Arsip Bulanan: Juni 2025

Jakarta – Menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung dari Juni hingga Oktober 2025, pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus didorong untuk memperkuat sinergi dalam menanggulangi risiko kebakaran, khususnya di wilayah rawan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan memerlukan partisipasi aktif sektor swasta. Untuk itu, Hanif menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sebagai mitra strategis dalam mengawal praktik industri sawit yang berkelanjutan.

“Gapki berperan penting dalam memastikan pelaku industri sawit menerapkan standar operasional yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan serta menjadi corong dalam pengendalian karhutla,” ujar Hanif.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong seluruh perusahaan sawit untuk menjadi anggota Gapki, karena ke depan, keanggotaan ini akan menjadi salah satu syarat memperoleh sertifikat kinerja lingkungan (Proper).

Langkah ini juga disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru mengungkapkan komitmennya untuk turut mendorong perusahaan sawit yang belum bergabung dengan Gapki agar segera bergabung.

“Saya akan ikut campur supaya perusahaan masuk Gapki, karena ini penting demi pengawasan bersama dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” tegas Herman.

Wakil Ketua Umum II Gapki, Susanto, menyampaikan bahwa seluruh anggota Gapki telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau tahun ini. Langkah tersebut antara lain meliputi pemetaan area rawan karhutla, penyediaan sumber air, pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia, serta kesiapan personel dan peralatan pemadam.

“Gapki tidak hanya fokus pada produktivitas, tapi juga berkomitmen terhadap prinsip sustainability, khususnya perlindungan lingkungan dan sosial di sekitar areal operasi,” ujar Susanto.

Selain itu, Gapki juga mendorong pendekatan berbasis lanskap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), untuk memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat di lapangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut memberikan peringatan terkait potensi peningkatan suhu selama musim kemarau akibat efek lanjutan dari La Nina pada 2024. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis, mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap risiko karhutla.

Sinergi antara instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menekan angka karhutla dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia, terutama di kawasan rawan.**

Banjarmasin, — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah rawan di Indonesia. Menyikapi hal ini, berbagai pihak menerapkan pendekatan kolaboratif yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani bencana tahunan tersebut. Kepolisian, instansi kehutanan, hingga pemerintah daerah bahu-membahu memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa seluruh jajarannya siap dikerahkan untuk menanggulangi karhutla dari tingkat Polda hingga Polsek. Ia menyatakan telah memberikan instruksi khusus agar personel bersiaga penuh dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran di wilayah Bumi Tambun Bungai.

“Saya sudah instruksikan seluruh personel di semua tingkatan untuk siap siaga dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya karhutla,” tegas Irjen Iwan Kurniawan.

Lebih lanjut, Irjen Iwan menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas instansi serta partisipasi aktif masyarakat merupakan komponen penting dalam mengurangi potensi kebakaran lahan. Ia menggarisbawahi perlunya koordinasi yang baik, berbagi informasi secara real-time, serta keterlibatan warga dalam sistem peringatan dini.

Di wilayah Sumatera Selatan, upaya serupa juga digencarkan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Kementerian Kehutanan, Ferdian Kristanto, menyebutkan bahwa empat daerah di provinsi tersebut telah ditetapkan dalam status siaga karhutla. Namun, menurutnya, status siaga ini tidak semata tentang kesiapsiagaan formal, tetapi juga kesiapan nyata di lapangan.

“Jadi tidak hanya kesiapsiagaan, tetapi juga mempertimbangkan potensi dan prediksi yang bisa terjadi. Personel, peralatan, dan perlengkapan harus lebih maksimal,” jelas Ferdian.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah mengambil langkah konkret. Kepala BPBD Kota Banjarmasin, Thamrin, menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pengecekan terhadap seluruh peralatan pemadam kebakaran dan memastikan kesiapan personel.

“Kami juga melakukan pemantauan cuaca serta hotspot secara 24 jam nonstop, terutama di kawasan rawan karhutla,” ujar Thamrin.

Selain kesiapan teknis, BPBD Banjarmasin juga mengedepankan edukasi publik melalui berbagai kanal informasi, termasuk media sosial. Sosialisasi mengenai bahaya dan pencegahan karhutla diperkuat untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.

“Mudah-mudahan musim kemarau tahun ini bersahabat. Tapi jika terjadi kebakaran, kami sudah siap,” tambahnya optimistis.

Langkah-langkah yang ditempuh ini mencerminkan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang dinilai menjadi strategi paling efektif dalam menghadapi ancaman karhutla. Penekanan pada pencegahan, kesiapsiagaan alat dan personel, serta peran aktif masyarakat menjadi komponen utama penentu keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga dari bahaya karhutla. [-red]

Oleh: Dewi Hidayah Puteri*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dan nyata dalam memastikan layanan ibadah haji 2025 berjalan secara optimal dan paripurna. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, upaya pengawasan dan pemantauan dilakukan secara menyeluruh di setiap titik layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga kebersihan.

Kehadiran pemerintah tidak sekadar sebagai penyelenggara administratif, melainkan sebagai pelindung dan pengawal utama bagi jutaan jemaah yang menjadi tamu Allah. Ini adalah wujud nyata dari tekad negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya, agar ibadah suci ini dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Dalam setiap langkah, pemerintah hadir dengan solusi, pengawasan, dan kerja keras yang terukur, demi memastikan bahwa tidak ada celah bagi kekurangan pelayanan dalam momentum ibadah terbesar umat Islam ini.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, serta instansi lain yang tergabung dalam tim pengawasan bersama, telah melaksanakan pemantauan intensif di tiga lokasi vital saat puncak ibadah haji, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dalam kegiatan ini, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek kebersihan, kenyamanan fasilitas, hingga pemenuhan standar halal dalam konsumsi jemaah. Semua aspek tersebut memiliki dampak langsung terhadap ketenangan dan kekhusyukan ibadah jemaah haji Indonesia.

Muhammad Aqil Irham, Sekretaris Utama BPJPH, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya pada fasilitas akomodasi seperti tenda, tempat tidur, AC, kamar mandi, dan air bersih, tetapi juga pada dapur-dapur penyedia konsumsi. Ini merupakan langkah nyata untuk memastikan bahwa tidak ada aspek penting yang terlewat dari perhatian tim pengawas. Pemeriksaan menyeluruh ini dilakukan terhadap syarikah, lembaga penyedia layanan yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi, yang bertanggung jawab atas kenyamanan jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Hal yang patut diapresiasi adalah upaya syarikah dalam menghadirkan konsep fasilitas yang mengedepankan nuansa khas Nusantara. Misalnya, dekorasi tempat tidur dengan anyaman bambu dan rotan, serta penggunaan perabotan seperti meja dan kursi dari bahan tradisional. Selain membawa sentuhan keakraban budaya, pendekatan ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap identitas bangsa Indonesia di tanah suci. Kenyamanan yang diciptakan melalui pendekatan kultural ini tentu memberi dampak positif bagi psikologis jemaah, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem khas Arab Saudi.

Namun, pengawasan lintas instansi tidak berhenti pada aspek fisik dan visual. Ketersediaan air bersih dengan sanitasi memadai di lokasi Armuzna menjadi perhatian penting, mengingat lokasi tersebut adalah pusat konsentrasi jutaan jemaah dalam waktu yang bersamaan. Kelalaian sedikit saja dalam pengelolaan sanitasi dapat memicu gangguan kesehatan berskala besar. Oleh karena itu, komitmen tim pengawas dalam menjamin ketersediaan air bersih merupakan langkah antisipatif yang sangat bijak dan tepat waktu.

Di sisi lain, pengawasan atas konsumsi makanan menjadi titik krusial lain yang tak bisa diabaikan. Monitoring dapur penyedia konsumsi bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh jemaah memenuhi standar halal dan keamanan pangan. Ini penting bukan hanya untuk menjaga syariat, tetapi juga demi kesehatan jemaah yang harus tetap prima selama menjalani rangkaian ibadah fisik yang berat. Ketelitian tim pengawas dalam aspek ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap jemaah dijalankan dengan prinsip menyeluruh dan tak mengenal kompromi.

Dari sisi legislatif, perhatian besar juga diberikan terhadap pelayanan jemaah. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan seruan agar seluruh petugas haji tetap menjaga semangat dan integritas dalam melayani tamu-tamu Allah. Ia menegaskan bahwa puncak ibadah haji semakin dekat, sehingga tidak boleh ada kelengahan sedikit pun dalam memberikan pelayanan. Setiap keluhan jemaah harus menjadi sinyal yang cepat direspons oleh para petugas, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Ia mengapresiasi kerja profesional para petugas kesehatan yang dinilai sigap dan berdedikasi tinggi. Keberhasilan memulihkan sejumlah jemaah yang sempat dirawat menjadi bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan bagi jemaah telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Sinergi yang terjalin antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan berbagai instansi lain, termasuk BPJPH, adalah potret kerja kolaboratif lintas sektoral yang patut menjadi teladan. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan haji, mulai dari kedatangan jemaah, pemondokan, konsumsi, hingga layanan kesehatan, berjalan selaras dan saling mendukung. Dalam konteks pelayanan terhadap jemaah haji, yang juga disebut duyufurrahman atau tamu Allah, tidak boleh ada ego sektoral, melainkan harus ada keikhlasan, dedikasi, dan fokus pada kepentingan jemaah.

Keberhasilan penyelenggaraan haji 2025 bukan hanya akan tercatat dalam laporan resmi pemerintah, tetapi yang lebih penting adalah terpatri dalam hati para jemaah sebagai pengalaman ibadah yang menenangkan, menyenangkan, dan membekas seumur hidup. Untuk itu, pengawasan lintas instansi harus tetap dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. Karena hanya dengan sinergi dan pengawasan yang kuatlah, kita bisa menjamin bahwa setiap jemaah pulang ke tanah air dengan membawa pengalaman spiritual yang utuh dan kenangan pelayanan yang berkesan.

*Penulis merupakan Jurnalis Isu Haji dan Umrah

Jakarta – Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dengan memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap rekening dormant atau rekening tidak aktif. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan maraknya praktik judi daring dan penyalahgunaan sistem keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi intensif dengan seluruh direktur kepatuhan bank untuk membahas langkah konkret penanganan rekening dormant. Menurutnya, rekening yang sudah lama tidak digunakan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab sebagai sarana aktivitas ilegal, termasuk penipuan dan perjudian daring.

“Ke depan, OJK akan menguatkan pengawasan dan pengaturan terhadap pemanfaatan rekening dormant, serta menyusun panduan penanganan kasus penipuan atau scam,” ujar Dian.

Ia menambahkan, penguatan regulasi juga akan difokuskan pada aspek teknologi informasi perbankan, seiring dengan meningkatnya ancaman siber di sektor keuangan. Penyesuaian regulasi ini dinilai mendesak demi memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan rekening dormant oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Langkah OJK ini mendapat dukungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa penghentian sementara transaksi pada rekening dormant dilakukan secara selektif, yakni pada rekening yang terindikasi kuat terlibat dalam aktivitas ilegal.

Menurut Ivan, selama tahun 2024, PPATK telah mengidentifikasi lebih dari 28.000 rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi perjudian daring. Sebagian besar di antaranya berasal dari praktik jual beli rekening, yang kemudian digunakan untuk deposit dalam situs-situs judi daring.

“Pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online,” ungkap Ivan.

Temuan ini menjadi perhatian serius mengingat modus operandi para pelaku kejahatan siber kini semakin canggih. Selain untuk judi daring, rekening dormant juga digunakan untuk menyimpan hasil kejahatan seperti penipuan digital dan jaringan narkoba.

PPATK menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT), yang digalang bersama dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah melindungi kepentingan publik serta memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

“Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta sebagai bagian dari upaya PPATK dalam melindungi kepentingan umum,” jelas Ivan.

Pemerintah melalui OJK dan PPATK menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Pengawasan terhadap rekening dormant bukan hanya upaya teknis, melainkan juga wujud perlindungan terhadap sektor keuangan dari ancaman sistemik.

Dengan memperkuat kolaborasi antarlembaga dan dunia perbankan, kebijakan ini diharapkan mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Di tengah transformasi digital yang pesat, integritas dan keamanan sistem keuangan nasional menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 diprediksi akan berjalan lebih tertata, transparan, dan profesional. Hal ini diyakini oleh Tim Pengawas Haji DPR RI seiring dengan berbagai reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi serta peningkatan layanan yang diupayakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

Timwas DPR juga melihat bahwa perbaikan layanan haji yang diinisiasi pemerintah semakin mengarah pada sistem yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan serta kenyamanan jemaah. Kolaborasi erat antara Indonesia dan Arab Saudi diyakini menjadi kunci keberhasilan transformasi haji 2025 menuju pelayanan yang bermartabat dan profesional.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menilai pengetatan aturan visa oleh Arab Saudi membawa angin segar, dan disambut sigap oleh pemerintah Indonesia demi menciptakan pelaksanaan ibadah haji yang tertib. Penertiban terhadap jemaah tanpa visa resmi dinilai mampu menciptakan kondisi penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib dan terkendali.

“Pemerintah terus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru Arab Saudi, demi memastikan pelayanan haji tahun ini jauh lebih baik,” ujar Jazilul.

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kemenag dalam meningkatkan kualitas layanan. Salah satunya adalah responsif terhadap berbagai rekomendasi hasil evaluasi Panitia Khusus Haji sebelumnya, yang menurutnya menunjukkan adanya komitmen perbaikan nyata.

“Dengan perbaikan nyata yang dilakukan Kemenag, kepercayaan publik terhadap layanan haji semakin menguat,” tambahnya.

Jazilul menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas semua aspek layanan, mulai dari tahap keberangkatan jemaah, penyediaan transportasi, penginapan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan di Tanah Suci. Diharapkan seluruh layanan tersebut mengalami peningkatan signifikan tahun ini.

“Mulai dari keberangkatan, penginapan, makanan, dan kesehatan. Harusnya tahun ini lebih baik. Nanti akan kita cek langsung di lapangan,” jelasnya.

Adanya delapan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang dilibatkan tahun ini juga disambut positif. Jazilul menyebut model penyediaan layanan yang kompetitif akan memicu adanya persaingan sehat dan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.

“Melalui evaluasi berkala, kita akan mempertahankan yang terbaik dan mendorong peningkatan kualitas semua penyedia layanan,” tutup politisi dari Fraksi PKB itu.

[edRW]

Oleh: Budi Sumantoro *)

Ketersediaan pupuk dalam jumlah dan waktu yang tepat menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional. Di tengah upaya besar pemerintah mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, peran pupuk menjadi sangat vital. Bukan hanya sebagai penopang produktivitas pertanian yang berkontribusi hingga 62 persen terhadap hasil panen, melainkan juga sebagai indikator kesiapan negara menghadapi tantangan pangan global, dari perubahan iklim hingga fluktuasi pasokan internasional.

PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi, memainkan peran krusial dalam menjamin ketersediaan (availability) dan keterjangkauan (affordability) pupuk di seluruh penjuru negeri. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa saat ini Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi hingga 14,5 juta ton per tahun, dengan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025. Hingga Mei 2025, lebih dari 3 juta ton telah disalurkan, dan stok nasional masih terjaga di angka 2 juta ton, terdiri dari 1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton pupuk nonsubsidi.

Distribusi ini juga diperkuat dengan lebih dari 27.000 kios resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, memungkinkan petani yang berhak dapat menebus pupuk bersubsidi secara langsung. Untuk memperkuat sistem, digitalisasi kios melalui aplikasi i-Pubers diterapkan secara luas, memberi transparansi dan akses cepat terhadap data alokasi pupuk. Dengan sistem ini, petani dapat memantau alokasi dan realisasi penebusan pupuk secara langsung, sementara Pupuk Indonesia memantau keseluruhan distribusi melalui command center berbasis data real-time. Hal ini menjadi jaminan bahwa pupuk benar-benar tersedia dan sampai kepada petani sesuai haknya.

Langkah-langkah konkret ini tidak muncul dalam ruang hampa. Pemerintah telah mereformasi kebijakan penyaluran pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, yang menyederhanakan regulasi sebelumnya yang berlapis-lapis. Regulasi lama sempat membuat distribusi terhambat meskipun stok pupuk tersedia, karena prosedur birokrasi yang ketat. Melalui kebijakan baru ini, sejak pukul 00.00 di tanggal 1 Januari 2025, seluruh petani di Indonesia telah dapat langsung menebus pupuk bersubsidi. Kondisi ini merupakan capaian historis, karena baru pertama kali distribusi pupuk dapat berjalan efektif sejak awal tahun secara nasional, berkat penyederhanaan aturan dan sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian BUMN.

Lebih dari sekadar menjaga ketersediaan, Pupuk Indonesia juga berkomitmen terhadap keterjangkauan harga pupuk bagi petani. Ini bukan hanya tugas pemerintah melalui mekanisme subsidi, tetapi juga menjadi tanggung jawab korporasi. Salah satu langkah efisiensi dilakukan di Pupuk Sriwidjaja Palembang, di mana satu pabrik baru dibangun untuk menggantikan dua pabrik lama. Hasilnya, efisiensi produksi meningkat drastis dan mampu menghemat hingga Rp1,5 triliun per tahun. Efisiensi seperti ini harus terus dioptimalkan agar pupuk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga ekonomis, sehingga beban subsidi negara bisa lebih terkontrol dan berkelanjutan.

Upaya pemerintah tidak berhenti di tataran produksi dan distribusi. Program Jelajah Daulat Pangan yang digagas oleh Bisnis Indonesia dan dilepas langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada akhir Mei 2025, menjadi pelengkap penting dalam membangun ekosistem pangan nasional. Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki cadangan beras hingga 3,9 juta ton, melampaui kebutuhan nasional dan menandai keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan impor beras yang sempat mencapai 3,8 juta ton pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan yang dirancang secara terintegrasi mulai membuahkan hasil konkret di lapangan.

Program Jelajah Daulat Pangan juga mendapat apresiasi dari Pupuk Indonesia. Inisiatif ini sebagai bentuk pengawasan berbasis fakta (fact finding) yang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Dengan mengunjungi langsung daerah-daerah dan memverifikasi kondisi di lapangan, program ini diyakini dapat menjadi cermin yang objektif terhadap efektivitas program pangan nasional. Data dan temuan dari program ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki ekosistem pangan secara menyeluruh.

Senada dengan itu, Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia, Maria Yulia Benyamin, menyampaikan bahwa isu pangan bukan hanya soal logistik atau angka statistik, tetapi menyangkut kedaulatan dan keberlangsungan hidup bangsa. Program Jelajah Daulat Pangan dimaksudkan untuk mendekatkan regulator, pelaku industri, serta publik terhadap kondisi riil dan tantangan di sektor pangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa masalah pangan adalah masalah hidup dan mati bangsa.

Meski tantangan di sektor pangan masih nyata; dari fluktuasi harga, ketergantungan impor bahan pangan tertentu, hingga dampak perubahan iklim; langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan BUMN seperti Pupuk Indonesia menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan strategis. Dengan sokongan kebijakan yang tepat, dukungan teknologi digital, efisiensi produksi, dan pengawasan berbasis data lapangan, target swasembada pangan bukan lagi angan-angan. Kini menjadi visi kolektif yang bisa dicapai, dengan kerja sama lintas sektor dan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah telah menunjukkan jalannya, sehingga saatnya seluruh elemen bangsa mendukung agar kedaulatan pangan Indonesia benar-benar terwujud.

*) Pengiat Literasi/Kelompok Tani Madani Jaya

[edRW]

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional terus mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, khususnya dari desa-desa yang memiliki tradisi pertanian yang kuat dan mengakar. Dukungan ini tidak hanya tercermin dari peningkatan produksi dan partisipasi aktif petani, tetapi juga dari upaya menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari pembangunan sektor pertanian secara menyeluruh.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan sinergi antara budaya dan pertanian dapat ditemui di Desa Teras Baru, Tanjung Palas, Bulungan, Kalimantan Utara. Di desa ini, masyarakat secara konsisten menjaga tradisi syukuran habis panen sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil pertanian yang melimpah. Tradisi tersebut menjadi sarana memperkuat kebersamaan antarwarga sekaligus menjaga hubungan spiritual dengan alam dan Sang Pencipta.

Tradisi syukuran yang digelar secara khidmat ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, hingga pemuka masyarakat. Doa bersama yang dipanjatkan menjadi simbol harapan agar lahan pertanian tetap subur, panen berlimpah, dan masyarakat terhindar dari bencana. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa pelestarian budaya lokal selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, secara aktif mengembangkan berbagai program unggulan guna meningkatkan produktivitas pertanian di daerah. Di Desa Teras Baru, indeks pertanaman (IP) yang baru mencapai satu kali panen per tahun menjadi perhatian serius. Upaya peningkatan IP tengah digalakkan melalui program optimalisasi lahan (Oplah), sistem pompanisasi, serta pencetakan sawah baru.

Selain itu, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga terus diperluas guna mempercepat proses olah tanah, penanaman, dan panen. Pemerintah telah mengalokasikan berbagai jenis alsintan, mulai dari traktor roda dua dan empat, transplanter, hingga combine harvester. Sementara itu, Perum Bulog turut mengambil peran penting dengan memberikan jaminan pembelian hasil panen petani, menciptakan kepastian pasar dan meningkatkan daya tawar petani.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, pemerintah juga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan mengintegrasikan hasil pertanian ke dalam sistem bisnis yang berkelanjutan. Melalui KDMP, petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga belajar mengelola usaha dan meningkatkan nilai tambah produk.

Upaya tersebut didukung penuh oleh masyarakat setempat. Pemerintah desa bersama masyarakat berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200. Sinergi ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa pembangunan pertanian adalah tanggung jawab bersama, bukan semata tugas pemerintah pusat.

Keberhasilan program swasembada pangan nasional kini mulai menunjukkan dampak yang signifikan di tingkat makro. Salah satu indikator keberhasilan tersebut tercermin dari menurunnya penerimaan bea masuk atas impor komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula pada April 2025. Kementerian Keuangan mencatat realisasi bea masuk hanya mencapai Rp15,4 triliun, atau 29,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penurunan sebesar 1,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya bukanlah sinyal negatif, melainkan bukti keberhasilan pemerintah dalam menekan ketergantungan pada impor pangan.

Ketahanan pasokan domestik menjadi faktor utama dari penurunan tersebut. Tidak adanya impor beras, jagung, dan gula selama periode tersebut menjadi pencapaian penting dalam sejarah pembangunan pangan nasional. Bahkan, jika ketiga komoditas itu dikecualikan dari perhitungan, penerimaan bea masuk justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,3 persen secara tahunan.

Stok cadangan beras pemerintah di Perum Bulog per akhir Mei 2025 mencapai 3,9 juta ton, mencerminkan ketahanan pangan yang semakin kokoh di tengah gejolak krisis pangan global. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas stok pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut memperkuat bukti keberhasilan ini. Produksi beras pada Januari–Juni 2025 diperkirakan mencapai 18,76 juta ton, meningkat 11,17 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, luas panen jagung pipilan kering mengalami peningkatan hingga 1,42 juta hektare, dengan total produksi mencapai 10,91 juta ton, naik 12,88 persen dari tahun sebelumnya.

Kontribusi sektor pertanian juga terlihat dari penerimaan bea keluar yang melonjak tajam hingga 95,9 persen menjadi Rp11,3 triliun. Peningkatan ini didorong oleh tingginya harga ekspor crude palm oil (CPO), yang menegaskan bahwa sektor pertanian bukan hanya menjadi pilar ketahanan pangan, tetapi juga penyumbang penting terhadap pendapatan negara.

Dukungan masyarakat terhadap program swasembada pangan merupakan fondasi utama dari keberhasilan ini. Ketika budaya, teknologi, dan kebijakan pemerintah bergerak selaras, maka ketahanan pangan tidak lagi menjadi cita-cita, melainkan kenyataan yang terus diperkuat. Masyarakat desa, petani, pemerintah daerah, hingga kementerian teknis membentuk ekosistem pertanian yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong dan pelibatan aktif seluruh elemen bangsa, program swasembada pangan tidak hanya menjadi strategi ketahanan nasional, tetapi juga jalan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa per Mei 2025, cadangan beras nasional telah mencapai 4 juta ton, menandai tonggak penting dalam upaya Indonesia mencapai status swasembada pangan. Peningkatan cadangan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor beras dalam jangka panjang.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, yaitu mewujudkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pro-produksi dan perlindungan harga yang berkeadilan. Dengan stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa bergantung pada impor, ketahanan pangan nasional kini berada di jalur yang lebih stabil dan mandiri.

“Kami patut bersyukur karena cadangan beras nasional saat ini sangat kuat. Ini adalah hasil kerja keras seluruh petani, Bulog, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk program tanam serentak, perbaikan irigasi, dan pendampingan teknis di lapangan,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan keberhasilan menjaga ketersediaan stok beras juga didukung oleh penguatan distribusi dan digitalisasi data gudang. Pencapaian swasembada pangan ini harus menjadi momentum untuk membangun strategi jangka panjang yang inklusif. Namun demikian, keberhasilan ini perlu disertai langkah akseleratif pemerintah dalam menjawab tantangan regenerasi petani, modernisasi teknologi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim, yang kini sudah mulai direspons melalui program strategis lintas kementerian.

“Pencapaian ini menjadi momentum membangun strategi jangka panjang berbasis inovasi dan inklusivitas, di mana isu regenerasi petani dan perubahan iklim telah mulai ditangani secara progresif oleh pemerintah”, ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menjelaskan dengan penguatan sektor hulu dan hilir secara berkesinambungan, Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga berpeluang menjadi eksportir pangan unggulan di kawasan Asia Tenggara.

“Dengan penguatan sektor hulu dan hilir secara berkesinambungan, Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga berpeluang menjadi eksportir pangan unggulan di kawasan Asia Tenggara,” ucapnya.

Sejak 2023, pemerintah telah menggencarkan berbagai program prioritas, seperti pemberian pupuk bersubsidi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, hingga perluasan lahan tanam di daerah potensial. Program-program ini memperkuat kapasitas produksi nasional dan mendorong efisiensi sektor pertanian secara menyeluruh.

Ke depan, pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya swasembada beras, tetapi juga mampu menjadi eksportir pangan berbasis keunggulan lokal. Dengan pencapaian ini, Indonesia membuktikan bahwa ketahanan pangan adalah pondasi kedaulatan negara.

[edRW]

JAKARTA – Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian, salah satunya dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bersubsidi bagi petani. Ketersediaan pupuk terbukti menjadi penentu produktivitas pertanian, yang kontribusinya mencapai 62 persen terhadap hasil panen.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa ketersediaan pupuk di Indonesia saat ini dalam kondisi aman. Dari total kapasitas produksi nasional sebesar 14,5 juta ton per tahun, Pupuk Indonesia telah menyalurkan lebih dari 3 juta ton pupuk bersubsidi hingga Mei 2025, dari alokasi 9,55 juta ton yang ditetapkan pemerintah.

“Kita masih mempunyai stok pupuk sebanyak 2 juta ton, yang terdiri dari 1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton pupuk nonsubsidi,” ungkap Rahmad.

Stok pupuk tersebut telah tersebar di 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia dan dapat langsung ditebus oleh petani yang telah memenuhi syarat.

“Kami memastikan bahwa pupuk tidak hanya tersedia di gudang, tetapi juga terdistribusi ke pelosok desa melalui jaringan kami,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transformasi digital, Pupuk Indonesia juga telah mengimplementasikan sistem aplikasi i-Pubers di seluruh kios untuk mempermudah proses penebusan pupuk. Melalui sistem ini, petani dapat mengetahui alokasi pupuk mereka, jumlah yang sudah ditebus, dan sisa alokasi secara real-time.

“Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan distribusi pupuk secara visual dan numerik dari command center, sehingga distribusi menjadi semakin transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden,” tambahnya.

Pemerintah juga memperkuat dukungan melalui penyederhanaan regulasi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, penyaluran pupuk kini lebih cepat dan efisien.

“Mulai pukul 00.00 di tanggal 1 Januari 2025, seluruh petani di Indonesia sudah bisa menebus pupuk subsidi. Ini sejarah baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya,” ucap Rahmad.

Langkah efisiensi juga terus dilakukan Pupuk Indonesia melalui revitalisasi pabrik. Salah satu contohnya adalah pembangunan pabrik baru di Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang yang menggantikan dua pabrik tua. Proyek ini diperkirakan dapat menghemat Rp1,5 triliun per tahun.

“Selain subsidi pemerintah, efisiensi produksi terus ditingkatkan agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani. Kami juga punya tanggung jawab memastikan pupuk diproduksi secara efisien,” tegas Rahmad.

Di tingkat daerah, dukungan pemerintah daerah juga semakin nyata. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Makmur, menyampaikan bahwa stok pupuk urea dan NPK di wilayahnya masih dalam kondisi aman.

“Distribusi dilakukan melalui kios resmi, dan petani cukup menunjukkan KTP atau Kartu Tani untuk menebus pupuk,” jelasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Bupati H. Beny Warlis dengan tegas mengawal harga dan distribusi pupuk agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan dan ketepatan distribusi pupuk.

“Tidak boleh ada yang mempermainkan harga. Jika ditemukan, kami akan beri sanksi tegas,” ujar Beny.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian memastikan bahwa alokasi pupuk kini berbasis pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), bukan lagi mengacu pada alokasi tahun sebelumnya. Hal ini memberi ruang lebih besar bagi petani untuk memperoleh pupuk sesuai kebutuhan aktual.

Dengan sinergi lintas sektor, inovasi teknologi, dan keberpihakan nyata kepada petani, ketersediaan pupuk menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Pemerintah berkomitmen bahwa pupuk tidak hanya menjadi alat produksi, tetapi juga instrumen strategis bagi masa depan pertanian Indonesia.
(*/rls)

[edRW]

Oleh Zulfikar Sharif )*

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 memasuki fase krusial menjelang puncak pelaksanaan wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pada momentum ini, perhatian publik tertuju pada kesiapan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada jemaah haji Indonesia. Berbagai indikator menunjukkan bahwa layanan haji Indonesia tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dinilai berhasil menyelenggarakan ibadah haji secara lebih profesional, efisien, dan inklusif, yang pada akhirnya memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan khusyuk bagi jemaah.

Salah satu aspek yang mendapat apresiasi tinggi adalah kehadiran ulama perempuan dalam struktur layanan haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga bertugas sebagai Amirul Hajj, menekankan pentingnya peran strategis ulama perempuan dalam memberikan bimbingan ibadah, khususnya bagi jemaah perempuan. Keputusan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan jawaban atas kebutuhan spesifik yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem layanan haji konvensional. Ulama perempuan memiliki kapasitas memahami persoalan fiqih yang khas perempuan, seperti hukum haid, tata cara bersuci dalam kondisi khusus, hingga pelaksanaan ibadah oleh perempuan lansia atau yang mengalami keterbatasan fisik.

Kehadiran mereka dalam tim layanan bukan hanya sebagai penjawab pertanyaan fiqih, tetapi juga berperan aktif dalam mendampingi rombongan Amirul Hajj dan para kepala kloter. Mereka turut mencatat dan mengarsipkan isu-isu penting yang dihadapi jemaah, terutama perempuan, serta menyuarakan temuan-temuan lapangan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Pendekatan ini menunjukkan transformasi layanan haji yang semakin inklusif dan berorientasi pada keadilan gender.

Di sisi lain, kebijakan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk tahun 2025 menjadi poin apresiasi berikutnya. Pemerintah berhasil menetapkan Bipih sebesar Rp93,41 juta per jemaah, lebih rendah sekitar Rp7 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan hasil pengurangan layanan, tetapi buah dari efisiensi tata kelola, negosiasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, serta optimalisasi sistem logistik dan teknologi informasi.

Langkah efisiensi ini diapresiasi oleh Anggota DPR RI, Adies Kadir, yang menilai bahwa penurunan biaya tersebut tetap diiringi oleh peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semua aspek menunjukkan kemajuan yang nyata. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan dengan cerdas dan hemat, tanpa harus mengorbankan kenyamanan jemaah.

Salah satu terobosan besar dalam peningkatan layanan adalah penerapan sistem syarikah, di mana delapan perusahaan Arab Saudi ditunjuk untuk melayani kebutuhan jemaah Indonesia. Sistem ini menciptakan persaingan sehat antar penyedia layanan, sehingga mendorong peningkatan kualitas makanan, penginapan, dan transportasi. Bagi pemerintah dan DPR, sistem syarikah ini juga memudahkan pengawasan serta evaluasi karena masing-masing perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur.

Fakta di lapangan menunjukkan hampir tidak ada keluhan berarti dari para jemaah, baik terkait makanan, sanitasi, maupun layanan penginapan. Ini menandakan bahwa skema kompetisi dalam layanan haji yang diterapkan oleh Kementerian Agama berhasil menciptakan hasil optimal. Adies menilai model ini layak dipertahankan dan menjadi standar baru dalam penyelenggaraan haji ke depan.

Optimisme terhadap peningkatan layanan haji 2025 juga datang dari Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid. Ia menyampaikan keyakinan bahwa tahun ini akan menjadi salah satu pelaksanaan haji terbaik, mengingat adanya pembenahan signifikan dari sisi regulasi dan teknis oleh Pemerintah Arab Saudi. Jazilul juga menyoroti transparansi yang semakin baik dari Kementerian Agama, yang membuka ruang partisipasi dan pengawasan lebih luas terhadap publik serta lembaga legislatif. Ini adalah kemajuan penting dalam konteks akuntabilitas dan tata kelola penyelenggaraan haji.

Selain aspek pelayanan dan biaya, dimensi spiritual juga mendapat porsi yang tak kalah penting. Kementerian Agama tahun ini menunjukkan keseriusan dalam menyeimbangkan aspek ritual dan administratif. Penempatan ulama, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari struktur pelayanan menunjukkan bahwa ibadah haji tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan fisik semata, tetapi sebagai perjalanan spiritual yang butuh bimbingan mendalam dan menyeluruh. Layanan bimbingan manasik, konsultasi fikih, serta pendampingan psikologis menjadi bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam melayani kebutuhan jemaah.

Keberhasilan dalam pelaksanaan haji tahun ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Komunikasi yang baik, transparansi anggaran, serta evaluasi berkelanjutan telah menjadi fondasi yang kokoh dalam menyelenggarakan ibadah haji secara profesional. Ini sekaligus menjadi indikator bahwa tata kelola pelayanan haji Indonesia terus mengalami transformasi ke arah yang lebih baik.

Menjelang puncak ibadah haji, seluruh elemen bangsa menyematkan harapan besar terhadap kelancaran dan kesuksesan ibadah jemaah Indonesia. Apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme layanan haji bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga dorongan moral agar reformasi tata kelola haji terus berlanjut. Pelayanan yang inklusif, efisien, dan transparan harus menjadi standar baru dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

)* penulis merupakan Pengamat Isu Strategis