Arsip Bulanan: Juli 2025

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin hak konstitusional warga negara serta keabsahan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Melalui program Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan suksesnya Penyelenggaraan Pilkada di 545 daerah dan sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan bahwa negara hadir secara penuh dalam mengawal proses PSU yang digelar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, melalui proram ini, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif

“Melalui Desk Koordinasi Pilkada, Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan pada Tahapan Pilkada Ulang dan PSU. Selain itu, Desk juga terus mengawal hingga dilaksanakannya pelantikan kepala daerah terpilih sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan pentingnya netralitas aparatur negara dalam proses PSU. Netralitas ini tidak hanya berlaku bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi aparat keamanan, pejabat daerah, dan struktur birokrasi di semua level.

“Dalam pelaksanaan di lapangan, penegakan aturan dilakukan secara tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran PSU maupun merusak kepercayaan publik terhadap hasilnya,” kata Budi Ginawan.

Di sisi lain, Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menyiagakan sebanyak 770 personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Barito Utara.

“Hal ini dilakukan agar memastikan pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Barito Utara berjalan aman, nyaman dan kondusif,” tutur Iwan.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengajak masyarakat untuk berkomitmen kuat menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan PSU. Sabran juga mengungkapkan Pemprov Kalteng mengantisipasi berbagai hal yang bisa menganggu ketertiban keamanan di Barito Utara seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun upaya disinformasi.

“Kami ingin Pilkada, PSU di Barito Utara berjalan dengan lancar, jujur dan adil sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Barito Utara,” tegasnya.

Selain aspek keamanan fisik, stabilitas juga dijaga melalui pengawasan informasi publik. Kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, dan patroli siber Polri ditingkatkan untuk mendeteksi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun upaya disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat atau menciptakan ketegangan sosial.

Pemerintah menegaskan bahwa PSU bukan hanya sekadar mekanisme koreksi, tetapi juga refleksi atas komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang sehat dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa diimbau untuk menjaga ketenangan dan memperkuat persatuan, demi kelangsungan demokrasi yang bermartabat.

Jakarta – Pemerintah melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tetap dalam koridor demokrasi yang sehat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lengah dalam memastikan proses demokrasi ini berjalan aman, tertib, dan sesuai perundang-undangan.

“Pemerintah terus mendorong setiap tahapan PSU dan Pilkada Ulang berjalan sesuai aturan, serta menjamin situasi keamanan yang kondusif di daerah-daerah penyelenggara,” ujar Budi Gunawan.

Budi Gunawan menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses demokrasi di daerah dapat terlaksana dengan baik, serta menjadi fondasi kuat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Ketua Desk I dan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan bahwa Desk Koordinasi Pilkada Serentak menjadi tulang punggung utama dalam mengawal kualitas demokrasi elektoral.

Desk ini telah menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi lintas instansi guna membahas situasi terkini di daerah penyelenggara dan merumuskan langkah strategis antisipatif terhadap potensi gangguan.

“Melalui Desk Koordinasi Pilkada, Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan pada tahapan Pilkada Ulang dan PSU. Kami juga mengawal hingga pelantikan kepala daerah terpilih agar pemerintahan berjalan lancar,” ujar Heri.

Di sisi lain, Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan rasional dan baik serta tidak terjebak pada calon dadakan tanpa rekam jejak yang jelas.

“Gunakan hak pilih secara rasional dan cerdas. Kandidat yang kalah melawan kotak kosong seharusnya tahu diri dan tidak mencalonkan lagi. Jangan biarkan masa depan daerah tersandera oleh politik uang dan kepentingan segelintir oligarki,” tegas Joko.

Ia juga mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan dipisah mulai 2029. Menurutnya, langkah tersebut penting dalam menjaga kualitas pemilu dan memberikan ruang yang lebih baik bagi pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya.

“PSU dan Pilkada Ulang bukan hanya soal pengulangan teknis, tetapi tentang menjaga kehormatan demokrasi dan memastikan bahwa partai politik benar-benar bertarung dengan ide dan gagasan, bukan manipulasi,” tutupnya.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa pemilu daerah yang tersisa berjalan sesuai konstitusi, mencerminkan aspirasi masyarakat, dan menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel serta mampu mendukung arah pembangunan nasional ke depan.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2024 secara umum telah berlangsung damai dan kondusif. Meski demikian, dinamika lokal masih terjadi di sejumlah daerah yang akhirnya mengharuskan pelaksanaan PSU maupun Pilkada Ulang. Ada tiga daerah yakni Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara akan menggelar PSU pada 6 Agustus 2025, sementara dua daerah lainnya dijadwalkan mengadakan Pilkada Ulang pada 27 Agustus 2025.
(*/rls)

Oleh : Naya Santika )*

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada merupakan langkah konstitusional yang menjadi solusi atas sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan sebelumnya. Dalam konteks pelaksanaan PSU di beberapa daerah, seperti Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses demokrasi tersebut patut mendapat apresiasi yang tinggi. Tidak hanya menunjukkan komitmen pada tegaknya demokrasi, pemerintah juga membuktikan bahwa keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menjaga marwah pemilihan yang jujur, adil, dan damai.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan peran sentral dalam memastikan PSU di Barito Utara dapat terlaksana secara aman dan kondusif. Melalui momentum peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Barito Utara, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran melalui Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyampaikan seruan kebangsaan yang menguatkan semangat persatuan dan tanggung jawab bersama dalam menyukseskan pesta demokrasi daerah. Penegasan bahwa seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, tanpa membedakan latar belakang suku dan agama, merupakan bagian tak terpisahkan dari misi besar pembangunan daerah menjadi penanda kuat bahwa PSU bukan hanya ajang elektoral, tetapi juga perwujudan komitmen bersama membangun peradaban demokrasi yang matang.

Sugianto Sabran juga mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), menjelang pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025. Netralitas ASN menjadi prasyarat utama terciptanya iklim pemilu yang bersih dan berintegritas. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan jajaran birokrasinya tidak terlibat dalam politik praktis, serta menjadi teladan dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi. Hal ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil PSU nanti.

Tidak hanya menyoroti aspek netralitas, ajakan kepada masyarakat untuk tidak golput serta aktif berpartisipasi dalam pemilihan juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas politik lokal. Keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam PSU akan memberikan legitimasi kuat terhadap hasil pemilihan, sekaligus menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi.

Upaya serupa juga terlihat di Boven Digoel, Papua Selatan, di mana pemerintah daerah secara aktif menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan PSU yang akan digelar pada tanggal yang sama. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Philemon Tabuni, menegaskan bahwa keberhasilan PSU bukan semata tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga. Narasi ini memperkuat bahwa demokrasi bukan hanya urusan institusi formal, tetapi membutuhkan sinergi dari semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga secara aktif membangun kerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali menjelang pelaksanaan PSU. Langkah ini sangat penting, mengingat kondisi geografis dan dinamika sosial-politik di wilayah tersebut memerlukan pendekatan keamanan yang cermat dan berbasis pada pemeliharaan kedamaian. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang PSU menjadi indikator bahwa negara hadir secara nyata dalam menjamin hak konstitusional warganya.

Kesiapan menghadapi PSU juga ditandai dengan imbauan untuk tidak terpengaruh oleh hoaks atau isu-isu yang bisa mengganggu jalannya pemilihan. Pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap potensi disinformasi yang bisa merusak suasana damai yang sudah tercipta. Dalam situasi seperti ini, peran tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, dan organisasi sipil menjadi penting sebagai jembatan informasi yang benar dan penyejuk dalam ruang publik.

Pelaksanaan PSU di dua wilayah ini sesungguhnya mencerminkan wajah Indonesia yang tengah tumbuh menjadi negara demokrasi yang matang. Ketegasan dalam menegakkan aturan pemilu, kesiapan pemerintah menjamin keamanan, dan ajakan kepada rakyat untuk terlibat aktif adalah indikator bahwa demokrasi tidak hanya berakar di atas kertas, tetapi tumbuh dalam partisipasi nyata masyarakat.

Kita patut mengapresiasi bagaimana pemimpin daerah menempatkan diri sebagai pengayom seluruh warganya. Pernyataan bahwa pemimpin adalah milik seluruh masyarakat tanpa diskriminasi menjadi narasi penting dalam menghindari polarisasi menjelang pemungutan suara. Dalam situasi ini, pemerintah memainkan peran sebagai pemersatu, bukan sebagai pihak yang justru menambah ketegangan di tengah kontestasi politik lokal.

Selain itu, dukungan terhadap program pembangunan berkelanjutan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera di Kalimantan Tengah juga mencerminkan bagaimana pemerintah menjadikan momentum politik sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemilu bukan hanya ajang perebutan kekuasaan, tetapi menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah pedalaman.

Apresiasi patut diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya memastikan PSU berjalan damai dan lancar. Dalam iklim demokrasi yang dinamis, peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator utama jalannya pemilu harus menjadi contoh baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Keberhasilan PSU akan menjadi cermin keberhasilan bangsa dalam menjaga amanat demokrasi yang sehat, jujur, dan bermartabat.

Dengan kerja sama lintas sektor yang solid, semangat persatuan masyarakat, serta kepemimpinan daerah yang inklusif, PSU di Barito Utara dan Boven Digoel diharapkan tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga memberi kontribusi besar dalam memperkuat kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Inilah wajah Indonesia yang sejati demokratis, damai, dan berkeadaban.

)* Penulis adalah Pengamat Politik

Oleh: Dimas Permana )*

Penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem pemerintahan yang partisipatif. Meski secara umum berjalan aman dan kondusif, dinamika politik di sejumlah wilayah menyebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan menjadi sangat penting.

Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, yang menyatakan bahwa negara hadir secara aktif untuk memastikan PSU dan Pilkada Ulang berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah tidak hanya menjadi fasilitator teknis dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi penjamin stabilitas politik nasional.

Budi Gunawan menyebutkan bahwa koordinasi antar-Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan daerah terus diperkuat agar pelaksanaan Pilkada Ulang dan PSU berlangsung secara damai dan berkualitas. Tahapan ini sangat penting, mengingat hingga saat ini tercatat tiga daerah akan menggelar PSU pada 6 Agustus 2025, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Sementara itu, dua daerah lainnya dijadwalkan mengadakan Pilkada Ulang pada 27 Agustus 2025. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, kesiapan semua pihak sangat diperlukan demi menjaga integritas proses demokrasi.

Stabilitas politik selama pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang merupakan aspek strategis yang menjadi perhatian utama pemerintah. Budi Gunawan menyatakan bahwa kesuksesan pemilu di tingkat lokal sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan nasional. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kesinambungan pembangunan menjadi prioritas utama, yang hanya dapat diwujudkan jika didukung oleh kepemimpinan daerah yang sah dan mendapat legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses demokrasi lokal, termasuk PSU dan Pilkada Ulang, harus dijaga kualitas dan integritasnya agar menjadi fondasi kuat bagi agenda pembangunan nasional.

Kehadiran Desk Koordinasi Pilkada Serentak sebagai salah satu program unggulan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menjadi bentuk nyata penguatan tata kelola pilkada. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Desk I sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, yang mengatakan bahwa keberadaan desk tersebut menjadi alat strategis untuk mengawal suksesnya Pilkada di 545 daerah. Desk Koordinasi Pilkada tidak hanya fokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menjaga stabilitas politik dan keamanan hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Ini merupakan bentuk totalitas pemerintah dalam menjamin kualitas demokrasi sekaligus kelangsungan pembangunan nasional melalui transisi kepemimpinan yang tertib dan sah.

Pemerintah juga menempatkan prinsip transparansi dan partisipasi publik sebagai bagian penting dalam setiap tahapan Pilkada. Melalui koordinasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga, pemerintah terus memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada Ulang dan PSU tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Desk Koordinasi Pilkada terus mendorong komunikasi yang intensif antara pusat dan daerah, memastikan bahwa setiap tantangan dapat direspon secara cepat dan tepat. Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil menjadi kunci suksesnya pemilihan ulang yang berkualitas.

Di Papua Selatan, Gubernur Apolo Safanpo menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung penuh pelaksanaan PSU di Kabupaten Boven Digoel. Sinergi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan seperti TNI dan Polri sangat penting untuk memastikan proses berlangsung dalam suasana yang aman dan damai. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan PSU di Boven Digoel harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan daerah. Gubernur juga menyampaikan bahwa anggaran pelaksanaan PSU akan disusun secara kolaboratif antara KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan Pemerintah Kabupaten, dengan dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan jika diperlukan.

Lebih jauh, Gubernur Apolo menegaskan bahwa keberhasilan PSU di daerahnya akan menjadi penanda penting bahwa demokrasi lokal dapat berjalan secara adil, jujur, dan transparan. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif KPU dan Bawaslu dalam memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai regulasi, termasuk menjamin keamanan dan keterbukaan informasi kepada publik. Dalam konteks demokrasi yang sehat, PSU bukan sekadar koreksi prosedural, tetapi momentum untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Proses ini juga mencerminkan kemampuan negara dalam menjawab dinamika politik secara bijak dan sesuai hukum.

Sementara itu, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga suasana yang kondusif selama pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang. Kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi di daerah akan memperkuat posisi pemimpin terpilih sebagai representasi aspirasi publik yang sah. Oleh karena itu, penting bagi warga untuk aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif, menggunakan hak pilih dengan bijak, dan menolak segala bentuk provokasi maupun hoaks yang dapat mengganggu jalannya pemilihan. Sikap proaktif masyarakat akan memperkuat demokrasi substansial yang tidak hanya bersandar pada prosedur, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.

Pilkada Serentak dan rangkaian PSU serta Pilkada Ulang yang menyertainya bukanlah sekadar agenda politik rutin. Ia adalah bagian integral dari perjalanan bangsa menuju demokrasi yang matang dan inklusif. Dengan koordinasi yang solid, sinergi lintas sektor, dan partisipasi aktif publik, Indonesia semakin siap membuktikan bahwa demokrasi lokal bisa menjadi penopang utama pembangunan nasional yang adil dan merata. Keberhasilan ini sekaligus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang mampu menjalankan pemilu secara damai dan berkualitas.

)* Penulis merupakan seorang Pengamat Kebijakan Publik.