Arsip Bulanan: Agustus 2025

Oleh: Elang Bima Hutapea

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025 semakin dekat. Masyarakat kembali berhadapan dengan momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan kota.

Setiap warga memiliki peran besar dalam menjaga jalannya pesta demokrasi agar berlangsung damai, aman, dan penuh integritas. Dalam situasi krusial seperti itu, sikap bijak dan kecerdasan dalam memilih menjadi fondasi utama yang perlu ditanamkan di tengah masyarakat.

Seiring mendekatnya jadwal PSU, muncul gangguan yang berpotensi memecah belah. Tuduhan miring kepada pasangan calon tertentu yang tersebar melalui media sosial memperlihatkan adanya upaya pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan.

Tim Berbenah, yang mengusung pasangan Basit Cinda dan Ustadz Dede Purnama, menegaskan tidak pernah terlibat dalam unggahan bernada negatif yang beredar di sebuah akun Facebook bernama Harapan Baru PKP. Teguh, perwakilan tim tersebut, menilai akun itu sengaja dibuat untuk mengadu domba masyarakat dan menurunkan kualitas kampanye damai.

Pernyataan Teguh menegaskan bahwa praktik kampanye hitam bukan hanya merugikan pasangan calon tertentu, melainkan juga mengancam harmoni demokrasi lokal. Harapan besar disampaikan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tidak gampang percaya dengan unggahan yang bersifat tendensius, dan mampu menahan diri dari menyebarkan isu tanpa dasar. Ajakan tersebut sejalan dengan semangat PSU yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi politik damai, bukan ajang saling menjatuhkan.

Di tingkat nasional, pemerintah pusat melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak ikut mengawal pelaksanaan PSU. Ketua Desk Koordinasi, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan pentingnya sinergisitas antarlembaga dan konsistensi bertindak sesuai koridor hukum.

Penegasan itu memberikan gambaran bahwa keberhasilan penyelenggaraan PSU tidak hanya bergantung pada penyelenggara di tingkat daerah, tetapi juga pada koordinasi lintas instansi yang solid.

Dalam rapat koordinasi bersama unsur pemerintah daerah, penyelenggara, aparat keamanan, dan aparat penegak hukum, Heri Wiranto menegaskan komitmen peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan PSU yang tertib dan berintegritas.

Pesan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur pencoblosan, melainkan juga penguatan tata kelola politik yang bermartabat. Koordinasi yang baik menjadi benteng agar setiap tahapan berjalan lancar, mulai dari distribusi logistik hingga pengamanan TPS.

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih juga menjadi tolok ukur kesuksesan PSU. Karena itu, ajakan untuk hadir ke TPS bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata tanggung jawab sebagai warga negara yang berdaulat.

Selain peran masyarakat dan pemerintah pusat, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan penting dalam menjaga kualitas PSU. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, secara tegas meminta ASN menahan diri dari keterlibatan politik praktis.

Menurutnya, netralitas ASN adalah kewajiban hukum sekaligus komitmen moral yang harus dijunjung tinggi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah kota tidak akan segan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Komitmen yang disampaikan Unu menunjukkan bahwa birokrasi mesti berdiri di atas semua kepentingan politik. Aparatur negara harus menjaga martabat profesi dengan tidak berpihak, sehingga pelayanan publik tetap berjalan tanpa intervensi kepentingan elektoral.

Netralitas ASN juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan PSU. Bila aparatur birokrasi bersikap profesional, maka legitimasi hasil pemilihan akan lebih kuat di mata publik.

Selain menjaga netralitas, pemerintah kota bersama KPU dan Bawaslu terus melakukan validasi data pemilih untuk memastikan tidak ada kendala administrasi. Persiapan logistik, pemasangan baliho ajakan memilih, hingga penyediaan tenaga medis di setiap kecamatan juga sudah disiapkan. Upaya itu memperlihatkan keseriusan untuk memastikan seluruh warga yang memiliki hak suara dapat menyalurkan pilihannya dengan aman dan nyaman.

Melihat rangkaian pernyataan dari berbagai pihak, benang merah yang muncul sangat jelas: PSU Pangkalpinang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat diajak untuk tidak terjebak dalam jebakan isu murahan, tidak ikut menyebarkan fitnah politik, dan tidak memberi ruang pada kelompok yang ingin mengacaukan suasana.

Momentum PSU sesungguhnya bisa menjadi ajang pembelajaran politik yang sehat. Setiap warga diberi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi melalui pilihan yang rasional dan sikap yang damai. Bijak bersikap bukan hanya soal menahan diri dari provokasi, tetapi juga tentang kesediaan untuk memandang perbedaan politik sebagai hal wajar dalam sebuah kontestasi.

Mengawal PSU dengan damai berarti menjaga keutuhan sosial masyarakat. Politik yang retak karena isu provokatif hanya akan melahirkan luka panjang. Sebaliknya, politik yang dijalankan dengan damai mampu memperkuat rasa persaudaraan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.

Hari pencoblosan pada 27 Agustus 2025 nanti bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi cermin kedewasaan masyarakat Pangkalpinang dalam merawat demokrasi. Suara rakyat seharusnya menjadi penentu, bukan provokasi murahan atau fitnah yang menyesatkan.

Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kondusivitas. Menggunakan hak pilih dengan bijak, menolak kampanye hitam, dan mengawal proses dengan damai adalah jalan terbaik agar PSU Pangkalpinang tidak hanya sukses secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substansial. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh : Andi Ramli
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025 menjadi semakin dekat. Hanya dalam hitungan hari saja, masyarakat kembali menentukan pilihan mereka untuk dapat memilih siapa pemimpin terbaik bagi kota tersebut.

Momentum politik ini sudah seharusnya menjadi sebuah ruang demokrasi yang damai. Namun ternyata, realitas di masyarakat tidak sesederhana itu karena banyak terjadi dinamika kampanye yang masih dibayangi oleh beredarnya isu-isu miring di media sosial yang berpotensi memicu kegaduhan.

Beberapa waktu lalu, muncul sebuah akun di media sosial yang memuat tudingan negatif kepada salah satu pasangan calon. Akun tersebut menampilkan data yang belum tentu benar dan menyerang personalitas kandidat.

Tim dari pasangan calon nomor urut Berbenah melalui perwakilannya, Teguh, menegaskan bahwa mereka tidak pernah memiliki keterkaitan dengan unggahan itu. Teguh menyebut akun tersebut kemungkinan sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat serta merusak suasana kampanye damai. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu terprovokasi oleh kampanye hitam yang bisa mengacaukan persiapan PSU Pangkalpinang.

Narasi yang beredar di dunia maya memang mampu menggiring opini publik dengan cepat. Jika tidak disaring dengan bijak, informasi yang belum tentu benar itu dapat menimbulkan perpecahan.

Tantangan terbesar menjelang PSU bukan hanya pada penyediaan logistik atau kesiapan teknis, melainkan juga pada perang melawan disinformasi dan black campaign yang menyasar masyarakat pemilih. Karena itu, ketenangan dan kebijaksanaan dalam menyaring kabar sangat dibutuhkan demi menjaga suasana tetap kondusif.

Komitmen menjaga PSU yang aman juga datang dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan pentingnya sinergisitas antar instansi untuk menyukseskan PSU di Pangkalpinang maupun di Bangka.

Menurutnya, seluruh pihak perlu bertindak sesuai aturan hukum agar penyelenggaraan pilkada ulang berjalan sesuai koridor. Koordinasi lintas lembaga sudah terbentuk, melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pilkada, hingga unsur keamanan.

Heri menegaskan bahwa keberhasilan PSU tidak hanya ditentukan oleh panitia penyelenggara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kedamaian. Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan dari cara warga menyalurkan hak pilihnya tanpa intervensi provokasi. Oleh karena itu, setiap kabar yang merugikan salah satu pasangan calon sebaiknya diverifikasi kebenarannya, bukan langsung dipercaya apalagi disebarkan ulang.

Sementara itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas PSU. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik.

Menurutnya, ASN wajib menahan diri dari segala bentuk dukungan kepada pasangan calon agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan birokrasi. Netralitas tersebut bukan hanya komitmen moral, melainkan juga kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar.

Unu menekankan bahwa pelanggaran netralitas ASN akan langsung ditindak demi menjaga martabat birokrasi sekaligus menciptakan pilkada yang damai dan berintegritas. Pemkot juga terus memvalidasi data pemilih bersama KPU dan Bawaslu agar hak warga benar-benar terjamin tanpa kendala administrasi.

Selain itu, kampanye dengan ajakan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan secara masif melalui baliho dan media informasi publik. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi sekaligus memastikan bahwa masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan.

Dukungan penuh juga diberikan kepada aparat keamanan. Pemerintah kota mengapresiasi TNI-Polri yang konsisten menjaga ketertiban selama masa kampanye hingga pencoblosan. Bahkan, kesiapan logistik, tenaga kesehatan, hingga asupan gizi bagi petugas TPS sudah dipersiapkan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar. Semua langkah ini menunjukkan bahwa penyelenggara, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan berkomitmen menciptakan suasana aman dan kondusif.

Namun, peran terpenting tetap berada di tangan masyarakat. Bijak menyaring informasi menjadi kunci utama agar tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang sengaja menciptakan keresahan.

Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi politik, bukan sebagai alat menyebarkan kabar bohong yang melemahkan demokrasi. Ketika publik mampu menahan diri untuk tidak membagikan informasi meragukan, maka potensi konflik bisa ditekan sejak awal.

PSU Pangkalpinang bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan juga tentang menjaga persatuan. Masyarakat yang cerdas memilah kabar mampu menghindarkan diri dari jebakan kampanye hitam.

Pemilih yang rasional akan lebih fokus pada program kerja pasangan calon daripada isu-isu personal yang tidak jelas sumbernya. Pilihan politik memang berbeda, tetapi rasa persaudaraan dan ketenangan kota harus tetap menjadi prioritas bersama.

Wujudkan PSU yang aman dengan menjadikan media sosial sebagai ruang informasi sehat. Hindari menelan mentah-mentah setiap postingan yang menyerang pasangan calon, karena belum tentu kabar tersebut benar adanya. Masyarakat yang bijak menyaring informasi berarti turut menjaga demokrasi, melindungi stabilitas daerah, dan memastikan pesta politik berjalan tanpa keributan.

Dengan kedewasaan sikap pemilih, netralitas aparatur, serta komitmen aparat keamanan, PSU Pangkalpinang berpeluang besar berlangsung damai. Momentum politik ini dapat menjadi pembuktian bahwa demokrasi lokal mampu menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa harus mengorbankan persatuan warga. Bijak dalam menyaring informasi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral untuk mewujudkan PSU yang aman, damai, dan berintegritas. (*)

Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Pangkalpinang – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025, masyarakat diimbau bersikap bijak dalam menyikapi dinamika politik agar suara rakyat benar-benar terjaga.

Narasi provokatif dan kampanye hitam dikhawatirkan merusak semangat demokrasi yang tengah dibangun dalam momentum kampanye damai.

Perwakilan Tim Berbenah, Teguh, menolak keras tudingan yang mengaitkan pihaknya dengan akun media sosial yang menayangkan serangan negatif kepada salah satu pasangan calon.

Ia menegaskan bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut sama sekali bukan berasal dari timnya.

“Kami tidak pernah tahu soal data-data itu, apalagi punya niat menyebarkannya. Jelas itu bukan dari tim kami,” ujar Teguh, Selasa (19/8/2025).

Ia menilai bahwa akun itu memang secara sengaja dikelola oleh pihak tak bertanggung jawab tertentu, dan bertujuan untuk menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.

“Kami berharap PSU Pangkalpinang bisa berjalan damai, aman, dan masyarakat bijak dalam menentukan pilihan, tanpa terprovokasi kampanye hitam,” tambahnya.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menekankan kembali urgensi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia meminta kepada seluruh ASN untuk senantiasa menjaga sikap profesional dan tidak terlibat dalam dukungan apapun di dunia politik praktis.

“Netralitas ASN adalah harga mati. Kami harapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang benar-benar menjaga sikap, tidak terlibat dalam politik praktis. Ini bukan hanya komitmen moral, tapi juga kewajiban hukum,” tegas Unu.

Ia memastikan, persiapan PSU telah dijalankan melalui validasi data pemilih secara intensif bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri.

Selain itu, pemasangan baliho yang berisikan ajakan untuk memilih terus digalakkan di berbagai titik strategis kota.

“Kami sudah siapkan tenaga medis di setiap kecamatan untuk mengantisipasi hal-hal darurat di hari H. Kesehatan petugas dan pemilih menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengedepankan kedamaian.

Ia menegaskan bahwa Polri bersama dengan berbagai elemen rutin menggelar deklarasi pemilu damai.

“Oleh karena itu, di setiap kesempatan, setiap saat, terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi, kita selalu mengajak masyarakat untuk mendeklarasikan Pemilu damai,” ucapnya.

Ia berharap masyarakat tetap dewasa menghadapi perbedaan.

“Beda pendapat bukan untuk kemudian mengakibatkan terjadinya permasalahan ataupun bahkan terjadi kerusuhan,” kata Jenderal Sigit. (*)

Pangkalpinang – Jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025, berbagai pihak mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam provokasi maupun isu negatif yang berpotensi merusak suasana demokrasi.

Perwakilan Tim Berbenah, Teguh, menegaskan pihaknya tidak terlibat dengan unggahan dari akun media sosial yang menyerang salah satu pasangan calon.

Menurutnya, tudingan yang menyebutkan adanya penyebaran data kesalahan paslon bukan berasal dari timnya.

“Kami tidak pernah tahu soal data-data itu, apalagi punya niat menyebarkannya. Jelas itu bukan dari tim kami,” kata Teguh, Selasa (19/8/2025).

Ia menilai akun tersebut sengaja dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat.

“Kami berharap PSU Pangkalpinang bisa berjalan damai, aman, dan masyarakat bijak dalam menentukan pilihan, tanpa terprovokasi kampanye hitam,” tambahnya.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, turut menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menegaskan bahwa seluruh ASN dilarang terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan politik praktis dan harus terus menjaga profesionalisme.

“Netralitas ASN adalah harga mati. Kami harapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang benar-benar menjaga sikap, tidak terlibat dalam politik praktis,” ucapnya.

“Ini bukan hanya komitmen moral, tapi juga kewajiban hukum,” tegas Unu dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Ulang.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota bersama KPU dan Bawaslu sejauh ini telah melakukan pemutakhiran data pemilih secara lebih intensif.

Berbagai langkah teknis telah disiapkan, mulai dari pemasangan baliho yang berisi ajakan memilih hingga dukungan kesehatan petugas TPS.

“Kami sudah siapkan tenaga medis di setiap kecamatan untuk mengantisipasi hal-hal darurat di hari H,” ujarnya.

Dari sisi keamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri bersama seluruh elemen terus menggelar deklarasi Pemilu damai.

Ia meminta masyarakat tetap tenang menghadapi meningkatnya dinamika politik di media sosial.

“Harapannya tentunya, walaupun ada perbedaan pendapat dan kemudian akhir-akhir ini kita juga melihat di media sosial, di media TV sudah mulai memanas, harapan kita di level masyarakat, di level grassroot, itu tidak terpengaruh,” ujar Jenderal Sigit.

Ia mengingatkan, perbedaan pendapat adalah wujud demokrasi.

“Beda pendapat bukan untuk kemudian mengakibatkan permasalahan ataupun bahkan kerusuhan,” katanya.

Menurutnya, menjaga kedamaian saat PSU menjadi tanda kedewasaan demokrasi Indonesia. (*)

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dasar, tetapi juga dukungan pembiayaan dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk memperluas akses pembiayaan konstruksi. Penandatanganan kerja sama ini mencatat estimasi nilai pertanggungan hingga Rp900 miliar per tahun.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto menegaskan, kolaborasi tersebut akan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat.

“Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi keluarga, hingga tumbuhnya pelaku usaha baru,” ujarnya.

Budhi menambahkan bahwa kerja sama ini juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua, dengan semangat membangun dari pinggiran untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

Sementara itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah prioritaskan pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan 2.200 unit rumah menjadi prioritas, terdiri dari 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

“Saya yakin kita semua memiliki tujuan yang baik dalam pembangunan rumah di Papua Pegunungan. Pastikan semua yang dilakukan benar dan sesuai peraturan dan tata kelola yang berlaku. Kemudian hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Maruarar.

Ia menilai, pembangunan rumah layak huni di Papua Pegunungan menjadi bukti nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi tingkat kemiskinan.

“Saya terus melaksanakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo guna membahas tindak lanjut pembangunan rumah untuk rakyat di Papua Pegunungan,” tambahnya.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan rumah rakyat di wilayahnya. Ia menilai program tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua.

“Ini merupakan bentuk perhatian nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat dan kami akan mendukung penuh pembangunannya di lapangan,” ucap John Tabo.

Melalui kombinasi dukungan pembiayaan yang terjamin serta pembangunan hunian layak bagi masyarakat, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur di Papua tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh: Elias Sondegau *)

Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman sosial budaya yang dimilikinya, Papua menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional.

Salah satu langkah nyata yang tengah berjalan adalah kerja sama antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Kolaborasi ini memperkuat pembiayaan proyek-proyek infrastruktur melalui asuransi kredit konstruksi dengan estimasi nilai pertanggungan mencapai Rp900 miliar per tahun. Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, menilai bahwa jaminan pembiayaan tersebut akan memberi ruang lebih luas bagi kontraktor lokal untuk berpartisipasi dalam proyek strategis. Menurutnya, penyaluran kredit yang aman dan terstruktur akan membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi keluarga di Papua.

Dukungan finansial semacam ini semakin relevan ketika menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua yang mencatat pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 3,91 persen pada triwulan pertama 2025. Pertumbuhan tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan yang dilakukan mulai memberi dampak positif, meskipun masih perlu dipercepat agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Pembangunan infrastruktur yang ditopang pembiayaan terjamin tidak hanya memperkuat pondasi ekonomi, tetapi juga memastikan kesinambungan pembangunan di tengah kondisi geografis dan sosial Papua yang penuh tantangan.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga menyentuh aspek vital kehidupan masyarakat, seperti perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan rumah untuk masyarakat di Papua Pegunungan menjadi prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia menilai, keberadaan rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kementerian PKP menargetkan pembangunan 2.200 unit rumah, yang terdiri dari 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit bagi para tokoh adat, agama, dan masyarakat. Maruarar juga menekankan bahwa pembangunan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara yang berpihak pada rakyat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan biaya hidup yang mahal.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan rumah di wilayahnya. Ia menilai, pelibatan kontraktor lokal dalam proyek ini akan semakin menghidupkan perekonomian daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Menurutnya, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua kini semakin nyata diwujudkan melalui pembangunan rumah layak huni, yang manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh warga dan menjadi bukti hadirnya negara di tengah masyarakat.

Pembangunan Papua juga tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sektor kesehatan. Dalam sebuah dialog interaktif bertajuk Percepatan Pembangunan dan Layanan Kesehatan Papua Barat, anggota Pokja Papua Barat BP3OKP RI, Dr. Felix Duit, menekankan bahwa percepatan pembangunan di wilayah ini merupakan bagian dari mewujudkan keadilan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga pembangunan tidak boleh berjalan lambat. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait harus semakin diperkuat agar pembangunan berjalan efektif.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan, yang menyoroti pentingnya layanan kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Ia mengakui bahwa fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan jangkauan pelayanan masih menghadapi keterbatasan. Karena itu, pihaknya berkomitmen memperkuat puskesmas, meningkatkan ketersediaan tenaga medis, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau daerah terpencil. Menurutnya, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, sebab masyarakat yang sehat adalah modal utama pembangunan.

Anggota Pokja Papua Barat lainnya, Muga Romanus, menambahkan bahwa pembangunan dan kesehatan adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan. Ia menekankan bahwa tanpa kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan akan sulit tercapai. Karena itu, setiap program pembangunan di Papua Barat harus selalu diintegrasikan dengan upaya peningkatan layanan kesehatan, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan secara nyata dan berkelanjutan.

Rangkaian kebijakan dan program ini memperlihatkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah berupaya menghadirkan pembangunan yang holistik, dengan mengutamakan prinsip inklusif, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat setempat. Kehadiran negara di Papua bukan sebatas simbol, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat serta proyek konkret yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan fondasi ekonomi yang mulai tumbuh, dukungan pembiayaan yang terjamin, pembangunan rumah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta peningkatan layanan kesehatan yang menyeluruh, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan Indonesia bagian timur. Percepatan pembangunan yang dilakukan menunjukkan bahwa agenda pemerintah bukan hanya janji, melainkan sebuah gerakan nyata untuk membawa Papua menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan.

*) Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR.

“Saya menemukan komisaris hanya rapat sebulan sekali bisa dapat Rp40 miliar per tahun. Itu tidak wajar,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menekankan, jika BUMN merugi maka direksi maupun komisaris tidak boleh menerima tantiem.

“Kalau untung pun, harus untung sungguhan, bukan untung-untungan yang dibuat-buat,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga menilai istilah tantiem selama ini hanya menjadi penyamaran dari pembagian insentif besar.

“Kalau kita jujur, jangan pura-pura bilang tantiem, itu hanya cara lain membagi uang besar ke manajemen,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang menghapus tantiem bagi dewan komisaris dan direksi BUMN serta anak usahanya.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyebut kebijakan ini bisa menghemat hingga Rp8 triliun per tahun. “Kami juga mempercepat proses perizinan. Jika batas waktu selesai dan tidak ada tanggapan kementerian, maka izin otomatis keluar,” jelasnya.

Presiden Prabowo pun meminta integrasi penuh sistem perizinan segera diselesaikan. “Jangan ada investor menunggu lagi. Semua harus otomatis, transparan, dan efisien,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik kebijakan tersebut.

“Penghapusan tantiem dan pengurangan jumlah komisaris bisa menghemat sampai Rp17-18 triliun per tahun,” ujarnya.

Dasco menyebut, dana hasil efisiensi itu bisa dialihkan ke program rakyat.

Dasco menegaskan bahwa meskipun ada wakil menteri yang menjadi komisaris, mereka tidak menerima tantiem.

“Itu hanya penugasan untuk pengawasan, bukan mencari tambahan penghasilan,” kata dia.

Ke depan, kebijakan ini akan mendorong terciptanya ekosistem kerja yang lebih sehat, efisien, dan profesional di lingkungan BUMN.

Reformasi struktural ini diharapkan menjadi bagian dari langkah besar dalam membangun tata kelola korporasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dengan pendekatan ini, BUMN tidak hanya akan berperan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang sejati, membawa manfaat langsung dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta.

“Tadinya pengelolaannya kurang tepat secara logika ekonomi. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo menjelaskan, BUMN yang memiliki aset lebih dari USD 1.000 triliun seharusnya mampu menyumbang minimal USD 50 miliar untuk negara. Menurutnya, kontribusi itu bisa menutup defisit APBN.

“Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengaku istilah asing seperti tantiem sengaja digunakan pihak tertentu untuk menyulitkan transparansi, namun menilai praktik tersebut tidak bermanfaat bagi perekonomian nasional.

“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” ucapnya.

Ia juga menyoroti praktik komisaris BUMN yang bisa mendapatkan tantiem hingga puluhan miliar per tahun, meski hanya menghadiri rapat bulanan.

“Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Prabowo.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah Presiden Prabowo.

Menurutnya, keuntungan BUMN yang sebelumnya dialokasikan untuk tantiem lebih baik dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Ada baiknya kalau keuntungan yang tadi disampaikan oleh Presiden bisa dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

Puan menilai tantiem kurang tepat apabila diberikan pada pejabat BUMN, terutama bila perusahaan tidak memperoleh keuntungan signifikan.

Ia menekankan perlunya kriteria yang adil agar pembagian hasil usaha BUMN tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mendukung kebijakan ini. Ia menyebut penghapusan tantiem akan menghemat keuangan BUMN dalam jumlah besar.

“Memang tantiemnya ditiadakan dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” kata Dasco.

Dasco menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan pengurangan jumlah komisaris di BUMN yang sudah diumumkan sebulan lalu.

Menurutnya, reformasi ini akan meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat kontribusi BUMN bagi pembangunan nasional.

Oleh: Lestari Widyaningsih )*

Langkah pemerintah melalui kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem atau bonus besar bagi pejabat BUMN menjadi penanda kuat dari komitmen membangun tata kelola perusahaan negara yang lebih akuntabel. Selama ini, pemberian tantiem yang jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun bagi komisaris maupun direksi menjadi perhatian public karena dianggap tidak sebanding dengan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Dengan penghapusan kebijakan tersebut, negara diperkirakan mampu menghemat hingga Rp18 triliun per tahun, sebuah angka signifikan yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih strategis bagi masyarakat luas.

Presiden menekankan bahwa insentif fantastis semacam itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Ia menggarisbawahi bahwa menjadi komisaris atau direksi di BUMN adalah bentuk tanggung jawab dan pengabdian kepada negara, bukan semata ladang keuntungan pribadi.

Terlebih lagi, dalam praktik sebelumnya, terdapat ketidaksesuaian ketika perusahaan merugi tetap memberikan bonus besar kepada jajaran pengelolanya. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menata ulang struktur organisasi BUMN, termasuk dengan memangkas jumlah komisaris agar lebih ramping dan efektif. Pembatasan jumlah komisaris maksimal hanya enam orang, bahkan lebih baik bila cukup empat hingga lima, menjadi bagian dari strategi penyederhanaan yang terukur.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, turut menegaskan bahwa kebijakan ini sudah dipersiapkan jauh sebelum diumumkan. Menurutnya, keputusan penghapusan tantiem bukan hanya soal penghematan anggaran, melainkan juga koreksi terhadap praktik yang selama ini berjalan tidak sesuai prinsip efisiensi. Ia menyebutkan bahwa potensi penghematan mencapai Rp17 hingga Rp18 triliun setiap tahunnya berasal dari pemangkasan tantiem yang selama ini dinikmati segelintir pejabat BUMN.

Dasco menilai, kebijakan ini akan mengembalikan orientasi BUMN pada kepentingan publik, karena keuntungan perusahaan tidak lagi terbagi hanya untuk bonus elit internal, melainkan bisa lebih banyak digunakan untuk memperkuat permodalan dan layanan kepada masyarakat.

Sikap serupa juga disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang menilai penghapusan tantiem adalah langkah tepat untuk mengembalikan makna sejati dari pengabdian sebagai pejabat publik. Baginya, jabatan di BUMN bukanlah ruang untuk mencari kekayaan pribadi, melainkan amanah untuk menjaga kepentingan negara.

Sudaryono menegaskan bahwa jika ada pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan ini, pilihan terbaik adalah mengundurkan diri karena orientasi utama pejabat negara haruslah pengabdian, bukan keuntungan finansial semata. Ia mengingatkan, siapa pun yang berambisi mengejar kekayaan sebaiknya menempuh jalur pengusaha, bukan menduduki jabatan publik.

Penghapusan tantiem juga diharapkan dapat memperkuat citra BUMN sebagai institusi yang lebih akuntabel. Selama ini, persepsi publik terhadap perusahaan milik negara seringkali dicederai oleh isu bonus besar, fasilitas mewah, dan jumlah komisaris yang gemuk, sementara kinerja tidak selalu berbanding lurus.

Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan melihat bahwa BUMN benar-benar diarahkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Transparansi pengelolaan keuangan perusahaan akan semakin mendapat sorotan positif ketika publik mengetahui bahwa pejabat di dalamnya tidak lagi mendapatkan insentif berlebihan.

Dari sisi ekonomi makro, penghematan belasan triliun rupiah per tahun merupakan potensi besar yang dapat dialihkan untuk mendukung program strategis. Dana tersebut bisa diarahkan untuk memperkuat subsidi pangan, mendukung pembangunan infrastruktur dasar, atau memperluas jangkauan program sosial bagi masyarakat miskin.

Dalam jangka panjang, penghapusan tantiem juga akan mendorong efisiensi struktural di tubuh BUMN, yang selama ini masih menghadapi tantangan birokrasi dan beban operasional tinggi. Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, perusahaan negara diharapkan lebih gesit dalam merespons dinamika pasar global.

Kebijakan ini sekaligus menjadi pesan moral bagi seluruh jajaran pejabat negara, baik di BUMN maupun instansi lain, bahwa jabatan publik adalah sarana pengabdian, bukan ladang keuntungan. Dengan mempertegas arah ini, Presiden Prabowo menginginkan terciptanya kultur baru dalam birokrasi, yakni kultur integritas, dedikasi, dan akuntabilitas.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi, reformasi BUMN menjadi salah satu elemen penting. Perusahaan milik negara bukan hanya mesin keuntungan, tetapi juga alat strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang bersih, efisien, dan transparan, BUMN akan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Penghapusan tantiem bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan simbol dari komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui langkah ini, Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan lagi mentoleransi praktik yang tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan negara. Sufmi Dasco Ahmad mempertegas manfaat efisiensi anggaran yang dapat dirasakan negara, sementara Sudaryono menegaskan makna pengabdian dalam jabatan publik.

Sinergi ketiga pandangan tersebut menegaskan bahwa penghapusan tantiem bukan hanya sebuah kebijakan, melainkan bagian dari gerakan besar reformasi tata kelola BUMN. Dengan arah baru ini, harapan terhadap terwujudnya perusahaan negara yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat semakin nyata.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Yudhistira Mahendra )*

Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kebijakan yang dianggap fundamental. Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan BUMN sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan logika bisnis yang sehat.

Terdapat sejumlah perusahaan yang merugi karena struktur komisaris yang dinilai berlebihan. Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi keputusan Presiden untuk memangkas jumlah komisaris serta menghapus praktik pemberian tantiem yang selama ini dinilai membebani keuangan negara tanpa menghasilkan nilai tambah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan baru yang dilaksanakan melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia merupakan langkah serius untuk menata ulang struktur remunerasi.

Menurut Presiden, BUMN harus menjadi pilar ekonomi nasional yang dikelola secara efisien dan profesional. Seluruh aset yang berada di bawah pengelolaan perusahaan negara seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan menjadi beban akibat tata kelola yang belum optimal.

Tantiem selama ini dipahami sebagai bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada dewan komisaris maupun direksi sebagai bentuk penghargaan. namun dalam praktiknya, pemberian tantiem kadang masih dilakukan meski perusahaan menghadapi tekanan keuangan.

Presiden menilai sistem seperti itu tidak adil bagi negara maupun masyarakat, sehingga harus dihentikan. Presiden Prabowo menilai istilah asing seperti tantiem seringkali menyamarkan besarnya beban yang ditimbulkan agar publik tidak memahami besarnya beban yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Langkah penghapusan tantiem ini direspons oleh Danantara melalui kebijakan resmi yang tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025. Aturan tersebut melarang dewan komisaris BUMN dan anak usahanya menerima tantiem, insentif kinerja, maupun bentuk insentif jangka panjang lainnya. Mulai tahun buku 2025, ketentuan ini berlaku bagi seluruh portofolio BUMN yang berada di bawah pengawasan Danantara.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat hingga Rp8 triliun setiap tahun. Angka tersebut akan sangat berarti dalam mendukung efisiensi sekaligus memperkuat daya saing BUMN di tengah persaingan global.

Rosan juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk pemangkasan hak, melainkan upaya penyelarasan dengan praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Komisaris tetap akan memperoleh honorarium bulanan yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi mereka, namun tidak lagi diberikan kompensasi berbasis laba perusahaan. Dengan demikian, peran komisaris akan kembali pada fungsi utamanya, yaitu melakukan pengawasan yang independen dan objektif.

Prinsip serupa juga tercantum dalam pedoman internasional OECD mengenai tata kelola perusahaan milik negara. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa komisaris sebaiknya tidak menerima insentif berbasis laba agar independensinya tidak terganggu. Kebijakan Danantara dengan demikian sejalan dengan standar global dan memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi.

Selain efisiensi, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap BUMN. Presiden Prabowo menilai bahwa BUMN adalah milik rakyat, sehingga pengelolaannya harus mencerminkan kepentingan publik. Reformasi tata kelola melalui penghapusan tantiem menjadi salah satu bentuk komitmen agar perusahaan negara benar-benar dikelola untuk memberikan manfaat nyata.

Ekonom senior, Piter Abdullah, menilai langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengakhiri praktik simbolik yang selama ini membebani perusahaan negara. Ia mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, nilai tantiem yang diterima komisaris mencapai angka yang fantastis.

Piter memperkirakan, jika dihitung secara nasional, potensi penghematan dari penghapusan tantiem bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Dana sebesar itu, menurutnya, lebih bermanfaat bila dialihkan untuk mendukung transformasi bisnis, riset, maupun peningkatan layanan publik. Baginya, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga penataan ulang prioritas pembangunan ekonomi.

Rosan Roeslani menambahkan bahwa reformasi ini merupakan bagian dari agenda besar Danantara untuk menata keseluruhan sistem remunerasi di BUMN. Tujuan akhirnya adalah menciptakan struktur yang lebih adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan standar tata kelola internasional. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti menurunkan kualitas, melainkan justru memperkuat fondasi agar BUMN mampu bersaing di pasar global dengan sistem yang lebih sehat.

Langkah penghapusan tantiem juga menjadi fase lanjutan dari agenda restrukturisasi besar-besaran BUMN yang telah dimulai sejak tahap inbreng dan konsolidasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa transformasi BUMN tidak hanya berhenti pada penggabungan entitas usaha, tetapi juga menyentuh aspek fundamental seperti remunerasi dan tata kelola.

Keputusan ini mencerminkan keberanian politik pemerintah untuk menata kembali sektor strategis negara. Kebijakan yang diambil melalui Danantara bukanlah kebijakan instan, melainkan strategi jangka panjang untuk memperbaiki wajah BUMN di mata publik. Reformasi ini menandai era baru di mana perusahaan negara dituntut untuk benar-benar bekerja demi kepentingan nasional, bukan sekadar memenuhi kepentingan segelintir elit.

Dengan reformasi ini, pemerintah mengirimkan pesan yang jelas bahwa era pemborosan dan kompensasi yang tidak relevan telah berakhir. Ke depan, BUMN diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat.

)* Pengamat Kebijakan Publik