Monthly Archives: Agustus 2025

Oleh: Ferdian Kristopher

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan buruh melalui penambahan kuota rumah subsidi khusus pekerja hingga mencapai 50.000. Program tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan akses hunian layak bagi pekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru. Langkah ini juga menegaskan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kerap terpinggirkan dalam akses perumahan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pembangunan 50 ribu rumah subsidi bukan sekadar penyediaan tempat tinggal, tetapi juga penggerak perekonomian rakyat. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian agar program ini tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan turut membuka peluang kerja baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yassierli memandang program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja nasional. Dengan adanya rumah subsidi, pekerja tidak hanya mendapat jaminan hunian, tetapi juga dorongan produktivitas yang lebih tinggi di sektor formal maupun informal.

Dukungan penuh juga datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang menyetujui penambahan kuota rumah menjadi 50 ribu unit. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah terhadap aspirasi buruh. Ara menambahkan, realisasi pembangunan rumah subsidi sudah melampaui 36 ribu unit atau 183 persen dari target awal hanya dalam beberapa bulan. Hal ini membuktikan tingginya minat pekerja terhadap program tersebut, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan negara berjalan tepat sasaran.

Kebijakan ini diperkuat dengan insentif fiskal yang meringankan masyarakat. Pemerintah memberikan pembebasan PPN, BPHTB, serta PBG bagi rumah subsidi dengan harga di bawah dua miliar rupiah. Insentif ini menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kepemilikan rumah semakin terjangkau. Tidak hanya itu, pengembang perumahan bersama asosiasi juga berpartisipasi dengan menawarkan uang muka gratis bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Model kolaborasi ini dikenal dengan konsep berbaginomics sesuai arahan Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya sinergi negara dan swasta demi kesejahteraan rakyat.

Program rumah subsidi pun berdampak signifikan pada sektor pembiayaan dan perbankan. BTN sebagai bank penyalur menjadi pihak yang paling aktif dalam menyalurkan kredit perumahan melalui skema FLPP. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa realisasi KPR FLPP telah menembus 153 ribu unit. Jika digabungkan dengan unit yang tengah dibangun, jumlahnya mencapai 196 ribu unit yang sebagian besar diperuntukkan bagi buruh. Pemerintah menargetkan peluncuran tambahan 25 ribu unit pada September dan penyelesaian 50 ribu unit pada Desember tahun ini.

Selain itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penyaluran dilakukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi, sehingga rumah subsidi benar-benar diberikan kepada buruh yang belum memiliki hunian. Pendekatan berbasis data ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan sekaligus menjaga integritas program. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Dengan data yang valid, kepercayaan publik terhadap kebijakan perumahan semakin meningkat.

Program rumah subsidi bagi buruh tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berimplikasi besar pada aspek sosial. Buruh yang memiliki rumah sendiri cenderung memiliki kondisi psikologis lebih stabil karena terbebas dari beban biaya sewa dan kepastian tempat tinggal. Situasi ini berdampak pada keharmonisan keluarga, peningkatan kualitas hidup anak, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Selain itu, kepemilikan rumah juga memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat pekerja. Hunian yang layak menjadi fondasi terbentuknya komunitas buruh yang solid, berdaya, dan saling mendukung. Dengan adanya kepastian tempat tinggal, potensi konflik sosial di kawasan perkotaan dapat diminimalisasi, sementara stabilitas sosial nasional semakin terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan rumah subsidi bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga instrumen strategis untuk membangun ketahanan sosial bangsa.

Keberhasilan program rumah subsidi ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pekerja. Dampaknya tidak hanya memberikan hunian layak, tetapi juga menciptakan efek berantai bagi sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga jasa keuangan. Pekerja yang memiliki rumah sendiri akan lebih tenang, produktif, dan berdaya saing, sementara roda perekonomian terus bergerak melalui meningkatnya permintaan di sektor perumahan. Situasi ini membuktikan bahwa kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak pada rakyat mampu memberikan manfaat luas dan berkelanjutan.

Melihat pencapaian tersebut, jelas bahwa pemerintahan Presiden Prabowo konsisten dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Penambahan kuota rumah subsidi hingga 50 ribu unit merupakan bukti nyata keberpihakan negara yang diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar retorika. Pemerintah berhasil mengintegrasikan peran berbagai pihak, mulai dari kementerian, perbankan, hingga pengembang untuk bersama-sama mendorong kesejahteraan pekerja. Hal ini menjadi cerminan bahwa negara hadir dengan solusi nyata.

Kebijakan rumah subsidi layak mendapat apresiasi karena dirancang dengan memperhatikan kebutuhan mendasar buruh, sekaligus memberikan dampak luas pada pembangunan ekonomi nasional. Dengan arah pembangunan yang berpihak pada pekerja, pemerintah menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh adalah prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih kuat. Kehadiran program ini menumbuhkan optimisme bahwa negara mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberhasilan rumah subsidi bagi buruh akan tercatat sebagai salah satu warisan positif pemerintahan saat ini yang berorientasi pada kepentingan rakyat pekerja.

)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

“Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap,” kata Maruarar.

Menurut Maruarar, pembangunan 350 ribu rumah ini akan menciptakan lapangan kerja yang luas tersebar di seluruh Indonesia.

“Kalau langsung bangun 100 unit, bisa buka lapangan pekerjaan cukup banyak ya. Tiga bulan kita bisa (bangun) 100-200 unit selesai,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian PKP dan Asosiasi Pengembang Perumahan Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) siap membentuk kelompok kerja khusus untuk menyusun skema pembiayaan perumahan sewa beli atau rent to own (RTO) bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja mengatakan Skema baru yang diusulkan pengembang tersebut diharapkan menjadi bagian penting untuk mendorong capaian Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Apalagi program tersebut merupakan prioritas nasional.

“Kementerian PKP sangat mendukung skema RTO yang diusulkan asosiasi pengembang Apersi,” ujar Endang.

Menurut Endang, Kementerian PKP akan segera membentuk tim kelompok kerja (Pokja) terkait skema pembiayaan sewa beli tersebut.

“Kami akan bentuk Tim Pokja supaya bisa lebih mematangkan rent to own, karena masih banyak yang harus dibahas dan dicari solusinya,” ungkapnya.

Menurut Endang, Skema rent to own berpotensi menjadi solusi strategis dan saat ini tengah dimatangkan agar segera siap diimplementasikan. Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemilikan rumah yang berpenghasilan tidak tetap atau terhalang Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk tetap dapat mencicil membeli rumah.

“Dalam dua minggu hasilnya harus lapor ke Pak Menteri lagi. Mudah-mudahan pada saat itu sudah lebih komplit program RTO ini bisa berjalan. Langkah ini dirancang untuk memaksimalkan manfaat program bagi masyarakat,” jelas dia.

Dengan langkah ini, pemerintah optimistis backlog perumahan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah yang layak, aman, dan nyaman.

Jakarta, – Program rumah subsidi tahun 2025 mendapat sambutan positif dan antusias tinggi dari masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), memastikan bahwa seluruh proses pembangunan dan penyaluran rumah subsidi berjalan sesuai prinsip keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan, guna mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan rumah subsidi dengan bunga rendah merupakan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan minim. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025 ini.

“Rumah subsidi dengan bunga rendah sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2025 ini, kami menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi untuk memenuhi kebutuhan hunian tersebut,” ujar Maruarar Sirait.

Sebagai bentuk pengawasan mutu, pemerintah menetapkan standar teknis konstruksi yang ketat serta melakukan inspeksi rutin di lapangan. Pembangunan dilakukan sesuai rencana tata ruang wilayah setempat, memastikan ketersediaan fasilitas umum seperti jalan, air bersih, dan sanitasi memadai. Selain itu, proses pembangunan diarahkan untuk menggunakan material ramah lingkungan serta melibatkan tenaga kerja lokal demi menggerakkan perekonomian setempat.

Direktur Jenderal PKP, Irwan, menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pengembang perumahan dan perbankan penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk mempermudah proses administrasi bagi calon penerima manfaat. “Kami ingin memastikan seluruh persyaratan mudah diakses dan transparan, sehingga masyarakat bisa segera menempati rumahnya,” tegasnya.

Program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang membantu dalam sosialisasi dan pendataan calon penerima rumah subsidi. Masyarakat yang telah menerima manfaat mengapresiasi kehadiran fasilitas pendukung seperti taman, sarana ibadah, dan area bermain anak yang dirancang untuk menciptakan lingkungan hunian sehat dan harmonis.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa keberhasilan program rumah subsidi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan mengurangi backlog perumahan nasional. “Asal pembangunan dilakukan sesuai ketentuan dan pengawasan ketat, program ini bisa menjadi salah satu solusi strategis masalah perumahan di Indonesia,” ungkapnya.

Dengan tingginya minat masyarakat, pemerintah mengajak semua pihak, termasuk pengembang, perbankan, dan masyarakat penerima manfaat, untuk bersama-sama menjaga kualitas, kelestarian lingkungan, dan keteraturan kawasan hunian subsidi. Harapannya, program ini menjadi model penyediaan perumahan rakyat yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sosial di seluruh Indonesia.

Jakarta – Demonstrasi anarkis yang merebak di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya memicu berbagai respon publik. Sejumlah tokoh bangsa pun mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghindari provokasi.

Wapres RI ke-13, KH. Ma’ruf Amin mengajak masyarakat tetap tenang dan menjaga persatuan.

“Tidak terprovokasi dan tersulut emosi. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Kiai Ma’ruf, dalam akun Instagramnya.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD juga meminta semua pihak bersikap bijak. Jangan ikut membenturkan aparat lapangan dengan rakyat yang menuntut dan menggunakan hak konstitusionalnya.

“Sabar dan jernih dalam melihat peristiwa. Yang salah adalah pejabat korup yang memainkan politik dan ekonomi yang serakahnomics. Itu biang utamanya,” kata Mahfud MD.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengajak masyarakat untuk menghentikan aksi demo yang bersifat anarkis hingga menimbulkan kerusakan dan kerusuhan bagi publik.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI, Masduki Baidlowi mengatakan aksi demo yang menimbulkan kerusuhan akan berpengaruh pada aktivitas sehari-hari masyarakat, utamanya bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih harus mencari nafkah.

“Saya kira penting kan bagi masyarakat (mencari nafkah), terutama masyarakat di bawah, sehingga dengan demikian demo tolong dihentikan, jangan sampai menimbulkan anarki dan kerusakan-kerusakan, itu imbauan dari MUI,” ucapnya.

Selain itu, Masduki meminta aparat kepolisian mengedepankan langkah persuasif. Dia mengimbau semua pihak menjaga ketenangan.

Senada, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar memohon masyarakat menahan diri, tak mudah terpancing kabar provokatif. Jangan sampai ada lagi korban nyawa dan persaudaraan sebagai banga rusak.

“Mari jaga diri, jangan mudah terprovokasi. Jaga persatuan, tidak terjebak dalam isu yang bisa memecah belah bangsa,” kata Kiai Pengasuh Ponpes Al Amin dan Assa’diyah Kediri itu.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi anarkis, karena tindakan tersebut hanya akan membawa kerugian dan perpecahan.

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah di tengah dinamika demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir. Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti setiap keluhan rakyat dengan penuh keseriusan.

“Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang dan percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi publik merupakan masukan penting bagi penyusunan kebijakan. Menurutnya, pemerintah tidak akan menutup mata terhadap keluhan yang muncul, namun masyarakat juga diingatkan agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin menunggangi situasi.

“Semua keluhan masyarakat akan kami catat dan tindaklanjuti. Namun, saya juga menghimbau seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada terhadap unsur-unsur yang ingin menciptakan huru-hara dan kekacauan,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa tindakan anarkis tidak akan membawa manfaat bagi rakyat maupun bangsa. Ia mengajak seluruh elemen untuk menyalurkan aspirasi dengan cara yang damai dan bertanggung jawab.

“Hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, dan tidak menguntungkan bangsa kita,” tambah Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring dalam kericuhan di lapangan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti peristiwa tersebut agar tidak terulang di kemudian hari.

“Kami memohon maaf atas kejadian apapun, yang sudah pasti tidak kita inginkan,” ujar Prasetyo Hadi.

Ia menambahkan, aparat keamanan diminta lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas pengamanan. Langkah humanis dianggap penting agar penanganan demonstrasi tidak menimbulkan korban.

“Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian, termasuk kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut di atas,” tutur Prasetyo Hadi.

Dukungan terhadap upaya menenangkan suasana juga datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf. Ia menekankan pentingnya mencari jalan yang lebih damai dan konstruktif dalam menyalurkan aspirasi.

“Semoga masyarakat maupun pihak-pihak yang relevan, terutama dari jajaran pemerintahan sesudah ini dapat segera mengambil sikap yang akan membawa keadaan lebih sejuk, keadaan lebih tenang, sehingga memberi kesempatan dan ruang bagi kita semua untuk mengelola semua masalah ini menjadi lebih baik,” kata KH Yahya Cholil Staquf.

Ia mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat sejatinya telah didengar oleh pemerintah. Karena itu, mekanisme dialog yang tenang dan substansial harus dikedepankan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

“Pada detik ini, saya kira sudah sangat jelas, bahwa segala tuntutan, segala aspirasi sudah didengar, bahwa apa yang diinginkan oleh warga masyarakat yang memiliki aspirasi kepada kebijakan sudah didengar,” lanjut KH Yahya Cholil Staquf.

Gus Yahya menegaskan, kondisi bangsa yang kondusif adalah modal penting untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. Dengan kebersamaan, bangsa Indonesia diyakini mampu keluar dari setiap persoalan.

“Mari kita berpikir tentang kepentingan bersama dari sebuah bangsa di tengah keadaan ini untuk menghadap tantangan yang besar dan kita harus survive bersama bertahan bersama demi kepentingan kita bersama,” pungkas KH Yahya Cholil Staquf.

Jakarta – Dalam situasi yang semakin memanas belakangan ini di Jakarta dan sekitarnya Ikatan Santri DKI menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan aksi demonstrasi anarkis yang dapat berujung pada ketegangan dan konflik.

KH. KM. Husni selaku ketua Ikatan Santri DKI menghimbau, agar masyarakat jangan termakan provokasi.

“Kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar, yang dapat memperburuk keadaan dan mengancam persatuan bangsa,” jelas Suprapto kepada media di Jakarta, Sabtu 30 Agustus.

“Kami memahami bahwa ada berbagai keluhan dan aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat, namun kami percaya bahwa dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik untuk menemukan solusi. Demonstrasi yang tidak terkendali hanya akan menambah perpecahan dan mengganggu ketenteraman publik,” tambahnya.

Lebih jauh, terkait dengan hilangnya nyawa salah satu anggota Ojol, kami menyerukan agar semua urusan dan penyelesaian diserahkan kepada pemerintah.

“Kami percaya bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menangani situasi ini secara bijaksana dan adil. Oleh karena itu, mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ikatan Santri DKI berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya yang mengedepankan dialog, toleransi, dan solidaritas antar warga. Mari kita jaga kedamaian dan persatuan demi masa depan yang lebih baik.

Jakarta, Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif dan stabil di tengah dinamika sosial yang berkembang, Indonesiasentris Foundation mengeluarkan seruan kepada seluruh elemen masyarakat untuk meredam aksi demonstrasi anarkis dan lebih mengutamakan kepentingan nasional.

Indonesiasentris Foundation, sebuah lembaga yang berkomitmen pada pengembangan masyarakat dan penguatan nilai-nilai demokrasi, menyadari bahwa demonstrasi adalah bagian dari ekspresi demokrasi. Namun, dalam situasi tertentu, aksi unjuk rasa dapat menimbulkan ketegangan, kerusuhan, dan perpecahan di masyarakat.

“Masyarakat kita saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi, masalah sosial, hingga isu-isu politik yang memerlukan perhatian dan solusi bersama. Kami mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada dialog konstruktif dan upaya kolaboratif yang menguntungkan bagi kemajuan bangsa,” ujar Alfi Rahmadi Founder Indonesiasentris Foundation kepada media di Jakarta, Sabtu 30 Agustus 2025.

Indonesiasentris Foundation percaya bahwa dalam upaya membangun masyarakat yang harmonis, sangat penting untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses diskusi dan penyelesaian masalah, daripada meredupkan semangat persatuan dengan aksi yang bisa mengganggu ketertiban umum.

“Kami mengajak semua elemen bangsa, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu, untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi bangsa ini. Dialog terbuka dan saling mendengarkan adalah kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Indonesiasentris Foundation juga berencana untuk mengadakan serangkaian diskusi publik dalam waktu dekat, yang akan melibatkan berbagai stakeholder, guna membahas cara-cara terbaik untuk mengatasi tantangan yang ada dan mengedepankan kepentingan nasional.

“Marilah kita jaga keutuhan dan persatuan bangsa, serta bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik bagi semua. Kita adalah bangsa yang besar, dan tantangan yang ada mesti dihadapi dengan kebersamaan,” tutup Alfi Rahmadi.

Jakarta — Ketenangan dan persatuan bangsa menjadi pesan utama dari para pemimpin negara dan tokoh masyarakat di tengah dinamika sosial yang berkembang. Imbauan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban, serta mengutamakan cara damai dalam menyampaikan aspirasi terus digaungkan. Seruan ini menjadi penegasan penting bahwa stabilitas dan rasa aman merupakan fondasi yang harus dijaga bersama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

“Dalam situasi seperti ini, saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin,” ujar Presiden rabowo.

Presiden juga memastikan aparat yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai hukum yang berlaku.

“Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab seandainya diketemukan mereka berbuat di luar ketentuan yang berlaku akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Presiden Prabowo.

Senada, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin meminta seluruh lapisan masyarakat tidak tersulut provokasi.

“Saya juga meminta kepada semua lapisan masyarakat untuk tenang, tidak terprovokasi dan tersulut emosi agar musibah ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Ma’ruf Amin.

Lebih jauh, Ma’ruf menekankan perlunya langkah cepat dari pemerintah untuk meredam situasi yang meluas di berbagai daerah.

“Khususnya dalam mengusut tuntas musibah yang terjadi dan melakukan penegakkan keadilan secara transparan apabila terjadi pelanggaran hukum,” tambah Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan.

Menurutnya, aspirasi tetap bisa disampaikan secara damai. “Dengan cara-cara yang damai, tanpa kekerasan, dan tanpa provokasi,” ujar Miftachul.

Imbauan serupa datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Ia menegaskan bahwa aksi yang berujung anarkis hanya akan merugikan masyarakat luas.

“Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh pada kehidupan masing-masing,” kata JK.

Dari berbagai pernyataan tokoh bangsa tersebut, jelas bahwa imbauan utama adalah menjaga ketenangan, menghindari provokasi, dan mengutamakan persatuan nasional. Dengan penyelesaian hukum yang transparan serta kesabaran masyarakat, tragedi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan agar tidak terulang di masa depan.

Jakarta – Di tengah masih adanya serangkaian unjuk rasa yang digelar di sejumlah daerah, suara-suara penyejuk dari berbagai tokoh bangsa mengalun lantang. Mereka sepakat bahwa demokrasi harus tetap tumbuh, namun tidak dengan cara merusak atau mengganggu ketertiban umum.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan pentingnya menjaga tradisi damai dalam berdemokrasi.

“Saya menghargai apa yang Anda semua lakukan. Apa yang Anda semua lakukan itu salah satu dari keinginan kita bersama untuk tumbuhnya demokratisasi di Jogja. Saya pun sepakat dengan itu,” ujarnya di hadapan peserta aksi beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Sultan menegaskan bahwa demokratisasi di Yogyakarta tidak boleh dibangun dengan kekerasan.

“Saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua, termasuk diri saya. Apalagi Jogja ini tidak ada kebiasaan terjadi kekerasan-kekerasan di dalam membangun demokrasi,” tuturnya.

Seruan serupa datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Ia mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak demokratis, namun tetap harus mengedepankan ketertiban.

“MUI mengimbau agar yang akan berunjuk rasa tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Silakan melakukan unjuk rasa dengan tertib dan tidak merusak atau anarkis,” ujarnya.

Pesan menyejukkan juga ramai digaungkan masyarakat. Di media sosial, warganet menyerukan agar aksi demonstrasi tidak lagi diwarnai perusakan fasilitas umum. Ajakan ini muncul usai tiga halte TransJakarta, yakni Halte Polda, Halte Senen Toyota Rangga, dan Halte Sentral Senen, rusak hingga terbakar pada Jumat (29/8) lalu.

Kepala Departemen Humas TransJakarta, Ayu Wardhan, menyayangkan insiden tersebut.

“TransJakarta sangat menyayangkan pengrusakan fasilitas publik dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik, agar manfaatnya bisa terus digunakan oleh banyak orang,” ujarnya.

Warganet juga menyoroti potensi adanya provokator yang menyusup dalam aksi. Sejumlah akun menegaskan bahwa aksi bakar halte atau perusakan fasilitas umum bukanlah ciri aspirasi rakyat, melainkan ulah pihak yang ingin memperkeruh suasana.

Demokrasi tidak boleh dibajak oleh provokasi. Aksi massa seyogianya menjadi ruang penyampaian gagasan dan kritik, bukan ruang untuk merusak. []

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto hingga Sultan Hamengku Buwana X mengimbau masyarakat untuk menyudahi aksi demonstrasi anarkis, yang terjadi belakangan ini.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan empati mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, saat pengamanan demonstrasi pada Kamis (28/8/2025) malam. Kepala Negara beserta rombongan mendatangi rumah duka pada Jumat (29/8/2025) malam untuk memberikan penghormatan langsung.

Sebelumnya, Presiden telah menyampaikan belasungkawa melalui media sosial dan menegaskan rasa duka cita mendalam.

“Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.” Ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap setiap tindakan aparat yang berlebihan, dan penegakan hukum harus dilakukan secara adil agar masyarakat tenang dan tidak ada yang merasa diabaikan.

Sementara itu, Zulkifli, ayah almarhum Affan, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat.

“Saya minta kepada mitra-mitra online, cukup anak saya yang menjadi korban. Saya sudah serahkan kepada penegak hukum, saya sudah pasrah masalah kepergian anak saya. Saya mohon kepada rekan-rekan jangan sampai kejadian seperti anak saya. Itu saja yang saya sampaikan,” ucapnya penuh haru.

Di tempat terpisah, Sultan Hamengku Buwana X menemui para demonstran di Yogyakarta dan menegaskan pentingnya aspirasi disampaikan secara damai.

“Saudaraku-saudaraku semuanya warga masyarakat Jogja baik para mahasiswa maupun teman-teman dari ojol, dan warga yang lain yang dalam kesempatan pagi hari ini ada di sini, saya Hamengku Buwono X perlu menyampaikan dalam kesempatan ini saya menghargai apa yang Anda semua lakukan,” ujarnya.

Raja Keraton Ngayogyakarta berharap tidak ada aksi anarkis di wilayah Yogyakarta maupun lainnya.

“Karena apa di Jogjakarta ini, tidak ada kebiasaan selalu terjadi kekerasan-kekerasan di dalam membangun demokratisasi.” Tuturnya. ***