuk kategori depresi, dan arahnya bisa ke kriminal. Karena mereka sudah tidak berfikir jernih, mana yang baik dan buruk,” tambah Vitria.

Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun ketahanan psikologis anak dan anggota keluarga sebagai benteng pertama. Menurutnya, persoalan judi daring tidak hanya terkait teknologi, tapi erat kaitannya dengan ketahanan sosial dan mental.

“Harus ada kolaborasi lintas sektor, terutama peran penting orang tua dalam mengontrol,” jelasnya.

Penyebaran kasus kecanduan judi daring tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan. Pengobatan terhadap kecanduan ini tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut fungsi otak dan perubahan perilaku.

“Rehabilitasi butuh proses panjang dan berlapis,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mundakir, juga menyoroti kondisi ini. Menurutnya, kecanduan judi daring bisa memicu gangguan emosi parah, seperti pada kasus remaja 17 tahun yang mengamuk di IGD akibat kecanduan.

“Kasus anak berusia 17 tahun yang mengamuk di IGD menunjukkan betapa cepat dan parahnya judi online dapat merusak kesehatan mental,” ujar Mundakir.

Ia mengingatkan, akses mudah dan iming-iming keuntungan instan menjadi daya tarik utama yang menjebak masyarakat ke dalam lingkaran adiktif judi daring. *

Oleh: Farhan Permana )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses masyarakat terhadap hunian yang layak melalui program rumah subsidi. Lebih dari sekadar proyek pembangunan fisik, program ini mencerminkan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif.

Dengan menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, negara tidak hanya menjawab kebutuhan dasar warganya, tetapi juga membuktikan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang bermartabat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini harus dilihat sebagai wujud keadilan sosial, bukan hanya proyek infrastruktur. Pemerintah menempatkan rumah subsidi sebagai bagian penting dari strategi pemerataan kesejahteraan.

Peningkatan kuota menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025, dari sebelumnya hanya 200 ribu unit, menunjukkan lonjakan yang mencerminkan keseriusan negara dalam memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak. Pemerintah berupaya agar rumah subsidi tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi juga solusi nyata bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan menjangkau pasar perumahan formal.

Guna memastikan efektivitas program, Kementerian PKP melakukan pembenahan menyeluruh atas sejumlah tantangan klasik yang selama ini menghambat implementasi, seperti legalitas tanah, kualitas konstruksi, hingga ketepatan sasaran penerima. Maruarar menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi pelaksanaan yang tepat sasaran.

Saat ini, pembaruan data penerima manfaat berbasis Badan Pusat Statistik dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Hal ini memungkinkan bantuan benar-benar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kalangan profesi seperti jurnalis, yang juga dilibatkan dalam program sebagai bagian dari pengawasan sosial.

Kementerian PKP juga menjalin kerja sama lintas lembaga untuk memperluas cakupan manfaat. Salah satunya melalui alokasi 5.000 unit rumah subsidi bagi pegawai lembaga pemasyarakatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap para pegawai lapas yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan penghasilan terbatas dan tingginya harga properti di wilayah perkotaan, banyak dari mereka belum memiliki rumah sendiri. Dukungan dari program FLPP memberi mereka peluang untuk memiliki hunian yang layak tanpa beban finansial yang berat.

Agus juga menyampaikan bahwa proses pendataan dan pengawasan dilakukan secara ketat melalui sinergi dengan BPKP, Kejaksaan, dan BPS. Ini menjadi jaminan bahwa distribusi rumah dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan.

Bagi Agus, rumah subsidi tidak hanya sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen nyata keadilan sosial. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Menteri Maruarar yang dinilainya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi yang konkret dan berkelanjutan dalam isu perumahan nasional.

Sementara itu, dukungan dari sektor keuangan juga menjadi pilar penting keberhasilan program ini. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa pihaknya meningkatkan secara signifikan kuota pembiayaan rumah subsidi menjadi 25.000 unit pada tahun ini, dari sebelumnya hanya 7.000 unit pada tahun lalu.

Peningkatan sebesar 484 persen ini menjadi cerminan nyata partisipasi aktif sektor perbankan dalam memperkuat sistem pembiayaan nasional untuk masyarakat bawah. Darmawan menyebut bahwa dari total 104.000 karyawan Mandiri Group, sekitar 21.000 di antaranya masih belum memiliki rumah. Namun demikian, ia memastikan bahwa kuota FLPP tidak hanya diperuntukkan bagi internal perusahaan, melainkan terbuka untuk seluruh masyarakat yang memenuhi syarat.

Darmawan optimistis pelaksanaan program dapat berlangsung efektif berkat jaringan Bank Mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia, serta dukungan platform digital yang mampu mempercepat proses pembiayaan. Ia menilai sinergi antara pemerintah, BP Tapera, dan sektor perbankan merupakan refleksi dari pentingnya kolaborasi publik-swasta dalam membangun sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi Bank Mandiri, program ini bukan hanya soal ekspansi kredit, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan dampak nyata di tengah masyarakat.

Hingga akhir Mei 2025, pemerintah telah mencatat realisasi belanja FLPP sebesar Rp12,59 triliun. Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan lebih dari 101 ribu unit rumah di 379 kabupaten dan kota. Alokasi tahun ini ditargetkan untuk membiayai 220 ribu unit rumah dengan total anggaran Rp18,77 triliun.

Sekitar Rp11,5 triliun telah dicairkan ke BP Tapera sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang telah berlangsung sejak 2010. Total rumah yang telah terbangun melalui program ini mencapai lebih dari 1,5 juta unit, menunjukkan kesinambungan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

Program rumah subsidi pun menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui arahan langsung dari Presiden, pemerintah mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, termasuk FLPP. Tujuannya tidak hanya untuk memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga menciptakan efek berganda dalam perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

Keberhasilan program rumah subsidi saat ini merupakan buah dari kebijakan yang dirancang untuk menjamin bahwa keadilan sosial dapat dinikmati secara nyata oleh setiap warga negara, di mana pun mereka berada.

*) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Oleh: Maulida Alfi )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh rakyat, terutama bagi keluarga muda dan kelompok berpenghasilan rendah. Melalui program rumah subsidi yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), negara hadir untuk menjawab tantangan kepemilikan hunian yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai bahwa program ini bukan semata-mata urusan pembangunan fisik, melainkan perwujudan keadilan sosial yang nyata. Ia memandang bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal seperti sopir, asisten rumah tangga, petani, buruh migran, hingga wartawan, layak mendapatkan akses terhadap rumah pertama yang terjangkau. Penyerahan rumah secara simbolis kepada berbagai profesi di beberapa daerah menjadi bagian dari pendekatan yang menyeluruh dan adil.

Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar kuat pelaksanaan kebijakan ini. Presiden meminta agar setiap program benar-benar pro rakyat dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Dalam konteks tersebut, rumah subsidi diposisikan bukan hanya sebagai solusi tempat tinggal, tetapi sebagai instrumen negara dalam menjamin kesejahteraan awal sebuah keluarga.

Pelaksanaan program juga dibarengi dengan insentif kebijakan yang konkret, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat digratiskan oleh kepala daerah. Maruarar mendorong kepala daerah yang belum mengeluarkan kebijakan pendukung ini agar segera menyesuaikan diri untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, akses pembiayaan rumah bagi keluarga muda juga didukung oleh sektor keuangan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu lembaga keuangan yang aktif dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BRI untuk memperluas akses perumahan yang inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada tahun 2025, BRI menargetkan pembiayaan untuk 17.701 unit rumah dengan total plafon Rp2,92 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bentuk nyata dari kontribusi sektor swasta dalam mendukung program prioritas nasional. Sejak 2022 hingga 2024, BRI telah menyalurkan lebih dari 57 ribu unit rumah dengan nilai pembiayaan hampir Rp9,1 triliun, sebuah bukti peran aktif sektor keuangan dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.

Agustya menyampaikan bahwa BRI juga memperluas jangkauan ke berbagai sektor, baik formal maupun informal. Melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan perusahaan seperti PT Bluebird Tbk, BRI memberikan akses pembiayaan kepada ASN, pegawai kementerian, serta pengemudi taksi. Upaya ini diharapkan mampu menjangkau kelompok keluarga muda dari berbagai latar belakang pekerjaan yang selama ini menghadapi kesulitan dalam membeli rumah pertama mereka.

Di sisi regulasi, pemerintah melalui Kementerian PKP terus menyempurnakan kebijakan agar tepat sasaran. Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Perkotaan, Sri Haryati, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak sejarah dengan kuota KPR FLPP yang ditingkatkan menjadi 350 ribu unit rumah. Ini menunjukkan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah.

Sri Haryati menambahkan bahwa untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang menetapkan batas maksimal penghasilan bagi kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Individu yang belum menikah masuk kategori MBR apabila penghasilannya tidak lebih dari Rp12 juta per bulan, sementara yang sudah menikah maksimal Rp14 juta per bulan. Ketentuan ini dirancang agar program rumah subsidi menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Lebih jauh, pemerintah juga menyediakan subsidi uang muka sebagai bentuk kemudahan tambahan. Hal ini menjadi dorongan signifikan bagi pasangan muda yang masih membangun kestabilan finansial untuk memiliki rumah pertama. Selain itu, dengan adanya tenor kredit hingga 20 tahun dan suku bunga tetap maksimal 5 persen, program FLPP memberikan kemudahan yang jauh lebih terjangkau dibandingkan skema KPR komersial.

Program rumah subsidi tidak hanya memberikan dampak sosial dalam bentuk peningkatan kualitas hidup keluarga muda, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Konstruksi massal perumahan membuka lapangan kerja, memacu produksi bahan bangunan, dan merangsang pertumbuhan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan hunian baru. Keberadaan perumahan yang terencana juga mendukung tata ruang kota dan menekan urbanisasi liar.

Langkah strategis pemerintah ini tidak dapat dilepaskan dari sinergi berbagai pihak. Kementerian PKP, BRI, dan para pemangku kepentingan lainnya telah menjadikan program ini sebagai model kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang efektif. Program rumah subsidi kini menjelma menjadi simbol harapan bagi generasi muda, yang sebelumnya terkendala mengakses rumah karena keterbatasan ekonomi.

Dengan arah kebijakan yang tegas, skema pembiayaan yang berpihak, serta komitmen lintas sektor yang solid, pemerintah membuktikan bahwa kebijakan perumahan bukan sekadar pembangunan fisik. Rumah subsidi adalah fondasi keadilan sosial yang konkret—tempat di mana keluarga muda Indonesia dapat membangun kehidupan yang lebih bermartabat, aman, dan penuh harapan.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Pemerintah mencatat lonjakan signifikan dalam program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan peningkatan kuota dari 250 ribu unit menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah-wilayah baru yang menjadi lokasi pembangunan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pembangunan rumah subsidi memiliki dampak langsung terhadap lapangan kerja.

“Pembangunan satu rumah subsidi membutuhkan lima orang pekerja. Artinya, 350 ribu unit rumah yang dibangun tahun ini akan menyerap sekitar 1,65 juta tenaga kerja,” ujarnya.

Maruarar menambahkan, kehadiran para pekerja di lokasi proyek turut menggerakkan ekonomi mikro.

“Di sekitar kawasan pembangunan, muncul berbagai usaha kecil seperti warung makan, jasa logistik, dan penyedia kebutuhan harian. Ekosistem ini tumbuh karena ada aktivitas konstruksi yang berjalan,” kata dia.

Menurut Maruarar, pembangunan massal ini juga memberi dorongan pada sektor logistik dan pasokan bahan bangunan.

“Permintaan akan semen, keramik, baja ringan, dan layanan transportasi barang meningkat tajam. Dengan begitu, ekonomi ini bergerak, tidak hanya di sektor perumahan tapi juga industri pendukungnya,” jelasnya.

Untuk menopang peningkatan kuota tersebut, pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp43 triliun pada 2025 angka tertinggi sepanjang sejarah program.

Skema pembiayaan ini terdiri dari kombinasi 75% dana pemerintah dan 25% dana bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta penyertaan modal negara sebesar Rp7,02 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa hingga 31 Mei 2025, realisasi dana FLPP telah mencapai Rp12,59 triliun.

“Anggaran ini mendukung pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, meningkat dari 88.482 unit pada bulan sebelumnya,” katanya.

Thomas menjelaskan bahwa alokasi FLPP tahun ini sebenarnya ditargetkan untuk 220.000 unit rumah senilai Rp18,77 triliun. Namun, pemerintah sedang menyiapkan tambahan anggaran untuk mendukung target program tiga juta rumah.

“Sebanyak Rp11,5 triliun dari total alokasi telah dicairkan ke BP Tapera,” ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa akselerasi program FLPP merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden terus meminta jajaran menteri mempercepat program-program strategis, termasuk peningkatan target FLPP. Tujuannya jelas: menciptakan efek pengganda bagi perekonomian nasional,” tegasnya.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan penyaluran dana melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono mengatakan bahwa hingga 31 Mei 2025, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp12,59 triliun melalui skema FLPP.

“Realisasi pembiayaan FLPP hingga Mei 2025 telah mencapai Rp12,59 triliun, meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Dana ini telah membantu pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten dan kota,” ujarnya.

Thomas menambahkan, untuk tahun anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan Rp18,77 triliun guna membiayai 220.000 unit rumah.

“Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp11,5 triliun telah disalurkan ke BP Tapera. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan dana guna menunjang pencapaian target 3 juta rumah,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa program FLPP merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden secara terus-menerus menginstruksikan agar para menteri mempercepat implementasi berbagai program yang sudah diluncurkan. Percepatan ini sangat penting, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti penyediaan makanan bergizi gratis, program perumahan termasuk peningkatan target FLPP, koperasi desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasaran program rumah subsidi mencakup kelompok yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap dengan tingkat kerentanan ekonomi.

“Berdasarkan arahan pemerintah, MBR meliputi anggota TNI dan POLRI berpangkat rendah, ASN, pegawai BUMN, serta pekerja informal seperti pedagang kaki lima dan driver ojek daring,” kata Josua.

Josua menambahkan, ada beberapa kriteria teknis dalam menentukan MBR, seperti batas penghasilan, belum pernah memiliki rumah pribadi, serta syarat administratif lainnya. “Pemerintah juga membatasi luas rumah dan menetapkan batasan penghasilan maksimum agar program tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Josua, FLPP melibatkan kerja sama pemerintah dan perbankan. “Bank mitra menyediakan kredit bersuku bunga rendah dan tetap, uang muka ringan, serta angsuran yang disubsidi pemerintah. Hal ini membuat rumah subsidi jauh lebih terjangkau dibandingkan KPR komersial,” pungkasnya. –

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, meresmikan proyek pembangunan dan juga sekaligus pengoperasian pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi di seluruh Tanah Air pada Kamis (26/06/2025) lalu.

Hal ini sebagai bukti yang sangat nyata dari bagaimana keseriusan pemerintah dalam mendorong tercapainya swasembada energi secara nasional. Tidak tanggung-tanggung, total nilai investasi dari proyek tersebut diperkirakan mencapai hingga sebesar Rp 25 triliun.

Dalam sambutannya secara daring dari Bali, Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah ini merupakan sebuah momentum yang penting untuk bisa membawa Indonesia menuju kepada kemandirian energi.

“Peresmian pengoperasian EBT di 15 provinsi dan peningkatan lifting minyak 30 ribu barel di blok Cepu adalah momentum yang sangat penting sebagai bangsa,” katanya.

“Dengan program-program ini, proyek-proyek ini, untungnya masih banyak proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan dilaksanakan, Ini adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi,” tambahnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa proyek-proyek EBT tersebut memiliki kapasitas total hingga mencapai sebesar 379,7 megawatt (MW) yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh pelosok Indonesia.

“Acara hari ini kita meresmikan 15 provinsi lokasi proyek pembangkit listrik EBT dengan total kapasitas sebesar 379,7 MW dengan investasi kurang lebih Rp 25 triliun,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan bahwa proyek tersebut mencakup PLTP di Salak, Muara Laboh, hingga Blawan Ijen, serta sebanyak 47 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di 11 provinsi.

“Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan bahwa transisi energi harus kita lakukan terus menerus… desa-desa ini kita akan memakai PLTS,” jelasnya.

Menanggapi berjalannya berbagai proyek EBT serta adanya keseriusan pemerintah yang sangat nyata pada upaya swasembada energi secara nasional, Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yustisiana turut berkomentar.

Dia menilai bahwa langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai sebuah upaya ideologis untuk dapat menuju kepada kemandirian energi. Energi harus dilihat sebagai sebuah hak dasar bagi seluruh masyarakat, dan bukan hanya menjadi sekadar komoditas belaka.

“Menteri Bahlil konsisten menempatkan konstitusi dan keadilan rakyat sebagai pilar kebijakan energi,” tuturnya. (*)