Arsip Bulanan: Agustus 2025

Oleh: Raka Pratama )*

Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Merah Putih yang berkibar di setiap sudut negeri adalah simbol kedaulatan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

Namun, beberapa waktu terakhir muncul fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak ala bajak laut yang populer dari budaya populer Jepang. Fenomena ini memunculkan keprihatinan karena dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai nasionalisme, apalagi jika terjadi di tengah momentum sakral kemerdekaan.

Anggota DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa pengibaran bendera bajak laut pada peringatan hari kemerdekaan tidak pantas dilakukan. Ia menilai ekspresi budaya memang memiliki ruang, tetapi tidak seharusnya bertentangan dengan simbol-simbol kebangsaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Menurutnya, momentum perayaan kemerdekaan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan dan mendukung berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Herman mengingatkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah meluncurkan berbagai program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Semua kebijakan ini dirancang untuk memperkuat kemandirian bangsa dan menghadirkan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, energi anak muda sebaiknya diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, bukan terseret dalam tren yang justru menimbulkan polemik.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut menyoroti fenomena ini. Ia memandang bahwa ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap negara sebaiknya disampaikan melalui cara yang lebih bermartabat dan membangun. Kreativitas memang perlu diapresiasi, namun jika diwujudkan dengan mengibarkan simbol bajak laut di saat bangsa memperingati kemerdekaan, hal tersebut berpotensi mengurangi kesakralanMerah Putih. Negara yang berdaulat harus menjaga marwah simbol kebangsaannya, dan itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’I, memberikanpandangan yang lebih mendalam terhadap fenomena ini. Ia memahami bahwa budaya populer seperti komik dan anime memiliki daya tarik besar bagi generasi muda.

Menurut Romo, kisah petualangan bajak laut dalam karya fiksi Jepang tersebut mengandung nilai-nilai perlawanan terhadap ketidakadilan dan semangat kebebasan. Namun, ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut justru bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kecintaan terhadap tanah air jika diarahkan dengan benar.

Romo menekankan bahwa kisah-kisah fiksi global sebaiknya tidak dijadikan simbol yang menggantikan identitas nasional, melainkan menjadi pintu masuk untuk menanamkan nilai patriotisme. Ia mengajak para penggemar budaya populer untuk menjadikan energi mereka sebagai dukungan nyata bagi Merah Putih.

Di sisi lain, Romo mendorong agar kisah heroik pahlawan Indonesia dikemas dalam format yang lebih modern dan menarik, sehingga dapat bersaing dengan narasi dari budaya asing. Dengan begitu, generasi muda bisa tetap menikmati hiburan global tanpa melupakan akar sejarah bangsanya sendiri.

Fenomena ini menjadi pengingat penting bahwa nasionalisme harus terus dipelihara, terutama pasca 17 Agustus. Popularitas budaya global tidak boleh mengikis rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Pemerintah pun telah memberikan ruang luas bagi kreativitas anak muda, tetapi tetap ada batas ketika menyangkut simbol negara. Merah Putih adalah harga mati, dan setiap bentuk ekspresi kebudayaan harus menempatkan penghormatan pada bendera ini di atas segalanya.

Langkah penertiban yang dilakukan aparat terhadap pengibaran bendera bajak laut perlu dilihat sebagai upaya menjaga martabat bangsa. Bukan berarti negara anti-kreativitas, melainkan sebagai pengingat bahwa ekspresi tidak boleh mengorbankan nilai kebangsaan. Kritik dan saran terhadap pemerintah dapat disampaikan melalui berbagai mekanisme demokratis yang lebih konstruktif. Dengan begitu, aspirasi masyarakat tetap tersalurkan tanpa mengaburkan simbol persatuan nasional.

Ke depan, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk lebih kreatif dalam memperkuat narasi nasionalisme. Pemerintah bersama masyarakat dapat menghadirkan festival kebudayaan, film, komik, atau konten digital yang mengangkat kisah pahlawan bangsa dalam kemasan yang modern dan inspiratif.

Dengan langkah ini, generasi muda akan merasa lebih dekat dengan sejarah bangsa dan semakin bangga mengibarkan Merah Putih. Upaya ini juga akan memperkuat ketahanan budaya di tengah derasnya arus globalisasi, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga jati dirinya sambil tetap terbuka pada perkembangan dunia.

Semangat nasionalisme yang diwariskan para pendiri bangsa tidak boleh luntur hanya karena popularitas simbol fiksi. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan Merah Putih. Pasca perayaan kemerdekaan, seluruh elemen bangsa harus terus meneguhkan tekad bahwa kesetiaan terhadap tanah air tidak boleh goyah oleh tren budaya sesaat.

Pemerintah telah menunjukkan arah yang jelas melalui program-program strategis yang berpihak pada rakyat. Kini, tugas masyarakat adalah mendukung dengan cara memperkuat persatuan dan menjaga simbol kebangsaan. Dengan menempatkan Merah Putih sebagai lambang tertinggi identitas bangsa, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya.

Nasionalisme yang kokoh adalah fondasi agar Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa merdeka. Popularitas budaya populer boleh saja masuk dan mewarnai kehidupan masyarakat, namun tidak boleh melampaui kesucian simbol negara. Merah Putih adalah jiwa bangsa, dan pasca 17 Agustus, setiap anak negeri harus semakin mantap meneguhkan kesetiaan pada Sang Saka.

)* Sosiolog

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan lebih efisien dibandingkan penyediaan rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA).

“Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA itu kan gede,” ujarnya.

Said menjelaskan, biaya perawatan rumah jabatan anggota selama ini menelan anggaran negara yang sangat besar. Dari pemeliharaan gedung, keamanan, hingga perbaikan fasilitas membutuhkan ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Melalui mekanisme tunjangan, DPR dapat mengembalikan aset RJA kepada pemerintah untuk dimanfaatkan bagi pegawai eselon pemerintahan yang masih belum memiliki fasilitas rumah dinas.

“Lebih efisien tunjangan perumahan. RJA kita kembalikan ke negara, biar negara yang merawat atau bagi eselon-eselon di pemerintahan yang belum dapat perumahan,” jelasnya.

Politikus PDIP ini juga menegaskan bahwa pemberian tunjangan rumah bukan hal baru. Bahkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah lebih dulu menerima tunjangan tersebut.

“DPD itu tunjangan perumahannya sudah duluan dapat. Jangan salah. Justru sejak awal karena memang RJA itu sudah tidak punya daya dukung terhadap kerja-kerja DPR. Maka DPR kemudian mengambil tunjangan perumahan,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir juga menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok bagi anggota DPR. Menurutnya, gaji pokok anggota dewan tetap berkisar Rp6,5–Rp7 juta per bulan, sama seperti 15 tahun terakhir.

“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp6,5 juta, hampir Rp7 juta,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan diberikan sebagai pengganti rumah jabatan. Menurut Adies, skema ini dianggap lebih masuk akal mengingat kebutuhan anggota DPR untuk memiliki tempat tinggal yang layak di Jakarta.

“Saya kira make sense lah kalau Rp50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat karena dapat rumah dinas,” ujarnya.

Adies menambahkan, harga kontrakan rumah di sekitar Senayan cukup tinggi, sehingga anggota DPR membutuhkan tunjangan agar dapat menyewa rumah representatif, lengkap dengan garasi untuk mendukung mobilitas kerja mereka.

Dengan kebijakan ini, DPR menilai tunjangan rumah tidak hanya lebih efisien dari sisi anggaran negara, tetapi juga lebih realistis dalam mendukung tugas-tugas kedewanan. Dana besar yang sebelumnya terserap untuk perawatan rumah jabatan kini bisa dialihkan untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

[w.R]

Jakarta – Polemik soal pemberian tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat setelah muncul informasi bahwa setiap anggota DPR bakal menerima kompensasi sebesar Rp50 juta per bulan. Namun, pimpinan dan pejabat DPR menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk kenaikan gaji, melainkan langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menegaskan masyarakat tidak perlu memperdebatkan pemberian tunjangan rumah. Menurutnya, kebijakan ini justru akan memangkas beban biaya negara dibandingkan dengan anggaran perawatan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR yang sebelumnya terus dikeluarkan setiap tahun.

“Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar dikeluarkan untuk memperbaiki RJA setiap tahun. Biaya perbaikan, pemeliharaan taman, hingga keamanan di kompleks RJA itu kan besar sekali,” kata Said

Ia menambahkan, pengembalian RJA kepada negara juga memberikan peluang pemanfaatan yang lebih luas. Rumah dinas tersebut bisa digunakan oleh pejabat eselon pemerintahan yang belum memiliki fasilitas perumahan. Dengan begitu, negara tetap mendapat manfaat dari aset tersebut tanpa harus menanggung biaya perawatannya secara rutin.

“Lebih efisien tunjangan perumahan. RJA kita kembalikan ke negara, biar negara yang merawat atau bisa dipakai pejabat eselon lain. Jadi tidak ada pemborosan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menekankan bahwa pemberian tunjangan rumah bukanlah bentuk kenaikan gaji bagi anggota DPR. Ia menyebut kebijakan ini semata untuk mengganti fasilitas rumah jabatan yang selama ini disediakan negara.

“Enggak ada kenaikan. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah,” jelas Puan.

Menurut Puan, kompensasi berupa uang rumah merupakan solusi yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota DPR bisa mengatur sendiri tempat tinggal sesuai kebutuhan, tanpa menambah beban biaya pemeliharaan RJA yang kerap memakan anggaran besar dari APBN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, meluruskan informasi yang beredar di publik mengenai besaran penghasilan anggota DPR. Ia menegaskan kabar yang menyebut gaji wakil rakyat mencapai Rp100 juta per bulan adalah tidak benar.

“Salah itu kalau gaji Rp100 juta. Cek saja ke Kemenkeu. Kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” ujar Indra.

Indra menambahkan, sistem penggajian dan tunjangan anggota DPR diatur secara ketat oleh Kementerian Keuangan dan tidak bisa diputuskan sepihak oleh DPR. Dengan demikian, setiap kebijakan terkait fasilitas anggota dewan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

Kebijakan pemberian kompensasi uang rumah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan anggota DPR sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran negara. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengefisienkan belanja negara dan memastikan pemanfaatan aset negara lebih optimal.

Dalam konteks tata kelola keuangan negara, kompensasi uang rumah dapat dilihat sebagai bentuk modernisasi manajemen fasilitas pejabat negara. Negara tidak lagi harus menanggung beban biaya perawatan properti dalam jumlah besar, melainkan memberikan fleksibilitas kepada anggota DPR untuk menentukan kebutuhan perumahan mereka masing-masing.

Dengan adanya penegasan dari pimpinan DPR dan pejabat terkait, diharapkan publik dapat memahami bahwa tunjangan rumah merupakan kebijakan efisiensi, bukan bentuk kenaikan gaji. Kebijakan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.***

[edRW]

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Isu efisiensi anggaran negara selalu menjadi perhatian utama dalam setiap periode pemerintahan. Salah satu aspek yang menjadi sorotan publik adalah fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di antara berbagai fasilitas tersebut, penyediaan rumah dinas atau akomodasi menjadi topik perbincangan yang hangat. Pemerintah dan DPR kini membuat skema baru berupa kompensasi uang rumah bagi anggota DPR sebagai pengganti penyediaan rumah dinas. Gagasan ini dinilai sebagai salah satu solusi cerdas dalam upaya mengurangi beban anggaran sekaligus meningkatkan fleksibilitas bagi para wakil rakyat.

Pemberian kompensasi uang rumah dinilai lebih efisien dibandingkan membangun atau memelihara rumah dinas. Dengan skema ini, negara tidak lagi terbebani biaya jangka panjang berupa pemeliharaan dan penyediaan fasilitas tambahan. Sebaliknya, dana dialihkan dalam bentuk tunjangan uang rumah yang dapat digunakan anggota DPR sesuai kebutuhan masing-masing.

Skema ini juga memberikan keleluasaan bagi anggota DPR untuk memilih tempat tinggal yang strategis dan sesuai preferensi pribadi. Mereka yang memiliki rumah pribadi di Jakarta tidak lagi diwajibkan menempati rumah dinas, sehingga uang kompensasi bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang mendukung kinerja. Sementara bagi anggota DPR dari daerah, uang tunjangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyewa tempat tinggal yang dekat dengan kompleks parlemen maupun fasilitas publik.

Anggota DPR periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan perumahan yang nilainya sekitar Rp 50 juta. Ada sejumlah alasan mengapa anggota DPR mendapat tunjangan tersebut setiap bulan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar membenarkan anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan. Tunjangan ini diberikan karena anggota DPR pada periode 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan.

Indra mengatakan kondisi rumah dinas DPR di Kalibata saat ini sudah tidak layak huni. Bangunan rumah sudah banyak yang mengalami kerusakan cukup parah dan sering bocor ketika hujan. Sebagai informasi, rumah dinas anggota DPR di Kalibata sudah dibangun sejak 1988. Artinya, rumah dinas tersebut kini usianya sudah 37 tahun.

Indra mengatakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR lebih efisien daripada harus merenovasi seluruh rumah dinas. Pemeliharaan rutin terhadap rumah dinas sudah tidak lagi seimbang dengan manfaat yang didapat. Lahan di kompleks rumah dinas DPR juga terbatas. Dengan bertambahnya jumlah anggota DPR periode 2024-2029 daripada periode sebelumnya, maka tidak mungkin untuk membangun rumah baru.

Pemindahan ibu kota ke IKN juga menjadi pertimbangan DPR untuk merenovasi rumah dinas di Kalibata. Maka dari itu, pemberian tunjangan perumahan adalah bentuk kompensasi atas tidak disediakannya lagi RJA bagi para anggota DPR. Keputusan ini diberlakukan untuk Anggota DPR RI periode 2024-2029. Terkait besaran tunjangan, penetapannya dilakukan melalui administrasi formal dengan Kementerian Keuangan.

Indra mengatakan usulan DPR telah disetujui oleh Kemenkeu pada Agustus 2024 dengan besaran sekitar Rp 50 jutaan setelah dipotong pajak. Nilai tersebut ditetapkan berdasarkan kajian dengan salah satu benchmark-nya, yaitu tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan tunjangan anggota DPR masih berlandaskan Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Sementara gaji pokok masih mengacu PP No 75 Tahun 2000. Mengacu pada PP tersebut, gaji Ketua DPR sebesar Rp 5.040.000, Wakil Ketua DPR sebesarRp 4.620.000 dan Anggota DPR: Rp 4.200.000.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan bahwa gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp5 juta, sedangkan take home pay rata-rata mencapai Rp60 juta setelah digabungkan dengan berbagai tunjangan. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan anggota DPRD provinsi di Jawa yang pendapatan asli daerahnya tinggi, karena mereka bisa memperoleh lebih dari Rp70 juta per bulan.

Menurut Adies, tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta perbulan adalah wajar sebab tugas kenegaraan anggota DPR sangat banyak. Sementara terkait gaji, belum ada kenaikan selama 20 tahun yakni Rp 6-7 juta perbulan.

Adies mengatakan, angka Rp100 juta yang beredar di publik merupakan gabungan dari gaji pokok, tunjangan, dan tambahan kompensasi rumah dinas. Kompensasi itu muncul setelah rumah dinas DPR dialihfungsikan oleh negara untuk keperluan lain.

Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota DPR, tidak perlu dibuat gaduh. Hal ini dinilai lebih hemat daripada anggaran perbaikan rumah jabatan anggota (RJA) yang ditetapkan di periode sebelumnya. DPR ingin menghindari pemborosan uang negara dengan memilih mendapatkan tunjangan rumah dinas.

Kompensasi tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI menunjukkan bahwa negara serius dalam melakukan reformasi birokrasi dan efisiensi fiskal. Publik pun akan menilai bahwa DPR tidak hanya menuntut fasilitas, melainkan juga ikut serta dalam upaya menghemat anggaran negara demi kepentingan bersama.

Kompensasi uang rumah bagi anggota DPR dapat menjadi solusi cerdas dalam upaya efisiensi anggaran negara. Skema ini tidak hanya mengurangi beban biaya pemeliharaan rumah dinas, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi anggota DPR untuk memilih tempat tinggal sesuai kebutuhan. Lebih dari itu, kebijakan ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan membuka ruang bagi alokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih mendesak bagi masyarakat.

Tentu, penerapannya harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan perhitungan kompensasi yang rasional. Dengan langkah tepat, kebijakan ini bukan hanya menguntungkan DPR, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada publik bahwa efisiensi anggaran negara adalah prioritas bersama.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Rahman Prawira*)

Dalam beberapa pekan terakhir, publik sempat dihebohkan dengan isu kenaikan gaji anggota DPR RI. Narasi yang beredar bahkan menyebut adanya wacana gaji baru hingga Rp90 juta per bulan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan reaksi beragam di masyarakat. Namun, klarifikasi dari pimpinan DPR maupun badan terkait membuktikan bahwa isu tersebut tidak benar. Pada kenyataannya bukanlah kenaikan gaji, melainkan skema tunjangan perumahan sebagai bentuk efisiensi anggaran negara.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi para anggota legislatif. Menurutnya, yang diberikan adalah tunjangan perumahan, sebagai kompensasi atas belum tersedianya rumah jabatan bagi anggota DPR baru. Hal ini penting dipahami agar publik tidak terjebak pada opini keliru yang berkembang di ruang digital. Dalam konteks tata kelola keuangan negara, tunjangan perumahan jauh lebih transparan dan akuntabel dibandingkan membangun atau memperbaiki rumah jabatan yang membutuhkan biaya besar serta waktu panjang.

Lebih jauh, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa pemberian tunjangan perumahan untuk setiap anggota DPR justru lebih hemat dibandingkan anggaran perbaikan Rumah Jabatan Anggota (RJA) yang telah ditetapkan di periode sebelumnya. Anggaran perbaikan RJA bisa mencapai miliaran rupiah per unit, mengingat usia bangunan yang sudah tua dan biaya pemeliharaan yang terus membengkak setiap tahun. Dengan skema tunjangan, negara tidak lagi menanggung beban perawatan fisik rumah jabatan, melainkan memberikan keleluasaan kepada anggota dewan untuk memilih tempat tinggal yang sesuai kebutuhan selama menjabat.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi fiskal yang dijalankan pemerintah. Saat negara masih dihadapkan pada kebutuhan besar yakni mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, hingga pemulihan ekonomi sehingga dengan adanya kebijakan hemat anggaran adalah pilihan yang logis. Dengan kata lain, tunjangan perumahan adalah solusi praktis yang tidak hanya mengurangi beban APBN dalam jangka panjang, tetapi juga memastikan anggota legislatif tetap dapat menjalankan tugasnya dengan layak.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas membantah adanya kenaikan gaji bagi anggota legislatif. Ia meluruskan isu yang berkembang, bahwa tidak pernah ada kebijakan menaikkan gaji hingga Rp3 juta per hari sebagaimana ramai diberitakan. Menurut Puan, fasilitas yang diberikan hanyalah kompensasi berbentuk tunjangan rumah, karena rumah jabatan bagi wakil rakyat baru belum tersedia. Penegasan ini penting, mengingat opini publik yang sempat terdistorsi oleh pemberitaan tanpa verifikasi.

Pernyataan Puan sekaligus menegaskan bahwa DPR berkomitmen menjaga transparansi, terutama dalam penggunaan anggaran negara. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, klarifikasi yang jelas menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh, bukan sekadar potongan informasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap institusi legislatif tetap terjaga.

Jika ditelusuri lebih jauh, skema tunjangan perumahan bagi pejabat negara bukanlah hal baru. Di banyak kementerian maupun lembaga, kompensasi semacam ini sudahlama diterapkan, terutama jika fasilitas rumah dinas belum tersedia. Mekanismetersebut terbukti lebih efektif karena biaya sewa rumah diambil alih negara tanpaharus mengeluarkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur fisik yang baru. Bahkan, di beberapa negara maju, skema serupa juga lazim dilakukan sebagai langkah efisiensi dan fleksibilitas.

Bagi anggota DPR, tempat tinggal bukan sekadar fasilitas, melainkan sarana pentinguntuk mendukung kinerja mereka. Dengan agenda rapat yang padat, seringberlangsung hingga malam hari, anggota legislatif membutuhkan tempat tinggalyang dekat dengan kompleks parlemen. Tunjangan rumah memungkinkan merekauntuk memilih lokasi strategis, sehingga waktu dan tenaga lebih efisien. Pada akhirnya, efektivitas kerja para wakil rakyat juga akan lebih terjaga.

Tentu, publik wajar mempertanyakan setiap kebijakan yang menyangkut dana negara. Namun dalam hal ini, masyarakat perlu melihat dari perspektif yang lebihluas. Alih-alih menjadi pemborosan, tunjangan rumah justru menghindarkan negara dari pengeluaran besar yang sifatnya tidak produktif. Anggaran yang semula harusdialokasikan untuk memperbaiki atau membangun rumah jabatan baru, kini bisadialihkan untuk program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.

Kebijakan ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah dan DPR dalammengedepankan efisiensi. Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola anggaran adalah biaya perawatan fasilitas negara yang menua dan tidak lagiefisien. Dengan beralih ke skema tunjangan, negara tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas, karena setiap pengeluaran tercatat dan dapat diaudit dengan mudah.

Kejelasan informasi mengenai kebijakan tunjangan rumah ini sekaligus menjadipengingat bahwa komunikasi publik sangat penting. Pemerintah dan DPR terusmemastikan bahwa setiap kebijakan disampaikan secara transparan agar tidakmenimbulkan spekulasi yang bisa melemahkan kepercayaan publik. Isu kenaikangaji yang sempat mencuat adalah contoh bagaimana informasi yang tidak lengkapbisa berkembang menjadi polemik.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, langkah pemerintah dan DPR untukmenekan pemborosan patut diapresiasi. Skema tunjangan rumah dinas ini harusdipandang sebagai langkah realistis, bukan sebagai bentuk pemborosan. Masyarakat berhak kritis, namun kritik sebaiknya diarahkan pada perbaikankebijakan, bukan pada asumsi yang keliru.

*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh guru, dosen, dan tenaga kependidikan melalui koreksi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran pendidikan yang langsung bisa dirasakan oleh seluruh tenaga pendidik di Indonesia telah meningkat secara signifikan dari yang sebelumnya Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun.

“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR.

Perbedaan alokasi terbesar terlihat pada tunjangan profesi guru (TPG) ASN daerah yang naik dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta gaji pendidik dan tunjangan profesi dosen PNS yang melonjak dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun.

Adapun TPG non-PNS dan TPD non-PNS tetap sebesar Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.

Lebih lanjut, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan mengenai betapa pentingnya penggunaan anggaran tersebut secara tepat sasaran, terutama memang bagi peningkatan kualitas dari seluruh tenaga pendidik di Indonesia.

“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menjadi fokus yang penting dari pemerintah, sementara hampir setengah dari anggaran pendidikan digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa koreksi angka tersebut dilakukan oleh pemerintah setelah seluruh komponen belanja pegawai sudah dihitung secara menyeluruh.

“Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” jelas Luky.

Secara total, anggaran sektor pendidikan pada tahun 2026 mencapai hingga sebesar Rp757,8 triliun atau 20% dari APBN.

Anggaran tersebut dialokasikan melalui transfer ke seluruh daerah di Indonesia hingga sebesar Rp253,4 triliun, Kementerian/Lembaga Rp243,9 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp223,6 triliun, serta pembiayaan pendidikan Rp37 triliun.

Lonjakan anggaran hingga Rp274,7 triliun bagi guru dan dosen tersebut semakin mempertegas komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan kesejahteraan pendidik sebagai prioritas utama pembangunan nasional. (*)

JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya untuk semakin menyejahterakan guru, dosen, dan tenaga pendidik dengan menaikkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran yang langsung dapat dinikmati oleh seluruh tenaga pendidik meningkat dari Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun.

“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Kenaikan signifikan terjadi pada pos gaji pendidik, tunjangan profesi dosen PNS, serta TPG PNS yang naik dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun.

Adapun TPG ASN daerah meningkat dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru.

Sementara itu, TPG non-PNS dan TPD non-PNS tetap sebesar Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menegaskan koreksi angka tersebut dilakukan karena sebelumnya masih ada komponen yang belum terhitung.

“Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” jelasnya.

Pemerintah memastikan anggaran pendidikan tetap dialokasikan sebesar 20% dari APBN, dengan total mencapai Rp757,8 triliun.

Dana tersebut meliputi transfer ke daerah Rp253,4 triliun, K/L Rp243,9 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp223,6 triliun, serta pembiayaan pendidikan Rp37 triliun.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan bahwa kesejahteraan pendidik menjadi prioritas utama.

“Tunjangan profesi, tunjangan kinerja bagi guru dan dosen terus menjadi prioritas karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan,” ujarnya.

Brian menambahkan, pemerintah memperkuat berbagai kebijakan melalui program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga perluasan beasiswa.

“Memperluas akses beasiswa: dari KIP, KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi di dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk berbagai program beasiswa tersebut,” katanya.

Menurut Brian, sektor pendidikan sendiri sejatinya adalah menjadi investasi jangka panjang bagi bangsa ini.

Ia menegaskan bahwa perhatian dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan terus diwujudkan melalui berbagai macam kebijakan konkret yang relevan dan tepat sasaran serta mampu dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)

Oleh : Aditya Akbar )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan bagaimana komitmen kuatnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya yakni melalui lahirnya sebuah kebijakan fiskal yang jelas berpihak pada kesejahteraan dan nasib dari para guru dan dosen di Tanah Air.

Lonjakan anggaran pendidikan yang dialokasikan secara langsung untuk para pendidik dalam RAPBN 2026 itu sekaligusmenjadi tonggak yang penting dalam memastikan bahwa profesi mulia tersebut memperoleh penghargaan yang layak.

Mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimenyampaikan bahwa telah ada koreksi pada anggaran pendidikan dengan melakukan peningkatan yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya Rp178,7 triliun, kini menjadihingga sebesar Rp274,7 triliun.

Koreksi tersebut secara eksplisit telah menunjukkan seperti apa tekad kuat dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan tenaga pendidik, mulai dari guru, dosen, hingga tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Angka itu juga memperlihatkan keseriusan negara mengakui bahwa kualitas pendidikan hanya dapat dibangun di atas fondasi kesejahteraan para pengajarnya.

Peningkatan terbesar terlihat pada gaji pendidik, tunjangan profesi dosen PNS, serta tunjangan profesi guru PNS yang melonjak dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut jelas menandakan pemerintah ingin memberikan kepastian finansial yang lebih kokoh bagi tenaga pendidik.

Selain itu, tunjangan profesi guru ASN daerah ikut mengalami kenaikan dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, sementara alokasi bagi guru non-PNS dan dosen non-PNS tetap stabil di Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menekankan bahwa perhitungan sebelumnya belum memasukkan seluruh komponen belanja pegawai di berbagai daerah.

Koreksi yang dilakukan kemudian memastikan seluruh gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga kependidikan diakomodasisecara menyeluruh. Penjelasan tersebut memperlihatkan transparansi dan akurasi pemerintah dalam mengelola anggaran pendidikan yang begitu besar.

Pemerintah juga tetap menjaga porsi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, yakni 20% dari APBN. Pada RAPBN 2026, total belanja pendidikan mencapai Rp757,8 triliun. Rinciannya mencakup Rp253,4 triliun melalui transfer ke daerah untuk BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, tambahan penghasilan guru, hingga tunjangan bagi guru swasta maupun negeri.

Sebesar Rp243,9 triliun disalurkan melalui kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, hingga Kementerian Sosial.

Alokasi besar lainnya tercermin dalam program Makan Bergizi Gratis yang mendapatkan Rp223,6 triliun. Program tersebut masuk dalam pos anggaran pendidikan karena manfaatnya langsung menyentuh 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Rp37 triliun diprioritaskan untuk pembiayaan pendidikan, mulai dari beasiswa LPDP bagi 4.000 mahasiswa, pendanaan 452 riset, penguatan 21 PTNBH eksisting dan 2 PTNBH baru, hingga revitalisasi 11.686 sekolah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliartomenegaskan bahwa kesejahteraan guru dan dosen menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, tunjangan profesi serta tunjangan kinerja akan terus dijaga dan dipenuhi karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan nasional. Brian menilai profesi guru dan dosen tidak hanya sekadar mengajar, tetapi juga membentuk karakter serta daya saing generasi bangsa.

Selain fokus pada kesejahteraan, pemerintah juga memperluas kebijakan beasiswa. Program KIP, KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi baik di dalam maupun luar negeri diperkuat agar semakin banyak anak bangsa yang memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi. Keberlanjutan program tersebut memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan tidak pernah berkurang, meski anggaran di sektor lain mengalami penyesuaian.

Brian juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Perguruan tinggi didorong untuk menjalin kerja sama dengan industri agar lulusan siap menghadapi tantangan masa depan.

Guru pun diharapkan berkolaborasi dengan orang tua untuk membentuk karakter anak sejak usia dini. Pandangan itu menunjukkan bahwa pendidikan sejati lahir dari sinergi berbagai pihak, bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah.

Lonjakan anggaran pendidikan yang signifikan ini jelas menjadi bukti keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kesejahteraan tenaga pendidik. Sri Mulyanimenekankan koreksi angka agar lebih akurat, Luky Alfirmanmemastikan seluruh komponen tercakup, sementara Brian Yuliarto menggarisbawahi prioritas terhadap tunjangan dan kesejahteraan pendidik. Seluruh pernyataan tersebut berpadu menjadi gambaran bahwa pemerintah menempatkan guru dan dosen sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa.

Peningkatan kesejahteraan pendidik pada akhirnya tidak hanya memperbaiki kondisi finansial mereka, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pengajaran. Guru dan dosen yang sejahtera akan memiliki energi lebih untuk berinovasi, mengembangkan metode pembelajaran, dan mendampingi siswa dengan penuh dedikasi. Investasi terhadap kesejahteraan pendidik akan bermuara pada lahirnya generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju peradaban lebih maju.

Kesejahteraan guru dan dosen kian terjamin berkat lonjakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026. Pemerintah membuktikan bahwa perhatian terhadap dunia pendidikan bukan hanya retorika, melainkan kebijakan nyata yang dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka panjang bangsa. Dengan langkah tersebut, Indonesia meneguhkan arah pembangunan sumber daya manusia yang lebih kokoh, adil, dan berkelanjutan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh : Naira Sidqia )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiantokembali menunjukkan berbagai macam langkah yang konkret dalam meningkatkan bagaimana kualitas pada sektor pendidikan melalui perhatian yang besar terhadap kesejahteraan para pendidik.

Lonjakan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan yang secara khusus diarahkan bagi para guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam RAPBN 2026 tersebut jelas menjadi buktiyang nyata bahwa pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam upaya untuk pembangunan bangsa.

Mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimenegaskan bahwa koreksi anggaran negara itu dilakukan demi semakin memastikan agar seluruh tenaga pendidik di Indonesia bisa memperoleh hak yang layak. Anggaran yang sebelumnya dipatok sebesar Rp178,7 triliun, kemudian naik secara signifikan hingga menjadisebesar Rp274,7 triliun.

Lonjakan tersebut menandakan bagaimana kuatnya komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak hanya sebatas sekadar memenuhi kewajiban secara konstitusisaja, melainkan juga menjadikan agar seluruh tenaga pendidik di Tanah Air sebagai ujung tombak untuk mewujudkan transformasi sumber daya manusia di negeri ini.

Perbedaan yang mencolok terlihat pada tunjangan profesi guru ASN daerah yang juga ikut naik dari yang sebelumnya senilai Rp68,7 triliun, kemudian menjadi sebesar Rp69 triliun untuk sebanyak 1,6 juta guru. Lebih besar lagi, terdapat pula kenaikan alokasi gaji bagi tenaga pendidik, tunjangan profesi dosen PNS, dan TPG PNS yang meningkat dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun.

Alokasi bagi guru non-PNS dan dosen non-PNS tetap terjaga masing-masing sebesar Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun. Perubahan angka tersebut menunjukkan bagaimana keseriusan pemerintah untuk terus menguatkan fondasi kesejahteraan bagi para pendidik tanpa adanyadiskriminasi sama sekali kepada siapapun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirmanmenjelaskan bahwa perbedaan angka dibandingkan sebelumnya muncul karena ada sejumlah komponen yang belum tercatat secara menyeluruh.

Dengan memasukkan belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan di semua daerah, pemerintah memastikan setiap pendidik memperoleh haknya sesuai amanat undang-undang. Penjelasan tersebut menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akurasi dalam pengelolaan APBN, khususnya sektor pendidikan.

Total anggaran pendidikan tetap dijaga pada proporsi 20% dari APBN, dengan jumlah mencapai Rp757,8 triliun pada 2026. Dari angka itu, Rp253,4 triliun disalurkan melalui transfer ke daerah untuk mendukung BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, tambahan penghasilan guru, serta tunjangan guru negeri maupun swasta.

Anggaran sebesar Rp243,9 triliun dialokasikan melalui kementerian dan lembaga, termasuk Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kementerian Agama, PUPR, hingga Kementerian Sosial.

Porsi lain dialirkan melalui program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp223,6 triliun yang dirasakan manfaatnya oleh 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia. Sementara itu, Rp37 triliun digunakan untuk pembiayaan pendidikan seperti beasiswa LPDP, pendanaan riset, dukungan PTNBH, hingga revitalisasi sekolah. Struktur alokasi tersebut memperlihatkan desain yang komprehensif: menyejahterakan pendidik sekaligus mendukung akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliartomenegaskan bahwa kesejahteraan pendidik selalu ditempatkan sebagai prioritas utama. Pemerintah menilai profesi guru dan dosen adalah fondasi kualitas pendidikan sehingga perlu diberi tunjangan profesi dan tunjangan kinerja yang layak. Narasi ini menunjukkan pengakuan yang jelas terhadap peran vital pendidik sebagai pembentuk karakter dan kompetensi generasi bangsa.

Brian juga memaparkan berbagai kebijakan yang diperkuat, mulai dari program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga perluasan akses beasiswa. Melalui KIP, KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi, pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk mendukung kesempatan belajar dari berbagai latar belakang sosial. Penekanan pada akses beasiswa membuktikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak berhenti pada kesejahteraan pendidik, tetapi juga mencakup keberlanjutan akses belajar siswa.

Lebih jauh, pemerintah mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi didorong untuk bekerja sama dengan industri dalam menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi masa depan, sementara guru diharapkan berkolaborasi dengan orang tua dalam membangun karakter anak sejak dini. Pandangan tersebut menempatkan pendidikan sebagai ekosistem kolektif, bukan sekadar urusan pemerintah atau sekolah.

Sri Mulyani, Luky Alfirman, dan Brian Yuliarto sama-sama menegaskan bahwa lonjakan anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 bukan hanya angka di atas kertas. Setiap kebijakan diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan pendidik, memperluas akses, dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Kesejahteraan guru dan dosen bukan sekadar janji, melainkan kebijakan nyata yang dijalankan melalui instrumen fiskal negara.

Meningkatkan kesejahteraan pendidik berarti meningkatkan kualitas pendidikan. Guru dan dosen yang sejahtera akan memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan diri, berinovasi, serta mengajar dengan penuh dedikasi. Pada akhirnya, investasi tersebut akan kembali kepada bangsa melalui generasi muda yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.

Kenaikan anggaran pendidikan menjadi bukti keseriusan pemerintah menjadikan sektor ini sebagai prioritas nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendidikan bukan hanya slogan, tetapi agenda nyata pembangunan jangka panjang. Peningkatan kesejahteraan pendidik menjadi pondasi kokoh bagi terciptanya masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di tingkat global. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menaikkan alokasi anggaran secara signifikan pada tahun 2026. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah menggelontorkan Rp335 triliun untuk program tersebut, naik 96 persen dibandingkan tahun ini sebesar Rp171 triliun.

Anggaran tersebut ditujukan bagi 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah. Melalui program ini, pemerintah ingin memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi yang seimbang.

Nantinya, setiap menu yang dibagikan kepada penerima manfaat akan diolah dari sumber pangan lokal. Paket makanan terdiri atas makanan pokok, lauk-pauk, sayur, buah-buahan, serta susu. Seluruh distribusi akan dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan dukungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebutkan bahwa saat ini lebih dari 5.800 dapur MBG atau SPPG sudah beroperasi di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Hampir 19 ribu dapur lainnya sedang disiapkan untuk memperluas jangkauan program.

“Penerima manfaat sudah mencapai 15 juta orang dan akan segera mendekati 20 juta,” ujar Dadan.

Selain fokus pada gizi, program ini juga memberi dampak ekonomi. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelibatan UMKM menjadi salah satu kunci dalam implementasi MBG.

“Setiap dapur umum membutuhkan modal besar dan bekerja sama dengan sekitar 20 pemasok lokal. Ini peluang besar bagi UMKM dan petani untuk menjadi bagian dari rantai pasok,” kata Maman.

Maman menambahkan, target pembentukan 30 ribu dapur MBG akan mendorong lahirnya ekosistem usaha baru di tingkat desa dan kecamatan. Kebutuhan pasokan pangan yang meningkat diperkirakan akan merangsang tumbuhnya usaha peternakan, perikanan, maupun pertanian skala kecil.

Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada integrasi data. Bappenas bersama BGN dan BPS tengah menyiapkan dashboard monitoring untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.

“Percepatan akses data adalah kunci agar program menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara tepat sasaran sekaligus memberi dampak maksimal,” ujarnya.

Program MBG telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah menegaskan bahwa investasi besar di bidang gizi ini merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. (*/rls)