Monthly Archives: Juni 2025

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Koperasi Merah Putih berjalan secara profesional dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Melalui pengawasan secara ketat serta penerapan regulasi struktural yang transparan, pemerintah berupaya untuk terus mendorong koperasi desa agar mampu menjadi tulang punggung bagi ekonomi rakyat yang berintegritas.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa struktur pengurus Koperasi Merah Putih harus bebas dari segala macam konflik kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan.

Ia menegaskan adanya larangan secara tegas bagi keluarga Kepala Desa untuk bisa masuk ke dalam anggota kepengurusan koperasi.

“Dalam aturan kita, itu kita sudah jelaskan Kepala Desa ex officio Ketua Pengawas. Dan dalam pengurus koperasi yang jumlahnya 5 orang tidak boleh ada hubungan semenda,” tegas Budi Arie.

Menkop UKM tersebut menambahkan bahwa misalnya terdapat pelanggaran mengenai keberlakuan aturan terkait larangan KKN tersebut, maka pemerintah akan langsung menindak dengan tegas.

“Jadi istri anak, nggak boleh jadi pengurus. Jadi nanti kalau ada dia, pasti akan kita batalkan,” ucap Menteri Budi Arie.

Senada, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono juga mendukung penuh terwujudnya penguatan akuntabilitas melalui mekanisme pemilihan pengurus koperasi yang dilakukan secara musyawarah desa.

Menurutnya, masyarakat desa sejatinya jelas bagaimana memahami kondisi sosial dan hubungan antarwarga secara mendalam, sehingga proses tersebut akan menghasilkan pengurus yang kredibel.

“Pasti ada kontrol di antara mereka sendiri. Pelaksanaan penentuan pengurus segala macam kan di dalam mekanisme musyawarah desa orang mereka sendiri yang mengerti itu,” ujar Ferry.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria menekankan mengenai bagaimana pentingnya partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam mengawasi jalannya program koperasi tersebut.

Ia menyebut bahwa seluruh elemen desa, termasuk Kepala Desa dan BPD, memiliki fungsi pengawasan.

“Kepala desa, kelurahan, BPD, dan lain-lain menjadi pengawas. Di samping itu seluruh masyarakat desa atau kelurahan ya (ikut) mengawasi, mereka menjadi anggota, mereka juga mengawasi jalannya koperasi,” ungkap Riza.

Ia mengajak pengurus koperasi meneladani kejujuran Rasulullah SAW, serta menekankan pentingnya pelatihan berjenjang agar koperasi dapat berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. (*)

Oleh : Abdul Hakim)

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menertibkan ruang digital dari konten-konten berbahaya, termasuk judi daring yang kian mengancam tatanan sosial dan masa depan generasi muda. Tindakan tegas terhadap platform-platform yang menampung konten perjudian menjadi bukti bahwa negara hadir dan tidak akan tinggal diam terhadap bahaya tersembunyi di dunia maya.

Judi daring, yang juga disebut judi online, telah menjelma menjadi fenomena digital yang meresahkan. Di balik kemudahan akses dan iming-iming keuntungan cepat, praktik ini merusak secara sistemik. Tak hanya menjerat individu dalam siklus kecanduan dan kebangkrutan, tapi juga merusak nilai moral, memicu kriminalitas, bahkan menghancurkan keharmonisan keluarga. Lebih dari itu, ancaman terbesar justru menimpa generasi muda, yang menjadi target paling rentan dari masifnya konten perjudian di internet.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah pemblokiran sementara akses ke platform Internet Archive (archive.org). Keputusan ini diambil bukan secara gegabah, melainkan melalui tahapan panjang. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Alexander Sabar, menjelaskan bahwa platform tersebut diketahui memuat konten bermuatan perjudian dan pornografi, serta konten yang berpotensi melanggar hukum hak cipta.

Menurut Alexander, pemerintah terlebih dahulu melakukan komunikasi resmi dan pemberitahuan berkala kepada pihak platform. Namun, ketika komunikasi itu tidak digubris dan pelanggaran tetap ditemukan, maka pemblokiran menjadi langkah terakhir yang tak terhindarkan. Ia menegaskan, tindakan seperti ini bukan bentuk sensor membabi buta, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk menjaga ruang digital yang sehat dan aman.

Internet Archive memang dikenal sebagai pustaka digital global. Nilainya diakui penting dalam pelestarian dokumen, buku, dan konten sejarah dunia. Namun, menurut Kemkomdigi, nilai historis itu tidak bisa dijadikan tameng untuk membiarkan konten-konten ilegal dan merusak tetap dapat diakses bebas oleh masyarakat Indonesia. Terlebih, ketika konten tersebut membahayakan kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada judi daring sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menempatkannya sebagai ancaman serius bagi ketahanan sosial dan masa depan bangsa. Judi daring kerap dikemas dalam bentuk gim atau aplikasi yang tampak “ramah anak”. Di sinilah letak bahaya tersembunyi: banyak orang tua maupun guru tidak menyadari bahwa yang dimainkan anak-anak di gawai mereka sebenarnya adalah bentuk perjudian terselubung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Utara bahkan menyuarakan keprihatinan yang sama. Kepala OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, mengungkapkan bahwa praktik perjudian yang dibungkus dalam bentuk gim daring semakin marak di kalangan pelajar. Ia mengutip data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar empat juta pemain judi daring, dan sekitar 11 persen di antaranya berusia antara 10 hingga 20 tahun.

Angka ini sangat mengkhawatirkan. Generasi muda yang seharusnya tumbuh dalam semangat belajar dan berinovasi, justru terjebak dalam aktivitas yang menjanjikan keuntungan instan namun berujung pada kerugian dan kerusakan psikologis. Judi daring tak hanya menggerus keuangan pribadi, tetapi juga menyuburkan tindakan penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga keterlibatan dalam jaringan kriminal siber.

Untuk mengatasi masalah ini, OJK menggandeng lebih dari 2.000 aparatur sipil negara dan guru di wilayah Sumatra Utara untuk melakukan edukasi digital dan keuangan kepada siswa. Harapannya, para guru dapat menjadi garda depan dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan di kalangan pelajar yang bisa mengarah pada praktik judi daring.

Selain itu, Kemkomdigi juga menemukan bahwa sejumlah konten di Internet Archive diduga melanggar hak cipta. Banyak buku, film, musik, dan perangkat lunak yang diunggah ke platform tersebut tanpa kejelasan lisensi. Hal ini sangat merugikan industri kreatif dalam negeri. Alexander menekankan pentingnya melindungi karya anak bangsa dari pembajakan digital, karena hal itu sama pentingnya dengan mencegah penyebaran konten berbahaya.

Bagi pemerintah, upaya membersihkan ruang digital tidak berhenti pada penindakan. Edukasi, literasi digital, dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Ini bukan hanya tugas regulator atau aparat penegak hukum, tapi juga tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat.

Orang tua perlu aktif memantau aktivitas daring anak-anak mereka. Guru harus semakin waspada terhadap perubahan perilaku siswa yang mencurigakan. Warga net pun dituntut untuk lebih kritis dan tidak mudah tergoda oleh iklan atau tawaran mencurigakan yang beredar di media sosial. Jangan sampai kita menjadi bagian dari ekosistem digital yang justru membahayakan masa depan bangsa.

Penanganan judi daring bukan hanya soal teknologi atau hukum, melainkan tentang menyelamatkan generasi. Jika dibiarkan terus berkembang, judi daring akan menjadi penyakit sosial baru yang sulit disembuhkan. Negara sudah bergerak, dan masyarakat harus ikut melangkah.

Mari bersama bersuara dan bertindak. Kita jaga ruang digital tetap bersih dan aman. Tolak judi daring dari sekarang, demi melindungi generasi penerus dan menjaga masa depan bangsa dari kehancuran yang mengintai secara diam-diam di balik layar gawai kita.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Oleh: Dani Surya )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen serius dalam membangun fondasi sumber daya manusia unggul melalui peluncuran program Sekolah Garuda. Langkah strategis ini diarahkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan daya saing bangsa, menyusul tantangan global yang menuntut kecakapan tinggi, karakter kuat, serta wawasan internasional yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Sekolah Garuda bukan sekadar inovasi pendidikan, tetapi manifestasi dari visi besar negara dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu bersaing di tingkat dunia.

Melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pemerintah merancang program ini sebagai institusi pendidikan unggulan yang mampu menjangkau potensi anak-anak Indonesia dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Penekanan pada tiga aspek seleksi yaitu, prestasi akademik, kondisi ekonomi, serta asal daerah mencerminkan pendekatan holistik yang tidak semata mementingkan kecerdasan, tetapi juga menjamin keterwakilan dari seluruh elemen bangsa. Langkah ini sekaligus memperkuat prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam sistem pendidikan nasional.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Crishtie, menekankan bahwa keberagaman peserta didik merupakan salah satu kunci utama dalam pembentukan karakter kepemimpinan nasional. Dengan menyatukan siswa dari berbagai pelosok Indonesia dalam satu ekosistem pendidikan berkualitas, program ini diharapkan mampu menumbuhkan empati lintas budaya, memperkuat integrasi nasional, dan membentuk pemimpin masa depan yang memahami kompleksitas sosial bangsa.

Rancangan pembangunan Sekolah Garuda dilakukan dalam dua jalur utama: pembangunan sekolah baru dan transformasi sekolah unggulan yang telah ada. Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan berdirinya 40 Sekolah Garuda yang terdiri dari 20 institusi baru serta 20 sekolah hasil transformasi. Untuk tahap awal pada 2025, empat sekolah baru akan mulai dibangun, sementara dua belas sekolah lainnya akan bertransformasi dengan dukungan penuh dari negara. Penetapan lokasi dilakukan secara cermat, mengutamakan daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh akses pendidikan menengah berkualitas, seperti di Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Papua Tengah.

Seluruh sekolah yang tergabung dalam program ini akan dilengkapi dengan fasilitas asrama dan kurikulum berstandar internasional. Tenaga pengajar pun direkrut melalui mekanisme ketat yang menggabungkan sistem perekrutan ASN dan pelibatan tenaga profesional dari luar negeri. Dengan rasio ideal antara jumlah guru dan siswa, serta dukungan infrastruktur modern, Sekolah Garuda dirancang untuk menjadi model institusi pendidikan yang mampu menyamai, bahkan melampaui, standar global.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam mendorong anak-anak Indonesia ke universitas-universitas top dunia terletak pada kurangnya akses terhadap informasi dan bimbingan yang memadai sejak jenjang pendidikan menengah.

Program Sekolah Garuda hadir untuk menjawab persoalan ini secara sistematis. Dengan penyusunan kurikulum yang relevan dan program pendampingan yang terstruktur, siswa dipersiapkan sejak dini untuk dapat menembus perguruan tinggi kelas dunia, baik dari segi kemampuan akademik maupun pemahaman sistem seleksi internasional.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga tengah mempersiapkan sistem beasiswa dan pendanaan yang dapat mendukung keberlanjutan pendidikan lulusan Sekolah Garuda. Upaya ini mencerminkan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab individu semata, melainkan sebagai investasi negara dalam membentuk generasi masa depan yang mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju kelas atas secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Pendiri Global Darussalam Akademi, Muhammad Romahurmuziy, memandang Sekolah Garuda sebagai inisiatif strategis yang sangat dibutuhkan dalam menjawab ketertinggalan Indonesia di panggung global. Ia menilai bahwa rendahnya representasi mahasiswa Indonesia di kampus-kampus terbaik dunia menjadi sinyal kuat perlunya perbaikan menyeluruh pada ekosistem pendidikan nasional, dimulai dari jenjang menengah.

Romahurmuziy menyoroti perbandingan tajam antara Indonesia dan negara tetangga seperti Vietnam dalam hal jumlah mahasiswa di Amerika Serikat sebagai indikator penting. Ketimpangan tersebut menjadi alasan mendesak bagi pemerintah untuk menghadirkan sistem pendidikan unggulan yang mampu mengangkat kapasitas intelektual anak bangsa hingga ke level tertinggi. Ia meyakini bahwa dengan mencetak sekitar satu persen siswa unggul dari total kelahiran tahunan Indonesia, transformasi sosial dalam skala besar dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.

Lebih lanjut, Romahurmuziy menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan Sekolah Garuda. Negara, menurutnya, tidak bisa berjalan sendiri. Peran aktif masyarakat, sektor swasta, serta lembaga pendidikan non-pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Visi ini sangat sejalan dengan konsep pendidikan nasional yang menyeimbangkan aspek intelektual, jasmani, dan karakter.

Kepercayaan penuh pemerintah terhadap program ini mencerminkan optimisme yang dilandaskan pada perencanaan matang dan visi jangka panjang. Sekolah Garuda diharapkan bukan hanya menjadi simbol kemajuan pendidikan, tetapi juga titik tolak lahirnya generasi emas Indonesia yang siap berkompetisi di dunia internasional tanpa kehilangan akar budaya dan nasionalisme. Melalui keberadaan institusi ini, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak lagi menjadi harapan kosong, melainkan tujuan yang sedang dilalui dengan langkah-langkah pasti dan terukur.

Sekolah Garuda menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan global. Sebaliknya, negara hadir dan bertindak, membangun masa depan melalui pendidikan unggul yang akan menempatkan Indonesia di posisi terhormat dalam tatanan dunia baru.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik