Koperasi Merah Putih Pilar Ekonomi Desa yang Menebarkan Harapan

Oleh: Muhammad Yanuar)*

Indonesia berada pada babak baru dalam perjuangan memperkuat ekonomi rakyat, terutama yang tinggal di desa dan kelurahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) diluncurkan sebagai strategi nasional untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan, dan modern, berlandaskan semangat gotong-royong. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan 70.000 hingga 80.000 koperasi desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas yakni untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan melalui unit usaha yang berbasis simpan-pinjam, logistik, klinik desa, hingga distribusi pangan murah.

Menurut Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, koperasi ini diharapkan menyelamatkan masyarakat dari jerat pinjaman online, tengkulak, dan rentenir, yang selama ini menjadi biang kemiskinan di desa. Konsep Kopdes Merah Putih jauh melampaui citra koperasi simpan-pinjam biasa. Setiap koperasi akan dilengkapi unit usaha strategis seperti gerai sembako, unit simpan-pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, gudang logistik, hingga kendaraan distribusi. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa layanan koperasi ini akan menjadi outlet distribusi produk pangan pemerintah dan lokal seperti Bulog, National Food Agency (NFA), dan ID FOOD, serta menghubungkan produsen lokal langsung ke konsumen desa. Selain itu, Kopdes Merah Putih ini dapat menjalankan usaha lainnya yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.

Modal dalam pembentukan koperasi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daerah, dan Desa serta adanya sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dalam pembentukan Kopdes Merah Putih banyak manfaat yang dapat dihadirkan yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan pekerjaan, menekan pergerakan tengkulak/pedagang perantara, menekan inflasi, menekan tingkat kemiskinan ekstrem, meningkatkan harga di tingkat petani hingga Nilai Tukar Petani (NTP) atau naiknya kesejahteraan petani, memodernisasi manajemen sistem perkoperasian sehingga dapat memberikan pelayanan yang sistematis dan cepat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah/desa.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan siap menggerakkan jutaan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako untuk menjadi anggota aktif dan penyedia produk koperasi desa. Inilah sinergi nyata pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Saat ini Kopdes Merah Putih telah nyata meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Unit usaha koperasi menjadi platform sinergi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengerajin, dan penyedia jasa lokal untuk memperluas pasar melalui saluran distribusi regional dan e‑commerce. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga terciptanya lapangan kerja baru di sektor distribusi hingga usaha pendukung koperasi seperti apotek dan klinik desa.

Selain itu, dengan adanya gudang atau cold storage koperasi juga dapat berfungsi sebagai lumbung pangan desa yang dapat menekan fluktuasi harga dan menjadi buffer sosial saat gagal panen. Dengan demikian, Kopdes bukan hanya institusi ekonomi, tapi juga penyangga stabilitas sosial desa. Pendapatan koperasi turut memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) yang digunakan untuk program pembangunan dan layanan publik. Ditambah dengan adanya modernisasi melalui Platform digital seperti Kopdesmerahputih.com dan berbagai sistem manajemen berbasis web/konten seperti Kopdes Digital memungkinkan pengelolaan administratif dan keuangan koperasi secara real time dan transparan.

Fitur seperti simpan pinjam digital, aplikasi POS, serta integrasi e-commerce membantu memperkuat tata kelola koperasi dan hubungan bisnis yang profesional. Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan dukungan strategis melalui sinergi program pengentasan kemiskinan. Data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) digunakan untuk menyasar warga miskin, khususnya buruh tani mayoritas di desa. Pemangku Koperasi yang profesional juga dibentuk untuk menjamin koperasi menjadi solusi produktif dan bukan sekadar formalitas administratif.

Kemensos memprioritaskan pembentukan pemangku koperasi yang profesional. Yakni pendamping PKH dan tenaga sosial lainnya dilatih untuk menjadi penggerak lokal yang memahami tata kelola koperasi, transparansi, dan kewirausahaan sosial. Pendekatan ini dirancang agar setiap koperasi tidak hanya berdiri legal di atas kertas, tetapi tumbuh sebagai institusi ekonomi yang dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Pada akhirnya, kombinasi sinergi program pengentasan kemiskinan, pemanfaatan data DTSEN, mobilisasi komunitas sosial, dan pembentukan pengurus koperasi profesional.

Ini menunjukkan kontribusi Kemensos bukan hanya administratif, tetapi substansial dalam memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi ekonomi yang mampu mendorong masyarakat desa keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan produktif. Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi nyata dari ekonomi kerakyatan berbasis gotong‑royong dan inklusif. Berdasarkan data resmi, dukungan tokoh pemerintahan, hingga dampak lapangan yang telah terlihat, koperasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan profesional.

Modal utama keberhasilan Kopdes Merah Putih adalah keterlibatan aktif masyarakat desa, pengelolaan transparan, serta sinergi kelembagaan yang kuat. Bila tantangan ini dapat dijawab dengan serius, Kopdes Merah Putih bisa menjadi model baru pemberdayaan ekonomi lokal, sekaligus wujud nyata cita-cita Pancasila dalam kemandirian nasional.

)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

⁠⁠Situasi Pasca Insiden Ojol di Jakarta Kondusif, Masyarakat Diimbau Jaga Keamanan

JAKARTA — Situasi pasca demonstrasi pada 28 Agustus 2025 berangsur terkendali dengan tanda-tanda pemulihan di berbagai titik Ibu Kota.

Lalu lintas kembali normal, kebersihan jalan mulai terjaga, dan aktivitas masyarakat berangsur kembali pulih seperti sedia kala.

Meski aksi demonstrasi tersebut memang sempat diwarnai dengan adanya kericuhan, upaya pembubaran massa oleh aparat berhasil mengendalikan keadaan.

Fokus utama kini diarahkan pada pemulihan kondisi, menjaga ketertiban umum, serta memastikan persatuan masyarakat tetap terjaga sebagai pondasi stabilitas nasional.

Terkait dengan insiden kecelakaan ojol tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa secara mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam insiden kendaraan taktis Brimob saat aksi demonstrasi itu berlangsung.

“Kami juga akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya,” ujar Presiden dalam keterangan resmi.

Ia mengaku merasa kecewa dengan bagaimana tindakan aparat dan telah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan secara transparan.

“Harus transparan,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa setiap petugas yang memang telah terbukti melanggar aturan akan bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Presiden juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan berjanji mencatat setiap keluhan publik.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada keluarga korban serta komunitas ojek online.

“Kami akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya minta maaf kepada keluarga korban dan seluruh keluarga besar ojek online atas musibah yang terjadi,” ucap Sigit di RSCM.

Ia menekankan bahwa insiden tersebut akan menjadi evaluasi menyeluruh bagi Polri agar tindakan pengamanan ke depan berjalan lebih hati-hati dan humanis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya langkah pencegahan dalam pengamanan demonstrasi.

“Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa Istana terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal proses penanganan peristiwa tersebut.

“Kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut,” tegasnya.

Kondisi yang kembali kondusif setelah demonstrasi menegaskan bahwa persatuan dan stabilitas menjadi kunci utama.

Pemerintah menekankan perlunya menjaga ketertiban, menegakkan hukum secara adil, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar tidak ada celah provokasi yang dapat mengganggu keberlangsungan bangsa. (*)

Presiden Prabowo Beri Atensi Khusus Insiden Ojol, Ajak Masyarakat Tetap Tenang

JAKARTA — Pemerintah menegaskan terkait betapa pentingnya bagi seluruh pihak untuk bersama menjaga kondusivitas pasca aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 yang disertai dengan adanya insiden tragis meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka yang mendalam dan menegaskan bahwa keadilan bagi korban serta kedamaian sosial terus menjadi prioritas utama.

Kepala Negara menyatakan bahwa dirinya akan menjamin penuh kehidupan dari keluarga korban insiden kecelakaan ojol pada demo 28 Agustus tersebut.

“Kami juga akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan pengusutan secara tuntas pada kasus tersebut secara transparan.

Ia menambahkan, bila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat, maka tindakan yang tegas akan segera dilakukan oleh pemerintah bahkan tanpa pandang bulu.

Presiden juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang serta menyampaikan bahwa seluruh keluhan dari masyarakat akan dicatat oleh pemerintah dengan seksama.

Lebih lanjut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

“Kami akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya minta maaf kepada keluarga korban dan seluruh keluarga besar ojek online atas musibah yang terjadi,” ucap Sigit saat mendampingi keluarga korban di RSCM, Jumat dini hari.

Ia menegaskan bahwa insiden tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang serius bagi kepolisian agar pengamanan massa ke depan berjalan lebih profesional dan humanis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan pesan penting terkait langkah pengamanan demonstrasi.

“Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Ia menekankan bahwa pihak Istana terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan tuntas.

Prasetyo menegaskan aparat kepolisian diminta memberi perhatian penuh terhadap peristiwa yang menimpa pengemudi ojol tersebut.

Pemerintah menekankan bahwa pasca demonstrasi, seluruh pihak perlu mengedepankan kedamaian sosial.

Kondusivitas nasional menjadi kunci menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Seruan persatuan dan ketenangan publik ditegaskan sebagai upaya bersama agar bangsa tetap berdiri kokoh menghadapi dinamika demokrasi. (*)

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Impunitas dalam Penanganan Kasus Ojol di Jakarta

Oleh : Muhammad Ridwan )*

Pemerintah telah menegaskan bagaimana komitmen kuatnya untuk dapat memastikan bahwa sama sekali tidak ada impunitas dalam penanganan kasus tragis yang menimpa pengemudi ojek online di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025.

Kejadian yang menewaskan Affan Kurniawan setelah adanya insiden kecelakaan dengan kendaraan taktis Brimob itu memunculkan duka yang mendalam sekaligus tuntutan transparansi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan negara ditegaskan untuk selalu mengutamakan keadilan bagi korban, tanggung jawab aparat yang terlibat, serta perlindungan atas stabilitas nasional pasca-demonstrasi.

Setelah insiden tragis tersebut terjadi, Presiden Prabowo Subianto langsung menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan berjanji untuk menjamin seluruh kehidupan mereka agar tidak terbebani akibat kehilangan tersebut.

Kepala Negara juga menggarisbawahi kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang menyebabkan korban jiwa, seraya menekankan bahwa penyelidikan harus berjalan dengan transparan.

Presiden bahkan sama sekali tidak segan dengan menegaskan aparat yang terbukti melanggar aturan akan ditindak sesuai hukum tanpa pengecualian. Sikap ini mencerminkan garis tegas pemerintah bahwa perlindungan hukum berlaku setara, baik bagi warga sipil maupun aparat negara.

Pernyataan Presiden juga berimplikasi pada pentingnya menjaga kepercayaan publik. Pasca insiden, berbagai spekulasi beredar, terutama mengenai potensi pengabaian hukum jika pelaku berasal dari institusi bersenjata.

Prabowo menutup ruang keraguan tersebut dengan memastikan tidak ada impunitas. Pemerintah menempatkan posisi korban dan keluarganya sebagai prioritas, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu liar yang berpotensi memecah belah.

Dari pihak kepolisian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan tragedi tersebut akan menjadi evaluasi besar bagi tubuh kepolisian, khususnya dalam prosedur pengendalian demonstrasi.

Langkah tindak lanjut juga dijanjikan, mulai dari investigasi internal hingga proses hukum yang transparan. Kapolri menyampaikan penyesalan kepada keluarga korban dan seluruh komunitas pengemudi ojek online, sekaligus berkomitmen menindaklanjuti kejadian itu secara menyeluruh. Dengan sikap terbuka tersebut, kepolisian berupaya menunjukkan bahwa institusi negara tidak berada di atas hukum.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya kehati-hatian aparat dalam mengawal demonstrasi. Menurutnya, setiap tindakan pengamanan harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan korban di lapangan.

Istana juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses hukum berjalan serta langkah korektif ditempuh. Permintaan atensi khusus dari Mensesneg menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kejadian, tetapi juga berupaya memperkuat pencegahan agar insiden serupa tidak terulang.

Situasi pasca-demonstrasi menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. Lalu lintas kembali normal, kebersihan area publik terjaga, dan masyarakat dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan berarti.

Kondisi kondusif tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa meski sempat terjadi ketegangan, stabilitas nasional tetap menjadi prioritas. Pemerintah menilai kedamaian sosial harus dijaga bersama, sehingga setiap pihak diminta tidak terjebak dalam provokasi yang dapat mengganggu harmoni masyarakat.

Tantangan utama setelah peristiwa itu terletak pada upaya mempertahankan stabilitas jangka panjang. Provokasi berpotensi muncul dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan politik dari tragedi tersebut.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan dan komunikasi terbuka dengan masyarakat menjadi kunci mencegah eskalasi lebih jauh. Pemerintah menekankan bahwa persatuan harus terus dipelihara sebagai fondasi utama pembangunan.

Pemulihan kehidupan normal juga menjadi bagian dari prioritas pasca-demonstrasi. Aktivitas masyarakat yang kembali berjalan lancar menunjukkan ketahanan sosial yang kuat. Namun, pemulihan tidak hanya soal aktivitas fisik di jalan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam konteks tersebut, komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan keadilan bagi korban ojol menjadi simbol penting dari hadirnya negara di tengah warganya.

Tindakan lanjutan yang dibutuhkan meliputi tiga aspek mendasar. Pertama, penegakan hukum harus dijalankan secara adil, transparan, dan tanpa pengecualian. Kedua, komunikasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk membuka ruang dialog yang menenangkan, bukan memanaskan situasi.

Ketiga, kewaspadaan terhadap potensi kerumunan atau aksi lanjutan perlu ditingkatkan dengan strategi pengamanan yang humanis. Semua langkah tersebut saling berkaitan untuk menjaga agar kondisi kondusif tetap terjaga.

Dari perspektif opini publik, kasus Pejompongan tidak hanya soal satu tragedi, melainkan ujian besar atas konsistensi negara menegakkan keadilan. Jika pemerintah berhasil membuktikan tidak adanya impunitas, kepercayaan masyarakat akan menguat, dan stabilitas sosial lebih mudah terjaga. Sebaliknya, kelengahan dalam menangani kasus itu berpotensi melahirkan keraguan serta memperlebar jarak antara rakyat dan negara.

Pada akhirnya, peristiwa tersebut harus dipandang sebagai pelajaran berharga. Pemerintah telah menyampaikan sikap tegas, aparat kepolisian menunjukkan permintaan maaf, dan masyarakat mulai melihat tanda pemulihan pasca-demonstrasi. Fondasi untuk menjaga persatuan semakin jelas: keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan stabilitas nasional wajib dijaga sebagai kepentingan bersama.

Dengan arah kebijakan yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, publik memiliki harapan bahwa tragedi Pejompongan akan menjadi momentum korektif, bukan sekadar catatan kelam. Negara hadir, keadilan ditegakkan, dan stabilitas nasional tetap terjaga. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Presiden Prabowo Komitmen Hadirkan Keadilan Bagi Ojol, Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas

Oleh : Zaki Walad )*

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuatnya untuk terus menghadirkan keadilan bagi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan dengan kendaraan taktis Brimob pada demonstrasi 28 Agustus 2025.

Kepala Negara tidak hanya menyampaikan duka yang mendalam saja, tetapi juga menunjukkan bagaimana langkah konkret dengan menjanjikan perhatian secara penuh terhadap keluarga korban serta memastikan proses hukum agar dapat berjalan dengan transparan.

Presiden menyatakan kekecewaannya atas tindakan aparat yang justru berujung pada hilangnya nyawa rakyat. Ia telah memerintahkan agar kasus tersebut bisa ditangani secara terbuka, sekaligus juga memastikan agar pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab dengan penuh atas perbuatannya.

Komitmen itu memperlihatkan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keadilan rakyat di atas segalanya. Ia juga menegaskan akan memberikan jaminan bagi kehidupan keluarga korban, mulai dari orang tua hingga saudara-saudara Affan. Sikap tegas Presiden tersebut sekaligus juga menjadi pesan moral bahwa negara hadir bukan hanya dengan ucapan belasungkawa, melainkan juga dengan tanggung jawab nyata.

Selain itu, Presiden Prabowo menyerukan masyarakat agar tetap tenang. Ia berjanji mencatat seluruh keluhan publik, sekaligus menyalurkan aspirasi tersebut melalui mekanisme yang tepat.

Ajakan itu bukan hanya ditujukan untuk meredam emosi pasca demonstrasi, tetapi juga sebagai langkah strategis menjaga stabilitas nasional. Dalam situasi penuh gejolak, kedamaian sosial menjadi faktor kunci agar bangsa tetap berdiri kokoh menghadapi dinamika politik.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan komunitas ojek online. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut akan menjadi evaluasi penting bagi Polri dalam menjalankan tugas pengamanan aksi massa.

Sikap rendah hati dari Kapolri itu menandai adanya kesadaran bahwa institusi kepolisian perlu memperbaiki prosedur agar tragedi serupa tidak terulang. Dengan menindaklanjuti kasus secara serius, Polri menunjukkan keselarasan komitmen dengan Presiden dalam menjaga keadilan bagi rakyat sekaligus menjaga rasa aman di tengah masyarakat.

Pernyataan Kapolri menjadi penegasan bahwa aparat negara bertanggung jawab untuk mengawal stabilitas, tetapi tetap menghormati hak-hak masyarakat. Evaluasi yang dijanjikan akan menjadi ujian penting bagi institusi kepolisian dalam meningkatkan profesionalisme sekaligus merawat kepercayaan publik. Transparansi penanganan kasus diharapkan mampu meredam gejolak, karena masyarakat menuntut kejelasan, bukan sekadar janji tanpa kepastian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut menekankan pentingnya kehati-hatian aparat dalam mengawal demonstrasi. Ia meminta polisi tetap bersabar dalam menghadapi massa dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, pihak Istana terus berkoordinasi dengan lembaga terkait agar penanganan kasus berjalan cepat, tuntas, dan transparan. Seruan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus individu, melainkan juga memperkuat sistem pengamanan aksi agar lebih humanis di masa mendatang.

Permintaan atensi khusus terhadap insiden itu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan nyawa rakyat sebagai prioritas utama. Koordinasi antara Istana, Polri, dan lembaga terkait menjadi kunci menghadirkan keadilan sekaligus menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, pesan yang disampaikan jelas: peristiwa tragis tersebut tidak boleh diabaikan, namun juga tidak boleh dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa.

Insiden pada 28 Agustus 2025 memang mengguncang publik, khususnya komunitas pengemudi ojek online yang merasa kehilangan salah satu rekan mereka. Namun, di tengah rasa duka dan kemarahan, negara hadir melalui kepemimpinan Presiden Prabowo dengan menegaskan arah kebijakan yang berfokus pada keadilan sekaligus stabilitas. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan, karena keadilan bagi korban adalah syarat utama agar stabilitas sosial dapat terjaga.

Tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus ini menjadi fondasi penting bagi perjalanan demokrasi. Demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat, tetapi aparat keamanan harus menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi.

Tragedi Affan Kurniawan menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi atau kekuatan politik, melainkan juga soal penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Presiden Prabowo Subianto melalui sikap tegasnya menegaskan arah kebijakan yang tidak hanya menuntut pertanggungjawaban aparat, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian.

Stabilitas nasional bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas bersama seluruh elemen bangsa. Dalam kondisi penuh tantangan, menjaga kondusivitas berarti memastikan roda kehidupan rakyat terus berjalan tanpa terganggu oleh konflik berlarut.

Komitmen menghadirkan keadilan bagi korban dan menjaga stabilitas nasional yang disampaikan Presiden, Kapolri, serta Mensesneg merupakan gambaran nyata bagaimana negara berusaha hadir di tengah rakyat.

Tantangan ke depan tentu masih ada, namun dengan langkah tegas, transparan, dan penuh tanggung jawab, tragedi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan semestinya tidak hanya dikenang sebagai luka, tetapi juga sebagai titik balik menuju perbaikan. Keadilan bagi korban harus berjalan seiring dengan usaha menjaga stabilitas nasional. Komitmen Presiden Prabowo menjadi pijakan penting agar bangsa tetap solid, masyarakat tetap tenang, dan masa depan tetap terjaga dalam kedamaian sosial yang berkeadilan. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Menguatkan Komitmen Bersama dalam Menyukseskan Program Pemerintah di Papua

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pembangunan Papua menjadi salah satu agenda besar dalam kebijakan nasional. Berbagai program strategis yang tengah dijalankan menunjukkan arah baru untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih merata. Papua, dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya, kini ditempatkan dalam prioritas pembangunan agar tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi bagian utama dari kemajuan Indonesia. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai sasaran dan membawa manfaat nyata.

Ketua Umum Flobamora Papua Barat, Clinton Tallo, menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam mendukung program pemerintah merupakan syarat vital agar pembangunan berjalan efektif. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah provinsi Papua Barat maupun kabupaten-kabupaten di wilayah tersebut akan memperkuat proses perencanaan hingga pengawasan program. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur, harus diiringi dengan partisipasi aktif masyarakat agar setiap langkah pembangunan sesuai kebutuhan warga.

Dalam pandangan Clinton, kolaborasi ini akan memastikan program tidak hanya hadir sebagai wacana, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi persoalan nyata di masyarakat. Masyarakat yang terlibat akan merasa memiliki hasil pembangunan sehingga lebih menjaga, memanfaatkan, dan melanjutkan manfaatnya. Hal ini akan mempercepat proses adopsi teknologi, inovasi, dan kebijakan baru yang pada akhirnya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Papua.

Sejalan dengan hal itu, Bupati Yalimo, Nahor Nekwek, menegaskan kesiapannya untuk mendukung delapan program prioritas pemerintah pusat yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat yang telah menyalurkan sejumlah bantuan nyata, seperti 150 unit rumah untuk Kabupaten Yalimo. Menurutnya, bantuan tersebut akan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan.

Pihaknya juga menekankan bahwa dukungan masyarakat Yalimo, yang terdiri dari lima distrik dan lebih dari 300 kampung, sangat penting agar program pemerintah pusat berjalan efektif. Ia menyerukan agar seluruh elemen, mulai dari jajaran pemerintahan daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat sipil, memberikan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran program ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, melainkan juga tentang membangun solidaritas, rasa percaya, dan semangat bersama untuk membawa daerah lebih maju.

Dukungan terhadap program strategis di Papua tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari para pemimpin adat. Ketua Dewan Adat Malamoi Raya, Paulus Sapisa, menyampaikan bahwa masyarakat adat di Papua Barat Daya memberikan dukungan penuh terhadap program-program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menurutnya, inisiatif tersebut menunjukkan kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir yang selama ini sulit dijangkau layanan dasar pemerintah.

Paulus menekankan bahwa program seperti MBG dan Sekolah Rakyat sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat adat yang menginginkan generasi muda sehat, berpendidikan, dan mampu bersaing. Program kesehatan gratis juga dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur medis. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat adat, sehingga implementasi program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dukungan masyarakat adat di Papua Barat Daya bahkan diwujudkan dalam deklarasi resmi mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menegaskan bahwa program pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang budaya dan sosial. Masyarakat adat merasa dihargai sekaligus dilibatkan dalam pembangunan, yang memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Paulus juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam Papua. Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan agar manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat Papua.

Pembangunan Papua membutuhkan dukungan multipihak. Pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai program, pemerintah daerah siap mengimplementasikan, dan masyarakat adat membuka ruang kolaborasi. Ketiga elemen ini, jika berjalan seiring, akan menciptakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Efek dominonya tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada penguatan integrasi nasional. Papua yang kuat akan membuat Indonesia semakin kokoh di tengah kompetisi global.

Momentum dukungan ini juga memperlihatkan bagaimana Papua mulai menjadi pusat perhatian bukan hanya karena kekayaannya, melainkan juga karena komitmen pemerintah menjadikannya mitra sejajar dalam pembangunan. Dukungan masyarakat menjadi bahan bakar utama agar program tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar membumi dan memberikan manfaat nyata. Sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan tokoh adat adalah pondasi baru bagi masa depan Papua yang lebih mandiri dan sejahtera.

Pemerintah pusat telah memberi arah, pemerintah daerah menyediakan ruang pelaksanaan, dan masyarakat adat menyalakan semangat kolektif. Sinergi ini harus terus dijaga, karena Papua yang berkembang tidak hanya membawa kebaikan bagi warganya, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Dengan dukungan yang solid, Papua dapat menjadi cermin keberhasilan pembangunan inklusif yang menempatkan rakyat sebagai inti dari setiap kebijakan.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Generasi Muda Papua Siap Sukseskan Program Pemerintah untuk Pembangunan Daerah

Manokwari – Generasi muda Papua menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung program pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya melalui pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam Rapat Kerja (Raker) Perkumpulan Putra Putri Maybrat Lahir Besar Manokwari (P3M Labema) yang berlangsung di Aula STT Erikson Tritt, Manokwari.

Staf Ahli Bupati Manokwari Bidang Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif, Kristofel Pangalila, menegaskan bahwa kebersamaan dan persatuan adalah modal utama untuk membawa perubahan positif di Manokwari. Menurutnya, pemuda Papua memiliki potensi besar yang harus dioptimalkan agar mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Manokwari selalu siap mendukung perkumpulan ini. Sinergi yang baik antara organisasi dan pemerintah daerah akan membuat program yang dirancang lebih efektif dan efisien,” ujarnya. Ia juga mendorong agar P3M Labema memfasilitasi peningkatan kapasitas intelektual, keterampilan, serta menjaga kelestarian budaya khas Maybrat yang menjadi identitas daerah.

Panitia Raker, Mersiana Jitmau, menyebut forum ini menjadi ruang strategis untuk mengasah kreativitas, inovasi, dan kualitas kerja para pemuda. Menurutnya, anggota P3M Labema tidak hanya dituntut mengabdi, tetapi juga harus aktif, kritis, dan mampu bersaing di era modern. “P3M Labema ini berisi anak-anak yang orang tuanya sudah mengabdi di Manokwari sejak lama. Kini giliran generasi muda melanjutkan perjuangan itu,” ungkapnya.

Ketua P3M Labema, Marthen Kareth, menegaskan pentingnya menjaga solidaritas antaranggota. Ia menilai bahwa perjuangan orang tua dahulu harus dilanjutkan generasi penerus dengan terus mendukung program pembangunan pemerintah. “Mereka telah mendukung pembangunan daerah sejak dulu. Kini kami sebagai generasi penerus akan terus bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan Manokwari dan Papua Barat,” ujarnya.

Senada, Kepala Sub Suku Ayamaru, Soleman Sikrit, mengapresiasi peran pemuda yang terhimpun dalam organisasi ini. Ia mendorong Raker P3M Labema menghasilkan program konkret yang dapat dijalankan secara maksimal. “Untuk pemuda-pemuda, anak-anak, terus berjuang dengan semangat. Raker ini harus melahirkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan,” katanya.

Melalui kegiatan ini, generasi muda Papua membuktikan perannya sebagai garda terdepan pembangunan daerah. Dengan sinergi bersama pemerintah, mereka tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi kreatif. Harapan besar terletak pada generasi muda sebagai penggerak inovasi, sehingga kemajuan Manokwari dan Papua Barat dapat terwujud secara berkelanjutan. ()

Distribusi Masif Beras SPHP Terbukti Tekan Harga Beras di Pasar

Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyatakan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel setelah sempat ditarik karena isu beras oplosan.

“Harapan kami, produksi baru ini benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” ujar Solihin dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Menurut Solihin, penjualan beras premium sempat terganggu karena peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan. Namun tren harga mulai terkoreksi seiring masifnya distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog ke berbagai wilayah.

Catatan Aprindo serupa dengan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menunjukkan penurunan harga beras medium dan premium di 13 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Bali.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan distribusi beras SPHP mencapai lebih dari 8 ribu ton per hari pada 25 Agustus 2025. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata 6-7 ribu ton per hari. Sepanjang 2025, total penyaluran beras SPHP sudah menembus 259 ribu ton.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog mendukung kebijakan pemerintah menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujar Rizal di Jakarta.

Data Bapanas juga memperlihatkan harga beras medium turun dari Rp14.332 per kilogram pada minggu kedua Agustus menjadi Rp14.239 di minggu ketiga. Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Fakta ini menunjukkan penyaluran beras SPHP telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” imbuh Rizal.

Dosen administrasi bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana), Ricky Ekaputra Foeh menilai, turunnya harga beras premium tidak lepas dari distribusi SPHP yang masif oleh Bulog. Harga SPHP yang dipatok Rp12.500 per kilogram mendorong produsen memangkas harga beras premium agar tetap kompetitif.

“Menjinaknya harga beras premium dalam beberapa pekan terakhir bisa dibaca sebagai indikator bahwa intervensi pemerintah melalui distribusi SPHP memberi dampak nyata. Program ini berfungsi sebagai price stabilizer yang mengurangi risiko lonjakan harga di tingkat konsumen,” ujarnya.

Dengan distribusi masif, keterlibatan berbagai saluran ritel modern, koperasi desa, outlet pangan, hingga Gerakan Pangan Murah, Bulog menegaskan beras SPHP semakin mudah diakses masyarakat. Kolaborasi dengan Bapanas, BUMN pangan, dan pemerintah daerah diharapkan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

[w.R]

Distribusi SPHP Efektif Turunkan Harga Beras

Oleh : Iksan Akbari )*

Ketersediaan beras dengan harga terjangkau menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang terbukti efektif adalah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum Bulog. Program ini menjadi instrumen vital untuk menekan laju kenaikan harga beras yang kerap terjadi akibat fluktuasi pasokan, terutama menjelang musim paceklik.

Perum Bulog mencatat penyaluran harian beras SPHP pada 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8.000 ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Total penyaluran sepanjang tahun ini telah menembus angka 259 ribu ton, mencerminkan komitmen pemerintah melalui Bulog dalam memastikan keterjangkauan beras bagi masyarakat. Data Panel Harga Badan Pangan Nasional menunjukkan hasil positif, di mana harga beras medium mengalami tren penurunan di 196 kabupaten/kota, dari Rp14.332 per kilogram pada minggu kedua Agustus menjadi Rp14.239 pada minggu ketiga. Penurunan ini menandakan program SPHP berhasil memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan distribusi masif yang dilakukan melalui berbagai saluran resmi merupakan kunci keberhasilan program ini. Dengan stok yang cukup dan jaringan distribusi yang menjangkau hingga pelosok desa, Bulog berupaya memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Penyaluran SPHP tidak hanya dilakukan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga melalui koperasi desa, outlet pangan binaan, hingga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar bersama pemerintah daerah.

Langkah strategis ini tidak berhenti di tingkat nasional. Di daerah, upaya memperluas distribusi terus dilakukan. Perum Bulog Aceh, misalnya, telah mendistribusikan 2.800 ton beras SPHP ke 23 kabupaten/kota dan menargetkan penambahan suplai harian antara 200 hingga 300 ton. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pelaksanaan GPM di tingkat kecamatan menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp13.100 per kilogram tetap dijaga agar masyarakat tidak terbebani, meski harga beras di pasaran cenderung naik akibat pasokan terbatas sebelum panen raya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti pentingnya peran kepala pasar dalam mendukung pemerataan distribusi SPHP. Menurutnya, tidak semua pedagang mampu mengakses beras SPHP karena keterbatasan teknis, seperti kewajiban menggunakan aplikasi atau membeli dalam jumlah besar. Dalam situasi ini, kepala pasar diharapkan mampu membantu mengatur distribusi agar lebih merata, sehingga tidak ada pedagang yang tertinggal. Pendekatan ini penting agar manfaat program dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil yang hanya membutuhkan pasokan dalam jumlah terbatas.

Efektivitas SPHP tidak hanya terletak pada volume distribusi, tetapi juga pada pengelolaan rantai pasok yang transparan dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari BUMN pangan, kementerian/lembaga, hingga perangkat daerah, Bulog memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga beras. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh di tengah dinamika pasar global dan ancaman inflasi pangan.

Selain itu, distribusi yang merata juga menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi potensi disparitas harga antarwilayah. Dengan jangkauan yang luas hingga tingkat desa, program SPHP memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang sama terhadap beras dengan harga terjangkau. Hal ini penting karena ketimpangan distribusi sering kali memicu lonjakan harga di wilayah tertentu, yang berimbas pada daya beli masyarakat.

Dampak positif dari program SPHP yang dijalankan Bulog menunjukkan bahwa intervensi pemerintah di sektor pangan tetap relevan dan diperlukan. Dalam konteks ketahanan pangan, mekanisme pasar saja tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga yang tak terduga. Oleh karena itu, keberadaan SPHP tidak hanya berfungsi sebagai pengendali harga, tetapi juga sebagai jaminan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan pokoknya.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program. Konsumen perlu memahami tujuan SPHP bukan hanya untuk menyediakan beras murah, tetapi untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi gejolak yang merugikan semua pihak. Dengan kesadaran ini, masyarakat akan lebih bijak dalam berbelanja dan tidak terjebak dalam panic buying yang justru bisa memicu kelangkaan.

Distribusi SPHP bukan sekadar program teknis, tetapi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan turunnya harga beras di hampir 200 kabupaten/kota, SPHP membuktikan diri sebagai kebijakan yang tepat sasaran. Namun, keberhasilan ini harus dijaga melalui penguatan sistem, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Jika konsistensi ini terus dipertahankan, maka cita-cita mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan bukan sekadar retorika, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

)*Penulis adalah seorang Pengamat Ekonomi

Bulog Tegaskan Komitmen Distribusi Beras SPHP untuk Kendalikan Harga Beras

Jakarta – Perum Bulog menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga beras nasional melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pada 25 Agustus 2025, Bulog mencatat distribusi harian beras SPHP mencapai lebih dari 8 ribu ton, jumlah tertinggi sepanjang periode tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa angka tersebut melampaui rata-rata distribusi harian yang biasanya berada pada kisaran 6 hingga 7 ribu ton. Hingga Agustus 2025, total penyaluran beras SPHP sudah menembus lebih dari 259 ribu ton ke seluruh wilayah Indonesia.

“Penyaluran beras SPHP pada 25 Agustus mencapai lebih dari 8 ribu ton. Jumlah ini cukup tinggi dibandingkan rata-rata harian. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujar Rizal.

Efektivitas program SPHP tersebut terlihat dari data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pada minggu ke-3 Agustus 2025, harga beras medium menunjukkan tren penurunan di sebagian besar daerah. Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332 per kilogram pada minggu sebelumnya menjadi Rp14.239 per kilogram.

“Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” tambah Rizal.

Lebih jauh, ia menegaskan Bulog akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui jaringan resmi yang terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau. “Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.

Sejalan dengan langkah Bulog, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memastikan penanganan terhadap dinamika harga beras tetap dilakukan secara konsisten. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan pemerintah telah menyiapkan intervensi tambahan dengan menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli hingga Desember 2025.

Menurutnya, Bulog telah membuktikan kapasitasnya dalam menjaga kelancaran distribusi dengan menyalurkan lebih dari 7 ribu ton per hari. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas distribusi, baik di pasar tradisional maupun modern, agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Oleh karena itu, sekali lagi, proses-proses dalam rangka pengendalian harga sudah dilakukan pemerintah. Dan mudah-mudahan dengan SPHP yang akan lebih dimasifkan Bulog, ini juga bisa mengendalikan harga,” ungkap I Gusti.

Dengan adanya upaya sinergis antara Bulog dan Bapanas, diharapkan harga beras dapat lebih terkendali dan stabilitas pangan nasional tetap terjaga. Pemerintah juga terus mendorong agar distribusi beras SPHP menyentuh berbagai lapisan masyarakat, sehingga daya beli tetap terjaga dan gejolak harga beras bisa dihindari. (*)