Monthly Archives: Juni 2025

Oleh: Rezqy Cahyadi )*

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bukan sekadar kewajiban moral, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi diplomasi luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini tercermin kuat dalam sikap dan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), yang terus memperkuat sistem pelindungan menyeluruh bagi warga negara Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk hadir di setiap langkah kehidupan warganya, di mana pun mereka berada. Prinsip ini dijadikan sebagai fondasi utama dalam membangun arah diplomasi yang tidak hanya menitikberatkan pada hubungan politik dan ekonomi antarnegara, tetapi juga menjamin keamanan dan hak-hak dasar para pekerja migran. Bagi pemerintah, misi melindungi WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran, merupakan amanat prioritas dari Asta Cita, yakni visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendekatan yang dijalankan pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus-kasus yang muncul, melainkan telah bergeser menuju pola perlindungan yang antisipatif. Hal ini tampak dari inisiatif diplomatik yang mulai diarahkan untuk menangani potensi ancaman terhadap WNI, seperti kejahatan transnasional termasuk penipuan daring yang belakangan meningkat. Pemerintah menilai bahwa perlindungan tidak cukup dilakukan melalui intervensi setelah kejadian terjadi, tetapi harus dibangun sejak awal dengan sistem pencegahan dan mitigasi risiko yang efektif.

Dalam banyak kesempatan, pemerintah juga tidak lupa memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pekerja migran Indonesia yang telah berjasa besar menyokong ekonomi keluarga dan nasional. Meski menghadapi beragam tantangan di negeri orang, para pekerja migran tetap menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Pemerintah menyadari betul peran krusial mereka dan menjadikannya sebagai dasar untuk memperkuat berbagai instrumen perlindungan. Pendekatan diplomatik kini mencakup pula penguatan peran diaspora yang berjumlah lebih dari 8 juta jiwa, yang dianggap sebagai aset strategis bangsa.

Sikap Presiden Prabowo terhadap isu ini sangat tegas. Dalam forum internasional seperti KTT ASEAN-GCC, Presiden secara terbuka mengangkat isu perlindungan pekerja migran ASEAN di negara-negara Teluk. Pemerintah Indonesia menyuarakan perlunya keadilan dalam upah, jaminan kondisi kerja yang aman dan layak, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini mencerminkan keberanian diplomatik yang dilandasi keberpihakan kepada rakyat, khususnya yang berada dalam posisi rentan di negara lain.

Dalam kerangka kebijakan nasional, perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya ditangani oleh Kementerian Luar Negeri semata. KemenP2MI sebagai lembaga yang secara khusus menangani pekerja migran, menunjukkan keseriusan yang sama. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin kemitraan dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Kolaborasi ini bukan semata simbolik, melainkan dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan riil di lapangan. PMI, dengan pengalaman panjang di bidang kemanusiaan dan jaringan internasional yang luas, menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan, terutama di negara-negara yang belum memiliki perwakilan diplomatik Indonesia.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding memandang kerja sama ini sebagai terobosan penting. Bagi pemerintah, tidak semua kondisi di luar negeri memungkinkan perlindungan negara dijalankan secara langsung. Terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur diplomatik, peran lembaga kemanusiaan seperti PMI sangat diperlukan. Misalnya, di kawasan Afrika, banyak pekerja migran Indonesia yang belum tersentuh oleh sistem perlindungan formal. Dalam situasi seperti itu, PMI dapat bertindak cepat sebagai garda terdepan, memberikan bantuan darurat maupun layanan psikososial yang dibutuhkan.

Langkah kolaboratif ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran memang memerlukan pendekatan lintas sektor. Pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan merangkul mitra-mitra potensial demi tercapainya sistem perlindungan yang komprehensif. Dengan jaringan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional yang dimiliki PMI, bantuan terhadap pekerja migran dapat segera diakses, kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkan. Pemerintah memandang ini sebagai bagian dari reformasi perlindungan yang tidak hanya berbasis birokrasi, tetapi juga solidaritas kemanusiaan.

Melalui berbagai kebijakan dan aksi nyata tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran bukan sekadar wacana dalam diplomasi, melainkan telah menjadi prioritas yang diwujudkan dalam program-program konkret. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap nasib para pekerja migran sebagai bagian dari warga negara yang layak mendapatkan hak dan perlindungan penuh dari negara.

Diplomasi Indonesia kini semakin berorientasi pada perlindungan warga negara, menjadikannya salah satu pilar utama dalam kebijakan luar negeri. Ini mencerminkan semangat baru dalam hubungan internasional, di mana kepentingan rakyat menjadi titik pangkal setiap langkah diplomatik. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, perlindungan pekerja migran diharapkan tidak hanya menjadi prioritas di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan nyata jutaan warga Indonesia yang berjuang di luar negeri demi masa depan yang lebih baik.

)* Pengamat Hubungan Internasional

Oleh: Fauzan Naufal )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di luar negeri, salah satu prioritas yang kini dikembangkan adalah peningkatan akses layanan darurat. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa negara tidak hanya hadir saat pekerja migran dikirim ke luar negeri, tetapi juga saat mereka berada dalam situasi krisis.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) telah menjalin kemitraan strategis dengan Palang Merah Indonesia (PMI), yang secara struktural dan fungsional memiliki kapasitas tanggap darurat tingkat global. Menteri Abdul Kadir Karding melihat kolaborasi ini sebagai bentuk lompatan penting dalam sistem perlindungan migran yang lebih antisipatif. Baginya, perlindungan terhadap pekerja migran tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Diperlukan mitra dengan jaringan luas, pengalaman kemanusiaan, dan kesiapsiagaan, dan PMI dianggap memiliki semua itu.

Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, disepakati kerja sama yang mencakup beragam aspek layanan darurat. Mulai dari bantuan saat terjadi bencana, penyediaan layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga evakuasi dalam situasi konflik atau kekerasan di negara tujuan. PMI akan memainkan peran penting dalam menjangkau pekerja migran yang berada di wilayah-wilayah tanpa kehadiran perwakilan diplomatik atau atase ketenagakerjaan.

Jusuf Kalla menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki jalur komunikasi dan koordinasi dengan federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Keunggulan jaringan ini menjadikan PMI sebagai mitra ideal untuk menjangkau para pekerja migran Indonesia, bahkan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh institusi negara. Dalam situasi genting, mitra lokal PMI dapat digerakkan dengan cepat untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

Langkah ini menjadi jawaban atas tantangan nyata yang dihadapi banyak pekerja migran, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal atau nonprofesional dan tersebar di wilayah-wilayah seperti Afrika atau Timur Tengah. Di tempat-tempat tersebut, akses terhadap perwakilan pemerintah Indonesia sering kali terbatas, sementara kondisi kerja rentan terhadap eksploitasi atau kekerasan. Oleh karena itu, kehadiran PMI sebagai garda depan bantuan kemanusiaan akan menjadi penopang signifikan dari sistem perlindungan nasional.

Dalam kerangka besar perlindungan pekerja migran, pemerintah juga memperkuat sinergi antarinstansi. Kementerian Sosial (Kemensos) bersama KemenP2MI/BP2MI turut menandatangani nota kesepahaman untuk memperluas layanan sosial dan mempercepat penanganan bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB). Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas kementerian ini bertujuan memastikan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya melalui pendekatan yang lebih sistematis.

Agus Jabo menjelaskan bahwa pekerja migran yang mengalami masalah menjadi salah satu sasaran dalam program Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Kemensos. Negara telah membangun layanan rehabilitasi sosial yang menjangkau dari pemulangan ke tanah air, pemberian kebutuhan dasar, hingga pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Sejak 2015, lebih dari 60.000 pekerja migran telah mendapatkan layanan ini melalui jaringan sentra, balai besar, dan rumah perlindungan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pelayanan tidak berhenti pada pemulangan semata. Pemerintah juga fokus pada reintegrasi sosial dan ekonomi mantan pekerja migran. Dengan menyediakan pelatihan vokasional dan bantuan kewirausahaan, negara ingin memastikan bahwa mereka yang kembali dari luar negeri dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan visi untuk menjadikan mantan pekerja migran sebagai agen pembangunan di daerah asal mereka.

Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani dengan BP2MI, Kemensos memperluas kerja sama di tiga bidang utama. Pertama, peningkatan kesejahteraan melalui program jaminan sosial dan pelatihan. Kedua, pencegahan dan penanganan masalah sosial seperti kekerasan, eksploitasi, serta perdagangan manusia. Ketiga, penguatan reintegrasi sosial PMIB agar mereka tidak kembali ke situasi kerentanan setelah pulang ke Indonesia. Agus Jabo menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan migran hanya bisa tercapai jika seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, bekerja sama mendukung upaya ini.

Upaya negara memperkuat akses layanan darurat ini juga menjadi refleksi atas paradigma baru dalam diplomasi kemanusiaan. Pemerintah kini tidak lagi semata-mata mengandalkan pendekatan birokratis, melainkan membuka ruang partisipasi bagi lembaga nonpemerintah yang memiliki kapasitas operasional tinggi di tingkat global. Sinergi antara KemenP2MI, PMI, dan Kemensos menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih kokoh, fleksibel, dan tanggap terhadap kondisi lapangan.

Pentingnya kolaborasi ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan kelompok yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sekaligus menjadi duta bangsa di luar negeri. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan mereka tidak hanya dihargai karena sumbangan devisa, tetapi juga dilindungi secara maksimal, baik secara hukum, sosial, maupun kemanusiaan.

Dengan penguatan akses layanan darurat ini, pemerintah memberikan pesan kuat bahwa keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran merupakan bagian tak terpisahkan dari prioritas nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ini semakin terfokus pada perlindungan nyata dan langsung bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung aktif yang bekerja melalui kolaborasi strategis dan intervensi cepat.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA, Pemerintah terus berupaya untuk semakin memperluas akses layanan kesehatan hingga ke seluruh pelosok Nusantara melalui program strategis Apotek Desa, sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan sosial.

Menurut Presiden Prabowo bahwa kehadiran apotek di tiap desa dinilai mampu menjawab adanya tantangan mengenai keterjangkauan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini masih kesulitan menjangkau faskes.

“Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat desa,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa sistem pelayanan kesehatan yang ada selama ini memang masih belum berada pada taraf yang ideal. Adanya fakta bahwa 10 ribu puskesmas nyatanya memang masih belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Yang akan jalan segera klinik dan apotek desa. Nggak cukup 10 ribu puskesmas di kecamatan untuk cover seluruh wilayah Indonesia, pengalaman dari COVID-19,” ujarnya.

Budi merencanakan penurunan layanan kesehatan hingga 85 ribu desa, dengan mengonsolidasikan 66 ribu pustu dan poskesdes yang telah ada.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan SDM, pihaknya akan menurunkan tenaga perawat dan bidan, serta memberikan pelatihan tambahan guna menjamin kualitas layanan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP-IAI) Noffendri Roestam menyampaikan dukungan penuh terhadap program Apotek Desa. Program ini tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan tenaga apoteker dan pengelolaan yang tepat sasaran di lapangan.

“Menkes menegaskan tidak perlu dibuat regulasi baru, cukup mengoptimalkan sarana yang sudah ada. Ada 54.000 sarana kesehatan baik berupa puskesmas, pustu, maupun posyandu yang dapat diintegrasikan mendukung program apotek desa/kelurahan,’’ ujarnya di Jakarta.

Apotek Desa akan dikelola oleh tenaga teknis kefarmasian terlatih dan terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Puskesmas setempat, sehingga pelayanan bisa menjadi jauh lebih terpadu dan mampu menyentuh secara langsung apa saja kebutuhan warga. Langkah ini tidak hanya menyediakan obat generik dan obat bebas terbatas saja, tetapi juga mampu semakin memperkuat edukasi kesehatan bagi seluruh masyarakat di desa. (*)JAKARTA, Pemerintah terus berupaya untuk semakin memperluas akses layanan kesehatan hingga ke seluruh pelosok Nusantara melalui program strategis Apotek Desa, sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan sosial.

Menurut Presiden Prabowo bahwa kehadiran apotek di tiap desa dinilai mampu menjawab adanya tantangan mengenai keterjangkauan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini masih kesulitan menjangkau faskes.

“Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat desa,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa sistem pelayanan kesehatan yang ada selama ini memang masih belum berada pada taraf yang ideal. Adanya fakta bahwa 10 ribu puskesmas nyatanya memang masih belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Yang akan jalan segera klinik dan apotek desa. Nggak cukup 10 ribu puskesmas di kecamatan untuk cover seluruh wilayah Indonesia, pengalaman dari COVID-19,” ujarnya.

Budi merencanakan penurunan layanan kesehatan hingga 85 ribu desa, dengan mengonsolidasikan 66 ribu pustu dan poskesdes yang telah ada.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan SDM, pihaknya akan menurunkan tenaga perawat dan bidan, serta memberikan pelatihan tambahan guna menjamin kualitas layanan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP-IAI) Noffendri Roestam menyampaikan dukungan penuh terhadap program Apotek Desa. Program ini tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan tenaga apoteker dan pengelolaan yang tepat sasaran di lapangan.

“Menkes menegaskan tidak perlu dibuat regulasi baru, cukup mengoptimalkan sarana yang sudah ada. Ada 54.000 sarana kesehatan baik berupa puskesmas, pustu, maupun posyandu yang dapat diintegrasikan mendukung program apotek desa/kelurahan,’’ ujarnya di Jakarta.

Apotek Desa akan dikelola oleh tenaga teknis kefarmasian terlatih dan terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Puskesmas setempat, sehingga pelayanan bisa menjadi jauh lebih terpadu dan mampu menyentuh secara langsung apa saja kebutuhan warga. Langkah ini tidak hanya menyediakan obat generik dan obat bebas terbatas saja, tetapi juga mampu semakin memperkuat edukasi kesehatan bagi seluruh masyarakat di desa. (*)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program strategis Apotek Desa sebagai langkah konkret menjadikan harga obat terjangkau rakyat, termasuk masyarakat pedesaan dan pelosok Tanah Air. Program ini diumumkan Presiden Prabowo usai panen raya serentak bersama jajaran kementerian dan lembaga pangan di Majalengka, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat desa,” ujar Prabowo.

Ditambahkannya bahwa dengan adanya Apotek Desa, maka bukan tidak mungkin harga obat bisa lebih terjangkau hingga 10 persen bahkan sepertiga dari harga pada umumnya di kota.

“Obat-obat itu, obat istilahnya generik, obat mungkin kotaknya tidak terlalu berwarna-warni, tapi obatnya sama, yang bisa terjangkau oleh rakyat dalam harga yang mungkin bisa sepertiga, bahkan bisa 10% dari harga yang ada di kota-kota,” tambah Presiden.

Prabowo menargetkan koperasi tersebut dilengkapi fasilitas seperti gudang, pendingin hasil panen, serta kendaraan distribusi untuk mendukung rantai pasok.

“Setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya dua truk masing-masing,” jelasnya.

Presiden juga menegaskan bahwa koperasi di tingkat desa/kelurahan Merah Putih diharapkan menjual obat-obatan murah bagi masyarakat.

Senada, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memperkuat gagasan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional PAPDESI di Solo, bulan April lalu.

Ia menyatakan bahwa keterlibatannya sebagai pembina organisasi desa bertujuan mendukung penuh program Apotek Desa.

“Keinginan presiden jelas. Koperasi desa jangan hanya dibentuk, tapi harus benar-benar jalan, di antaranya harus ada gerai sembako, klinik desa, apotek desa, simpan pinjam, cold storage untuk ikan dan daging, serta penyedia pupuk,” ungkap Sudaryono.

Ia menyoroti inspirasi dari sistem layanan India.

“Di India, obat penurun darah tinggi harganya bisa 10% dari harga di Indonesia. Kita ingin warga desa punya akses kesehatan yang murah dan dekat,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Apotek Desa adalah bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan komunitas.

“Klinik dan apotek desa berperan dalam menjalankan program pemerintah dalam layanan kesehatan masyarakat desa,” ujarnya.

Apotek Desa merupakan bagian dari grand design pembangunan 80 ribu koperasi di seluruh desa. Program ini telah menjangkau 100 desa hingga April 2025 dan ditargetkan hadir di 10.000 desa pada 2027 sebagai simbol nyata kehadiran negara hingga ke akar rumput. (*)

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo tengah melakukan percepatan untuk mencapai target penerima program makan bergizi gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang. Sejalan dengan itu, pemerintah akan menerbitkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa pihaknya tengah mengajukan regulasi untuk memperkuat peran kementerian dan lembaga dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Regulasi tersebut diusulkan BGN dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) yang kini telah berada di Sekretariat Negara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan selama ini kerja sama antar-lembaga dalam program pemenuhan gizi masih mengandalkan nota kesepahaman (MoU). Adapun ke depan, dia berharap disahkannya Inpres dapat membuat setiap kementerian/lembaga memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan peran mereka.

“Terkait dengan inpres yang sedang diajukan dan sekarang sudah ada di Setneg terkait dengan instruksi bagaimana lembaga lain bisa terlibat mendapatkan perintah dari presiden untuk agar lebih aktif terlibat dalam program makan bergizi dengan fokus terhadap keamanan pangan,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Dalam draf Inpres tersebut, terdapat tiga kementerian/lembaga yang akan bergandengan dengan BGN. Pertama, Badan Pangan Nasional ditugaskan menyusun kebijakan nasional tentang keamanan dan mutu pangan, serta mengoordinasikan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Kemudian BPOM akan bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis dan pengawasan pangan olahan, termasuk memberikan dukungan laboratorium dalam kasus dugaan keracunan atau kontaminasi makanan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan menyusun pedoman dan pengawasan terhadap higienitas makanan serta dapur penyelenggara program.

“Serta (kemenkes) menyusun sistem deteksi dan respon cepat terhadap kejadian luar biasa keracunan pangan,” terang Dadan.

Selain Inpres, pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) guna memperkuat aspek penjaminan mutu dan keamanan pangan, termasuk manajemen risiko dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Perpres ini juga akan memetakan peran dan fungsi setiap kementerian/lembaga terlibat.

“Dalam perpres yang memang kami akan petakan terkait dengan peran dan fungsi dari lembaga serta K/L lainnya,” ujar Dadan.
Dadan berharap regulasi tersebut bisa segera disahkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi dapat berjalan lebih baik ke depannya, sehingga BGN akan lebih fokus terhadap intervensi pemenuhan gizi bagi masyarakat.

“Dan mudah-mudahan di dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan segera disahkan sehingga masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang besar untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi dan BGN tetap fokus pada intervensi pemenuhan karena tugas utamanya demikian,” kata Dadan.

Hal-hal lainnya, sambung Dadan, bisa diisi oleh Kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi di tempat-tempat seperti itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas mengatakan bahwa rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

“Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi,” ujar Zulhas.

Zulhas mengatakan pembahasan aturan tersebut memakan waktu. Pihaknya pun tidak masalah apabila pembahasannya dapat membuat para pegawai menginap berhari-hari.

“Kesimpulannya kita memutuskan akan ada tim kementerian terkait memang nggak bisa 1 jam 2 jam itu saya kira menjadi isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres. Mungkin perlu konsinyering, waktu dua hari tiga hari sampai tuntas dipaparkan target kita. Apa yang perlu dicapai, termasuk penting tata kelola, SPPG itu gimana agar 82,9 juta cepat tercapai. Perlu mengadakan segera konsinyering dengan bahan yang kita bicarakan tadi. Setelah selesai rapat berikutnya mudah-mudahan akan ada kesimpulan,” jelas Zulhas.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun. Pemerintah optimis bahwa dengan adanya regulasi MBG akan menjadi landasan kuat dalam mempercepat penyaluran makanan bergizi gratis yang berkelanjutan dan menyeluruh.

[edRW]

Oleh: Devi Agustina )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sumber daya manusia unggul melalui peluncuran program Sekolah Garuda, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat fondasi pendidikan berbasis sains dan teknologi. Program ini dirancang tidak hanya untuk melahirkan generasi berprestasi, tetapi juga untuk menjawab tantangan masa depan, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Sekolah Garuda merupakan gagasan visioner yang dirancang untuk mendeteksi dan mengembangkan potensi siswa sejak dini. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah merancang skema seleksi ketat yang memastikan hanya siswa dengan capaian akademik unggul yang dapat diterima. Untuk menjamin pemerataan kesempatan, negara menanggung biaya pendidikan bagi 80 persen peserta didik per angkatan, sementara sisanya diperuntukkan bagi siswa mandiri dengan skema pembiayaan yang telah dipertimbangkan secara adil dan efisien.

Wakil Menteri Diktisaintek, Stella Crishtie, menekankan bahwa desain Sekolah Garuda memperhatikan kesetaraan sosial. Ia menyampaikan bahwa keberadaan siswa dari latar belakang ekonomi berbeda dalam satu lingkungan belajar akan menciptakan dinamika positif yang memperkuat toleransi dan kepekaan sosial di kalangan peserta didik. Dengan demikian, sekolah ini bukan hanya menjadi pusat akademik, tetapi juga wahana pembentukan karakter unggul.

Sekolah Garuda dibangun dalam dua bentuk utama: Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru. Yang pertama merupakan optimalisasi dari sekolah-sekolah berkualitas yang sudah ada, dengan dukungan penuh dari pemerintah dalam hal kurikulum, infrastruktur, dan manajemen. Model ini mulai berjalan tahun ini sebagai bentuk percepatan implementasi program. Sementara itu, Sekolah Garuda Baru adalah lembaga pendidikan yang dibangun dari nol dan ditargetkan beroperasi mulai tahun ajaran 2026/2027.

Perbedaan utama antara dua model tersebut terletak pada pendekatan kurikulum. Sekolah Transformasi tetap menggunakan sistem pembelajaran yang telah berjalan dan terbukti efektif, sementara Sekolah Garuda Baru mengintegrasikan kurikulum nasional untuk kelas 10 dan kurikulum International Baccalaureate (IB) untuk kelas 11 dan 12. Penerapan kurikulum IB diyakini meningkatkan peluang lulusan untuk diterima di universitas top dunia, sebuah langkah penting dalam mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing global.

Lokasi pembangunan sekolah-sekolah baru dipilih secara strategis di wilayah pelosok yang selama ini kekurangan akses pendidikan menengah berkualitas. Langkah ini menegaskan komitmen pemerataan pendidikan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Salah satu lokasi prioritas adalah Soe, Nusa Tenggara Timur, yang telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Daerah ini dinilai sangat membutuhkan fasilitas pendidikan unggulan sebagai sarana pemberdayaan generasi muda.

Upaya pembangunan Sekolah Garuda juga mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan politik. Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan AMC, menyampaikan pandangannya bahwa program ini merupakan affirmative action yang sangat tepat. Menurutnya, Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Furqan menyatakan bahwa program ini memberikan ruang bagi anak-anak berprestasi dari kalangan ekonomi lemah agar tetap memiliki akses terhadap pendidikan terbaik. Ia juga menyoroti bahwa Sekolah Garuda tidak hanya menjawab kebutuhan siswa berbakat, tetapi juga membentuk atmosfer belajar yang kompetitif dan sehat. Baginya, jika Indonesia ingin benar-benar meraih kemajuan menyeluruh pada 2045, maka tidak ada pilihan selain menginvestasikan sumber daya pada pendidikan.

Tidak kalah penting, Sekolah Rakyat yang merupakan pasangan dari Sekolah Garuda, dirancang sebagai lembaga pendidikan gratis untuk masyarakat tidak mampu. Program ini memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan keberadaan dua institusi ini, pemerintah menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif, menjangkau dari yang tertinggal hingga yang unggul.

Ketua Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kefas Hervin Devananda, juga menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Ia menilai bahwa Sekolah Garuda merupakan investasi jangka panjang terbaik bangsa. Menurutnya, peluncuran program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membangun harapan baru bagi masa depan Indonesia, terutama bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pendidikan bermutu.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh inisiatif ini berada dalam kerangka konstitusi, tepatnya merujuk pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Kedua dasar hukum ini memperkuat posisi pemerintah dalam memastikan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Peluncuran Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya.

Program ini juga membuktikan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak lagi menjadi wacana kosong. Pemerintah tidak hanya merancang kebijakan, tetapi mengeksekusinya melalui proyek konkret yang dapat dinikmati masyarakat luas. Sekolah Garuda menjadi tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045, di mana kualitas pendidikan bukan lagi bergantung pada geografi atau ekonomi, tetapi pada merit dan potensi setiap anak bangsa.

Dengan pendekatan terstruktur dan inklusif, Sekolah Garuda bukan sekadar institusi pendidikan baru, melainkan representasi dari transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional. Ini adalah langkah berani menuju masa depan yang lebih adil dan cerdas, serta investasi kolektif untuk menjawab tantangan global dengan kepala tegak. Indonesia, melalui program ini, sedang menyiapkan generasi emas yang akan mengantarkan bangsa ini menuju kejayaan di panggung dunia.

)* Pengamat Masalah Pendidikan

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas judi daring yang juga dikenal sebagai judi online karena dinilai merusak moral, ekonomi, dan masa depan generasi muda.

Salah satu langkah nyata dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan memblokir sementara platform Internet Archive (archive.org) yang terindikasi memuat konten berbahaya.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan bahwa pemblokiran dilakukan karena ditemukan sejumlah konten melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk yang bermuatan perjudian daring dan pornografi.

“Sejumlah konten yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama konten yang bermuatan perjudian online dan pornografi,” ujar Alexander.

Ia menegaskan bahwa tindakan ini bukan keputusan sepihak atau tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang seperti pemberitahuan berkala, komunikasi resmi, serta analisis konten.

Ketika tidak ada respons dari pihak platform, dan pelanggaran serius ditemukan, maka langkah tegas diambil demi kepentingan publik.

“Kami menyadari nilai Internet Archive sebagai arsip digital dunia. Tapi nilai itu tidak bisa dijadikan tameng untuk membiarkan konten berbahaya dan melanggar hukum tetap tersedia di Indonesia,” tegasnya.

Selain konten judi daring, Kemkomdigi juga menemukan pelanggaran terhadap hak cipta yang merugikan industri kreatif nasional. Negara, kata Alexander, wajib melindungi para pelaku industri dari praktik pembajakan digital.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Utara juga menggencarkan edukasi untuk membendung judi daring di lingkungan pendidikan. Kepala OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, menyatakan pihaknya menggandeng 2.000 guru dan ASN agar lebih waspada terhadap praktik judol yang terselubung dalam gim online.

“Saya harap Bapak/Ibu Guru dapat memberikan perhatian lebih dalam lagi kepada seluruh siswa agar menjauhi aktivitas judi, khususnya judi online,” ujar Khoirul.

Langkah kolaboratif ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus mengedepankan perlindungan masyarakat melalui pendekatan regulatif dan edukatif.****

[edRW]

Oleh: Syafira Nanda )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh melalui optimalisasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Penegasan ini diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara penuh di dalam negeri. Kebijakan ini bukan hanya respons atas tekanan ekonomi global, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian finansial negara.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memandang bahwa penyimpanan DHE sebesar 100 persen selama satu tahun akan mendongkrak cadangan devisa secara signifikan. Ia memperkirakan bahwa penerapan kebijakan ini akan menghasilkan tambahan devisa di atas 100 miliar dolar AS jika berjalan penuh selama 12 bulan. Penambahan cadangan ini diyakini dapat menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu. Menurutnya, pengelolaan devisa yang lebih tertata akan membawa Indonesia pada posisi yang lebih kuat secara struktural dan fiskal.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, menyampaikan bahwa dalam jangka pendek, dampak positif dari kebijakan ini sudah mulai terlihat melalui peningkatan ketahanan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, rupiah termasuk yang paling rentan terhadap tekanan eksternal. Namun, dengan adanya tambahan cadangan dari DHE, nilai tukar rupiah dapat dipertahankan dalam kisaran target APBN 2025, yaitu Rp16.000 per dolar AS. Ini menjadi penghalang terhadap potensi pelemahan nilai tukar yang sebelumnya dikhawatirkan bisa menembus Rp17.000 per dolar AS.

Stabilitas kurs rupiah membawa dampak lanjutan terhadap pengendalian inflasi, terutama yang berasal dari barang-barang impor. Dengan tekanan inflasi yang lebih terkendali, harga-harga dalam negeri menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Situasi ini mendukung target inflasi nasional yang ditetapkan dalam APBN 2025 pada kisaran 2,596 persen. Selain itu, penguatan nilai tukar dan penurunan harga minyak mentah dunia dapat mengurangi beban subsidi energi yang dipatok sebesar Rp394,3 triliun, memberi ruang efisiensi anggaran secara signifikan.

Presiden Prabowo secara tegas mendorong efisiensi anggaran, termasuk melalui penghematan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp300 triliun. Dana yang dihemat diarahkan ke sektor-sektor strategis guna mendorong produktivitas ekonomi nasional. Pendekatan ini mencerminkan tata kelola fiskal yang disiplin dan bertanggung jawab, sekaligus memberi sinyal bahwa belanja negara harus menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, kebijakan DHE diposisikan sebagai upaya meningkatkan likuiditas di sistem keuangan domestik. Bank Indonesia merespons dengan menyiapkan instrumen baru seperti Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan FX Swap Valas. Ketiga instrumen ini dirancang untuk memperluas saluran perputaran devisa di dalam negeri agar dapat menjangkau sektor riil. Kehadiran instrumen baru ini akan mendukung pendalaman pasar keuangan nasional dan memperluas basis pembiayaan usaha.

Dengan likuiditas yang semakin terjaga, suku bunga kredit berpeluang menurun, membuka kesempatan lebih luas bagi dunia usaha untuk memperoleh pembiayaan. Situasi ini dapat mendorong pertumbuhan kredit dan investasi secara signifikan, memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah optimistis, jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sangat mungkin dicapai.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai bahwa perubahan kebijakan ini merupakan perbaikan penting dari aturan sebelumnya yang dinilai belum optimal. Ia menyoroti bahwa PP 36 Tahun 2023 hanya mewajibkan penyimpanan 30 persen DHE selama tiga bulan, sehingga tidak memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi. Dengan aturan baru, eksportir kini diwajibkan menyimpan seluruh DHE selama 12 bulan di bank nasional, memberikan dorongan nyata terhadap cadangan devisa dan penguatan rupiah.

Andry juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengendalikan arus devisa. Ia mencatat bahwa praktik penghindaran kewajiban DHE, seperti under-invoicing dan pengalihan dana ke luar negeri, cukup marak dalam sistem sebelumnya. Namun kini, dengan pengawasan yang lebih ketat dan kerangka regulasi yang diperkuat, ruang bagi praktik-praktik tersebut semakin sempit. Pemerintah mengirimkan sinyal bahwa pengelolaan devisa tidak boleh lagi dilakukan secara lepas kendali, melainkan harus menjadi bagian dari strategi kolektif menjaga stabilitas nasional.

Dampak kebijakan ini pun mulai tercermin di pasar keuangan. Indeks saham sektor perbankan mengalami lonjakan pasca pengumuman kebijakan DHE 100 persen. Kenaikan ini mencerminkan optimisme pelaku pasar terhadap kondisi keuangan nasional yang dinilai akan lebih solid dengan arus devisa yang tertahan di dalam negeri. Di sisi lain, peningkatan dana yang tersedia di perbankan membuka ruang lebih besar bagi ekspansi kredit, memperkuat ekosistem pembiayaan nasional.

Pemerintah melalui kebijakan DHE 100 persen tidak sekadar merespons situasi ekonomi global, tetapi membangun struktur ekonomi dalam negeri yang lebih stabil dan mandiri. Dengan menahan devisa lebih lama, memperkuat likuiditas, dan menjaga nilai tukar, Indonesia sedang menata ulang arah kebijakan makroekonomi ke jalur yang lebih berkelanjutan. Presiden Prabowo dan jajaran ekonominya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh bergantung pada momentum jangka pendek, tetapi harus dibangun dari fondasi dalam negeri yang kokoh dan strategis.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Arif Setiawan )*

Cadangan devisa Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan peningkatan ekspor hasil hilirisasi yang kini menjadi perhatian utama pemerintah. Langkah strategis ini tidak hanya menguatkan neraca pembayaran negara, tetapi juga mendukung pembangunan industri domestik yang berorientasi pada nilai tambah produk sumber daya alam. Dengan kebijakan yang fokus pada pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pemerintah berhasil mengoptimalkan hasil ekspor agar dapat memberikan manfaat langsung kepada perekonomian nasional.

Anggota Komisi XII DPR, Alfons Manibui, menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan DHE untuk mempercepat proses hilirisasi. Dana hasil ekspor yang ditempatkan di bank nasional selama satu tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penyangga nilai tukar rupiah dan cadangan devisa, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan strategis untuk pengembangan industri turunan. Dengan demikian, dana ekspor yang tetap berputar di dalam negeri mampu mendorong pembangunan smelter, pengembangan teknologi, serta riset yang mendukung peningkatan nilai tambah produk.

Pemerintah meyakini bahwa kebijakan pengelolaan DHE ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengangkat kelas Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi eksportir produk bernilai tinggi. Menurut Alfons, pengelolaan dana ini tidak membatasi aktivitas pelaku usaha, karena dana tersebut tetap dapat digunakan untuk kebutuhan operasional, pembayaran pajak, impor bahan baku, hingga pelunasan utang. Berbagai insentif, seperti pembebasan pajak atas bunga deposito dan kemudahan penggunaan DHE sebagai agunan kredit, semakin memperkuat daya dorong kebijakan ini.

Kebijakan DHE yang dikelola secara optimal diharapkan memicu peningkatan investasi, yang berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama di wilayah penghasil sumber daya mineral dan pertambangan seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perbankan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan bagian integral dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan kemandirian energi dan pengembangan industri sebagai prioritas utama. Hilirisasi tidak hanya berperan sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai alat penting dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.

Keberhasilan hilirisasi dapat dilihat dari lonjakan ekspor nikel yang signifikan. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, nilai ekspor nikel meningkat hampir dua belas kali lipat, dari sekitar US$ 3,3 miliar pada 2017-2018 menjadi hampir US$ 40 miliar pada 2024. Lonjakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkokoh neraca perdagangan Indonesia dan membuka ribuan lapangan kerja di sektor industri pengolahan. Peningkatan ini merupakan bukti bahwa kebijakan hilirisasi mampu memberikan efek domino positif bagi perekonomian nasional.

Meski demikian, Bahlil juga menyadari tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam sektor energi minyak bumi. Penurunan produksi minyak nasional menjadi sorotan penting, yang menurutnya tidak semata akibat keterbatasan sumber daya alam, tetapi juga kemungkinan adanya faktor disengaja. Pemerintah pun berkomitmen untuk menindak tegas kontraktor-kontraktor yang tidak produktif dan mendorong optimalisasi pemanfaatan gas alam serta pengembangan teknologi energi alternatif seperti konversi LPG ke DME berbasis batubara. Langkah-langkah ini diambil demi menjaga kemandirian energi nasional yang menjadi pondasi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan hilirisasi sektor pertanian guna meningkatkan nilai tambah produk domestik. Fokus utama diarahkan pada komoditas-komoditas unggulan dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah, seperti kelapa, kakao, dan mente. Hilirisasi komoditas kelapa, misalnya, memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor dua hingga tiga kali lipat, dengan perkiraan nilai mencapai Rp 40 hingga 60 triliun dari sebelumnya sekitar Rp 20 triliun. Hal ini menjadi peluang penting untuk mengangkat kesejahteraan petani dan memperkuat posisi produk pertanian Indonesia di pasar global.

Kolaborasi antara kementerian terkait menjadi strategi akselerasi hilirisasi sektor pertanian. Pendekatan ini memastikan sinergi yang optimal dalam pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah penghasil bahan baku. Selain itu, peningkatan permintaan produk kelapa dari pasar internasional, khususnya China, menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia di bidang pertanian.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah strategis tersebut, pemerintah menempatkan peningkatan cadangan devisa melalui ekspor hilirisasi sebagai motor utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi dari ekonomi berbasis bahan mentah menjadi ekonomi bernilai tambah tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional, tetapi juga memperkokoh fondasi perekonomian nasional dalam menghadapi dinamika global.

Secara keseluruhan, peningkatan cadangan devisa yang diiringi oleh ekspor produk hilirisasi menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan visi pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan ini menunjukkan arah yang jelas dan konsisten dalam memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan sinergi semua pihak, Indonesia mampu mewujudkan potensi besar sumber daya alamnya menjadi kekuatan ekonomi yang mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

)* penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia