Monthly Archives: Agustus 2025

Oleh : Arka Dwi Francesco*)

Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh melalui dorongan sinergi lintas sektor. Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks di era globalisasi, pendekatan terpadu antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi strategi penting untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pola kerja sama yang solid, setiap kebijakan akan lebih responsif terhadap kebutuhan buruh sekaligus mampu memperkuat daya saing nasional.

Salah satu wujud komitmen tersebut tercermin dalam sinergi strategis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa kerja sama ini akan memperkuat kepatuhan pemberi kerja serta meningkatkan perlindungan pekerja melalui integrasi sistem perpajakan dan jaminan sosial. Ia menilai langkah tersebut bukan hanya mendukung pembangunan nasional dari sisi perlindungan tenaga kerja, tetapi juga membantu meningkatkan rasio pajak negara.

Pernyataan ini menegaskan bahwa perlindungan buruh tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan tata kelola fiskal negara. Dengan adanya integrasi data, buruh yang selama ini bekerja di sektor informal pun akan lebih mudah terjangkau oleh sistem perlindungan pemerintah. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, melainkan juga meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor, sebab kepastian perlindungan sosial merupakan indikator penting dalam iklim ketenagakerjaan yang sehat.

Ketegasan pemerintah tercermin lewat sikap Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa tuntutan kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen tengah dikaji secara menyeluruh. Ia menyebutkan bahwa keputusan mengenai hal tersebut akan dibahas bersama pekerja dan pengusaha melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak gegabah dalam menetapkan kebijakan strategis yang berdampak luas.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan kesungguhan untuk mendengar aspirasi buruh sekaligus menjaga keberlangsungan usaha agar tidak menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja. Kajian berbasis data yang dilakukan pemerintah penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkeadilan bagi kedua belah pihak. Pemerintah dengan demikian meneguhkan perannya sebagai penengah yang adil dan memastikan dunia usaha serta pekerja sama-sama terlindungi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia, Yassierli juga menekankan bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan, melainkan juga mencakup akses terhadap pekerjaan layak, aman, dan produktif. Ia mengingatkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, sehingga tidak seorang pun tertinggal dalam proses pembangunan. Ia pun mendorong pengembangan balai pelatihan dan peningkatan produktivitas sebagai upaya memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan buruh sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya paradigma baru bahwa kesejahteraan pekerja berbanding lurus dengan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika akses pendidikan, pelatihan, dan jaminan sosial diperluas, maka buruh akan memiliki daya tawar lebih tinggi di pasar kerja. Dengan demikian, visi Indonesia Emas 2045 akan semakin realistis untuk dicapai.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah atas nasib buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Ia menilai bahwa kebijakan pengangkatan kembali ribuan buruh sebagai pegawai tetap melalui inisiatif Desk Ketenagakerjaan yang merupakan langkah luar biasa dalam memberikan kepastian kerja bagi puluhan ribu pekerja.

Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap buruh tidak hanya datang dari sektor ketenagakerjaan, tetapi juga melibatkan lembaga keamanan negara. Bagi para buruh, kepastian mendapatkan status pegawai tetap merupakan bentuk perlindungan yang berharga, karena memberikan rasa aman sekaligus menghapus kekhawatiran akan kerentanan ekonomi. Pemerintah melalui kolaborasi lintas institusi membuktikan bahwa buruh ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional.

Dari berbagai pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa sinergi lintas sektor bukan sekadar jargon, melainkan strategi konkret untuk mencapai kesejahteraan buruh. Kolaborasi yang terjalin ini menjadi bukti bahwa setiap kebijakan dirancang dengan pendekatan holistik, menghubungkan kepentingan pekerja, dunia usaha, serta pemerintah dalam satu kerangka pembangunan. Semua ini memperlihatkan konsistensi pemerintah bersama pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

Di tengah arus globalisasi dan tekanan ekonomi, strategi pemerintah yang berorientasi masa depan dengan menekankan sinergi antar sektor dan institusi dapat memberi keyakinan bahwa manfaat pembangunan akan lebih merata. Ketika aspirasi buruh didengar, regulasi dikaji bersama, dan implementasi kebijakan dijalankan dengan pendekatan dialogis, iklim ketenagakerjaan yang inklusif dan produktif akan semakin dekat untuk diwujudkan.

Kesejahteraan buruh merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sinergi lintas sektor yang terus didorong pemerintah menjadi fondasi penting bagi terciptanya hubungan industrial yang berkeadilan. Buruh tidak hanya pilar pembangunan, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan pekerja layak mendapat dukungan penuh. Dengan semangat kolaborasi, Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih cerah, adil, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan serikat pekerja demi peningkatan kesejahteraan buruh. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa langkah ini sangat penting untuk menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan peningkatan kualitas hidup bagi buruh,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah penguatan balai latihan kerja (BLK) nasional agar dapat mencetak tenaga kerja kompeten yang sesuai kebutuhan industri.

“Kita menyadari BLK adalah aset besar yang harus diberi otoritas lebih, sehingga kurikulum pelatihannya dapat melahirkan pekerja yang adaptif, inovatif, dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja mandiri,” katanya menegaskan.

Yassierli menegaskan bahwa forum bersama antara pemerintah dan serikat pekerja akan segera digelar awal September mendatang untuk merumuskan program nyata.

“Forum ini menjadi ruang dialog produktif yang akan fokus pada pelatihan vokasi, perlindungan hukum, dan perluasan jaminan sosial bagi pekerja. Kami ingin memastikan hasilnya benar-benar memberikan manfaat langsung bagi buruh dan keluarganya,” imbuhnya.

Dari sisi serikat pekerja, dukungan disampaikan oleh Presiden DPP Sarbumusi, Irham Ali Saefuddin, yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Bagi kami, angka PHK bukan sekadar statistik, melainkan realitas pahit yang dihadapi banyak keluarga buruh. Karena itu, Sarbumusi menyambut baik upaya pemerintah dan siap berkolaborasi untuk memastikan buruh tetap mendapat perlindungan dan akses kesempatan baru,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto, menyampaikan bahwa era sekarang adalah momentum kolaboratif antara buruh dan pemerintah.

“Sepanjang kebijakan pemerintah bagus maka kita akan mendukung kebijakan tersebut. Ini zamannya kolaboratif, zamannya kerja sama. Karena itu, aksi buruh juga harus damai, bertanggung jawab, dan tetap kondusif,” pungkasnya.

[edRW}

Jakarta — Serikat buruh menyatakan apresiasi terhadap kebijakan terbaru pemerintah yang semakin menegaskan perlindungan bagi pekerja. Komitmen ini tercermin dari sejumlah inisiatif strategis di sektor ketenagakerjaan dan pekerja migran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Koordinasi yang kuat dan sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk menjawab tantangan perlindungan PMI. Selain soal perlindungan, kolaborasi ini juga bisa membuka peluang pasar tenaga kerja Indonesia di level global,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penguatan balai latihan kerja (BLK) nasional adalah bagian dari strategi memperkuat perlindungan pekerja melalui keterampilan dan otoritas.

“Kita menyadari bahwa modalitas BLK merupakan aset besar yang sudah kita miliki. Karena itu, penting bagi kami untuk terus meningkatkan otoritas dan kapasitasnya agar lebih banyak orang yang bisa dilatih dengan kurikulum yang lebih mutakhir, serta mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Inilah yang saat ini sedang kami lakukan,” ujarnya.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyambut baik komitmen ini dan mendukung selama langkah kebijakan dijalankan secara transparan, inklusif, dan terukur.

“Kami melihat inisiatif ini sebagai langkah konstruktif. Perlindungan pekerja harus diwujudkan lewat sinergi nyata antara pemerintah dan serikat,” katanya.

Rapat lanjutan antara Kementerian PANRB, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perwakilan serikat buruh dijadwalkan pada awal September untuk menyelaraskan detail teknis pelaksanaan program serta pengawasan bersama yang efektif.

“Pertemuan ini akan memastikan bahwa kebijakan bukan hanya wacana, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan pekerja,” tutup pernyataan dari Said Iqbal.

Puncak Jaya — Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Lemas Telenggen, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta mendukung program pembangunan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lemas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu eksternal yang berpotensi memecah belah. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif di Papua, khususnya di Puncak Jaya, demi kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana daerah.

“Saya mengajak masyarakat Puncak Jaya khususnya dan Papua untuk menjaga keamanan dan persatuan serta tidak mudah terprovokasi dan kembali melanjutkan pembangunan di Puncak Jaya,” ujar Lemas Telenggen.

Ia menilai bahwa kondisi keamanan di wilayah Puncak Jaya kini sudah mulai membaik dan harus dijaga bersama agar tidak terganggu oleh isu dari luar daerah. Menurutnya, ketenangan dan kebersamaan menjadi kunci untuk mendukung jalannya pembangunan pemerintah.

“Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berasal dari luar. Mari kita bersama-sama, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh unsur masyarakat menjaga situasi yang sudah mulai kondusif,” tegasnya.

Selain itu, Lemas juga mengingatkan agar masyarakat bijak dalam menyikapi arus informasi di media sosial. Ia menegaskan bahwa penyebaran berita bohong dan provokatif dapat menimbulkan perpecahan serta mengganggu stabilitas keamanan jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Kita harus berhati-hati menyikapi isu-isu yang berkembang, baik yang disebarkan secara langsung maupun melalui media sosial. Jangan sampai kita terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita sendiri nantinya,” tandasnya.

Sebagai tokoh adat, ia juga mendorong peran aktif tokoh agama, pemuda, dan adat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga perdamaian dan persatuan. Lemas menekankan bahwa keamanan dan kesejahteraan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Papua.

“Mari kita semua bersatu dan bergandengan tangan menjaga Puncak Jaya tetap damai. Keamanan dan kesejahteraan adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Oleh : Yohanes Wandikbo

Dukungan dari berbagai tokoh Papua terhadap program pemerintah kembali menguat, terutama dalam implementasi kebijakan pembangunan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Kehadiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Papua Pegunungan menjadi simbol penting bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tersebut sangat besar. Langkah nyata melalui pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan apresiasinya terhadap dukungan seluruh elemen masyarakat atas rencana pembangunan tersebut. Ia menilai perhatian Presiden terhadap Papua Pegunungan begitu besar, sehingga program ini harus dikawal dengan baik. Pengalamannya saat bertugas di Papua memberi keyakinan bahwa pembangunan adalah kunci utama keberhasilan seluruh program. Dalam kunjungannya ke Wamena, Tito bersama Maruarar Sirait meninjau rumah adat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Momen tersebut semakin memperlihatkan bahwa program pembangunan tidak sekadar berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berorientasi pada kedekatan sosial dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

Sentuhan kemanusiaan yang ditunjukkan ketika kedua menteri sigap membantu seorang anak yang sedang sakit memberi kesan bahwa program pembangunan pemerintah bukan hanya angka dalam rencana, melainkan hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehangatan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat semakin memperkuat ikatan antara pusat dan daerah. Bahkan, kesempatan bagi kedua menteri untuk membuka acara bakar batu menjadi bukti keterbukaan pemerintah dalam merangkul tradisi lokal sebagai bagian dari pembangunan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa instruksi Presiden untuk membangun ribuan rumah di Papua Pegunungan adalah bentuk komitmen pemerataan. Pembangunan ini tidak hanya menyangkut fisik bangunan, melainkan juga memberikan simbol pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat Papua. Dengan keterlibatan langsung tokoh-tokoh daerah, pemerintah memastikan bahwa setiap program sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Dukungan penuh juga datang dari Papua Barat. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, kepala suku, dan masyarakat dalam mengawal Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh adat dan masyarakat, ia menekankan bahwa program ini merupakan jalan menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas formalitas, melainkan diwujudkan dalam komitmen nyata melalui penandatanganan bersama seluruh elemen masyarakat.

Gubernur Dominggus menilai pertemuan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat ideologi Pancasila dan ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunan di Papua harus berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Ia menekankan bahwa program Asta Cita mampu menjadi sarana penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesetaraan gender, serta pemerataan pembangunan desa sebagai basis ekonomi daerah. Dengan dukungan tokoh adat, program ini diyakini dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat berjangka panjang.

Dukungan tokoh Papua terhadap program pemerintah juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat di wilayah tersebut tidak terpisah dari agenda besar pembangunan nasional. Partisipasi aktif masyarakat, baik melalui dukungan moral maupun kolaborasi dalam perencanaan program, memastikan bahwa Papua tidak lagi berada di pinggiran pembangunan. Justru, dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah, Papua ditempatkan sebagai bagian utama dari kemajuan bangsa.

Sikap terbuka pemerintah dalam menerima kritik juga diapresiasi. Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa kritik atau demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, asalkan dilakukan sesuai aturan hukum dan tetap menjaga kondusifitas masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah bukan berarti meniadakan ruang bagi perbedaan pendapat, melainkan menghadirkan keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Komitmen tokoh-tokoh Papua ini memberi pesan penting bahwa pembangunan nasional memerlukan dukungan lintas sektor. Peran pemerintah pusat yang membawa program, didukung penuh oleh pemerintah daerah serta tokoh adat dan masyarakat, akan memperkuat implementasi di lapangan. Dengan dukungan kolektif ini, target pembangunan seperti perumahan layak huni, peningkatan ketahanan sosial, serta penguatan identitas budaya dapat tercapai dengan lebih optimal.

Perhatian besar pemerintah terhadap Papua, yang ditunjukkan melalui kehadiran langsung pejabat tinggi negara, menjadi modal utama untuk merajut kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan program-program pemerintah dapat diterima, dijalankan, dan diawasi bersama. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, pembangunan bukan lagi sekadar agenda negara, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dirasakan manfaatnya langsung.

Dukungan tokoh Papua terhadap program pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya tentang membangun infrastruktur, melainkan juga tentang membangun kepercayaan, solidaritas, dan harapan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, Papua tidak hanya menjadi simbol keberagaman Indonesia, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya sekadar visi, melainkan sedang diwujudkan melalui aksi nyata.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Dina Maharani )*

Indonesia sebagai negara agraris memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan swasembada pangan yang kokoh demi kemandirian bangsa. Pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai fondasi kedaulatan negara. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur irigasi modern menjadi salah satu strategi penting yang tengah digalakkan pemerintah. Irigasi yang handal diyakini mampu menjamin ketersediaan air secara merata bagi lahan pertanian, sehingga produktivitas pangan bisa meningkat secara signifikan. Tanpa dukungan sistem irigasi yang baik, program swasembada pangan akan sulit dicapai, terlebih di tengah tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat.

Pemerintah telah menempatkan modernisasi irigasi sebagai prioritas dalam pembangunan nasional, seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Irigasi bukan hanya sekadar saluran air, tetapi juga mencerminkan sebuah sistem yang kompleks untuk mengatur distribusi air sesuai kebutuhan petani di berbagai daerah. Melalui teknologi modern seperti sensor kelembaban tanah, pintu air otomatis, hingga pemantauan berbasis satelit, petani dapat mengoptimalkan penggunaan air tanpa pemborosan. Teknologi ini membantu memastikan bahwa setiap tetes air yang dialirkan benar-benar digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman pangan secara maksimal.

Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA), Arsal Ismail mengatakan guna mewujudkan swasembada pangan, perlu upaya serius yang harus dilakukan bersama. Mulai pembenahan tanah dan pupuk hayati, serta modernisasi irigasi. Pihaknya menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat luas. Menurutnya, sinergi antara kebijakan, teknologi, dan komitmen bersama akan menjadi kunci bagi Indonesia mencapai kemandirian pangan. Swasembada pangan didorong lewat infrastruktur irigasi modern karena sistem pengairan yang baik mampu menjamin ketersediaan air sepanjang tahun. Dengan begitu, produktivitas pertanian bisa meningkat dan Indonesia semakin dekat menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Upaya modernisasi irigasi tidak terlepas dari kebutuhan untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Indonesia sering menghadapi siklus kemarau panjang yang membuat lahan pertanian rawan kekeringan. Dengan adanya infrastruktur irigasi modern, petani tidak lagi terlalu bergantung pada curah hujan semata. Air dari bendungan, waduk, dan embung yang tersambung ke jaringan irigasi dapat disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kondisi ini tidak hanya membantu menjaga keberlangsungan tanam, tetapi juga memberi kepastian bagi petani untuk dapat menanam lebih dari sekali dalam setahun, sehingga produksi pangan meningkat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono mengatakan Kutai Kartanegara telah sukses melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun. Hal tersebut tidak luput dari upaya pemerintah dalam normalisasi irigasi dan pemenuhan sarana produksi (saprodi) pertanian. Di beberapa lokasi yang telah dibenahi infrastrukturnya, produktivitas petani meningkat tajam.

Selain itu, modernisasi irigasi juga memberi dampak langsung pada efisiensi biaya produksi. Petani yang selama ini kesulitan mengakses air secara merata seringkali mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pompa atau membuat sumur. Dengan irigasi modern yang dikelola secara kolektif, biaya tersebut dapat ditekan sehingga petani bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas produksi. Efisiensi ini akan berdampak pada harga pangan yang lebih stabil di pasaran. Ketika biaya produksi dapat ditekan, hasil panen yang melimpah bisa dipasarkan dengan harga terjangkau tanpa merugikan petani.

Manfaat lain dari pembangunan irigasi modern adalah terciptanya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Banyak desa yang selama ini memiliki potensi pertanian besar, namun kurang berkembang akibat keterbatasan akses air. Dengan hadirnya sistem irigasi modern, desa-desa tersebut bisa mengoptimalkan lahan yang ada sehingga produktivitasnya meningkat. Hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Infrastruktur irigasi pada akhirnya menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian.

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara, Siti Maryam Harahap mengatakan penting juga dipahami bahwa pembangunan irigasi modern tidak hanya soal membangun fisik saluran, tetapi juga tentang tata kelola. Keterlibatan petani dalam kelompok tani, pengairan, dan pengelolaan bersama sangat penting agar sistem irigasi benar-benar berfungsi optimal. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan bagi petani agar mereka mampu mengelola sistem irigasi modern dengan baik. Dengan tata kelola yang partisipatif, rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun akan lebih kuat, sehingga keberlanjutan penggunaannya dapat terjaga.

Swasembada pangan melalui infrastruktur irigasi modern juga sejalan dengan agenda besar Indonesia Emas 2045. Kemandirian pangan tidak hanya menyangkut kemampuan memberi makan rakyat, tetapi juga menjadi strategi dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian. Krisis pangan dunia akibat konflik internasional atau perubahan iklim global bisa memberi dampak besar jika Indonesia tidak menyiapkan diri sejak dini. Dengan infrastruktur irigasi yang kokoh, Indonesia dapat memastikan suplai pangan tetap aman, bahkan bisa menjadi pengekspor komoditas tertentu untuk memperkuat posisi di pasar internasional.

Pada akhirnya, pembangunan irigasi modern merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan lintas generasi. Petani bisa berproduksi lebih baik, masyarakat mendapatkan harga pangan yang lebih terjangkau, dan negara memperoleh ketahanan pangan yang kokoh. Swasembada pangan bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita besar yang dapat diwujudkan melalui kerja keras, kolaborasi, dan inovasi. Infrastruktur irigasi modern adalah kunci untuk membuka jalan menuju kemandirian pangan, menjadikan Indonesia bangsa yang benar-benar berdikari dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.

)* Pengamat Ekonomi Pembangunan

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah Indonesia terus melangkah maju dalam mewujudkan visi besar kedaulatan pangan nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih dari sekadar kebijakan bantuan makanan, MBG kini menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem berbasis ketahanan pangan lokal yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi desa, dan dunia pendidikan, program ini membuka jalur distribusi yang langsung menghubungkan produsen pangan lokal dengan konsumen akhir yakni siswa sekolah dasar dan masyarakat rentan.

Sejak diluncurkan, MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Pada pertengahan Juli 2025, pemerintah mencatat bahwa program ini telah menyasar lebih dari 6,2 juta penerima manfaat. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan program ke seluruh pelosok negeri. Target nasionalnya bahkan jauh lebih besar yakni 82,9 juta penerima yang akan dilayani oleh lebih dari 32.000 satuan penyedia layanan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Kunci utama keberhasilan MBG terletak pada kemampuannya membangun ekosistem. Program ini tidak hanya menyuplai makanan bergizi tetapi juga menciptakan pasar baru bagi hasil pertanian perikanan dan peternakan lokal. Dengan pendekatan ini pemerintah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari hulu ke hilir.

Salah satu suara penting yang menggarisbawahi keberhasilan pendekatan ini datang dari Ahli Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ikeu Tanziha. Ia menilai bahwa MBG telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya makanan bergizi yang bersumber dari produk lokal. Menurutnya siswa kini mulai terbiasa dengan variasi menu sehat yang berasal dari bahan pangan daerah masing-masing. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak menjadi agen perubahan di rumah mereka membawa pulang pengetahuan tentang gizi yang diperoleh di sekolah dan memengaruhi kebiasaan makan keluarga.

Di sisi lain ekosistem MBG juga memperoleh penguatan dari sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Bambang Prasetya menyampaikan bahwa pendekatan bioteknologi pertanian sangat krusial dalam menjamin pasokan pangan lokal yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa pengembangan benih unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan hama mampu meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Hal ini menurutnya menjadi fondasi penting dalam menopang sistem pangan lokal yang menjadi tulang punggung program MBG.

Dari pernyataan kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa MBG telah merangkul berbagai disiplin ilmu dan sektor pembangunan. Tidak hanya ahli gizi dan ilmuwan tetapi juga petani koperasi dan UMKM menjadi bagian dari mesin penggerak utama program ini. Pemerintah pun membuka ruang seluas-luasnya bagi kolaborasi lintas sektor baik dari kalangan swasta maupun komunitas lokal.

Program MBG dijalankan dengan empat pendekatan strategis yang saling terhubung. Pertama penyediaan bahan pangan lokal dilakukan dengan menggandeng petani dan nelayan di daerah masing-masing. Hasil panen seperti telur ikan air tawar sayuran organik hingga buah-buahan tropis dimanfaatkan sebagai bahan utama menu harian siswa. Kedua proses produksi makanan dikelola oleh unit SPPG yang berada dekat dengan lokasi sekolah. Unit-unit ini sebagian besar dikelola oleh koperasi desa dan UMKM pangan yang memenuhi standar gizi dan kebersihan. Ketiga pemerintah mendorong integrasi edukasi gizi ke dalam kurikulum sekolah dasar. Materi pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal sehingga siswa lebih mudah memahami pentingnya konsumsi makanan sehat berbasis sumber daya daerah.

Keempat sebagai bentuk kesinambungan pemerintah menggandeng lembaga riset seperti BRIN dan perguruan tinggi untuk mendukung inovasi pada sektor pangan lokal. Riset tentang ketahanan benih manajemen pasca-panen dan digitalisasi distribusi menjadi bagian penting dari ekosistem yang dibangun.

Dampak positif program ini semakin terasa di berbagai daerah. Di Aceh misalnya program MBG tidak hanya memperbaiki pola makan siswa tetapi juga meningkatkan pendapatan petani lokal yang kini memiliki pasar tetap untuk hasil tanam mereka. Di Sleman Yogyakarta koperasi desa berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan media center desa untuk menyuplai hasil pertanian ke dapur SPPG. Kolaborasi ini memperkuat posisi ekonomi desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Dari sisi kebijakan pemerintah terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Pengadaan bahan pangan dan penyaluran makanan dilakukan secara terbuka dengan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Setiap unit SPPG diwajibkan melaporkan secara berkala komposisi gizi makanan yang disajikan serta menyampaikan laporan penggunaan dana operasional.

Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen pada pencapaian target kuantitatif tetapi juga memastikan kualitas program tetap terjaga. Keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam desain program MBG. Oleh karena itu dukungan lintas sektor pelibatan masyarakat dan kolaborasi dengan komunitas ilmiah menjadi pondasi penting yang terus diperkuat.

Pada akhirnya MBG bukan hanya sekadar program makan gratis. Ia adalah jembatan menuju kemandirian pangan nasional yang dibangun di atas fondasi kolaborasi inovasi dan keberpihakan pada potensi lokal. Melalui program ini pemerintah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak harus datang dari pusat tetapi bisa tumbuh dari desa-desa kecil yang diberdayakan dihargai dan diberi ruang untuk berkembang.

Dengan semangat gotong royong MBG menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu membangun masa depan yang sehat berdaulat dan berkeadilan dimulai dari piring makan anak-anak bangsa.
*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah memastikan tahun 2025 menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan pencapaian swasembada pangan.

Untuk pertama kalinya sejak merdeka, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka empat juta ton, sebuah capaian yang dinilai sebagai simbol kemandirian bangsa dan kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian ini tidak hanya sebatas angka statistik, tetapi menjadi bukti nyata hasil kerja keras lintas sektor.

“Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka. Stok empat juta ton bukan hanya angka statistik, tapi simbol kemandirian dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Amran menjelaskan, keberhasilan ini lahir dari strategi komprehensif yang dijalankan pemerintah melalui tiga pilar utama.

Pertama, reformasi pupuk subsidi dengan kenaikan anggaran dari Rp28 triliun menjadi Rp46,8 triliun untuk 2025.

Alokasi pupuk mencapai 9,55 juta ton mencakup sembilan komoditas strategis, termasuk padi dan jagung.

“Pupuk adalah kebutuhan vital petani. Distribusinya kami pastikan tepat sasaran dan melibatkan aparat agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Kedua, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan petani.

Pemerintah menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram, sekaligus menghapus sistem rafaksi.

Ketiga, penguatan regulasi strategis. Pemerintah menerbitkan Perpres No. 192 Tahun 2024 tentang reformasi kelembagaan Kementan untuk mendukung pertanian presisi dan digitalisasi rantai pasok, serta Perpres No. 6 Tahun 2025 yang memperketat tata kelola pupuk subsidi mulai dari e-RDKK hingga distribusi.

Amran menilai kebijakan tersebut membangun sistem pertanian yang tangguh menghadapi iklim, fluktuasi harga, dan dinamika global.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun.

“Ini memang menjadi target dari Pemerintah. Sekarang untuk swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa anggaran besar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.

“Kita tidak bisa fokus pada hulunya dan kita tidak bisa fokus pada hilirnya, tapi harus terintegrasi, dua-duanya harus jalan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

“Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas empat juta ton,” tegas Presiden.

Jakarta – Kemandirian pangan kini menjadi kenyataan bagi Indonesia. Setelah puluhan tahun menghadapi ketergantungan pada impor beras, bangsa ini akhirnya mencatat tonggak bersejarah dengan capaian surplus produksi.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah salah satu pilar utama kedaulatan bangsa.

“Tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjalankan strategi besar dengan program ekstensifikasi dan intensifikasi.

Sawah baru dibuka di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan daerah potensial lainnya. Program ini dipadukan dengan intensifikasi untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produksi.

Selain itu, pemerintah memangkas jalur distribusi pupuk agar langsung sampai ke petani, serta menyalurkan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat proses tanam dan panen.

“Kami mendorong produksi pangan di desa-desa, menyalurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani, dan memberi bantuan alsintan,” jelas Prabowo.

Untuk menjamin kesejahteraan petani, Presiden juga menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram.

“Kami tingkatkan harga beli gabah agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti,” ucapnya.

Bahkan, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung.

Ia menambahkan, program pertanian membuat petani semakin sejahtera.

“Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum. Harga gabah stabil, penghasilan meningkat, dan mereka tahu negara berdiri di belakang mereka,” ungkap Presiden.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut momentum peringatan HUT ke-80 RI menjadi saat yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Insya Allah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” tegas Amran.

Ia mengungkapkan produksi beras nasional diproyeksikan surplus hingga 4,86 juta ton dengan stok Bulog mencapai 4,2 juta ton.

Nilai Tukar Petani juga naik 122 persen, melampaui target pemerintah.

“Berkat dukungan luar biasa Presiden, target swasembada bisa kita percepat dari empat tahun menjadi satu tahun,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengapresiasi capaian surplus beras sebagai langkah besar dalam menjaga ketahanan pangan.

“Surplus beras ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan pertanian kita sudah mulai menunjukkan hasil positif,” ujarnya.

Oleh: Ferdian Kristopher )*

Pemerintahan terus mempertegas komitmennya dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat melalui Program “Rumah Subsidi” yang menjadi bagian dari target ambisius Program 3 Juta Rumah. Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga wujud nyata keberpihakan negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat akan tempat tinggal. Pemerintah berupaya memastikan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat bernaung, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang yang memberikan rasa aman, stabilitas, dan kesejahteraan bagi keluarga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) siap berperan aktif dalam mendukung percepatan program tersebut. Menurutnya, tren pembangunan rumah subsidi saat ini menunjukkan pertumbuhan positif, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor untuk lebih memastikan bahwa target nasional dapat dicapai tepat waktu. Arahan Presiden Prabowo untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk BI, menjadi strategi penting agar program berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, memaparkan langkah strategis lembaganya untuk membantu pembiayaan perumahan rakyat. BI telah menyiapkan insentif likuiditas bagi perbankan senilai Rp80 triliun serta memanfaatkan pendanaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) yang diarahkan khusus untuk sektor perumahan. Insentif ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki hunian dengan cicilan terjangkau.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa alokasi rumah subsidi untuk wilayahnya mencapai 80.000 unit. Namun, realisasi sementara baru menyentuh angka 21.000 unit. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan skema KPR Sejahtera FLPP yang dinilai sangat terjangkau dan ramah bagi pekerja dengan penghasilan terbatas. Pemerintah provinsi, kata Herman, akan mendukung penuh dari sisi percepatan administrasi hingga penyediaan lahan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali, turut memberikan pandangannya. Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo dalam meningkatkan kuota FLPP serta memberikan insentif perpajakan telah membangkitkan kembali semangat para pengembang daerah. Pasar rumah subsidi kini bergerak positif, memberikan keuntungan bagi pengembang, memacu semangat tenaga pemasaran, dan yang terpenting adalah memberikan kebahagiaan bagi masyarakat penerima manfaat. Ia menegaskan, geliat sektor ini juga berdampak luas pada penciptaan lapangan kerja baru di bidang konstruksi, pemasaran, dan industri pendukung properti.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menekankan bahwa kemudahan akses pembiayaan adalah kunci keberhasilan program ini. Selisih angsuran KPR FLPP dengan biaya sewa rumah di pasaran relatif tipis, bahkan dalam beberapa kasus hampir setara. Hal ini menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk lebih memilih mencicil rumah dan memiliki aset sendiri ketimbang terus membayar sewa tanpa kepemilikan yang jelas.

Capaian penyaluran rumah subsidi pun terbilang menggembirakan. Berdasarkan laporan BP Tapera, sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025, hampir 190 ribu unit rumah subsidi telah disalurkan kepada masyarakat. Angka ini menjadi bukti bahwa program berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan, sekaligus berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan nasional yang selama ini menjadi tantangan besar.

Tak hanya berfokus pada kuantitas, pemerintah juga menaruh perhatian pada kualitas rumah subsidi. Maruarar mengungkapkan rencana pembentukan asosiasi warga rumah subsidi sebagai wadah aspirasi penghuni. Melalui asosiasi ini, keluhan maupun masukan dari masyarakat dapat tersampaikan secara resmi, sehingga pemerintah dan pengembang memiliki landasan kuat untuk terus meningkatkan mutu hunian.

Sikap adaptif pemerintah juga tercermin dari respons terhadap masukan publik. Wacana pembangunan rumah berukuran kecil 14–18 meter persegi yang sempat menimbulkan perdebatan akhirnya dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan saran dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga desain rumah subsidi dapat tetap mengutamakan kenyamanan dan kelayakan ruang bagi penghuninya.

Kebijakan rumah subsidi ini dirancang inklusif dan menyasar berbagai lapisan masyarakat. Selain buruh, nelayan, dan ASN, pemerintah juga memberikan prioritas kepada guru, tenaga kesehatan, aparat keamanan, serta pekerja media. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok profesi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa turut memperoleh kesempatan yang adil untuk memiliki hunian layak.

Program Rumah Subsidi dalam bingkai 3 Juta Rumah sejatinya adalah simbol dari visi besar pemerintah untuk membangun Indonesia yang sejahtera, modern, dan inklusif. Sinergi erat antara pemerintah pusat, BI, BUMN, perbankan, pengembang, hingga pemerintah daerah menjadi modal kuat untuk menekan backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan angsuran yang terjangkau, kualitas yang terjamin, serta pengawasan yang ketat, program ini menjadi teladan kebijakan pro-rakyat yang berkelanjutan.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama atas hunian layak dan terjangkau. Rumah subsidi tidak hanya memberi atap di atas kepala, tetapi juga membangun pondasi masa depan keluarga Indonesia. Melalui program ini, pemerintah membuktikan diri hadir, bekerja, dan berkomitmen penuh dalam menyejahterakan rakyat yang sejalan dengan cita-cita besar Indonesia Maju.

)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik