Monthly Archives: Juni 2025

Jakarta: Setiap 15 Juni, Indonesia ikut memperingati Hari Angin Sedunia. Momentum ini mendorong kesadaran publik terhadap energi bersih berbasis angin.

Sebagai negara tropis dengan garis pantai panjang, Indonesia memiliki potensi besar energi angin. Wilayah timur Indonesia dinilai paling menjanjikan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu.

Kementerian ESDM mencatat potensi energi angin Indonesia mencapai lebih dari 60 GW.
Namun, kapasitas terpasang masih jauh di bawah potensi, sekitar 150 MW pada 2024.

Proyek-proyek seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan menjadi tonggak awal energi bayu nasional. Terdiri dari 30 turbin, PLTB ini menyuplai listrik untuk 70.000 rumah tangga.

Selain Sidrap, PLTB Jeneponto juga ikut mendorong bauran energi bersih nasional.
Proyek ini hasil kerja sama pemerintah dan swasta dengan dukungan investor asing.

“Potensi angin di wilayah timur Indonesia sangat menjanjikan,” kata Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana. Ia menyebut NTT, NTB, dan Maluku sebagai wilayah prioritas untuk studi lanjutan energi bayu.

Pengembangan energi angin dinilai ramah lingkungan dan menciptakan lapangan kerja lokal. Sistemnya tidak menimbulkan emisi karbon, berbeda dengan pembangkit berbahan bakar fosil.

Pemerintah mendorong investasi lewat penyederhanaan perizinan dan skema pembelian listrik jangka panjang. Kemitraan publik-swasta menjadi kunci sukses proyek energi terbarukan di daerah terpencil.

Hari Angin Sedunia jadi pengingat bahwa transisi energi harus inklusif dan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen meningkatkan bauran energi baru hingga 23 persen pada 2025 mendatang.

Oleh : Made Prawira )*

Praktik perjudian berbasis digital kini menjadi ancaman serius yang meresahkan berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya menyasar individu melalui media sosial dan aplikasi, kini aktivitas ini bahkan menyusupi situs-situs resmi milik pemerintah daerah, mengancam kepercayaan publik terhadap layanan digital serta memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat.

Fenomena ini tidak bisa dianggap remeh. Judi Daring berkembang pesat bukan karena masyarakat tidak tahu risikonya, melainkan karena permainan ini sering dikemas sebagai “jalan pintas” untuk meraih keuntungan. Dalam situasi ekonomi sulit, banyak orang tergoda untuk mencobanya, berharap keberuntungan akan datang. Padahal, faktanya justru sebaliknya: judi daring hanya akan memperdalam keterpurukan ekonomi, menggerus produktivitas, dan merusak tatanan sosial.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mencatat setidaknya 60.458 konten Judi Daring menyusup ke situs-situs pemerintahan dari tahun 2022 hingga pertengahan 2025. Ini bukan jumlah kecil, dan mencerminkan betapa massif dan sistematisnya operasi jaringan judi daring saat ini.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kemkomdigi, seperti patroli siber rutin dan pengiriman pemberitahuan kepada pengelola situs daerah, merupakan bentuk konkret upaya pencegahan. Bila dalam waktu 2×24 jam tidak ada penanganan, Kemkomdigi akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Ditjen TPD) untuk mengupayakan pemutusan akses.

Langkah lainnya adalah pembukaan kanal aduan masyarakat melalui situs aduankonten.id, serta jalur khusus bagi instansi pemerintah agar dapat melaporkan konten negatif secara lebih cepat. Melibatkan publik dan lembaga negara dalam pengawasan menjadi strategi penting untuk memberantas konten berbahaya secara sistemik.

Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengungkap bahwa pola transaksi judi daring kini semakin canggih. Bukan hanya menggunakan rekening bank, tetapi juga deposit pulsa, dompet digital, QRIS, bahkan melalui e-commerce.

Ironisnya, banyak transaksi ini menggunakan akun atau rekening atas nama orang lain yang identitasnya diperjualbelikan. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk eksploitasi terhadap warga yang rentan secara ekonomi. Penjualan rekening pribadi demi uang cepat justru dapat menjerumuskan individu ke dalam masalah hukum, karena identitas mereka digunakan untuk tindak pidana.

PPATK sendiri telah memblokir 200 ribu rekening yang diduga terlibat dalam transaksi Judi Daring. Ini menunjukkan skala persoalan yang tidak kecil. Danang juga menambahkan, 70 persen pemain Judi Daring berasal dari kalangan ekonomi lemah, dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Ini membuktikan bahwa judi daring tidak memperkaya siapa pun, justru menyasar kelompok yang paling mudah terjebak dalam siklus utang dan kecanduan.

Judi daring membawa berbagai dampak buruk yang menghancurkan baik dari sisi individu maupun sosial. Dari sisi psikologis, permainan ini memicu kecanduan akut yang mirip dengan narkotika. Pemain merasa sulit berhenti meski terus mengalami kekalahan, dan lama-kelamaan mulai kehilangan kontrol atas keuangan, waktu, hingga relasi sosial.

Di tingkat ekonomi, banyak keluarga kehilangan sumber daya karena satu anggota rumah tangga terjebak dalam perjudian online. Mulai dari menjual barang-barang berharga, menggadaikan aset, hingga meminjam uang dari pinjaman ilegal (pinjol), semua itu sering terjadi akibat tekanan psikologis dari kekalahan beruntun dalam Judi Daring.

Tak hanya itu, dari sisi sosial, Judi Daring memicu degradasi moral dan nilai-nilai produktivitas. Anak-anak yang melihat orang tuanya berjudi bisa meniru kebiasaan buruk tersebut. Masyarakat pun mulai permisif terhadap perilaku tidak jujur, oportunistik, dan manipulatif demi mendapatkan keuntungan instan.

Data PPATK menunjukkan bahwa pelaku judi daring tidak hanya berada di kota besar, tetapi juga menjangkau pedesaan dengan penetrasi digital yang semakin luas. Ini mengancam produktivitas tenaga kerja, mengganggu fokus pendidikan anak muda, dan memperbesar kesenjangan ekonomi karena uang yang semestinya berputar dalam sektor riil justru mengalir ke jaringan kejahatan digital lintas negara.

Pemerintah melalui Kemkomdigi dan PPATK menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi ancaman ini. Namun, penegakan hukum dan pemutusan akses semata tidak cukup. Diperlukan edukasi publik yang masif agar masyarakat memiliki kesadaran dan ketahanan terhadap jebakan digital semacam ini.

Pendidikan literasi digital menjadi kunci utama. Masyarakat perlu tahu bahwa tidak semua yang hadir di ruang siber itu aman atau legal. Konten dan promosi yang menjanjikan “cuan instan” perlu dikritisi. Begitu juga dengan ajakan teman atau iklan di media sosial yang mengarahkan ke situs-situs tertentu harus diwaspadai.

Peran keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga agama sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem yang mendorong gaya hidup sehat dan produktif, bukan ketergantungan terhadap keberuntungan semu.

Upaya pencegahan juga harus menyentuh ranah finansial dan teknologi. Penyedia layanan pembayaran elektronik, e-commerce, hingga operator telekomunikasi perlu memperkuat sistem verifikasi dan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan yang terkait dengan judi daring.

Judi daring bukan sekadar kejahatan digital, melainkan ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Dalam situasi ekonomi yang menantang, jalan keluar bukanlah dengan berjudi, melainkan dengan memperkuat solidaritas, bekerja keras, dan menjaga integritas.

Mari kita waspadai jebakan digital bernama judi daring. Jangan sampai iming-iming keuntungan instan menjerumuskan kita ke dalam kerugian nyata. Pemerintah telah bergerak, kini saatnya masyarakat ikut ambil bagian. Bersama kita bisa memerangi Judi Daring, demi kehidupan yang lebih aman, sehat, dan bermartabat.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Jakarta — Judi daring kini kian marak dan bahkan menyusup ke situs-situs resmi milik Pemerintah Daerah (Pemda). Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memberantas praktik ilegal ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan pihaknya melakukan patroli siber secara rutin untuk menyisir konten perjudian yang masuk ke situs pemda.

“Dalam menangani situs-situs milik pemerintahan daerah, Kementerian Komdigi melakukan patroli siber yang memang diarahkan untuk menyisir konten-konten perjudian yang terdapat pada situs pemerintahan dengan keyword perjudian,” kata Alexander.

Jika ditemukan, Kemkomdigi akan mengirimkan peringatan kepada pengelola situs melalui Dinas Kominfo setempat. Bila tidak ditindak dalam waktu 2×24 jam, maka dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Ditjen TPD) untuk tindakan lanjutan, termasuk pemutusan akses.

“Apabila setelah info dari Ditjen TPD tidak juga direspons, maka sesuai dengan persetujuan dari Ditjen TPD situs-situs yang masih terdapat konten Judi Daring akan ditindaklanjuti untuk dilakukan pemutusan akses,” tegas Alexander.

Kemkomdigi juga membuka kanal aduan publik melalui situs aduankonten.id, serta menyediakan jalur khusus bagi instansi pemerintah melalui Sistem Aduan Instansi.

Sejak 2022 hingga 11 Juni 2025, ditemukan 60.458 konten judi daring pada situs pemerintah, dengan 59.447 telah ditangani dan 1.011 konten masih dalam proses.

Sementara itu, PPATK menemukan berbagai modus baru transaksi Judi Daring, termasuk lewat e-wallet, deposit pulsa, QRIS, hingga e-commerce.

“Jadi kami menemukan banyak sekali toko-toko dalam tanda kutip, toko-toko yang sebenarnya untuk deposit Judi Daring,” ujar Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono.

Danang juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjual akun rekening pribadi karena berpotensi disalahgunakan. Ia menyebut PPATK telah memblokir 200 ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas Judi Daring.

Dengan mayoritas pemain Judi Daring berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, Danang menegaskan pentingnya literasi publik.

“Kami mengajak masyarakat untuk sadar akan bahaya Judi Daring,” pungkasnya.

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah konkret untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan sinyal perlambatan domestik. Meskipun Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2025 dari 4,9% menjadi 4,7%, pemerintah optimistis mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% melalui serangkaian program stimulus yang tepat sasaran.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi sudah mulai terasa sejak awal tahun 2025. Kuartal pertama biasanya dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi karena momentum Lebaran

“Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2025 memang cukup mengkhawatirkan, yang hanya di kisaran 4,87%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal I tahun 2024 sebesar 5,11%, jelas terjadi penurunan,” ujarnya.

Ajib juga menyoroti indikator lain yang menunjukkan pelemahan, yaitu PMI Manufaktur. Pada bulan April dan Mei, PMI tercatat masing-masing di angka 46,7 dan 47,4, yang menunjukkan kondisi kontraksi industri.

“Konstraksi PMI Manufaktur ini secara umum memberikan gambaran dan menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat,” katanya.

Menurutnya, ada empat faktor utama yang menyebabkan pelemahan ekonomi. Pertama, penurunan kemampuan konsumsi masyarakat akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka kemiskinan.

“PHK sejak awal tahun sudah menyentuh lebih dari 70.000 pada kuartal pertama, dan dengan standar World Bank, tahun 2024 kemiskinan mencapai 60,3%,” jelasnya.
Faktor kedua adalah rendahnya penerimaan pajak dan program efisiensi belanja pemerintah. Penghematan belanja negara berdampak negatif terhadap perekonomian.

“Penerimaan pajak kuartal I hanya 14,7% dari target, padahal idealnya adalah 20%,” lanjut Ajib.

Sementara faktor ketiga yakni yang berasal dari luar negeri. Contohnya adalah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

“Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Trump membuat permintaan barang, terutama dari Amerika, mengalami penurunan sejak April,” paparnya.

Sedangkan faktor keempat, menurut Ajib, adalah struktur investasi yang terlalu terkonsentrasi pada sektor padat modal.

“Dibandingkan tahun 2014, di mana tiap Rp 1 triliun investasi bisa menyerap 4.000 tenaga kerja, pada tahun 2024 hanya sekitar 1.000 tenaga kerja. Artinya, multiplier effect terhadap lapangan kerja kurang maksimal,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret pada semester kedua 2025. Program stimulus ekonomi yang fokus dengan pola Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan efektif meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendongkrak daya beli

“Pemerintah harus mendorong BLT dan meningkatkan belanja negara yang lebih tepat sasaran,” tegas Ajib.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip spending better dalam pengelolaan belanja negara.

“Pemerintah harus fokus dengan pro job creation, ketahanan pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,” ujarnya.

Meski tantangan masih ada, Ajib tetap optimistis dan yakin bahwa pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi 2025 di angka minimal 5%.

“Hal ini akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2%–5,8%,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 tetap di kisaran 5%.

“Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri yang dipimpin Menko Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wamen dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Rakortas telah menyepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” tutur Susiwijono.

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan enam paket stimulus ekonomi sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Paket stimulus ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta menggerakkan sektor riil.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, menilai kebijakan ini memiliki potensi besar menjaga kestabilan rupiah di tengah tekanan dolar AS. “Lima paket stimulus pemerintah Indonesia untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat bisa menjaga rupiah tetap stabil” ujarnya

Sejumlah program konkret telah digulirkan. Pemerintah memberikan diskon transportasi yang menjangkau berbagai moda, seperti potongan harga tiket kereta api, subsidi PPN untuk tiket pesawat, dan diskon tarif angkutan laut. Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk mendongkrak sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah dan menopang UMKM. Dukungan lain juga diberikan melalui diskon tarif tol sebesar 20 persen, yang diharapkan dapat mendorong aktivitas masyarakat dan distribusi barang secara lebih efisien.

Tak hanya menyasar konsumsi, stimulus ini juga memperkuat perlindungan sosial. Program bantuan pangan berupa distribusi beras 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat dilanjutkan, seiring dengan penyaluran kembali Kartu Sembako. Pemerintah juga menaikkan nilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan ke depan, menjangkau lebih dari 17 juta pekerja dan ratusan ribu guru honorer. Langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja sektor informal dan padat karya, serta menekan potensi pemutusan hubungan kerja.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengapresiasi langkah-langkah cepat pemerintah dalam merespons berbagai tekanan ekonomi. Ia menyebut, meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 berada pada level 4,87 persen, intervensi yang tepat melalui stimulus ini dapat memulihkan daya beli dan menciptakan efek berganda pada perekonomian.

“Pemerintah telah menempatkan fokus pada penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan energi. Ini langkah konkret yang selaras dengan agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

Dengan sinergi kebijakan fiskal yang terukur dan berpihak pada rakyat, pemerintah optimistis dapat menjaga target pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran lima persen. Langkah ini bukan hanya menjadi penopang dalam menghadapi ketidakpastian global, tetapi juga pondasi kuat menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif di tahun-tahun mendatang.

Oleh : Dicky Prasetyo )*

Perekonomian nasional Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius, baik dari sisi domestik maupun global. Sinyal pelemahan ekonomi kian nyata dengan berbagai indikator yang menunjukkan kontraksi, mulai dari menurunnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama 2025 hingga tekanan global akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Namun, di tengah tantangan tersebut, optimisme tetap terjaga. Pemerintah melalui berbagai instrumen stimulus dan belanja negara terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, dan memastikan roda ekonomi terus berputar.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari 4,9% menjadi 4,7%. Ini menjadi sinyal penting yang harus dijawab dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif. Pemerintah Indonesia menanggapi tantangan tersebut dengan meluncurkan berbagai program stimulus, termasuk pemberian bantuan langsung tunai, diskon transportasi, hingga optimalisasi belanja negara untuk sektor-sektor strategis. Semua ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi agar tetap di kisaran lima persen, seperti yang ditargetkan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Analis Kebijakan Ekonominya, Ajib Hamdani, mengidentifikasi adanya pelemahan ekonomi yang cukup signifikan pada kuartal pertama 2025. Pertumbuhan ekonomi hanya tercatat 4,87%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menjadi bukti nyata bahwa konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Penyebabnya antara lain adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melonjak, peningkatan angka kemiskinan, rendahnya penerimaan pajak, efisiensi belanja pemerintah, serta konsentrasi investasi pada sektor padat modal yang minim serapan tenaga kerja.

Namun, tantangan ini tidak dihadapi dengan pesimisme. Pemerintah menjawab melalui berbagai intervensi strategis. Salah satu bentuk konkret adalah program stimulus ekonomi yang diluncurkan pada Juni hingga Juli 2025, berupa diskon transportasi untuk masyarakat selama masa libur sekolah. Program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat melalui tiga moda transportasi utama, yakni kereta api, pesawat domestik, dan kapal laut, dengan total anggaran mencapai Rp 0,94 triliun. Diskon tiket kereta api sebesar 30% untuk 2,8 juta penumpang, insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk 6 juta penumpang pesawat domestik, serta potongan harga 50% untuk angkutan laut, menjadi stimulus langsung yang mendongkrak mobilitas dan konsumsi.

Menurut Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Presiden, Fithra Faisal Hastiadi, kebijakan diskon transportasi ini tidak sekadar meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi pemantik strategis bagi konsumsi rumah tangga dan penguatan sektor ekonomi kreatif serta pariwisata. Dengan meningkatnya mobilitas selama liburan sekolah, potensi ekonomi daerah ikut terangkat, menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap sektor informal dan lapangan kerja. Belanja masyarakat di sektor leisure seperti restoran, perhotelan, dan objek wisata lokal diharapkan mengalami peningkatan, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Senada dengan hal tersebut, ekonom dari PermataBank, Josua Pardede, menilai bahwa stimulus berbasis konsumsi ini memiliki efek jangka pendek yang vital. Pemerintah secara cerdas membaca momentum liburan sekolah sebagai peluang strategis untuk mendorong perputaran uang di daerah. Meskipun tekanan eksternal mengintai, konsumsi rumah tangga domestik tetap menunjukkan ketahanan yang bisa dioptimalkan sebagai pengungkit pertumbuhan. Bahkan di tengah realokasi belanja pemerintah pusat, sektor perhotelan dan restoran tetap bisa dipertahankan aktivitasnya melalui sinergi belanja masyarakat yang difasilitasi program stimulus ini.

Tidak hanya dalam bentuk insentif langsung, kualitas belanja pemerintah juga menjadi perhatian utama. Ajib Hamdani dari Apindo mengingatkan pentingnya prinsip spending better dalam kebijakan fiskal pemerintah. Belanja negara harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur produktif. Belanja yang tidak tepat sasaran hanya akan menjadi beban fiskal tanpa memberi dampak nyata terhadap perekonomian. Oleh karena itu, perencanaan dan eksekusi anggaran harus terus disempurnakan agar efisiensi fiskal berjalan beriringan dengan efektivitas pembangunan ekonomi.

Ajib menegaskan bahwa belanja pemerintah yang produktif harus mendukung arah kebijakan besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya terkait peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta stimulus kepada sektor padat karya dan UMKM harus dikedepankan agar efek pengganda fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bisa tercapai secara optimal. Selain menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah juga diharapkan mampu menjaga investasi publik tetap berjalan untuk menopang pertumbuhan jangka menengah.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, ada keyakinan bahwa perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh pada level lima persen di tahun 2025. Ini menjadi pondasi penting untuk melangkah ke tahun 2026, di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan lebih tinggi di kisaran 5,2%–5,8%. Untuk mencapai itu, kesinambungan antara stimulus fiskal, penguatan konsumsi domestik, serta efisiensi belanja negara menjadi kunci.

Pada akhirnya, di tengah dinamika global dan tantangan struktural dalam negeri, stimulus dan belanja pemerintah telah terbukti menjadi motor utama dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah-langkah kebijakan yang proaktif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh : Dina Maulida )*

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi cerminan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia sekaligus menjadi indikator utama kepercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah. Dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin dinamis (seperti gejolak pasar keuangan global, ketegangan geopolitik, dan kebijakan proteksionisme ekonomi sejumlah negara) pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif melalui peluncuran enam paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut Bank Indonesia (BI), kondisi cadangan devisa (cadev) Indonesia per akhir Mei 2025 tetap tinggi di angka US$152,5 miliar atau setara Rp2.485,7 triliun. Ini merupakan sinyal kuat bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kokoh meski tekanan global meningkat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kestabilan posisi cadev didukung oleh penerimaan pajak dan jasa serta devisa dari sektor migas, yang mampu mengimbangi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Selain itu, sinergi antara BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menjadi langkah strategis di tengah fluktuasi global yang tinggi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah ini bukan hanya simbol ketahanan ekonomi, melainkan merupakan strategi untuk menciptakan kepercayaan di mata pelaku pasar. Kurs rupiah yang tetap stabil di kisaran Rp16.300 per dolar AS menunjukkan efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah bersama Bank Indonesia.

Dari sisi fiskal, pemerintah meluncurkan enam program stimulus yang menyasar sektor-sektor strategis dalam mendongkrak konsumsi masyarakat dan mendukung mobilitas ekonomi domestik. Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, menilai bahwa stimulus ini terbukti memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Lima dari enam paket stimulus yang digulirkan pemerintah memiliki fokus langsung pada peningkatan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi, terutama selama momentum libur sekolah pada Juni–Juli 2025.

Stimulus pertama berupa diskon moda transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat, yang secara tidak langsung akan memperkuat sektor pariwisata dan perdagangan antarwilayah. Stimulus kedua, yaitu potongan tarif tol sebesar 20 persen oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), turut mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa. Ketiga, perluasan bantuan sosial berupa distribusi beras 10 kg kepada masyarakat berpendapatan rendah menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan.

Keempat, pemerintah menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer yang berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Ini bukan hanya wujud kepedulian sosial, tetapi juga bentuk investasi jangka pendek dalam menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kelima, diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja sektor padat karya memberikan nafas tambahan bagi pelaku usaha agar tetap mampu menjaga operasional dan menyerap tenaga kerja.

Meskipun rencana diskon tarif listrik akhirnya dibatalkan dengan alasan efisiensi fiskal, pemerintah melakukan langkah korektif dengan menambah alokasi BSU dari awalnya Rp150 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Penyesuaian ini membuktikan bahwa pemerintah tetap adaptif dalam menyusun kebijakan, dengan mengedepankan efektivitas dampak terhadap ekonomi riil. Semua program tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang dialokasikan melalui efisiensi belanja non-prioritas, optimalisasi anggaran kementerian/lembaga, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

Ariston Tjendra menegaskan bahwa stimulus ini menjadi refleksi ketangguhan ekonomi Indonesia dalam merespons dinamika global, termasuk kenaikan tarif ekspor-impor yang diberlakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ketika banyak negara berkembang mengalami tekanan berat terhadap nilai tukar mata uang mereka, Indonesia justru mampu mempertahankan stabilitas rupiah dengan bauran kebijakan yang tepat sasaran.

Sementara Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, juga menyambut positif stimulus ekonomi yang diumumkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, program senilai Rp24,44 triliun ini tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada investor. Dalam kondisi perlambatan ekonomi global saat ini, langkah pemerintah untuk mendorong konsumsi domestik dan mempercepat belanja negara menjadi sangat krusial.

Ibrahim menambahkan bahwa percepatan realisasi anggaran yang sebelumnya sempat tertunda karena proses realokasi, perlu segera dilaksanakan agar dampaknya terasa nyata di lapangan. Ketika pemerintah hadir secara aktif melalui belanja dan subsidi, maka ekspektasi pasar terhadap arah ekonomi nasional akan menguat, yang pada akhirnya dapat menarik kembali aliran modal asing ke pasar modal Indonesia. Hal ini penting mengingat salah satu penyebab tekanan terhadap rupiah dalam beberapa waktu terakhir adalah arus keluar dana asing akibat ketidakpastian global.

Peluncuran stimulus ekonomi ini juga menjadi bagian dari strategi transisi menuju ketahanan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah tidak sekadar menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan melalui penguatan konsumsi, perlindungan sosial, serta insentif terhadap sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja besar.

Masyarakat patut berbangga karena di tengah guncangan global yang tidak menentu, pemerintah Indonesia hadir dengan solusi konkret dan adaptif. Stimulus ekonomi yang dirancang secara matang dan dibiayai secara hati-hati menunjukkan bahwa negara ini memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan dan membaliknya menjadi peluang.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan pentingnya peran desa sebagai lumbung penyedia bahan baku pangan untuk mendukung keberlanjutan program MBG.

Dalam kegiatan sharing knowledge bertajuk “Desa Berketahanan Pangan dan Iklim” yang digelar di Jakarta, Yandri menekankan bahwa desa memiliki potensi besar dalam hal ketahanan pangan.

“Saya berharap melalui gerakan menanam, kita bisa menyambut program Makan Bergizi Gratis dengan kesiapan penuh. Butuh banyak bahan baku setiap hari, dan desa bisa jadi penyedia utama,” ungkapnya.

Yandri juga menyampaikan bahwa hingga kini telah berdiri 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Jumlah ini akan terus bertambah seiring ekspansi program MBG. Ia berharap desa-desa segera memulai program ketahanan pangan berbasis komoditas lokal agar dapat memenuhi kebutuhan dapur-dapur MBG.

“Ke depan akan ada 30 ribu dapur MBG. Itu butuh pasokan tomat, cabai, telur, ikan, daging ayam dalam jumlah besar. Kalau bukan dari desa, dari mana lagi?” katanya.

Senada dengan Yandri, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho, menyampaikan bahwa sinergi antara program pemerintah dan gerakan masyarakat desa sangat penting.

“Desa adalah kekuatan utama dalam membangun ketahanan pangan nasional. Jika dikelola dengan baik, desa bisa menjadi penopang utama pasokan pangan untuk program MBG sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Anang.

Kementerian Desa juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan pangan desa.

Pendampingan teknologi pertanian, pelatihan kewirausahaan, serta akses pasar yang berkelanjutan akan menjadi kunci agar produksi pangan desa mampu memenuhi standar dan kuantitas yang dibutuhkan program MBG.

Tak hanya untuk pemenuhan gizi, peran desa dalam program MBG juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Dengan terserapnya hasil pertanian dan peternakan desa ke dalam rantai pasok nasional, akan tercipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, serta tumbuhnya unit-unit usaha baru berbasis pangan.*

Lombok – Anggota Komisi DPR RI, Muazzim Akbar, menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengatakan, sosialisasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR RI sangat penting untuk memastikan informasi mengenai sasaran, mekanisme, dan manfaat program tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
“Program ini menyasar pelajar dari PAUD hingga SMA, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Melalui sosialisasi langsung, masyarakat dapat memahami bahwa MBG bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh,” ujarnya.
Muazzim menambahkan bahwa implementasi program MBG juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan membuka peluang kemitraan bagi warga, baik dari sisi pengadaan bahan pangan maupun tenaga kerja di dapur gizi yang disiapkan. Dengan begitu, dampak MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan Muazzim, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, serta masa depan generasi muda. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan dukungan pemerintah daerah.
“Program MBG bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi upaya jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat agar target optimal pemenuhan gizi anak di seluruh Indonesia bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan di berbagai daerah, sosialisasi program MBG turut menyentuh aspek partisipatif masyarakat lokal seperti yang dilakukan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi penentu keberhasilan program, baik dari sisi penyediaan bahan pangan maupun dalam pengelolaan dapur gizi.
“Program ini tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga membuka peluang kerja dan pengembangan potensi lokal, seperti hasil pertanian masyarakat. Ini yang menjadi kekuatan dari program MBG,” ujar Ade.

Menurut Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Adib Al Fikry, MBG diarahkan untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi, serta meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

“Dengan asupan gizi yang baik, konsentrasi dan partisipasi siswa akan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan. MBG menjadi investasi kesehatan dan pendidikan jangka panjang bagi bangsa,” jelasnya.

Adib juga menegaskan bahwa program ini dirancang secara menyeluruh dengan sistem pengawasan yang ketat, termasuk oleh BPOM, serta melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok untuk memperkuat dampak ekonomi lokal.

[w.R]

Oleh: Noura Kesuma Putri )*

Salah satu tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia hingga hari ini adalah tingginya angka stunting dan permasalahan gizi kronis yang berdampak langsung terhadap kualitas generasi masa depan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan selama bertahun-tahun, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di beberapa daerah masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam konteks ini, langkah pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan strategis yang layak mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh.

Program MBG sejatinya bukan sekadar agenda pemberian makanan secara cuma-cuma. Ini adalah langkah revolusioner yang menempatkan intervensi gizi sebagai pondasi dalam membangun sumber daya manusia unggul. Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, secara tegas menyebutkan bahwa MBG adalah investasi besar bangsa. Menurutnya, nutrisi yang diberikan secara teratur kepada anak-anak usia dini merupakan kunci utama pencegahan stunting, yang bila diabaikan akan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan intelektual anak. Heru menambahkan, Program ini sangat strategis dalam menekan angka stunting yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah, sekaligus memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa gizi yang buruk pada masa kanak-kanak berkorelasi kuat dengan rendahnya pencapaian akademik, produktivitas yang rendah saat dewasa, hingga peningkatan risiko penyakit tidak menular. Maka dari itu, MBG adalah bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Lebih dari sekadar intervensi gizi, program ini juga menyentuh sisi edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Divisi Komunitas Karya Pelajar Mengabdi Bangsa Indonesia (KOMIB Indonesia), Grace Aurellia Salim, menyatakan bahwa melalui Program Nourish to Flourish atau sebuah gerakan yang sejalan dengan semangat MBG, telah dilakukan donasi makanan sekaligus edukasi tentang pentingnya gizi baik bagi anak-anak. Menurutnya, dengan mengedukasi masyarakat tentang kebiasaan makan yang sehat, kita dapat membantu mengurangi risiko stunting dan membuka jalan bagi masa depan Indonesia yang lebih sehat.

Pentingnya edukasi ini tidak bisa disepelekan. Masih banyak keluarga di pelosok negeri yang belum memahami bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh kenyang, tetapi oleh kandungan gizinya. Dengan melibatkan komunitas, sekolah, dan tenaga kesehatan, MBG dapat menjadi katalis perubahan gaya hidup dan pola makan masyarakat dari akar rumput.

Salah satu nilai tambah dari program ini adalah adanya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menggandeng penyedia makanan lokal untuk memastikan ketersediaan menu sehat di sekolah dasar dan menengah. Menu tersebut dirancang sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga tidak hanya enak tetapi juga bernutrisi lengkap.

Direktur Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, menyoroti semangat patriotisme yang melandasi lahirnya program ini. Menurutnya, sebagai seorang mantan jenderal, Presiden Prabowo sangat memahami pentingnya pertahanan diri. Hal itu dimulai dari tubuh yang sehat, dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tubuh kuat, otak cerdas itulah tujuan program ini Pernyataan tersebut menegaskan bahwa isu gizi bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi menyangkut ketahanan nasional dan masa depan bangsa secara menyeluruh.

Pelibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan makanan juga menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi daerah. Petani, peternak, dan pelaku UMKM pangan mendapatkan akses pasar yang lebih luas, sekaligus menjadi bagian dari solusi atas masalah gizi nasional. Ini mencerminkan visi pembangunan inklusif: mengatasi stunting sembari memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Tentu pelaksanaan program MBG tidak luput dari tantangan. Mulai dari kesiapan infrastruktur distribusi makanan, pengawasan kualitas gizi, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program. Namun, dengan komitmen politik yang kuat dan sinergi lintas institusi, tantangan tersebut bukanlah alasan untuk menunda. Justru tantangan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola intervensi gizi berbasis bukti.

Langkah selanjutnya adalah memperluas cakupan program secara bertahap dan berkelanjutan, dengan memastikan setiap intervensi berbasis data dan pengawasan ketat. Evaluasi rutin dan pelibatan akademisi dalam pemantauan program akan menjamin MBG berjalan sesuai tujuan awal: meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia sejak usia dini.

Kini saatnya seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media, bersatu mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan solusi konkret dan jangka panjang untuk mengatasi masalah gizi anak Indonesia. Dengan memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas, kita sedang menanam benih masa depan bangsa yang unggul dan berdaya saing global.

(* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik