Strategi Transisi dan Investasi, Kunci Pemerintah Wujudkan Swasembada Energi

(Foto: Antara)

Oleh: Muhammad Reza Wibisono )*

Pemerintah Indonesia semakin menegaskan arah kebijakan energi nasional melalui dua pilar strategis yaitu transisi energi dan penguatan investasi di sektor hulu migas. Kedua pilar ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada energi, yang sekaligus memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional. Sinergi antara pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan optimalisasi sektor hulu migas diharapkan mampu membentuk sistem energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memitigasi dampak fluktuasi pasar global.

Fluktuasi harga minyak dunia yang kerap mencapai USD 100 per barel menunjukkan ketidakpastian pasokan global. Faktor geopolitik, seperti konflik di kawasan Asia Tenggara, turut memengaruhi stabilitas pasar energi. Situasi ini membuat strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan energi menjadi semakin relevan dan mendesak. Dalam konteks ini, transisi energi bukan hanya upaya diversifikasi sumber daya, tetapi juga strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terus mendorong pencapaian target lifting migas melalui pendekatan pragmatis, termasuk optimalisasi lapangan, pemanfaatan teknologi canggih seperti Enhanced Oil Recovery (EOR), reaktivasi sumur tua, serta penerapan regulasi dan insentif yang mendukung percepatan eksplorasi dan produksi. Ia meyakini bahwa swasembada energi, yang kompleks dibandingkan swasembada pangan, dapat tercapai pada 2029–2030 jika kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini juga sejalan dengan target pemerintah menaikkan produksi minyak menjadi 610.000 barel per hari pada 2026 dan produksi gas hingga 6,5 miliar kaki kubik per hari.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Luky Agung Yusgiantoro, menyampaikan bahwa harga minyak dunia sempat mendekati USD 100 per barel, namun tetap stabil meski dipicu oleh dinamika geopolitik seperti konflik antara Thailand dan Kamboja. Ia menekankan bahwa stabilisasi harga tersebut penting dalam merumuskan proyeksi investasi hulu migas. Luky juga menyampaikan bahwa investasi di sektor hulu migas diprediksi akan terus meningkat karena pemerintah melakukan berbagai pendekatan strategis, antara lain peningkatan produksi, adopsi teknologi baru, eksplorasi cadangan baru, reaktivasi sumur tua, serta pemanfaatan Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mendukung program Asta Cita pemerintahan saat ini.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menyampaikan bahwa laporan menunjukkan meningkatnya daya tarik investasi di sektor migas Indonesia, yang didorong oleh penemuan cadangan besar dan reformasi fiskal. Ia menekankan bahwa meskipun demikian, tantangan seperti daya saing, regulasi, birokrasi, dan kepastian hukum masih perlu ditangani secara menyeluruh. Elen juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperbaiki regulasi migas dan transisi energi, termasuk penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung pengembangan sektor yang berkelanjutan.

Pemerintah juga tengah mendorong pelaksanaan sejumlah proyek strategis di sektor hulu migas, antara lain pengembangan gas Tangguh UCC, IDD Geng North, dan Abadi Project, yang melibatkan investasi besar. Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sistem Battery Energy Storage Systems (BESS) ditargetkan mencapai 100 GW dan 320 GWh, termasuk menjangkau desa-desa di berbagai wilayah. Langkah ini menciptakan sinergi yang tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga mendukung upaya dekarbonisasi nasional, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat industri pendukung seperti manufaktur baterai dan teknologi energi terbarukan.

Penerapan transisi energi dan penguatan hulu migas juga membawa dampak positif bagi pemerataan ekonomi. Desa-desa yang sebelumnya belum terjangkau listrik kini bisa menikmati energi terbarukan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan membuka peluang usaha lokal. Sinergi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi energi nasional.

Seiring dengan dinamika global yang semakin kompleks, termasuk tekanan politik-ekonomi dan tantangan krisis iklim, kebijakan energi strategis ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Resiliensi energi menjadi fondasi ekonomi nasional yang kokoh, memungkinkan Indonesia menghadapi gejolak eksternal, menjaga stabilitas pembangunan, dan memperkuat daya saing di pasar energi global. Pendekatan ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi energi yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan inisiatif ini tidak lepas dari kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah dan BUMN. Sinergi yang solid antar instansi memungkinkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan energi secara terpadu, serta memastikan program berjalan sesuai target nasional. Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta melalui insentif fiskal dan kemudahan regulasi, memperkuat ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan pijakan kebijakan yang kuat dan dukungan investasi yang signifikan, pemerintah semakin mendekati tercapainya visi swasembada energi pada 2029-2030 sebuah target yang realistis dan terukur, bukan sekadar ambisi semata. Pendekatan transisi energi yang adil, penguatan investasi di sektor hulu migas, serta komitmen terhadap pengembangan energi baru terbarukan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada kedaulatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, strategi ini menunjukkan visi Indonesia yang mandiri, tangguh, dan progresif dalam mengelola energi secara berkelanjutan.

)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

UMKM Papua Siap Menggebrak Pasar Internasional dan Dongkrak Perekonomian Daerah

Pendiri Sasagu, Herlinda Sinaga, berinovasi membuat produk olahan sagu

Jayapura- UMKM Papua kini menjadi sorotan karena mampu bersaing di kancah global berkat inovasi produk berbasis potensi lokal. Dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan berbagai program pemberdayaan, pelaku usaha di Papua terus berkembang untuk mengangkat perekonomian daerah sekaligus memperkenalkan identitas budaya ke pasar dunia.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Sasagu, UMKM asal Papua yang berhasil menciptakan inovasi produk olahan sagu dan siap merambah pasar internasional. Berawal dari kesulitan mencari bahan boba saat PON XX 2021, pendiri Sasagu, Herlinda Sinaga, berhasil mengubah tantangan menjadi peluang emas. “Saat itu saya kesulitan menemukan boba dan tepung tapioka, dari situ tercetus ide membuat boba dan berbagai produk lain dari sagu,” ujarnya.

Berbekal inovasi dan ketekunan, Herlinda menciptakan boba sagu dan cookies sagu bebas gluten yang kini diminati pasar. Dengan dukungan Pertamina UMK Academy 2025, Sasagu mendapatkan pelatihan komprehensif mulai dari manajemen produksi hingga pemasaran. “Program ini sangat membantu kami. Kami belajar membangun merek yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif,” jelas Herlinda.

Hasilnya luar biasa. Produk Sasagu kini menjadi salah satu yang terlaris di supermarket besar di Jayapura. Bahkan, Sasagu tengah menjajaki kerja sama dengan pembeli dari Jerman dan Jepang. Herlinda juga menjadi satu-satunya pengusaha perempuan dari Indonesia Timur yang terpilih dalam ajang 25 Woman-led MSMEs Ready to Export oleh Australia Awards 2024, membuka peluang besar untuk ekspor ke Australia.

Selain meraih kesuksesan bisnis, Sasagu juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan. “Kami berkomitmen menanam lima bibit sagu setiap kali menebang satu pohon,” kata Herlinda, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem Papua.

Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Pertamina. Ispiani Abbas, Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, menyatakan bahwa program pemberdayaan UMKM ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Program ini memberikan pelatihan yang mudah diakses dan interaktif. Tahun ini, 21 UMKM dari Papua Maluku telah mengikuti pelatihan dan menunjukkan perkembangan signifikan,” ungkapnya.

Kisah sukses Sasagu membuktikan bahwa dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan kerja keras pelaku usaha, UMKM Papua mampu menembus pasar global sekaligus mengangkat perekonomian daerah. Ke depan, langkah seperti ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lain di tanah Papua untuk terus berinovasi dan mendunia. ()

Papua Semakin Maju dengan Fondasi Pembangunan Inklusif

Pengamat Kebijakan Publik, Prof. Adriana Elisabeth

JAYAPURA – Papua kini tengah menapaki fase baru pembangunan dengan arah yang lebih optimis. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah tidak hanya membuka akses ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang lebih merata. Peningkatan infrastruktur, penguatan usaha rakyat, serta dorongan terhadap potensi lokal menjadi fondasi penting yang memperlihatkan bahwa Papua sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi.

Pengamat kebijakan publik, Prof. Adriana Elisabeth, menilai Otsus sebagai instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus memperkuat posisi masyarakat Papua dalam arus pembangunan nasional. Dengan kebijakan ini, Papua memperoleh kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan sekaligus mendapatkan alokasi dana khusus dalam jumlah signifikan. Pada 2023, dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 8,5 triliun yang diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

“Keberadaan Otsus mampu memberi ruang lebih besar bagi Papua dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal,” ujar Adriana Elisabeth.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua bukan hanya proyek fisik, melainkan instrumen peningkatan kualitas hidup.Kemajuan infrastruktur juga menjadi tonggak utama dalam mempercepat aktivitas ekonomi di wilayah ini. Jalan Trans Papua dengan panjang lebih dari 4.300 kilometer kini kian mempermudah akses antarwilayah. Harga kebutuhan pokok di pedalaman pun menurun karena distribusi barang semakin lancar. Selain itu, kehadiran Bandara Nabire, Pelabuhan Depapre, hingga pasar rakyat di Asmat memperkuat konektivitas wilayah.

“Pembangunan infrastruktur adalah sarana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat integrasi ekonomi nasional,” tegas Restuardy Daud.

Tidak hanya pembangunan fisik, perhatian pemerintah juga menyasar penguatan ekonomi rakyat. Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat dukungan melalui pelatihan, akses permodalan, serta penguatan koperasi. Inisiatif pasar khusus bagi mama-mama Papua menjadi bukti nyata keberpihakan pada ekonomi komunitas. Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani kopi, nelayan, hingga pengrajin turut memperkuat fondasi kemandirian usaha.

Sementara itu, pengembangan potensi lokal Papua terus didorong. Kopi Wamena, sagu Merauke, keladi Nabire, hingga hasil laut Biak kini semakin dikenal di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah memberi dukungan berupa pelatihan budidaya, teknik pasca panen, hingga sertifikasi kualitas produk.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas lokal memberi manfaat ganda.

“Komoditas khas Papua bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memperkuat identitas budaya,” pungkas Andi Amran Sulaiman.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menekankan pentingnya peran kawasan ini. Pembangunan Papua juga mencakup kawasan perbatasan. Di Papua Selatan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota difokuskan sebagai pusat pertumbuhan baru.

“Perbatasan harus dikelola sebagai teras negara sekaligus wajah Indonesia dengan menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing,” tambah Agustinus Joko Guritno.

Konsistensi pembangunan Papua menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menjadi aktor utama perubahan. Tantangan memang masih ada, namun fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan telah membuka peluang besar bagi Papua untuk tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

Papua Menuju Era Ekonomi Global yang Kompetitif

Oleh :  Loa Murib )*

Papua memasuki babak baru dalam perjalanan ekonominya. Sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Papua kini bergerak menuju era ekonomi global yang kompetitif. Transformasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebijakan strategis pemerintah, sinergi dengan pelaku usaha, dan inovasi masyarakat Papua sendiri. Langkah ini menjadi pondasi kuat agar Papua sejajar dengan daerah lain di Indonesia, bahkan mampu bersaing di pasar internasional.

Landasan pembangunan ekonomi Papua bertumpu pada kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola potensi lokal. Setiap tahun, dana Otsus mencapai triliunan rupiah, dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur. Dana ini tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan diwujudkan dalam program nyata seperti pengembangan usaha kecil, pelatihan keterampilan kerja, dan pembangunan sarana ekonomi. Dengan langkah ini, perekonomian Papua mulai tumbuh berbasis kekuatan masyarakat lokal.

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong Papua ke panggung global. Jalan Trans Papua yang panjangnya mencapai lebih dari 4.300 kilometer kini menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dengan pusat ekonomi. Distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, sehingga disparitas harga kebutuhan pokok dapat ditekan. Bandara Nabire yang baru dibangun, Pelabuhan Depapre di Jayapura, serta pasar rakyat di Wamena dan Asmat adalah contoh nyata kehadiran negara. Semua ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif dan inklusif.

Tidak hanya infrastruktur fisik, pemberdayaan ekonomi rakyat juga menjadi prioritas. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, dan penguatan koperasi mendukung tumbuhnya usaha kecil dan menengah di Papua. Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah adalah pembangunan pasar khusus untuk mama-mama Papua yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan. Kini mereka memiliki ruang yang layak untuk mengembangkan usaha. Selain itu, akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin terbuka, memberi peluang besar bagi petani, nelayan, dan pengrajin lokal untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal juga semakin digenjot. Komoditas unggulan seperti kopi Wamena, sagu dari Merauke, dan hasil laut Biak kini diproyeksikan menjadi produk ekspor andalan. Program pendampingan, sertifikasi, dan promosi yang dilakukan Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan membuahkan hasil. Ekspor kopi Papua meningkat signifikan, menandakan kesiapan Papua untuk menembus pasar global tanpa meninggalkan identitas budayanya.

Keberhasilan Papua bukan hanya di tingkat makro, tetapi juga lahir dari inovasi pelaku usaha mikro. Kisah inspiratif datang dari Herlinda Sinaga, pendiri Sasagu, sebuah UMKM pengolah sagu yang kini bersiap masuk pasar internasional. Herlinda menegaskan bahwa ide inovatifnya lahir karena keterbatasan bahan baku boba saat PON XX 2021, sehingga ia mengolah sagu menjadi bahan dasar produk-produk modern. Melalui pendampingan program Pertamina UMK Academy 2025, ia mampu membangun merek yang kuat dan strategi pemasaran efektif. Produk Sasagu kini diminati tidak hanya di Jayapura, tetapi juga sedang menembus pasar Jerman, Jepang, dan Australia. Prestasi ini membuktikan bahwa UMKM Papua dapat menjadi pemain global bila mendapat dukungan dan akses yang memadai.

Pemerintah juga menguatkan konektivitas internasional untuk mempercepat integrasi Papua dalam jaringan ekonomi dunia. Penetapan Bandara Frans Kaisiepo di Biak sebagai bandara internasional adalah langkah strategis. Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, menyampaikan pandangannya bahwa pengoperasian bandara ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan cara membangun perekonomian rakyat dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia menilai kehadiran bandara internasional akan menjadi pemicu pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di Papua.

Dukungan juga datang dari Kepala Imigrasi TPI Biak, Jose Rizal, yang menegaskan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung transformasi bandara tersebut. Menurutnya, penerbangan internasional yang akan segera beroperasi ke Biak diharapkan membawa dampak positif terhadap kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Namun, tantangan tetap ada. Kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, dan kesiapan teknologi menjadi isu yang harus diatasi secara sistematis. Peningkatan pendidikan vokasi, digitalisasi UMKM, dan penguatan ekosistem logistik adalah kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan dukungan regulasi yang kondusif dan kemitraan strategis, Papua tidak hanya akan menjadi penonton, tetapi pemain utama dalam rantai ekonomi global.

Transformasi Papua menuju era ekonomi global yang kompetitif adalah sebuah keniscayaan. Dengan kebijakan Otsus, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, penguatan komoditas lokal, dan konektivitas internasional, Papua siap menorehkan sejarah baru. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi energi utama yang mengantarkan Papua bukan hanya sebagai bagian dari Indonesia yang maju, tetapi juga sebagai provinsi yang mampu bersaing di panggung dunia.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Papua Kian Mandiri, Pemerintah Perkuat Arah Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Markus Yabansabra )*

Papua kini tengah menapaki fase baru pembangunan dengan arah yang lebih optimis. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah tidak hanya membuka akses ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang lebih merata. Peningkatan infrastruktur, penguatan usaha rakyat, serta dorongan terhadap potensi lokal menjadi fondasi penting yang memperlihatkan bahwa Papua bukan lagi sekadar wilayah dengan kekayaan alam melimpah, melainkan bagian dari Indonesia yang sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi.

Salah satu kebijakan yang menjadi fondasi pembangunan adalah penerapan Otonomi Khusus (Otsus). Dengan kebijakan ini, Papua memperoleh kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan, sekaligus mendapatkan alokasi dana khusus dalam jumlah signifikan. Pada 2023, dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 8,5 triliun, yang diarahkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Anggaran tersebut juga digunakan dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan usaha kecil, sehingga menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Menurut pengamat kebijakan publik Prof. Adriana Elisabeth, keberadaan Otsus merupakan instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus memperkuat posisi masyarakat Papua dalam arus pembangunan nasional.

Kemajuan infrastruktur juga menjadi tonggak utama dalam mempercepat aktivitas ekonomi di wilayah ini. Jalan Trans Papua yang mulai dirintis sejak era Presiden Soeharto kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan panjang mencapai lebih dari 4.300 kilometer, jalur ini menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terasa langsung pada penurunan harga kebutuhan pokok di pedalaman karena distribusi barang menjadi lebih lancar. Selain itu, hadirnya Bandara Nabire, Pelabuhan Depapre di Jayapura, hingga pasar rakyat di Asmat dan Wamena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membuka akses ekonomi seluas mungkin. Menurut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, pembangunan infrastruktur di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Di tengah gencarnya pembangunan fisik, pemerintah juga memberi perhatian pada penguatan ekonomi rakyat, terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, hingga penguatan koperasi terus digalakkan. Inisiatif pasar khusus bagi mama-mama Papua, yakni perempuan pedagang tradisional yang menjual hasil kebun dan kerajinan lokal, menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak mengabaikan peran ekonomi berbasis komunitas. Melalui dukungan Kementerian Koperasi dan UKM, kelompok ini kini memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas usaha dan pemasaran. Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan untuk petani kopi, nelayan, dan pengrajin memungkinkan mereka mengembangkan usaha dengan beban bunga yang jauh lebih ringan.

Langkah lain yang mendapat perhatian besar adalah pengembangan potensi lokal. Komoditas khas Papua seperti kopi Wamena, sagu Merauke, keladi Nabire, dan hasil laut Biak kini semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah memberikan dukungan melalui pelatihan budidaya, teknik pasca panen, dan sertifikasi kualitas produk agar produk Papua mampu bersaing di pasar global. Pada 2023, ekspor kopi Arabika dari Wamena meningkat signifikan berkat program pendampingan yang berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memperkuat identitas budaya Papua.

Perhatian pemerintah tidak berhenti di sektor ekonomi pedalaman, melainkan juga menyasar kawasan perbatasan. Di Papua Selatan, misalnya, upaya pengembangan ekonomi difokuskan pada kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa perbatasan harus dikelola dengan baik karena menjadi teras negara sekaligus wajah Indonesia. Peningkatan infrastruktur, pengelolaan keamanan, hingga pemberdayaan UMKM di sekitar perbatasan menjadi prioritas agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan Papua dilihat secara menyeluruh, mencakup wilayah pedalaman hingga tapal batas negara.

Konsistensi pemerintah dalam mendorong kemajuan Papua juga dibarengi dengan upaya memperkuat sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat adat. Pendekatan inklusif ini menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga melahirkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan memang masih ada, seperti kesenjangan antarwilayah dan keterbatasan akses di daerah tertentu, namun arah kebijakan yang ditempuh memperlihatkan progres nyata. Dengan komitmen yang terus diperkuat, Papua semakin memiliki peluang untuk tumbuh sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Ke depan, agenda pembangunan Papua tidak semata-mata ditujukan pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada penguatan kapasitas masyarakat lokal agar mampu menjadi aktor utama dalam perubahan. Dengan dukungan kebijakan Otsus, infrastruktur yang semakin terhubung, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan potensi lokal, pemerintah menempatkan Papua sebagai bagian integral dari visi Indonesia maju. Semua langkah ini memperlihatkan bahwa Papua bukan lagi wilayah yang hanya dipandang dari potensi sumber daya alamnya, melainkan juga sebagai ruang hidup masyarakat yang berhak atas kesejahteraan, keadilan, dan kesempatan yang sama.

*) Peneliti Bidang Ekonomi Daerah Papua

Pemerintah Tegas Perangi Judi daring, Mulai Dari Penindakan Hingga Edukasi Publik

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga lewat upaya edukasi publik agar masyarakat tidak terjerat dalam praktik ilegal tersebut. Sejumlah tokoh di level nasional maupun daerah menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memberantas kejahatan siber, terutama judi daring yang kini berkembang menjadi ancaman lintas negara.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan sosial maupun dana zakat produktif yang disalurkan pemerintah. Ia menekankan agar dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi keluarga, bukan untuk hal-hal yang sia-sia apalagi untuk berjudi secara daring. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya ribuan penerima bansos di Jawa Timur yang terindikasi menyalahgunakan dana tersebut untuk judi daring dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

Khofifah menilai bahwa praktik judi daring di kalangan penerima bansos tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memperdalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat penerima bantuan diminta agar benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan anak, dan penguatan ekonomi keluarga. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memutus rantai kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di tiap daerah.

Selain aspek penggunaan bansos, pemerintah juga terus menguatkan literasi digital masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan bahwa peningkatan penetrasi internet yang mencapai lebih dari 82 persen di Jawa Timur harus diiringi dengan kesadaran digital masyarakat. Internet ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi membawa manfaat besar, namun di sisi lain membuka peluang ancaman siber yang berbahaya, termasuk judi daring.

Penguatan infrastruktur digital tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Titik lemah terbesar dalam menghadapi ancaman siber justru ada pada manusia sebagai pengguna. Generasi digital di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi objek yang rentan terjebak dalam praktik ilegal, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif dan positif.

Upaya pemerintah tidak berhenti pada aspek edukasi. Aparat penegak hukum juga secara intensif membongkar jaringan besar judi daring. Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan bahwa pihaknya berhasil menangkap tiga tersangka yang berperan sebagai admin customer service dan operator jaringan judi daring internasional. Penangkapan dilakukan di Jakarta Utara setelah melalui proses investigasi digital yang panjang.

Rizki menjelaskan bahwa para tersangka tersebut berperan mengelola situs judi yang melayani pemain dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di Yogyakarta, di mana sejumlah pemain judi daring telah diamankan. Dari penelusuran digital, ditemukan adanya keterkaitan langsung antara pemain dan jaringan operator.

Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi fenomena judi daring yang kian masif. Dengan dukungan kerja sama lintas lembaga, termasuk PPATK yang menelusuri aliran transaksi mencurigakan, Bareskrim Polri memastikan bahwa pemberantasan jaringan judi daring akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain aspek hukum, langkah edukasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengintegrasikan edukasi literasi digital ke dalam program pemberdayaan masyarakat. Literasi digital tidak hanya berfokus pada keterampilan mengoperasikan teknologi, tetapi juga pada pemahaman kritis untuk mengenali ancaman, menjaga keamanan data, serta menghindari perilaku berisiko seperti judi daring. Selain itu, pendekatan sosial-ekonomi juga penting dalam pencegahan judi daring, khususnya di kalangan penerima bansos. Apabila kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan ekonomi keluarga semakin berdaya, maka kerentanan terhadap iming-iming judi daring dapat diminimalisir

Kombinasi dari penindakan tegas oleh aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi strategi tiga jalur yang dijalankan pemerintah. Penindakan yang dilakukan Bareskrim Polri membuktikan keseriusan pemerintah di ranah hukum, sementara pendekatan edukatif oleh Diskominfo Jatim dan pendekatan sosial-ekonomi oleh Gubernur Khofifah menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam melindungi masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memerangi judi daring dalam semua bentuknya. Judi daring tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam masa depan generasi muda. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif, baik dengan menjauhi praktik judi daring maupun membantu menyebarkan kesadaran akan bahayanya.

Ke depan, tantangan pemberantasan judi daring akan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan metode baru yang digunakan oleh para pelaku. Namun dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Indonesia mampu menghadapi ancaman ini secara komprehensif. Pesan yang disampaikan oleh para tokoh prominen menunjukkan satu kesamaan visi, yakni melindungi masyarakat dari bahaya judi daring sekaligus memperkuat pondasi bangsa di era digital.

*)Penulis Merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Merah Putih Tetap Tinggi di Tengah Fenomena Budaya Pop Bendera Bajak Laut

Jakarta – Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime populer One Piece belakangan ini menjadi perbincangan luas di masyarakat. Tren yang ramai di media sosial tersebut menuai beragam tanggapan, terutama karena muncul di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa di tengah kebebasan berekspresi, Bendera Merah Putih harus tetap ditempatkan paling tinggi sebagai simbol negara dan pemersatu bangsa.

“Sebagaimana pesan Almarhum Gus Dur, dalam ruang demokrasi seluas apapun, Merah Putih harus tetap dikibarkan di posisi paling tinggi,” ujarnya.

Eddy menilai kreativitas masyarakat dalam mengekspresikan diri merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas, terutama ketika berhadapan dengan simbol-simbol negara yang merepresentasikan persatuan dan perjuangan. Menurutnya, Merah Putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih, melainkan lambang yang mengandung nilai sejarah, pengorbanan, serta cita-cita kemerdekaan yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai penggunaan bendera bajak laut sebagai bagian dari budaya populer tidak tepat jika dihadirkan dalam konteks peringatan nasional. Ia menegaskan bahwa semangat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan bangsa tidak sepatutnya disandingkan dengan simbol hiburan yang tidak memiliki relevansi dengan nilai perjuangan.

“Saya minta tren ini dihentikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang tidak relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan,” kata Danang.

Menurutnya, budaya populer seperti anime memang dapat menjadi hiburan yang dinikmati masyarakat luas, terutama generasi muda. Namun, ketika simbol tersebut dihadirkan dalam ruang sakral seperti peringatan Hari Kemerdekaan, hal itu berpotensi mencederai makna nasionalisme. Danang menilai bangsa Indonesia harus tetap selektif dalam mengadopsi budaya global agar tidak mengikis jati diri kebangsaan.

Fenomena ini mencerminkan besarnya pengaruh budaya pop global terhadap masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Namun, para pemimpin bangsa mengingatkan agar antusiasme terhadap hiburan internasional tidak mengaburkan kecintaan terhadap simbol-simbol negara. Merah Putih, sebagai bendera kebangsaan, tidak boleh digantikan atau diturunkan kedudukannya oleh simbol lain, apalagi dalam perayaan yang sarat makna sejarah dan perjuangan.

Kehadiran tren ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah, lembaga pendidikan, serta keluarga untuk terus menanamkan nilai nasionalisme di tengah derasnya arus globalisasi. Semangat mengibarkan Merah Putih harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak hanya mencintai budaya global, tetapi juga bangga dengan identitas bangsanya sendiri.

Dengan demikian, meskipun budaya pop internasional memberikan hiburan dan warna tersendiri, para pemimpin bangsa sepakat bahwa Merah Putih harus tetap berkibar paling tinggi. Ia adalah simbol persatuan yang tidak bisa ditawar dan harus selalu menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. (*)

Surplus Beras 4,86 Juta Ton Menguatkan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh: Maya Kartika )*

Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah ketahanan pangan. Untuk pertama kalinya sejak merdeka, cadangan beras nasional mencapai titik surplus sebesar 4,86 juta ton. Capaian monumental ini menegaskan keberhasilan pemerintah dalam mengelola produksi pertanian sekaligus memperkuat pondasi swasembada pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut surplus tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan buah dari konsistensi kebijakan yang berpihak kepada petani. Menurutnya, dalam kurun Januari hingga September 2025 produksi beras diproyeksikan mencapai 28,24 juta ton, atau naik lebih dari 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan konsumsi nasional sekitar 23,38 juta ton, maka cadangan 4,86 juta ton menjadi bukti nyata kemandirian pangan semakin dekat terwujud.

Keberhasilan ini mendapat sorotan dari lembaga internasional seperti FAO, USDA, dan BPS yang menilai langkah Indonesia sebagai prestasi penting bagi stabilitas pangan dunia. Sejak Januari 2025, Indonesia bahkan telah berhenti mengimpor beras. Keputusan tersebut bukan hanya mengurangi ketergantungan, tetapi juga berdampak pada penurunan harga beras internasional dari 460 dolar menjadi 370 dolar per ton. Hal ini menunjukkan kontribusi petani Indonesia tidak hanya untuk negeri sendiri, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan pasar global.

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan kebijakan pangan secara terukur. Penyesuaian harga gabah, distribusi pupuk subsidi yang lebih tepat sasaran, hingga dukungan peralatan pertanian modern menjadi faktor yang mendorong kenaikan produksi. Perum Bulog kini menyimpan cadangan 4,2 juta ton beras, jumlah tertinggi sejak lembaga itu berdiri pada 1969. Keberadaan stok melimpah ini menjamin ketersediaan pangan rakyat sekaligus menjaga stabilitas harga.

Menteri Pertanian menekankan bahwa Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum bersejarah untuk melompat maju secara eksponensial dalam pembangunan pangan. Dengan dukungan Presiden Prabowo dan kerja keras petani di lapangan, target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun bisa dipercepat menjadi hanya satu tahun. Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi tegaknya bangsa; tanpa pangan yang cukup, negara akan menghadapi kerentanan besar.

Apresiasi atas capaian tersebut datang dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Khalid, menyatakan produksi yang meningkat memberi ruang besar bagi Bulog untuk menyerap gabah petani. Menurutnya, penyerapan luar biasa hingga menembus 4 juta ton beras tidak hanya menjamin ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani. Ia menilai langkah pemerintah ini selaras dengan janji menghadirkan negara di tengah rakyat, khususnya dalam sektor strategis seperti pangan.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menilai surplus beras ini sebagai hasil dari kebijakan pertanian yang tepat sasaran. Ia menyebut stok lebih dari 4 juta ton cadangan pemerintah merupakan langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan. Bahkan, ia melihat peluang besar untuk membuka pasar ekspor ke negara-negara lain. Dengan demikian, surplus tidak hanya menguntungkan konsumen dalam negeri, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui pasar global.

Namun, capaian ini tidak membuat pemerintah abai terhadap tantangan ke depan. Andi Amran menyoroti tata kelola penggilingan padi yang perlu mendapat perhatian. Saat ini, terdapat lebih dari 161 ribu penggilingan kecil dengan kapasitas jauh di atas kebutuhan nasional. Meski begitu, sebagian penggilingan kerap menghadapi tekanan harga, terutama saat masa paceklik. Pemerintah memastikan penggilingan kecil tetap terlindungi melalui regulasi dan dukungan khusus agar mampu bersaing dengan penggilingan besar, sehingga lapangan kerja masyarakat tetap terjaga. Menteri Pertanian menegaskan perlunya intervensi pemerintah agar tidak terjadi monopoli yang bisa mengancam lapangan kerja jutaan orang.

Optimisme pemerintah semakin kuat dengan proyeksi FAO yang memperkirakan produksi beras Indonesia musim 2025/2026 mencapai 35,6 juta ton, meningkat 4,5 persen dari musim sebelumnya. USDA pun memperkirakan angka 34,6 juta ton, atau tumbuh hampir 5 persen dibanding tahun lalu. Prediksi ini menambah keyakinan bahwa Indonesia benar-benar berada di jalur swasembada.

Keberhasilan surplus beras juga menunjukkan bahwa nilai tukar petani meningkat signifikan hingga 122 persen, jauh melampaui target pemerintah. Hal ini menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami perbaikan. Tidak hanya sekadar menjaga stok, kebijakan pemerintah berhasil menyentuh langsung para pelaku utama pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah memastikan strategi besar di sektor pertanian terus berlanjut. Dukungan infrastruktur irigasi, akses jalan tani, hingga sistem logistik diperkuat agar hasil panen terserap optimal. Di sisi lain, pengawasan diperketat untuk mencegah praktik curang, penimbunan, maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, capaian surplus tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga benar-benar memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.

Indonesia kini berada pada posisi yang lebih kokoh dalam menghadapi dinamika global. Surplus 4,86 juta ton beras menjadi bukti bahwa dengan kebijakan yang berpihak pada petani, kerja keras pemerintah, dan semangat kolektif masyarakat, kemandirian pangan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang sedang terwujud. Dengan cadangan yang kuat, bangsa ini semakin yakin menatap masa depan tanpa bergantung pada impor, sekaligus berkontribusi pada stabilitas pangan dunia.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Swasembada Pangan Wujud Nyata Asta Cita Presiden Prabowo

Oleh: Aditya Pranata )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama dalam Asta Cita. Sejak awal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa amanat konstitusi harus diwujudkan dengan menghadirkan negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan pendidikan. Bagi Prabowo, kedua hal ini merupakan fondasi kesejahteraan bangsa sekaligus syarat mutlak untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR, Presiden menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah mengambil langkah besar dengan meningkatkan produksi beras dan jagung, memperluas lahan pertanian, hingga menyesuaikan harga gabah agar petani lebih sejahtera. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik.

Pemerintah mengalokasikan perhatian besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dana jumbo dipersiapkan untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam rancangan tersebut, alokasi Rp53,3 triliun diperuntukkan bagi lumbung dan cadangan pangan, sedangkan subsidi pupuk mencapai Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton. Selain itu, Bulog diperkuat perannya dengan anggaran Rp22,7 triliun agar dapat menjaga stok pangan, melindungi petani, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Prabowo memandang bahwa kebijakan besar tidak akan berjalan efektif jika regulasi masih berbelit. Karena itu, sejak awal 2025 pemerintah memutuskan untuk memangkas 145 aturan penyaluran pupuk yang dinilai terlalu rumit. Hasilnya terlihat nyata. Produksi beras meningkat, stok di gudang pemerintah melonjak hingga lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan harga tetap stabil. Kondisi ini memberi harapan besar bagi petani, sekaligus menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat dapat langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Langkah selanjutnya adalah mempercepat pencetakan lahan baru dan penyediaan fasilitas pertanian modern. Pemerintah menjamin harga pembelian gabah agar petani tetap untung, sekaligus menyiapkan pembiayaan murah sehingga mereka dapat mengembangkan usaha taninya. Dengan kebijakan ini, kedaulatan pangan yang menjadi impian lama bangsa Indonesia kini semakin dekat untuk diwujudkan.

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan juga terlihat melalui pembentukan tim khusus. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai ketua tim percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Penugasan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, dengan tujuan agar koordinasi antar kementerian dan lembaga lebih terarah. Tugas tim ini tidak kecil karena harus mengoordinasikan 27 kementerian dan lembaga agar bergerak dalam satu visi yang sama.

Zulkifli Hasan menyebut bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi untuk melahirkan kebijakan yang mengarah pada Proyek Strategis Nasional. Empat kawasan prioritas pun dipilih sebagai target pembangunan proyek swasembada pangan, energi, dan air, yaitu Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa konsep swasembada yang dikejar bukan hanya pada beras dan jagung, melainkan mencakup pangan dalam arti luas, termasuk ikan, garam, sapi, susu, minyak, dan komoditas penting lainnya. Dengan demikian, pemerintah berusaha membangun ketahanan pangan yang komprehensif, bukan parsial.

Tugas besar ini memang tidak ringan. Dalam beberapa bulan terakhir terdapat hambatan berupa kendala teknis pembiayaan dan aturan yang belum terselesaikan. Namun pemerintah optimistis hambatan tersebut dapat segera diatasi. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan proyek ini, agar percepatan swasembada tidak hanya cepat tetapi juga sesuai aturan dan berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan bahwa lembaganya mendukung penuh langkah Presiden untuk membuka jutaan hektare sawah baru. Menurutnya, swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa, dan pembukaan sawah seluas dua juta hektare merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Asta Cita.

Tamsil menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembukaan lahan, tetapi juga oleh kemudahan akses petani terhadap pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi yang rumit. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram karena kebijakan ini diyakini langsung meningkatkan pendapatan petani. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan tani, dan akses logistik agar hasil panen dapat terserap optimal di pasar.

Senator asal Sulawesi Selatan itu juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Baginya, capaian historis berupa cadangan beras nasional yang menembus 4 juta ton adalah bukti bahwa negara akan kuat jika petani diberdayakan. Karena itu, ia optimistis sinergi antara pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan kerja sama yang solid, ia percaya swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.

Swasembada pangan yang dijadikan salah satu pilar Asta Cita bukan hanya soal ketersediaan pangan, melainkan juga tentang kedaulatan bangsa, kesejahteraan petani, dan masa depan generasi mendatang. Dengan strategi yang konsisten, dukungan anggaran yang besar, pembenahan regulasi, serta sinergi lintas sektor dan daerah, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan.

Komitmen Presiden Prabowo Subianto dan dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadikan program ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kedaulatan yang sesungguhnya.

)* Pengamat Ekonomi

Masyarakat Perlu Waspadai Provokasi Ajakan Demo oleh Kelompok Kepentingan

Jakarta – Menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI dan sejumlah daerah, aparat kepolisian mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Aksi ini diperkirakan melibatkan ribuan massa dan digelar serentak di 38 provinsi, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan untuk menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu-isu yang beredar di media sosial. Menurutnya, provokasi dan hoaks sering kali digunakan untuk memicu ketegangan dalam situasi seperti ini.

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan provokasi di media sosial. Jaga aksi tetap damai, jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Peringatan ini diberikan mengingat pola yang kerap terjadi dalam aksi massa berskala besar, di mana ada pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan menyebarkan narasi yang bersifat menghasut. Informasi palsu atau ajakan yang menyesatkan bisa memicu tindakan anarkis dan bentrokan, sehingga membahayakan keselamatan publik.

“Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengandalkan informasi resmi dari sumber tepercaya dan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.” ungkapnya.

Selain menghindari provokasi, aparat mengimbau peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dengan tidak merusak fasilitas umum, menutup akses jalan, atau mengganggu aktivitas masyarakat.

“Aspirasi akan tetap diterima selama disampaikan secara damai dan tidak melanggar hukum. Semua pihak diharapkan dapat menciptakan situasi kondusif yang tidak merugikan kepentingan umum,” imbuhnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mempersilahkan masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Namun, tetap berjalan dengan tertib dan aman.

“Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi,” ujar Puan.

Kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi dan menghindari ajakan provokatif menjadi kunci agar aksi 28 Agustus mendatang berjalan aman. Literasi digital dan kepedulian terhadap stabilitas sosial sangat diperlukan agar agenda penyampaian aspirasi tidak berubah menjadi konflik yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi kepentingan sempit. ()