Arsip Bulanan: Juni 2025

Oleh Indah Rosterina )*

Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, menjadi momentum penting bagi penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari sekadar pertemuan seremonial, retret ini merupakan wujud konkret dari ikhtiar kolektif bangsa dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional, agar dapat menjangkau hingga ke pelosok desa dengan pendekatan yang kolaboratif dan sinergis.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya membangun jejaring komunikasi antara para kepala daerah sebagai fondasi utama kerja sama lintas wilayah. Retret ini, menurutnya, menjadi ruang strategis bagi para bupati, wali kota, gubernur, dan wakil kepala daerah untuk saling mengenal lebih dekat, sehingga kolaborasi antardaerah bisa terjalin lebih efektif. Evaluasi dari retret gelombang pertama menunjukkan hasil positif, di mana pendekatan interpersonal menjadi katalisator terciptanya sinergi yang lebih nyata di lapangan. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin kompleks, komunikasi antarkepala daerah bukan hanya kebutuhan, melainkan keniscayaan.

Keberadaan kepala daerah sebagai ujung tombak pembangunan menjadi fokus perhatian dalam retret ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam paparannya menggarisbawahi bahwa pembangunan yang sesungguhnya berlangsung di daerah. Pemerintah pusat, oleh karena itu, menyadari betapa vitalnya peran pemimpin daerah dalam merealisasikan target-target pembangunan jangka menengah dan panjang. Melalui penyelarasan antara rencana pembangunan pusat dan daerah, diharapkan arah kebijakan menjadi seragam dan tidak tumpang tindih, sehingga setiap program yang dirancang dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Rachmat menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, air, dan energi. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merata. Penekanan terhadap kebutuhan mendasar ini juga tercermin dalam Asta Cita yang memuat 17 program prioritas nasional dan 8 program hasil terbaik cepat, sebagai pedoman pembangunan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Retret ini, menjadi wadah penting untuk memastikan bahwa prioritas nasional benar-benar diterjemahkan secara konkret di level daerah.

Salah satu dimensi penting yang turut diangkat dalam retret adalah pembangunan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengingatkan agar kepala daerah tidak mengabaikan desa sebagai basis utama kekuatan negara. Ia mencontohkan situasi di Jepang dan Korea Selatan yang kini menghadapi tantangan demografis dan ekonomi akibat desa-desa mereka tidak terkelola dengan baik. Pesan tersebut menjadi peringatan sekaligus ajakan agar kepala daerah di Indonesia mampu mengelola dan memberdayakan desa secara berkelanjutan.

Yandri mendorong kepala daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat ketahanan ekonomi, mulai dari pengembangan desa wisata, desa ketahanan pangan, hingga desa bebas sampah. Dalam forum tersebut, ia juga menerima berbagai aspirasi terkait pengaturan penggunaan dana desa. Salah satu poin krusial adalah alokasi 20 persen dana desa yang secara mandatori digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa. Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian serius dari kepala daerah melalui pengawasan, evaluasi, serta pendampingan kepada aparat desa, sehingga pemanfaatan dana desa benar-benar tepat guna dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sejatinya tidak hanya terbatas pada penyelarasan dokumen perencanaan atau harmonisasi kebijakan administratif. Lebih jauh dari itu, sinergi dimaksud harus mampu menciptakan mekanisme kerja bersama yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing daerah. Retret Gelombang Kedua ini memberikan ruang refleksi dan proyeksi bagi para kepala daerah agar tidak hanya memandang pembangunan sebagai tugas administratif semata, tetapi sebagai tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.

Retret ini juga memiliki nilai strategis dalam konteks konsolidasi nasional. Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang muncul akibat ketimpangan wilayah, perubahan iklim, hingga gejolak ekonomi global, koordinasi antarpemangku kebijakan menjadi kunci agar Indonesia dapat tetap melaju dengan arah yang selaras. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Desa, secara aktif membangun ruang dialog dengan kepala daerah guna memastikan pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga merata dan berkeadilan.

Momentum ini harus terus dijaga. Retret tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi, tetapi harus bertransformasi menjadi wadah lahirnya kesepahaman dan aksi nyata. Dengan memperkuat komunikasi dan mempererat kolaborasi, para kepala daerah memiliki peluang besar untuk menciptakan inovasi dan solusi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, sekaligus sejalan dengan agenda nasional. Ini menjadi titik tolak penting dalam menyusun masa depan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

Melalui retret ini, Indonesia sesungguhnya sedang mengukuhkan satu pesan penting bahwa membangun negara tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Dibutuhkan penyatuan langkah antara pusat dan daerah, antara visi makro dan tindakan mikro, antara strategi nasional dan kebutuhan lokal. Jika semua itu bisa diselaraskan, maka pembangunan bukan hanya akan berjalan lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berpihak pada rakyat.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pembangunan Nasional

Jakarta— Penyelenggaraan retret kepala daerah gelombang kedua resmi digelar pada 22 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan yang diikuti 86 kepala daerah ini menjadi lanjutan dari retret gelombang pertama yang telah sukses dilaksanakan pada Februari lalu. Retret ini bertujuan mempererat komunikasi dan memperkuat koordinasi antardaerah guna mendorong terciptanya sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai inisiatif ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap pola hubungan antarkepala daerah. Ia mengungkapkan bahwa setelah mengikuti retret sebelumnya, para kepala daerah kini lebih saling mengenal, sehingga komunikasi dan kerja sama menjadi lebih terbuka dan produktif.

“Yang paling jelas yang terasa, yang selalu dibicarakan ketika kami ke daerah adalah bahwa kebersamaan dan sinergi itu sekarang lebih menonjol karena lebih kenal,” ujar Bima

Bima menyebutkan bahwa sebelumnya, tidak banyak momen yang mengondisikan para kepala daerah untuk bertemu secara intens dan membangun kedekatan. Dengan adanya forum seperti retret ini, proses saling mengenal menjadi lebih cepat dan mendalam, membuka jalan bagi kerja sama lintas wilayah.

“Dulu angkatan saya misalnya, itu kan enggak dikondisikan seperti kemarin bersama-sama dalam waktu yang cukup lama. Sekarang, ketika ada bencana atau program prioritas nasional, koordinasinya menjadi lebih mudah dan efektif karena hubungan personal sudah terbentuk,” katanya.

Retret kepala daerah ini juga mendorong terjadinya pertukaran ide dan kerja sama konkret di berbagai sektor. Bima mencontohkan adanya kecenderungan baru di mana para kepala daerah saling mengunjungi dan berdiskusi langsung mengenai kebijakan, inovasi pelayanan publik, serta solusi bersama untuk permasalahan daerah.

“Kami melihat sekarang mereka saling mengunjungi untuk bertukar pikiran menjalin kerja sama, itu sangat kuat dan menonjol sekali dibanding masa-masa sebelumnya,” tambahnya.

Tercatat ada 93 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang seharusnya mengikuti retret gelombang kedua ini. Namun, enam di antaranya tidak dapat hadir karena alasan kesehatan. Satu di antaranya, Gubernur Papua Pegunungan, bahkan harus kembali ke daerah karena kabar duka atas wafatnya ibunda tercinta.

Dengan kehadiran 86 peserta aktif, retret gelombang kedua yang digelar di Bandung ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat jejaring antar pemerintah daerah dan mempercepat implementasi program-program nasional melalui kerja sama yang harmonis dan berkelanjutan.

Jatinangor – Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menyatukan langkah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih cepat, merata, dan berpihak pada rakyat. Dalam forum strategis Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua, sinergitas lintas kementerian dan daerah ditegaskan sebagai kunci utama keberhasilan implementasi program-program prioritas nasional.

Forum tersebut menjadi ruang penting bagi kepala daerah untuk menerima langsung arahan dari para menteri terkait, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Keduanya menekankan pentingnya harmonisasi visi pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan nyata di lapangan.

“Kita membangun dari kebutuhan yang paling dasar: pangan, air, energi. Kita ingin Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat bisa diwujudkan bersama,” tegas Rachmat.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat kini bukan hanya menurunkan kebijakan dari atas, melainkan juga menyerap masukan dari daerah sebagai basis perencanaan yang partisipatif dan kontekstual.

Lebih lanjut, ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai simbol konkret kehadiran negara.

“Ada aspirasi besar agar program nasional seperti MBG dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat daerah. Maka, kecepatan dan ketepatan implementasi menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan bahwa peran pemda sangat strategis dalam menjamin keberhasilan MBG. Ia menyebut tiga fungsi utama pemda: menyiapkan infrastruktur, membangun rantai pasok, dan menyalurkan program kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil dan balita.

“Kami tidak bisa sendiri. Pemerintah daerah adalah sentral dari program makan bergizi gratis,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan optimisme terkait kesiapan SDM dan logistik.

“Akhir Juli kami targetkan 30 ribu SDM yang telah dilatih akan mulai dikirim ke daerah. Dengan sinergi yang harmonis, percepatan bisa dicapai,” katanya.

Ia berharap ke depan komunikasi dan koordinasi pusat-daerah semakin erat, tidak hanya top-down, tetapi juga dialogis dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Retret ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan nasional benar-benar in-line dari pusat hingga ke level desa. Dari pembenahan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi desa, hingga pengarusutamaan HAM dalam kebijakan daerah, seluruh elemen diarahkan untuk satu tujuan: mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi soliditas forum yang dinilainya semakin disiplin dan responsif.

“Tingkat kehadiran, ketepatan waktu, dan antusiasme peserta luar biasa. Ini menunjukkan semangat sinergi bukan slogan, tapi mulai menjadi budaya kerja,” ungkapnya.

Kebijakan nasional tidak lagi bisa dijalankan secara terpisah dari realitas lokal. Justru, kekuatan Indonesia terletak pada kohesi antara visi pusat dan potensi daerah. Sinergitas ini bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi kesatuan langkah dalam menjawab kebutuhan rakyat dengan cepat, tepat, dan berkeadilan.

[edRW]

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang digencarkan adalah pembaharuan infrastruktur pertanian, khususnya sistem irigasi dan sumber daya air. Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia menuju kedaulatan pangan dan ketahanan nasional yang tertuang dalam agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Kondisi geografis Indonesia yang beragam, serta tantangan iklim global yang semakin ekstrem, menuntut ketersediaan infrastruktur pertanian yang tangguh dan adaptif. Untuk itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 mendorong percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pengelolaan jaringan irigasi dan infrastruktur air lainnya di 14 provinsi prioritas. Wilayah-wilayah tersebut dipilih berdasarkan urgensi ketahanan pangan dan potensi produksi strategis, termasuk provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Langkah ini bukan sekadar janji politik. Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp14 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air. Dana ini mencakup pembangunan embung, perbaikan saluran irigasi, penyediaan pompa air, hingga pembuatan sumur dangkal. Program ini bertujuan meningkatkan luas lahan tanam produktif, mempercepat indeks pertanaman (IP), serta menjamin ketersediaan air bagi petani sepanjang musim tanam.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek ini. Dirjen SDA, Lilik Retno Cahyadiningsih, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan efisiensi pemanfaatan air hingga 0,43 USD per meter kubik dan peningkatan cakupan sawah beririgasi menjadi 62,37 persen pada tahun 2029. Selain itu, pelayanan irigasi yang bersumber dari waduk ditargetkan meningkat menjadi 16,57 persen dari total lahan sawah nasional.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menekankan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Dody mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kokoh, baik secara fisik maupun visi, untuk menghadapi urbanisasi dan perubahan iklim
Tak hanya pembangunan fisik, Kementerian Pertanian juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui sistem Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani). Sistem ini memadukan data, teknologi, dan kelembagaan petani agar pemanfaatan infrastruktur baru menjadi optimal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hasil positif dari program ini. Hingga pertengahan tahun 2025, produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton naik sekitar 14,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Cadangan beras nasional pun mencatat rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, yakni sebesar 4 juta ton. Bahkan, laporan United States Department of Agriculture (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton pada akhir tahun ini, melampaui target pemerintah.

Namun, tantangan ke depan tetap besar. Kemarau panjang akibat El Niño dan degradasi lingkungan menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan produksi pangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah agar mempercepat penanganan irigasi rusak, memperbanyak sumur bor dan pompa air, serta menyiapkan cadangan pangan daerah. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk penyerapan hasil panen petani dan menjaga stabilitas harga.

Pemerintah tidak menutup mata terhadap keterbatasan anggaran dan tenaga teknis dalam proyek ini. Oleh karena itu, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mulai diperluas untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur pertanian, terutama pembangunan bendungan, sistem irigasi modern, serta gudang penyimpanan berbasis teknologi. Investasi swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor pedesaan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberhasilan infrastruktur pertanian tidak hanya dinilai dari jumlah bendungan atau saluran irigasi yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut bertahan dan berfungsi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat sistem evaluasi dan pemeliharaan infrastruktur melalui pendekatan berbasis data. Kementerian PUPR, misalnya, kini menggunakan teknologi satelit dan pemetaan geospasial untuk memantau efektivitas proyek irigasi secara real time.

Modernisasi pertanian turut menjadi bagian dari strategi infrastruktur. Pemerintah telah membentuk Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP) yang bertugas menstandarkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), sistem pertanian presisi, serta pemanfaatan sensor cuaca dan tanah. Kolaborasi BrMP dengan universitas dan lembaga riset diharapkan mampu mempercepat transformasi pertanian konvensional menjadi pertanian digital yang efisien dan produktif.

Program swasembada pangan bukanlah proyek jangka pendek, tetapi visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Pembaharuan infrastruktur menjadi fondasi utama dari visi ini, yang bukan hanya memperkuat sektor pertanian, tetapi juga menjamin kesejahteraan petani, ketahanan ekonomi, dan stabilitas sosial bangsa.

Dengan fondasi infrastruktur yang semakin kokoh dan kebijakan yang terintegrasi, Indonesia tampak berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan. Tantangan masih banyak, mulai dari cuaca ekstrem, alih fungsi lahan, hingga konflik tata kelola air. Namun dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, harapan untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun-tahun mendatang menjadi semakin nyata.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Irfan Nurmaji)*

Pemerintah saat ini menempatkan swasembada pangan sebagai poros utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Fokus ini selaras dengan visi besar yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan demi menjamin masa depan bangsa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi krisis global.

Pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya dimaknai sebagai proyek pembangunan fisik semata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, infrastruktur diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini mencakup pembangunan irigasi, bendungan, jalan distribusi hasil tani, serta sarana pendukung pertanian lainnya secara menyeluruh dan terintegrasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menunjang sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Langkah-langkah konkret terus dijalankan guna mendorong produktivitas dan efisiensi di lapangan.

Saat ini, pemerintah sedang merehabilitasi 2,5 juta hektare saluran irigasi yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Program ini bertujuan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan bendungan serbaguna juga sedang digencarkan untuk mendukung ketahanan air dan pertanian.

AHY mengatakan bahwa keberpihakan terhadap petani, nelayan, dan masyarakat desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur. Kemandirian pangan, menurutnya, bukan hanya aspek teknis, tetapi merupakan pilar utama dari keadilan sosial dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Lebih jauh, pendekatan pembangunan kini mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas. Infrastruktur dirancang agar mampu membuka akses ekonomi bagi wilayah-wilayah tertinggal, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian melalui efisiensi logistik dan distribusi hasil pertanian.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan, energi, dan air yang semakin nyata. Kondisi ini juga diramalkan oleh lembaga-lembaga internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus bersiap dan beradaptasi dengan langkah-langkah strategis yang menyeluruh.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mundur menghadapi tantangan global tersebut. Program swasembada pangan, energi, dan air telah menjadi bagian dari fondasi utama kebijakan nasional ke depan. Ketahanan sektor-sektor ini dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas negara.

Salah satu langkah strategis pemerintah dalam mencapai swasembada pangan adalah mendorong swasembada gula nasional. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang mengatakan pentingnya pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir dalam industri gula nasional.

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan meliputi penguatan sistem benih, optimalisasi pola tanam, pengembangan sistem hilirisasi, dan pengaturan aspek penjualan yang lebih menguntungkan petani. Pemerintah bertekad menciptakan iklim pertanian yang kondusif dan menguntungkan bagi petani lokal.

Selain itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan jika petani diberi jaminan keuntungan, maka mereka akan terdorong untuk terus menanam. Pemerintah pun mendesain sistem distribusi dan harga yang lebih adil agar kesejahteraan petani terjaga secara berkelanjutan.

Kementerian Pertanian telah menyusun Roadmap Swasembada Gula Nasional. Targetnya adalah mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan swasembada penuh, termasuk kebutuhan industri dan bioetanol, pada tahun 2030. Namun, Mentan optimistis target tersebut dapat dicapai lebih cepat.

Dorongan kuat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pendorong utama percepatan program swasembada ini. Pemerintah meyakini bahwa percepatan ini tidak hanya penting dari sisi ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional.

Produksi gula tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,75 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini merupakan hasil nyata dari perencanaan yang terstruktur dan intervensi tepat sasaran, termasuk pada aspek irigasi dan penggunaan benih unggul.

Langkah akselerasi juga didorong melalui program bongkar ratoon seluas 275 ribu hektare hingga 2027. Program ini merupakan bagian dari strategi intensifikasi yang dibarengi dengan perbaikan kualitas input pertanian dan penyediaan sarana produksi secara lebih merata dan efisien.

Tak hanya itu, perluasan areal perkebunan tebu juga menjadi fokus utama. Pemerintah menargetkan penambahan 500 ribu hektare lahan tebu, terdiri atas 200 ribu hektare untuk perkebunan inti dan 300 ribu hektare untuk skema plasma. Hal ini akan memperkuat kapasitas produksi nasional secara signifikan.

Sebagai pendukung ekspansi produksi, pemerintah juga mendorong pembangunan dan reaktivasi sepuluh unit pabrik gula di wilayah Jawa dan luar Jawa. Langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas pengolahan, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri pengolahan.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa investasi di sektor ini akan menciptakan efek ganda yang besar. Selain mendongkrak produksi, investasi ini juga akan mendorong terciptanya nilai tambah, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, swasembada pangan bukan lagi sebatas wacana, tetapi telah menjadi agenda nyata dalam pembangunan infrastruktur. Seluruh elemen pemerintahan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera melalui ketahanan pangannya.

Dukungan dari semua pihak, termasuk petani, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas, akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan visi besar ini. Dengan langkah yang tepat dan keberpihakan nyata pada sektor pertanian, masa depan swasembada pangan Indonesia berada pada jalur yang benar dan penuh harapan.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menegaskan bahwa keberadaan organisasi petani seperti HKTI memainkan peran strategis dalam memperkuat program swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.

“Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004–2014 dan kini masih menjabat sebagai Dewan Pembina HKTI,” ujar Fadli dalam keterangan pers.

Fadli menyampaikan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian menunjukkan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

HKTI yang telah berusia 52 tahun disebut memiliki pengalaman panjang dalam mewadahi jutaan petani di seluruh Indonesia. Fadli mengatakan bahwa dalam delapan bulan terakhir, sektor pertanian mendapat perhatian serius di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian, Wakil Menteri, dan tim Kementerian Pertanian.

Sejumlah kebijakan strategis telah dijalankan, seperti penghapusan utang petani masa lalu, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, serta pelaksanaan program pupuk yang tepat sasaran, harga, dan jumlah.

Selain itu, implementasi program Makmur, Berdaulat, dan Gotong Royong (MBG) turut memberikan peluang emas bagi petani di berbagai bidang.

Fadli juga menyampaikan bahwa penyatuan kembali HKTI yang selama 15 tahun terakhir terpecah menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi dalam memperjuangkan kemajuan petani Indonesia.

“HKTI diharapkan semakin maju, petani semakin makmur, serta Indonesia mampu mewujudkan cita-cita swasembada beras, pengentasan stunting, dan percepatan pembangunan sektor pertanian nasional,” kata Fadli.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, berharap agar kepengurusan HKTI ke depan dapat mendukung kebijakan Presiden Prabowo, termasuk program hilirisasi, makan bergizi gratis, dan ketahanan energi biofuel.

“Kami sangat berharap Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia menuju Indonesia Emas 2045 dan HKTI perlu mendukung seluruh program tersebut demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Andi Amran.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH), menyampaikan optimisme bahwa capaian swasembada pangan akan semakin kuat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

“HKTI juga menjadi bagian saat Indonesia pertama kali berhasil swasembada pangan pada tahun 1984. Karena itu kita optimis swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo semakin kuat ke depan,” pungkasnya.

[w.R]

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan dan jaringan irigasi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,54 triliun guna mendukung pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi serta infrastruktur air lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Lilik Retno Cahyadiningsih, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung optimalisasi lahan pertanian pada musim tanam kedua tahun ini.

“Kementerian PU saat ini tengah melaksanakan kegiatan dukungan optimasi lahan Kementerian Pertanian dengan target penambahan luas tanam sebesar 665.485 hektare yang tersebar di 14 provinsi,” ujar Lilik.

Ia juga menegaskan pentingnya ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan untuk menjaga produktivitas pertanian nasional.

“Penyediaan air bagi sistem irigasi, terutama untuk pertanian, harus menjadi prioritas. Ini agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri dan sejalan dengan tantangan global,” tambahnya.

Sementara itu, progres pembangunan sejumlah bendungan strategis juga menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur, yang per Mei 2025 telah mencapai 80,69% dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa sinergi antara pembangunan bendungan dan sistem irigasi merupakan elemen vital dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” jelas Dody.

Contoh keberhasilan lain dapat dilihat dari Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur. Bendungan tersebut telah rampung dan mulai impounding sejak Desember 2024, dengan kapasitas tampung 12,24 juta meter kubik dan jangkauan layanan irigasi seluas 1.200 hektare. Infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan frekuensi tanam petani lokal dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

Lebih jauh, sinergi kebijakan antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian semakin diperkuat. Pemerintah menargetkan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi seluas lebih dari 2 juta hektare, serta penyelesaian pembangunan 15 bendungan strategis, termasuk Bendungan Jragung, Bagong, dan Pelosika.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, menekan ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis kemandirian.***

Oleh: Fahreza Saifullah *)

Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan terluar Indonesia, salah satunya melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Inpres ini diterbitkan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat, termasuk keterisolasian akibat terbatasnya akses transportasi laut. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan percepatan guna mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang secara geografis berada di posisi paling luar wilayah NKRI.

Langkah Presiden ini bukan hanya respons terhadap kondisi terkini, melainkan bentuk keberpihakan terhadap prinsip keadilan pembangunan. Pulau Enggano selama ini menghadapi tantangan besar dalam aspek konektivitas. Pendangkalan yang terjadi di Pelabuhan Pulau Baai telah menyebabkan gangguan serius terhadap akses keluar masuk kapal, yang berimbas langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Enggano. Dalam kondisi normal, transportasi laut merupakan satu-satunya jalur utama yang menghubungkan Enggano dengan daratan utama. Namun, dengan kondisi pelabuhan yang semakin dangkal, kapal penyeberangan tidak lagi dapat bersandar, memutus urat nadi logistik dan mobilitas masyarakat.

Pemerintah tidak tinggal diam. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan setelah rapat koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta komunikasi intensif yang dilakukan oleh berbagai pihak, Presiden langsung mengambil langkah konkret dengan menerbitkan inpres tersebut. Tindakan ini menandai pendekatan kepemimpinan yang sigap dan tidak birokratis. Tanpa menunggu proses administratif berlarut-larut, Presiden memilih bergerak cepat agar solusi segera diterapkan. Masyarakat Enggano yang selama ini hanya bisa berharap, kini mulai melihat realisasi dari perhatian negara terhadap nasib mereka.

Langkah ini turut diapresiasi oleh sejumlah pihak. Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyatakan bahwa keputusan Presiden merupakan langkah strategis yang sangat dinanti oleh masyarakat pulau terluar. Bukan sekadar simbolis, inpres ini menggerakkan institusi dan kementerian untuk berkoordinasi lebih solid dalam merealisasikan percepatan pembangunan. Dampak yang diharapkan bukan hanya mengatasi hambatan logistik, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi lokal, terutama dari sektor unggulan seperti perikanan, peternakan, dan hasil pertanian seperti pisang, yang selama ini sulit dipasarkan karena kendala transportasi.

Tidak hanya persoalan akses fisik, inpres ini juga menjadi instrumen untuk mengurai hambatan pelayanan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika akses transportasi membaik, mobilisasi tenaga medis dan distribusi logistik kesehatan pun menjadi lebih memungkinkan. Begitu pula untuk sektor pendidikan, guru-guru dan bahan ajar yang selama ini sulit menjangkau Enggano akan lebih mudah hadir secara konsisten. Artinya, pembangunan yang dimaksudkan pemerintah bukan hanya bersifat infrastruktur fisik, melainkan berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Momentum penerbitan inpres ini juga sejalan dengan dorongan agar pemerintah segera merampungkan RUU Daerah Kepulauan. Regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum yang kokoh bagi pembangunan kawasan pulau terluar secara menyeluruh dan terintegrasi. Dukungan terhadap RUU ini menjadi semakin relevan ketika pemerintah pusat menunjukkan keseriusan menangani kasus nyata seperti Enggano. Artinya, ketika kebijakan nasional berpadu dengan instrumen hukum yang tepat, maka pembangunan kawasan pinggiran tidak akan lagi menjadi wacana kosong.

Tentu saja, keberhasilan implementasi inpres sangat ditentukan oleh tindak lanjut dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Instruksi presiden bukan hanya perintah administratif, melainkan sinyal politis bahwa keterisolasian daerah tidak boleh dibiarkan berlarut. Sudah saatnya pembangunan tidak lagi bertumpu pada daerah-daerah yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan wilayah yang lebih adil. Dalam hal ini, Enggano adalah titik awal yang strategis untuk menunjukkan keseriusan itu.

Kondisi geografis Enggano yang terletak sekitar 90 mil laut dari Kota Bengkulu memang menantang, tetapi bukan alasan untuk menjadikan wilayah ini sebagai daerah tertinggal. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang terarah, Enggano justru bisa menjadi model pengembangan pulau kecil yang berkelanjutan. Keputusan Presiden Prabowo menunjukkan visi ke depan, di mana daerah-daerah terluar justru diberdayakan agar berkontribusi terhadap ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan stabilitas wilayah negara.

Keberpihakan terhadap Enggano juga memberikan pesan penting bagi pulau-pulau lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Langkah ini menciptakan preseden bahwa negara tidak tinggal diam terhadap penderitaan masyarakatnya di wilayah paling pinggir. Jika Pulau Enggano dapat memperoleh atensi serius dari pemerintah tertinggi, maka harapan bagi pulau-pulau lainnya untuk mendapatkan perlakuan serupa bukan lagi mimpi kosong.

Dengan hadirnya inpres percepatan pembangunan Enggano, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak meninggalkan satu wilayah pun di belakang. Langkah ini bukan hanya solusi atas persoalan teknis di satu daerah, melainkan juga bagian dari strategi besar untuk meneguhkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan dalam satu tarikan nafas kebijakan. Pemerintah telah menunjukkan arah, kini tugas seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa kebijakan itu benar-benar sampai dan berdampak nyata di tengah masyarakat.

*) Pemerhati Lingkungan

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan nasional melalui langkah strategis yang dinantikan masyarakat daerah terluar. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Inpres ini menjadi tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di salah satu pulau paling terpencil dan strategis di Samudra Hindia.

Penandatanganan Inpres tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan di Pulau Enggano dibahas secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan keterisolasian wilayah dan persoalan infrastruktur pelabuhan.

Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa langkah percepatan pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, yang telah melakukan kunjungan ke Pulau Enggano. Ia menambahkan bahwa dirinya bersama Ketua DPR Puan Maharani telah menjalin komunikasi intensif dengan Presiden untuk menyampaikan persoalan pendangkalan pelabuhan yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Menurutnya, penanganan atas masalah ini perlu segera dilakukan dan harus melibatkan pemerintah pusat.

Ia juga menjelaskan bahwa DPR telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk membagi peran dan menyinkronkan tugas-tugas dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, Inpres ini menjadi payung hukum yang penting agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan efektif dan terarah.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR telah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan administrasi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi agar potensi permasalahan di wilayah kepulauan dapat diantisipasi sejak dini. DPR pun disebutnya akan terus mengawal pembenahan ini melalui komisi-komisi terkait.

Dukungan dan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo juga datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin. Ia menyampaikan bahwa keputusan cepat Presiden dalam menangani persoalan di Enggano patut diapresiasi sebagai bentuk nyata perhatian dan pengawasan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait aksesibilitas yang selama ini terhambat akibat pendangkalan pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu.

Sultan juga menyatakan bahwa masyarakat Bengkulu mengapresiasi keputusan Presiden yang dianggap sebagai bukti kehadiran negara di tengah masyarakat pulau terluar dan terdepan. Ia menilai bahwa persoalan yang terjadi di Enggano menyangkut langsung nasib dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada alat transportasi laut sebagai urat nadi perekonomian.

Menurutnya, Enggano memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk produksi pisang dan sapi, yang menjadi sumber pangan penting bagi Provinsi Bengkulu. Ia menyampaikan pemahaman bahwa infrastruktur pelabuhan dan keberadaan kapal angkutan umum sangat krusial bagi masyarakat kepulauan.

Sultan juga mengingatkan bahwa masih banyak wilayah seperti Enggano yang membutuhkan perhatian serupa. Ia menegaskan bahwa DPD RI secara kelembagaan akan terus mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan sebagai dasar hukum yang melindungi hak-hak masyarakat serta mendorong pelayanan publik yang merata di wilayah-wilayah terluar.

Penegasan atas komitmen pemerintah turut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Inpres tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Ia menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti konkret atas perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah terpinggirkan.

Rieke Diah Pitaloka menyoroti kondisi Pulau Enggano yang menurutnya sangat membutuhkan perhatian lebih. Ia bahkan mendukung usulan dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, agar kondisi Pulau Enggano ditetapkan sebagai kondisi darurat. Ia menilai bahwa penanganan cepat oleh pemerintah akan menjadi bukti nyata dari keberpihakan negara kepada rakyat di wilayah yang paling membutuhkan.

Dengan terbitnya Instruksi Presiden ini, pembangunan di Pulau Enggano diharapkan tidak hanya menyasar infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat sistem layanan dasar, membuka akses ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Inpres ini menjadi simbol kuat bahwa negara tidak meninggalkan satu jengkal pun wilayahnya, dan bahwa keadilan pembangunan harus menyentuh seluruh rakyat dari kota hingga pulau-pulau terluar seperti Enggano.

Lebih dari itu, keberadaan Inpres ini juga menjadi sinyal bahwa paradigma pembangunan nasional telah bergeser dari pusat ke pinggiran. Kini, daerah-daerah yang selama ini dianggap jauh dan terabaikan, mulai diposisikan sebagai bagian penting dari ketahanan nasional, kedaulatan teritorial, dan masa depan Indonesia yang berkeadilan.

Pemerintah pun didorong untuk memastikan bahwa pelaksanaan Inpres ini tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar terealisasi dalam bentuk pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan kolaborasi lintas kementerian, pengawasan DPR dan DPD, serta keterlibatan masyarakat, Pulau Enggano berpeluang menjadi model sukses pembangunan wilayah terluar yang dapat diterapkan di daerah-daerah lainnya di seluruh penjuru Nusantara.

*) Pemerhati isu strategis

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, Bengkulu. Kebijakan ini diharapkan dapat segera mendorong pemerataan pembangunan di Pulau tersebut.

“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, resmi menandatangani Inpres tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia,” ujar Prasetyo.

Prasetyo Hadi juga mengatakan penandatanganan Inpres tersebut diharapkan membawa dampak yang positif bagi masyarakat.

“Semoga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Enggano,” kata Prasetyo.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan aksesibilitas di Pulau Enggano, Bengkulu. Penandatanganan Inpres Percepatan Pembangunan pulau tersebut menjadi bukti negara hadir.

“Atas nama masyarakat Bengkulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Keputusan strategis yang diambil secara cepat terhadap kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Enggano merupakan bukti kehadiran negara di tengah-tengah rakyatnya di Pulau terluar dan terdepan NKRI,” tutur Sultan.

Langkah cepat Presiden Prabowo, kata Sultan, menjadi angin segar dan harapan ribuan masyarakat Pulau Enggano yang selama ini menghadapi tantangan keterbatasan akses.

“Ini tentang nasib dan kehidupan masyarakat Enggano yang sehari-hari sangat bergantung pada alat transportasi laut sebagai urat nadi perekonomian. Potensi pertanian terutama Pisang, perikanan dan peternakan sapi Enggano adalah sumber pangan yang penting bagi Bengkulu,” tegas Sultan.

Sultan mengaku sangat memahami urgensi dan pentingnya infrastruktur pelabuhan dan kapal angkutan umum bagi masyarakat di daerah kepulauan.

“Selain Pulau Enggano, masih banyak wilayah kepulauan lain yang terus menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, DPD RI secara kelembagaan terus berupaya mempercepat penyelesaian RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pelayanan publik di wilayah-wilayah terluar,” tutupnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Inpres percepatan pembangunan di Enggano, Bengkulu. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah komitmen mendorong pembangunan di kawasan tersebut.