Monthly Archives: Agustus 2025

Jakarta — Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada energi nasional. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendorong pemanfaatan gas bumi yang berpeluang menjadi energi prioritas menuju swasembada energi nasional.

“Gas bumi merupakan fossil fuel dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Sejalan dengan bauran energi tersebut, terdapat porsi yang cukup besar bagi gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai energi prioritas,” ujar Rosa.

Rosa mengungkapkan bahwa PGN telah menetapkan strategi prioritas untuk pertumbuhan perusahaan dalam lima tahun mendatang.

“Kami memiliki target menambah sekitar 450 ribu sambungan rumah tangga sampai lima tahun mendatang,” ujar Rosa.

Tak hanya itu, PGN juga tengah mengembangkan produk baru, biomethane. Biomethane adalah limbah agrikultur. Contohnya, berasal dari sawit, jerami, dan kotoran hewan, untuk kemudian dijadikan biogas. Nantinya, biomethane akan diinjeksi ke dalam jaringan pipa gas bumi eksisting.

“Rencananya biomethane ini akan on stream pada 2027 sebagai bagian dari inisiatif untuk Net Zero Emission. Dengan strategi Step Out, kami masuk ke bisnis turunan gas bumi lainnya atau green energy seperti ammonia dan hydrogen (H2). Mengingat ini adalah bisnis baru PGN, kami memilih konsep partnership. Dengan partnership yang baik, banyak teknologi yang menarik untuk diterapkan, dan memastikan mitigasi risiko ketika memasuki bisnis baru,” kata Rosa.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina mampu membuktikan ketangguhannya melalui peningkatan produksi minyak dan gas nasional.

“Dengan capaian produksi migas tersebut, Pertamina menunjukkan perannya dalam Asta Cita, yakni mewujudkan swasembada energi,” ujarnya

Dia menyebutkan, Pertamina terus menjalankan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni menjaga ketahanan energi nasional dengan menjalankan bisnis eksisting dan mendorong bisnis energi terbarukan atau bisnis rendah karbon. “Melalui strategi tersebut, Pertamina optimistis mampu menavigasi tantangan dan dinamika global yang dihadapi industri migas, sekaligus pencapaian swasembada energi,” ungkap Fadjar.

Dengan kebijakan yang konsisten dan dukungan semua pihak, pemerintah optimistis bahwa swasembada energi berbasis gas bumi dapat terwujud dalam beberapa tahun ke depan.*

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan swasembada energi nasional melalui berbagai upaya strategis, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. Langkah ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat dalam bidang energi.

Melalui perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbagai inisiatif telah diluncurkan guna mempercepat pemanfaatan potensi gas bumi nasional yang melimpah secara lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif.

Gas bumi dinilai memiliki peran vital dalam transisi energi, terutama sebagai sumber energi yang relatif lebih bersih dibandingkan batu bara maupun minyak bumi. Dengan cadangan gas yang tersebar di berbagai wilayah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan komoditas ini secara optimal demi mendukung ketahanan energi dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi impor.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN tengah memprioritaskan strategi peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju tercapainya swasembada energi nasional. Langkah ini sejalan dengan proyeksi bauran energi nasional yang menargetkan kontribusi gas bumi mencapai 22% pada tahun 2025.

Gas bumi juga dipandang memiliki potensi besar dalam mendukung agenda dekarbonisasi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk-produk energi hijau. Sebagai bahan bakar fosil dengan tingkat emisi yang lebih rendah, gas bumi memainkan peran strategis dalam peta jalan energi nasional menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Gas bumi merupakan fossil fuel dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Sejalan dengan bauran energi tersebut, terdapat porsi yang cukup besar bagi gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai energi prioritas,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, PGN telah menyusun strategi prioritas untuk lima tahun ke depan, yang meliputi pembangunan berbagai infrastruktur baru. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan jaringan distribusi gas (jargas) untuk sektor rumah tangga.

“Kami memiliki target menambah sekitar 450 ribu sambungan rumah tangga sampai lima tahun mendatang,” kata Rosa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada di bidang pangan maupun energi dalam lima tahun ke depan.

”Kita optimalkan gas bumi dalam negeri” tegas Presiden Prabowo.

Dengan terus mengoptimalkan potensi gas bumi melalui peran aktif BUMN, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju swasembada energi.

Oleh : Loa Murib

Pangan merupakan salah satu pilar penting bagi ketahanan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau menjadi syarat mutlak agar bangsa Indonesia dapat menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah telah menempatkan isu kedaulatan pangan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional. Salah satu langkah besar yang kini ditempuh adalah menjadikan Papua, khususnya wilayah Papua Selatan, sebagai pusat lumbung pangan baru Indonesia.

Dengan potensi lahan yang luas, subur, serta dukungan ketersediaan air yang melimpah, Merauke dan sekitarnya dipandang sebagai daerah strategis untuk pengembangan sawah rakyat berbasis kearifan lokal dan teknologi pertanian modern. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR) mendorong percepatan ekstensifikasi lahan pertanian di Papua Selatan agar menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan cetak sawah rakyat merupakan bagian dari akselerasi besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa potensi alam Papua yang subur serta ketersediaan air yang melimpah harus dimanfaatkan secara optimal agar Indonesia mampu mempercepat swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa. Ia menargetkan agar program ini dapat memungkinkan petani di Papua melakukan panen dua hingga tiga kali dalam satu tahun, sehingga produksi beras nasional dapat meningkat signifikan.

Kebijakan ini tentu bukan hanya sebatas soal produksi, melainkan juga terkait dengan ketahanan nasional. Dengan mengurangi ketergantungan impor pangan, Indonesia akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian. Ketika pangan dapat dipenuhi secara mandiri, bangsa ini tidak akan mudah digoyahkan oleh krisis pangan dunia maupun gejolak harga internasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa program cetak sawah bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus memperluas lahan produktif. Ekstensifikasi lahan dilakukan secara terukur, yakni dengan membuka lahan baru yang sesuai dengan kondisi geografis dan ekologi Papua. Dengan cara ini, produksi pangan nasional dapat meningkat tanpa mengganggu daya dukung lingkungan.

Langkah konkret pemerintah diwujudkan dengan penandatanganan kontrak Survei Investigasi Desain (SID) antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Merauke dengan Dinas PU Papua Selatan. Kontrak ini menargetkan pembukaan lahan seluas 21.291 hektare di Merauke. Dengan demikian, target kontrak SID untuk 2025 yang mencapai 41.291 hektare dinyatakan sudah terpenuhi 100 persen. Ini merupakan capaian yang menandakan komitmen penuh pemerintah dalam memastikan program berjalan sesuai rencana.

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, O’eng Anwarudin, yang juga menjadi Penanggung Jawab Swasembada Pangan Papua Selatan, menegaskan bahwa kontrak tersebut merupakan simbol keseriusan pemerintah dalam mendorong Papua sebagai pusat pangan nasional. Ia menjelaskan bahwa lahan seluas 10.000 hektare telah masuk tahap kontrak pengawasan, bahkan kerja sama dengan Universitas Musamus telah dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai standar. Menurutnya, dengan progres yang sudah ada, besar kemungkinan lahan dapat segera ditanami pada September mendatang.

Inisiatif cetak sawah rakyat di Papua bukan hanya soal meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Petani Papua akan mendapatkan akses terhadap teknologi pertanian modern, bibit unggul, serta pola tanam yang lebih efisien. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif.

Papua dengan segala potensinya memang layak dijadikan pilar ketahanan nasional. Pembangunan sektor pangan di wilayah ini akan melengkapi berbagai upaya yang selama ini dilakukan pemerintah dalam membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan memadukan pembangunan fisik dan ekonomi, Papua tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah terluar, tetapi juga sebagai pusat penting yang menopang kedaulatan bangsa.

Lebih dari itu, keberhasilan menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dunia saat ini tengah dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan fluktuasi harga internasional. Negara-negara yang mampu memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri akan memiliki daya tawar yang tinggi di kancah global. Oleh karena itu, menjadikan Papua sebagai pilar swasembada pangan merupakan strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia.

Kebijakan ini juga selaras dengan visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana kedaulatan pangan menjadi salah satu indikator penting kemajuan bangsa. Generasi mendatang tidak boleh dibebani dengan ketergantungan pada impor pangan, melainkan harus diwarisi sistem pertanian yang kuat, produktif, dan mandiri. Papua, dengan segala potensi alamnya, akan menjadi bagian integral dari perjalanan bangsa menuju kemandirian tersebut.

Untuk mewujudkan visi besar ini, tentu dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat. Keterlibatan petani lokal menjadi kunci utama, sebab merekalah yang akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan program cetak sawah rakyat. Dengan pendampingan dan penyuluhan yang tepat, para petani Papua akan mampu mengoptimalkan lahan mereka untuk memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Papua Selatan – Pemerintah terus mempercepat program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Papua Selatan sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan potensi lahan subur yang luas dan ketersediaan air yang melimpah, Merauke dinilai tepat menjadi pusat pengembangan lumbung pangan baru Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa akselerasi cetak sawah di Papua merupakan salah satu inisiatif monumental untuk memperkuat ketahanan pangan bangsa. “Kita menargetkan cetak sawah ini dapat menghasilkan setidaknya dua hingga tiga kali panen dalam satu tahun. Potensi alam yang subur dan air yang melimpah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan,” ujarnya.

Langkah konkret pemerintah ditandai dengan penandatanganan kontrak Survei Investigasi Desain (SID) antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Merauke dengan Dinas Pekerjaan Umum Papua Selatan. Target luasan lahan yang akan dicetak mencapai 21.291 hektare, yang menjadi bagian dari total target 41.291 hektare pada tahun 2025.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa program ini berfokus pada ekstensifikasi lahan pertanian. “Program cetak sawah bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan mencapai swasembada pangan. Melalui perluasan lahan, peluang produktivitas pertanian di Papua Selatan semakin besar,” jelasnya.

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Papua Selatan, O’eng Anwarudin, menambahkan bahwa komitmen berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. “Target kontrak SID CSR yang dilakukan hari ini seluas 21.291 hektare. Dengan demikian, target kontrak SID untuk 2025 seluas 41.291 hektare telah mencapai 100 persen,” terangnya.

O’eng juga menjelaskan, sebanyak 10.000 hektare lahan yang telah memiliki SID sudah masuk tahap kontrak pengawasan dengan Universitas Musamus. “Adanya kontrak pengawasan ini menjadi tanda bahwa program CSR di Papua Selatan sudah mulai berprogres. Kami berharap kegiatan ini bisa segera selesai bahkan lebih cepat, sehingga pada September sudah dapat dilakukan penanaman,” tambahnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat, percepatan cetak sawah di Papua Selatan diharapkan dapat mewujudkan visi besar menjadikan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Langkah ini sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua. ()

Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ‘Gate AI’, karya inovatif mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang dirancang untuk mendeteksi dan memblokir situs judi daring secara otomatis.

“Gate AI adalah solusi canggih yang mampu mendeteksi keberadaan situs judi daring secara cepat dan akurat. Dengan dukungan teknologi seperti ini, kita bisa lebih efektif dalam memberantas peredaran judi ilegal dan melindungi generasi muda,” ujar Junaidi.

Alumni Magister Manajemen Universitas Lampung itu menilai sistem ini menjadi terobosan penting dalam memerangi judi daring yang semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dengan pendekatan kecerdasan buatan serta algoritma machine learning, Gate AI dapat memantau aktivitas daring dan mengidentifikasi situs yang mencurigakan secara real-time.

“Setelah terdeteksi, situs tersebut dapat langsung diblokir secara otomatis, sehingga meminimalisasi penyebaran judi daring di masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Junaidi yang merupakan putra daerah asli Lampung itu menaruh harapan besar agar inovasi mahasiswa ini dapat segera diimplementasikan secara luas. Menurutnya, aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai langkah preventif maupun represif.

“Kami bangga dengan karya mahasiswa kami yang mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah sosial dan kriminal di masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, lima mahasiswa Universitas Lampung (Unila) berhasil mengembangkan Gate AI yang berfungsi mendeteksi situs judi daring secara cepat dan akurat. Mereka adalah Aulia Rafly Lubis sebagai ketua tim, Mohamad Ghinau Thofadilah, Eka Arinda, Belia Nabila Putri, dan Zaka Kurnia Rahman.

Kelima mahasiswa tersebut tergabung dalam Tim PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK) Universitas Lampung. Inovasi mereka yang diberi nama Gambling Activity Tracing Engine (GATE) sukses meloloskan pendanaan dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) delapan bidang tahun 2025 dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

GATE dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan membantu memblokir aktivitas judi daring dengan pendekatan SSR (Screen, Secure, Report). Artinya, sistem ini mampu melakukan penyaringan situs secara otomatis, mengamankan data aktivitas pengguna yang mencurigakan, serta melaporkannya ke instansi berwenang.

Zaka Kurnia Rahman, salah satu anggota tim, menjelaskan bahwa GATE tidak hanya fokus pada pemblokiran, tetapi juga pencegahan secara sistematis.

“Melalui pendekatan AI, GATE tidak hanya fokus pada pemblokiran, tetapi juga pencegahan secara sistematis melalui analisis data dan pola aktvitas,” paparnya.

Oleh: Bara Winatha*)

Fenomena judi daring (judol) di Indonesia kini menjadi persoalan serius yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum. Korban dari praktik ini tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga terjerat dalam lingkaran pinjaman online ilegal, tekanan psikologis, hingga kehancuran rumah tangga. Menyadari ancaman besar yang ditimbulkan, pemerintah bersama lembaga terkait, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil bergerak serentak dengan strategi lintas sektor.

Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan bahwa secara hukum Bank Indonesia memegang kewenangan mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional. Dalam konteks pemberantasan judi daring, pengawasan yang ketat terhadap kanal pembayaran ritel seperti dompet digital, kode respons cepat (QRIS), dan nomor rekening virtual sangat krusial. Kanal-kanal ini sering dimanfaatkan sindikat sebagai jalur penyamaran setoran. Menurutnya, Aturan yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2024 sudah memperkuat standar kepatuhan bagi penyedia jasa pembayaran non-bank, namun efektivitasnya sangat bergantung pada disiplin implementasi oleh seluruh penyelenggara.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sindikat judi daring kerap berpindah jalur ketika bank memperketat rekening nasabah. Mereka menggunakan pedagang ‘boneka’ untuk mengumpulkan setoran melalui QRIS atau rekening virtual, lalu menyalurkannya ke rekening pengepul. Karena transaksi ritel berjalan dalam hitungan detik, tanpa sistem analitik anomali yang proaktif, penjahat dapat dengan mudah memecah setoran kecil lalu menggabungkannya kembali dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Bank Indonesia memastikan seluruh penyelenggara menerapkan fitur manajemen risiko proaktif, termasuk kemampuan menolak transaksi yang terindikasi ganjil secara otomatis.

Selain penguatan sistem pembayaran, upaya pemberantasan judi daring juga difokuskan pada literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan menjadi korban. Kepala Bagian Pengawasan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) dan Literasi Manajemen Satgas (LMS) OJK Kepri, Muhammad Lutfi, mengatakan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang harus dibekali literasi keuangan agar tidak mudah terjebak janji keuntungan instan. Dalam dua tahun terakhir, ratusan laporan terkait pinjaman online ilegal, penipuan investasi, hingga judi daring masuk ke Satgas PASTI OJK Kepri melalui Indonesia Anti Scam Center. Sebagian besar korbannya adalah mahasiswa dan pelajar yang awalnya hanya mencoba-coba, tetapi akhirnya kecanduan hingga rela berutang lewat pinjol untuk terus bermain judi daring.

Lutfi menegaskan bahwa risiko dari fenomena ini bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial. Banyak anak muda yang akhirnya harus menanggung beban berat akibat terlilit utang, kehilangan kepercayaan diri, hingga depresi. Karena itu, OJK menginisiasi program edukasi di kampus-kampus untuk melahirkan ‘duta kata’, yakni mahasiswa yang dapat mengedukasi lingkungannya mengenai penggunaan layanan keuangan yang legal dan logis. Menurutnya, pendekatan kampus adalah langkah strategis karena mahasiswa memiliki daya pengaruh besar terhadap masyarakat luas.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) juga mengambil peran penting dalam mengoordinasikan langkah pemerintah di tingkat nasional. Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan bahwa pemberantasan judi daring menjadi salah satu fokus utama desk di Kemenko Polkam dengan laporan evaluasi mingguan langsung kepada Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat teknologi pemblokiran konten ilegal serta menyusun regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang kerap digunakan masyarakat untuk mengakses situs terlarang.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejauh ini telah melakukan pemblokiran 5.000 hingga 9.000 konten ilegal setiap pekan. Namun, tantangan muncul karena situs-situs baru kerap bermunculan kembali, sehingga upaya pemblokiran terasa seperti pemadam kebakaran. Oleh sebab itu, Kemenko Polkam menilai diperlukan sistem pemblokiran yang lebih efektif dan aturan yang jelas mengenai penggunaan VPN. Tanpa regulasi, VPN tetap akan menjadi celah bagi masyarakat untuk mengakses konten judi daring maupun pornografi.

Kolaborasi lintas otoritas juga menjadi hal yang krusial karena masalah judi daring bersifat multidimensi. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi perbankan, sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas mendeteksi aliran dana mencurigakan. Sementara itu, Kemenko Polkam dan Komdigi bergerak di ranah regulasi serta teknologi pemblokiran konten. Aliran dana perjudian harus benar-benar padam, pengawasan antar-otoritas ini harus berjalan bersamaan dan data dari PPATK harus mengalir secara waktu nyata ke Bank Indonesia maupun OJK.

Berbagai langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Melalui kerangka hukum yang sudah ada, Bank Indonesia memiliki semua instrumen untuk memastikan kanal pembayaran ritel tidak lagi menjadi jalan tol bagi aliran uang perjudian. Pentingnya membangun literasi keuangan yang kuat di kalangan generasi muda menjadi hal yang tak kalah penting agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Sedangkan di sektor teknologi, regulasi VPN menjadi langkah yang strategis untuk menutup celah yang dimanfaatkan sindikat.

Dengan kombinasi strategi pengawasan sistem pembayaran, edukasi masyarakat, serta pemblokiran konten digital, pemerintah optimis dapat menekan praktik judi daring yang meresahkan. Keberhasilan akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan koordinasi lintas sektor. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari jeratan judi daring yang dapat menghancurkan masa depan mereka.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan langkah strategis untuk mendorong investasi di berbagai bidang strategis sekaligus membuka jutaan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat Indonesia.

“Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, demi membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR telah membentuk Danantara,” kata Presiden dalam pidatonya.

Menurut Kepala Negara, Danantara didesain sebagai lembaga pengelola investasi dengan aset kelolaan lebih dari USD 1 triliun. Melalui optimalisasi pengelolaan aset tersebut, pemerintah menargetkan percepatan penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor hilirisasi yang selama ini menjadi prioritas pembangunan nasional.

“Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa langkah ini diambil di tengah situasi global yang penuh gejolak. Namun, justru di saat tantangan global meningkat, Indonesia berhasil mencatatkan capaian membanggakan. Realisasi investasi pada semester I-2025 mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Investasi sebesar itu, jelas Prabowo, mampu menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan berkomitmen penuh menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat investasi strategis. Menurutnya, hilirisasi SDA bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi merupakan wujud perjuangan modern bangsa Indonesia.

“Bersama Danantara, kita wujudkan kemerdekaan yang nyata melalui investasi berkualitas, membuka peluang, mencetak inovasi, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, investasi akan menjadi mesin penggerak yang mendorong pembangunan sosial-ekonomi, memperkuat industri strategis, membuka lapangan kerja, sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

“Inilah jalan kita meneguhkan kedaulatan, memastikan pemerataan, dan mentransformasi Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, berdaya saing global, dan sejahtera,” tegasnya.

Dengan hadirnya Danantara, pemerintah menunjukkan keseriusan membangun fondasi ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi pada ekspor bahan mentah, tetapi pada pengolahan bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kedaulatan ekonomi sekaligus membuka ruang luas bagi kesejahteraan rakyat.-

[ed]

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan aset mencapai Rp14.000 triliun atau hampir setara 1 triliun dolar AS, Danantara optimistis mampu mendorong laju ekonomi hingga 7 persen.
Chief Economist Danantara Indonesia, Reza Yamora Siregar, mengatakan nilai aset yang dikelola Danantara mencakup sekitar 80 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia menekankan bahwa lembaga ini telah memiliki peta jalan bisnis jangka panjang untuk mendorong pencapaian target ambisius tersebut.
“Kalau kita kelola itu dengan baik, Insyaallah kita bisa mendorong target 2045 kita,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Dalam rangka mewujudkan visi itu, Danantara akan menyasar investasi di sektor-sektor strategis seperti mineral dan sumber daya alam (SDA), energi, ketahanan pangan, kesehatan, asuransi, hingga dana pensiun. Reza juga menyampaikan bahwa Danantara telah menjadi magnet bagi banyak investor asing.
“Indonesia ini banyak kedatangan investor potensial, dari China, Jepang, dan Uni Eropa banyak yang ingin masuk ke industri kita. Dari sisi investasi, menurut saya, kita punya potensi yang sangat baik sekali,” tuturnya.
Ia optimistis dorongan yang dilakukan dapat membuat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7 persen tercapai.
“Saya percaya diri 6–7% itu tidak sulit,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai percepatan investasi dan hilirisasi di berbagai sektor strategis yang dilakukan Danantara akan memberikan efek pengganda bagi ekonomi nasional.
“Danantara dapat berperan sebagai motor penggerak investasi di sektor-sektor prioritas seperti energi, ketahanan pangan, dan perikanan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki ruang gerak luas dalam mendorong hilirisasi sekaligus memperkuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator utama investasi nasional.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyoroti pentingnya peran pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ekosistem pasar modal yang kuat dapat menciptakan pembiayaan berkelanjutan bagi sektor-sektor strategis
“Danantara Indonesia percaya ekosistem pasar modal yang kuat dan inklusif adalah kunci menuju ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya
Rosan menambahkan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam penguatan pasar modal demi menciptakan nilai jangka panjang yang memberi manfaat bagi masyarakat dan negara.
“Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk memperkuat sinergi antara pelaku pasar, regulator, dan pemerintah,” jelasnya.
Dengan mandat besar dan kapasitas yang dimiliki, Danantara Indonesia diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat reformasi struktural, serta membangun ekosistem investasi yang kuat, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

[edRW]

Oleh: Rahman Prawira)*

Di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi dan ancaman disrupsi teknologi yang kian nyata, Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membuka lapangan kerja dan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Salah satu langkah konkret yang layak mendapat perhatian adalah melalui Danantara, sebuah inisiatif strategis nasional yang bertujuan mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan sektor digital, industri kreatif, dan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan program kolaboratif yang secara langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyiapkan Indonesia menghadapi era transformasi ekonomi berbasis digital. Program ini tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja agar melek teknologi, tetapi juga menciptakan ruang-ruang baru bagi generasi muda untuk berwirausaha dan berkembang.

Langkah ini sangat tepat mengingat Indonesia sedang memasuki bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Pemerintah melalui Danantara memaksimalkan momentum ini untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Salah satunya adalah dengan mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pertengahan 2025, program Danantara telah berkontribusi pada penciptaan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari digital marketing, konten kreatif, teknologi finansial, hingga pengembangan pariwisata lokal berbasis komunitas. Angka ini diyakini akan terus bertambah seiring dengan masifnya pelatihan dan dukungan inkubasi usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Program Danantara merupakan salah satu bentuk jawaban pemerintah atas kebutuhan zaman, dapat dilihat bahwa pendekatan program yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga partisipatif dan lokal, menjadi kunci keberhasilannya. Pemerintah menegerti bahwa lapangan kerja tidak bisa diciptakan hanya dengan proyek-proyek besar. Harus ada pendekatan yang menyentuh masyarakat akar rumput, dan Danantara dinilai berhasil melakukannya. Ini merupakan tindak lanjut atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyebutkan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (Danantara) merupakan langkah strategis untuk mempercepat investasi hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Semua program pemerintah tujuan nomor satu itu adalah penciptaan lapangan kerja. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama melalui berbagai program strategis. Pernyataan tersebut juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu, salah satu keberhasilan nyata dari program dapat dilihat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana ratusan pemuda yang sebelumnya menganggur kini aktif dalam komunitas digital kreatif binaan Danantara. Mereka dilatih membuat konten digital, mengelola toko daring, hingga membangun aplikasi sederhana berbasis kebutuhan lokal. Hasilnya yakni pendapatan mereka meningkat, ketergantungan terhadap pekerjaan formal berkurang, dan semangat kewirausahaan tumbuh subur.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dalam keterangannya menyatakan bahwa Danantara merupakan simbol keseriusan pemerintah dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia yang berdaya saing global. Pihaknya menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya bergantung pada sektor konvensional. Dunia berubah, dan harus menyiapkan SDM yang adaptif dan kreatif. Danantara adalah bukti nyata dari visi Presiden bahwa digitalisasi harus menjadi pintu pembuka kesejahteraan rakyat.

Namun, yang paling menarik dari Danantara adalah komitmennya terhadap inklusivitas. Program ini tidak hanya menyasar daerah-daerah urban, tetapi justru menjadikan desa sebagai titik awal transformasi. Lewat kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Danantara hadir dalam bentuk pelatihan digitalisasi untuk pengelolaan BUMDes, pemasaran produk lokal secara daring, hingga pelatihan literasi keuangan digital. Dengan cara ini, desa tidak lagi menjadi daerah tertinggal, tetapi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tak hanya membuka lapangan kerja, Danantara juga membentuk ekosistem yang mendukung lahirnya inovasi. Pemerintah menyediakan pendampingan, akses modal, serta platform digital agar pelaku usaha dan kreator lokal dapat berkembang dengan cepat. Upaya ini terintegrasi dengan program Digital Talent Scholarship dan Startup Studio Indonesia, yang semuanya diarahkan untuk mempercepat inklusi ekonomi digital.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, bukan hal yang berlebihan jika kita menyebut Danantara sebagai salah satu langkah strategis terbaik yang diambil pemerintahan saat ini dalam mengatasi tantangan pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Bukan hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Tentu, keberhasilan Danantara harus terus diikuti dengan evaluasi dan penguatan kelembagaan. Tetapi sejauh ini, program ini telah menunjukkan hasil yang konkret dan membawa harapan baru, terutama bagi generasi muda. Dukungan masyarakat dan sektor swasta pun menjadi kunci agar semangat pemberdayaan yang dibawa Danantara tidak hanya menjadi proyek, tetapi gerakan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah telah mengambil langkah yang tepat. Kini, saatnya seluruh elemen bangsa bersatu mendukung dan mengawal keberhasilan program ini. Demi terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing.

*) Penulis merupakan pengamat ekonomi

Oleh: Rahman Prawira)*

Program hilirisasi andalan Danantara hadir sebagai sebuah terobosan strategis dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Program ini bukan sekadar kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada nilai tambah produk, tetapi juga merupakan simbol komitmen kuat untuk melepaskan bangsa dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan mendorong transformasi struktural melalui industrialisasi dan penguatan sektor hilir, Danantara menempatkan hilirisasi sebagai jantung dari upaya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Danantara tidak hanya difokuskan pada kota besar, tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Ia menjelaskan bahwa melalui program ini, investasi strategis diharapkan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang diperhatikan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa Danantara sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja di seluruh wilayah. Presiden menyimpulkan bahwa Danantara merupakan langkah nyata dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah tegas pemerintah melalui Danantara ini disambut baik oleh berbagai pihak. Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong menyampaikan bahwa Danantara memegang peran penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja secara lebih produktif dan terstruktur. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan tidak cukup jika hanya mengandalkan pengembangan usaha mikro dan sektor informal, melainkan perlu difokuskan pada penguatan skala usaha serta peningkatan produktivitas secara mendalam.

Upaya pembangunan program hilirisasi ini berbanding lurus dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, yang menitikberatkan tak hanya kuantitas pekerjaan, namun juga kualitas pekerjaan. Anthony menekankan pentingnya mendorong lebih banyak masyarakat untuk bekerja di sektor formal, khususnya di perusahaan yang memiliki akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar yang luas. Ia meyakini bahwa Danantara dapat menjadi motor penggerak menuju tujuan tersebut.

Selain itu, Danantara memiliki potensi besar sebagai wadah bagi tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia. Inisiatif ini akan semakin kuat jika didukung oleh kebijakan yang berpihak, kerja sama strategis dengan BUMN dan BUMD, serta sistem pembiayaan yang menjangkau berbagai kalangan. Kemudian program ini bukan sekadar instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam menciptakan masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan. Di bawah naungan HIPMI, Danantara dijalankan dengan komitmen tinggi dan arah kebijakan yang terstruktur, maka program ini berpotensi menjadi katalis dalam pembentukan kelas menengah baru yang kuat di tanah air.

Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya menitikberatkan pada sisi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemerataan peluang, Danantara dapat menjadi model pembangunan ekonomi inklusif di masa depan. Anthony pun menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara kolaboratif dan berorientasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, Danantara diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui wirausaha yang progresif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal. Jika diterapkan secara konsisten, inisiatif ini diyakini dapat membawa dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperluas partisipasi ekonomi dari kelompok-kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem ekonomi formal.

Selain Anthony, Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Ia menyebutkan bahwa dari total 18 proyek yang direncanakan, diperkirakan akan tercipta lebih dari 270.000 lapangan kerja, karena salah satu tujuan utama pihaknya adalah memastikan bahwa setiap investasi menghasilkan peluang kerja yang layak. Ia juga merinci bahwa sektor minerba diperkirakan akan menyerap 104.974 tenaga kerja, sektor pertanian sebanyak 23.950 tenaga kerja, kelautan dan perikanan sejumlah 67.100 tenaga kerja, transisi energi sejumlah 29.652 tenaga kerja, dan ketahanan energi sebanyak 50.960 tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Satgas Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah rapat terbatas. Ia menyampaikan bahwa meskipun studi yang dilakukan masih dalam tahap pra-FS, penyempurnaan akan dilanjutkan oleh Danantara, mengingat lembaga tersebut memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian tersebut.

Kebijakan pemerintah melalui Danantara merupakan langkah progresif dan krusial dalam mendukung program hilirisasi. Upaya positif ini tak hanya menambah nilai sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang kerja berkualitas bagi banyak orang. Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik