Arsip Bulanan: Juni 2025

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai bentuk pendanaan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025 yang mencabut PP Nomor 34 Tahun 2022, menandai adanya perubahan besar pada arah kebijakan pembiayaan perusahaan pelat merah selama ini menuju pendekatan yang lebih mandiri dan profesional.

Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, menyampaikan apresiasi tingginya atas bagaimana langkah tegas Presiden Prabowo.

Menurutnya, pencabutan PMN tersebut merupakan sebuah sinyal kuat agar BUMN tidak lagi terus bersikap manja dan selalu bergantung pada dana APBN.

Hal tersebut lantaran menurut Sartono, selama ini memang BUMN cenderung seakan terus dilindungi oleh negara.

“Jangan sampai BUMN ini menjadi manja, seakan negara selalu melindungi,” ujar Sartono, Kamis (19/6).

Ia menilai bahwa dana negara selama ini seharusnya bisa jauh lebih difokuskan pada berbagai sektor prioritas dan proyek strategis nasional seperti pendidikan dan sektor kesehatan.

Sartono menekankan bahwa BUMN perlu menunjukkan seperti apa kapasitas manajerial yang tangguh serta mampu menghasilkan dividen dan nilai tambah bagi berjalannya perekonomian nasional.

Dengan terwujudnya BUMN yang lebih sehat secara finansial, maka dia berharap agar dapat mengurangi adantya ketergantungan dan membantu penjagaan defisit anggaran.

“BUMN yang sehat secara finansial dapat mengurangi ketergantungan dan membantu menjaga defisit anggaran tetap terkendali,” jelasnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria juga turut buka suara.

Dirinya menjelaskan bahwa ke depan, pendanaan BUMN akan berasal dari pengelolaan dividen yang dikumpulkan melalui Danantara, dan sudah bukan lagi berasal dari APBN.

“Dulu equity-nya dari pemerintah, sekarang oleh Danantara melalui hasil pengelolaan dari BUMN,” katanya.

Lebih lanjut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa perubahan skema pendanaan ini akan semakin mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan ke depannya.

“Investasi adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang sekitar 29% setelah konsumsi rumah tangga,” terang Rosan.

Melalui Danantara, pemerintah mengarahkan BUMN agar mampu menjadi sebuah entitas bisnis modern yang jauh lebih efisien, mandiri, dan transparan.

Bukan hanya itu, namun Presiden Prabowo Subianto juga bertekad untuk sekaligus mengubah BUMN melalui Danantara agar menjadi motor bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. (*)

Oleh: Wahyu Gunawan

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang tegas dengan mencabut program Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Langkah tersebut menandai dimulainya babak baru dalam transformasi kerja korporasi pelat merah menjadi entitas bisnis modern yang jauh lebih mandiri dan efisien.

Selama bertahun-tahun, PMN telah menjadi tonggak dukungan fiskal bagi berbagai BUMN, tetapi pada saat yang bersamaan justru turut membentuk adanya ketergantungan secara struktural yang semakin menghambat daya saing dan profesionalisme.

Maka dari itu, melalui adanya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2025, Presiden Prabowo secara resmi membatalkan PP Nomor 34 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur penambahan PMN untuk PT Waskita Karya.

Keputusan tersebut tidak hanya berdampak untuk menghentikan terjadinya praktik injeksi modal negara secara langsung ke BUMN saja, tetapi juga sekaligus mampu menjadi simbol pengalihan strategi pendanaan nasional menuju pada model yang jauh lebih berorientasi pada efisiensi dan kemandirian.

Menanggapi pencabutan PMN tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, menyambut langkah Presiden Prabowo Subianto dengan apresiasi tinggi. Ia menilai bahwa selama ini program Penyertaan Modal Negara memang telah membuat sebagian BUMN terbiasa hidup dalam zona nyaman, sehingga mereka cenderung terlalu bergantung pada APBN, dan minim insentif untuk berbenah.

Menurut Sartono, kebijakan itu justru semakin membebani anggaran negara, padahal dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan oleh pemerintah untuk membenahi sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan.

Ia menegaskan bahwa BUMN perlu menunjukkan kapasitas manajerial, kemudian juga harus mampu menghasilkan laba dan dividen yang signifikan, serta menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga mereka bukan hanya menjadi sekadar penguras fiskal saja.

Langkah pencabutan PMN juga mendapat dukungan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang kini mengambil alih fungsi pembiayaan bagi BUMN melalui pengelolaan dana dari dividen perusahaan-perusahaan negara.

Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa ke depan suntikan modal untuk BUMN tidak lagi berasal dari APBN, melainkan dari hasil pengelolaan dana internal yang dikumpulkan dan disalurkan melalui Danantara.

Dengan mekanisme baru tersebut, maka proses pendanaan akan melalui standar seleksi yang jauh lebih ketat dan transparan dari sebelumnya untuk memastikan bahwa setiap perusahaan layak menerima investasi berdasarkan rencana bisnis yang matang dan juga sektor strategis nasional.

Dony juga menegaskan bahwa Danantara akan menerapkan parameter secara ketat dalam mengevaluasi bagaimana kelayakan perusahaan yang mengajukan suntikan modal tersebut, termasuk seperti apa kesiapan rencana bisnis dan prospek industrinya.

Ia memastikan bahwa seluruh tahapan tersebut bisa berlangsung dengan profesional dan mampu terbebas dari praktik kolusi, karena setiap pengajuan tetap harus mendapat persetujuan dari DPR.

Hal ini diharapkan akan semakin memperkuat integritas sistem pendanaan dan sekaligus juga menjauhkan praktik moral hazard yang selama ini terus saja membayangi pola suntikan fiskal ke BUMN.

Sejalan dengan visi transformasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pencabutan PMN merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Rosan, investasi turut menyumbang hampir sepertiga dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga diperlukan adanya tata kelola yang jauh lebih modern dan fleksibel agar potensi ekonomi nasional dapat terus diakselerasi.

Ia menyebutkan bahwa Danantara mengelola dana sekitar Rp150 triliun dari dividen BUMN, yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional berkelanjutan, kemudian juga mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperbesar daya tarik investasi asing melalui efek pengganda.

Langkah Prabowo dinilai sejumlah pihak sebagai koreksi terhadap kebijakan masa lalu. Data menunjukkan bahwa selama satu dekade pemerintahan sebelumnya, PMN yang disalurkan ke BUMN melonjak tajam, dari Rp46,98 triliun di era Presiden SBY menjadi lebih dari Rp355 triliun di era Presiden Jokowi.

Sayangnya, lonjakan tersebut tidak selalu diiringi dengan perbaikan kinerja korporasi, bahkan menyisakan persoalan utang, tata kelola yang lemah, dan dugaan penyalahgunaan dana seperti yang terjadi pada beberapa BUMN karya.

Peneliti dari Next Policy, Dwi Raihan, turut menilai keputusan pemerintah mencabut PMN sebagai langkah progresif yang patut diapresiasi. Menurutnya, kebijakan ini mendorong BUMN menjadi lebih mandiri dan inovatif, sekaligus menekan risiko moral hazard dalam pengelolaan keuangan negara.

Raihan juga menyoroti ketimpangan kinerja antar-BUMN, di mana sebagian besar masih menghadapi hambatan struktural meski telah menerima injeksi modal besar. Ia menekankan pentingnya profesionalisme manajemen dan pembebasan BUMN dari kepentingan politik agar bisa optimal dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Dalam konteks yang lebih luas, pencabutan PMN sekaligus menjadi landasan bagi Indonesia untuk meninggalkan pola subsidi korporat yang tidak efisien. BUMN tidak boleh lagi berfungsi sebagai beban fiskal, melainkan harus berdiri sebagai entitas kompetitif dan strategis yang mampu menciptakan nilai jangka panjang. Melalui mekanisme pendanaan berbasis investasi dan akuntabilitas tinggi, transformasi BUMN menuju entitas bisnis modern akhirnya menemukan pijakan yang lebih kuat. (*)
Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi mineral tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku UMKM lokal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam proses industrialisasi sumber daya alam.

“Hilirisasi ke depan harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, dan masyarakat daerah. Nilai tambahnya harus dinikmati paling banyak oleh masyarakat lokal. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri,” kata Bahlil.

Menurutnya, pemerataan manfaat ekonomi menjadi bentuk nyata dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyoroti keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 6 persen.

“Ini strategi kita untuk mentransformasi ekonomi dari sektor jasa menuju industri. Kalau ini kita jaga konsistensinya, Insya Allah pada 2045 kita bisa masuk jajaran 10 besar ekonomi dunia,” ujarnya.

Namun, Bahlil juga mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang agar daerah tidak mati setelah aktivitas tambang berakhir. “Jangan sampai setelah tambang selesai, daerahnya juga mati. Perusahaan harus masuk ke sektor unggulan lain seperti perkebunan dan perikanan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang ESDM PP AMPG Kevin Hartman Putella menilai hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan strategi menuju kedaulatan nasional dan pemerataan pembangunan.

“Hilirisasi ini bukan hanya soal larangan ekspor bahan mentah. Ini tentang bagaimana Indonesia mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

Kevin mengungkapkan bahwa lebih dari 30 smelter telah beroperasi di Indonesia dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, terutama di wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. “Arahnya sudah tepat. Kami siap mengawal kebijakan ini untuk membuka peluang ekonomi lebih luas bagi rakyat,” pungkasnya.

Oleh: Cahyo Widjaya*

Kebijakan hilirisasi mineral yang saat ini digencarkan pemerintah bukan sekadar strategi ekonomi jangka pendek. Lebih dari itu, hilirisasi adalah jalan panjang menuju pemerataan pembangunan dan kedaulatan ekonomi, terutama bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Tidak dapat dipungkiri, pengelolaan kekayaan alam selama ini cenderung menguntungkan pusat dan kelompok pemodal besar. Namun, dalam kerangka baru yang dicanangkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, paradigma ini mulai bergeser.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi ke depan harus berkeadilan, bukan hanya bagi investor, tetapi juga bagi pelaku UMKM lokal, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah. Menurutnya, nilai tambah dari sumber daya alam harus lebih banyak dinikmati oleh masyarakat di daerah-daerah penghasil. Mereka, kata Bahlil, harus menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada 25 Juni 2025, ia menekankan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi agar tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta.

Sebagai bukti nyata, Bahlil menunjuk keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kedua provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, mencapai 20 persen—angka yang jauh melampaui rata-rata nasional sekitar 6 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa industrialisasi berbasis sumber daya alam mampu mengangkat pertumbuhan daerah secara signifikan. Lebih dari sekadar statistik, hal ini menunjukkan adanya efek domino ekonomi yang bisa menghidupkan pelaku UMKM lokal, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun, Bahlil juga tidak menutup mata terhadap tantangan keberlanjutan. Ia menegaskan perlunya perencanaan jangka panjang agar daerah tidak mengalami stagnasi pascatambang. Pemerintah, katanya, tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang yang akan mencakup pengembangan sektor-sektor unggulan lain seperti perikanan dan perkebunan. “Jangan sampai setelah tambang selesai, daerahnya juga mati,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya kesinambungan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Meski demikian, kebijakan hilirisasi bukan tanpa kritik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menyoroti dampak sosial dan ekologis dari proyek-proyek smelter. Laporan berjudul Daya Rusak Hilirisasi Nikel mengungkapkan bahwa kebijakan ini kerap menyebabkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan di Maluku Utara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat adanya peningkatan angka kemiskinan di beberapa daerah sentra tambang seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara antara 2022 dan 2023.

Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Alfarhat Kasman, menyoroti ekspansi industri smelter yang menggusur lahan pertanian dan wilayah tangkapan nelayan. Dampak ekologis seperti pencemaran air dan kerusakan hutan menyebabkan krisis lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan daya beli masyarakat. Dalam pandangannya, efek negatif ini justru berpotensi memperburuk kemiskinan di wilayah tambang.

Kritik lain datang dari kalangan akademisi. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai dominasi investor asing, khususnya dari Tiongkok, dalam sektor hilirisasi membuat Indonesia hanya menikmati sebagian kecil dari keuntungan. Ia menyebutkan bahwa sekitar 70 persen dari hasil ekonomi dibawa ke luar negeri, sementara Indonesia hanya memperoleh 30 persen. Dengan struktur seperti ini, tujuan utama hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional dinilai belum optimal.

Namun di tengah perdebatan ini, tokoh-tokoh muda dari kalangan organisasi masyarakat juga menunjukkan dukungan kuat terhadap hilirisasi. Ketua Bidang ESDM PP AMPG, Kevin Hartman Putella, menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga bentuk konkret menuju pemerataan pembangunan dan kedaulatan ekonomi nasional. Menurut Kevin, program ini telah membuka banyak lapangan kerja, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, dan mendorong pembangunan wilayah-wilayah industri baru di luar Pulau Jawa.

Ia menyebut bahwa lebih dari 30 smelter telah beroperasi dan puluhan lainnya sedang dalam proses pembangunan. Kehadiran infrastruktur industri ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan sektor pengolahan mineral, tetapi juga menarik investasi di sektor energi dan sumber daya alam lainnya. “Yang paling terasa adalah serapan tenaga kerja. Ratusan ribu lapangan kerja tercipta,” kata Kevin.

Di sisi lain, Kevin juga melihat hilirisasi sebagai bagian dari strategi besar Indonesia dalam transisi energi. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik. Menurutnya, arah kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya terkait industrialisasi dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.

Meski tantangan masih banyak, mulai dari aspek lingkungan hingga dominasi asing, kebijakan hilirisasi tetap menyimpan harapan besar. Yang dibutuhkan kini adalah tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat lokal, serta komitmen kuat untuk memastikan bahwa pembangunan industri tidak meninggalkan kerusakan ekologis dan sosial. Pemerintah juga perlu memberi ruang yang lebih luas bagi UMKM agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku aktif dalam rantai produksi dan distribusi.

Dengan pendekatan yang menyeluruh—mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan—hilirisasi bisa menjadi motor pemerataan ekonomi yang sesungguhnya. Ketika sumber daya alam dikelola secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal, maka kedaulatan ekonomi bukanlah mimpi. Hilirisasi, dalam konteks ini, adalah jembatan menuju Indonesia yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera.

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara

Oleh: Ricky Rinaldi

Pemerintah terus menguatkan komitmennya dalam membangun kemandirian ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu program unggulan yang kini menunjukkan dampak konkret terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya menyasar peningkatan kualitas gizi anak bangsa, MBG juga menjadi motor baru dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, terutama di perdesaan.

Program MBG yang dijalankan secara bertahap ini telah menyentuh hampir lima juta penerima manfaat hingga pertengahan Juni 2025, dengan dukungan operasional dari 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah bahkan telah mengalokasikan dana sebesar Rp4,4 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini, dan siap menambah anggaran hingga Rp100 triliun seiring dengan target peningkatan cakupan penerima manfaat yang mencapai 82,9 juta jiwa pada akhir tahun ini.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Riza Adha Damanik, menegaskan bahwa sekitar 80 persen anggaran MBG digunakan untuk belanja bahan pangan, yang sebagian besar disuplai oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pangan. Ini menjadi peluang besar bagi sekitar 29 juta UMKM di perdesaan untuk terlibat aktif dalam ekosistem program MBG dan meningkatkan pendapatannya secara signifikan.

Lebih dari itu, program ini juga memberi dampak positif bagi sekitar 12 juta pedagang di pasar tradisional yang berpotensi menjadi pemasok bahan pokok, serta 30.000 jasa katering skala kecil yang mampu mengelola ribuan porsi makanan setiap harinya. Keterlibatan para pelaku usaha ini tentu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan baru, baik dalam produksi, distribusi, maupun pelayanan makanan.

Tidak hanya berhenti pada sektor makanan, MBG juga menciptakan potensi bisnis baru di bidang pengelolaan limbah. Riza menyebutkan bahwa limbah makanan organik maupun non-organik dapat diolah oleh pelaku usaha mikro menjadi produk bernilai ekonomi. Inovasi seperti ini berperan penting dalam mendorong terciptanya ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pengembangan program MBG, Kementerian UMKM juga meluncurkan inisiatif baru untuk memperluas peran UMKM dalam ekosistem program tersebut. Salah satunya dilakukan di lingkungan pesantren Al-Ashr, Bogor, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat mungkin dilakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan.

Menurut Muhammad Arbani, pendiri organisasi Kami UMKM, program MBG memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen—jika disertai pendampingan reguler terhadap pelaku UMKM. Ia juga menekankan pentingnya melindungi UMKM kredibel agar bisa berperan optimal dalam ekosistem MBG, termasuk dukungan terhadap keandalan suplai, pengemasan, dan distribusi.

Riza juga menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan manfaat program ini, dibutuhkan strategi ekonomi yang lebih terstruktur, salah satunya melalui pendekatan klasterisasi. Usaha mikro yang selama ini menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, pembiayaan, dan akses pasar dinilai bisa berkembang lebih optimal apabila dikelompokkan dalam klaster ekonomi. Dengan masuk ke dalam skala ekonomi, usaha mikro akan lebih mudah bermitra dengan usaha kecil, menengah, hingga besar, sehingga ekosistem usaha menjadi lebih terintegrasi.

Menurut data Kementerian UMKM, sebanyak 99 persen dari total pelaku UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro. Sayangnya, sebagian besar dari mereka masih belum masuk ke dalam skala ekonomi, sehingga sulit berkembang. Melalui pendekatan klasterisasi, diharapkan kendala-kendala klasik seperti pembiayaan mahal dan pasar yang sempit dapat diatasi secara kolektif.

Salah satu strategi yang kini diterapkan adalah pembentukan holding UMKM berdasarkan sektor produktif. Kementerian telah menetapkan sembilan klaster utama, termasuk di dalamnya sektor Makan Bergizi Gratis yang telah melibatkan lebih dari 82 ribu UMKM. Klaster lainnya meliputi pariwisata, kuliner, kerajinan tangan, kesehatan dan kecantikan, serta perumahan rakyat. Masing-masing klaster diharapkan dapat menjadi basis kekuatan ekonomi baru yang akan mendorong pertumbuhan inklusif dan berkeadilan.

Langkah klasterisasi ini dinilai efektif dalam menurunkan biaya input, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar UMKM. Selain itu, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok yang lebih besar akan mempercepat proses “naik kelas” usaha mikro. Kemitraan yang tercipta di dalam ekosistem ini memungkinkan sinergi antar pelaku usaha lintas skala, yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Riza menekankan, bila pendekatan klaster ini berhasil diperluas dan dimatangkan, maka target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan menggandeng lebih banyak UMKM dalam skema produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah melalui MBG, pemerintah secara tidak langsung sedang membangun ketahanan ekonomi dari bawah ke atas.

Program MBG bukan hanya sebuah solusi gizi, melainkan juga tonggak penting dalam pembangunan ekonomi rakyat. Melalui program ini, jutaan pelaku UMKM memiliki peluang baru untuk berkembang, jutaan lapangan kerja baru tercipta, dan ekonomi desa mendapat napas segar. Jika dikelola dengan tepat, MBG dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Anisa Rachma

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan gizi anak dan ibu hamil, melainkan juga telah menjelma sebagai katalis baru bagi pergerakan ekonomi lokal. Sejak diluncurkan awal 2025, implementasi MBG di berbagai daerah menunjukkan sinyal positif, tak hanya dari sisi pemenuhan hak dasar masyarakat akan gizi, tetapi juga dalam menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga pelaku usaha mikro dan kecil di tingkat desa dan kelurahan.

Di Bandar Lampung, penerapan program ini menjadi contoh konkret sinergi antara pemenuhan kebutuhan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG yang didirikan untuk menyalurkan makanan bergizi kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil, diwajibkan menyerap bahan pangan langsung dari sumber lokal. Mulai dari sayuran, telur, daging ayam dan sapi, hingga ikan segar, seluruh bahan baku makanan dibeli dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di sekitar wilayah pelaksanaan.

Pola ini tidak hanya menstimulasi permintaan pasar secara langsung, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap pendapatan warga dan daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas dapur MBG menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak sedikit, baik sebagai juru masak, pengemas, hingga tenaga logistik. Dengan demikian, MBG membuka lapangan kerja baru yang menyasar kelompok perempuan dan masyarakat miskin kota secara inklusif.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, menyatakan bahwa implementasi program ini telah membantu perputaran ekonomi lokal secara signifikan. Ia menekankan bahwa bukan hanya kebutuhan gizi masyarakat yang terpenuhi, namun petani, pedagang sayur, bahkan pemilik warung kecil turut menikmati manfaat ekonomi dari program ini. Dalam konteks ini, MBG tidak sekadar menjadi bantuan sosial, melainkan sebuah skema pembangunan terintegrasi yang melibatkan masyarakat dari hulu ke hilir. Dapur-dapur yang terlibat dalam program ini, seperti yang berdiri di Kecamatan Enggal, Teluk Betung Utara, hingga Sukarame, menjadi simpul ekonomi baru yang mempertemukan kebutuhan konsumsi publik dengan potensi produksi rakyat.

Dampak serupa juga terlihat di daerah lain seperti Rokan Hilir, Riau. Dalam laporan Kementerian Keuangan, dapur MBG di daerah tersebut mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja dan memberdayakan lebih dari seratus pelaku usaha lokal. Tidak hanya itu, program ini memacu percepatan penyerapan anggaran di daerah serta memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan produksi lokal. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyalur bahan pangan, memperpendek rantai distribusi, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan yang segar dan sehat.

Sementara dari sisi gizi, MBG berkontribusi langsung dalam upaya menekan angka stunting nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa per 22 Juni 2025, lebih dari 5 juta penerima manfaat telah menikmati makanan bergizi setiap hari melalui dapur MBG yang tersebar di ribuan satuan pelayanan. Penyaluran anggaran program ini pun menunjukkan tren positif. Jika pada akhir Mei 2025 tercatat sekitar Rp3,3 triliun telah disalurkan, maka pada pertengahan Juni angkanya meningkat menjadi Rp4,4 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan efektivitas program, sekaligus memastikan bahwa dana negara benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional, Anyelir Puspa Kemala, mengatakan tentunya program ini membutuhkan penguatan ataupun kolaborasi lintas sektor, seperti lembaga atau pihak terkait di daerah yang memiliki pemahaman yang sama dan komitmen kuat dalam implementasi program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai salah satu motor pelaksana, terus menjalin kerja sama dengan DPR, Kementerian, pemerintah daerah, bahkan organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha. Edukasi publik menjadi bagian penting dari strategi, karena keberhasilan MBG tak hanya ditentukan dari jumlah makanan yang tersaji, tetapi juga dari pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan kebersihan makanan. Inisiatif lokal pun bermunculan untuk mendukung program ini, seperti yang dilakukan oleh organisasi Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, yang turut memberdayakan UMKM dan memperluas cakupan penerima manfaat melalui gerakan makan gratis berbasis komunitas.

Dalam jangka panjang, MBG menyimpan potensi besar sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia. Dengan fokus pada peningkatan status gizi generasi muda, program ini akan berkontribusi terhadap produktivitas jangka panjang, kualitas sumber daya manusia, serta daya saing bangsa di masa depan. Lebih dari itu, keterlibatan aktif sektor pertanian dan UMKM dalam rantai pasok MBG menjadi batu loncatan penting menuju ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan semangat gotong royong, transparansi, dan penguatan kapasitas daerah, program MBG bukan hanya layak dipertahankan, tetapi juga diperluas jangkauannya. Ia adalah cermin bagaimana kebijakan negara dapat berpijak dari kebutuhan dasar rakyat, namun menjangkau lebih jauh hingga memberdayakan sektor ekonomi yang selama ini terpinggirkan. Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa, MBG tampil sebagai model kebijakan yang menyatukan kesejahteraan dan kemandirian, dengan rakyat sebagai poros utamanya.

)* Pengamat Isu Strategis

JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen kuat ini terlihat dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di kampus IPDN, Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara langsung menyampaikan urgensi percepatan program tersebut kepada para kepala daerah. Penguatan SDM menjadi salah satu fokus utama percepatan program. Pemerintah akan memulai pendidikan khusus bagi SDM pelaksana MBG mulai Juli mendatang.

“Ya tentu saja (disampaikan percepatan MBG). Karena tiga kunci makanan bergizi itu satu anggaran, yang kedua SDM, yang ketiga infrastruktur,” ujar Dadan.

Ia juga menekankan bahwa daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) akan menjadi prioritas dengan kehadiran tenaga yang sudah terlatih selama tiga bulan.

“Sehingga akhir Juli mereka sudah bisa dikirim ke daerah, dan percepatan akan sangat terjadi secara nyata nanti di akhir Juli, awal Agustus,” imbuh Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa materi yang disampaikan dalam retret ini konsisten dengan pesan-pesan sebelumnya kepada para kepala daerah, termasuk penekanan terhadap tiga peran penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

Upaya serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Padang, Allex meminta seluruh jajaran untuk segera merealisasikan program MBG agar dapat berjalan secepatnya.

“Segerakan program MBG ini. Kalau bisa di minggu keempat Juni sudah terealisasi dan berjalan sesuai rencana serta berjalan dengan baik,” tegas Allex.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan tiga lokasi untuk pembangunan dapur MBG sesuai permintaan BGN.

“Dua lokasi direncanakan di Bancalaweh, dan satu lagi di Rusunawa. Sementara enam lokasi lainnya akan dibangun oleh mitra swasta,” ujarnya.

Dari sisi legislatif, dorongan kuat terhadap efektivitas program MBG juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah yang mengingatkan pentingnya afirmasi bagi daerah-daerah 3T agar masalah kekurangan gizi dan stunting bisa diatasi secara menyeluruh.

“Daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu sungguh sangat perlu diafirmasi agar percepatan ketercapaian gizi sehari-harinya itu bisa memadai,” ujar Ledia.

Ia juga menegaskan perlunya pengelolaan limbah makanan yang dihasilkan dari pelaksanaan program ini agar tidak menimbulkan masalah baru di lingkungan sekolah.

“Entah akan dimagotisasi, dikomposting, mau diapakan juga itu sampah tentu harus disiapkan agar tidak menumpuk dan menjadi sumber masalah baru,” pungkas Ledia.

Komitmen lintas sektor ini menandakan keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai fondasi utama dalam membangun generasi sehat dan berkualitas, khususnya di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan perhatian.

Jakarta, Pemerintah terus menggencarkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program yang digagas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar pelajar tingkat pendidikan dasar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dan keterbatasan akses pangan sehat.

Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi seimbang anak, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendorong pengadaan bahan pangan berasal dari petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat. Skema ini sekaligus membuka peluang baru bagi sektor ekonomi domestik, menciptakan rantai pasok yang memberdayakan masyarakat desa, dan mempercepat perputaran ekonomi daerah.

Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih memandang keberhasilan program MBG dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas generasi muda yang akan memasuki dunia kerja di masa depan.

“Program MBG ini dampaknya sangat luas. Kalau gizi anak terpenuhi sejak usia sekolah, mereka tumbuh lebih sehat, daya pikirnya juga lebih baik, dan risiko sakitnya rendah. Anak yang sehat dan cerdas itu modal utama untuk membentuk generasi kerja yang unggul di masa depan,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai secara makro, keberhasilan program MBG dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Anak-anak yang tercukupi gizinya cenderung tumbuh sehat, memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, dan tidak mudah sakit. Hal ini berdampak langsung pada kualitas generasi muda yang akan memasuki dunia kerja di masa depan.

“Program MBG ini bisa mendorong peningkatan IPM, terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Ini tentu berdampak besar terhadap kualitas generasi muda kita yang nanti akan masuk dunia kerja. Jadi, program ini bukan hanya soal makan gratis, tapi juga investasi masa depan bangsa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan dengan pendekatan multisektor dan partisipatif, Program MBG diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan produktif. Tidak hanya memperbaiki gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah. Jika terus dikelola secara konsisten dan transparan, MBG berpotensi menjadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia.

“Program MBG ini dirancang dengan pendekatan multisektor dan partisipatif, jadi dampaknya tidak hanya dirasakan di sekolah, tapi juga di lapisan ekonomi bawah. Kalau dikelola secara konsisten dan transparan, saya yakin MBG bisa jadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia,” katanya.

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa daerah-daerah yang telah mengimplementasikan uji coba program MBG mengalami peningkatan partisipasi sekolah dan konsentrasi belajar siswa. Anak-anak yang sebelumnya berangkat sekolah dalam kondisi lapar kini bisa menikmati asupan bergizi yang disiapkan langsung oleh dapur sekolah atau penyedia jasa boga lokal. Di sisi lain, belanja bahan makanan yang dilakukan dari produsen lokal memberi keuntungan langsung bagi petani dan UMKM pangan rumahan.

Pemerintah daerah diharapkan aktif mengintegrasikan program MBG dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD), serta membentuk tim pengawasan terpadu untuk memastikan distribusi makanan berjalan efektif, higienis, dan tepat sasaran. Ke depan, Program MBG diharapkan tak hanya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Oleh: Puteri Utami*

Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua yang diselenggarakan pada 22–26 Juni 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, menjadi momentum penting dalam memperkuat keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah membangun komunikasi yang lebih erat, memperkuat kerja sama lintas wilayah, serta menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa terjadi peningkatan kualitas hubungan antarkepala daerah setelah mengikuti retret. Ia menilai kebersamaan yang terbangun selama kegiatan berdampak pada kemudahan kolaborasi di lapangan, terutama saat menghadapi bencana dan pelaksanaan program strategis. Bima menilai bahwa kepala daerah kini lebih saling mengenal, lebih terbuka bertukar pikiran, dan lebih aktif menjalin kerja sama lintas wilayah. Ia juga mencatat peningkatan disiplin dan komitmen peserta, bahkan banyak yang hadir sebelum jadwal acara dimulai.

Retret ini memberikan ruang interaksi langsung antara kepala daerah dengan para menteri dan wakil menteri. Pada hari ketiga, seluruh narasumber hadir sesuai jadwal, menandakan pentingnya kegiatan ini dalam skema pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa kepala daerah menyuarakan harapan agar program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat dipercepat implementasinya. Ia menjelaskan bahwa permintaan peningkatan infrastruktur dan percepatan program ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat sangat tinggi dan harus segera dijawab oleh sinergi pusat-daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa peran pemerintah daerah dalam program MBG sangat vital. Menurutnya, daerah harus mampu menyiapkan infrastruktur, membangun rantai pasok pangan, dan bekerja sama dengan BGN untuk penyaluran bantuan, khususnya kepada ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Dadan menginformasikan bahwa dari sisi anggaran program MBG sudah siap, sementara pelatihan sumber daya manusia masih berlangsung dan akan selesai pertengahan Juli 2025, dengan 30 ribu tenaga siap dikirim ke daerah pada akhir bulan. Ia berharap kepala daerah dapat menjaga harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program, sebab semua penerima manfaat berada di wilayah masing-masing.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, memandang bahwa kepala daerah perlu menangkap peluang dari program strategis nasional untuk mendorong pendapatan daerah. Ia menyebutkan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di berbagai daerah sangat potensial untuk dikembangkan, terutama dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Menurut Ferry, kepala daerah dapat merangkul program-program nasional seperti MBG dan Koperasi Merah Putih agar lebih siap dalam penyelenggaraan di daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dan menjaga stabilitas inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa retret ini penting untuk mengakselerasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mengusung pembangunan dari desa sebagai basis pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa kementeriannya telah menyiapkan 12 rencana aksi, termasuk Bumdes Pendukung MBG, Desa Ekspor, Digitalisasi Desa, dan Desa Wisata. Yandri menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa akan secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sektor pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta kepala daerah untuk mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam distribusi bantuan dan pelaksanaan operasi pasar. Zulkifli juga menyebutkan bahwa koperasi tersebut berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat serta sarana pendukung sektor pertanian dan perikanan seperti gudang pendingin dan mesin pengering.

Retret ini juga mengangkat dimensi politik, hukum, dan keamanan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan bahwa pemahaman kepala daerah terhadap visi dan misi nasional sangat penting agar kebijakan yang diambil sejalan dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah membentuk 9 desk dan 1 satuan tugas untuk memastikan kebijakan berjalan tegak lurus dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga berharap daerah dapat meningkatkan potensi investasinya untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di bidang hukum dan HAM, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa setiap kebijakan di daerah harus berlandaskan hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa kepala daerah wajib memperhatikan prinsip HAM dalam setiap regulasi maupun keputusan pemerintahan. Otto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada isu keadilan dan karenanya membentuk Kementerian HAM secara terpisah sebagai bukti penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dengan seluruh rangkaian ini, Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua tidak hanya menjadi forum peningkatan kapasitas dan koordinasi, melainkan juga wadah konsolidasi kebijakan yang menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Para kepala daerah kini tidak lagi bekerja dalam silo, tetapi sebagai satu barisan yang sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia ke depan. Ini adalah cerminan bahwa sinergi bukan sekadar jargon, tetapi telah menjadi semangat baru pemerintahan yang ingin menghadirkan kemajuan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Penulis merupakan Peneliti Tata Kelola Pemerintahan Daerah